2. Organisasi/ Blok Perdagangan
Bebas
• Perdagangan Bebas diimplementasikan
dalam organisasi/ blok perdagangan
bebas
• Ada Beberapa macam Organisasi/ Blok
Perdagangan Bebas:
1. PTA (Preferential Tariff Arrangement)
Kerjasama antar negara untuk
menurunkan Tariff (Bea Masuk) untuk
beberapa komoditi
3. Organisasi/ Blok Perdagangan
Bebas (lanjutan)
2. Free Trade Area (FTA)/ Kawasan
Perdagangan Bebas: Tariff Intern Bebas,
Tariff Ekstern tidak sama
3. Custom Union: Tariff Intern Bebas, Tariff
Ekstern sama
4. Common Market: Custom Union +
Mobilitas Faktor Produksi
5. Economic Union: Common Market + Satu Mata
Uang + Satu Kebijakan Ekonomi
4.
5. PENDAHHULUAN
• WTO dibentuk tg 15 April 1994 di Marakesh, Maroko
setelah perundingan panjang mengenai perdagangan
dunia yang disebut Putaran Uruguay. Berlaku efektif
sejak 1 Januari 1995 dan Indonesia meratifisir lewat DPR
tg 13 Oktober 1994 menjadi UU No. 7 th 1994.
• Dalam draft Final Act perjanjian Marakesh dikemukakan
ttg rancangan mendirikan Multilateral Trade
Organization (MTO) yang kemudian diubah namanya
menjadi World Trade Organization (WTO) sebagai
pegganti GATT.
• Putaran Uruguay telah meluaskan cakupannya secara
substansi dan telah menghasilkan banyak perjanjian
baru yang sebelumnya tidak pernah ditangani GATT.
6. TUJUAN
• Mendorong arus perdagangan antara negara,
dengan mengurangi dan menghapus berbagai
hambatan yang dapat mengganggu kelancaran
arus perdagangan barang dan jasa.
• Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan
forum negosiasi yang lebih permanen.
• Untuk penyelesaian sengketa, mengingat
hubungan dagang sering menimbulkan konflik-
konflik kepentingan.
7. FUNGSI-FUNGSI
• Memfasilitasi implementasi, administrasi dan
pelaksa-naan dari persetujuan WTO.
• Memberikan suatu forum tetap guna melakukan
perun-dingan diantara anggota, baik masalah
yang telah terca-kup dalam persetujuan WTO
maupun yang belum tercakup.
• Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam
WTO.
• Mengawasi kebijakan perdagangan.
• Kerjasama dengan organisasi lainnya.
8. SEJARAH RINGKAS
• WTO secara resmi berdiri pd tg 1 Januari 1995.
• Cikal bakal WTO adalah GATT ( General
Agreement on Tariffs and Trade) yang telah
berdiri sejak th 1948.
• Setelah WTO resmi berdiri, GATT tetap exis
sebagai salah satu bagian dari WTO sejajar
dengan GATS ( General Agreement on Trade
and Services ) dan TRIPS ( Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights)
9. PERBEDAAN UTAMA
GATT dan WTO
• GATT bersifat ad hoc dan sementara waktu. Persetujuan umum
tidak pernah diratifikasi oleh Parlemen negara anggota dan tidak
mengandung ketentuan bagi penciptaan suatu organisasi.
• WTO memiliki anggota, sedang GATT terdiri dari para pihak,
yg menegaskan bahwa GATT secara resmi merupakan suatu teks
legal.
• GATT hanya memasukkan perdagangan barang,sedang WTO
mencakup GATT (barang), GATS (jasa) dan TRIPS (kekayaan
intelektual).
• Sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis
daripada sistem GATT yang lama.
• WTO dan persetujuan2 didlmnya bersifat permanen dan sebagai OI,
WTO memiliki aturan2 yg pasti dan diratifikasi oleh negara2
anggotanya.
11. DIREKTUR JENDERAL
GATT DAN WTO
• Sir Eric yndham White ( Inggris ) 1948-68
• Oliver Long (Swiss) 1968-80
• Arthur Dunkel (Swiss) 1980-93
• Peter Sutherland (Irlandia) GATT 1993-94
WTO 1994-95
• Renato Ruggiero (Italia) 1995-99
• Mike Moore (Selandia Baru) 1999-2002.
• Supathai Panitchpakdi (Thailand)
2002-2005
12. PRINSIP-PRINSIP
• Most Favoured Nation (MFN): Perlakuan yang sama
thdp semua Mitra Dagang (non-diskriminasi), artinya
keringanan tarif impor yg diberikan pd produk 1 neg hrs
diberikan jg pd produk impor dr neg mitra dagang
lainnya.
• National Treatment (perlakuan nasional) artinya neg
angg wajib unt memberikan perlakuan sama atas
barang2 impor dan barang lokal, paling tdk setelah
barang impor memasuki pasar domestik.
• Transparency (transparan) artinya bahwa neg angg wajib
bersikap terbuka thdp berbagai kebijakan
perdagangannya, shg para pelaku ekonomi mudah
melakukan kegiatan perdagangan.
13. SISTEM ORGANISASI
• Seperti yang biasa dilakukan dalam GATT, mekanisme
pengambilan keputusan dalam WTO adalah
Konsensus.
• Apabila konsensus sulit dicapai, pengambilan keputusan
akan dilakukanVoting dengan sistem satu negara satu
suara & kemenangan mayoritas.
• Hasil Voting dianggap sah apabila:
- Untuk perdag multilateral mendapat persetujuan 2/3
angg WTO.
- Melepaskan suatu negara dari suatu kewajiban hrs
mendpt persetujuan ¾ suara.
- Untuk mengamandemen ketentuan hrs mendapat
dukungan 2/3 suara.
- Untuk menetapkan anggota baru, diperlukan suara
mayoritas (2/3 suara).
15. KEWENANGAN DALAM WTO
• Kewenangan tkt tertinggi: Konferensi Tingkat
Menteri yang bersidang sedikitnya 1x dlm 2 th.
• Kewenangan tkt kedua: General Council.
• Kewenangan tkt ketiga: Dewan2 ( Councils).
• Kewenangan tkt keempat: Subsidiary Bodies
yakni badan2 yang berada dibawah Council.
16. KEANGGOTAAN
• Anggota GATT otomatis menjadi anggota WTO,
yang dikenal sebagai anggota asli WTO.
• Suatu Neg yang ingin menjadi anggota harus
melewati 4 tahap sbb:
1. Permintaan resmi untuk menjadi anggota.
2. Negosiasi dengan seluruh anggota WTO.
3. Menyusun draft Keanggotaan baru.
4. Keputusan akhir.
• Sebagian besar negara anggota mempunyai
perwakilan diplomatik di Jenewa yang dikepalai
oleh seorang Dubes khusus untuk WTO.
17. PENGELOMPOKAN ANGGOTA DALAM
WTO
• Anggota WTO sekarang ini mengelompok2 yg dlm beberapa hal mrk
menyampaikan suaranya dengan menggunakan satu juru bicara atau satu
tim negosiasi.
• Kelompok-kelompok tersebut adalah:
- Uni Eropa = European Communities, sbg kelompok yg terbesar yang
terdiri dr 15 negara. Uni Eropa memiliki satu kebijakan perdagangan
eksternal. Dalam berbagai sidang di WTO, Eoropean Com bertindak atas
nama UE. Jadi UE merupakan anggota WTO yg memp hak-hak spt yg
dimiliki negara2 anggota UE.
- ASEAN : Malaysia, Indonesia, Sing, Phil, Thai, Myanmar, Kamboja,
Brunei.
- Latin American Economc System ( SELA )
- African, Caribbean and Pacific Group ( ACP )
- North American Free Trade Area ( NAFTA )
- The Southern Common Market (MERCOSUR)-Brazil, Argentina,
Paraguay, Uruguay
- Cairns Group yang dibentuk sesaat sebelum Putaran Uruguay dimulai th
1986 unt membahas liberalisasi perdag bidang pertanian.
- Like Minded Group (LMG) yg dibentuk menjelang KTM III WTO di Seatle
yang beranggotakan Kuba, Rep Dominika, Mesir, Honduras, Indonsia,
India. Kenya, Malaysia, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Zimbabwe dan
Jamaika.
18. SEKRETARIAT
• Sekretariat WTO terletak di Jenewa dengan memiliki sekitar 550
staf dan dikepalai seorang Dirjen.
• Tugas Dirjen adalah:
- Melaksnakan tugas administrasi dan tehnis bagi badan2 WTO.
- Memberikan dukungan tehnis untuk negar-negara berkembang,
khususnya negara berkembang paling terbelakang.
- Menganalisis kinerja dan kebijakan perdagangan oleh para ahli
ekonomi dan statistik WTO.
- Memberikan bantuan Hukum dlm rangka penyelesaian sengketa.
- Menangani maalah aksesi anggota baru dan memberikan saran-
saran kpd pemerintah yang mengajukan aksesi.
19. ANGGARAN WTO
• Total anggaran WTO pada th 2004 adalah
sebesar 161.776.500 Swiss Franc yang
berasal dari kontribusi negara-negara
anggota yang diperhitungkan berdasarkan
besarnya nilai perdagangan.
• Indonsia termasuk salah satu dari 25
negara pembayar kontribusi terbesar (th
2003) mengingat besarnya peran (trade
share) Indonesia dalam perdagangan
dunia.
20.
21. PRINSIP-PRINSIP
PENYELESAIAN SENGKETA
• Pada prinsipnya penyelesaian sengketa dilakukan dngn
Adil, Cepat, Efektif dan saling menguntungkan.
• Tetap diharapkan bhw negara yang sengketa dapat
melakukan perundingan dan menyelesaikan masalah
mereka tanpa harus membentuk panel.
• Pada GATT, suatu putusan disahkan hanya berdasarkan
konsensus. Ini artinya bahwa jika ada keberatan dr
suatu negara, maka tidak akan ada keputusan. Dibawah
WTO putusan secara otomatis disahkan kecuali ada
konsensus untuk menolak hasil putusan. Neg yang ingin
merintangi keputusan harus mendekati seluruh anggota
WTO, termasuk lawan sengketanya, untuk membatalkan
keputusan panel.
22. PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA
• Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Dispute
Settlement Body (DSB). Badan ini terdiri dari para ahli
yang bertugas menelaah kasus, dan satu2nya yang
memiliki otoritas membentuk Panel. (Panel secara resmi
bertugas membantu DSB membuat keputusan atau
rekomendasi).
• DSB dapat menerima atau menolak keputusan Panel
atau keputusan pada tingkat banding.
• DSB juga memonitor pelaksanaan putusan dan mereko-
mendasi serta memiliki kekuasan untuk mengesahkan
retaliasi, jika suatu negara tidak mematuhi keputusan.
23. TAHAP PENYELESAIAN SENGKETA
• Tahap I: Konsultasi (maksimum 60 hr).
Seblm dibawa ke Panel, negara sengketa harus berunding
(konsultasi) unt mencari jalan keluar.
• Tahap II: Panel ( maksimum 45 hr unt pembentukan Panel + 6
bulan Panel bekerja unt menghslkan keputusan ).
- Jika tahap I gagal, penggugat dpt meminta dibentuknya Panel.
Negara tergugat dpt merintangi terbentuknya Panel sebanyak satu
kali, tetapi pada sidang DSB yang kedua kalinya, pemben-tukan
Panel tidak bisa lagi dihalangi, kecualii ada konsensus yang
menentang pembentukan Panel tsb.
- Laporan Panel hanya dapat ditolak melalui konsensus dalam DSB,
maka hasil putusannya sulit untuk digugurkan.
-Laporan akhir Panel biasanya diberikan kpd pihak2 yang
bersengketa dalam waktu 6 bulan, kecuali dalam kasus penting
atau kasus barang yang mudah hancur dalam waktu 3 bulan.
24. TAHAP PENYELESAIAN SENGKETA
• 1. Sebelum dengar pendapat yang pertama: masing-masing pihak
mengajukan argumen kpd Panel secara tertulis.
• 2. Dengar pendapat yang pertama: kasus unt neg penggugat dan
tergugat dan negara lain yang menyatakan punya kepentingan
dalam kasus tsb.
• 3. Bantahan (Rebuttal):Negara yang terlibat mengajukan banthan
tertulis danargumen lisan pd pertemuan Panel yang kedua.
• 4. Peran Ahli (Experts): Panel dapat meminta pendapat para ahli
atau menunjuk expert review group unt mempersiapkan
pendapatnya.
• 5. Draft pertama: Panel mengajukan draft laporan yang berisi latar
belakang, fakta dan argumen unt kedua belah pihak dan
memberikan waktu 2 minggu kpd pihak2 unt memberikan
tanggapannya. Laporn ini tdk memuat temuan & kesimpln akhir.
25. Tahap ….(lanjutan)
• 6. Laporn smentara (interim report): Panel mengajukan lap
smentara yang memuat temuan2 & kesimp akhir kpd kedua pihak
dan memberikan 1 mingg unt memberikan tanggapan (review).
• 7. Peninjauan ( Review): Lamanya waktu unt menanggapi tdk
melebihi 2 minggu, dan dlm waktu tsb Panel bisa saja bersidang
tambahan dng kedua pihak yang sengketa.
• 8. Laporan Akhir (Final report): Lap akhir diberikan kpd kedua pihak.
Setlh 3 minggu lap tsb disirkulasi kpd semua anggota WTO. Jika
terbukti tergugat bersalah, maka Panel dapat memberi arahan ttg
bgmn seharusnya dilakukan.
• 9. Lap Akhir menjadi Keputusan: Laporan tsb otomatis menjadi
keputusan atau rekomendasi DSB dlm jangka waktu 60 hr, kecuali
ada konsesnsus menolaknya. Kedua pihak yang bersengketa dapat
mengajukan banding.
26. WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA
• Konsultasi, mediasi dll : 60 hr
• Pembentkan dan Penunjukan Panel : 45 hr
• Lap final Panel pd pihak2 sengketa : 6 bln
• Lap final Panel pd smua angg WTO : 3 ming
• DSB mengesahkan laporan : 60 hr
Total tanpa Banding 1 tahun.
• Laporan Banding : 60-90 hr
• DSB mengesahkan Lap Banding : 30 hr
Total dng Banding 1 tahun 3 bulan
27. BANDING (APPEALS)
• Tiap pihak dapat mengajukan banding terhadap keputusan Panel.
• Banding harus didasarkan pada suatu peraturan tertentu spt interpretasi
legal atas suatu pasal dalam suatu persetujaun WTO.
• Banding tidak dilakukan untuk menguji kembali bukti2 yang ada atau bukti2
baru yang muncul, melainkan untukmeneliti argumentasi yang dikemukakan
oleh Panel sebelumnya.
• Tiap upaya banding diteliti oleh tiga dari tujuh orang anggota Tetap Badan
Banding (Appellate Body) yang ditetapkan oleh DSB dan berasal dari
anggota WTO yang mewakili kalangan luas.
• Anggota AB memiliki masa kerja 4 tahun dan mrk berasal dari individu2
yang memiliki reputasi dlm bidang Hukum dan Perdagangan Internasional
dan lepas dari kepentingan negara manapun.
• Keputusan pd tkt Banding dapat menunda, mengubah ataupun
memutarbalikkan temuan dan putusan Panel.
• Banding biasanya membutuhkan waktu tidak lebih dr 60 hr dan batas
maksimum 90 hari.
• DSB hrs menerima tau menolak laporan banding tsb dlm jangka waktu tdk
lebih dr 30 hr, dan penolakan dimungkinkan hanya melalui konsensus.