SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  28
ORGANISASI PERDAGANGAN
        BEBAS
Organisasi/ Blok Perdagangan
               Bebas
• Perdagangan Bebas diimplementasikan
  dalam organisasi/ blok perdagangan
  bebas
• Ada Beberapa macam Organisasi/ Blok
  Perdagangan Bebas:
  1. PTA (Preferential Tariff Arrangement)
     Kerjasama antar negara untuk
     menurunkan Tariff (Bea Masuk) untuk
     beberapa komoditi
Organisasi/ Blok Perdagangan
         Bebas (lanjutan)
2. Free Trade Area (FTA)/ Kawasan
   Perdagangan Bebas: Tariff Intern Bebas,
   Tariff Ekstern tidak sama
3. Custom Union: Tariff Intern Bebas, Tariff
   Ekstern sama
4. Common Market: Custom Union +
   Mobilitas Faktor Produksi
5. Economic Union: Common Market + Satu Mata
  Uang + Satu Kebijakan Ekonomi
PENDAHHULUAN
• WTO dibentuk tg 15 April 1994 di Marakesh, Maroko
  setelah perundingan panjang mengenai perdagangan
  dunia yang disebut Putaran Uruguay. Berlaku efektif
  sejak 1 Januari 1995 dan Indonesia meratifisir lewat DPR
  tg 13 Oktober 1994 menjadi UU No. 7 th 1994.
• Dalam draft Final Act perjanjian Marakesh dikemukakan
  ttg rancangan mendirikan Multilateral Trade
  Organization (MTO) yang kemudian diubah namanya
  menjadi World Trade Organization (WTO) sebagai
  pegganti GATT.
• Putaran Uruguay telah meluaskan cakupannya secara
  substansi dan telah menghasilkan banyak perjanjian
  baru yang sebelumnya tidak pernah ditangani GATT.
TUJUAN
• Mendorong arus perdagangan antara negara,
  dengan mengurangi dan menghapus berbagai
  hambatan yang dapat mengganggu kelancaran
  arus perdagangan barang dan jasa.
• Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan
  forum negosiasi yang lebih permanen.
• Untuk penyelesaian sengketa, mengingat
  hubungan dagang sering menimbulkan konflik-
  konflik kepentingan.
FUNGSI-FUNGSI
• Memfasilitasi implementasi, administrasi dan
  pelaksa-naan dari persetujuan WTO.
• Memberikan suatu forum tetap guna melakukan
  perun-dingan diantara anggota, baik masalah
  yang telah terca-kup dalam persetujuan WTO
  maupun yang belum tercakup.
• Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam
  WTO.
• Mengawasi kebijakan perdagangan.
• Kerjasama dengan organisasi lainnya.
SEJARAH RINGKAS
• WTO secara resmi berdiri pd tg 1 Januari 1995.
• Cikal bakal WTO adalah GATT ( General
  Agreement on Tariffs and Trade) yang telah
  berdiri sejak th 1948.
• Setelah WTO resmi berdiri, GATT tetap exis
  sebagai salah satu bagian dari WTO sejajar
  dengan GATS ( General Agreement on Trade
  and Services ) dan TRIPS ( Agreement on Trade
  Related Aspects of Intellectual Property Rights)
PERBEDAAN UTAMA
              GATT dan WTO
• GATT bersifat ad hoc dan sementara waktu. Persetujuan umum
  tidak pernah diratifikasi oleh Parlemen negara anggota dan tidak
  mengandung ketentuan bagi penciptaan suatu organisasi.
• WTO memiliki anggota, sedang GATT terdiri dari para pihak,
  yg menegaskan bahwa GATT secara resmi merupakan suatu teks
  legal.
• GATT hanya memasukkan perdagangan barang,sedang WTO
  mencakup GATT (barang), GATS (jasa) dan TRIPS (kekayaan
  intelektual).
• Sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis
  daripada sistem GATT yang lama.
• WTO dan persetujuan2 didlmnya bersifat permanen dan sebagai OI,
  WTO memiliki aturan2 yg pasti dan diratifikasi oleh negara2
  anggotanya.
Thn      Tempat                Masalah Yang Dibahas              Jml Psrt
1947     Jenewa                         Tarif                    23 Neg
1949     Annecy                         Tarif                    13 Neg
1951     Turki                          Tarif                    38 Neg
1956     Jenewa                         Tarif                    26 Neg
1960-6   Jenewa                         Tarif                    26 Neg
1        (Put Dillon)
1964-6   Jenewa            Tarif & Kebijakan Anti Dumping        62 Neg
7        (Put
         Kennedy)
1973-7   Jenewa         Tarif, Kebijakan Non-tarif, Kerangka     102 Neg
9        (Put                        Persetujuan
         Tokyo)
1986-9   Jenewa         Tarif, Kebij Non-tarif, Jasa, Kekayaan   123 Neg
4        (Put           Intelektual, Penyel Sengketa, Tekstil,
                                                                      10
         Uruguay)         Pertanian, Pembentukan WTO dll.
DIREKTUR JENDERAL
         GATT DAN WTO
• Sir Eric yndham White ( Inggris ) 1948-68
• Oliver Long (Swiss) 1968-80
• Arthur Dunkel (Swiss) 1980-93
• Peter Sutherland (Irlandia) GATT 1993-94
                          WTO 1994-95
• Renato Ruggiero (Italia) 1995-99
• Mike Moore (Selandia Baru) 1999-2002.
• Supathai Panitchpakdi (Thailand)
  2002-2005
PRINSIP-PRINSIP
• Most Favoured Nation (MFN): Perlakuan yang sama
  thdp semua Mitra Dagang (non-diskriminasi), artinya
  keringanan tarif impor yg diberikan pd produk 1 neg hrs
  diberikan jg pd produk impor dr neg mitra dagang
  lainnya.
• National Treatment (perlakuan nasional) artinya neg
  angg wajib unt memberikan perlakuan sama atas
  barang2 impor dan barang lokal, paling tdk setelah
  barang impor memasuki pasar domestik.
• Transparency (transparan) artinya bahwa neg angg wajib
  bersikap terbuka thdp berbagai kebijakan
  perdagangannya, shg para pelaku ekonomi mudah
  melakukan kegiatan perdagangan.
SISTEM ORGANISASI
• Seperti yang biasa dilakukan dalam GATT, mekanisme
  pengambilan keputusan dalam WTO adalah
  Konsensus.
• Apabila konsensus sulit dicapai, pengambilan keputusan
  akan dilakukanVoting dengan sistem satu negara satu
  suara & kemenangan mayoritas.
• Hasil Voting dianggap sah apabila:
  - Untuk perdag multilateral mendapat persetujuan 2/3
  angg WTO.
  - Melepaskan suatu negara dari suatu kewajiban hrs
  mendpt persetujuan ¾ suara.
  - Untuk mengamandemen ketentuan hrs mendapat
  dukungan 2/3 suara.
  - Untuk menetapkan anggota baru, diperlukan suara
  mayoritas (2/3 suara).
2006   14
KEWENANGAN DALAM WTO
• Kewenangan tkt tertinggi: Konferensi Tingkat
  Menteri yang bersidang sedikitnya 1x dlm 2 th.
• Kewenangan tkt kedua: General Council.
• Kewenangan tkt ketiga: Dewan2 ( Councils).
• Kewenangan tkt keempat: Subsidiary Bodies
  yakni badan2 yang berada dibawah Council.
KEANGGOTAAN
• Anggota GATT otomatis menjadi anggota WTO,
  yang dikenal sebagai anggota asli WTO.
• Suatu Neg yang ingin menjadi anggota harus
  melewati 4 tahap sbb:
  1. Permintaan resmi untuk menjadi anggota.
  2. Negosiasi dengan seluruh anggota WTO.
  3. Menyusun draft Keanggotaan baru.
  4. Keputusan akhir.
• Sebagian besar negara anggota mempunyai
  perwakilan diplomatik di Jenewa yang dikepalai
  oleh seorang Dubes khusus untuk WTO.
PENGELOMPOKAN ANGGOTA DALAM
               WTO
•   Anggota WTO sekarang ini mengelompok2 yg dlm beberapa hal mrk
    menyampaikan suaranya dengan menggunakan satu juru bicara atau satu
    tim negosiasi.
•   Kelompok-kelompok tersebut adalah:
    - Uni Eropa = European Communities, sbg kelompok yg terbesar yang
    terdiri dr 15 negara. Uni Eropa memiliki satu kebijakan perdagangan
    eksternal. Dalam berbagai sidang di WTO, Eoropean Com bertindak atas
    nama UE. Jadi UE merupakan anggota WTO yg memp hak-hak spt yg
    dimiliki negara2 anggota UE.
    - ASEAN : Malaysia, Indonesia, Sing, Phil, Thai, Myanmar, Kamboja,
    Brunei.
    - Latin American Economc System ( SELA )
    - African, Caribbean and Pacific Group ( ACP )
    - North American Free Trade Area ( NAFTA )
    - The Southern Common Market (MERCOSUR)-Brazil, Argentina,
    Paraguay, Uruguay
    - Cairns Group yang dibentuk sesaat sebelum Putaran Uruguay dimulai th
    1986 unt membahas liberalisasi perdag bidang pertanian.
    - Like Minded Group (LMG) yg dibentuk menjelang KTM III WTO di Seatle
    yang beranggotakan Kuba, Rep Dominika, Mesir, Honduras, Indonsia,
    India. Kenya, Malaysia, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Zimbabwe dan
    Jamaika.
SEKRETARIAT
• Sekretariat WTO terletak di Jenewa dengan memiliki sekitar 550
  staf dan dikepalai seorang Dirjen.
• Tugas Dirjen adalah:
  - Melaksnakan tugas administrasi dan tehnis bagi badan2 WTO.
  - Memberikan dukungan tehnis untuk negar-negara berkembang,
  khususnya negara berkembang paling terbelakang.
  - Menganalisis kinerja dan kebijakan perdagangan oleh para ahli
  ekonomi dan statistik WTO.
  - Memberikan bantuan Hukum dlm rangka penyelesaian sengketa.
  - Menangani maalah aksesi anggota baru dan memberikan saran-
  saran kpd pemerintah yang mengajukan aksesi.
ANGGARAN WTO
• Total anggaran WTO pada th 2004 adalah
  sebesar 161.776.500 Swiss Franc yang
  berasal dari kontribusi negara-negara
  anggota yang diperhitungkan berdasarkan
  besarnya nilai perdagangan.
• Indonsia termasuk salah satu dari 25
  negara pembayar kontribusi terbesar (th
  2003) mengingat besarnya peran (trade
  share) Indonesia dalam perdagangan
  dunia.
PRINSIP-PRINSIP
    PENYELESAIAN SENGKETA
• Pada prinsipnya penyelesaian sengketa dilakukan dngn
  Adil, Cepat, Efektif dan saling menguntungkan.
• Tetap diharapkan bhw negara yang sengketa dapat
  melakukan perundingan dan menyelesaikan masalah
  mereka tanpa harus membentuk panel.
• Pada GATT, suatu putusan disahkan hanya berdasarkan
  konsensus. Ini artinya bahwa jika ada keberatan dr
  suatu negara, maka tidak akan ada keputusan. Dibawah
  WTO putusan secara otomatis disahkan kecuali ada
  konsensus untuk menolak hasil putusan. Neg yang ingin
  merintangi keputusan harus mendekati seluruh anggota
  WTO, termasuk lawan sengketanya, untuk membatalkan
  keputusan panel.
PROSES PENYELESAIAN
           SENGKETA
• Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Dispute
  Settlement Body (DSB). Badan ini terdiri dari para ahli
  yang bertugas menelaah kasus, dan satu2nya yang
  memiliki otoritas membentuk Panel. (Panel secara resmi
  bertugas membantu DSB membuat keputusan atau
  rekomendasi).
• DSB dapat menerima atau menolak keputusan Panel
  atau keputusan pada tingkat banding.
• DSB juga memonitor pelaksanaan putusan dan mereko-
  mendasi serta memiliki kekuasan untuk mengesahkan
  retaliasi, jika suatu negara tidak mematuhi keputusan.
TAHAP PENYELESAIAN SENGKETA
• Tahap I: Konsultasi (maksimum 60 hr).
  Seblm dibawa ke Panel, negara sengketa harus berunding
  (konsultasi) unt mencari jalan keluar.
• Tahap II: Panel ( maksimum 45 hr unt pembentukan Panel + 6
  bulan Panel bekerja unt menghslkan keputusan ).
  - Jika tahap I gagal, penggugat dpt meminta dibentuknya Panel.
  Negara tergugat dpt merintangi terbentuknya Panel sebanyak satu
  kali, tetapi pada sidang DSB yang kedua kalinya, pemben-tukan
  Panel tidak bisa lagi dihalangi, kecualii ada konsensus yang
  menentang pembentukan Panel tsb.
  - Laporan Panel hanya dapat ditolak melalui konsensus dalam DSB,
  maka hasil putusannya sulit untuk digugurkan.
  -Laporan akhir Panel biasanya diberikan kpd pihak2 yang
  bersengketa dalam waktu 6 bulan, kecuali dalam kasus penting
  atau kasus barang yang mudah hancur dalam waktu 3 bulan.
TAHAP PENYELESAIAN SENGKETA
• 1. Sebelum dengar pendapat yang pertama: masing-masing pihak
  mengajukan argumen kpd Panel secara tertulis.
• 2. Dengar pendapat yang pertama: kasus unt neg penggugat dan
  tergugat dan negara lain yang menyatakan punya kepentingan
  dalam kasus tsb.
• 3. Bantahan (Rebuttal):Negara yang terlibat mengajukan banthan
  tertulis danargumen lisan pd pertemuan Panel yang kedua.
• 4. Peran Ahli (Experts): Panel dapat meminta pendapat para ahli
  atau menunjuk expert review group unt mempersiapkan
  pendapatnya.
• 5. Draft pertama: Panel mengajukan draft laporan yang berisi latar
  belakang, fakta dan argumen unt kedua belah pihak dan
  memberikan waktu 2 minggu kpd pihak2 unt memberikan
  tanggapannya. Laporn ini tdk memuat temuan & kesimpln akhir.
Tahap ….(lanjutan)
• 6. Laporn smentara (interim report): Panel mengajukan lap
  smentara yang memuat temuan2 & kesimp akhir kpd kedua pihak
  dan memberikan 1 mingg unt memberikan tanggapan (review).
• 7. Peninjauan ( Review): Lamanya waktu unt menanggapi tdk
  melebihi 2 minggu, dan dlm waktu tsb Panel bisa saja bersidang
  tambahan dng kedua pihak yang sengketa.
• 8. Laporan Akhir (Final report): Lap akhir diberikan kpd kedua pihak.
  Setlh 3 minggu lap tsb disirkulasi kpd semua anggota WTO. Jika
  terbukti tergugat bersalah, maka Panel dapat memberi arahan ttg
  bgmn seharusnya dilakukan.
• 9. Lap Akhir menjadi Keputusan: Laporan tsb otomatis menjadi
  keputusan atau rekomendasi DSB dlm jangka waktu 60 hr, kecuali
  ada konsesnsus menolaknya. Kedua pihak yang bersengketa dapat
  mengajukan banding.
WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA
• Konsultasi, mediasi dll             : 60 hr
• Pembentkan dan Penunjukan Panel : 45 hr
• Lap final Panel pd pihak2 sengketa : 6 bln
• Lap final Panel pd smua angg WTO : 3 ming
• DSB mengesahkan laporan             : 60 hr
      Total tanpa Banding            1 tahun.
• Laporan Banding                             : 60-90 hr
• DSB mengesahkan Lap Banding                 : 30 hr
    Total dng Banding           1 tahun 3 bulan
BANDING (APPEALS)
•   Tiap pihak dapat mengajukan banding terhadap keputusan Panel.
•   Banding harus didasarkan pada suatu peraturan tertentu spt interpretasi
    legal atas suatu pasal dalam suatu persetujaun WTO.
•   Banding tidak dilakukan untuk menguji kembali bukti2 yang ada atau bukti2
    baru yang muncul, melainkan untukmeneliti argumentasi yang dikemukakan
    oleh Panel sebelumnya.
•   Tiap upaya banding diteliti oleh tiga dari tujuh orang anggota Tetap Badan
    Banding (Appellate Body) yang ditetapkan oleh DSB dan berasal dari
    anggota WTO yang mewakili kalangan luas.
•   Anggota AB memiliki masa kerja 4 tahun dan mrk berasal dari individu2
    yang memiliki reputasi dlm bidang Hukum dan Perdagangan Internasional
    dan lepas dari kepentingan negara manapun.
•   Keputusan pd tkt Banding dapat menunda, mengubah ataupun
    memutarbalikkan temuan dan putusan Panel.
•   Banding biasanya membutuhkan waktu tidak lebih dr 60 hr dan batas
    maksimum 90 hari.
•   DSB hrs menerima tau menolak laporan banding tsb dlm jangka waktu tdk
    lebih dr 30 hr, dan penolakan dimungkinkan hanya melalui konsensus.
2006   28

Contenu connexe

Tendances

Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...
Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...
Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...jopiwildani
 
Bhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.pptBhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.pptSeptiaRini14
 
Makalah konflik papua
Makalah konflik papuaMakalah konflik papua
Makalah konflik papuaAi Roudatul
 
Power Point Kerja Sama Ekonomi Internasional
Power Point Kerja Sama Ekonomi InternasionalPower Point Kerja Sama Ekonomi Internasional
Power Point Kerja Sama Ekonomi InternasionalRizqiy Amelia
 
Organisasi Regional dan Global.pptx
Organisasi Regional dan Global.pptxOrganisasi Regional dan Global.pptx
Organisasi Regional dan Global.pptxSitiAnnisa60
 
Ips 9 bab 3 a perdagangan internasional
Ips 9 bab 3 a perdagangan internasionalIps 9 bab 3 a perdagangan internasional
Ips 9 bab 3 a perdagangan internasionalYudha Arianda
 
KONDISI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA D...
KONDISI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA D...KONDISI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA D...
KONDISI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA D...Irsal Shabirin
 
Politik luar negeri masa Orde baru
Politik luar negeri masa Orde baruPolitik luar negeri masa Orde baru
Politik luar negeri masa Orde baruaswansetiawan
 
Gametogenesis (Biologi IX SMP)
Gametogenesis (Biologi IX SMP)Gametogenesis (Biologi IX SMP)
Gametogenesis (Biologi IX SMP)Ramadhanty Putri
 
Ppt globalisasi
Ppt globalisasiPpt globalisasi
Ppt globalisasihalilibun
 
Makalah multilateral regional
Makalah multilateral regionalMakalah multilateral regional
Makalah multilateral regionalLintang Arafath
 
(PPT) GAMETOGENESIS TUMBUHAN BERBIJI.pptx
(PPT) GAMETOGENESIS TUMBUHAN BERBIJI.pptx(PPT) GAMETOGENESIS TUMBUHAN BERBIJI.pptx
(PPT) GAMETOGENESIS TUMBUHAN BERBIJI.pptx4gu5black
 
sejarah konflik di asia.pptx
sejarah konflik di asia.pptxsejarah konflik di asia.pptx
sejarah konflik di asia.pptxmulokodmn93
 
POWER POINT SEJARAH PEMINATAN Organisasi global
POWER POINT SEJARAH PEMINATAN Organisasi globalPOWER POINT SEJARAH PEMINATAN Organisasi global
POWER POINT SEJARAH PEMINATAN Organisasi globalZulfira Farah Nubua
 
Naskah Sidang BPUPKI Lengkap
Naskah Sidang BPUPKI LengkapNaskah Sidang BPUPKI Lengkap
Naskah Sidang BPUPKI LengkapFahmi Rifaldi
 
Sejarah minat (wto&afta)
Sejarah minat (wto&afta)Sejarah minat (wto&afta)
Sejarah minat (wto&afta)Hijratul Hasanah
 

Tendances (20)

Ppt teladan para tokoh persatuan
Ppt  teladan para tokoh persatuanPpt  teladan para tokoh persatuan
Ppt teladan para tokoh persatuan
 
Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...
Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...
Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...
 
Nafta kelompok 9
Nafta kelompok 9Nafta kelompok 9
Nafta kelompok 9
 
Bhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.pptBhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.ppt
 
Makalah konflik papua
Makalah konflik papuaMakalah konflik papua
Makalah konflik papua
 
Power Point Kerja Sama Ekonomi Internasional
Power Point Kerja Sama Ekonomi InternasionalPower Point Kerja Sama Ekonomi Internasional
Power Point Kerja Sama Ekonomi Internasional
 
Organisasi Regional dan Global.pptx
Organisasi Regional dan Global.pptxOrganisasi Regional dan Global.pptx
Organisasi Regional dan Global.pptx
 
Presentasi kaa
Presentasi kaaPresentasi kaa
Presentasi kaa
 
Ips 9 bab 3 a perdagangan internasional
Ips 9 bab 3 a perdagangan internasionalIps 9 bab 3 a perdagangan internasional
Ips 9 bab 3 a perdagangan internasional
 
KONDISI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA D...
KONDISI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA D...KONDISI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA D...
KONDISI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA D...
 
Politik luar negeri masa Orde baru
Politik luar negeri masa Orde baruPolitik luar negeri masa Orde baru
Politik luar negeri masa Orde baru
 
Gametogenesis (Biologi IX SMP)
Gametogenesis (Biologi IX SMP)Gametogenesis (Biologi IX SMP)
Gametogenesis (Biologi IX SMP)
 
Ppt globalisasi
Ppt globalisasiPpt globalisasi
Ppt globalisasi
 
Makalah multilateral regional
Makalah multilateral regionalMakalah multilateral regional
Makalah multilateral regional
 
(PPT) GAMETOGENESIS TUMBUHAN BERBIJI.pptx
(PPT) GAMETOGENESIS TUMBUHAN BERBIJI.pptx(PPT) GAMETOGENESIS TUMBUHAN BERBIJI.pptx
(PPT) GAMETOGENESIS TUMBUHAN BERBIJI.pptx
 
Gerakan non blok
Gerakan non blok Gerakan non blok
Gerakan non blok
 
sejarah konflik di asia.pptx
sejarah konflik di asia.pptxsejarah konflik di asia.pptx
sejarah konflik di asia.pptx
 
POWER POINT SEJARAH PEMINATAN Organisasi global
POWER POINT SEJARAH PEMINATAN Organisasi globalPOWER POINT SEJARAH PEMINATAN Organisasi global
POWER POINT SEJARAH PEMINATAN Organisasi global
 
Naskah Sidang BPUPKI Lengkap
Naskah Sidang BPUPKI LengkapNaskah Sidang BPUPKI Lengkap
Naskah Sidang BPUPKI Lengkap
 
Sejarah minat (wto&afta)
Sejarah minat (wto&afta)Sejarah minat (wto&afta)
Sejarah minat (wto&afta)
 

En vedette

Kebijakan voc dan pengaruhnya bagi rakyat indonesia
Kebijakan voc dan pengaruhnya bagi rakyat indonesiaKebijakan voc dan pengaruhnya bagi rakyat indonesia
Kebijakan voc dan pengaruhnya bagi rakyat indonesiaindrisukma
 
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).Sella Simamora
 
Ekonomi - prinsip dan konsep pembangunan
Ekonomi - prinsip dan konsep pembangunanEkonomi - prinsip dan konsep pembangunan
Ekonomi - prinsip dan konsep pembangunanNur Az
 
Perdagangan Internasional
Perdagangan InternasionalPerdagangan Internasional
Perdagangan Internasionalabdul kodir
 
Perdagangan internasional
Perdagangan internasionalPerdagangan internasional
Perdagangan internasionalNevily Lahagu
 
Ppt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasionalPpt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasionalvinarmv
 
integrasi ekonomi regional
integrasi ekonomi regionalintegrasi ekonomi regional
integrasi ekonomi regionalIndira Muttahara
 
Ekonomi: Perdagangan Internasional
Ekonomi: Perdagangan InternasionalEkonomi: Perdagangan Internasional
Ekonomi: Perdagangan InternasionalEsterina Danar Puja
 

En vedette (8)

Kebijakan voc dan pengaruhnya bagi rakyat indonesia
Kebijakan voc dan pengaruhnya bagi rakyat indonesiaKebijakan voc dan pengaruhnya bagi rakyat indonesia
Kebijakan voc dan pengaruhnya bagi rakyat indonesia
 
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
 
Ekonomi - prinsip dan konsep pembangunan
Ekonomi - prinsip dan konsep pembangunanEkonomi - prinsip dan konsep pembangunan
Ekonomi - prinsip dan konsep pembangunan
 
Perdagangan Internasional
Perdagangan InternasionalPerdagangan Internasional
Perdagangan Internasional
 
Perdagangan internasional
Perdagangan internasionalPerdagangan internasional
Perdagangan internasional
 
Ppt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasionalPpt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasional
 
integrasi ekonomi regional
integrasi ekonomi regionalintegrasi ekonomi regional
integrasi ekonomi regional
 
Ekonomi: Perdagangan Internasional
Ekonomi: Perdagangan InternasionalEkonomi: Perdagangan Internasional
Ekonomi: Perdagangan Internasional
 

Similaire à UNTUK ORGANISASI PERDAGANGAN BEBAS

World Trade Organisation (WTO)
World Trade Organisation (WTO)World Trade Organisation (WTO)
World Trade Organisation (WTO)dionteguhpratomo
 
PPT_WTO.pptx
PPT_WTO.pptxPPT_WTO.pptx
PPT_WTO.pptxigom_24
 
Pkn XI - World Trade Organization
Pkn XI - World Trade OrganizationPkn XI - World Trade Organization
Pkn XI - World Trade OrganizationAdelia Sakina
 
4_K6 APEC GATT WTO FIX.pptx
4_K6 APEC GATT WTO FIX.pptx4_K6 APEC GATT WTO FIX.pptx
4_K6 APEC GATT WTO FIX.pptxrizalbasthomy
 
Hb organisasi-internasional-bidang-ekonomi-dan-perdagangan
Hb organisasi-internasional-bidang-ekonomi-dan-perdaganganHb organisasi-internasional-bidang-ekonomi-dan-perdagangan
Hb organisasi-internasional-bidang-ekonomi-dan-perdagangandianpipit
 
Peranan wto dalam pasar global dan kesiapan indonesia
Peranan wto dalam pasar global dan kesiapan indonesiaPeranan wto dalam pasar global dan kesiapan indonesia
Peranan wto dalam pasar global dan kesiapan indonesiaFarenty Siregar
 
Booklet panduan wto dan fta
Booklet panduan wto dan ftaBooklet panduan wto dan fta
Booklet panduan wto dan ftaArdi Green
 
Makalah SEI full version - WOrld Trade Organization
Makalah SEI full version - WOrld Trade OrganizationMakalah SEI full version - WOrld Trade Organization
Makalah SEI full version - WOrld Trade OrganizationFuad Nasir
 
Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007
Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007
Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007lodzi
 
Hk-Perdagangan Internasional- K12.ppt
Hk-Perdagangan Internasional- K12.pptHk-Perdagangan Internasional- K12.ppt
Hk-Perdagangan Internasional- K12.pptSolehuddinSyaiful
 
Wto & pasar global
Wto & pasar globalWto & pasar global
Wto & pasar globalLia Aldiana
 
04. PPT Sejarah Minat XII.pptx
04. PPT Sejarah Minat XII.pptx04. PPT Sejarah Minat XII.pptx
04. PPT Sejarah Minat XII.pptxfika saadah
 
3prinsip hukum-black-and-white1
3prinsip hukum-black-and-white1 3prinsip hukum-black-and-white1
3prinsip hukum-black-and-white1 Yanels Garsione
 
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...Santirzkamalia
 
3prinsip hukum-black-and-white
3prinsip hukum-black-and-white3prinsip hukum-black-and-white
3prinsip hukum-black-and-whitefindy pratama
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdgangan internasional, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdgangan internasional, univer...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdgangan internasional, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdgangan internasional, univer...megiirianti083
 

Similaire à UNTUK ORGANISASI PERDAGANGAN BEBAS (20)

World Trade Organisation (WTO)
World Trade Organisation (WTO)World Trade Organisation (WTO)
World Trade Organisation (WTO)
 
Gatt and wto
Gatt and wtoGatt and wto
Gatt and wto
 
PPT_WTO.pptx
PPT_WTO.pptxPPT_WTO.pptx
PPT_WTO.pptx
 
Pkn XI - World Trade Organization
Pkn XI - World Trade OrganizationPkn XI - World Trade Organization
Pkn XI - World Trade Organization
 
4_K6 APEC GATT WTO FIX.pptx
4_K6 APEC GATT WTO FIX.pptx4_K6 APEC GATT WTO FIX.pptx
4_K6 APEC GATT WTO FIX.pptx
 
Hb organisasi-internasional-bidang-ekonomi-dan-perdagangan
Hb organisasi-internasional-bidang-ekonomi-dan-perdaganganHb organisasi-internasional-bidang-ekonomi-dan-perdagangan
Hb organisasi-internasional-bidang-ekonomi-dan-perdagangan
 
Peranan wto dalam pasar global dan kesiapan indonesia
Peranan wto dalam pasar global dan kesiapan indonesiaPeranan wto dalam pasar global dan kesiapan indonesia
Peranan wto dalam pasar global dan kesiapan indonesia
 
Booklet panduan wto dan fta
Booklet panduan wto dan ftaBooklet panduan wto dan fta
Booklet panduan wto dan fta
 
pertemuan 1.ppt
pertemuan 1.pptpertemuan 1.ppt
pertemuan 1.ppt
 
Makalah SEI full version - WOrld Trade Organization
Makalah SEI full version - WOrld Trade OrganizationMakalah SEI full version - WOrld Trade Organization
Makalah SEI full version - WOrld Trade Organization
 
Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007
Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007
Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007
 
Hk-Perdagangan Internasional- K12.ppt
Hk-Perdagangan Internasional- K12.pptHk-Perdagangan Internasional- K12.ppt
Hk-Perdagangan Internasional- K12.ppt
 
Wto & pasar global
Wto & pasar globalWto & pasar global
Wto & pasar global
 
04. PPT Sejarah Minat XII.pptx
04. PPT Sejarah Minat XII.pptx04. PPT Sejarah Minat XII.pptx
04. PPT Sejarah Minat XII.pptx
 
3prinsip hukum-black-and-white1
3prinsip hukum-black-and-white1 3prinsip hukum-black-and-white1
3prinsip hukum-black-and-white1
 
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
 
3prinsip hukum-black-and-white
3prinsip hukum-black-and-white3prinsip hukum-black-and-white
3prinsip hukum-black-and-white
 
BAB 4 (Fix).pptx
BAB 4 (Fix).pptxBAB 4 (Fix).pptx
BAB 4 (Fix).pptx
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdgangan internasional, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdgangan internasional, univer...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdgangan internasional, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdgangan internasional, univer...
 
WTO
WTOWTO
WTO
 

Plus de FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNDIP (10)

Teori lokasi dan terbentuknya kota
Teori lokasi dan terbentuknya kotaTeori lokasi dan terbentuknya kota
Teori lokasi dan terbentuknya kota
 
Pertumbuhan ekonomi kota
Pertumbuhan ekonomi kotaPertumbuhan ekonomi kota
Pertumbuhan ekonomi kota
 
Memasuki pasar ln
Memasuki pasar lnMemasuki pasar ln
Memasuki pasar ln
 
Tantangan dan peluang indonesia dalam perdagangan internasional
Tantangan dan peluang indonesia dalam perdagangan internasionalTantangan dan peluang indonesia dalam perdagangan internasional
Tantangan dan peluang indonesia dalam perdagangan internasional
 
Teori penentuan kurs valuta asing
Teori penentuan kurs valuta asingTeori penentuan kurs valuta asing
Teori penentuan kurs valuta asing
 
Valuta asing
Valuta asingValuta asing
Valuta asing
 
Utang luar negeri
Utang luar negeriUtang luar negeri
Utang luar negeri
 
Contoh contoh penelitian faktor-faktor yg mempengaruhi ekspor indonesia
Contoh contoh penelitian faktor-faktor yg mempengaruhi ekspor indonesiaContoh contoh penelitian faktor-faktor yg mempengaruhi ekspor indonesia
Contoh contoh penelitian faktor-faktor yg mempengaruhi ekspor indonesia
 
Alat analisis dalam perdagangan/ekonomi internasional
Alat analisis dalam perdagangan/ekonomi  internasionalAlat analisis dalam perdagangan/ekonomi  internasional
Alat analisis dalam perdagangan/ekonomi internasional
 
Neraca pembayaran internasional
Neraca pembayaran internasionalNeraca pembayaran internasional
Neraca pembayaran internasional
 

UNTUK ORGANISASI PERDAGANGAN BEBAS

  • 2. Organisasi/ Blok Perdagangan Bebas • Perdagangan Bebas diimplementasikan dalam organisasi/ blok perdagangan bebas • Ada Beberapa macam Organisasi/ Blok Perdagangan Bebas: 1. PTA (Preferential Tariff Arrangement) Kerjasama antar negara untuk menurunkan Tariff (Bea Masuk) untuk beberapa komoditi
  • 3. Organisasi/ Blok Perdagangan Bebas (lanjutan) 2. Free Trade Area (FTA)/ Kawasan Perdagangan Bebas: Tariff Intern Bebas, Tariff Ekstern tidak sama 3. Custom Union: Tariff Intern Bebas, Tariff Ekstern sama 4. Common Market: Custom Union + Mobilitas Faktor Produksi 5. Economic Union: Common Market + Satu Mata Uang + Satu Kebijakan Ekonomi
  • 4.
  • 5. PENDAHHULUAN • WTO dibentuk tg 15 April 1994 di Marakesh, Maroko setelah perundingan panjang mengenai perdagangan dunia yang disebut Putaran Uruguay. Berlaku efektif sejak 1 Januari 1995 dan Indonesia meratifisir lewat DPR tg 13 Oktober 1994 menjadi UU No. 7 th 1994. • Dalam draft Final Act perjanjian Marakesh dikemukakan ttg rancangan mendirikan Multilateral Trade Organization (MTO) yang kemudian diubah namanya menjadi World Trade Organization (WTO) sebagai pegganti GATT. • Putaran Uruguay telah meluaskan cakupannya secara substansi dan telah menghasilkan banyak perjanjian baru yang sebelumnya tidak pernah ditangani GATT.
  • 6. TUJUAN • Mendorong arus perdagangan antara negara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. • Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. • Untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik- konflik kepentingan.
  • 7. FUNGSI-FUNGSI • Memfasilitasi implementasi, administrasi dan pelaksa-naan dari persetujuan WTO. • Memberikan suatu forum tetap guna melakukan perun-dingan diantara anggota, baik masalah yang telah terca-kup dalam persetujuan WTO maupun yang belum tercakup. • Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam WTO. • Mengawasi kebijakan perdagangan. • Kerjasama dengan organisasi lainnya.
  • 8. SEJARAH RINGKAS • WTO secara resmi berdiri pd tg 1 Januari 1995. • Cikal bakal WTO adalah GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade) yang telah berdiri sejak th 1948. • Setelah WTO resmi berdiri, GATT tetap exis sebagai salah satu bagian dari WTO sejajar dengan GATS ( General Agreement on Trade and Services ) dan TRIPS ( Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)
  • 9. PERBEDAAN UTAMA GATT dan WTO • GATT bersifat ad hoc dan sementara waktu. Persetujuan umum tidak pernah diratifikasi oleh Parlemen negara anggota dan tidak mengandung ketentuan bagi penciptaan suatu organisasi. • WTO memiliki anggota, sedang GATT terdiri dari para pihak, yg menegaskan bahwa GATT secara resmi merupakan suatu teks legal. • GATT hanya memasukkan perdagangan barang,sedang WTO mencakup GATT (barang), GATS (jasa) dan TRIPS (kekayaan intelektual). • Sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis daripada sistem GATT yang lama. • WTO dan persetujuan2 didlmnya bersifat permanen dan sebagai OI, WTO memiliki aturan2 yg pasti dan diratifikasi oleh negara2 anggotanya.
  • 10. Thn Tempat Masalah Yang Dibahas Jml Psrt 1947 Jenewa Tarif 23 Neg 1949 Annecy Tarif 13 Neg 1951 Turki Tarif 38 Neg 1956 Jenewa Tarif 26 Neg 1960-6 Jenewa Tarif 26 Neg 1 (Put Dillon) 1964-6 Jenewa Tarif & Kebijakan Anti Dumping 62 Neg 7 (Put Kennedy) 1973-7 Jenewa Tarif, Kebijakan Non-tarif, Kerangka 102 Neg 9 (Put Persetujuan Tokyo) 1986-9 Jenewa Tarif, Kebij Non-tarif, Jasa, Kekayaan 123 Neg 4 (Put Intelektual, Penyel Sengketa, Tekstil, 10 Uruguay) Pertanian, Pembentukan WTO dll.
  • 11. DIREKTUR JENDERAL GATT DAN WTO • Sir Eric yndham White ( Inggris ) 1948-68 • Oliver Long (Swiss) 1968-80 • Arthur Dunkel (Swiss) 1980-93 • Peter Sutherland (Irlandia) GATT 1993-94 WTO 1994-95 • Renato Ruggiero (Italia) 1995-99 • Mike Moore (Selandia Baru) 1999-2002. • Supathai Panitchpakdi (Thailand) 2002-2005
  • 12. PRINSIP-PRINSIP • Most Favoured Nation (MFN): Perlakuan yang sama thdp semua Mitra Dagang (non-diskriminasi), artinya keringanan tarif impor yg diberikan pd produk 1 neg hrs diberikan jg pd produk impor dr neg mitra dagang lainnya. • National Treatment (perlakuan nasional) artinya neg angg wajib unt memberikan perlakuan sama atas barang2 impor dan barang lokal, paling tdk setelah barang impor memasuki pasar domestik. • Transparency (transparan) artinya bahwa neg angg wajib bersikap terbuka thdp berbagai kebijakan perdagangannya, shg para pelaku ekonomi mudah melakukan kegiatan perdagangan.
  • 13. SISTEM ORGANISASI • Seperti yang biasa dilakukan dalam GATT, mekanisme pengambilan keputusan dalam WTO adalah Konsensus. • Apabila konsensus sulit dicapai, pengambilan keputusan akan dilakukanVoting dengan sistem satu negara satu suara & kemenangan mayoritas. • Hasil Voting dianggap sah apabila: - Untuk perdag multilateral mendapat persetujuan 2/3 angg WTO. - Melepaskan suatu negara dari suatu kewajiban hrs mendpt persetujuan ¾ suara. - Untuk mengamandemen ketentuan hrs mendapat dukungan 2/3 suara. - Untuk menetapkan anggota baru, diperlukan suara mayoritas (2/3 suara).
  • 14. 2006 14
  • 15. KEWENANGAN DALAM WTO • Kewenangan tkt tertinggi: Konferensi Tingkat Menteri yang bersidang sedikitnya 1x dlm 2 th. • Kewenangan tkt kedua: General Council. • Kewenangan tkt ketiga: Dewan2 ( Councils). • Kewenangan tkt keempat: Subsidiary Bodies yakni badan2 yang berada dibawah Council.
  • 16. KEANGGOTAAN • Anggota GATT otomatis menjadi anggota WTO, yang dikenal sebagai anggota asli WTO. • Suatu Neg yang ingin menjadi anggota harus melewati 4 tahap sbb: 1. Permintaan resmi untuk menjadi anggota. 2. Negosiasi dengan seluruh anggota WTO. 3. Menyusun draft Keanggotaan baru. 4. Keputusan akhir. • Sebagian besar negara anggota mempunyai perwakilan diplomatik di Jenewa yang dikepalai oleh seorang Dubes khusus untuk WTO.
  • 17. PENGELOMPOKAN ANGGOTA DALAM WTO • Anggota WTO sekarang ini mengelompok2 yg dlm beberapa hal mrk menyampaikan suaranya dengan menggunakan satu juru bicara atau satu tim negosiasi. • Kelompok-kelompok tersebut adalah: - Uni Eropa = European Communities, sbg kelompok yg terbesar yang terdiri dr 15 negara. Uni Eropa memiliki satu kebijakan perdagangan eksternal. Dalam berbagai sidang di WTO, Eoropean Com bertindak atas nama UE. Jadi UE merupakan anggota WTO yg memp hak-hak spt yg dimiliki negara2 anggota UE. - ASEAN : Malaysia, Indonesia, Sing, Phil, Thai, Myanmar, Kamboja, Brunei. - Latin American Economc System ( SELA ) - African, Caribbean and Pacific Group ( ACP ) - North American Free Trade Area ( NAFTA ) - The Southern Common Market (MERCOSUR)-Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay - Cairns Group yang dibentuk sesaat sebelum Putaran Uruguay dimulai th 1986 unt membahas liberalisasi perdag bidang pertanian. - Like Minded Group (LMG) yg dibentuk menjelang KTM III WTO di Seatle yang beranggotakan Kuba, Rep Dominika, Mesir, Honduras, Indonsia, India. Kenya, Malaysia, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Zimbabwe dan Jamaika.
  • 18. SEKRETARIAT • Sekretariat WTO terletak di Jenewa dengan memiliki sekitar 550 staf dan dikepalai seorang Dirjen. • Tugas Dirjen adalah: - Melaksnakan tugas administrasi dan tehnis bagi badan2 WTO. - Memberikan dukungan tehnis untuk negar-negara berkembang, khususnya negara berkembang paling terbelakang. - Menganalisis kinerja dan kebijakan perdagangan oleh para ahli ekonomi dan statistik WTO. - Memberikan bantuan Hukum dlm rangka penyelesaian sengketa. - Menangani maalah aksesi anggota baru dan memberikan saran- saran kpd pemerintah yang mengajukan aksesi.
  • 19. ANGGARAN WTO • Total anggaran WTO pada th 2004 adalah sebesar 161.776.500 Swiss Franc yang berasal dari kontribusi negara-negara anggota yang diperhitungkan berdasarkan besarnya nilai perdagangan. • Indonsia termasuk salah satu dari 25 negara pembayar kontribusi terbesar (th 2003) mengingat besarnya peran (trade share) Indonesia dalam perdagangan dunia.
  • 20.
  • 21. PRINSIP-PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA • Pada prinsipnya penyelesaian sengketa dilakukan dngn Adil, Cepat, Efektif dan saling menguntungkan. • Tetap diharapkan bhw negara yang sengketa dapat melakukan perundingan dan menyelesaikan masalah mereka tanpa harus membentuk panel. • Pada GATT, suatu putusan disahkan hanya berdasarkan konsensus. Ini artinya bahwa jika ada keberatan dr suatu negara, maka tidak akan ada keputusan. Dibawah WTO putusan secara otomatis disahkan kecuali ada konsensus untuk menolak hasil putusan. Neg yang ingin merintangi keputusan harus mendekati seluruh anggota WTO, termasuk lawan sengketanya, untuk membatalkan keputusan panel.
  • 22. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA • Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Dispute Settlement Body (DSB). Badan ini terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus, dan satu2nya yang memiliki otoritas membentuk Panel. (Panel secara resmi bertugas membantu DSB membuat keputusan atau rekomendasi). • DSB dapat menerima atau menolak keputusan Panel atau keputusan pada tingkat banding. • DSB juga memonitor pelaksanaan putusan dan mereko- mendasi serta memiliki kekuasan untuk mengesahkan retaliasi, jika suatu negara tidak mematuhi keputusan.
  • 23. TAHAP PENYELESAIAN SENGKETA • Tahap I: Konsultasi (maksimum 60 hr). Seblm dibawa ke Panel, negara sengketa harus berunding (konsultasi) unt mencari jalan keluar. • Tahap II: Panel ( maksimum 45 hr unt pembentukan Panel + 6 bulan Panel bekerja unt menghslkan keputusan ). - Jika tahap I gagal, penggugat dpt meminta dibentuknya Panel. Negara tergugat dpt merintangi terbentuknya Panel sebanyak satu kali, tetapi pada sidang DSB yang kedua kalinya, pemben-tukan Panel tidak bisa lagi dihalangi, kecualii ada konsensus yang menentang pembentukan Panel tsb. - Laporan Panel hanya dapat ditolak melalui konsensus dalam DSB, maka hasil putusannya sulit untuk digugurkan. -Laporan akhir Panel biasanya diberikan kpd pihak2 yang bersengketa dalam waktu 6 bulan, kecuali dalam kasus penting atau kasus barang yang mudah hancur dalam waktu 3 bulan.
  • 24. TAHAP PENYELESAIAN SENGKETA • 1. Sebelum dengar pendapat yang pertama: masing-masing pihak mengajukan argumen kpd Panel secara tertulis. • 2. Dengar pendapat yang pertama: kasus unt neg penggugat dan tergugat dan negara lain yang menyatakan punya kepentingan dalam kasus tsb. • 3. Bantahan (Rebuttal):Negara yang terlibat mengajukan banthan tertulis danargumen lisan pd pertemuan Panel yang kedua. • 4. Peran Ahli (Experts): Panel dapat meminta pendapat para ahli atau menunjuk expert review group unt mempersiapkan pendapatnya. • 5. Draft pertama: Panel mengajukan draft laporan yang berisi latar belakang, fakta dan argumen unt kedua belah pihak dan memberikan waktu 2 minggu kpd pihak2 unt memberikan tanggapannya. Laporn ini tdk memuat temuan & kesimpln akhir.
  • 25. Tahap ….(lanjutan) • 6. Laporn smentara (interim report): Panel mengajukan lap smentara yang memuat temuan2 & kesimp akhir kpd kedua pihak dan memberikan 1 mingg unt memberikan tanggapan (review). • 7. Peninjauan ( Review): Lamanya waktu unt menanggapi tdk melebihi 2 minggu, dan dlm waktu tsb Panel bisa saja bersidang tambahan dng kedua pihak yang sengketa. • 8. Laporan Akhir (Final report): Lap akhir diberikan kpd kedua pihak. Setlh 3 minggu lap tsb disirkulasi kpd semua anggota WTO. Jika terbukti tergugat bersalah, maka Panel dapat memberi arahan ttg bgmn seharusnya dilakukan. • 9. Lap Akhir menjadi Keputusan: Laporan tsb otomatis menjadi keputusan atau rekomendasi DSB dlm jangka waktu 60 hr, kecuali ada konsesnsus menolaknya. Kedua pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding.
  • 26. WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA • Konsultasi, mediasi dll : 60 hr • Pembentkan dan Penunjukan Panel : 45 hr • Lap final Panel pd pihak2 sengketa : 6 bln • Lap final Panel pd smua angg WTO : 3 ming • DSB mengesahkan laporan : 60 hr Total tanpa Banding 1 tahun. • Laporan Banding : 60-90 hr • DSB mengesahkan Lap Banding : 30 hr Total dng Banding 1 tahun 3 bulan
  • 27. BANDING (APPEALS) • Tiap pihak dapat mengajukan banding terhadap keputusan Panel. • Banding harus didasarkan pada suatu peraturan tertentu spt interpretasi legal atas suatu pasal dalam suatu persetujaun WTO. • Banding tidak dilakukan untuk menguji kembali bukti2 yang ada atau bukti2 baru yang muncul, melainkan untukmeneliti argumentasi yang dikemukakan oleh Panel sebelumnya. • Tiap upaya banding diteliti oleh tiga dari tujuh orang anggota Tetap Badan Banding (Appellate Body) yang ditetapkan oleh DSB dan berasal dari anggota WTO yang mewakili kalangan luas. • Anggota AB memiliki masa kerja 4 tahun dan mrk berasal dari individu2 yang memiliki reputasi dlm bidang Hukum dan Perdagangan Internasional dan lepas dari kepentingan negara manapun. • Keputusan pd tkt Banding dapat menunda, mengubah ataupun memutarbalikkan temuan dan putusan Panel. • Banding biasanya membutuhkan waktu tidak lebih dr 60 hr dan batas maksimum 90 hari. • DSB hrs menerima tau menolak laporan banding tsb dlm jangka waktu tdk lebih dr 30 hr, dan penolakan dimungkinkan hanya melalui konsensus.
  • 28. 2006 28