2. Pendahuluan
Pendekatan ilmu kebijakan dibedakan satu sama
lain berdasarkan ilmu politik, administrasi
publik, komunikasi, psikologi, yurisprudensi, dan
sosiologi dengan menggunakan tiga
karakteristik, kombinasinya
(deLeon & Vogenbeck, 2007)
2
3. Definisi Pendekatan
• Berbagai metoda pengkajian dan
argumentasi untuk menghasilkan dan
mentransformasikan informasi-informasi
kebijakan agar dapat digunakan secara
politis untuk menyelesaikan masalah
kebijakan
3
4. Macam Pendekatan
1. Pendekatan Empiris
2. Pendekatan Valuatif Dunn (1988)
3. Pendekatan Normatif
4. Pendekatan Rasionalitas
5. Muddling Through and Garbage Can
6. Instutionalism
7. Constructivism
8. Network and coalition
9. Post modern- discursive and argumentative
4
5. Pendekatan Empiris
PRINSIP 1. menekankan penjelasan sebab
akibat dari kebijakan publik
2. menghasilkan informasi deskriptif
ataupun prediktif
CONTOH Analisis dapat menjelaskan atau
APLIKASI meramalkan pembelanjaan negara
untuk kesehatan, pendidikan,
transportasi
5
6. Pendekatan Valuatif
PRINSIP 1. Menilai manfaat (value) dari setiap
kebijakan
2. Informasi yang dihasilkan bersifat
valuatif
CONTOH Setelah menerima informasi berbagai
APLIKASI macam kebijakan KIA - KB, analis dapat
mengevaluasi bermacam cara untuk
mendistribusikan biaya, alat, atau obat-
obatan menurut etika dan konsekuensinya
6
7. Pendekatan Normatif
PRINSIP 1. Menekankan pada tindakan apa yang
semestinya dilakukan
2. Pengusulan arah tindakan yang dapat
memecahkan masalah problem
kebijakan
3. Menghasilkan informasi yang bersifat
anjuran atau rekomendasi di masa depan
CONTOH Peningkatan pembayaran pasien puskesmas
APLIKASI (dari Rp.300 menjadi Rp.1000) merupakan
jawaban untuk mengatasi rendahnya
kualitas pelayanan di puskesmas
7
8. Pendekatan Rasionalitas
PRINSIP 1. kebijakan publik sebagai maximum
social gain
2. lebih menekankan aspek efisiensi atau
aspek ekonomis dari kebijakan
CONTOH Pendekatan rasionalitas yang didasari oleh teori
APLIKASI ekonomi pertukaran biaya akan memiliki
pemikiran bahwa sosialisasi pemerintah tentang
kebijakan pada masyarakatnya akan
diperhitungkan dengan ukuran utilitas marginal
masyarakat pada informasi kebijakan tersebut
TAHAPAN SIKLUS Formulasi Kebijakan
KEBIJAKAN
8
10. Muddling Through and Garbage Can
PRINSIP 1. Pengambilan keputusan dalam administrasi
publik proses yang berantakan (muddling
through) atau proses perubahan keputusan
yang terputus-putus (disjointed
incrementalism)
2. Banyak kebijakan yang sangat kompleks yang
tidak tidak dapat ditangani dengan
pendekatan rasional
3. Berguna untuk memahami apa yang nampak
dalam keputusan yang irasional
4. Kebijakan yang lahir dari pendekatan analisis
kebijakan ini merupakan hasil dari kumpulan
kajian beberapa kasus yang berdiri sendiri
10
11. Muddling Through and Garbage Can
CONTOH Kebijakan tentang di mana seharusnya
APLIKASI
menentukan lokasi perumahan yang
sejahtera atau menurunkan angka
pengangguran, merupakan sebuah hal
sulit jika dipecahkan dengan pendekatan
rasional
TAHAPAN SIKLUS Policy Review
KEBIJAKAN
11
13. Instutionalism
PRINSIP 1. menempatkan kebijakan sebagai output
institusional
2. hubungan antara kebijakan dengan institusi
pemerintah sangat dekat
3. menekankan struktur daripada proses atau perilaku
politik
CONTOH Faktor institusional yang melekat dalam pola institusi
APLIKASI Australia tersebut antara lain:
Negara dan sektor non-negara yang terfragmentasi
terhadap berbagai kelompok. Hubungan yang ada dalam
kelompok menunjukkan kepemimpinan dan kapasitas
organisasi yang lemah. Sehingga tipe pembuatan
kebijakan akan sangat tergantung jaringan yang
cenderung ad hoc dan reaktif
TAHAPAN SIKLUS Agenda Setting, Policy Formation
KEBIJAKAN
13
15. Constructivism
PRINSIP 1. Fokus penyelidikan dalam pendekatan ini adalah
pandangan apriori dan kepentingan dari para aktor
pelakunya
2. Menghubungkan antara kemasyarakatan dengan
outcome kebijakan
3. Sebuah pemerintahan dalam membuat sebuah
kebijakan akan didasarkan pada interaksi sosial
antara negara dengan non-state actor
CONTOH Adanya perdebatan the confrontationalist dan
APLIKASI accommodationist di Amerika tentang pandangan
politik Islam. Karena confrontationalist diterima lebih
baik oleh pemerintah, maka kebijakan pemerintah
Amerika akan lebih mengarah pada tidak adanya
kerjasama dengan kelompok-kelompok Islam.
TAHAPAN SIKLUS Agenda Setting & Policy Formation
KEBIJAKAN
15
17. Network and Coalition
PRINSIP 1. Melihat pada proses kebijakan dalam hubungan
horizontalnya yang mendefinisikan kebijakan
publik
2. Kegiatan saling mempengaruhi diantara para
aktor akan membentuk suatu parameter-
parameter yang relatif stabil. Parameter-
parameter yang relatif stabil dibatasi oleh sistim
nilai atau faktor internal dan eksternal aktor.
CONTOH Policy networks dalam perumusan kebijakan
APLIKASI penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang adalah
sebuah subsistem yang terbentuk dari interaksi aktor
Tim Subsistem, LSM, media massa, Kedungsepur,
Bappeda dan DPU Kota Semarang, serta Dinas
Kimtaru Propinsi Jawa Tengah.
TAHAPAN SIKLUS Semua tahap siklus kebijakan
KEBIJAKAN
17
19. Post modern- discursive and argumentative
PRINSIP 1. Memberikan kesempatan untuk menyelidiki asumsi
tentang identitas yang melekat pada analisis dan
perumusan kebijakan publik
2. Tidak menganggap identitas sebagai sesuatu yang
didapat, tetapi sesuatu yang dibangun
berkelanjutan dalam narasi, teks, pidato dan media
lain yang dapat digunakan dalam menganalisis dan
merumuskan kebijakan
CONTOH Welfare policy di Amerika dibuat lebih memihak
APLIKASI perempuan setelah analis kebijakan mencermati
berbagai data dan berbagai tulisan di surat kabar
TAHAPAN SIKLUS Policy Review, Agenda Setting, Policy Formation
KEBIJAKAN
19
21. KESIMPULAN
• Banyak aktivitas dalam melakukan analisis
kebijakan sangat berkaitan dengan proses
perkembangan kebijakan.
• Dalam menganalisis sebuah kebijakan, analis
dapat menggunakan lebih dari satu
pendekatan.
• Pada pendekatan analisis kebijakan yang baru
berkembang, media informasi menjadi suatu
hal yang penting diperhatikan dalam
melakukan analisis kebijakan
21
