Dokumen tersebut membahas sejarah perumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, pengertian konstitusi dan unsur-unsur yang harus dimuat dalam konstitusi, klasifikasi konstitusi, dan periode berlakunya UUD 1945 beserta amandemennya.

1. Klasifikasi macam
PENGERTIAN DASAR NEGARA Sejarah dasar negara konstitusi klasifikasi
Pengertian konstitusi
Pokok pikiran
Unsur konstitusi amandemen Macam dasar negara

2. PENGERTIAN DASAR NEGARA
• Berasal dari bahasa Belanda yaitu “Philosophische
Grondslag” yang berarti norma
(lag), dasar (grands), danyang bersifat filsafat
(philosophische). Selain itu, berasal juga dari bahasa
Jerman, yaitu “Weltanschauung” yangmemiliki arti
sebagai pandangan mendasar (anshcauung), dengan dunia
(welt).
• Maka, dapat disimpulkan bahwa dasar negara
adalah pedoman dalam mengatur kehidupan
penyelenggaraan negara yang mencakup berbagai bidang
kehidupan.

3. Sejarah dasar negara
• BPUPKI (sidang I 29 Mei – 1 Juni 1945)
Tuj : merumuskan dasar negara
Tanggapan /usulan:
29 Mei Muh. Yamin usul 5 ranc dasar negara
31 Mei Soepomo usul 5 rancangan dasar negara
1 Juni Soekarno usul:
5 rancangan dasar Negara, usulannya bernama Pancasila
3 rancangan dasar Negara,usulannya bernama Trisila
1 rancangan dasar Negara,usulan bernama Ekasila
Dibentuk Panitia Kecil (Panitia 9) bertugas merumuskan rancangan dasar negara
menjadi dasar negara. Hasil dari panitia kecil , adalah Piagam jakarta(22 Juni
1945)diberi nama Pancasila.
Disyahkan menjadi dasar negara oleh PPKI : Tgl 18 Agustus 1945 (Terdapat pd
alinea IV Pembukaan UUD 45)

4. Unsur – unsur konstitusi
• Isi sebuah konstitusi paling tidak harus
memuat hal-hal berikut:
1. HAM
2. Lembaga – lembaga negara
3. Sistem pemerintahan negara
4. Cara mrngubah UUD

5. • Menurut miriem budiarjo, konstitusi atau
UUD harus memuat:
1. Organisasi negara
2. HAM
3. Prosedur mengubah UuD
4. Adakalanya memuat larangan untuk
mengubah sifat-sifat tertentu dari UUD

6. Macam dasar negara
Mr . Muh yamin (tertulis) Mr . Muh yamin (pidato)
• Ketuhanan Yang Maha Esa • Peri Kebangsaan
• Kebangsaan Persatuan • Peri Kemanusiaan
Indonesia
• Rasa Kemanusiaan yang Adil
• Peri ke-Tuhanan
dan Beradab • Peri Kerakyatan
• Kerakyatan yang dipimpin • Kesejahteraan Rakyat
oleh Hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan
perwakilan
• Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia

7. Ir.soekarno
• Rumusan pancasila • Rumusan Trisila
1. Kebangsaan Indonesia 1. Socio-nationalisme
2. Internasionalisme,-atau 2. Socio-demokratis
peri-kemanusiaan
3. ke-Tuhanan
3. Mufakat,-atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. ke-Tuhanan yang maha esa • Rumusan Ekasila
Gotong-Royong

8. Rumusan piagam jakarta
• Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya
• Kemanusiaan yang adil dan beradab
• Persatuan Indonesia
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

9. Konstitusi RIS UUD’S
• ke-Tuhanan Yang • ke-Tuhanan Yang
Maha Esa, Maha Esa,
• perikemanusiaan, • perikemanusiaan,
• kebangsaan, • kebangsaan,
• kerakyatan • kerakyatan
• dan keadilan sosial • dan keadilan sosial

10. UUD 50
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Peri kemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kedaulatan rakyat.
5. Keadilan Sosial.

11. Klasifikasi konstitusi di indonesia
• Yang dimaksud UUD 1945 adalah keseluruhan
naskah yang terdiri dari:
1. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea
2. batang tubuh tubuh yang terdiri dari 37 pasal , 16
BAB, 4 pasal aturan tambahan dan 2 ayat aturan
peralihan
3. Penjelasan UUD 1945 yang terdiri dari penjelasan
umum dan penjelasan pasal demi pasal

12. Macam klasifikasi konstitusi
• Menurut K.C Where klasifikasi terdapat berbagai
macam klasifikasi konstitusi:
a. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis
b. Konstitusi flexible dan rigid
c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak
berderajat tinggi
d. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan
e. Konstitusi sistem pemerintahan presidensiil dan
konstitusi sistem pemerintahan parlementer

13. Pokok pikiran yang terkandung
dalam pembukaan UUD 1945
• Pokok pikiran alinea pertama persatuan
indonesia
• Pokok pikiran alinea kedua keadilan sosial
• Pokok pikiran alinea ketiga kerakyatan
• Pokok pikiran alinea keempat ketuhanan dan
kemanusiaan

14. Periode berlakunya UUD
1. Periode awal kemerdekaan(18/08/1945-27/12/1945)
Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan
sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan
mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada
tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan
legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945
dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang
pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan
agar dianggap lebih demokratis
2. Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)
• Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.
• bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang
didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara
bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

15. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi
Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula
kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar,
masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau
golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi
Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat
Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak
cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya
Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi
pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan
makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai
pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak
berlakunya UUDS 1950

16. Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)
Perangko "Kembali ke UUD 1945" dengan nominal 50 sen
Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling
tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD
baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit
Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai
undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950
yang berlaku pada waktu itu.
Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:
Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil
Ketua DPA menjadi Menteri Negara
MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September
Partai Komunis Indonesia

17. Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan
menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral",
di antara melalui sejumlah peraturan:
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR
berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan
melakukan perubahan terhadapnya
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain
menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih
dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan
pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

18. Amandemen UUD
• Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti
tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara
demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan
aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya
tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan
(staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
• Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen)
yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
• Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945