Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pembangunan kawasan transmigrasi Indonesia untuk periode 2015-2019 yang menempatkan transmigrasi sebagai instrumen pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal."
1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
Oleh :
Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
disampaikan pada
DISKUSI INTERAKTIF PERAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI
Bidakara, 6 Desember 2013
1
2. I.
PENDAHULUAN
A. Tujuan Penyelenggaraan Transmigrasi
B. Arah Perubahan Ketransmigrasian di Era Otonomi
Daerah
C. Perubahan Pendekatan Penyelenggaraan Transmigrasi
I.
ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
TRANSMIGRASI
II. KONTRIBUSI TRANSMIGRASI S.D. SAAT INI
III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KAWASAN TRANSMIGRASI 2015 - 2019
IV. PENUTUP
2
5. B. ARAH PERUBAHAN
KETRANSMIGRASIAN DI ERA
OTONOMI DAERAH
UU No. 29 tahun 2009 tentang Perubahan UU
No 15 tahun 2007 tentang Ketransmigrasian
1. Menegaskan peran Pemda sebagai
pemrakarsa dan penanggung jawab
pelaksanaan transmigrasi di daerahnya ;
2. Mendorong peranserta masyarakat dan
swasta dalam pelaksanaan pembangunan
transmigrasi;
3. Mempertegas jenis-jenis transmigrasi yaitu
Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa
Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa
Mandiri dan perbedaan perlakuan dari
5
6. C. PERUBAHAN PENDEKATAN
PENYELENGGARAAN
TRANSMIGRASI
1. Pembangunan transmigrasi dilaksanakan
berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan
dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu
kesatuan sistem pengembangan ekonomi
wilayah;
2. Pembangunan kawasan transmigrasi dirancang
secara holistik dan komprehensif sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam
bentuk WPT atau LPT;
3. Pengembangan WPT diarahkan untuk
mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai
Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan LPT
6
diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan
7. LANJUTAN Perubahan Pendekatan
4. Pembangunan kawasan transmigrasi
sekaligus untuk mengintegrasikan upaya
penataan persebaran penduduk yang serasi
dan seimbang sesuai dengan daya dukung
alam dan daya tampung lingkungan dengan
mengakui hak orang untuk bermigrasi,
mengadopsi visi jangka panjang untuk tata
ruang urban demi perencanaan penggunaan
lahan yang lestari, dan mendukung strategi
urbanisasi secara terpadu.
7
8. D. ARAH PERUBAHAN UUTRANSMIGRASI
KAWASAN
Setelah UU 29 Tahun 2009 TRANSMIGRASI
1. Menegaskan peran
Pemda sebagai
pemrakarsa dan
penanggung jawab
pelaksanaan transmigrasi
di daerahnya.
2. Mendorong peranserta
masyarakat dan swasta
3. Mempertegas jenis-jenis
transmigrasi sebagai
peluang bagi peranserta
masyarakat dan swasta
KAWASAN : Budidaya
FUNGSI : sebagai permukiman dan tempat usaha
masyarakat dalam satu kesatuan sistem
pengembangan ekonomi wilayah
BENTUK:
WPT, untuk mewujudkan pusat pertumbuhan
baru sebagai KPB
LPT, untuk mendukung pusat pertumbuhan
yang sedang berkembang menjadi KPB
4
Batas Kawasan
Transmigrasi
Pusat KPB
SP
SKP
SKP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
Pusat SKP
KIM
KIM
KIM
SP
Pusat SKP
KPB
KIM
SP
Pusat SKP
SP
SP
SKP
SP
SP
Pusat SKP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SKP
SP
KAWASAN PERDESAAN
8
9. E. SEKILAS SEJARAH TRANSMIGRASI
UU 22/1999
UU 32/2004
1905
1999
Rintisan
KTM
2009
2004
BERUBAH
2011
RPJMN
2014
PRO-KONTRA
88 Kab/Kota, 235
Kec, 2.223 Desa,
1,027 Juta Kel
19/12/13
MASA TRANSISI
Penanganan masalah
mendesak (dampak
konflik), pembenahan
sistem
(246 SP-87.571 Kel)
696 SP,
129.889 Kel
(44 KTM)
2 Ibu Kota Prov
104 Kab/Kota,
383 Kec,
3.035 Desa,
2,2 juta Kel
Bangtrans berbasis
kawasan
membentuk satu
kesatuan sistem
pengembangan
ekonomi wilayah
untuk mewujudkan
Kawasan
Perkotaan Baru
dengan skema KTM
Penyelesaian
Permalasahan2
9
12. B. Mendukung Pengembangan Koridor Ekonomi
Dalam MP3EI Melalui Upaya Mengarusutamakan Potensi Sumberdaya Alam dan
Sumberdaya Manusia Setempat
12
13. C. MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DAERAH
Mengatasi masalah :
lebarnya kesenjangan
pembangunan
antarwilayah,
terutama antara
kawasan perdesaanperkotaan, kawasan
pedalaman-pesisir,
Jawa-luar Jawa, dan
antara kawasan TimurBarat, serta
rendahnya keterkaitan
antara pusat
pertumbuhan dengan
daerah belakang
(hinterland), termasuk
Mengembangkan potensi
sumberdaya alam kawasan
perdesaan terintegrasi
dengan pembangunan
kawasan perkotaan dalam
satu kesatuan sistem
pengembangan ekonomi
wilayah dalam kawasan
transmigrasi (WPT/LPT),
serta fasilitasi
perpindahan dan
penempatan penduduk
untuk memenuhi
kebutuhan sumberdaya
manusia dan memberikan
peluang usaha di kawasan
13
transmigrasi
14. B. PENGERTIAN TRANSMIGRASI
Setelah UU 29 Tahun 2009
PENGERTIAN:
P erpindahan
penduduk secara
sukarela untuk
meningkatkan
kesejahteraan dan
menetap di WPT /
LPT
TUJUAN
1. Meningkatkan
kesejahteraan trans
dan masy sekitar
2. Meningkatkan
pemerataan
pembangunan daerah
3. Memperkuat
persatuan dan
kesatuan bangsa
TRANSMIGRASI = MOBILITAS PENDUDUK
INTERNAL, TERARAH, BERMOTIF EKONOMI, DAN
MENETAP PERMANEN
14
16. F. PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
(INSTRUMEN PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL)
Naker
Sektor
PU
trans Dagri
Lain
Pusat
(APBN)
BAPPENAS
Provinsi
(APBD)
Kabupaten
(APBD)
Dekon/
Pembantuan
/ DAK dll
BAPPEDA
SWASTA
KAWASAN TRANSMIGRASI
16
16
16
18. Penyelengaraan transmigrasi telah memberikan kontribusi
yang signifikan dalam pembangunan nasional antara lain:
A. Aspek Kewilayahan
Dua ibukota provinsi terbentuk dari permukiman
Transmigrasi, Mamuju – Sulbar dan
Bulungan/Tanjung Salor - Kalimantan Utara;
104 Permukiman berkembang menjadi ibukota
Kabupaten/Kota;
383 Permukiman Transmigrasi menjadi ibukota
Kecamatan;
Dari 3.053 permukiman yang dibangun, sejumlah
1.183 permukiman menjadi desa definitif, dan sisanya
menjadi bagian dari desa-desa setempat.
18
19. KOTA-KOTA KECIL DI INDONESIA YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG
DARI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
19/12/13
Mirwanto
19
19
20. B. Aspek Produksi Pertanian
Mewujudkan kantong-kantong/sentra produksi komoditas
pangan dan perkebunan, antara lain:
Tanaman Pangan : 70% kawasan transmigrasi telah
berkembang menjadi sentra produksi pangan, serta
memberikan kontribusi terhadap produksi beras nasional
+ 5,8 juta ton. Kawasan tersebut a.l. Delta Upang, Telang
dan Karang Agung (Sumsel), Mesuji dan Rawa Pitu
(Lampung), Parigi, & Toili (Sulawesi Tengah), Semangga
Tanah Miring (Papua);
Kelapa Sawit: 50 kawasan menjadi sentra produksi
CPO: a.l. Sungai Bahar (Jambi), Pematang Panggang dan
Peninjauan (Sumsel), Arga Makmur (Bengkulu), Sungai
Pagar dan Lipat Kain (Riau); Parenggean (Kalteng);
20
21. Pengembangan agribisnis di kawasan transmigrasi
melalui Pola PIR-TRANS. S.d. 1998 telah
dikembangkan 584.627 Ha kelapa sawit dan kelapa
hibrida di 11 provinsi, melibatkan 212.700 KK;
Karet : Kawasan Batumarta (Sumsel), Rimbo Bujang
(Jambi).
B. Aspek Kependudukan
Transmigran dan penduduk setempat yang
ditempatkan mencapai + 2,2 juta keluarga dan berkembang
menjadi sekitar 27 juta orang transmigran beserta anak
keturunannya. Sekitar 8,8 juta orang miskin dan
pengangguran memperoleh secara langsung peluang
berusaha dan saat ini mereka telah berhasil meningkatkan
kesejahteraannya ke tingkat yang lebih baik.
21
23. A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
1. Pembangunan kawasan transmigrasi diprioritaskan untuk
mendukung pengembangan 26 kota-kota di kawasan
perbatasan yang diarahkan sebagai PKSN;
2. Sebagai bagian integral dari pembangunan daerah,
perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi disusun
dalam RPJPDdan/atau RPJMD ;
3. Setiap SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan
dapat menyusun Renstra pembangunan kawasan
transmigrasi yang rancangan programnya dibahas dalam
Musrenbang;
23
24. Kebijakan Pembangunan….
4. Kawasan transmigrasi terintegrasi dengan kawasan
permukiman penduduk yang sudah ada, membentuk suatu
komunitas
baru.
Program
penempatan
mempertimbangkan keseimbangan antara penduduk asli
dengan pendatang;
5. Penyediaan tanah transmigrasi mengacu pada catur tertib
pertanahan nasional yaitu (1) tertib administrasi, (2) tertib
hukum, (3) tertib penggunaan tanah dan tertib
pemeliharaan tanah, serta (4) lingkungan hidup;
6. Lokasi permukiman harus memenuhi kriteria 2C (Clear &
Clean) dan 4 L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak
Berkembang dan Layak Lingkungan);
24
25. Kebijakan Pembangunan….
7. Pembangunan Satuan Permukiman diarahkan pada lokasi
potensial dalam sistem SKP. Sistem penganggaran
diusulkan dengan pendekatan tahun jamak (multi years
programme), Model pembangunan bukan satu Satuan
Permukiman, tetapi melalui pembangunan beberapa SP
yang terintegrasi dalam satu SKP;
8. Pembangunan permukiman sebagaimana pada butir 7
dirancang dengan memperhatikan :
a. Ketersediaan lahan tempat berusaha yang potensial,
tidak bermasalah dan tidak berpotensi menimbulkan
masalah;
b. Kawasan transmigrasi berskala besar, sehingga dengan
biaya rendah tetap memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan
efisien;
25
26. Kebijakan Pembangunan….
c. Transmigran berkualitas sesuai kebutuhan dan kompetensi
daerah penempatan;
d. Kelengkapan infrastruktur ekonomi dan fasilitas sosial
secara memadai dan layak;
e. Ketersediaan rancangan pembinaan dan pengembangan
usaha ekonomi dan sosial budaya yang terukur hasil dan
prospeknya.
10. Pemerintah Daerah diharapkan berkontribusi dalam
penyediaan APBD perencanaan dan pembangunan kawasan
transmigrasi.
11. Penyelenggaraan Transmigrasi melibatkan Masyarakat
berdasarkan potensi dan kebutuhannya serta kemitraan
dengan Badan Usaha.
26
27. B. STRATEGI PEMBANGUNAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
1. Pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan secara
bertahap meliputi :
a. Tahap pembangunan dan pengembangan permukiman
yang dibatasi oleh peraturan perundangan selama lima
tahun meliputi pembangunan permukiman, penataan
persebaran penduduk dan pemberdayaan masyarakat;
b. Tahap pengembangan kawasan menjadi satu kesatuan
sistem pengembangan ekonomi wilayah;
27
28. Strategi Pembangunan….
2. Revitalisasi KTM dikawasan Transmigrasi secara terpadu
dan intensif;
3. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah dan sharing
dana;
4. Peningkatan kualitas Calon Transmigran dan SDM
Penyelenggara Transmigrasi melalui Diklat;
5. Pengembangan Model-model Hemat Lahan dan Pola
Rintisan akan lebih diintensifkan (Pola Perikanan dan
Industri).
28
30. KESIMPULAN
Penyelenggaraan Transmigrasi mendukung Prioritas
Pembangunan Nasional di Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar, dan Paska konflik;
Pembangunan kawasan transmigrasi diprioritaskan
untuk mendukung PKSN;
Perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi
terintegrasi dalam RPJPD dan/atau RPJMD;
Kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi sentra
produksi pangan, serta memberikan kontribusi terhadap
ketahanan pangan nasional;
Peningkatan kualitas calon Transmigran dan SDM
Penyelenggaran Transmigran;
30
31. Lanjutan KESIMPULAN
Tercapainya pertumbuhan pusat ekonomi baru
memerlukan sinergitas kerjasama pemerintah (pusat
dan daerah), badan usaha, dan masyarakat dengan tetap
mengutamakan keserasian lingkungan;
Pembangunan dan pengembangan kawasan
transmigrasi dilaksanakan melalui kerjasama antar
daerah dan sharing dana APBD;
Revitalisasi Penyelenggaraan KTM;
Pengembangan Model-model Hemat Lahan dan Pola
Rintisan akan lebih diintensifkan (pola industri,
perikanan dll);
Penyelesaian tunggakan permasalahan merupakan
agenda utama yang tetap dilanjutkan.
31
32. KESIMPULAN
Pembangunan transmigrasi diharapkan dapat
mendukung percepatan berkembangnya pusat
pertumbuhan ekonomi baru.
Prioritas pembangunan kawasan perbatasan yang
diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis
Nasional.
Tercapainya pertumbuhan pusat ekonomi baru
memerlukan sinergi kerjasama pemerintah (pusat
dan daerah), badan usaha, dan masyarakat
transmigrasi, dengan tetap mengutamakan
keserasian lingkungan.
Pembangunan dan pengembangan kawasan
transmigrasi dilaksanakan melalui kerjasama antar
daerah dan sharing dana.
32
Pengembangan Model-model Hemat Lahan dan Pola
