3. PENGERTIAN
Univesitas Wijaya Putra Surabaya
Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang
buruk, tentang hak dan kewajiban moral.
Sedangkan pengertian etika menurut :
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) etika adalah nilai
mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau
masyarakat.
2. Maryani & ludigdo (2001) etika adalah seperangkat aturan
atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku
manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus
ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan
masyarakat atau profesi
ETIKA “ETHOS”
adat istiadat atau
kebiasaan yang baik.
4. PENGERTIAN
Univesitas Wijaya Putra Surabaya
PROFESI
ETIKA
PROFESI
system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara
tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak
benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik ini dimaksudkan
agar professional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai
jasa atau nasabahnya dan juga bertujuan untuk melindungi
perbuatan yang tidak professional.
suatu jabatan atau pekerjaan yang
menuntut keahlian atau keterampilan
dari pelakunya. Sehingga pengetian etika
profesi adalah sikap hidup berupa
keadilan untuk memberikan pelayanan
professional terhadap masyarakat
dengan penuh ketertiban dan keahlian
sebagai pelayanan dalam rangka
melaksanakan tugas berupa kewajiban
terhadap masyarakat (Suhrawadi Lubis,
1994:6-7).
5. Prinsip Etika
Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika
(Mulyadi, 2001 : 53) sebagai berikut :
Univesitas Wijaya Putra Surabaya
Tanggung jawab profesi
Kepentingan publik
Intregritas
Obyektivitas
Kompetensi dan kehati-
hatian profesional
Kerahasiaan
Perilaku profesional
Standar teknis
6. Lanjutan …
memenuhi tanggung-jawabnya
dengan standar profesionalisme
tertinggi, mencapai tingkat kinerja
tertinggi, dengan orientasi kepada
kepentingan publik.
Univesitas Wijaya Putra Surabaya
TUJUAN
Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus
dipenuhi:
1. Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem
informasi.
2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan
oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
3. Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari
akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat
kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.
7. Lanjutan …
Univesitas Wijaya Putra Surabaya
Faktor-faktor yang mempengaruhi
pelanggaran etika profesi :
1. Kebutuhan individu
2. Tidak ada pedoman
3. Perilaku dan kebiasaan
Sanksi pelanggaran etika :
1. Sanksi sosial adalah sanksi yang
relative kecil dipahami sebagai
kesalahn yang dapat dimaafkan
2. Sanksi hokum adalah sanksi skala
besar merugikan hak pihak lain
8. Audit operasional
Pengertian audit operasional menurut (Mulyadi dan Kanaka Punadireja, 1998) audit
operasional merupakan suatu review secara sistematis mengenai kegiatan organisasi atau
bagian dari padanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu (mengevaluasi efektifitas
dan efesiensi organisasi). Audit operasional juga merupakan :
1. Proses yang sistematis, mencangkup serangkaian langkah atauprosedur yang terstruktur
dan terorganisasi
2. Menilai operasi organisasi, mengukur tingkat korespondensi antara kinerja actual
dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan
3. Efektifitas, efisiensi dan ekonomi operasi, sesuai dengan tujuan audit operasional untuk
dapat memperbaiki organisasinya
4. Melaporkan kepada orang yang tepat, kepada manajemen atau individu yang meminta
diadakannya audit
5. Rekomendasi atau perbaikan, diperlukan untuk manajemen organisasi
Univesitas Wijaya Putra Surabaya
Contoh :
Untuk menekan biaya angkut barang hasil produksi maka pihak manajemen
menegluarkan kebijakan untuk meneyewa truck dari perusahaan lain yang
bergerak dalambidang penyewaan alat-alat transportasi , lhal ini dimaksudkan
untuk menekan biaya-biaya yang berhubungan dengan transportasi seperti : B.
suku cadang, biaya perawatan mesin dll
9. Audit ketaatan/kepatuhan
Univesitas Wijaya Putra Surabaya
Contoh :
pemerikasaan SPT individu dan perusahaan oleh kantor pajak untuk
kepatuhannya terhadap hukum pajak.
Audit kepatuhan/ketaatan adalah audit yang berkaitan
dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti
untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi
suatu entitas sesuai dengan persyaratan ketentuan atau
peraturan tertentu. Audit ketaatan berfungsi menentukan
sejauh mana peraturan, kebijakan, hukum, perjanjian atau
peraturan pemerintah dipatuhi oleh entitas yang sedang di
audit.
10. Univesitas Wijaya Putra Surabaya
Audit operasional Audit ketaatan
Memeriksa aktivitas organisasi
secara menyeluruh
Berfokus memeriksa tindakan
seseorang/kelompok dalam suatu
organisasi
Standart yang digunakan
adalah tujuan organisasi yang
telah ditetapkan oleh
perusahaan
Standart yang dipakai adalah
peraturan, kebijakan, dan UU
Laporan audit berisi kan
rekomendasi atas suatu
perbaikan dalam suatu entitas
organisasi
Laporan audit berisi tentang
kepatuhan seseorang/kelompok
terhadap kebijakan/peraturan
tertentu tanpa adanya suatu
rekomendasi
Perbedaan audit operasional & audit ketaatan
11. Contoh Kasus :
Univesitas Wijaya Putra Surabaya
PT. Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-
obatan milik pemerintahan di Indonesia. Pada audit
tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma
melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar,
dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tunakotta &
Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan
Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut tersebut
terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah
dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan
keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali
(restated), karena telah ditemukan kesalahan yang
cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru,
keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56
miliar atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 miliar atau
24,7% dari laba awal yang dilaporkan.
12. Lanjutan…
Univesitas Wijaya Putra Surabaya
Kesalahan itu timbul pada :
a. unit industri baku baku yaitu kesalahan berupa
overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar,
b. unit logistic Sentral berupa overstated persediaan
barang sebesar Rp 23,9 miliar
c. unit pedagang besar farmasi berupa overstated
persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated
penjualaan sebesar RP 10,7 miliar
Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul
karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan
digelembungkan.
13. Lanjutan…
Univesitas Wijaya Putra Surabaya
PT. Kimia Farma melalui direktur produksinya, menerbitkan 2 buah
daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3
Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah
digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan
pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan
kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan
dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda
tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh
akuntan, sehingga tidak berhasil di deteksi. Berdasarkan
penyelidikan Bapepam disebutkan bahwa KAP yang mengaudit
laporan keuangan PT. Kimia Farma telah mengikuti standar audit
yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain
itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen
melakukan kecurangan tersebut.
14. Solusi
Berdasarkan kronologis diatas, seharusnya akuntan publik bertindak secara
independen dan melaporkan selambat-lambatnya dalam 3 hari kerja apabila
ditemukan adanya kesalahan kepada Bapepam. Dalam hal ini akuntan public
Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) seharusnya mengetahui laporan-laporan
yang diauditnya itu merupakan laporan fiktif ataukah bukan. Seharusnya
akuntan public menerapkan sikap skeptisme professional seorang auditor
supaya laporan keuangan yang salah saji dapat dideteksi segera yang pada
akkhirnya tidak merugikan para investor. Seorang auditor seharusnya
professional, jujur dan lebih teliti dengan bidang kerjanya untuk
menghindari kesalahan laporan keuangan yyang diauditnya karena Bapepam
sebagai lembaga pengawas pasar modal bekerjasama dengan Direktorat
akuntansi dan Jasa Penilai Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang
mempunyai kewenangan untukmengawasi para akuntan public untuk
mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan public dalam kesalahan
pencatatan laporan keuangan baik disengaja ataupun tidak disengaja.
Univesitas Wijaya Putra Surabaya
15. Kesimpulan
Univesitas Wijaya Putra Surabaya
Informasi yang dihasilkan akuntan harus
menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini
terutama karena tanggungjawab moral akuntan adalah kepada
pihak ekstern perusahaan sebagai pemakai informasi laporan
keuangan. Pihak ekstern sangat mengandalkan laporan
keuangan, karena mereka sulit mendapatkan informasi
perusahaan.Oleh karena itu, akuntan harus bekerja dengan
memperhatikan kode etik profesi akuntan.akuntan harus bekerja
berdasarkan standart yang telah berlaku dan tidak dengan
sengaja membuat informasi yang menguntungkan kepada pihak-
pihak-pihak tertentu.