Dokumen tersebut membahas karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif dan empiris. Ilmu hukum dapat dikategorikan sebagai ilmu sui generis dengan obyek utama berupa norma hukum. Terdapat dua jenis ilmu hukum yaitu normatif dan empiris, di mana ilmu hukum normatif berfokus pada analisis norma secara teoritis sedangkan empiris lebih mengkaji interaksi antara hukum dan masyarakat.

1. ARGUMENTASI HUKUM
Karakter Ilmu Hukum
Andres D Bakarbessy

2. Pengantar
 terdapat perbedaan pandangan di
masyarakat, dalam memasukkan ilmu hukum
ke dalam suatu kelompok bidang ilmu.
 Apakah ilmu hukum masuk cabang Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA), apakah ilmu hukum
masuk cabang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS),
 Secara umum ilmu hukum digolongkan
kedalam ilmu pengetahuan sosial. Pendapat
ini, didasarkan pada hakekat hukum yang
selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat.

3.  ilmu hukum sebagai ilmu sui generis.
 Secara etimologi, pengertian sui generis berasal
dari kata sum dan genus.
 Kata sum berarti sendiri dan genus berarti jenis.
 Jadi secara keseluruhan Sui generis berarti jenis
sendiri.
 Dengan demikian, Ilmu hukum sebagai ilmu sui
generis, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis
sendiri.
 sifat khas ilmu hukum sebagai ilmu sui generis,
yaitu karakter normatif ilmu hukum

4. Karakter Normatif Ilmu Hukum
 Terminologi Ilmu Hukum
 Ilmu Hukum memiliki berbagai istilah,
rechtswetenschap atau rechtstheorie dalam bahasa
Belanda, jurisprudence atau legal science, dan
jurisprudent.
 Rechtswetenschap dalam arti luas meliputi: dogmatik
hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat
hukum.
 Istilah rechtswetenschap dalam arti sempit adalah
dogmatik hukum atau ajaran hukum (de rechtsleer)
yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif,
sistematisasi hukum positif.
 Dogmatik hukum termasuk ilmu praktis, karena
bertujuan untuk problem solving.

5.  rechtstheorie adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara
dogmatik hukum dan filsafat hukum.
 dalam tataran teori hukum, ilmu hukum masuk ilmu normatif.
 obyek telaahnya berkenaan dengan tuntunan perilaku dengan
cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung
pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat
dipaksakan oleh kekuasaan publik.
 Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya
inter-disipliner.
 Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis
sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknik
yuridis dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi reflektif.
 Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui dua cara:
1. Pertama, menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi
hukum;
2. Kedua, dengan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti:
sejarah hukum, sosiologi hukum dan lainnya.

6.  Dalam tataran filsafat, tidak dapat ilmu hukum
dipertanyakan masuk apa karena filsafat
bukan ilmu, tetapi filsafat adalah induk dari
ilmu.

7.  Pendekatan metode penelitian.
 Penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis
kuantitatif (Statistik), maka penelitian hukum
dikualifikasikan sebagai penelitian kualitatif (apakah
benar?).
 Beda kualitatif dan empiris hanya pada sifat data,
maka baik kuantitatif dan kualitatif adalah penelitian
empiris.
 Penelitian kualitatif ataupun kuantitatif termasuk ke
dalam kategori Ilmu a posteriori.
 Sedangkan Ilmu Hukum merupakan suatu Ilmu a
priori.
 Ilmu a posteriori adalah rangakaian pengetahuan yg
diperoleh dari pengamatan inderawi dan eksperimen.
 Sedangkan Ilmu a priori : rangkaian pengetahuan
yang diperoleh tidak dari pengamatan inderawi dan

8.  Metode penelitian hukum tidak bersumber dari ilmu
hukum tp dari ilmu sosial yng diterapkan pada ilmu
hukum
 Dampaknya dalam penelitian adalah
 pertama yaitu adanya keharusan rumusan masalah
dalam kalimat tanya. Kata-kata bagaimana, seberapa
jauh, dan lain-lain, dipaksakan dalam rumusan
masalah penelitian hukum normatif.
 Pertanyaan yang boleh di dalam penelitian hukum
adalah pertanyaan yang hanya dapat di jawab “ya”
atau “tidak.
 Apabila pertanyaan dijawab dengan ya maka
pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Ya.
 Dengan demikian akan dicari alasannya.
 Alasan dari jawaban itu harus berpangkal dari
ketentuan norma hukum tertentu.

9.  Contoh pertanyaan hukum adalah : Apakah
pembantu rumah tangga berhak atas ketentuan
upah minimum propinsi / kota ? Pertanyaan itu
hanya dapat dijawab ya atau tidak
 berkaitan dengan bahan hukum. Oleh Philipus
M.Hadjon dikatakan bahwa sumber data, teknik
pengumpulan data dan analisis data bermakna
empiris, sedangkan penelitian hukum normatif tidak
mengumpulkan data
 Ketiga,
 populasi dan sampling tidak dikenal dalam
penelitian hukum normatif. Penelusuran penelitian
hukum lebih dikenal dengan sistem penarikan
peraturan atau norma hukum secara vertikal dan
horisontal.

10. Jenis Ilmu Hukum
 Dengan demikian, metode penelitian hukum harus
beranjak dari hakikat ilmu hukum, yaitu adanya
pendekatan:
1. Falsafah ilmu dan,
2. Teori hukum.
 Falsafah ilmu membedakan ilmu dari 2 sudut
pandang:
1. Yaitu pandangan positivistik, yg melahirkan ilmu
empiris
2. Pandangan normatif yg melahirkan ilmu normatif
 Dari sudut ini mk ilmu hukum memiliki karakter
normatif dan empiris
 Sisi empiris yg jd kajian ilmu hukum empiris spt

11.  Dari pandangan tsb ilmu hukum dibedakan jd dua
jenis ilmu hukum yaitu :
1. Ilmu Hukum Normatif
2. Ilmu Hukum Empiris
 ilmu hukum normatif, objek kajiannya adalah
norma. Dengan demikian, norma menjadi fokus
kajian dari ilmu normatif.
 Dalam penelitian terhadap norma, baik norma
tertulis maupun tidak tertulis.
 Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis
yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh
pemerintah dari suatu masyarakat.
 Disamping hukum yang tertulis tersebut terdapat
norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis
tetapi secara efektif mengatur perilaku para
anggota masyarakat.

12.  Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai
yang dianut oleh masyarakat yang
bersangkutan.
 Norma hukum sebagaimana halnya dengan
norma-norma lainnya tersusun secara hierarkis
dan berjenjang ke atas berhadapan dengan
norma hukum yang membentuknya, dan ke
bawah berhadapan dengan norma hukum
yang dibentuknya.
 Norma hukum berisi kehendak yang
dikategorikan dengan Das Sollen, yaitu suatu
kategori yang bersifat imperatif.
 Norma hukum selain berfungsi mengatur
perilaku.

13.  menurut Bruggink norma hukum sebagai norma perilaku
berisi:
1. Perintah (gebod);
2. Larangan (verbod);
3. Pembebasan/Dispensasi (vrijfstelling);
4. Izin (toestemming).
 Muatan norma hukum yang mengatur perilaku ini dapat
dilihat dari dua sisi:
1. Pertama, dilihat dari orang-orang yang diatur perilakunya,
pada tataran ini norma bersifat umum dan individual.
2. Kedua,dilihat dari perilaku yang diaturnya, pada tataran ini
norma bersifat abstrak dan konkrit.

14.  Ilmu Hukum Empiris:
 Tahapan Ilmu hukum empiris meliputi:
1. Realis.
 Fokusnya adalah perilaku, mis: perilaku hakim
dalam kasus perkosaan. Hal ini terkait dengan
pengaruh gender terhadap pemberian
hukuman bagi pelaku, ttg bgm perilaku hakim
pria dan wanita dalam memberikan hukuman
perkosaan

15. 2. Sociological jurisprudence:
 Fokusnya pada : law in action # law in books
yaitu bgm kesenjangan antara law in books
dgn law in action, tapi tdk memberikan solusi.
3. Socio-legal studies:
 Fokusnya mengkaji hubungan timbal balik
antara hukum dan masyarakat, yaitu bgm
pengarus hukum thd masyarakat dan
sebaliknya