[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas program kependudukan, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Sumatera Barat. Program-program tersebut merupakan upaya pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Data demografi dan indikator kesehatan reproduksi di Sumatera Barat menunjukkan tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan.
Pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan
1. RATNAWILIS, A.Pi, M.Si
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Provinsi Sumatera Barat
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI
PROVINSI SUMATERA BARAT
2. .
Pembangunan Program KKB ini merupakan program lintas
sektor, oleh sebab itu penyerasian kebijakan antar bidang/sektor
dan antar daerah harus menjadi perhatian bersama sehingga
lebih sinergi, tidak tumpang yindih dan saling bertolak belakang
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)
merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan
pembangunan keluarga kecil berkualitas, sebagai langkah
penting pembangunan bangsa yang berkelanjutan
Kondisi kependudukan di Sumatera Barat saat ini baik yang
menyangkut kuantitas, kualitas mupun persebarannya
merupakan tntangan yang harus dihadapi demi tercapainya
keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat.
Latar Belakang
3. 1. Luas daerah 42.297,30 Km2
(2,17% dari Indonesia)
2. Jumlah penduduk : 4.918.470 orang
Laki-laki : 2.439.876
Perempuan : 2.478.294
3. Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera
Barat 1,34
4. TFR Prov Sumbar : 2,8
GAMBARAN UMUM SUMBAR
4. JUMLAH PENDUDUK SUMBAR PER/KAB/KOTA TAHUN 2011
No Kab./Kota Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Kep. Mentawai 40.434 37.539 77.973
2 Pesisir selatan 214.431 219.304 433.735
3 Kab. Solok 173.452 178.400 351.852
4 Sijunjung 102.816 103.132 205.948
5 Tanah Datar 166.609 174.464 340.073
6 Padang Pariaman 193.554 200.820 394.374
7 Agam 225.377 234.200 459.577
8 Limapuluh Kota 174.689 178.170 352.859
9 Pasaman 126.945 129.802 256.747
10 Solok Selatan 74.116 73.252 147.368
11 Dharmasraya 102.023 95.474 197.497
12 Pasaman Barat 188.481 185.522 374.003
13 Padang 422.261 425.306 847.567
14 Solok 30.012 30.709 60.721
15 Sawahlunto 28.506 29.061 57.567
16 Padang Panjang 23.765 24.043 47.808
17 Bukittinggi 54.933 58.636 113.569
18 Payakumbuh 58.983 60.048 119.031
19 Pariaman 39.489 40.712 80.201
2.439.876 2.478.594 4.918.470
Sumber : BPS Provinsi Sumaera Barat, 2011
14. CAPAIAN IPG PROVINSI, 2011
Perbedaan pencapaian IPG tertinggi dengan IPG terendah sekitar 17,33 poin, naik sebesar 0.04
poin dari tahun 2009. Hal ini berarti disparitas pembangunan gender di tingkat provinsi relatif
meningkat.
15. Provinsi / Kab/Kota IPG
2010 2011
Sumatera Barat 68,50 69.55
Kep. Mentawai 61,33 62,03
Pesisir selatan 65,11 65,79
Kab. Solok 66,80 68,03
Sijunjung 59,53 60,50
Tanah Datar 66,67 67,44
Padang Pariaman 62,93 63,90
Agam 69,44 70,11
Limapuluh Kota 59,03 60,14
Pasaman 67,82 68,73
Solok Selatan 63,67 64,45
Dharmasraya 58,27 59,22
Pasaman Barat 65,29 66,27
Padang 70,34 71,41
Solok 69,51 70,28
Sawahlunto 62,74 63,63
Padang Panjang 76,55 77,16
Bukittinggi 73,45 74,42
Payakumbuh 70,96 71,63
Pariaman 64,79 65,51
16. Provinsi Keterlibatan
Perempuan di
Parlemen
Perempuan sebagai
tenaga manager,
profesional,
administrasi, teknisi
Sumbangan
perempuan dalam
pendapatan kerja
IDG
% % % 2010 2011
Sumatera Barat 12,73 56,13 34,16 63,04 64,62
Kep. Mentawai 0,01 35,56 28,05 44,42 43,01
Pesisir selatan 0,01 70,60 33,05 43,93 43,04
Kab. Solok 2,86 56,39 35,96 51.99 54,09
Sijunjung 7,14 66,56 25,65 50,24 49,03
Tanah Datar 8,57 53,49 31,65 54,87 57,73
Padang Pariaman 8,57 59,20 29,81 53,81 55,77
Agam 7,50 53,31 38,84 58,28 60,10
Limapuluh Kota 8,57 54,77 24,57 45,92 51,90
Pasaman 7,50 44,38 34.83 54,17 54,84
Solok Selatan 8,00 55,41 33,11 56,36 57,80
Dharmasraya 4,00 66,34 25,69 44,75 43,62
Pasaman Barat 2,86 58,32 33,63 51,46 52,62
Padang 6,67 52,80 30,24 56,10 57,51
Solok 10,00 46,59 33,36 54,69 61,11
Sawahlunto 20,00 49,91 27,21 61,08 63,03
Padang Panjang 20,00 56,63 45,44 74,93 75,50
Bukittinggi 16,00 54,24 36,10 73,78 69,74
Payakumbuh 8,00 57,44 35,02 59,16 59,85
Pariaman 5,00 66,68 29,39 56,00 47,95
17. POKOK-POKOK PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Program Keluarga Berencana
Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB,
KIE peran serta masyarakat dlm KB & KR
Peningkatan akses dan pelayanan KB & KR
Peningkatan penggunaan kontrasepsi yg efektif &
efisien
Penyediaan alat, obat & cara kontrasepsi dgn
memprioritaskan keluarga miskin
Penyelenggaraan promosi & pemenuhan hak-hak
reproduksi termasuk KIE & konseling
18. ISU-ISU STRATEGIS
1. Jumlah Penduduk diatas proyeksi
• Jumlah penduduk Sumbar
– Sensus 2000 : 4.248.515 jiwa
– Sensus 2010 : 4.918.470 jiwa
• Jadi, penduduk Sumbar bertambah 1,34 % pertahun
• Dengan laju pertumbuhan penduduk yang sama, dalam
30 tahun kedepan penduduk Sumbar akan bertambah
DUA KALI LIPAT
2. TFR yang masih tinggi
TFR Sumatera Barat berdasarkan SDKI tahun 2010
sudah mengalami penurunan yaitu menjadi 2,8 namun
masih jauh dari target 2,1
18
19. Lanjutan Isu-Isu Strategis.....(3)
3. Angka Kematian Ibu tinggi
19
390
334 307
228 226
118
102
0
100
200
300
400
500
600
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
SDKI Target Laporan Linear (SDKI)
Persentase Ibu
Melahirkan dengan
Risiko 4 Terlalu
20. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Berubahnya nilai jumlah anak ideal dalam keluarga
(rata2 jumalah anak ideal yg diinginkan meningkat)
2. Angka DO tinggi akibat angka kegagalan dan
komplikasi berat.
3. Rendahnya pemakaian alat kontrasepsi jangka
panjang.
4. Pelayanan Kb yang belum terjangkau secara merata
5. Meningkatnya kelahiran usia remaja (asfr 15-19)
21. UPAYA STRATEGIS (1)
1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh
masyarakat dalam program KKB ---komitmen dan
perubahan nilai
a. Advokasi dan KIE yang lebih terarah pada sasaran
khusus: TOMA, TOGA, PUS keluarga miskin
b. Kampanye intensif: “2 anak CUKUP” dan “4
TERLALU”
c. Penguatan Lini Lapangan: kader-kader dibina kembali
d. Penguatan kemitraan antar lembaga: organisasi
profesi, hubungan yang harmonis SKPD KB-DINKES
e. Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi
berbasis TIK: penyiapan peta kerja di lapangan
21
22. UPAYA STRATEGIS (2)
2. Penataan pengendalian kependudukan
a.Penyerasian Program Kependudukan
b.Penyiapan indikator dan parameter
kependudukan yang akurat
c. Penguatan analisis dampak
kependudukan
d.Pemantapan program pendidikan
kependudukan
22
23. UPAYA STRATEGIS (3)
3. Peningkatan akses dan kualitas KB-KR
a. Pembinaan KB fokus pada 10 Propinsi Penyangga Utama
(Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Banten, DKI
Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel dan NTT; dan 2 Propinsi perhatian
(Papua dan Papua Barat)
b. Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah
(maping tempat pelayanan dan fasilitas yg dapat diberikan;
jampersal—MKJP; )
c. Peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur
swasta (maping pelayanan KB swasta; menjamin alkon tersedia
di pelayanan KB swasta)
d. Peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran
khusus
e. Peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan
reproduksi (dibekali dengan KIE Kit ttg KBKR; ABPK, dsb
23
24. UPAYA STRATEGIS (4)
4. Memperkuat SDM operasional program KKB
a. Pengelolaan SDM yang profesional : maping
kompetensi tenaga pelayanan; pelatihan bagi
tenaga pelayanan dengan konsentrasi
pelayanan kontrasepsi jangka panjang
b. Penguatan SDM lini lapangan: penguatan
PLKB/PKB; penguatan peran kader2 (dilakukan
pelatihan/orientasi ttg KB
24
25. UPAYA STRATEGIS (5)
5. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga
a. Pembinaan dan pengembangan ketahanan
keluarga: untuk program BKB ibunya diajak
ber-KB; untuk program Remaja (GenRe)---
diturunkan sampai tingkat SLTP dan
pesantren---penundaan usia kawin/ASFR
remaja;
b. Pembinaan dan pengembangan
kesejahteraan keluarga---anggota kelompok
UPPKS diarahkan menjadi peserta KB lestari
25
26. UPAYA STRATEGIS (6)
6. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana
program
a. Sarana pelayanan: maping fasilitas pelayanan;
kemudahan akses ke tempat sarana pelayanan
b. Sarana penggerakan : mengoptimalkan MUPEN dan
MUYAN KB; pembiayaan penggerakkan
c. Sarana pendukung: alkon cukup dan tersedia di
tempat pelayanan --- prinsip 6 TEPAT; mewajibkan
setiap tenaga pelayanan melakukan pelayanan KB
26
27. UPAYA STRATEGIS (7)
7. Meningkatkan pembiayaan program KKB
a. Peningkatan dan sinergitas dukungan anggaran
program KKB dari APBN dengan APBD provinsi dan
kabupaten/kota
b. Penguatan sistem jaminan pembiayaan program
kependudukan dan KB, khususnya bagi rakyat miskin
(memastikan pembiayaan pelayanan KB dalam SJSN
Kesehatan)
c. Terjaminnya sumber pembiayaan penyediaan
alat/obat kontrasepsi (ketersediaan dalam APBD
untuk komplimen penyediaan alkon
27
28.
29. Program Kegiatan 2013 Rencana 2014
1. Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan
Perempuan
1. Penyusunanan Draft Ranperda
Perlindungan Perempuan dan
anak.
1. Sosialisasi Perda tentang
Perlindungan Perempuan dan
anak
2. Pemantauan dan evaluasi serta
pencegahan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak
2. Pemantauan dan Evaluasi serta
upaya Pencegahan, Penanganan
tindak Keserasan terhadap
Perempuan dan Anak
3. koordinasi lintas sektor dan
Kab/Kota dalam upaya
penanganan anak yg
bermasalah dengan hukum dan
perepatan kepemilikan Akte
Kelahiran Bebas Bea
4. Workshop penyajian Data dan
Informasi melalui media Massa
5. Pemantapan Perencanaan
Koordinasi dan administrasi
Program Pemberdayaan
Perempuan dan KB
30. Program Kegiatan 2013 Rencana 2014
2. Program
Penguatan
Kelembagaa
n
Pengarusuta
maan
Gender dan
Anak
1. Peningkatan Kapasitas bagi Anggota
KPPI Sumatera Barat sebagai Calon
Legislatif Perempuan
1. Capacity building bagi Caleg
Perempuan dan Anggota KPPI
Sumbar
2. Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan KB
2. Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan dan KB
3. Rapat Koordinasi daerah Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak & KB Prov Sumbar
1. Rapat Koordinasi Daerah
Pembangunan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak &
KB Provinsi Sumatera Barat
4. Informasi gender dan Anak melalui
Media Elektronilk dan Cetak
1. Informasi Gender dan Anak Melalui
Media Elektronik Dan Cetak
5. Pelatihan Pengelolaan data gender dan
Anak
1. Pemetaan Potensi Organisasi dan
Lembaga Masyarakat yg berperan
dalam pemberdayaan perempuan
dan anak
6. Rapat Koordinasi POKJA
Pengarusutamaan Gender di Sumatera
Barat
1. Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pokja PUG Kab/kota
se Sumatera Barat
31. Program Kegiatan 2013 Rencana 2014
3. Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan
Perlindungan
Perempuan
1. Penyusunan Pengolahan Data Perspektif gender
dan Kesejahteraan Perlindungan Anak
1. Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan di
Provinsi Sumatera Barat
2. Pengumpulan dan pengolahan Data TPPO,
Eksploitasi Sexual , kekerasan perempuan dan
Anak dan KDRT
1. Pelatihan dan Peningkatan Ekonomi Perempuan
Kepala Keluarga
3. Pelatihan Ketrampilan bagi perempuan
penyandang cacat
1. Pelatihan dan Peningkatan Produktifitas Ekonomi
Perempuan Melalui Gerakan Pensejahteraan Ekonomi
Masyarakat Pesisir (G-PEMP)
4. Pelatihan Peningkatan Ekonomi Perempuan
Kepala keluarga
1. Pengembangan dan Pembinaan Nagari Model
Perempuan Indonesia Maju Mandiri
5. Pelatihan dan Peningkatan Produktifitas Ekonomi
Perempuan melalui G-PEMP 1. Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Penyandang Cacat
6. Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan di
Sumatera Barat
1. Penyusunan Pengolahan Data Perspektif Gender dan
Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA)
7. Pengembangan dan Pembinaan Nagari Model
Perempuan Indonesia Maju Mandiri(PRIMMA)
1. Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak se
Sumatera Barat
8. Sosialisasi Undang-Undang KDRT, Traficking,
Perlindungan Anak dan TESA 1. Pelatihan Homecare Lansia
9. Pelatihan Pendamping Penanganan Bagi Korban
Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
10. Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Pusat
Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan
dan Anak se Sumatera Barat
32. Program Kegiatan 2013 Rencana 2014
4. Program
Peningkatan
Peran Serta dan
Kesetaraan
Gender dalam
Pembangunan
1. Pembinaan dan Monitoring
Organisasi Perempuan se
Sumatera Barat
1. Pelatihan Fun Rising bagi Organisasi
Perempuan Sumatera Barat
2. Pembinaan dan Penyuluhan
Pemberdayaan Perempuan pada
lokasi TMMN
2. Pembinaan dan Penyuluhan
Pemberdayaan Perempuan pada
Lokasi Tentara Manunggal Masuk
Nagari (TMMN)
3. Pelatihan Perencanaan
Penganggaran Yang Responsive
Gender
3. Pelatihan Perencanaan Penganggaran
yang Responsif Gender
4. Voter Education (pendidikan pemilih)
bagi perempuan di Sumbar
33. Program Kegiatan 2013 Rencana 2014
5. Program Peningkatan
Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak
(KPA )
1. Workshop pencegahan
kekerasan terhadap anak
dilingkungan sekolah
1. Workshop Pencegahan
Kekerasan Terhadap Anak di
Lingkungan Sekolah
2. Pelatihan Peningkatan
Pemenuhan Hak Partisipasi
Anak
1. Pelatihan Peningkatan
Pemenuhan Hak Partisipasi
Anak
3. Capacity Building Forum anak
daerah se Sumatera Barat 1. Capacity Building Forum Anak
Daerah se -Sumatera Barat
34. Program Kegiatan 2013 Rencana 2014
6. Program
Keluarga
Berencana
1. Pelatihan Advokasi dan KIE KB
bagi Walinagari
1. Pelatihan Advokasi dan KIE KB bagi
Walinagari
2. Monitoring dan Pembinaan
Pelayanan KB Momentum
2. Pelatihan Kader Pengelola Keluarga
Berencana
3. Pembinaan dan Pelayanan KIE KB
7. Program
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
1. Pembinaan Kelompok PIK
Remaja Sekolah
1. Pembinaan Kelompok PIK Remaja di
Sekolah
8. Program Pelayanan
Kontrasepsi
-
1. Pelayanan Pemasangan Alat
Kontrasepsi pada Daerah Khusus
35. Program Kegiatan 2013 Rencana 2014
8. Program
Promosi
Kesehatan Ibu,
Bayi dan Anak
Melalui
Kelompok
Kegiatan di
Masyarakat
1. Promosi dan Temu Karya Program
Keluarga Nasional
1. Promosi dan Temu Karya
Program Keluarga Nasional
2. Pembuatan Media Informasi
tentang KB dan Kesehatan
Reproduksi
2. Pembuatan Media Informasi
tentang KB dan Kesehatan
Reproduksi
9. Program
Penyiapan
Tenaga
Pendamping
Kelompok Bina
Keluarga Balita
1. Pembinaan dan Monitoring
Kelompok BKB Nagari Prima
1. Pembinaan dan Monitoring
Kelompok BKB Nagari Prima
2. Pembekalan Program KB dan Bina
Lingkungan Keluarga bagi TP PKK
Nagari
2. Pembekalan Program KB dan
Bina Lingkungan Keluarga Bagi
TP PKK Nagari