2. I. CATATAN PERMASALAHAN

3. 1). Masih banyak rakyat yang tidak tahu atau mengerti tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara

4. 2). Tantangan Operasional yang dihadapi bangsa:

5. B agaimana implementasi hak dan kewajiban kedaulatan rakyat dalam: 1). Penegakan h u kum dan keadilan 2). Bidang pangan sehingga terjamin ketersediaan dan kecukupan pangan, dan ke terjangkau annya (harga) oleh seluruh rakyat

6. 3). P erlindungan keamanan dan jaminan rasa aman, serta terbebas dari rasa takut 4). P endidikan yang cukup dan layak tanpa beban biaya yang berat 5). Kemandirian , percaya diri, memiliki harga dan kehormatan diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban kedaulatan rakyat

7. 6). Pengelolaan kekayaan alam yang menjadi hajat hidup orang banyak dengan penuh tanggung jawab agar hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan diberkahi Allah 7). Pengelolaan tanah agar terhindar dari berbagai bentuk intervensi dan campur tangan asing

8. II. MAKNA KEDAULATAN RAKYAT

9. KEDAULATAN RAKYAT: Rakyat menjadi Penentu BAGAIMANA SEBUAH NEGARA ITU DIATUR dan DIKELOLA demi nasib mereka sendiri Bagaimana Mekanismenya?

10. Rakyat Menentukan Pengelola Negara: 1). Berhak Mendudukkan 2). Berhak Memberhentikan Bagaimana Prosesnya?

11. Proses yang bisa dilakukan: 1. Melalui Pemilihan ‘Wakil’ Rakyat untuk Kepemimpinan dalam lembaga: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (Sistem REPUBLIK) 2. Penunjukan Rakyat pada SEORANG PEMIMPIN dan menyerahkan sepenuhnya masalah Pengelolaan Negara pada Kebijakan Pemimpin itu. (Sistem KERAJAAN)

12. POKOK PERMASALAHANNYA: Apakah Rakyat mampu menunjuk Pemimpin (tingkat manapun) yang ‘BAIK’

13. Pemimpin yang BAIK: Figur yang akan bekerja dengan ‘BENAR’ untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Rakyat

14. Ada 2 Dimensi Pemimpin BAIK: 1). Niat yang Ihlas dari Hati Nurani 2). Cara/Metoda yang BENAR dalam upaya memajukan & menyejahterakan (Salah satu saja tidak cukup)

15. DALAM PROSES PELAKSANAANNYA TERDAPAT DILEMA BESAR OLEH DUA SISI: 1. Kualitas Rakyat 2. Kualitas Pemimpin Keduanya saling terkait .

16. Siklus Positif vs Negatif: 1. Rakyat berkualitas baik ---> Pemimpin yang baik ---> Rakyat semakin baik 2. Rakyat berkualitas lemah ---> Pemimpin yang buruk --->Rakyat semakin rusak

17. 3. Rakyat berkualitas baik ---> Pemimpin yang buruk ---> Rakyat menjadi rusak 4. Rakyat berkualitas lemah ---> Pemimpin yang baik --->Rakyat lalu terproses membaik

18. KATA KUNCINYA: PEMIMPIN Harus Berkualitas ‘ Baik’ dan SISTEM-KEBIJAKAN yg dijalankan Harus ‘ Benar’

19. III. ISLAM DAN SUBSTANSI KEDAULATAN RAKYAT

20. ISLAM MEMBERI TUNTUNAN TENTANG MASALAH KEPEMIMPINAN: 1). Kriteria Pemimpin yang Baik untuk dipilih rakyat 2). Sistim Pemilihan Seorang Pemimpin

21. ISLAM MEMBERI tuntunan SYARIAT tentang Kebijakan Nasional agar PEMIMPIN & RAKYATNYA TIDAK CELAKA Ini yang sering disebut dengan ‘KEDAULATAN DI TANGAN TUHAN’

23. Tuntunan Islam terkait Pengelolaan BANGSA-NEGARA (Syariat Sosial-Kenegaraan Islam): Meliputi tuntunan Islam tentang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan-Ketertiban Negara (‘SYARIAT POLEKSOSBUDHANKAM’)

24. IV. APLIKASI ‘KEDAULATAN RAKYAT YANG ISLAMI’ DI INDONESIA

25. KASUS INDONESIA dalam proses melakukan Pengelolaan Bangsa-Negara: -Sejak merdeka, bangsa-negara Indonesia tidak pernah dikelola dengan menggunakan SYARIAT ISLAM. -Negeri ini umumnya dikelola dengan metoda SEKULER ala negara Barat yg diinspirasi pola pikir non-muslim.

26. DAMPAK TERHADAP UMAT DAN BANGSA INDONESIA: MUSIBAH selalu menimpa Bangsa-Negara : - Krisis Multidimensi (dekadensi moral, kemiskinan, kriminalitas, kekayaan negara terkuras, hutang menumpuk, didikte asing, dll) - Bencana Alam silih berganti

28. BAGAIMANA PROSES YANG RASIONAL UNTUK MEMBUAT SYARIAT SOSIAL-KENEGARAAN ISLAM BISA MENJADI CARA MENGELOLA INDONESIA? “ PRESIDEN INDONESIA SEBAGAI KEPALA NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN HARUS FIGUR YANG TAAT SYARIAT SECARA KAAFFAH ” (tidak cukup Figur yg hanya taat dlm ibadah mahdhah dan berakhlak baik)

29. BAGAIMANA CARA UNTUK MEMILIKI PRESIDEN INDONESIA YANG TAAT SYARIAT? Seluruh Umat & Orpol-Ormas-LSM Islam bertanggung jawab untuk tujuan itu, MEREKA MENDUKUNG CAPRES TAAT SYARIAT DALAM PILPRES

30. DALAM ‘SISTEM REPUBLIK’ MAKA HARUS DIBANGUN LANGKAH-LANGKAH BERIKUT:

31. 1. Didirikan PARTAI BerASAS ISLAM (seterusnya disebut Partai Islam) 2. Partai Islam harus teguh dalam memperjuangkan IDEOLOGI ISLAM (dalam menghadapi Partai Sekuler) dan dikelola PROFESIONAL oleh PIMPINANNYA (menggunakan kaedah Islami dalam manajemen Partai Politik)

32. 3. Program kerjanya memFOKUS pada pemenangan Pemilu dengan cara: 1). Tidak melakukan kebijakan bersifat sub-ordinatif pada Partai Sekuler 2). Menyadarkan/Menarik umat Islam (dengan atau tanpa melalui Ormas-LSM Islam) untuk memihak-memilih Partai Islam sebagai KEWAJIBAN SYAR’I SEORANG MUSLIM

33. 3). Melakukan aktifitas nyata membela kepentingan umat dan rakyat yang lemah/didholimi 4). Memberi perhatian penuh pada kepentingan dunia Islam 5). Menjaga Citra Islami dengan ketat pada semua Fungsionaris dan Pejabat Publiknya

34. 6). Memberikan Koreksi dalam bentuk Cara alternatif Islami pada Kebijakan Nasional oleh Partai Sekuler 7). Membersihkan dengan tegas unsur KEDHOLIMAN pada proses pelaksanaan Pemilu .

35. V. JAWABAN TEHNIS TERHADAP TANTANGAN KRISIS MULTI DIMENSI DI INDONESIA

36. PRESIDEN INDONESIA BERKEWAJIBAN: Mengelola Indonesia sesuai dengan syariat sosial-kenegaraan yang diajarkan oleh Allah swt, sejak dari awal pemerintahannya.

37. SUBSTANSI SYARIAT SOSIAL-KENEGARAAN ISLAM DALAM PEMERINTAHAN: 1. POKOK2 KEBIJAKAN NASIONAL ISLAMI DALAM PENGELOLAAN BANGSA-NEGARA 2. ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM POLEKSOSBUDHANKAM YANG ISLAMI

38. 1. POKOK2 KEBIJAKAN NASIONAL ISLAMI DALAM PROSES PENGELOLAAN BANGSA-NEGARA

39. 1. Rakyat diurus agar taat ibadah sehingga memiliki ketahanan internal untuk kokoh, berakhlak mulia, dan tidak berbuat jahat-asosial. 2. Pejabat Tinggi Negara dan Eksekutif BUMN hidup sederhana dengan Gaji dan Fasilitas ‘secukupnya’ (maximum 40 x UMR) , 3. Prioritas Pembangunan adalah Pemberdayaan Rakyat Lemah melalui pendidikan/pelatihan, pengadaan lapangan kerja, modal usaha, layanan kesehatan yang memadai agar mereka cepat menjadi mandiri dan berkemampuan

40. 4. Lembaga keuangan yang diberlakukan harus bebas riba dan komoditas ekonomi yang beredar dilarang bagi komoditas maksiyat-merusak. 5. Substansi Hukum disesuaikan dengan prinsip syariat dan diberlakukan secara adil untuk mencegah menyebarnya kejahatan dan praktek ketidak adilan. Pajabat yang berlaku kriminal dihukum lebih berat. 6 . Pelayanan publik pada masyarakat harus baik mutunya dan bebas uang suap dan pungutan liar

41. 7. Penunjukan Pejabat yang akan menduduki jabatan dalam sistem birokrasi dilakukan sesuai prinsip syariat, yakni: beriman, bertaqwa, jujur, amanah, fathonah, dan tabligh. 8. Pajak, zakat, infaq ditarik terintegrasi dan besarnya disesuaikan pendapatan-kekayaan. Warga negara kaya diwajibkan menunjang kehidupan rakyat miskin di kalangan keluarganya agar cepat mandiri (prinsip ekonomi waris).

42. 9. Membuat lingkungan hidup baik fisik, biologis, dan sosial memberi suasana sehat-harmonis , jauh dari pengaruh yang merusak kesehatan dan peradaban bangsa yang luhur. Media masa harus mengikuti prinsip ini. 10. Meningkatkan ketahanan nasional melalui profesionalisme militer dan meningkatkan kemampuan warga-negara dalam bela negara dengan wajib militer bagi warga usia 17-25 tahun . Kedaulatan dijaga ketat agar tidak dintervensi untuk kepentingan asing dan merusak bangsa.

43. 2. ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM POLEKSOSBUDHANKAM YANG ISLAMI 1. Politik-Hukum 2. Ekonomi-keuangan 3. Sosial-Budaya 4. Pertahanan-Keamanan-Ketertiban 5. Lingkungan Hidup

57. SEKIAN, WASSALAAM