HAM DAN DASAR NEGARAR

1. HUKUM TATA NEGARA
HAM DAN DASAR NEGARA
M. SURATNO (211010200762)
BOSTON ANDREAN PG (211010200751)
KELOMPOK XIII

2. Bab I Pendahuluan
2
FK HU UNPAM
A. Latar Belakang
 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormat,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia
merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di
bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang
atau hak yang merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang
dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang
terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan
sesuatu yang harus diperoleh

3. B. Identifikasi Masalah
 Dalam makalah ini kami coba mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Pengertian HAM
2. HAM dalam Dasar Negara
3. Pengadilan HAM
C. Tujuan
 Dalam menyusun makalah ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :
1. Agar mahasiswa hukum mengerti tentang HAM.
2. Makna HAM dilihat dari Konsep Dasar Negara Pancasila.
3. Agar mahasiswa tidak salah persepsi mengenai makna HAM itu sendiri.
4. Agar mahasiswa mampu menerapkan HAM dalam kehidupan sehari hari .
FK HU UNPAM 3

4. Bab II Pembahasan
4
FK HU UNPAM
A. Pendapat Pada Ahli
• Pendapat Para Ahli
 HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).
 Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United
Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang
melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
 John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang
Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).
 Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi
Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mak
hluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia”

5. B. HAM Contoh Dan Macamnya
 Macam – Macam HAM
 Hak Asasi untuk Hidup.
 Hak Asasi Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan.
 Hak Mengembangkan Diri.
 Hak Memperoleh Keadilan.
 Hak Atas Kebebasan Pribadi.
 Hak Atas Rasa Aman.
 Hak Kesejahteraan.
 Hak Wanita.
FK HU UNPAM 5

6.  Contoh HAM
 Hak Asasi Pribadi (Personal Right) Hak Asasi Pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan
pendapat, kebebasan memeluk agama, bergerak, kebebasan untuk aktif di setiap organisasi,
perkumpulan, atau sebagainya. Hak Kebebasan dalam berpendapat. Hak Kebebasan dalam menjalank
an kepercayaan dan memeluk agama
 Meliputi antara lain
 Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah tempat.
 Hak kebebasan untuk berpendapat.
 Hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atau perkumpulan.
 Hak untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing setiap individu.
 Hak untuk tidak disiksa dan dipaksa.
 Contoh Kewajiban Asasi Manusia:
 Kewajiban seseorang untuk menjunjung tinggi nilai hukum dan aturan yang ditetapkan oleh negara.
 Kewajiban seseorang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian.
 Kewajiban seseorang untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat.
FK HU UNPAM 6

7. C. HAM Dan Pancasila
• Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila
sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang
terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai
makhluk individu dan makhluk social.
• Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai - nilai
kemanusian. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga
negara maupun bukan warga negara Indonesia.Pancasila menjamin
hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
• Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dipersepsikan sangat
menghargai hak asasi manusia (HAM).
FK HU UNPAM 7

8. Berikut penjelasan hubungan hak asasi manusia dengan setiap sila dalam Pancasila:
1.Sila pertama, menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, dan menghormati
perdedaan agama.
2.Sila kedua, memposisikan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum.
3.Sila ketiga, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama,
dikaruniai akal dan hati nurani, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
4.Sila keempat, yakni menekankan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sebaiknya secara
musyawarah dan mufakat sehingga keputusan yang diambil itu lebih pasti.
5.Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi
pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pda masyarakat.
Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Nilai-nilai Pancasila tersebut dikategorikan menjadi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis
FK HU UNPAM 8

9. D. HAM Dalam Pasal UU
 Pernyataan mengenai hak asasi manusia juga tersirat dan tersurat pada Pembukaan UUD 1945 alinea empat
 Pasal 27 ayat 1 UUD Tahun 1945
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum
dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal7 Semua orang adalah sama di hadapan UU dan berhak atas
perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan.
 Pasal 28E ayat (1)
Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
 Pasal 28D Ayat 3
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 : "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
sesuai dengan hati nuraninya.
 Pasal 28E ayat 3 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.“
Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas tentang melindungi Hak Asasi Manusia
FK HU UNPAM 9

10. E. Pengadilan HAM
Di Indonesia upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dilakukan tanpa bantuan dari Mahkamah
Internasional dimana kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses
peradilan di Pengadilan HAM.
Berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah
lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat
Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 mengenai proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM, proses
penyelidikan dapat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyelidikan,
Komnas HAM bisa membentuk tim adhoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.
Pasal 2 Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Bagian
Kedua Tempat Kedudukan Pasal 3 Page 3 (1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau
daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan
FK HU UNPAM 10

11.  Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM yaitu :
pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
 Lembaga peradilan HAM
• Mahkamah Konstitusi (MK)
• Lembaga Ombudsman.
• Komisi Yudisial (KY)
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
 Fungsi Peradilan HAM
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Komnas HAM mempunyai fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan,
serta mediasi.
FK HU UNPAM 11

12. Ad hoc adalah sebuah istilah dari bahasa Latin yang populer dipakai dalam bidang
keorganisasian atau penelitian. Istilah ini memiliki arti "dibentuk atau dimaksudkan untuk salah
satu tujuan saja" atau sesuatu yang "diimprovisasi".
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hal utama yang membedakan antara
pengadilan HAM dengan pengadilan HAM ad hoc adalah bahwa pengadilan HAM ad hoc
dikhususkan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang
terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM.
HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana
terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM. HAM dapat berjalan baik apabila sudah
adanya kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar HAM itu sendiri dan melaporkan apapun
kejadian yang merupakan pelanggaran HAM kepada KOMNAS HAM dan lembaga sejenisnya
FK HU UNPAM 12

13. Bab III Penutup
13
FK HU UNPAM
A. Kesimpulan
HAM dalam Pancasila sesunguhnya telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian diperinci di dalam
batang tubuhnya yang merupakan hukum dasar. Perumusan alinea pertama Pembukaan UUD membuktikan adanya
pengakuan HAM ini secara universal. Nilai - nilai Pancasila tersebut dikategorikan menjadi nilai dasar, nilai instrumental,
dan nilai praksis. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang salin berkaitan. Keduanya memiliki hubungan
kausalitas atau hubungan sebab akibat. Tanpa keseimbang yang wajar, kebebasan tanpa batas sama bahayanya dengan
tanggung jawab yang dipaksakan. Hubungan antara hak dan kewajiban suatu hubungan timbal balik.
Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati , melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia
yang diatur dalam undang - undang ini, peraturan perundang - undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asa
si manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.
Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No.26 Tahun 2000, pengadilan HAM
memiliki kewenangan, yaitu:
1. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
2. Termasuk Kompensasi, Retritusi & Rehabilitasi
3. Menyangkut perkara pidana
4. Pelaksanaan tdk dpt dipisahkan dgn tempat kejadian (Cocus Delicti)

14. B. Saran & Kritik
14
FK HU UNPAM
• Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa
menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita di
langgar dan dinjak-injak oleh orang lain.
• Hendaknya setiap warga mampu mempertahankan dan menjaga hak asasi manusia dirinya sendiri. Serta turut mendukung dan m
ensukseskan akan tegaknya hak asasi manusia di dalam masyarakat tersebut.
• Menjaga hak asasi diri sendiri sama pentingnya dengan menjaga & menghormati hak asasi orang lain pula. Oleh sebab itu perlunya sosi
alisasi dan upaya pemerintah dan lembaga praktisi keilmuan tertentu yg peduli & berupaya memberikan pengetahuan tentang ham.
• Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini harus ditindak lanjuti dan diberikan sangsi y
ang sesuai sebagai dasar penegakkan sumber hukum di Indonesia.
• Atas nama kebebasan juga ada sebagian orang / kelompok menuntut di sahkan UU perkawinan sejenis (LGBT) yang jelas jelas hal
• Tersebut melanggar norma dan etika sebagai orang indonesia bahkan di lihat dari segi Agama sangat dilarang.
• HAM di indonesia sengaja diterapkan untuk melindungi seseorang agar hidup dengan harga diri, bukan karena berdalih kebebasan tapi
untuk menyerang serta merendahkan martabat juga harga diri orang lain atas dasar kepentingan pribadi atau kelompoknya , tapi Kita
harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.

15. FK HU UNPAM 15
THANK YOU
ANY QUESTION?