TUGAS E-GOVERMENT

1. Disusun Oleh:
PUJI RAMADANI SITORUS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PEKANBARU
2017

2. E-Government ialah penerapan teknologi informasi
computer (TIK) di pemerintahan, sehingga meningkatkan
efektifitas dan efisiensi dalam penyampaian layanan.
E-Government mengacu pada penggunaan teknologi
informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan
intranet dan internet .

3. E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat
sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi
administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis
pada database kependudukan nasional.
Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP
yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK
merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku
seumur hidup.

4.  Mengakses website pemerintah daerah /
dinas yang berkaitan seperti, dinas
pendidikan dan catatan sipil, hal ini karena 2
institut tersebut yang berhubungan langsung
dengan pemerintah pusat.
 Menggunakan card reader e-ktp, cara ini
lebih mudah dan praktis karena tidak
menggunakan pc atau komputer.

5. Manfaat e-KTP dapat dirasakan adalah sebagai berikut :
 1. Identitas jati diri tunggal
 2. Tidak dapat dipalsukan
 3. Tidak dapat digandakan
 4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau
pilkada
 5. Sebagai suatu syarat wajib dalam pembuatan SIM,
SKCK,ATM dll.

6.  Dalam penerapan E- KTP masalah sosialisasi lah yang
saat ini paling banyak kita dengar dan jumpai .di mana
sosialisasi tersebut belum terjangkau luas ke daerah-
daerah pelosok Ini merupakan sebuah tugas yang harus
dijalankan pemerintah jika penerapan e-KTP ini
berjalan secara efektif sesuai target yang telah dibuat
menurut UU RI No.23 Tahun 2006 dan PERPRES RI
No. 26 Tahun 2009 untuk akhir tahun 2011 lalu.

7. Pelaksanaan e-KTP Indonesia sampai saat ini juga masih
kurang berhasil karena banyaknya polemik yang terjadi
mulai dari pendistribusian, minimnya SDM yang terlatih,
server yang keamanannya rentan diretas, sampai
pengadaan sarana pembuatan e-KTP berujung di KPK
karena terindikasi korupsi. Maka pemerintah khususnya
Kementrian Dalam Negeri harus banyak melakukan
evaluasi terhadap proyek e-KTP ini.

8.  kebijakan ini dibuat agar berguna bagi masyarakat
Indonesia untuk mencegah dan menutup peluang
adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga
memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi
masyarakat,
 untuk mendukung terwujudnya database kependudukan
yang akurat,
 Masyarakat indonesia dapat menyalurkan hak pilih nya
dalam PEMILU sehingga semua WNI yang berhak
memilih terjamin hak pilihnya,

9. Pemerintah harus menambah kinerja kerja dalam
mensosialisasikan E-KTP keseluruh penjuru negri,
sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat E-KTP
tersebut.