membahas hukum bisnis mengenai kepailitan

1. 1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
hidayah-Nyalah kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini
disusun untuk salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Hukum Bisnis .Makalah ini
berjudul makalah hukum bisnis kepailitan. Adapun pembuatan makalah ini adalah sebagai
tugas makalah pertama dengan tujuan pembelajaran untuk mengetahui tentang kepailitan
yang terjadi pada suatu perusahaan.
Dalam penyusunan makalah ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak, terutama kepada dosen kami yang senantiasa memberikan semangat dan
dorongan untuk berkarya selama penelusuran bahan-bahan di segala media.
Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan
pembaca pada umumnya. Penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan makalah ini
terdapat banyak kekurangan dan kesalahan.Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif
dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan karya ini, semoga bermanfaat.
Malang, 17 September 2014
Penulis

2. 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................. 1
DAFTAR ISI............................................................................................................................... 2
BAB I ......................................................................................................................................... 3
PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 3
BAB II........................................................................................................................................ 3
PEMBAHASAN ......................................................................................................................... 3
1.1 Pengertian ......................................................................................................................... 3
1.2 Proses Permohonan Kepailitan ........................................................................................... 4
1.3 Pengadilan yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Kepailitan........................... 5
1.4 Penundaan Pembayaran ...................................................................................................... 6
1.5 Studi Kasus ....................................................................................................................... 7
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................ 10

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
Kepailitan bukan menjadi hal yang asing lagi dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan
yang tak dapat bertahan dalam persaingan bisnis hingga akhirnya berakhir dan menjadi pailit.
Kepailitan tidak hanya menyerang perusahaan kecil, namun perusahaan yang besar dari
swasta hingga BUMN.
Kepailitan ini dapat terjadi karena semakin pesatnya perkembangan perekonomian
dan perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri. Dan dimana hal
tersebutmemunculkan berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan seperti
utang piutang yang timbul dalam masyarakat.
Begitu juga dengan krisis moneter yang terjadi di dalam maupun di luar negeri telah
memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga
menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang
untuk meneruskan kegiatan usahanya.
BAB II
PEMBAHASAN
1.1 Pengertian
Pada mulanya kepailitan ini diatur dalam Stb. 1905 No. 217 jo 1906 No. 348. Pada
tanggal 22 April 1998 terbit peraturan tentang Kepailitan yang baru menggantikan
peraturan yang lama, yakni Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan
penundaan pembayaran.
Adapun arti kepailitan adalah penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur
yang telah berhenti membayar hutang-hutangnya, untuk dijual lelang di muka umum
guna pembayaran/pelunasan kepada krediturnya.
Adapun yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sebagai berikut :
1. Debitur sendiri

4. 2. Atas pemintaan seseorang atau lebih krediturnya
3. Kejaksaaan untuk kepentingan umum
4. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohona n
4
pernyataanpailit dapat diajukan oleh bank Indonesia.
5. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohona n
pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
Permohonan pernyataan paailit dapat diajukan jika persyaratan kepailitan dibawah ini
terpenuhi :
1. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur
2. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih.
Sedangkan yang dapat dinyatakan pailit adalah:
1. Orang perorangan, baik laki – laki maupun perempuan yang telah menikah ata u
belum menikah.
2. Perserikatan – perserikatan dan perkumpulan – perkumpulan tidak berbadan
hukum lainnya.Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Firma harus
memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara
tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma.
3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasa n
yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengena i
kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggara n
Dasarnya.
4. Harta peninggalan.
1.2 Proses Permohonan Kepailitan
Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui panitera. Panitera
mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang
bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang
ditanda tangani Panitera dan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Sejak
tanggal pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan har i
sidang.

5. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur
5
atau Kejaksaan dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk :
a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur, atau
b. Menunjuk Kurator sementara untuk:
1. Mengawasi pengelolaan usaha debitur
2. Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan
kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan
Kurator.
1.3 Pengadilan yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Kepailitan
Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan adalah
Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga juga
berwenang memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang
penetapannya dilakukan Peraturan Pemerintah.
Syarat – syaart untuk dapat diangkat menjadi Hakum Pengadilan Niaga adalah :
a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Pengadilan Umum
b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah – masalah
yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga
c. berwibawa, jujur dan berkelakuan tidak tercela
d. telah berhasil memyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada
Pengadilan Niaga
Terhadap putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama yang menyangkut permohonan
pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang hanya dapat diajukan
kasasi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan ole h
sebuah majelis hakim pada Mahkamah Agung yang khusu dibentuk untuk memeriksa
dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenanagan Pengadilan Niaga. Di
samping itu pula terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuata n
hokum yang tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila :
a. terdapat bukti tertulis baru yang peting, yang apabila diketahui pada tahap
persidangan sebelumnya, akan menghasilkan keputusan yang berbeda.

6. b. Peradilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam
6
penetapan hukuman.
Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan pada huruf a
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 hari. Sedangkan untuk alasan huruf b
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari .
Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada panitera. Kemudian panitera
menyampaikan kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 1x24 jam.
1.4 Penundaan Pembayaran
Debitur yang tidak dapat melanjutkan pembayaran hutang – hutangnya dapat
memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajuka n
rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang kepada kreditur konkuren.
Pemohonan tersebut harus dajukan debitur kepada pengadilan. Pengadilan harus segera
mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran hutang dan harus menunjuk
seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengagkat 1 atau lebih pengurus
yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.Pengadilan melalui pengurus
wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui
kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke
45 terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban.
Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban
pembayaran utang dalam berita negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang
ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman itu juga harus undangan untuk hadir
pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim, tanggal dan waktu
sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.
Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku sejak tanggal
penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai
dengan tanggal siding yang telah ditetapkan.
Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, penundaan kewajiban
pembayaran utang itu dapat diakhiri baik atas permintaan Hakim Pengawas atau atas
permohonan Pengurus atau 1 atau lebih kreditur atau prakarsa pengadilan sendiri dalam
hal :

7. a. Debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan
7
itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
b. Debitur mencoba merugikan para krediturnya.
c. Debitur melakukan pelanggaran pasal 226 Ayat (1) UU No.4 1998 yang
menyatakan :
“ Selama penundaan kewajiban utang, tanpa diberi kewenangan oleh pengurus,
maka debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan
hak atas sesuatu bagian dari hartanya, dan jika debitur melanggar ketentuan ini
pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur
tersebut.”
d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh
Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang
diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para
pengurus demi kepentingan harta debitur.
e. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap
para kreditur pada waktunya
1.5 Studi Kasus
Kasus pailitnya Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tentu telah menjadi catatan
sejarah perkembangan televisi di tanah air. Stasiun televisi yang didirikan putri sulung
Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut ini pertama kali
mengudara pada 1 Januari 1991. Di awal mengudara, TPI hanya bersiaran selama 2 jam,
yakni pukul 19.00-21.00 WIB. Studio siarannya pun masih nebeng, yakni di Studio 12
TVRI Senayan, Jakarta.
Secara bertahap, TPI mulai memanjangkan durasi tayangnya. Hingga pada akhir
1991, TPI sudah mengudara selama 8 jam sehari. Sejak awal, kinerja keuangan yang
sebagian sahamnya dimiliki oleh PT Cipta Lamtoro Gung Persada ini memang buruk.
Termasuk ketika memutuskan keluar dari naungan TVRI dan menjadi stasiun televis i

8. dangdut pada pertengangan 1990-an. Puncaknya, pada 2002 posisi utang TPI sudah
mencapai Rp 1,634 triliun. Mbak Tutut pun kelimpungan. Ancaman pailit pun terjadi.
Di tengah kondisi tersebut, Mbak Tutut meminta bantuan kepada Henry
Tanoesoedibjo (HT) untuk membayar sebagian utang-utang pribadinya. Sekadar info,
saat itu HT menjabat sebagai Direktur Utama PT Bimantara Citra Tbk (BMTR) yang
sekarang berubah nama menjadi PT Global Mediacom Tbk (BMTR). Bimantara Citra
merupakan perusahaan kongsi antara Bambang Trihatmojo, adik Mbak Tutut denga n
HT dan kawan-kawan.
Akhirnya BMTR sepakat untuk membayar sebagian utang mbak Tutut sebesar US$
55 juta dengan kompensasi akan mendapat 75% saham TPI. Mbak Tutut setuju, HT pun
senang usulan tersebut disepakati. Mereka pun diikat oleh sebuah Nota Kesepahaman.
Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada Februari 2003 tersebut, HT resmi
menguasai saham mayoritas TPI.
Entah kenapa, setalah saham dikuasai oleh HT, TPI kondisi keuangan TPI dianggap
belum stabil. Enam tahun kemudian, tepatnya pada 14 Oktober 2009, Pengadilan Niaga
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Crown Capital Global Limited
(CCGL) tuduhan pailit kepada TPI. Putusan ini sempat diprotes sejumlah ahli hukum,
anggota DPR, Komisi Penyiaran Indonesia, serta tentu saja para pekerja TPI.
Putusan kepailitan pada TPI tersebut, disinyalir terjadi, karena ada campur tangan
Makelar Kasus (Markus). Betapa tidak, begitu mudahnya Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat mengabulkan. Menurut Direktur Utama TPI saat itu, Sang Nyoman, keberadaa n
makelar kasus dalam perkara ini disinyalir sangat kuat mengingat sejumlah fakta hukum
yang diajukan ke persidangan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim saat memutus
perkara ini.
“Ada pihak yang disebut-sebut mendapat tugas pemberesan sengketa ini dan mengakui
sebagai pengusaha batu bara berinisial RB,” ujar Nyoman.
Inisial RB ini pernah terungkap, ketika diadakan rapat pertemuan antara hakim
pengawas, tim kurator, dan direksi TPI di Jakarta Pusat pada 4 November 2009. TPI pun
kemudian melakukan kasasi untuk permohonan peninjauan kembali kasus tersebut
kepada Mahkamah Agung. Tepat pada 15 Desember 2009, dalam sidang yang dipimpin
8

9. Ketua Majelis Hakim Abdul Kadir Moppong dengan hakim anggota Zaharuddin Utama
dan M. Hatta Ali, memutuskan TPI tidak pailit.
Meski diputuskan tak pailit, citra TPI tetap dianggap “pailit”. Sejak 20 Oktober 2010,
TPI berganti nama, logo, dan merek baru secara resmi, yakni MNCTV. Perubahan nama
ini merupakan rebranding untuk kepentingan bisnis, sebagaimana layaknya Lativi di-rebranding
menjadi tvOne. Meski program-program dangdut ala TPI masih
dipertahankan, diharapkan dengan bergantinya nama, penjualan iklan semakin
meningkat.
Alasan pemilihan nama MNC TV itu sendiri, kabaranya nama MNC sudah kuat di
market. Boleh jadi hal tersebut benar. Berdasarkan riset AC Nielsen, di tenga h
persaingan industri pertelevisian yang semakin ketat, pada April 2005, MNCTV berhasil
mencapai posisi 1 dengan 16,6% audience share. Pada 2013, Komisi Penyiara n
Indonesia (KPI) sempat membuat peringkat 10 Televisi Terbaik, dimana MNC TV
berhasil duduk di peringkat ke-2 setelah Trans TV. Peringkat tersebut naik, setelah pada
2012, KPI mendudukkan MNC TV di peringkat ke-3.
9

10. 10
DAFTAR PUSTAKA
1. Subhan, M. Hadi. 2008. Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di
Peradilan. Jakarta. Kencana.
2. http://hiburan.kompasiana.com/televisi/2013/09/05/makelar-kasus-dalam-sejarah-kepailitan-
tpi-dan-mnctv-589888.html