Newsletter - Open Contracting - Desember 2019

Newsletter Open Contracting1
Menakar Peluang Keterbukaan Kontrak
dan Izin Tambang di Provinsi NTB
Mendorong Keterbukaan Kontrak dan Peri-
zinan di Sektor Industri Ekstraktif
Rizky Ananda WSR | Halaman 2
Liputan Media
Korupsi Pengadaan Makin Memprihatinkan,
Organisasi Masyarakat Sipil Siapkan Aksi
Halaman 9
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
dalam Pengawasan Pertambangan Melalui
Pemanfaatan Dokumen Perizinan
Konsolidasi Masyarakat Sipil Pulau Jawa
dalam Mendorong Keterbukaan Kontrak dan
Izin sebagai Upaya Pencegahan Korupsi
Meliana Lumbantoruan | Halaman 8
Mengakses Informasi Tambang, Upaya Awal
Mengembalikan Kelestarian Lingkungan
Newsletter
Open Contracting
Seri Desember 2019

2Newsletter Open Contracting
Oleh: Rizky Ananda WSR
Kebutuhan akan keterbukaan kontrak dan peri-
zinan di industri ekstraktif kini semakin menguat,
seiring dengan tuntutan publik dalam mendorong
pengelolaan industri ekstraktif yang transparan
dan akuntabel. Beberapa kasus telah menunjuk-
kan preseden yang baik dalam upaya keterbukaan
kontrak dan perizinan.
Namun masih banyak juga pihak yang berasum-
si bahwa dokumen kontrak dan perizinan adalah
dokumen rahasia yang hanya boleh diakses oleh
para pihak yang menandatangani kontrak atau izin
dengan alasan persaingan usaha maupun kekha-
watiran penyalahgunaan informasi. Karenanya,
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menye-
lenggarakan diskusi yang bertajuk Keterbukaan
Dokumen Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri
Ekstraktif pada 16 Januari 2019 lalu.
Hadir sebagai narasumber, Gede Narayana, Ketua
Komisi Informasi (KI) Pusat, yang menerangkan
bahwa Undang-undang (UU) Keterbukaan Infor-
masi Publik (KIP) dengan jelas menyatakan bahwa
surat perjanjian badan publik dengan pihak ketiga
beserta dokumen pendukungnya adalah informasi
terbuka. “Posisi kami jelas, kontrak di sektor indus-
tri ekstraktif dapat dibuka,” tegas Gede.
Namun Gede mengingatkan bahwa pelaksanaan
UU KIP oleh badan publik masih belum optimal.
77% (tujuh puluh tujuh persen) badan publik belum
sepenuhnya melaksanakan mandat UU KIP yang
mana berdasarkan kategorisasi KI masih berada
pada kategori kurang dan tidak informatif. Semen-
tara hanya 3% badan publik yang dapat dikatego-
risasikan informatif.
Mendorong Keterbukaan Kontrak dan
Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif

Syafei, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen-
tasi (PPID) Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (KESDM) menjelaskan bahwa KESDM te-
lah melakukan uji konsekuensi terkait kontrak mi-
nyak dan gas bumi (migas). Untuk menghindari
tuduhan kelalaian oleh pihak yang berkontrak,
kontrak migas dinyatakan sebagai informasi yang
dikecualikan. Sementara untuk kontrak di sektor
pertambangan, proses uji konsekuensi masih ber-
langsung.
Sementara itu, Eddy Tedjakusuma, Ketua Sekre-
tariat Extractive Industries Transparency Initiative
(EITI) Indonesia menegaskan bahwa keterbukaan
kontrak di sektor industri ekstraktif telah menja-
di norma global. Bahkan tidak sedikit negara yang
telah mendapatkan manfaat dari keterbukaan kon-
trak. Salah satunya adalah Peru yang berhasil me-
ningkatkan tarif royalti dari 5% menjadi 26%.
“Sudah banyak putusan KI yang mengamanatkan
keterbukaan kontrak di industri ekstraktif. Kami
telah melakukan pembahasan dengan KESDM de-
ngan berpedoman pada putusan tersebut. Namun
belum ada keputusan dari KESDM, khususnya ter-
kait kontrak di sektor pertambangan,” tukas Eddy.
Alamsyah Saragih, Ketua Komisi Informasi Pusat
periode 2009-2011 yang kini menjabat sebagai
anggota OMBUDSMAN RI menegaskan bahwa
prinsip informasi publik adalah semua bisa diakses
kecuali informasi yang dikecualikan. Untuk mene-
tapkan informasi yang dikecualikan, harus melalui
proses uji konsekuensi atau uji kepentingan publik.
“Di sektor pertambangan, selain kontrak, ada juga
izin pertambangan. Berbeda dengan kontrak, izin
termasuk dokumen yang tersedia setiap saat, se-
hingga pada dasarnya itu terbuka. Jika jelas data
yang diminta adalah data terbuka namun tidak di-
berikan oleh badan publik, bisa laporkan ke OM-
BUDSMAN RI,” jelas Alamsyah.
Diskusi ini juga dihadiri oleh organisasi masyarakat
sipil seperti Jatam, ICEL, Walhi dan beberapa or-
ganisasi di daerah dan komunitas seperti SOMASI
NTB dan JMPPK. Sebagai penutup diskusi, Marya-
ti Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia
menegaskan peluang implementasi keterbukaan
kontrak dan perizinan di industri ekstraktif di Indo-
nesia. “Regulasi telah memandatkan, yang diper-
lukan hanya kemauan dan keseriusan pemerintah
untuk menjalankan regulasi tersebut,” pungkas
Maryati.
"Keterbukaan kontrak di Industri Ekstraktif ini memang sudah
menjadi amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
(KIP).
Dari tujuan UU ini sendiri sudah jelas, memberi jaminan bagi ma-
syarakat, good governance, dll. Dokumen kontrok seyogyanya ha-
rus terbuka oleh badan publik."
Pernyataan Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, dalam diskusi yang bertajuk Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Perizin-
an di Sektor Industri Ekstraktif pada 16 Januari 2019. Poster oleh: PWYP Indonesia, 2019.

Dwi Arie Santo, Koordinator SOMASI NTB sedang
membuka pelatihan “Memahami Tata Kelola Per-
tambangan dan Ruang Partisipasi untuk Penga-
wasan bagi Komunitas,” 20-21 Maret 2019. Par-
tisipasi masyarakat diperlukan dalam melakukan
pengawasan pertambangan. Hal ini penting, khu-
susnya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),
salah satu provinsi penghasil tambang, khususnya
tembaga, terbesar di Indonesia. Setidaknya terda-
pat 271 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi
NTB per tahun 2019, menurut data Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB.
Banyaknya jumlah IUP di provinsi ini, di satu sisi
mendatangkan penerimaan daerah dari land rent
(iuran tetap), royalti, dan pajak yang dibayarkan
oleh perusahaan. Juga 1.140 tenaga kerja yang su-
dah terserap oleh perusahaan mineral non-logam
(BPS Provinsi NTB, 2014). Sektor tambang diperki-
rakan telah berkontribusi sebanyak 20% terhadap
ekonomi provinsi. Di sisi lain, tambang juga memicu
terjadinya kerusakan lingkungan, serta berdampak
langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial
masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal
di lingkar tambang.
Rizky Ananda, Program Manager dan Peneli-
ti PWYP Indonesia, dalam Pelatihan “Memahami
Tata Kelola Pertambangan dan Ruang Partisipasi
untuk Pengawasan bagi Komunitas” 20-21 Maret
2019 lalu menyampaikan bahwa masyarakat perlu
mengetahui apa saja kewajiban perusahaan tam-
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat da-
lam Pengawasan Pertambangan Melalui
Pemanfaatan Dokumen Perizinan

bang sehingga bisa bersama-sama memantau
apakah perusahaan tambang di daerahnya sudah
melakukan praktik pertambangan yang baik (good
mining practices) atau belum.
“Perusahaan tambang mempunyai kewajiban ke-
uangan, yaitu kewajiban membayar landrent dan
royalti serta pajak dari operasi tambang yang di-
lakukan. Kewajiban keuangan ini dibayarkan oleh
perusahaan ke pemerintah pusat, untuk kemudian
dikembalikan ke daerah penghasil melalui meka-
nisme Dana Bagi Hasil (DBH). Kewajiban lainnya
yaitu melakukan reklamasi dan pasca tambang,
juga dalam penempatan dana jaminan reklamasi
dan pascatambang,” papar Rizky.
“Keterlibatan masyarakat ada dalam proses pe-
nyusunan rencana reklamasi dan pascatambang,
sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM no 1827
K/20/MEM/2018. Pemegang IUP harus berkonsul-
tasi dengan masyarakat, karena masyarakat ada-
lah pihak yang terkena dampak langsung akibat
kegiatan usaha pertambangan,” ujar Rizky.
Akses Informasi sebagai Prakondisi Pengawasan
Masyarakat yang Berarti
Salah satu prasyarat yang harus terpenuhi untuk
partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah
akses terhadap informasi dan informasi yang ber-
kualitas. Dwi Arie Santo, Koordinator SOMASI NTB
yang juga menjadi narasumber dalam pelatihan ini
menyampaikan bahwa masyarakat bisa mengak-
ses informasi publik melalui mekanisme permo-
honan informasi publik. “Ini sudah menjadi hak
masyarakat, yang dijamin dalam Undang-Undang
nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infor-
masi Publik (UU KIP) beserta aturan turunannya,”
jelas Aries.
Menurut Aries, ada tiga aktor penting dalam me-
wujudkan keterbukaan informasi. Pertama, badan
publik baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan badan lain yang dibiayai negara sebagai pe-
milik atau pengelola informasi. Kedua, pengguna/
pencari informasi, yaitu warga negara atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan in-
formasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.
Ketiga, Komisi Informasi (KI) sebagai mediator dan
hakim dalam sengketa informasi. Komisi Informasi
berfungsi sebagai lembaga mandiri yang berfung-
si menjalankan UU KIP dan aturan turunannya.
Aries memaparkan, dari praktik uji akses informasi
yang pernah dilakukan oleh SOMASI NTB, bebe-
rapa masalah yang ditemukan di antaranya yaitu
para pencari informasi masih kesulitan mengakses
informasi secara bebas, karena institusi pemberi
informasi bersikap diskriminatif, yaitu melihat si-
apa yang meminta informasi. Kemudian informa-
si yang diberikan tidak berkualitas, dan birokrasi
yang cenderung memakan waktu. Serta pengena-
an biaya kepada pencari informasi.

Salah satu peserta sedang memaparkan harapannya atas lingkungan yang lestari.
Dokumen Izin Pertambangan sebagai Informasi Terbuka
UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Pasal 11 Ayat 2 menyebutkan bahwa Badan Pub-
lik wajib menyediakan informasi publik setiap saat
yang meliputi: Daftar Informasi Publik, Keputusan
dan pertimbangannya, Kebijakan dan Dokumen
Pendukung, dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga.
Menurut Rizky, adapun dokumen perizinan per-
tambangan yang bisa diakses oleh publik yaitu:
Pertama, Surat Keputusan (SK) Izin Usaha Pertam-
bangan (IUP) yang diterbitkan oleh gubernur atau
menteri-sesuai dengan kewenangannya. Doku-
men SK IUP ini mencakup informasi siapa pemilik
izin, lokasi izin, luasan wilayah, informasi kepemi-
likan perusahaan, koordinat wilayah, serta hak dan
kewajiban pemilik izin.
Kedua, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan
(AMDAL) yang menjadi syarat perizinan. Setiap
usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup, diwajibkan mempu-
nyai AMDAL. Ketiga, Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL). Dokumen ini diwajibkan
bagi rencana usaha / kegiatan yang tidak diwajib-
kan mempunyai AMDAL.
Keempat, Dokumen Rencana Reklamasi. Renca-
na reklamasi merupakan dokumen yang diajukan
bersamaan dengan pengajuan IUP/IUPK Operasi
Produksi kepada Menteri melalui Dirjen/Gubernur-
-sesuai dengan kewenangannya, di mana rencana
reklamasi disusun berdasarkan dokumen lingkung-

an hidup yang sudah disetujui. Rencana reklamasi
disusun untuk jangka waktu 5 tahun, dengan rinci-
an tahunan, yang memperhatikan prinsip reklama-
si, sistem dan metode penambangan, kondisi spe-
sifik wilayah, dan ketentuan perundang-undangan.
Kelima, Dokumen Pertimbangan Teknis. Dokumen
ini diterbitkan oleh Kementerian ESDM and Dinas
ESDM atas keputusannya menerbitkan IUP/IUPK.
Peserta sedang mempraktikan jurnalisme warga sebagai instrumen pengawasan pertambangan.
Jurnalisme Warga sebagai Media Alternatif Menyuarakan
Aspirasi Masyarakat
Asri Nuraeni, Communication Officer PWYP Indo-
nesia yang juga menjadi narasumber dalam pela-
tihan ini, menyampaikan bahwa jurnalisme warga
(citizen journalism) bisa menjadi media alternatif
untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang ti-
dak terakomodir di media arus utama. “Konten
media arus utama saat ini cenderung ‘Jakarta cen-
trist’, dan isu-isu penting di daerah sering kali tidak
diangkat di media nasional,” ujar Asri.
Seiring tumbuhnya penggunaan internet di Indo-
nesia, masyarakat bisa dengan mudah untuk me-
ngumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan mem-
produksi berita dan informasi. Warga bisa membuat
media sendiri sesuai dengan kebutuhan komunitas
setempat. “Jika ada aktivitas pertambangan yang
beroperasi dekat dengan pemukiman warga, war-
ga bisa memantau aktivitas pertambangan terse-
but dengan menggunakan media komunitas serta
praktik jurnalisme warga untuk menyampaikan in-
formasi faktual kepada masyarakat di wilayah ter-
sebut dan khalayak luas,” tambah Asri.

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja
sama dengan Solidaritas Masyarakat untuk Trans-
paransi Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB) me-
nyelenggarakan Focus Group Discussion bertajuk
“Peluang Implementasi Keterbukaan Dokumen
Kontrak dan Perizinan Sektor Pertambangan di
Provinsi Nusa Tenggara Barat” 4 Maret 2019 lalu di
Kota Mataram. Hadir dalam diskusi ini perwakilan
dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen-
tasi (PPID) Utama, PPID Dinas ESDM, Dinas Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendapatan
Daerah, Ombudsman RI perwakilan Provinsi NTB,
akademisi, dan masyarakat sipil.
Hendriadi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat, menyampaikan bahwa dari sisi
keterbukaan informasi, dalam keterbukaan kon-
trak tidak ada kerahasiaan yang bersifat absolut.
Sehingga, dokumen kontrak dan izin tambang me-
rupakan dokumen terbuka. “Tinggal bagaimana
komitmen badan publik untuk membuka dokumen
tersebut, sesuai dengan perintah peraturan perun-
dang-undangan,” ujar Hendriadi.
Salah satu tantangan yang ditemui dalam mendo-
rong keterbukaan informasi kontrak dan izin per-
tambangan ini, menurut Hendriadi, kelembagaan
Komisi Informasi Publik belum berfungsi dengan
baik. PPID masih dianggap sebagai tugas tambah-
an, ditambah dengan belum optimalnya kemampu-
an PPID dalam memahami informasi publik, sarana
dan prasarana keterbukaan informasi publik yang
belum memadai, alokasi anggaran yang terbatas,
minimnya partisipasi publik dalam mendorong ke-
terbukaan informasi publik yang ditandai dengan
lemahnya kesadaran untuk meminta informasi dan
kecilnya jumlah pengajuan permohonan informasi
melalui aplikasi Sistem Informasi Publik (SIP).
Mastari, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Di-
nas ESDM Provinsi NTB, menyampaikan pasca
terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 2014 ten-
tang Pemerintah Daerah, yang berkonsekuensi

terhadap peralihan kewenangan penerbitan izin
tambang dari pemerintah daerah kabupaten/kota
ke pemerintah provinsi, dalam pelaksanaannya
banyak dokumen izin tambang yang tidak tersim-
pan dengan baik di pemerintah Kabupaten/Kota.
Karenanya, pemerintah meminta dokumen izin dari
perusahaan pemegang izin tambang.
Sedangkan terkait permohonan dokumen izin
tambang, sejauh ini belum ada masyarakat yang
mengajukan permohonan informasi kepada Dinas
ESDM Provinsi NTB, maupun ke DPM-PTSP Pro-
vinsi NTB.
“Kalaupun nanti ada masyarakat yang ingin memin-
ta dokumen izin tambang tersebut, Dinas ESDM
Provinsi NTB akan menjalankan komitmen sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, karena
memang tidak perlu ditutup-tutupi, dan partisipasi
masyarakat akan membantu pemerintah dalam hal
pengawasan,” ujar Mastari.
Oleh: Meliana Lumbantoruan
Konsolidasi Masyarakat Sipil Pulau Jawa da-
lam Mendorong Keterbukaan Kontrak dan
Izin sebagai Upaya Pencegahan Korupsi
Tiga Puluh Dua (32) organisasi masyarakat sipil
di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogya-
karta dalam rangkaian kegiatan Open Government
Week 2019 mengadakan konsolidasi untuk mem-
bahas isu transparansi pengadaan publik baik di
sektor pengadaan barang/jasa dan sektor Sumber
Daya Alam. Kegiatan yang berlangsung 14 Maret
2019 lalu ini, merupakan bagian dari pekan aksi
global dalam inisiatif Open Government Partner-
ship (OGP).
Pertemuan organisasi masyarakat sipil ini bertuju-
an untuk memperkuat gerakan anti korupsi di sek-

tor pengadaan publik dan sektor SDA, mengingat
sektor tersebut kerap menjadi sektor yang paling
banyak terjadinya praktik korupsi. Pertemuan ini
juga membahas agenda strategis bersama yang
akan dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil di
sektor tersebut.
Di awal pertemuan, Ilham Saenong, Program De-
velopment Manager, Freedom & Accountability
Unit, Hivos Southeast Asia memaparkan teori dan
kerangka berpikir tentang keterbukaan kontrak.
Selanjutnya, Meliana Lumbantoruan, Program
Manager PWYP Indonesia, memaparkan tentang
pentingnya keterbukaan kontrak dan perizinan di
sektor Sumber Daya Alam, serta praktik keterbu-
kaan kontrak di beberapa negara. Kemudian Tama
S Langkun, dari Indonesia Corruption Watch (ICW)
berbagi informasi mengenai platform Open Tender
sebagai platform keterbukaan pengadaan pub-
lik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk
mengawasi sektor ini.
Meliana menyampaikan, hasil dari konsolidasi ma-
syarakat sipil tersebut adalah adanya rencana aksi
bersama organisasi masyarakat sipil di kawasan
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta untuk
mendorong keterbukaan kontrak di pengadaan
barang dan jasa, serta perizinan. Tindak lanjutnya
adalah advokasi kasus pengadaan dan perizin-
an di daerah masing-masing, dengan mendorong
terlibatnya partisipasi dari masyarakat. Selain itu,
masyarakat sipil juga akan berkolaborasi dengan
lembaga-lembaga yang terkait dengan pengada-
an publik seperti LKPP dan juga aparat penegak
hukum sebagai wadah untuk menyampaikan hasil
pengawasan.
“Dengan terlaksananya kedua rencana aksi terse-
but, diharapkan dapat berkontribusi dalam peng-
awasan dan pencegahan korupsi di sektor peng-
adaan publik dan juga sektor perizinan,” tegas
Meliana.

Mengakses Informasi Tambang, Upaya Awal
Mengembalikan Kelestarian Lingkungan
Kabupaten Lombok Barat menempati urutan ketiga
sebagai daerah dengan jumlah izin usaha pertam-
bangan (IUP) terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara
Barat. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) NTB tahun 2018, ada 33 IUP
di daerah itu dengan lua area tambang mencapai
4.743 hektar.
Pertambangan emas tanpa izin (PETI) juga marak
di Kabupaten Lombok Barat, utamanya di Keca-
matan Sekotong. Mulanya PETI hanya ditemukan
di Dusun Kayu Putih, Desa Pelangan, PETI namun
kemudian menyebar ke dusun-dusun sekitar se-
perti Dusun Lendak Bare, Dusun Mahoni hingga
Dusun Batu Montor. Kesulitan ekonomi lah yang
menjadi penggerak masifnya PETI di Kecamat-
an Sekotong. Banyaknya jumlah warga yang me-
regang nyawa saat menambang pun tak mampu
menghentikan operasi PETI.
Banyaknya usaha tambang berdampak pada ke-
lestarian lingkungan wilayah Lombok Barat. Ma-
sifnya penambangan pasir di daerah ini menye-
babkan pergeseran bibir pantai dan mengganggu
aktivitas para nelayan. Bahan kimia seperti merkuri
dan sianida yang digunakan PETI juga mencemari
daerah aliran sungai. Kesehatan masyarakat yang
tinggal di sekitar sungai pun terancam. Warga
Warga menunjukkan salah satu tahapan penambangan emas
tradisional di Sekotong Foto: PWYP Indonesia, 2014

Lombok Barat tak tutup mata terhadap kerusak-
an lingkungan dan ancaman kesehatan dari usa-
ha pertambangan. Namun, mereka tak tahu harus
berbuat apa.
“Kami tidak punya informasi apapun. Bahkan, kami
tidak tahu apakah tambang di dekat rumah kami
berizin atau tidak. Kalaupun kita bertanya ke pe-
merintah atau perusahaan, mereka selalu mena-
nyakan apa urusan kami menanyakan hal tersebut.
Informasi terkait izin pertambangan merupakan
barang langka”, keluh Jamhur, seorang warga
Kecamatan Sekotong yang mengikuti pelatih-
an”Memahami Ruang Partisipasi Masayarakat da-
lam Pengawasan Pertambangan” yang diadakan
PWYP Indonesia bersama SOMASI NTB pada akhir
Maret 2019 lalu.
Untuk membantu Jamhur dan warga Lombok Ba-
rat lain, khususnya di Kecamatan Sekotong, di pe-
latihan yang terselenggara atas dukungan Hivos
South East Asia itu, PWYP Indonesia dan SOMASI
NTB memberikan pemahaman kepada warga me-
ngenai hak mereka untuk memperoleh informasi
publik, termasuk dokumen izin tambang, seba-
gaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pub-
lik (UU KIP). Dengan adanya UU KIP, warga tidak
perlu lagi takut menghadapi intimidasi dari oknum
tertentu.
Jamhur menyiapkan surat permohonan informasi izin kepada instansi terkait. Foto: SOMASI NTB, 2019.
Setelah mengetahui dan memahami haknya, Jam-
hur mewakili warga Kecamatan Sekotong pun me-
layangkan permohonan informasi terkait dokumen
perizinan pertambangan di Kabupaten Lombok
Barat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pela-
yanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) dan Dinas
ESDM Provinsi NTB.

Jamhur meminta tiga informasi kepada dua instan-
si itu, antara lain: daftar dan dokumen IUP yang
beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
dokumen analisis mengenai dampak lingkung-
an (AMDAL) atau dokumen upaya pengelolaan
lingkungan hidup (UKL) dan dokumen upaya pe-
mantauan lingkungan hidup (UPL); dan informasi
mengenai pembayaran royalti perusahaan per-
tambangan di Kabupaten Lombok Barat.
“Setidaknya, dengan uji akses yang kami laku-
kan, nantinya kami memiliki informasi untuk jadi
pegangan kami dalam mengawasi pertambangan
di daerah kami. Kami jadi tahu apa saja kewajib-
an yang harusnya dilakukan oleh perusahaan dan
bisa kami bandingkan dengan fakta di lapangan”,
jelas Jamhur.
Gambar ini mengekspresikan harapan Jamhur dan warga Lombok Barat yang menginginkan agar ling-
kungan di daerahnya kembali lestari. Foto: PWYP Indonesia, 2019
Sebelum pertambangan menjamur di Kabupaten
Lombok Barat, wilayah ini terkenal memiliki perbu-
kitan dan pegunungan yang indah. Namun kini, bu-
kit dan gunung itu telah keropos dan penuh lubang
galian tambang. Tanah yang dulu hijau, kini ger-
sang akibat ekspansi pertambangan. Sungai yang
dulu jernih, kini tercemar limbah pertambangan.
“Yang membuat kami tergerak untuk terlibat meng-
awasi pertambangan adalah melihat lingkungan
yang kian hancur. Kami berharap, dengan keterli-
batan kami, kami bisa mengembalikan lingkungan
seperti sedia kala. Gunung kembali lestari, sungai
tak lagi tercemar, hasil sawah meningkat seperti
10-15 tahun silam. Dan yang terpenting, masyara-
kat sejahtera”, pungkas Jamhur.

Liputan Media
Illustrasi: freepik.com
Korupsi Pengadaan Makin Memprihatinkan,
Organisasi Masyarakat Sipil Siapkan Aksi
SEMARANG - Beberapa organisasi masyarakat
sipil di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakar-
ta menggelar konsolidasi baru-baru ini. Mereka
membahas persoalan korupsi pada sektor penga-
daan barang dan jasa serta perizinan yang sema-
kin memprihatinkan.
Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pat-
tiro) Semarang Widi Nugroho mengungkapkan, ko-
rupsi pengadaan barang dan jasa seakan tak ada
habisnya. Persoalan itu sebenarnya juga berada
sangat dekat di sekitar.
”Pada contoh kasus yang ditangani KPK, praktik
korupsi pengadaan dan perizinan sudah sangat
sistematis, melibatkan elite politik dan sektor
swasta dengan alokasi anggaran besar,” terang-
nya. Sementara masyarakat memiliki pengetahuan
yang masih terbatas dalam isu tersebut. Bahkan,
sarana pelaporan belum ada.
Kalaupun ada, sarana tersebut tidak optimal dalam
merespons dan memberi perlindungan terhadap
pelapor. Karena itu, dia menegaskan, organisa-
si masyarakat sipil harus berperan menjembatani
persoalan yang ada.

Dari konsolidasi kemarin muncul rencana aksi ber-
sama untuk mendorong keterbukaan kontrak di
pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Ben-
tuk aksi dengan melakukan advokasi terhadap ka-
sus pengadaan dan perizinan di daerah masing-
masing dengan melibatkan masyarakat secara
aktif.
Sebagai informasi awal, masyarakat bisa meng-
akses informasi dari website LKPPseperti https://
lpse.lkpp.go.id, https://monev. lkpp.go.id, https://
sirup.lkpp.go.id, dan juga miliki ICW http://open-
tender.net. Masyarakat dapat melakukan peng-
awasan terkait proyek melalui situs tersebut dan
melaporkan jika ada hal yang mencurigakan.
Kedua, organisasi masyarakat sipil juga akan se-
makin intensif berkolaborasi dengan lembaga-
-lembaga yang terkait pengadaan seperti LKP-
Pdan juga aparat penegak hukum sebagai kanal
dalam menyampaikan hasil pengawasan. Berdasar
data yang ada, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sejak 2004 hingga 2017 telah menangani 171
kasus korupsi di sektor pengadaan.
Jumlah itu akan semakin bertambah jika menela-
ah kasus korupsi yang berdimensi suap menyuap
dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Jika
dikalkulasi, dalam kurun waktu 2004 ñ 2017 seti-
daknya ada 396 kasus korupsi dengan modus pe-
nyuapan (Laporan Tahunan KPK 2017).
Sementara itu pada 2018, perkara korupsi yang
paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan
152 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa seba-
nyak 17 perkara, serta TPPU sebanyak 6 perkara.
Agenda konsolidasi kemarin, menjadi bagian dari
kegiatan Open Government Week yang digelar
Pattiro Semarang bersama Transparency Interna-
tional Indonesia.
Hadir sebagai pembicara untuk memperdalam
konteks persoalan yakni Dadang Trisasongko
(Sekjen TI Indonesia), Tama S Langkun (ICW), Me-
liana Lumbantoruan (PWYP) dan Ilham Saenong
(Hivos), dengan Moderator ZaenalAbidin (LBH Se-
marang).
Konsolidasi tersebut dihadiri 32 organisasi masya-
rakat sipil yang bergerak di berbagai bidang se-
perti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Fitra, Aliansi
jurnalis Independen (AJI), jaringan radio komuni-
tas, IDEA, dan Perwakilan KPK RI.
Sumber: SuaraMerdeka.com, diterbitkan pada Senin, 18 Ma-
ret 2019

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang concern pada
transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam.
Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan
nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What
You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang
rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (pub-
lish why you pay and how you extract), tahap produksi dan pendapatan dari industri (publish what
you pay), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejah-
teraan sosial (publish what you earn and how you spent).
Newsletter Open Contracting ini disusun oleh Tim dari kantor sekretariat nasional Publish What
You Pay Indonesia bersama dengan SOMASI NTB. Dicetak atas dukungan hibah tidak mengikat
dari Hivos melalui Program Open Contracting. Isi merupakan tanggung jawab Publish What You
Pay Indonesia dan tidak mencerminkan pendapat dan sikap dari Hivos.
Alamat
Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No. 12, RT 001/009,
Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12820
Social Media
pwypindonesia — Instagram
pwyp_indonesia — Twitter
Publish What You Pay Indonesia — Facebook
Publish What You Pay Indonesia — Linkedin
Kontak
sekretariat@pwypindonesia.org — Email
www.pwypindonesia.org — Website
Publish What You Pay Indonesia
[Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif]

Newsletter - Open Contracting - Desember 2019

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Newsletter - Open Contracting - Desember 2019

Similaire à Newsletter - Open Contracting - Desember 2019 (20)

Plus de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Plus de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)

Dernier

Dernier (15)

Newsletter - Open Contracting - Desember 2019