Presentasi ini disampaikan oleh Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H dalam diskusi dan temu media PWYP Indonesia 25 September 2016 berjudul "Tarik Ulur Kebijakan Larangan Ekspor Mineral."

1. RELAKSASI MINERAL
RAW MATERIAL
UNTUK SIAPA?
Oleh:
Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H

2. KONSTRUKSI HUKUM
PNT
(Hilirisasi
Mineral)
Pasal 102
dan Pasal
103 UU
4/09
Pasal 170
UU Minerba
Pasal 112
ayat (4)
huruf c PP
23/10

3. Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba
Seketika ketika IUP OP
(IUP/IUPK yang ditervitkan setelah UU Minerba)
Pasal 170 UU Minerba (KK)
5 Tahun sejak UU diundangkan (12-01-2014)
(Kontrak Karya)
Pasal 112ayat (4) huruf c PP 23/2010
5 Tahun sejak UU diundangkan (12-01-2014)
(IUP hasil konversi SIPD dan KP)

4. IMPLEMENTASI HUKUM
12 JANUARI 2014, KEWAJIBAN HILIRISASI TIDAK
DAPAT DILAKSANAKAN
PEMERINTAH MENERBITKAN PP NO.1/2014,
PERMEN ESDM NO. 1 TAHUN 2014, PMK NO. 6
PMK.11/2014, PERMEN ESDM NO. 11/2014 JO
PERMEN NO. 5 TAHUN 2016
REGULASI MEMBERIKAN KESEMPATAN 3 TAHUN
KEMBALI KEPADA PEMEGANG IUP/IUPK (HASIL
KONVERSI DAN PEMEGANG KK
SAAT INI SETELAH 5 TAHUN DIBERIKAN
KESEPAMATAN OLEH UU MINERBA DAN 3 TAHUN
OLEH PERMEN ESDM NO.1/2014, HILIRISASI TIDAK
TERCAPAI.

5. APA MASALAHNYA?
Konsistensi Kebijakan Hilirisasi dari Pemerintah;
Tidak maksimalnya pembinaan dan pengawasan
dari Pemerintah;
Tidak adanya fasilitasi berupa insentif dan
hambatan berupa disinsentif yang optmila dari
Pemerintah;
Tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk
menjalankan PUU sebagaimana mestinya;
RUU Minerba yang tidak jelas perkembangan law
making process-nya.

6. KONSTITUSIONALITAS
HILIRISASI MINERAL
PASAL 102 DAN PASAL 103 DIUJI KE MK, MK
MENYATAKAN PASAL 102 DAN PASAL 103 UU MINERBA
SESUAI DENGAN PASAL 33 UUD 1945
ALASAN MK:
1. PASAL 102 DAN PASAL 103 SUDAH JELAS, TIDAK ADA
PERLU DITAFSIRKAN LAGI;
2. KEWAJIBAN HILIRISASI DALAM RANGKA MEMENUHI
KETERSEDIAAN INDUSTRI DALAM NEGERI DAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP;
3. KEWAJIBAN HILIRISASI DALM RANGKA MELINDUNGI
MINERAL DALAM RANGKA SEBESAR-BESAR
KEMAKMURAN RAKYAT;
4. DALIL PEMOHON BAHWA ADA PHK BESAR-BESARAN
AKIBAT LARANGAN EKSPOR, MERUPAKAN AKIBAT
DARI KESALAHAN PEMOHON YANG TIDAK
MENDIRIKAN SMELTER.

7. IUS CONTITUENDUM?
Peningkatan Nilai Tambah melalui hilirisasi merupakan
harga mati bagi kepentingan nasional untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat;
Harus segera dicarikan upaya hukum agar kendala hukum
pada Januari 2017 dapat diselesaikan.
Solusinya:
1. Konsisten dengan UU Minerba dan segala peraturan
pelaksanaannya, termasuk penyimpangan sampai 12
Januari 2017.
2. Memberikan waktu kembali (releksasi) dengan waktu
tertentu.

8. RELAKSASI?
Waktu maksimal 3 tahun;
Bea keluar secara progresif;
Perusahaan yang membangun smelter-lah
baik sendiri atau bekerja samalah yang
akan mendapatkan kuota ekspor;
Kuota ekspor sesuai dengan progres
pembangunan smelter;
Pembinaan dan pengawasan yang ketat.

9. Pilihan Instrumen Hukum (1)
PERUBAHAN
UU
- Proses Lama
- Masih inisiatif
di DPR
PERPPU
- Apa
kegentingan
memaksa?
-Dapat menjadi
‘bola liar’
(komodifikasi
politik)

10. Pilihan Instrumen Hukum
(2)
PERUBAHAN
UU
+ Akrobasi
maksimal
+ Ideal
memberikan
norma baru
(relaksasi)
PERPPU
+ Akrobasi
maksimal dan
mendapat
dukungan politik
DPR
+ Akrobasi
maksimal

11. Pilihan Instrumen Hukum
(2)
PP
+ Cepat
+ Berlaku
sepanjang
belum
dibatalkan MK
PP
- Normanya
bertentangan
dengan UU
Minerba
+social and
ecomic cost-
nya tinggi

12. SEKIAN
TERIMA KASIH