refleksi & pemahaman dasar pengintegrasian spp sppn_rapim

Refleksi Pelaksanaan
Pengintegrasian &
Pemahaman Dasar
Pengintegrasian SPP SPPN
(Sebagi Kerangka Acuan Kerja “Satu Perencanaan dan Satu
Penganggaran” dalam Perluasan Program (2014-2015) dan Pasca
Program

11/19/2013

Bahan Raoimnas purwo_050265@yahoo.com

1

STANDAR KINERJA TAHAPAN REGULER - KABUPATEN
PNPM MANDIRI PERDESAAN TH 2013

NO

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN

1

2

CAPAIAN PROGRESS MINIMAL ( % )
TAHUN 2013
Penanggung
Fasilitasi
jawab
TRIWULAN 1
TRIWULAN 2
TRIWULAN 3
TRIWULAN 4
Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2
2
2
2

4
2
2
3

2
2
4

2
2
4

PROSES DI KABUPATEN REGULER
1
2
3
4
5

Usulan Bupati untuk KPA
SK KPA tentang Satker Kabupaten
SK Bupati tentang PJOK dan UPK/UPKS
Dokumen APBD untuk DDUB
Dokumen NPUB
1. Tanda tangan Bupati
2. Tanda tangan Ketua DPRD
3. Tanda tangan Dirjen

100
100
100
100

Progres
Harus
selesai di TW
I

100
100
100

KETERANGAN :
Fasilitasi / Penanggungjawab 2 = Faskab
11/19/2013

Fasilitasi / Penanggungjawab 3 = Korprov
Fasilitasi / Penanggungjawab 4 = RMC
Bahan Raoimnas
purwo_050265@yahoo.com

2

STANDAR KINERJA TAHAPAN REGULER - KECAMATAN

NO


1

2

TRIWULAN 1
Jan
Feb
Mart
3

4

TAHUN 2013
TRIWULAN 2
TRIWULAN 3
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust Sept
10

11

TRIWULAN 4
Okt
Nov
Des
12

13

14

Fasilitasi

Penanggung
jawab

15

16

5

6

7

8

9

100
40

40

40

40

100

1
2

2
3

100
100

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
1
2

2

3

2
1

3
1

100

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
1
1
2
3
3
1

100

1
1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
2
3
3
1

PROSES DI KECAMATAN REGULER
PROSES DOK
1 Surat Penetapan camat DOK Reguler
2 Pencairan DOK Reguler KPPN
PROSES DI KECAMATAN STRATEGI NORMAL
1 MAD Sosialisasi
2 Musdes Sosialisasi
3 Musyawarah Khusus Perempuan
4 Musdes Perencanaan
5 MAD Prioritas Usulan
6 MAD Penetapan Pendanaan
7 Musdes Informasi Hasil MAD
8 Surat Penetapan Camat Pendanaan
9 Pencairan dana DDUB dari kasda
10 Pencairan dana APBN dari KPPN
11 Musdes Serah terima
PROSES DI KECAMATAN STRATEGI INTEGRASI
1 MAD Sosialisasi
2 MD Sosialisasi
3
4
5
6
7
8

Musyawarah Khusus Perempuan
Musrenbang Desa
Musrenbang Kecamatan (Penetapan Pendanaan)
Musdes Informasi Hasil Musrenbang Kecamatan
Surat Penetapan Camat Pendanaan
Pencairan Dana DDUB dari Kasda

10 Musdes Serah Terima
PROSES DI KECAMATAN STRATEGI OPTIMALISASI
1 MAD Sosialisasi
2 Musdes Validasi dan Konfirmasi
3 MAD Penetapan Pendanaan
4 Musdes Informasi hasil MAD
5 Surat Penetapan Camat Pendanaan
6 Pencairan Dana DDUB dari Kasda

100
100
40

100
40

80

100
40

100
40

100
20
80

60

80

100

40

40

80*

80*
20

100
60

100
100
100
100
100
40
100

100

40

100
40

100
40
30

40

100
70
100

40

60
80*

80
80*

100
80*
20

100
40

80

100

40

80*

80*

60
80*

80
80*

100
80*
20

100
40

80

100

KETERANGAN :
Fasilitasi / Penanggungjawab 1 = FK
11/19/2013

Bahan Raoimnas


* = Termasuk APBD

3

STANDAR KINERJA TAHAPAN PILOT INTEGRASI
NO


1

2

TAHUN 2013
TRIWULAN 2
TRIWULAN 3
Apr
Mei
Jun
Jul Agust Sept

Fasilitasi

Penanggung
jawab

15

16

100

2

2

100

2
2
4
2
2
2
2

2
3
4
3
2
2
3

2
2
4
1
2
2
2
2
2
1
2
2

2
2
4
1
2
2
2
3
3
1
2
3

TRIWULAN 1
Jan
Feb Mart
3

4

5

6

7

8

9

10

11

TRIWULAN 4
Okt
Nov
Des
12

13

14

PILOT INTEGRASI
1 PenetapanPanduan tentang Kec partisipasi pilot
integrasi
2 Penetapan Kecamatan partisipasi
3 Penyusunan PTO Integrasi
4 Assistensi PTO dengan satker Pusat
5 SK Bupati tentang penetapan PTO Integrasi
6 SK Bupati tentang satker Kabupaten
7 SK Bupati tentang PJOK dan UPK/UPKS
8 Dokumen APBD untuk DDUB
9 Dokumen NPUB
1. Tanda tangan Bupati
2. Tanda tangan ketua DPRD
4. Tanda tangan Dirjen
10 MAD Sosialisasi
11 Forum SKPD / Prioritas PNPM Integrasi
12 Musrenbang Kab / Penetapan PNPM Integrasi
13 Surat Penetapan Bupati Pendanaan Integrasi
14 Pencairan Dana DDUB integrasi dari kasda
15 Pencairan PNPM Integrasi dari KPPN
17 Surat Penetapan kegiatan DOK Integrasi
18 Pencairan dana DOK Integrasi dari KPPN

30
30

60
60
30

100
100
60

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
75

75

75

100
100

75

100
75
20

100
40

80

100

KETERANGAN :
Fasilitasi / Penanggungjawab 1 = FK

11/19/2013

Bahan Raoimnas


4

KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM PNPM
MPd
I. Skema Integrasi
Surat Mendagri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal 18
Mei 2010 diperbarui No. 414.2/8513/PMD tanggal 17
Desember 2012.
II. Skema Optimalisasi Surat PMD Nomor
414.2/4916/2009 tanggal 7 Des 2010 (TA. 2014
TIDAK DIPAKAI)
III. Skema Reguler
Surat Mendagri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 5
Nop 2008
11/19/2013

Bahan Raoimnas

5

Strategi Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2013
No.

RMC

Σ Kec

Strategi
Perencanaan
I
N O

Prosentase Kec
I

N

O

1
2
3

1
2
3

649 543
683 598
906 721

41
41
50

65
43
135

84%
88%
80%

6%
6%
6%

10%
6%
15%

4
5

4
5

1,016 1016
708 593

0
42

0
73

100%
84%

0%
6%

0%
10%

6
7

6
7

605 424
579 0

56
579

125
0

70%
0%

9%
100%

21%
0%

75.7%

15.7%

8.6%
6

Total 7 RMC (1-7)
11/19/2013

5,146 3,895

809 441

Bahan Raoimnas

Strategi Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2013
Strategi
No.

RMC

Provinsi

Σ Kec

Perencanaan
I
N
O

Prosentase Kec
I

N

O

1

1

Aceh

255

255

0

0

100.0%

0.0%

0.0%

2

1

Sumatera Utara

297

191

41

65

64.3%

13.8%

21.9%

3

1

Riau

59

0

0

100.0%

0.0%

0.0%

4
5

1
2

Kepulauan Riau
Sumatera Barat

38
141

0
0

0
0

100.0%
100.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

6

2

Jambi

7

2

Sumatera Selatan

8

2

59
38
141
78

77

1

0

98.7%

1.3%

0.0%

117

82

0

34

70.1%

0.0%

29.1%

Bengkulu

82

81

0

0

98.8%

0.0%

0.0%

9

2

Lampung

143

110

30

4

76.9%

21.0%

2.8%

10
11

2
2

Bangka Belitung
Banten

15
107

0
107

10
0

5
0

0.0%
100.0%

66.7%
0.0%

33.3%
0.0%

12
13

3
3

Jawa Barat
Kalimantan Barat

422
140

412
137

5
1

5
2

97.6%
97.9%

1.2%
0.7%

1.2%
1.4%

14
15

3
3

Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan

124
104

35
86

10
6

79
12

28.2%
82.7%

8.1%
5.8%

63.7%
11.5%

16
17

3
4

116
425

51
425

28
0

37
0

44.0%
100.0%

24.1%
0.0%

31.9%
0.0%

18
19

4
4

36
509

36
509

0
0

0
0

100.0%
100.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

20
21

4
5

Bali
Nusa Tenggara Barat

46
64

46
64

0
0

0
0

100.0%
100.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

22
23

5
5

Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Selatan

284
236

257
222

4
0

23
14

90.5%
94.1%

1.4%
0.0%

8.1%
5.9%

24
25

5
5

Sulawesi Barat
Maluku

48
2

0
38

0
36

100.0%
2.6%

0.0%
50.0%

0.0%
47.4%

26
27

6
6

Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah

127
150

74
115

36
7

18
28

58.3%
76.7%

28.3%
4.7%

14.2%
18.7%

28

6

Sulawesi Tenggara

184

171

4

9

92.9%

2.2%

4.9%

6

Gorontalo

54

5

5

83.1%

7.7%

7.7%

65
0

12.7%
0.0%

5.1%
100.0%

7
82.3%
0.0%

29
30
31

Kalimantan Timur
Jawa Tengah
Daerah Istimewa
Yogyakarta
Jawa Timur

11/19/2013
6
Maluku Utara
7

Papua

48
76

65

Bahan Raoimnas

79
10
4
434
0
434

RPJM DESA
PENILAIAN

NO

RMC

SUDAH
DRAFT
DITETAP NOMOR
BELUM
RANCAN
KAN PERDES
ADA <55 56-59 60-65 66-74 75-90 SUDAH/ BLM
GAN
REVIEW
PERDES

1
2
3
1 RMC 1/ Jumlah Desa 3,316
2
3
4
5
6

RMC 2/ Jmlh Desa

KETERANGAN

3,316
3,316

4
3,316

5

6

7
37

RMC 3/ Jmlh Desa
RMC 4/ Jmlh Desa 7,389 7,389
RMC 5/ Jmlh Desa 2,714 2,714
RMC 6/ Jmlh Desa 3,554 3,554
Jumlah Total 23,545 23,545
Target Desa 61,598.00 61,598.00
11/19/2013
% Capaian 38.22 38.22

1,158

38,052.94

34

34

35

9
736

37
37

3,316
3,316

8
35
35

736
736

16

48 1,398 3,667 2,199

49
176

8 600 1,146 960
45 885 1,380 1,195
206 5,091 8,915 9,157

Bahan Raoimnas

10 11
907 1,601

12

907 1,601
907 1,601

3,809

3,809
8
-

RKP DESA TA. 2013
PENILAIAN
SUDAH
NOMOR DRAFT
DITETAP
BELUM
SK RANCAN
<55 56-59 60-65 66-74 75-90
KAN SK
ADA
KADES GAN
KADES
1
2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1 RMC 1/ Jumlah Desa 2,059 2,059
24
10 315
644 1,066

NO

RMC

2
3
4
5
6

RMC 2/ Jmlh Desa

2,059
2,059

2,059
2,059

24
24

RMC 3/ Jmlh Desa
RMC 4/ Jmlh Desa 4,480 4,262 1,063
48 191
RMC 5/ Jmlh Desa 2,643 2,643
RMC 6/ Jmlh Desa 2,205 2,205
46
Jumlah Total 16,531 15,287 46,311
48 309
Target Desa 61,598.00 61,598.00
Bahan Raoimnas
11/19/2013
% Capaian
26.84 24.82 purwo_050265@yahoo.com

10
10

315
315

644
644

1,066
1,066

191 1,206

2,436

1,482

7 572
72 518
300 3,241

1,115
752
6,235

949
817
6,446
9

 Skenario Optimalisasi PNPM MPd dari pengalaman perencanaan tetapi hanya
dipergunakan dalam strategi pencepatan penyerapan BLM (kondisi adhock)
 Skenario/ Pelaksnaan Pengintegrasian PNPM MPd belum menjadi gerakan
untuk mendorong penyelarasan tiga perencanaan (teknokrasi, politik dan
partisipatif),
 Persyaratan pendukung partisipasi sebagai pernyaratan pengintegrasian belum
menjadi bagian persyaratan pengintegrasian ( Review
RPJMDes, RKPDes, Review Rentra Kewilahan sebagai inout usulan antar desa/
kawasan/ klaster dan Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang belum mendapat
Regalitas Pemda,
 Masih banyak Lokasi PNPM MPd belum mendapatkan dukungan kebijakan
Perda/ Kebijakan Lokal terkait pengintegrasian (Perda Pembangunan
Partisipatif, Swakeloa oleh Masyarakat dan Penyerahan Kewenangan),
 Skenario pengitegrasian belum dilakukan penyelarasan dengan pendanaan
swakelola oleh masyarakat dari APBD Kabupaten/ Replikasi atau Adopsi
Program model PNPM MPd
Bahan yang
 Masih sangat minim rintisan kegiatanRaoimnas berbasis antar desa/ antar wilayah
11/19/2013
10
padahal kegiatan menjadi bagian dari pencapaian pembangunan yang

 Dukungan pengaturan/ penataan ulang piranti lunak belum mendukung
kebijakan Skenario Satu Perencanaan dan Satu Penganggaran yang dirumuskan
dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dan Pendanaan Berbasis Desa/ ADD
diperluas,
 Proses pengintegrasian PNPM MPd yang mengandalkan pelaku dan
kelembagaan yang diprakarsai masyarakat dan yag mendapat dukungan
sepenuhnya oleh Pemda belum dilakukan secara terorganisir,
 Upaya pengintegrasian perencanaan dan penganggaran untuk menjaga
kewibawaan program & integritas pelaku baru dilakukan dengan standar
minimal dan juga belum dilakukan dengan supervisi dan sertifikasi sistematis
dan terukur,
 Pengintegrasian belum secara maksimal melakukan pelibatan/
mengembangkan kerja sama dengan Pihak ke Tiga/ CSR,
 Peran Tim Faskab dan Tim FK belum melakukan reposisioning peran (peran
keprograman bergeser ke peren perencanaan dan penganggaran daerah)
Bahan Raoimnas
11/19/2013


11

TUJUAN Pengintegrasian
 Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif,
 Mendorong penyelarasan Jaring Asmara DPRD dan penyusunan
Rencana Kerja SKPD dengan hasil Musrenbangkec,
 Mendorong kebijakan penyelarasan perencanaan rencana
kegiatan dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dan block grand
Desa/ADD
 Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan dan
merumuskan kegiatan strategis berbasis klaster/ kawasan,
 Meningkatkan kapasitas kelembaga kemasyarakatan dan
pemerintahan lokal dalam pengelolaan perencanaan.
11/19/2013

Bahan Raoimnas

12

LATAR BELAKANG (I)
MENGAPA PERLU PENGINTEGRASIAN ?
 SETIAP PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MEMILIKI MEKANISME
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN SENDIRI-SENDIRI;
 SETIAP LEMBAGA DONOR MEMILIKI NAMA PROGRAM SENDIRI-SENDIRI
DENGAN MODEL PENDEKATAN YANG JUGA BERBEDA;
 SETIAP DEPARTEMEN/LPND MEMILIKI NAMA PROGRAM SENDIRISENDIRI
DENGAN MODEL PENDEKATAN YANG JUGA BERBEDA;
 KEBIJAKAN/REGULASI PERENCANAAN YANG TELAH ADA DIABAIKAN/ TIDAK
DIPAKAI SEBAGAI DASAR RUJUKAN

SEMUANYA TIDAK MENGIKUTI
MEKANISME REGULER ! !
11/19/2013

Bahan Raoimnas

13

LATAR BELAKANG (II)
MENGAPA HARUS PENGINTEGRASIAN ?
PENGINTEGRASIAN ?
MENGAPA HARUS
Kata Kunci:
KETERPADUAN, SINGKRONISASI
KESELARASAN

PENGALAMAN
PENGALAMAN
TERBAIK PPK-PNPM
PPKP-NPM & P2SPP
(BEST PRACTICES)

Teknokratis,
Politis
Partisipatif

PENGENGUATAN
PROSES REGULER

AGAR

11/19/2013

LEBIH EFISIEN, LEBIH EFEKTIF, LEBIH
TERPADU, LEBIH SELARAS DAN
Bahan Raoimnas
BERKESINAMBUNGAN

14

LATAR BELAKANG (III)
SKENARIO PROSES PENGINTEGRASIAN

11/19/2013

Bahan Raoimnas

15

SKENARIO
Latar Belakang PNPM MPd Integrasi
Pengintegrasian SPP SPPN
Program PNPM MPd Integrasi
upaya mengintegrasikan
pengelolaan pembangunan
pola PNPM MPd ke dalam
sistem reguler

Mendorong penyelarasan
perencanaan
teknokratis, politis
dengan partisipatif
Memiliki dua agenda besar
peningkatan kapasitas masyarakat
& pemerintahan lokal dalam
penyelenggaraan pembangunan
berbasis CD/Pemberdayaan
11/19/2013

Bahan Raoimnas

16

11/19/2013

Bahan Raoimnas

17

KERANGKA KERJA (II)
PEMERINTAH
• Penguatan
Komitmen
• Reorientasi
Kebijakan
Pembangunan

11/19/2013

MASYARAKAT
SIPIL

MASYARAKAT
POLITIK

• Membangun
Kesadaran Kritis
• Peningkatan
Kapasitas

• Keberpihakan
kepada Rakyat
• Dukungan
Regulasi

Bahan Raoimnas

18

STRATEGI
•
•
•
•

Mendorong Efektivitas Pelaksanaan Regulasi
(Peraturan);
Menyatukan & Menguatkan Mekanisme Reguler;
Mendorong adanya perumusan isu strategis
pembangunan partisipatif;
Menegaskan Arah/Orientasi Aksi secara menyeluruh:
•
•
•

•

•

Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk Penguatan
Komitmen & Mendorong Reorientasi Kebijakan untuk
Penguatan Pembangunan Berbasis CD
Masyarakat Sipil diorientasikan untuk Membangun Kesadaran
Kritis & Peningkatan Kapasitas
Masyarakat Politik diorientasikan untuk Meningkatkan
Keberpihakan pada Rakyat & Memberikan Dukungan
Regulasi;

Mendorong adanya rumusan isu srategis Satu
Perencanaan Satu Penganggaran Berbasis Pagu Indikatif
dan PendanaanDesa/ Swakelola Masyarakat
Reorientasi pelatihan Konsultan dan Fasilitator

11/19/2013

Bahan Raoimnas

19

REGULASI PENDUKUNG PENGINTEGRASIAN SPP SPPN (I)
 UUD Tahun 1945,
 UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Nomor 25 Tahun
2004,
 UUPemerintahan Daerah Nomor. 32 Tahun 2004,
 PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah,
 PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 Kepres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua) sebagaimana Kepres No. 70
Tahun 2012, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35 Tahun 2011 dari
Perubahan Pertama,
 Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan yang Berkeadilan,
Bahan Raoimnas
11/19/2013
20

REGULASI PENDUKUNG PENGINTEGRASIAN SPP SPPN (II)
 Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa,
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman
Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan
Kemiskinan,
 Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
 Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,
 Peraturan Dirjend Perbendaharaan Nomor-PER 66/PB/2005 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 Panduan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa sesuai surat Menteri Dalam
Negeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010,
 Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan sesuai surat Menteri Dalam
Negeri nomor : 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010,
 Panduan Pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP SPPN TA. 2013, Nomor
414.2/7735/PMD tertanggal 7 Nopevember 2012,
Bahan Raoimnas
11/19/2013


21

KEBIJAKAN PERENCANAAN
PROGRAM PNPM MPd
I. Skema Integrasi
Surat Mendagri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal
18 Mei 2010 diperbarui No. 414.2/8513/PMD
tanggal 17 Desember 2012.
II. Skema Optimalisasi (TA. 2014 TIDAK
DIPAKAI)
Surat PMD Nomor 414.2/4916/2009 tanggal 7
Des 2010
III. Skema Reguler
Surat Mendagri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal
5 Nop 2008
11/19/2013

Bahan Raoimnas

22

SKEMA ALUR INTEGRASI
PNPM MPd INTEGRASI SPP SPPN PADA PELAKSANAAN MUSRENBANG
MUSRENBANGDES = MUSDES II
MAD-I
Sosialisasi/Refle
ksi Integrasi

MUSDES I
Sosialisasi/Refleksi
Integrasi dan
Persiapan/Pra
Musrenbangdes
Pelaksanaan LKPj
Kades/ MDST

Musrenbang
Nasional

Musrenbang
Provinsi
Musrenbang
Kabupaten

FORUM
SKPD

• PKD=Pegas Kelompok (Muspok), Klp.Perempuan (MKP)
dan Dusun (Musdus)
• Evaluasi RPJM Desa-RKP Des N+0=MDST
• Reviw RPJM Desa dan memetik RKPDes
N+1=Pemeringkatan Usulan Kegiatan Desa
• Prinsip Partisipatif, Terbuka, Demokratis, dan
Transparan untuk Seluruh Warga Desa
Input:

Input:

Pelaksanaan
Kegiatan RKP/ PNPM
Mandiri Perdesaan

MUSDES III
Sosialisasi
Keputusan dan
Persiapan
Pelaksanaan
Input:

M A D - III
Penetapan
Pendanaan

Input:
Desain dan
Detil RAB

Input: Desain dan Detil RAB RKP N+0 & N+1

KONSULTASI
USULAN SKPD
11/19/2013

• Pelatihan OJT
TPU
• Penulisan Usulan
• Pembentukan Tim
Verifikasi
• Verivikasi Usulan
• Seluruh RKPDes
N+0 & N+1 harus
sdh dituliskan dlm
proposal usulan
kegiatan
• Keterwakilan/
Utusan Warga
Masyarakat (L/P)

SEMILOKA/ HEARING
DPRD

M A D - II Prioritas
Usulan
=
Musrenbang
Kecamatan

LOKAKARYA
SKPD

Bahan Raoimnas

REKAP
USULAN UPT KEC
23

Skema Alur Persiapan PNPM MPd ke PNPM MPd Integrasi SPP SPPN

Skenario PNPM MPd
dalam Pengintegrasian
SPP SPPN 2014

Kegiatan PNPM
MPd

Kegiatan Persiapan
PNPM MPd
Integrasi SPP SPPN

Kegiatan
Pemantapan PNPM
MPd INTEGRASI
SPP SPPN

11/19/2013








Perencanaan dengan pendekatan tiga (3) skenario (normal, optimalisasi dan integrasi),
Penguatan Kapasitas masyarakat,
Fasilitasi Penyunan Dokumen RPJMDes dan RKPDes
Integrasi Perencanaan Horisontal (Basis Kecamatan)
Badan Kerjasama Desa (BKAD)
Ruang Belajar Masyarakat (RBM) dan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) Pendukung Program PNPM MPd






Tahap Preparasi Integrasi (Data Dasar)
Penyiapan Tim dan Pendanaan Daerah
Sosialisasi PNPM Integrasi SPP SPPN
Penyusunan dan Penetapan Pedoman Umum (Pedum) Pembangunan Partisipatif dan/PNPM MPd Integrasi SPP
SPPN
Preparasi di kecamatan non PNPM MPd dan Kecamatan PNPM MPd
Penentuan Alokasi DOK PNPM MPd Integrasi SPP SPPN,
Pelatihan Setrawan/ pejabat Kabupaten & Kecamatan
Mekanisme Pengalokasian Dana dalam Skenario PIK & Block Grand Desa
Pelatihan Pelaku Masyarakat & Pemdes
Pelaksanaan Musrenbang Desa (Penyusunan/Review RPJM Desa)
Ruang Belajar Masyarakat dan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) Pendukung Pengintegrasian,
Kegiatan Lain yang Mendukung Pengintegrasian:
- Lokakarya SKPD
- Semiloka DPRD
- Hearing DPRD
- SK Bupati tentang Tatacara Pengelolaan Musrenbang Kab & Kec, dan berbagai kegiatan pendukung (Forum SKPD)
- Perda Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Perda/Perbub Penyerahan Kewenangan
- Perda/ Perpub Swakelola
- Perda/ Perbub Kerjasama Desa/ BKAD

















Sertifikasi Dokumen RKP dan RPJMDes
Penguatan Musrenbang Reguler
Pelaksanaan Regulasi Perda (Partisipatif, Penyerahan Urusan dan Swakelola)
Penguatan Pelaksaan Pagu Indikatif Kecamatan & Block Grand Desa,
Supervisi Pelaksanaan Pengintegrasian
Evaluasi & RekomendasiBahan Raoimnas SPP SPPN
KPI PNPM Integrasi


24

ALUR KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
KABU
PATE
N

MUSREMBANG
KABUPATEN

KUA

RKPD

PPAS

RKA

RAPBD

FORUM SKPD

KECA
MAT
AN

MUSREMBANG
KECAMANTAN

FASILITASI USULAN
BERBASIS
KEWILAYAHAN

MAD-2

MAD-3

MAD-1

VERIFIKASI
USULAN
N+1

DESA

PENULISAN
USULAN
N+1

DOKUMEN SPPB
(N)

MUSREMBANG
DESA

MD-1

MD-2

SERTIFIKASI

SERTIFIKASI

PERSIAPAN PELAKSANAAN
(N)

PELAKSANAAN Tahap-1 (N)

MD-3

PENGADAAN
BARANG DAN
JASA

PELAKSANAAN
Tahap-2 (N)

DESAIN RAB
( N+1)

SERTIFIKASI

MD-4

MD-5

PELAKSANAAN
Tahap-3 (N)

MDKP

DUS
UN

MKP
MUSDUS/PAGAS/ PKD/Review RPJMDes
( N+1)

11/19/2013
JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

Bahan Raoimnas
MEI
JUNI
JULI

25
AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

 Penguatan Kapasitas Masyarakat Kelembagan Lokal,
 RPJMDes dan RKPDes sebagai Basis Perencanaan
 Skenario Persiapan PNPM MPd ke dalam PNPM MPd
Integrasi SPP SPPN,
 Kerja Kerja Sama Desa & BKAD
 Pagu Indikatif (PI) & Pendanaan Berbasis
Masyarakat/ADD Diperluas/ Swakelola oleh
Masyarakat
 Teknikal Asisten dan Forum Gabungan SKPD
 Dukungan Regulasi Pemda dan DPRD
Bahan Raoimnas
 Satu Perencanaan purwo_050265@yahoo.com
dan Satu Penganggaran
11/19/2013
26

PROSES SATU PERENCANAAN & SATU PENGANGGARAN
PENGUATAN
KAPASITAS
Penguatan Forum Musren
Penguatan Tim Delegasi Kab

Penguatan Forum Konsultasi
Penguatan Forum Gabungan

Penguatan Forum Musren
Penguatan Tim Delegasi Kec.
Rentra Kecamatan
Rentang Pengendalian
Perencanaan & Pelaksanaan
Penguatan Kerjasama Desa

Penguatan Musren
Penguatan RPJMDes &
RKPDes
Penguatan Manajemen
Pemerintahan Desa

PROSES
PERENCANAAN

DUKUNGAN
REGULASI

Kabupaten

Perda
(Partisipatif, Swakelola &
Penyerahan Urusan

SKPD

Kebijakan Pagu Indikatif
Sektoral & Tehnical Asisten
SKPD (Kec & Desa)

Kecamatan

DPRD

Kebijakan Pagu
Indikatif Kecamatan
(PIK)

Antar
Desa
Desa
(Masyarakat)

Kebijakan Kerjasama Desa
& Pengendalian di
Kecamatan
Kebijakan Pagu Indikatif
Desa (PID), Perdes
RPJMDes & Swakelola

Keterangan:
................... : Hubungan proses secara tidak langsung
_________
_: Hubungan proses langsung

11/19/2013

Bahan Raoimnas

27

SKEMA ALUR PELAKSANAAN PAGU INDIKATIF
Penyempurnaan &
Penetapan Rancangan
RKPD
Musrenbang Kabupaten
Tahunan

Rancangan RKPD

Forum SKPD
(TA dan Gabungan)

Rancangan Awal
Renja SKPD
NOTA Kesepakatan
Pagu Indikatif

PERBUP RKP

Hasil Musrenbang
Tahunan
Rancangan renja
SKPD

Musrenbang
Kecamatan

Usulan Kegiatan
Wilayah Kecamatan

Musrenbang
Desa

Usulan Kegiatan
Masyarakat Desa

Kerja Sama Antar Desa
BKAD

Review PKD
& PPD
11/19/2013

Review
RPJMDes
&RKPDes

Bahan Raoimnas

28

PENINGKATAN DUKUNGAN &
KAPASITAS PEMDA & DPRD














Penyelenggaraan Workshop Sosialisasi dan Evaluasi Program
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jejaring SKPD,
Workshop Forum Konsultasi SKPD,
Hearing DPRD,
Penyusunan/ Pemantapan Perda Pembangunan Partisipatif,
Penyusunan/ Pemantapan Perda Swakelola,
Penyusunan/ Pemantapan Perda Penyerahan Kewenangan &
Urusan,
Penyusunan/ Pemantapan Perda Perlindungan dan Pelestarian Aset,
Penyusunan/ Pemantapan Perda Kerja Sama Desa,
Kebijakan Penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang,
Penyusunan Perdum Penyenggaraan Musrenbang,
Penyusunan Kebijakan/Nota Kesepakatan Bupati & Dewan tentang
Pagu Indikatif & Swakela Masyarakat,
Penyusunan Pedum Pembangunan Partisipatif

11/19/2013

Bahan Raoimnas

29

SASARAN LANGSUNG PROGRAM
Meningkatnya Kapasitas pelaku
KPMD, KTD, Kades, BPD, LPMD, Tim 11, Tim Pemandu dan
Tim Delegasi Musrenbang tentang Pengintegrasian SPP
SPPN,
Meningkatnya kualitas Review/ sertifikasi RPJMDes dan
RKPDes & manajemen pemerintahan desa,
Meningkatkan dan mengembangkan Kerjasama Desa,
Meningkatnya kualitas Musrenbang,
Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan penganggaran
Pagu Indikatif (PI) & Swakelola Masyarakat
Meningkatnya keselarasan Jaring Asmara,
Meningkatnya kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah,
Meningkatnya keselarasan Renja SKPD dengan hasil
Musrenbangkec
Meningkatnya peran DPRD dalam melakukan pengendalian &
pembuat kebijakan,
Bahan Raoimnas
Meningkatnya dukungan Regulasi/Peraturan daerah ,
11/19/2013
30

RINCIAN KEGIATAN DESA
 Persiapan Sosial Musrenbang (Input Utama RPJMDes &
RKPDes,
 Musrenbang Desa
 Peningkatan Kapasitas Manajemen Pemerintahan Desa
 Peningkatan Kapasitas Dukungan Pemerintah Desa

RINCIAN KEGIATAN KECAMATAN
 Persiapan Musrenbangkec,
 Musrenbang Kecamatan
 Penrumusan Hasil Musrenbang Kecamatan
 Penguatan Kerja Sama Desa
11/19/2013

Bahan Raoimnas

31

RINCIAN KEGIATAN FORUM SKPD
 Persiapan Forum Gabungan SKPD
 Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD
 Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD
 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Forum Gabungan
 Peningkatan Kapasitas SKPD

RINCIAN KEGIATAN MUSRENBANGKAB
 Persiapan Musrenbangkab
 Pelaksanaan Musrenbangkab
 Perumusan Hasil Musrenbang,
 Peningkatan Kapasitas Musrenbang
11/19/2013

Bahan Raoimnas

32

PENINGKATAN DUKUNGAN
PEMERINTAH PUSAT
 Peningkatan Kapasitas Tingkat Nasional
Pemerintahan Lokal
 Peningkatan Kapasitas Tingkat Nasional
Fasilitator/Konsultan
 Perluasan Dukungan terhadap Program
 Penataan Skema Penyaluran Dana
 Penataan Manajemen Program
 Penyediaan Piranti Lunak Program


11/19/2013

33



Skenario Tahapan atau Siklus Perencanaan N-1
(Kepentingan Program dan N+1 untuk Reguler atau
N+untuk Progran untuk lokasi lebih 1 tahun,

Evaluasi Keberadaan BPD, Kades, Tim
11, KPMD, Tim Pemandu dan Tim Delegasi tingkat
Desa telah dilatih Pengintegrasian SPP SPPN,
 Evaluasi Keberadaan Kader Teknik Desa (KTD) telah
mendapat Penguatan Dasar Dasar Teknik &
Pengintegrasian SPP SPPN,





Review RPJMDes dan RKPDes Minimal Nilai 60,
Sertifikasi Dokumen RPJMDes dan RKPDes oleh
Bappeda/ Kebijakan Pemda,

11/19/2013

34



(Kepentingan Program) dan N+1 untuk Reguler atau
N+untuk Progran untuk lokasi lebih 1 tahun di seluruh
desa/ tingkat kecamatan,



Evaluasi Keberadaan
Setrawan, Camat, BKAD, Tim Verifikasi, Tim
Pemandu dan Tim Delegasi Kec. telah dilatih SPP
SPPN,

Review RPJMDes dan RKPDes Minimal Nilai 60
seluruh desa/Kec.,
 Evaluasi & Sertifikasi Dokumen Rentra Kewilayahan
Kecamatan oleh Bappeda/ Kebijakan Pemda,



11/19/2013

35



(Kepentingan Program) dan N+1 untuk Reguler atau N+untuk
Progran untuk lokasi lebih 1 tahun di seluruh desa dalam
basis Kabupaten



Evalusi Pelaksanaan Lokakarya SKPD dan Hearing DPRD
telah membahas dan memutuskan kebijakan



Forum Konsultasi Berperan dalam Dukungan Teknis Usulan
Partisipatif



Evaluasi Keberadaan Setrawan Kab, Tim SKPD, Tim
Pemandu, Tim Delegasi dan Tim Verifikasi Kabupaten
telah dilatih Pengintegrasian SPP SPPN,

11/19/2013

36

 Review

RPJMDes dan RKPDes Minimal
Nilai 60 seluruh desa dalam Basis
Kabupaten,

 Dukungan

atau pemantapan kebijakan
Pemda: Perda (Pembangunan
Partisipatif, Penyerahan
Kewenangan, Swakelola), Kebijakan PIK dan
Pedum Musrenbang dan kebijakan
pendukung lainnya telah mengakomudir
prinsip-prinsip PNPM MPd Integrasi/

11/19/2013

37

Termakasih
!

Terimakasih
!!

11/19/2013

Terimaksih
!!!

Bahan Raoimnas

38

refleksi & pemahaman dasar pengintegrasian spp sppn_rapim

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (19)

Similaire à refleksi & pemahaman dasar pengintegrasian spp sppn_rapim

Similaire à refleksi & pemahaman dasar pengintegrasian spp sppn_rapim (20)

refleksi & pemahaman dasar pengintegrasian spp sppn_rapim