SlideShare une entreprise Scribd logo

Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015

•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
•
Raflis Ssi
Raflis Ssi

Disampaikan Pada : Wokshop Penataan Ruang Kelola Wilayah Kabupaten Siak serta hubungannya dengan kebakaran di hutan rawa gambut. Dilaksanakan Oleh: Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR). Siak Sri Indrapura, 30 November 2015

Environnement
1  sur  12
Disampaikan Pada: Pekanbaru,29 September 2015 Hutan Tanaman Industri Perkebunan Infrastuktur Kebun Aktor73 327 44 41 13 498 APL HP HPK HPT KSA/KPA Grand Total Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Peta Fungsi Ekosistem Gambut Budidaya Lindung Rencana Tata Ruang Fungsi Kawasan Hutan Audit Perizinan Masyarakat Kawal dan Monitor PP 71 tahun 2014 Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau Oleh: Raflis
Distribusi Titik Panas Pada Kawasan Bergambut 402 96 498 0 100 200 300 400 500 600 Gambut Non Gambut Grand Total
Distribusi Titik Panas Pada Fungsi Kawasan Hutan 73 327 44 41 13 498 APL HP HPK HPT KSA/KPA Grand Total
158 10 1 3 18 5 81 5 23 8 20 166 498 PT. ARARA ABADI PT. BALAI KAYANG MANDIRI PT. BINA DAYA BENTALA PT. BINA DAYA BINTARA PT. EKA WANA LESTARI DHARMA PT. MULTI EKA JAYA TIMBER PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER PT. RIMBA MANDAU LESTARI PT. RIMBA ROKAN PERKASA PT. ROKAN PERMAI TIMBER PT. SERAYA SUMBER LESTARI Non HTI Grand Total Distribusi Titik Panas Pada Konsesi HTI
416 8 74 498 0 200 400 600 Non Kebun Kebun HGU Kebun Non HGU Grand Total Distribusi Titik Panas Pada Konsesi Perkebunan
332 63 103 498 0 100 200 300 400 500 600 Konsesi HTI Konsesi Perkebunan Non Konsesi Grand Total Distribusi Titik Panas Pada Konsesi HTI dan Perkebunan
332 63 103 498 0 100 200 300 400 500 600 Konsesi HTI Konsesi Perkebunan Non Konsesi Grand Total Distribusi Titik Panas Pada Konsesi HTI, Perkebunan dan Kawasan Konservasi
213 285 498 Kawasan Budidaya Kawasan Lindung Grand Total Distribusi Titik Panas Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Kenapa Gambut Terbakar? KERING Perusahaan Pemerintah Masyarakat Hutan Tanaman Industri Perkebunan Infrastuktur Kebun Aktor
Bagaimana Hukum Mengatur Lahan Gambut? Gambut > 3m Masuk Kategori Kawasan Lindung Kepres No 32 tahun 1990 PP 47 tahun 1997 PP 26 tahun 2008 PP 71 tahun 2014 Belum Ada PenetapanSampai Saat ini Pemerintah Lalai Pemberian Izin Over EksploitasiBencana RTRWN RTRWP Fungsi Kawasan Hutan GAP
Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Peta Fungsi Ekosistem Gambut Budidaya Lindung Rencana Tata Ruang Fungsi Kawasan Hutan Audit Perizinan Masyarakat Kawal dan Monitor PP 71 tahun 2014
Terima Kasih

Recommandé

Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015
Raflis Ssi
 
Report to HUMPUSS
Report to HUMPUSSReport to HUMPUSS
Report to HUMPUSS
Andri Zul Haq
 
Analisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauAnalisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riau
Raflis Ssi
 
Bencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutBencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambut
Raflis Ssi
 
Buku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan di Lahan Gambut
Buku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan di Lahan GambutBuku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan di Lahan Gambut
Buku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan di Lahan Gambut
Fatur Fatkhurohman
 
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Raflis Ssi
 
Bahan gubri 5 5-2015
Bahan gubri 5 5-2015Bahan gubri 5 5-2015
Bahan gubri 5 5-2015
septianm
 
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan Kehutanan
CIFOR-ICRAF
 

Recommandé

Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015
Raflis Ssi
 
Report to HUMPUSS
Report to HUMPUSSReport to HUMPUSS
Report to HUMPUSS
Andri Zul Haq
 
Analisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauAnalisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riau
Raflis Ssi
 
Bencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutBencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambut
Raflis Ssi
 
Buku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan di Lahan Gambut
Buku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan di Lahan GambutBuku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan di Lahan Gambut
Buku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan di Lahan Gambut
Fatur Fatkhurohman
 
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Raflis Ssi
 
Bahan gubri 5 5-2015
Bahan gubri 5 5-2015Bahan gubri 5 5-2015
Bahan gubri 5 5-2015
septianm
 
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan Kehutanan
CIFOR-ICRAF
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Rktm kp karang agung
Rktm kp karang agungRktm kp karang agung
Rktm kp karang agung
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
 
4. bahan dinas pertanian (peragi unsri) new
4. bahan dinas pertanian (peragi unsri) new4. bahan dinas pertanian (peragi unsri) new
4. bahan dinas pertanian (peragi unsri) new
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
 
Buku saku tanaman pertanian kec.sttu.julu1
Buku saku tanaman pertanian kec.sttu.julu1Buku saku tanaman pertanian kec.sttu.julu1
Buku saku tanaman pertanian kec.sttu.julu1
pandirambo900
 
Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014
Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014
Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014
Ariston Pamungkas
 
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Jhon Blora
 
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Raflis Ssi
 
Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan peta
Raflis Ssi
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan peta
Raflis Ssi
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Raflis Ssi
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Raflis Ssi
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Raflis Ssi
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Raflis Ssi
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Raflis Ssi
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Raflis Ssi
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis Ssi
 
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanPotret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Raflis Ssi
 
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Raflis Ssi
 
Inisiatif one map
Inisiatif one mapInisiatif one map
Inisiatif one map
Raflis Ssi
 
Munkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamMunkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelam
Raflis Ssi
 
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riauRencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Raflis Ssi
 
Penyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangPenyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padang
Raflis Ssi
 

Contenu connexe

Similaire à Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015

Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014
Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014
Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014
Ariston Pamungkas
 

Similaire à Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015 (6)

Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Rktm kp karang agung
Rktm kp karang agungRktm kp karang agung
Rktm kp karang agung
 
4. bahan dinas pertanian (peragi unsri) new
4. bahan dinas pertanian (peragi unsri) new4. bahan dinas pertanian (peragi unsri) new
4. bahan dinas pertanian (peragi unsri) new
 
Buku saku tanaman pertanian kec.sttu.julu1
Buku saku tanaman pertanian kec.sttu.julu1Buku saku tanaman pertanian kec.sttu.julu1
Buku saku tanaman pertanian kec.sttu.julu1
 
Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014
Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014
Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014
 
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014
 

Plus de Raflis Ssi

Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Raflis Ssi
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Raflis Ssi
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis Ssi
 
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanPotret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Raflis Ssi
 
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Raflis Ssi
 
Inisiatif one map
Inisiatif one mapInisiatif one map
Inisiatif one map
Raflis Ssi
 
Munkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamMunkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelam
Raflis Ssi
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Raflis Ssi
 
Wajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauWajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riau
Raflis Ssi
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Raflis Ssi
 
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanAkar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
Raflis Ssi
 

Plus de Raflis Ssi (20)

Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
 
Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan peta
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan peta
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
 
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanPotret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
 
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
 
Inisiatif one map
Inisiatif one mapInisiatif one map
Inisiatif one map
 
Munkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamMunkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelam
 
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riauRencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
 
Penyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangPenyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padang
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
 
Wajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauWajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riau
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
 
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanAkar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
 

Dernier

modul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
modul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmodul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
modul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
AdeIrawan190202
 

Dernier (6)

JSA jsa working at height , job safety analisis
JSA jsa working at height , job safety analisisJSA jsa working at height , job safety analisis
JSA jsa working at height , job safety analisis
 
Teori Analisis Risiko Lingkungan (PowerPoint Presentation)
Teori Analisis Risiko Lingkungan (PowerPoint Presentation)Teori Analisis Risiko Lingkungan (PowerPoint Presentation)
Teori Analisis Risiko Lingkungan (PowerPoint Presentation)
 
modul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
modul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmodul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
modul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 
GEJALA PEMANASAN GLOBAL DAN EFEK RUMAH KACA.pptx
GEJALA PEMANASAN GLOBAL DAN EFEK RUMAH KACA.pptxGEJALA PEMANASAN GLOBAL DAN EFEK RUMAH KACA.pptx
GEJALA PEMANASAN GLOBAL DAN EFEK RUMAH KACA.pptx
 
PPT Sistem Rekayasa Air Limbah dan Pembuangannya.pptx
PPT Sistem Rekayasa Air Limbah dan Pembuangannya.pptxPPT Sistem Rekayasa Air Limbah dan Pembuangannya.pptx
PPT Sistem Rekayasa Air Limbah dan Pembuangannya.pptx
 
Sukses Budidaya Jagung Manis hibrida .ppt
Sukses Budidaya Jagung Manis hibrida .pptSukses Budidaya Jagung Manis hibrida .ppt
Sukses Budidaya Jagung Manis hibrida .ppt
 

Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015

  • 1. Disampaikan Pada: Pekanbaru,29 September 2015 Hutan Tanaman Industri Perkebunan Infrastuktur Kebun Aktor73 327 44 41 13 498 APL HP HPK HPT KSA/KPA Grand Total Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Peta Fungsi Ekosistem Gambut Budidaya Lindung Rencana Tata Ruang Fungsi Kawasan Hutan Audit Perizinan Masyarakat Kawal dan Monitor PP 71 tahun 2014 Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau Oleh: Raflis
  • 2. Distribusi Titik Panas Pada Kawasan Bergambut 402 96 498 0 100 200 300 400 500 600 Gambut Non Gambut Grand Total
  • 3. Distribusi Titik Panas Pada Fungsi Kawasan Hutan 73 327 44 41 13 498 APL HP HPK HPT KSA/KPA Grand Total
  • 4. 158 10 1 3 18 5 81 5 23 8 20 166 498 PT. ARARA ABADI PT. BALAI KAYANG MANDIRI PT. BINA DAYA BENTALA PT. BINA DAYA BINTARA PT. EKA WANA LESTARI DHARMA PT. MULTI EKA JAYA TIMBER PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER PT. RIMBA MANDAU LESTARI PT. RIMBA ROKAN PERKASA PT. ROKAN PERMAI TIMBER PT. SERAYA SUMBER LESTARI Non HTI Grand Total Distribusi Titik Panas Pada Konsesi HTI
  • 5. 416 8 74 498 0 200 400 600 Non Kebun Kebun HGU Kebun Non HGU Grand Total Distribusi Titik Panas Pada Konsesi Perkebunan
  • 6. 332 63 103 498 0 100 200 300 400 500 600 Konsesi HTI Konsesi Perkebunan Non Konsesi Grand Total Distribusi Titik Panas Pada Konsesi HTI dan Perkebunan
  • 7. 332 63 103 498 0 100 200 300 400 500 600 Konsesi HTI Konsesi Perkebunan Non Konsesi Grand Total Distribusi Titik Panas Pada Konsesi HTI, Perkebunan dan Kawasan Konservasi
  • 8. 213 285 498 Kawasan Budidaya Kawasan Lindung Grand Total Distribusi Titik Panas Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  • 9. Kenapa Gambut Terbakar? KERING Perusahaan Pemerintah Masyarakat Hutan Tanaman Industri Perkebunan Infrastuktur Kebun Aktor
  • 10. Bagaimana Hukum Mengatur Lahan Gambut? Gambut > 3m Masuk Kategori Kawasan Lindung Kepres No 32 tahun 1990 PP 47 tahun 1997 PP 26 tahun 2008 PP 71 tahun 2014 Belum Ada PenetapanSampai Saat ini Pemerintah Lalai Pemberian Izin Over EksploitasiBencana RTRWN RTRWP Fungsi Kawasan Hutan GAP
  • 11. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Peta Fungsi Ekosistem Gambut Budidaya Lindung Rencana Tata Ruang Fungsi Kawasan Hutan Audit Perizinan Masyarakat Kawal dan Monitor PP 71 tahun 2014

Notes de l'éditeur

  1. http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/Indonesia/image/kepak-sayap-enggang/20120927Tiger-APP05.jpg