Omnibus law vs kejahatan peta
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
2 j'aime•627 vues
Seminar membahas pengelolaan ruang, lingkungan, dan sumber daya alam di Indonesia pasca disahkannya RUU Cipta Kerja dengan fokus pada penataan ruang, kesesuaian rencana tata ruang dengan kawasan hutan dan hak atas tanah, serta audit spasial untuk mencegah kejahatan peta.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (18)
Similaire à Omnibus law vs kejahatan peta
Similaire à Omnibus law vs kejahatan peta (20)
Plus de Raflis Ssi
Plus de Raflis Ssi (17)
Omnibus law vs kejahatan peta
- 1. UU CIPTA KERJA vs KEJAHATAN PETA Kejahatan Peta Audit Spasial Peradilan Spasial Semua berhubungan dengan Lokasi yang digambarkan diatas peta (Perebutan Ruang) Oleh : Raflis diselenggarakan oleh Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dengan tema :Pengelolaan Ruang, Lingkungan, dan Sumberdaya Alam di Indonesia Pasca Disahkannya RUU Cipta Kerja Waktu & Platform :📆 : Jumat, 30 Oktober 2020🕜 : 13.30- 16.30 WIB📌 : Online via Webex dan Live Streaming on YouTube Seminar SDG's SeriesHost 📢: - Prof. Dr. M. Baiquni, M.A. (Ketua Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi UGM)
- 2. Penataan Ruang Pasal 6 Ayat (8) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 18 1) Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan RDTR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. 2) Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat, RDTR kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan DPRD. 3) Bupati/wali kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. 4) Dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan RDTR setelah jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), RDTR ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 3. Pasal 23 6) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. 7) Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. 8) Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Gubernur menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat 9) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan oleh Gubernur, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- 4. Pasal 26 7) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. 8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. 9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Bupati menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. 10) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh Bupati, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- 5. Pasal 14 A 1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan: a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis; dan b. kedetailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang. 2) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam penyusunan rencana tata ruang. 3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang di atas Peta Dasar. 4) Dalam hal Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan menggunakan Peta Dasar lainnya. Pasal 34A 1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan. 2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat.
- 6. UU Kehutanan Pasal 15 (3) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit. (4) Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah yang strategis (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 7. Pasal 18 (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan ialah termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 8. Pasal 29A 1) Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial. 2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: a. perseorangan; b. kelompok tani hutan; dan c. koperasi. Pasal 29B Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 9. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 110A 1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. 2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undang-undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa: a. pembayaran denda administatif; dan/atau b. pencabutan Perizinan Berusaha.
- 10. • Pasal 110B 1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administatif; dan/atau c. paksaan pemerintah. 2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.
- 11. Omnibus Law Perizinan Berusaha RUANG Rencana Tata Ruang Fungsi Kawasan Hutan Ruang Publik dan Ruang Privat Hak Atas Ruang Hutan Non Hutan Negara (Publik) Privat (Individu) Privat (Komunal) Dimana ? Semua Bicara Peta Ada Kejahatan Land Grabbing Pengaturan Kesesuaian Land Grabbing Lokasi
- 12. Lokasi dapat ditunjukkan melalui Peta RUANG Peta gambaran unsur-unsur permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi maupun benda-benda angkasa, digambarkan pada bidang datar dan diperkecil (diskalakan). (International Cartographic Association) Penguasaan Ruang Peta Hak Atas Tanah Perorangan Komunal Publik Tutupan Lahan Peta Rencana Peta Pola Ruang Rencana Kehutanan Rencana Perkebunan Rencana Pertambangan Rencana Pertanian Lain lain Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Peta Fungsi Kawasan Hutan merupakan Peta Rencana Kehutanan
- 13. Status Fungsi≠ Hubungan antara UU Agraria, Kehutanan dan Tata Ruang Kawasan Hutan UU Kehutanan Hak atas tanah Pola Ruang • Pengaburan aturan Pelaksana • Ketidak jelasan definisi UU Agraria UU Tata Ruang Penguasaan Pemanfaatan Audit Perizinan Izin Pembatasan Penguasaan Pembatasan izin PP ? PP ?PP ?
- 14. Pemetaan Hak Dicabutnya Domein Verklaring Hak Atas Tanah Hak Atas Hutan Tanah Negara = Tanah Sisa Hutan Negara = Hutan Sisa Seluruh hak atas tanah yang dikuasai Warga Negara dipetakan terlebih dahulu Sisanya kemudian ditetapkan sebagai Tanah negara (Publik) Seluruh hak atas hutan yang telah dikuasai Warga Negara dipetakan terlebih dahulu (Hutan Hak dan Hutan Adat) sisanya kemudian ditetapkan sebagai Hutan Negara (Publik) Izin Tidak dilakukan Tidak dilakukan Land Grabbing
- 15. Rencana Tata Ruang B E R J E N J A N G K O M P L E M E N T E R RTRWN RTR PULAU RTR KSN RTRWP RTRWK FUNGSI KAWASAN HUTAN Pasal 6 ayat 2,3 dan 4
- 16. Proses Penyusunan Yang keliru Pasal 6 ayat(8) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pola Ruang Kawasan Hutan Hak Atas Tanah Konsultasi Publik Izin Merampas Kesesuaian
- 17. RTRWN Vs RTR Pulau RTRWN RTR PULAU SUMATERA Lindung Budidaya
- 18. RTRWN Vs RTR KSN RTRWN RTR KSN
- 19. RTRWN, Fungsi Kawasan Hutan, Fungsi Ekosistem Gambut Lindung Sebagian Lindung Budidaya FEG RTRWN FKH
- 20. BAGAIMANA RTRWP DISUSUN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT SK 130 2017 FUNGSI KAWASAN HUTAN SK 878 2014 POLA RUANG RTRWP PERDA 10 2018 POLA RUANG MENGIKUTI FUNGSI KAWASAN HUTAN TETAPI FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT DIABAIKAN SK 903 2016 ?
- 21. Pengurusan Hutan (UU 41/1999) Pemerintah Menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan Rakyat Pasal 4 ayat 2 Perencanaan Pengelolaan Litbang, Diklat, Penyuluhan Pengawasan Pasal 10 Hutan NegaraDikuasai Oleh Status Kawasan Hutan Hutan Negara Hutan Adat Hutan Hak Fungsi Kawasan Hutan Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Inventarisasi Penunjukan Penataan batas Pemetaan Penetapan Penetapan Fungsi Perubahan Fungsi Memberikan Wewenang Kepada Status dan Fungsi Perizinan Hubung an Hukum Tercipta Pasal 5 Pasal 6 Pasal 13-19
- 22. Logika Perencanaan Kehutanan Inventarisasi Status Penunjukan penataan batas pemetaan penetapan Pengukuhan Penatagunaan penetapan fungsi penggunaan RTRWP Pembentukan Wilayah Pengelolaan Unit Pengelolaan Penetapan Luas Minimal Kawasan Hutan 30% Perubahan peruntukan dan fungsi Output Inventarisasi (Pasal 13 ayat 2 Penyusunan Rencana Kehutanan Pengelolaan (pasal 14-15) (pasal 16) (Pasal 17-19) Pelepasan Pinjam Pakai Perubahan Fungsi faktor-faktor lingkungan kondisi sosial masyarakat Jangka waktu perencanaan Skala geografis Fungsi pokok kawasan hutan
- 23. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Logika Perencanaan Kehutanan (Lanjutan) Inventarisasi Status Penunjukan Penetapan Pengukuhan Penatagunaan Perubahan peruntukan dan fungsi Output Inventarisasi (Pasal 13 ayat 2 penetapan fungsi (pasal 14-15) (pasal 16) (Pasal 17-19) Survey Lapangan Scientific Analisis Scientific Analisis Kriteria Berdasarkan Skoring Faktor Jenis Tanah Faktor Curah Hujan Faktor Kemirin gan Kesepakatan Status Diadopsi dalam Kriteria Pola Ruang pada Regulasi Penataan Ruang Menetapkan Status Wilayah Tertentu Sebagai Hutan Kawasan Hutan Negara Memberikan Wewenang Pada Pemerintah Untuk: Pasal 13 Pasal 4 ayat 2
- 24. Praktek Perencanaan Kehutanan Inventarisasi ??? Penunjukan penataan batas pemetaan penetapan penetapan fungsi penggunaan Unit Pengelolaan Penetapan Luas Minimal Kawasan Hutan 30% Perubahan peruntukan dan fungsi Pengukuhan (pasal 14-15) Penatagunaan (pasal 16) Pembentukan Wilayah Pengelolaan (Pasal 17-19) Proses Pengukuhan Sudah Mengatur Fungsi Belum ditemukan Scientific Analisis Perubahan Fungsi Tergantung Permintaan (Belum ditemukan Scientific Analisis) Belum ditemukan Dokumen Inventarisasi Sebagai Dasar dari Penunjukan Pasal 13 Sudah dilakukan sebelum Penetapan Fungsi Dilegalkan Melalui PP dan Permen
- 25. Kepastian Hukum Penetapan Kawasan Hutan Penetapan Status Kawasan Hutan Penetapan Fungsi Kawasan Hutan Penetapan 30% Tutupan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Belum ditetapkan Perubahan fungsi dilakukan atas permintaan penerima izin dan revisi rencana tata ruang Belum dilakukan
- 26. Kawasan Hutan Sebagai Objek Hukum Penetapan Kawasan Hutan Penetapan Status Kawasan Hutan Penetapan Fungsi Kawasan Hutan Penetapan 30% Tutupan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah berlakunya UU Kehutanan Kewenangan Pengelolaan Dasar Hukum Pengelolaan Perlindungan Hidrologi 1 2 3 4
- 27. Pengukuhan Kawasan Hutan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Kawasan Hutan Tata Batas Bukan Kawasan Hutan Kawasan Hutan Pemetaan Bukan Kawasan Hutan Penetapan Bukan Kawasan Hutan Kawasan Hutan Pasal 1 point 3. “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” Kepastian Hukum
- 28. Kawasan Hutan Sebagai Objek Hukum dari UU Kehutanan Penetapan 1 Bukan Kawasan Hutan Kawasan Hutan Diurus Oleh Kementrian Kehutanan Diurus Oleh Kementrian Lainnya Diatur Oleh UU Kehutanan Diatur Oleh UU Lainnya Penetapan Kawasan Hutan = Pembagian Wewenang Dalam Mengurus Penetapan Kawasan Hutan
- 29. Penetapan 2 Bukan Kawasan Hutan Hutan Negara Hutan Hak Hutan Hak Hutan Adat Masyarakat Adat Negara (Badan Hukum Publik) Perorangan Hutan Negara = Kawasan Hutan – (Hutan Adat + Hutan Hak) Pasal 5 (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak; (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat. Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan Pasal 5(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penetapan Status Kawasan Hutan
- 30. PERHUTANAN SOSIAL PENETAPAN HUTAN HAK PENETAPAN HUTAN ADAT PENETAPAN HUTAN NEGARA HUTAN HAK HUTAN ADAT HUTAN HAK PEMETAAN AZAS DOMEIN VERKLARING DICABUT UUPA SUBJEK HUKUM NEGARA SUBJEK HUKUM PEMEGANG HAK SUBJEK HUKUM MASYARAKAT ADAT MENJELASKAN TENTANG SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM KAWASAN HUTAN HUTAN NEGARA Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. HUTAN SISA = KAWASAN HUTAN – (HUTAN HAK + HUTAN ADAT) HUTAN NEGARA = HUTAN SISA STATUS KAWASAN HUTAN Hutan Kemasyarakatan Hutan Desa Hutan Tanaman Rakyat Hutan Adat Kemitraan Kehutanan
- 31. Hutan Adat Dibutuhkan Peraturan Daerah Daerah Tidak membuat Perda Hutan Adat Tidak dapat dipetakan Hutan Negara Belum Ada Pemerintah Belum Bisa Membuat Hubungan Hukum Pemberian Izin Menjadi Illegal Land Grabbing
- 32. Status Kawasan Hutan Vs Perhutanan Sosial Studi Kasus Nagari Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
- 33. Penatagunaan Pasal 6 (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi, b. hutan lindung, dan c. hutan produksi. Penetapan 3 Bukan Kawasan Hutan Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi (HPT,HP) Pasal 16 (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan ......, pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. (2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Perlindungan Flora dan Fauna Perlindungan Tata Air (Hidrologi) Memproduksi Hasil Hutan (Kayu/ non Kayu) Penetapan Fungsi Kawasan Hutan
- 34. Kriteria Fungsi Kawasan Hutan • Kawasan Konservasi (Biodiversity) • Hutan Lindung (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80) – Skor >= 175 (Jenis tanah, Kemiringan, Curah Hujan) – Lereng >= 45% (Lereng >= 40% Kepres 32 1990) – tanah regosol, litosol, organosol dan renzina dengan lereng lapangan lebih dari 15% – Ketinggian >= 2000 dpl • Hutan Produksi Terbatas (Hutan Produksi dengan Penebangan Terbatas(Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980) – Skor 125-174 (Jenis tanah, Kemiringan, Curah Hujan) • Hutan Produksi Tetap (Hutan Produksi Bebas) • Skor 125-174 (Jenis tanah, Kemiringan, Curah Hujan)
- 35. Bagaimana Peta Penunjukan Fungsi Kawasan Hutan dibuat METODOLOGI?
- 36. Praktek Penetapan Fungsi Kawasan Hutan Sebelum 1999 Setelah 1999 Tidak ditemukan Konsideran yang berhubungan dengan Kriteria Hutan Produksi Terbatas bedasarkan Skoring 125-175 dengan menggunakan data jenis tanah, curah hujan maupun Kemiringan sebagaimana yang diatur dalam Permentan 1978 jo PP 4 2004 tentang perencanaan kehutanan
- 37. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Perubahan Fungsi Perubahan Peruntukan Penelitian Tim Terpadu Ditetapkan Oleh Pemerintah Berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis Persetujuan DPR Tata Cara diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) UU 41/1999 1999 - 2010 PP 10/2010 Apa yang terjadi selama 11 tahun?
- 38. Perubahan Fungsi Atas Permintaan Koorporasi http://raflis.files.wordpress.com/2013/07/usulan-perubahan-fungsi-kawasan-hutan.jpg
- 39. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial antar fungsi pokok kawasan hutan dalam fungsi pokok kawasan hutan hutan konservasi hutan lindung hutan produksi hutan lindung hutan konservasi hutan produksi suaka margasatwa taman nasional taman hutan raya taman wisata alam taman buru cagar alam suaka margasatwa taman nasional taman hutan raya taman wisata alam taman buru cagar alam Konservasi Produksi hutan produksi terbatas hutan produksi tetap produksi yang dapat dikonversi hutan produksi terbatas hutan produksi tetap produksi yang dapat dikonversi
- 40. Perubahan fungsi yang patut dipertanyakan hutan lindung hutan produksi hutan lindung hutan produksi antar fungsi pokok kawasan hutan hutan produksi terbatas hutan produksi tetap produksi yang dapat dikonversi hutan produksi terbatas hutan produksi tetap produksi yang dapat dikonversi dalam fungsi pokok kawasan hutan Perubahan fungsi kawasan hutan Hutan Produksi Tetap kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan Produksi Terbatas kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan Produksi yang dapat dikonversi kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
- 41. PRAKTEK PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Versi Kawasan Hutan Keterangan TGHK 1985 Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan SK 173 1986 Penunjukan Fungsi Kawasan Hutan TGHK Update 2010 Sumberdata Kajian Timdu Tghk Update 2011 Sumberdata RTR KSN SK 7651 2011 Perubahan Fungsi dan Peruntukan TGHK Update 2012 Sumberdata RTR KSN Rek Timdu 2012 Hasil kajian Timdu SK 673 2014 Perubahan Fungsi dan Peruntukan SK XXX SK Misterius XXX Ada Kasus Hukum SK 878 2014 Penunjukan Kawasan Hutan Rek Ombudsman 2016Terjadi mal administrasi SK 314 2016 Perubahan fungsi dan peruntukan SK 393 2016 Revisi 1 Lembar Peta SK 903 2016 Penunjukan Kawasan Hutan
- 42. Pelanggaran Perubahan Kawasan Hutan SK 173 1986 SK 7651 2011 SK 673 2014 Perubahan Parsial Revisi RTRWP 1999 2010 Perubahan Illegal Belum ada Atas Permintaan Rakyat Atas Permintaan Koorporasi Atas Permintaan Pemprov Rakyat dituduh menguasai kawasan hutan secara tidak syah
- 43. SK 7651 2011 No Perubahan Luas 1 KSA-HL 31 2 KSA-HPT 19.860 3 KSA-HP 44.112 5 KSA-HPK 26.896 6 HL-KSA 59.868 7 HL-HPT 42.439 8 HL-HP 342 9 HL-HPK 30.043 No Perubahan Luas 10 HPT-KSA 165.629 11 HPT-HL 47.306 12 HPT-HP 299.279 13 HPT-HPK 346.346 14 HP-KSA 34.811 15 HP-HPT 106.160 16 HP-HPK 126.360 No Perubahan Luas 17 HPK-KSA 165.629 18 HPK-HL 47.306 19 HPK-HPT 299.279 20 HPK-HP 346.346
- 44. SK 673 2014
- 45. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Pasal 18 (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Penetapan 4 Bukan Kawasan Hutan Tutupan Hutan 30% Dibolehkan land Clearing Penetapan 30% Tutupan Hutan
- 46. 30 % Kawasan Hutan KSA HL HPT HP HPK Tujuan: Indonesia sebagai negara dengan intensitas hujan yang tinggi, peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, hingga sedimentasi. Maka, ditetapkanlah luas kawasan hutan dalam setiap DAS dan/atau pulau, minimal 30 persen dari luas daratan. Hidrologi Hutan Hidrologi Non Hutan Dalam Prakteknya, bisa dikelola dengan Sistim Tebang Habis Contohnya Hutan Tanaman Industri
- 47. STUDI KASUS RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TN BUKIT TIGAPULUH DAN HL BUKIT BATABUH Kriteria Pola Ruang Tidak digunakan dalam mendelineasi Pola Ruang RTR KSN Riau Sumatera Barat Jambi
- 48. RTR KSN Fungsi Kawasan Hutan RTRWN = RTR KSN = Fungsi Kawasan Hutan Fungsi Kawasan Hutan Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Status Kawasan Hutan Hutan Adat
- 49. Studi Kasus Fungsi Kawasan Hutan Curah Hujan Jenis Tanah Kemiringan Skoring Suaka Margasatwa Lindung Kemiringan Fungsi (Skoring) Fungsi Kawasan Hutan
- 50. Transparansi • Data atau Peta Tematik dalam format cetak dan shp yang digunakan untuk membuat peta perlu ditetapkan sebagai informasi Publik yang tersedia setiap saat. • Setiap Peta Tematik yang dihasilkan harus disertai metodologi dan sumber peta yang digunakan perlu ditetapkan sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat.
- 51. Akuntabilitas Data 2 Data 1 Data 3 Data n Data 5 Data 4 Proses HASIL DATA METODOLOGI Kriteria (Peraturan Perundangan)
- 52. Partisipasi Publik • Publik menguji akuntabilitas setiap peta tematik yang dibuat. • Publik mempublikasikan peta tematik yang bermasalah serta memberitahukan kepada lembaga yang berwenang
- 53. Kejahatan Peta KENAPA KEJAHATAN PETA? – Perampokan Sumberdaya Alam didesain dengan pembuatan peraturan perundangan yang kabur serta peta yang tidak bisa diuji akuntabilitasnya. Ketika sumberdaya alam tersebut berada pada wilayah yang sudah dikelola oleh masyarakat maka akan muncul konflik yang terkadang disertai pelanggaran HAM dalam bentuk perampasan Lahan (Land Grabbing). Rezim yang berkuasa dari tahun 1945-2020 telah banyak mengeluarkan Peta Tematik yang digunakan sebagai alat untuk merampas kedaulatan rakyat. – Banyak upaya perbaikan baik oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun masyarakat sipil. tetapi dalam prakteknya koreksi kebijakan yang terlihat justru cenderung membangun narasi untuk membenarkan kesalahan masa lalu tanpa perbaikan substansial. – Sampai saat ini masih ada masyarakat yang dikriminalisasi dalam dalam mengelola lahan yang telah mereka kuasai secara turun temurun tetapi tidak dapat didaftarkan kepemilikannya karena secara sepihak pemerintah telah menunjuk wilayah tersebut sebagai kawasan hutan bahkan telah diberikan izin kepada pihak ketiga. – Patut diduga bahwa perubahan kebijakan yang terjadi dilakukan untuk mensiasati peraturan perundangan sehingga kegiatan yang pada awalnya dilarang menjadi legal dan hal ini merupakan bentuk manipulasi data yang merupakan salah satu bentuk kejahatan. Oleh karena itu maka “Perubahan peta yang terjadi sebagai dasar munculnya kebijakan public yang tidak bisa diuji akuntabilitasnya disebut sebagai Kejahatan Peta”.
- 54. Audit Spasial Bagaimana Melihat Kejahatan Peta? • Terhadap peta yang diduga mengandung unsur kejahatan perlu dilakukan Audit Spasial • Audit spasial dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sama dengan peta yang dibuat. • Menguji data dan metodologi dengan kriteria dan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundangan. • Jika metodologi yang tersedia dalam peraturan perundangan merupakan tafsir yang tidak logis dan diduga dibuat untuk melegalkan kejahatan peta digunakan metodologi yang menggunakan kerangka logis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- 55. Peradilan Spasial Dimana kejahatan peta diuji/dibuktikan: • Perlu dibentuk sebuah peradilan semu untuk menilai/ memutuskan terjadinya kejahatan peta.