Bahan Masukan terhadap Tim Mediasi Konflik DKN

1. Oleh: Raflis
Disampaikan dalam Rangka: Pertemuan Tim Mediasi dengan Pakar
Ruang Rapat Gedung Manggala Wanabakti Kementrian Kehutanan Blok I Lantai III
Pada Tanggal 25 Januari 2012

2. Proses Permohonan Izin Usaha HTI (Berdasarkan Permenhut
No. P.19/Menhut-II/2007 jo. P.11/Menhut-II/2008)
Tembusan :
Permohonan Persyaratan Perusahaan Dirjen
Menteri Kehutanan Baplan
Admin&Teknis (Proptek)
Kadishut Prov
Kadishut Kab/Kota
SK IUPHHK dibatalkan Persyaratan Adminsitrasi
• Rekom Gubernur Atas Usulan
Dirjen BPK
apabila tdk membayar IIUPH memeriksa
dlm jangka waktu yg Bupati/Walikota Berdasar kelengkapan Adm,
ditentukan dlm Permenhut Pertimbangan Teknis Kepala Dinas 10 hr krj
Admin Tdk Lengkap,
IIUPH Kht Kab/Kota, tidak ada beban hak Tolak
dan didasarkan analisis fungsi kaw Admin Lengkap, Dirjen
Dns Kht Prov & Kepala BPKH serta minta KaBaplan Konfirm
Areal (30 hr krj) Dapat mengajukan
dilamp peta lokasi skala 1 : 100.000 kembali
• Menhut mener • Rencana Lokasi yg dimohon & Citra
bitkan SK IUPHHK- Landsat resolusi minimal 30 m, skala
HTI 1 : 100.000
• Pernyataan bersedia buka kantor Pada Areal yg Areal diluar Pencad
. Dirjen menerbitkan di Prov/Kab
dicadkan Menhut diajukan ke Menhut
untuk dicadkan
SPP IIUPH 6 hr krj • Akte Pendirian Kop/Bdn Usaha
. SK IUPHHK-HTI • Bergerak di bid usaha kehutanan/
diberikan setelah pertanian/perkebunan
pembayaran IIUPH • Surat Izin Usaha Berdasarkan hsl konfirm areal, Dirjen Melakukan
• NPWP Penilaian Proptek 7 hr krj & hasil disampaikan
Menteri
Persyaratan Teknis
• Proposal Teknis
Tidak Lulus, Tolak
Berdasarkan WA,Dirjen Lulus,Persetujuan Menhut
(7 hr krj)
(7 hr krj)
menyiapkan konsep Kep Berdasarkan AMDAL/UKL&
IUPHHK- HTI kpd UPL, Menteri menginstruksikan
Menhut Melalui Sekjen & KaBaplan untuk menyiapkan Surat Perintah Penyusunan
Sekjen menelaah aspek Peta Areal Kerja (WA) 1. AMDAL 150 Hr
Hukumnya (5 hr krj) (15 hr krj) 2. UKL DAN UPL 60 Hr
3. Apabila tdk dipenuhi, Srt
persetujuan batal

3. Penyimpangan Terhadap Aturan
Permohonan Persyaratan
Admin&Teknis (Proptek)
Mentri Kehutanan
Kelengkapan Administrasi
Persyaratan Adminsitrasi Terhadap RTRWP Dirjen BPK
Rekomendasi Gubernur
Terhadap RTRWK Konfirmasi Areal
Rekomendasi Bupati
Terhadap TGHK 2
Baplan
Analisis Fungsi Kawasan Dishut/BKPH 1
Dokumen Amdal
Komisi Amdal
Pembayaran IUPHH Penyusunan Amdal
Izin Lingkungan
Baplan Peta Areal Kerja
3
Mentri Kehutanan
Sekjen
SK IUPHHK-HT
UU 26 / 2007 dan PP 26/2008
Aspek Hukum UU 27/ 2007
Tindak Pidana Tata Ruang
4

4. Penyimpangan 1: Persyaratan Administrasi (Tahun 2004)
Rekomendasi Gubernur
(Nomor 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 Juli 2004)
Tidak Sesuai Dengan
RTRWP
Perda No 10 Tahun 1994
Rekomendasi Bupati
Nomor 522.1/Hut/820 tanggal 11 Oktober 2005
RTRWK
Perda No 19 Tahun 2004
TGHK
Analisis Fungsi Kawasan Kepmen 173/ 1986
Dishut/BKPH
1

5. Rekomendasi Bupati Tidak Sesuai Dengan
Perda No 19 Tahun 2004
Tentang RTRWK Bengkalis

6. Penyimpangan Terhadap Perda No 10 tahun 1994
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau

7. Penyimpangan Terhadap TGHK
Kepmen 173 ahun 1986 Tentang TGHK

8. Penyimpangan 2: Konfirmasi Areal (Tahun 2004)
Kriteria Kawasan Yang dapat diberikan IUPHHK-HT
Baplan
Konfirmasi Areal
2

9. Penyimpangan 2: Konfirmasi Areal
1. Pengaburan kriteria kawasan hutan yang dapat
diberikan IUPHHK-HT terhadap fungsi kawasan
hutan berdasarkan TGHK/Penunjukan Kawasan
Hutan (Pasal 3 ayat 1 P.19/Menhut-II/2007 ;
Pasal 1a P.11/Menhut-II/2008 ; Keputusan
Mentri Pertanian Nomor : 683/Kpts/Um/8/1981 ;
Pasal 1 Point 4 P. 33/Menhut-II/2010 )
2. Peraturan yang mengatur penggunaan kawasan
hutan sesuai dengan fungsi kawasan hutan
ditemukan dalam PP No 26 Tahun 2008
Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa IUPHHK-HT
hanya dapat diberikan dalam kawasan Hutan Produksi (HP)

10. Pengaburan kriteria kawasan hutan yang dapat
diberikan IUPHHK-HT terhadap Fungsi Kawasan Hutan
1. Pasal 3 ayat 1 P.19/Menhut-II/2007 “Areal untuk pembangunan hutan tanaman adalah Hutan
Produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya”, dalam TGHK /Penunjukan
kawasan hutan hanya dikenal istilah Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi tetap (HP)
dan hutan produksi konversi (HPK), tidak ditemukan penjelasan yang menghubungkan antara
hutan produksi yang tidak produktif dengan kriteria kawasan hutan dalam TGHK.
2. Pasal 1a P.11/Menhut-II/2008 “ Hutan Produksi yang tidak produktif adalah hutan yang
dicadangkan oleh mentri sebagai hutan tanaman.” artinya seluruh kawasan hutan dapat
didefinisikan sebagai hutan produktif dengan mengabaikan fungsi kawasan hutan yang telah diatur
dalam TGHK/Penunjukan kawasan hutan tanpa disertai kriteria yang jelas.
3. Tidak ditemukan penjelasan yang memadai tentang penggunaan kawasan hutan sesuai dengan
fungsi kawasan hutan yang digambarkan dalam Peta TGHK/ Penunjukan kawasan hutan terutama
perbedaan penggunaan antara Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP).
4. Perbedaan penggunaan Hutan Produksi terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) dapat
dilihat dalam Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 683/Kpts/Um/8/1981 tentang kriteria dan tata
cara penetapan hutan produksi “ Yang dimaksud dengan hutan produksi dengan penebangan
terbatas ialah hutan produksi yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih sedang
yang dimaksud dengan hutan produksi bebas ialah hutan produksi yang dapat dieksploitasi baik
dengan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.” dilihat dari kriteria kawasan Hutan
Produksi dengan Pengelolaan Terbatas identik dengan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan
produksi bebas identik dengan hutan produksi tetap (HP)
5. Pasal 1 Point 4 P. 33/Menhut-II/2010 “Hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya
disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi
Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa IUPHHK-HT
pembangunan di luar kegiatan kehutanan. “
hanya dapat diberikan dalam kawasan Hutan Produksi (HP)

11. Peruntukan Kawasan Hutan Produksi dalam RTRWN
(PP 26 Tahun 2008 )
Penjelasan Pasal 64 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan
“kawasan peruntukan hutan produksi terbatas” adalah
kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi
daya hutan alam.
Penjelasan Pasal 64 Ayat (1) Huruf b Yang dimaksud dengan
“kawasan peruntukan hutan produksi tetap” adalah
kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi
daya hutan alam dan hutan tanaman.
Penjelasan Pasal 64 Ayat (1) Huruf c Yang dimaksud dengan
“kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat
dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang
dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan
transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkeb
unan, industri, dan lain-lain.
IUPHHK-HT hanya dapat diberikan dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)

12. Penyimpangan Terhadap Fungsi
Kawasan Hutan
• Kawasan yang diizinkan untuk IUPHHK-HT adalah pada
hutan produksi tetap (HP)
• Pada Kawasan ini tidak terdapat Hutan Produksi Tetap
• IUPHHK-HT Pada kawasan ini 100% tidak sesuai dengan
TGHK
Fungsi Kawasan Pada SK 327 Sektor Luas (ha)
Pulau Padang
Hutan Produksi Terbatas (HPT) 18.133
Hutan Produksi yang dapat dikonversi 23.352
(HPK)
Kawasan Suaka Alam 232
JUMLAH 41.717

13. Penyimpangan Terhadap TGHK
Kepmen 173 ahun 1986 Tentang TGHK

14. Penyimpangan 3. Penyusunan Amdal (2004)
Dokumen Amdal Kurang Mempertimbangkan
Dampak Subsidence Pada Pulau Kecil
Dokumen Amdal
Komisi Penilai Amdal Tidak memperhatikan
RTRWP, RTRWK, TGHK
Komisi Amdal
Izin Lingkungan Izin Lingkungan Sudah Kadaluarsa
3 •Kepres No 32 Tahun 1990
•PP No 47 Tahun 1997
•PP No 26 Tahun 2008
Areal Kerja Berada Pada Kawasan Bergambut

15. Dokumen Amdal
• Dokumen Amdal Kurang Mempertimbangkan Dampak Subsidence Pada Pulau
Kecil (Lihat Bagian hipotesa Tenggelamnya sebuah pulau) , Dokumen RPL Hal III-6
menjelaskan bahwa “Pembukaan wilayah Hutan (Pembuatan kanal dan saluran
drainase) dapat menimbulkan subsidensi tanah gambut mencapai 50 cm pada
tahun pertama, dan rata rata 10 cm pada beberapa tahun berikutnya”
• Area Penambahan tidak sesuai dengan RTRWP Riau dan RTRWK Bengkalis (Tidak
Sesuai dengan PP 27 Tahun 2008 tentang Amdal)
• Tidak ditemukan berita acara sosialisasi konsultasi publik pada desa interaksi di
pulau padang (Kepmen LH No 2 tahun 2004 dan Keputusan Kepala Bappedal No 8
Tahun 2000)
• Tidak dilampirkan seluruh dokumen perizinan sebagai syarat kelengkapan
dokumen (Kepmen LH No 2 Tahun 2000)
• Tidak dijelaskan metodologi dan analisis yang menjelaskan “Terdapat Kubah
Gambut oligotropik yang terpengaruh air asin dengan kedalaman lebih dari 2 m
seluas 51.942 ha” (Kepmen LH No 5 tahun 2000)
• Plot Pengambilan sampel kualitas air permukaan tidak dilakukan diwilayah pulau
padang

16. Komisi Amdal
• Hasil Rapat Penilaian tidak mempertimbangkan Rencana
Tata Ruang, Menurut Pasal 16 ayat (4) PP 27 Tahun 1999
“Instansi yang bertanggung jawab wajib menolak
kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau
kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang
kawasan”
• Berita Acara Rapat Penilai Amdal Tanggal 20 Oktober 2004
belum menyetujui Dokumen Amdal, dan tidak ditemukan
berita acara rapat Tim penilai lainnya. (Cacat Proses)
• Dari daftar hadir Rapat Penilaian Dokumen AMDAL tidak
dihadiri oleh masyarakat yang terkena dampak di Pulau
Padang (tidak sesuai dengan PP No 27 tahun 1999 tentang
AMDAL)

17. Izin Lingkungan
• Keputusan Gubernur Riau Kpts. 667/XI/2004 tanggal 11
November 2004 tentang Kelayakan Lingkungan
Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) di areal tambahan
Kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau
oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah dicabut
oleh Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.
326/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 dan Tidak berlaku
lagi.
• Izin lingkungan yang digunakan sudah kadaluarsa
(Antara keluarnya SK 327 dan Izin Lingkungan
mempunyai rentang waktu sekitar 5 tahun) Lihat Pasal
24 ayat 1 PP 27 Tahun 1999.

18. Areal Kerja IUPHHK-HT Berada Pada
Kawasan Bergambut
• Kawasan Bergambut dengan Kedalaman Lebih
dari 3 Meter dilindungi oleh aturan
Perundangan diantaranya:
– Kepres No 32 Tahun 1997 tentang pengelolaan
kawasan lindung
– PP No 47 tahun 1997 yang diganti dengan PP No
26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN)

19. Penyimpangan 4: Penilaian Aspek Hukum (2009)
Tindak Pidana Penataan Ruang
Sekjen UU No 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang
Sebagian Areal Kerja sudah
ditetapkan sebagai Kawasan Lindung
PP No 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Aspek Hukum Kawasan Yang diperuntukkan untuk IUPHHK-HT
adalah hutan produksi tetap (HP)
UU No 27 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil
Tidak diprioritaskan untuk
budidaya kehutanan
4

20. Penyimpangan 4: Penilaian Aspek Hukum (2009)
• Lamanya rentang waktu proses keluarnya izin antara tahun 2004-2009 (5 tahun)
• Keluarnya 3 aturan baru yang berdampak secara hukum terhadap proses
perizinan yang sudah berjalan yaitu:
• UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang memberikan mandat
untuk menertibkan perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
dan Sangsi Pidana terhadap Pemberian Izin yang melanggar Tata Ruang.
• UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau
kecil dimana Pulau Padang masuk kategori pulau kecil yang didefinisikan
oleh UU 27 Tahun 2007
• PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang
menegaskan kriteria kawasan lindung dan budidaya serta penegasan fungsi
kawasan hutan produksi terhadap perizinan kehutanan.
• Seharusnya dengan keluarnya 3 aturan baru ini proses Perizinan IUPHHK-HT di
pulau padang diulang kembali mulai dari tahapan awal, karena beberapa
substansi yang diatur dalam 3 aturan baru berdampak terhadap kriteria kawasan
yang diajukan pada wilayah pulau padang.

21. Penertiban Perizinan
UU No 26 Tahun 2007

22. (Tindak Pidana Penataan Ruang)
UU No 26 Tahun 2007

23. UU No 27 Tahun 2007
(Pulau Pulau Kecil)
Luas Pulau Padang: 111.500 ha atau 1.115 km2
(masuk kategori pulau kecil)
• Pasal 1 Ayat (3) Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km (duaribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
• Pasal 23 (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan
berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu
dengan pulau besar di dekatnya.
• Pasal 23 (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya
diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a. konservasi; b.
pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e.
pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g.
pertanian organik; dan/atau h. Peternakan.
“Tidak diprioritaskan untuk kegiatan
kehutanan”

25. Beberapa Pengertian Dalam PP 26 Tahun 2008
• Rencana pola ruang wilayah nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini (Pasal 50 ayat 2)
• Strategi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional “mewujudkan kawasan berfungsi
lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas
pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya” (Pasal 7 ayat 2 huruf b)
• Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya adalah dengan mengembangkan kegiatan budidaya yang
dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil. (Pasal 8 Ayat 3 huruf e)
• Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan
yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam Penjelasan Pasal 64 Ayat (1) Huruf a
• Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang
secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Penjelasan Pasal 64 Ayat
(1) Huruf b
• Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah
kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi,
transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. Penjelasan Pasal 64 Ayat
(1) Huruf c

26. Penyimpangan terhadap PP 26 Tahun 2008
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

27. Tindak Pidana Penataan Ruang
RTRWN RTRWP RTRWK TGHK
Masuk Kategori Tindak Pidana Penataan Ruang
Bahan Bacaan:
1. http://raflis.wordpress.com/2011/09/13/penataan-ruang-dan-korupsi-studi-kasus-provinsi-riau/
2. http://raflis.wordpress.com/2011/07/15/menyerahkan-hutan-ke-pangkuan-modal/

28. Penyimpangan Terhadap Perda No 19 Tahun 2004 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis
• IUPHHK-HT hanya diperbolehkan pada kawasan hutan produksi (HP)
• Pada area ini terdapat Hutan Produksi seluas 22.554 ha, namun
teridentifikasi sebagai lindung gambut.
• IUPHHK-HT pada kawasan ini 100% tidak sesuai dengan RTRWK Bengkalis
Fungsi Kawasan Luas (ha)
1. Kawasan Budidaya 13.235
1.a. Kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta 4.584
1.b. Kawasan Perkebunan Rakyat 2.001
1.c. Kawasan Pertanian Lahan Basah 4.719
1.d. Kawasan Pertanian lahan Kering 1.930
2. Kawasan Lindung 28.482
2.a. Buffer 2.007
2.b. Hutan Produksi Tetap yang didalamnya terdapat lindung gambut 22.554
2.c. Kawasan hutan Lindung gambut 3.351
2.d. Kawasan hutan Suaka Alam 389
JUMLAH 41.717

29. Penyimpangan Terhadap Perda No 19 Tahun 2004
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis

30. Penyimpangan Terhadap Perda No 10 tahun 1994
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau
• Pada Kawasan ini fungsi kawasan dalam RTRWP hanya menggambarkan: 1) Arahan
Pemanfaatan Kawasan Kehutanan, 2)Arahan Pemanfaatan Kawasan
Perkebunan, 3) Kawasan Lindung.
• IUPHHK-HT hanya diperbolehkan pada Arahan Pemanfaatan Kawasan Kehutanan
• Terdapat 19.599 ha (42,19%) dari izin yang tidak sesuai dengan RTRWP dengan
Peruntukan APK Perkebunan seluas 3.954 ha dan kawasan lindung seluas 17.599
ha
Fungsi Kawasan Luas (ha)
APK Kehutanan 24.118
APK Perkebunan 3.954
Kawasan Lindung 13.645
Jumlah 41.707

31. Penyimpangan Terhadap Perda No 10 tahun 1994
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau

32. Penyimpangan terhadap PP 26 Tahun 2008
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
• Peta Lampiran VII PP 26 Tahun 2007 hanya
menggambarkan kawasan lindung dan budidaya.
• Kawasan yang diizinkan untuk IUPHHK-HT adalah
Kawasan Budidaya yang berada dalam kawasan hutan
produksi.
• Terdapat 28.160 ha atau 67,5% dari luas izin dalam
kawasan ini yang berada dalam Kawasan Lindung
Fungsi Kawasan Luas (ha)
Kawasan Lindung 13.556
Kawasan Budidaya 28.160

33. Penyimpangan terhadap PP 26 Tahun 2008
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

34. Temuan Lain
• Penyimpangan dalam Proses Perubahan
Fungsi Kawasan hutan (Sesuai dengan
Pesanan)
• Penyimpangan terhadap luasan Izin dalam
satu provinsi
• Dampak Tenggelamnya Sebuah Pulau
• Konflik Sosial

35. Pengelolaan Hutan Produksi
SKOR Hutan Produksi Budidaya Hutan Alam
(IUPHHK-HA / HPH)
124-175 Terbatas
Fungsi tidak dapat saling
dipertukarkan karena
Hutan skornya berbeda
Produksi Budidaya Hutan alam
Hutan Produksi
dan Tanaman (IUPHHK-
Tetap HT / HPHTI/ HTI)
SKOR Fungsi dapat saling
< 124 dipertukarkan karena
skornya sama
Budidaya Non Kehutanan
Hutan Produksi (Perkebunan, Pertanian, P
Konversi ertambangan)

36. Fakta Pengelolaan Hutan Produksi
IUPHHK-HA Tidak Sesuai
SKOR Hutan Produksi dengan
124-175 Terbatas IUPHHK-HT Ketentuan dan
Berdampak
Perkebunan
Hidrologi
Ada SK Mentri Perubahan
Fungsi Kawasan Hutan
IUPHHK-HA
Tidak Sesuai
Hutan Produksi IUPHHK-HT dengan
Tetap Ketentuan
Perkebunan tetapi Tidak
Berdampak
SKOR Ada SK Mentri Perubahan secara
< 124 Fungsi Kawasan Hutan Hidrologi
IUPHHK-HA
Hutan Produksi
IUPHHK-HT Sesuai dengan
Konversi Ketentuan
Perkebunan

37. Pasal 8 PP No 6 Tahun 1999
1) Ketentuan luas maksimal Hak Pengusahaan Hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur
sebagai berikut:
• a. Untuk satu propinsi setiap pemegang hak maksimal
seluas 100.000 (seratus ribu) hektar;
• b. Untuk seluruh Indonesia setiap pemegang hak
maksimal seluas 400.000 (empat ratus ribu) hektar;
• c. Khusus untuk Propinsi Irian Jaya setiap pemegang
hak maksimal seluas 200.000 (dua ratus ribu) hektar.
Luas Izin PT RAPP (SK 327) seluas 350.165 Ha Ha

38. Dampak Subsidence (Potensi Tenggelamnya Pulau)

39. Elevasi Pulau Padang (mdpl)
6
5 5
2
8 4

40. Dampak Bencana
(HipotesaTenggelamnya Pulau)
• Penurunan relatif daratan terhadap permukaan
laut sekitar 7 sampai 8 cm/tahun.
• Beda elevasi antara darat dan laut rata rata 5
meter
• Perkiraan waktu pulau tenggelam 60 - 70
tahun.
http://raflis.wordpress.com/2010/12/20/hipotesa-awal-tenggelamnya-sebuah-pulau/

41. Konflik Sosial
Bukti Keberadaan Masyarakat di Pulau Padang
dapat dilihat pada:
1. Peta Army Map Service yang diterbitkan
tahun 1945 skala 1: 250.000
2. Peta Topografi Bakosurtanal yang diterbitkan
tahun 1975 skala 1: 50.000
3. Peta Map Sol Central Sumatra yang
diterbitkan tahun 1986 skala 1: 1.000.000

42. Map Army 1945
• Peta Map Army
• Peta Bakosurtanal

43. Bakosurtanal 1975

44. Map Soil Central
Sumatera
http://raflis.wordpress.com/2011/02/12/map-soil-central-sumatera/