SlideShare une entreprise Scribd logo

ini menggunakan karakteristik utama dokumen yaitu seminar pembenahan tata ruang serta panjangnya kurang dari sesuai permintaan

•Télécharger en tant que PPT, PDF•
•
Raflis Ssi
Raflis Ssi
1  sur  23
Disampaikan Pada: Seminar Upaya PembenahaanTata Ruang yang mendukung Biomasa lestari di Kalimantan Barat, Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia 31 Augustus 2010 Kerjasama Both End-ICRAF-LBBT
Pengaturan Pola Ruang ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kepmen 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 TGHK TGHK Update ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
TGHK Kepmen 173 tahun 1986 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHK Kehutanan : Izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT ) No Fungsi Luas ha % 1 Area Penggunaan Lain (APL) 3.568 2 Hutan Lindung 4.635 3 Hutan Produksi Terbatas 651.633 4 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 12.264 Jumlah 1.022.563 Pelanggaran Legal
Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHK (Perkebunan) No Peruntukan Luas (ha) % 1 Hutan Lindung (HL) 12,033 2 Hutan Produksi (HP) 102,958 3 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 114,346 4 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 4.058. Jumlah 233.397 Catatan: perizinan pada HPK harus mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari mentri kehutanan seluas 1,010,229 ha Pelanggaran Legal
Pelanggaran Perkebunan dan HTI/IUPHHK_HT terhadap Kawasan Bergambut ,[object Object],[object Object],[object Object]
Perda No 10 Tahun 1994 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Pelanggaran HTI/IUPHHK-HT Terhadap Perda 10 1994 No Peruntukan Luas (ha) % 1 APK Perkebunan 186.709 31.54 2 APK Pertanian 1,296 0.22 3 APK Transmigrasi 11,063 1.87 4 Kawasan Lindung 368,417 62.23 5 APK yang Diprioritaskan 2,344 0.40 6 AP Lainnya 22,173 3.75 Total 592,004 100 Pelanggaran Legal
Pelanggaran Perizinan Perkebunan Terhadap Perda 10 1994 No Peruntukan Luas (ha) % 1 AP Lainnya 88,486 24.35 2 APK Kehutanan 179,517 49.41 3 APK Pertambangan 1,815 0.50 4 APK Pertanian 3,377 0.93 5 APK Transmigrasi 32,726 9.01 6 APK yang Diprioritaskan 2,018 0.56 7 Kawasan Lindung 55,389 15.24 8 Total 363,329 100 Pelanggaran Legal
Perencanaan Kehutanan UU No 41 Tahun 1999 No Tahapan Perencanaan Keterangan 1 Inventarisasi Kawasan Hutan Hanya dilaksanakan inventarisasi hutan tingkat nasional sedangkan tingkat DAS, Tingkat Wilayah , Tingkat Unit Pengelolaan belum dilakukan 2 Pengukuhan Kawasan hutan 2.1. Penunjukan kawasan Hutan Belum dilaksanakan (masih menggunakan Kepmen 137 tahun 1986 ) seharusnya dilaksanakan setelah proses inventarisasi kawasan hutan selesai dilakukan. 2.2. Penataan batas kawasan Hutan Dilaksanakan sebagian, (sampai dengan tahun 2007 dilaksanakan sepanjang 9.156 ,01 km dari 11.945,90 km yang diperkirakan) seharusnya dilaksanakan setelah penunjukan kawasan hutan yang baru dilakukan.
Perencanaan Kehutanan UU No 41 Tahun 1999 ,[object Object],[object Object],No Tahapan Perencanaan Keterangan 2.3 Pemetaan Kawasan hutan Sampai tahun 2007 baru 76,64% dari luas kawasan hutan di provinsi Riau 2.4 Penetapan Kawasan Hutan baru dilakukan pada 21 kelompok hutan dari 207 kelompok hutan yang ada. 3 Penataagunaan Kawasan Hutan 3.1 Penetapan Fungsi Kawasan hutan Belum dilaksanakan ( fungsi kawasan masih berdasarkan kepmen 137 tahun 1986)
Mandat Penertiban Pola Ruang dalam UU No 26 Tahun 2007 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
Izin Perkebunan dan HTI yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam PP 26 Tahun 2008 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Upaya Perlawanan secara konstitusi terhadap UU 26 tahun 2007 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil di sumatra untuk melakukan advokasi tata ruang ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Studi Kasus Pelanggaran RTRWN SK 327/Menhut-II/2009 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tunggakan-tunggakan masalah (Potret Krisis Sumatra) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Prakarsa Masyarakat Sipil Sumatra (Potret Krisis Sumatra) Perlindungan wilayah hutan alam tersisa Akses masyarakat kepada kekayaan alam dan hutan Praktik-praktik terbaik tata-kelola hutan di Sumatra Disintensif dan insentif Pemulihan ruang- ruang hidup kritis
Tunggakan-tunggakan masalah (Potret Krisis Sumatra) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Potret Krisis Sumatra ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Recommandé

Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauRaflis Ssi
 
Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaRaflis Ssi
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauRaflis Ssi
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangRaflis Ssi
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan petaRaflis Ssi
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaRaflis Ssi
 
Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Raflis Ssi
 

Recommandé

Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauRaflis Ssi
 
Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaRaflis Ssi
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauRaflis Ssi
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangRaflis Ssi
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan petaRaflis Ssi
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaRaflis Ssi
 
Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Raflis Ssi
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Raflis Ssi
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananRaflis Ssi
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangRaflis Ssi
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
 
Tata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiTata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiRaflis Ssi
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editYayasan CAPPA
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Rizki Darmawan
 
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014Hari Susandi
 
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanPermen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanRizki Darmawan
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Dini Isrinayanti
 
Lhk
LhkLhk
Lhkegyd welyn
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditRaflis Ssi
 
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 editPerizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 editYayasan CAPPA
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Raflis Ssi
 

Contenu connexe

Tendances

Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Raflis Ssi
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananRaflis Ssi
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangRaflis Ssi
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
 
Tata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiTata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiRaflis Ssi
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editYayasan CAPPA
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Rizki Darmawan
 
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014Hari Susandi
 
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanPermen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanRizki Darmawan
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Dini Isrinayanti
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 

Tendances (18)

Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
 
Tata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiTata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsi
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016
 
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
 
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanPermen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
 
Lhk
LhkLhk
Lhk
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 

Similaire à ini menggunakan karakteristik utama dokumen yaitu seminar pembenahan tata ruang serta panjangnya kurang dari sesuai permintaan

Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditRaflis Ssi
 
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 editPerizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 editYayasan CAPPA
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Raflis Ssi
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...HeruAdiST
 
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanPerizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanhutanriau
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfsabaruddinsabar2
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...01112015
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022CIkumparan
 
Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptx
Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptxMekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptx
Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptxAndiArmin1
 
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanPerkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001People Power
 
Wajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauWajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauRaflis Ssi
 
Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998People Power
 
Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian Kehutanan
Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian KehutananTalkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian Kehutanan
Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian KehutananRio Prastia
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
Permasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera Selatan
Permasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera SelatanPermasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera Selatan
Permasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera SelatanYoel Hendrawan
 
Kejahatan Peta
Kejahatan PetaKejahatan Peta
Kejahatan Petahutanriau
 

Similaire à ini menggunakan karakteristik utama dokumen yaitu seminar pembenahan tata ruang serta panjangnya kurang dari sesuai permintaan (20)

Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
 
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 editPerizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 edit
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
 
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanPerizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
 
Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptx
Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptxMekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptx
Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptx
 
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanPerkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001
 
Wajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauWajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riau
 
Torang Pe Kobong So Dapa Rampas (Land Grabbing) - Hutbun gorontalo
Torang Pe Kobong So Dapa Rampas (Land Grabbing) - Hutbun gorontaloTorang Pe Kobong So Dapa Rampas (Land Grabbing) - Hutbun gorontalo
Torang Pe Kobong So Dapa Rampas (Land Grabbing) - Hutbun gorontalo
 
Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998
 
Lhk
LhkLhk
Lhk
 
Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian Kehutanan
Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian KehutananTalkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian Kehutanan
Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian Kehutanan
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Permasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera Selatan
Permasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera SelatanPermasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera Selatan
Permasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera Selatan
 
Kejahatan Peta
Kejahatan PetaKejahatan Peta
Kejahatan Peta
 

Plus de Raflis Ssi

Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...Raflis Ssi
 
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Raflis Ssi
 
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Raflis Ssi
 
Bencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutBencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutRaflis Ssi
 
Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Raflis Ssi
 
Analisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauAnalisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauRaflis Ssi
 
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanPotret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanRaflis Ssi
 
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Raflis Ssi
 
Inisiatif one map
Inisiatif one mapInisiatif one map
Inisiatif one mapRaflis Ssi
 
Munkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamMunkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamRaflis Ssi
 
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riauRencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riauRaflis Ssi
 
Penyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangPenyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangRaflis Ssi
 
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanAkar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanRaflis Ssi
 
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan BencanaKebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan BencanaRaflis Ssi
 
Kliping Tragedi Suluk Bongkal
Kliping Tragedi Suluk BongkalKliping Tragedi Suluk Bongkal
Kliping Tragedi Suluk BongkalRaflis Ssi
 

Plus de Raflis Ssi (15)

Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
 
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
 
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
 
Bencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutBencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambut
 
Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015
 
Analisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauAnalisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riau
 
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanPotret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
 
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
 
Inisiatif one map
Inisiatif one mapInisiatif one map
Inisiatif one map
 
Munkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamMunkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelam
 
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riauRencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
 
Penyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangPenyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padang
 
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanAkar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
 
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan BencanaKebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
 
Kliping Tragedi Suluk Bongkal
Kliping Tragedi Suluk BongkalKliping Tragedi Suluk Bongkal
Kliping Tragedi Suluk Bongkal
 

ini menggunakan karakteristik utama dokumen yaitu seminar pembenahan tata ruang serta panjangnya kurang dari sesuai permintaan

  • 1. Disampaikan Pada: Seminar Upaya PembenahaanTata Ruang yang mendukung Biomasa lestari di Kalimantan Barat, Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia 31 Augustus 2010 Kerjasama Both End-ICRAF-LBBT
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHK Kehutanan : Izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT ) No Fungsi Luas ha % 1 Area Penggunaan Lain (APL) 3.568 2 Hutan Lindung 4.635 3 Hutan Produksi Terbatas 651.633 4 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 12.264 Jumlah 1.022.563 Pelanggaran Legal
  • 6. Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHK (Perkebunan) No Peruntukan Luas (ha) % 1 Hutan Lindung (HL) 12,033 2 Hutan Produksi (HP) 102,958 3 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 114,346 4 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 4.058. Jumlah 233.397 Catatan: perizinan pada HPK harus mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari mentri kehutanan seluas 1,010,229 ha Pelanggaran Legal
  • 7.
  • 8.
  • 9. Pelanggaran HTI/IUPHHK-HT Terhadap Perda 10 1994 No Peruntukan Luas (ha) % 1 APK Perkebunan 186.709 31.54 2 APK Pertanian 1,296 0.22 3 APK Transmigrasi 11,063 1.87 4 Kawasan Lindung 368,417 62.23 5 APK yang Diprioritaskan 2,344 0.40 6 AP Lainnya 22,173 3.75 Total 592,004 100 Pelanggaran Legal
  • 10. Pelanggaran Perizinan Perkebunan Terhadap Perda 10 1994 No Peruntukan Luas (ha) % 1 AP Lainnya 88,486 24.35 2 APK Kehutanan 179,517 49.41 3 APK Pertambangan 1,815 0.50 4 APK Pertanian 3,377 0.93 5 APK Transmigrasi 32,726 9.01 6 APK yang Diprioritaskan 2,018 0.56 7 Kawasan Lindung 55,389 15.24 8 Total 363,329 100 Pelanggaran Legal
  • 11. Perencanaan Kehutanan UU No 41 Tahun 1999 No Tahapan Perencanaan Keterangan 1 Inventarisasi Kawasan Hutan Hanya dilaksanakan inventarisasi hutan tingkat nasional sedangkan tingkat DAS, Tingkat Wilayah , Tingkat Unit Pengelolaan belum dilakukan 2 Pengukuhan Kawasan hutan 2.1. Penunjukan kawasan Hutan Belum dilaksanakan (masih menggunakan Kepmen 137 tahun 1986 ) seharusnya dilaksanakan setelah proses inventarisasi kawasan hutan selesai dilakukan. 2.2. Penataan batas kawasan Hutan Dilaksanakan sebagian, (sampai dengan tahun 2007 dilaksanakan sepanjang 9.156 ,01 km dari 11.945,90 km yang diperkirakan) seharusnya dilaksanakan setelah penunjukan kawasan hutan yang baru dilakukan.
  • 12.
  • 13.
  • 14.  
  • 15.  
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21. Prakarsa Masyarakat Sipil Sumatra (Potret Krisis Sumatra) Perlindungan wilayah hutan alam tersisa Akses masyarakat kepada kekayaan alam dan hutan Praktik-praktik terbaik tata-kelola hutan di Sumatra Disintensif dan insentif Pemulihan ruang- ruang hidup kritis
  • 22.
  • 23.

Notes de l'éditeur

  1. www.raflis.wordpress.com