SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  109
BENTUK NEGARA dan SISTEM PEMERINTAHAN di berbagai Negara

Thailand

The World Factbook






Nama resmi: Kingdom of Thailand ---- [Ratcha Anachak Thai]
Bahasa resmi: Thai, Inggris (bahasa sekunder kalangan elit), dialek etnis dan regional.
Ibukota: Bangkok
Luas wilayah (km2): 513.115 - Thailand di Utara berbatasan langsung dengan Burma dan Laos. Di Selatan
dengan Teluk Thailand dan Malaysia, di Barat dengan Burma dan Laut Andaman, di Timur dengan Laos dan
Kamboja. Dalam perbatasan darat, Thailand berbatasan dengan Burma sepanjang 1800 km, dengan Kamboja
sepanjang 803 km, dengan Laos sepanjang 1754 km, dan dengan Malaysia sepanjang 506 km. Sementara itu,






garis pantai negara ini adalah 3219 km.
Penduduk: 67.448.120 orang
Etnis: Thai 75%; Cina 14%; lainnya 11%.
Agama: Buddha (resmi) 94,6%; Islam 4,6%; Kristen 0,7%; lainnya 0,1%.
Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---- [Kendati Monarki Konstitusional, Thailand menganut trias
politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang
1932 - 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Monarki
Absolut Thailand dihapus sejak tahun 10 Desember 1932, hari konstitusi Thailand. Monark Thailand
menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun,
Monark tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari. Ada Dewan Negara Thailand,
beranggota 18 orang yang diangkat Monark, yang fungsinya memberi nasehat berdasarkan permintaan
Monark. Menteri-menteri dalam kabinet Thailand diangkat oleh Monark tetapi bertanggung jawab kepada



Rathasapha. ].
Bentuk negara: Kesatuan ---- [Thailand dibagi ke dalam 77 propinsi (termasuk Bangkok) disebut Changwat.
Setiap changwat dipimpin gubernur yang disebutPhuwarachakan. Phuwarachakan adalah PNS-PNS karir yang
diangkat oleh Mendagri, kecuali Gubernur Bangkok yang dipilih rakyat. Changwat (propinsi) di Thailand
adalah: (1) Amnat Charoen, (2) Ang Thong, (3) Bueng Kan, (4) Buriram, (5) Chachoengsao, (6) Chai Nat, (7)
Chaiyaphum, (8) Chanthaburi, (9) Chiang Mai, (10) Chiang Rai, (11) Chon Buri, (12) Chumphon, (13) Kalasin,
(14) Kamphaeng Phet, (15) Kanchanaburi, (16) Khon Kaen, (17) Krabi, (18) Krung Thep Mahanakhon
(Bangkok), (19) Lampang, (20) Lamphun, (21) Loei, (22) Lop Buri, (23) Mae Hong Son, (24) Maha Sarakham,
(25) Mukdahan, (26) Nakhon Nayok, (27) Nakhon Pathom, (28) Nakhon Phanom, (29) Nakhon Ratchasima,
(30) Nakhon Sawan, (31) Nakhon Si Thammarat, (32) Nan, (33) Narathiwat, (34) Nong Bua Lamphu, (35)
Nong Khai, (36) Nonthaburi, (37) Pathum Thani, (38) Pattani, (39) Phangnga, (40) Phatthalung, (41) Phayao,
(42) Phetchabun, (43) Phetchaburi, (44) Phichit, (45) Phitsanulok, (46) Phra Nakhon Si Ayutthaya, (47) Phrae,
(48) Phuket, (49) Prachin Buri, (50) Prachuap Khiri Khan, (51) Ranong, (52) Ratchaburi, (53) Rayong, (54) Roi
Et, (55) Sa Kaeo, (56) Sakon Nakhon, (57) Samut Prakan, (58) Samut Sakhon, (59) Samut Songkhram, (60)
Sara Buri, (61) Satun, (62) Sing Buri, (63) Sisaket, (64) Songkhla, (65) Sukhothai, (66) Suphan Buri, (67)
Surat Thani, (68) Surin, (69) Tak, (70) Trang, (71) Trat, (72) Ubon Ratchathani, (73) Udon Thani, (74) Uthai



Thani, (75) Uttaradit, (76) Yala, dan (77) Yasothon.]
Sistem pemerintahan: Parlementer ---- [Monark sebagai Kepala Negara; Perdana Menteri sebagai Kepala



Administratif Pemerintahan].
Parlemen: Bikameral (Sapha Phuthaen Ratsadon/House of Representatives + Wuthisapha/Senate). Sapha
Phuthaen Ratsadon dan Wuthisapha merupakan unsur parlemen Thailand (Rathasapha) ---- [Sapha Phuthaen
Ratsadon terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 100 orang dipilih lewat sistem proporsional
dengan varian Party List (dari parpol), sementara 400 dengan sistem mayoritas dengan varian First-Past-ThePost (dari parpol). Fungsi utamanya menginisiasi dan memberi persetujuan RUU, merancang anggaran,
memilih Perdana Menteri dari antara anggota parlemen, memberhentikan menteri, memonitor administrasi
negara, serta bersama Wuthisapha memutuskan masalah-masalah substansial negara seperti masalah
konstitusi, prosedur pemerintahan yang penting, deklarasi perang dan damai, serta meratifikasi perjanjian
internasional. Uniknya, untuk menginisiasi mosi tidak percaya kepada perdana menteri, cukup dilakukan lewat
1/5 dukungan anggota Sapha Phuthaen Ratsadon. Disisi lain, Wuthisapha terdiri atas 200 anggota yang dipilih
untuk masa jabatan 6 tahun. Seluruh anggota Wuthisaphadipilih lewat pemilu dengan sistem Mayoritas dengan
varian Single Vote dan boleh berasal dari luar parpol. Fungsi utama Wuthisapha melegalisasi RUU yang sudah
diproses oleh Sapha Phuthaen Ratsadon (Wuthisapha tidak punya kewenangan menginisiasi RUU), memonitor
administrasi negara, menominasikan pejabat-pejabat yudikatif, memecat politisi negara yang korup. Setiap
anggota Wuthisapha punya hak bertanya setiap menteri. Jika Sapha Phuthaen Ratsadon bubar, maka kuasa
membuat UU ada di tangan Wuthisapha ini.]

Brunei

Darussalam

The World Factbook


Nama resmi: Negara Brunei Darussalam (The Nation of Brunei, atau Abode of Peace) ---- [Kesultanan ini
berdiri sejak abad ke-19 dan sultan yang sekarang (Hasan al-Bolkiah) adalah keturunan nomor 29 dari sultan
pertamanya, Muhammad Shah. Ideologi negara ini adalah Melayu Islam Beraja]





Bahasa resmi: Melayu (resmi); Inggris; Cina.
Ibukota: Bandar Seri Begawan
Luas wilayah (km2): 5.769 - Brunei terdiri atas 2 wilayah barat dan timur terpisah darat. Antara barat dan
timur ini dipisah Malaysia. Sementara laut di utara disatukan Teluk Brunei. Ini mirip negara Timor Leste yang
terpisah oleh Indonesia. Di Utara, negara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, di Selatan dengan Malaysia, di
Barat dengan Malaysia, dan di Timur dengan Malaysia. Perbatasan darat negara ini dengan Malasyia sepanjang







381 km. Garis pantainya sepanjang 161 km.
Penduduk: 415.717 orang.
Etnis: Melayu 66,3%; Cina 11,2%; asli 3,4%; lainnya 19,1%.
Agama: Islam (resmi) 67%; Buddha 13%; Kristen 10%; lainnya (termasuk kepercayaan asli) 10%.
Jenis kekuasaan: Monarki (transisi ke arah konstitusional sejak 2004)
Bentuk negara: Kesatuan ---- [Brunei terbagi ke dalam 4 distrik administratif (disebut Daerah).

Daerah-

daerah tersebut adalah: (1) Belait, (2) Brunei-Muara, (3) Temburong, dan (4) Tutong. Setiap distrik dipimpin
oleh pejabat yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Setiap Daerah dibagi lagi ke dalam subdistrik
(disebut Mukim) yang setiapnya dipimpin seorang Kepala yang diangkat dan disebut Penghulu.
Setiap Mukim dibagi lagi ke dalam desa (disebut Kampong) yang dipimpin Ketua Kampong yang dipilih
langsung oleh masyarakat secara luber, dan efektif jika yang terpilih disetujui oleh Pemerintah. Kini, Brunei
menerapkanGrassRoot Democracy, dalam mana sejak 1996 berdiri General Assembly of Mukimdan Village
Consultative Council. Sekitar 1000 orang Penghulu dan Ketua Kampongberpartisipasi dalam pembicaraan
seputar perbaikan jalan dan kesejahteraan komunitas lokal. Wow!]



Sistem pemerintahan: Presidensil (Raja berperan dominan) --- Hakikinya, konstitusi Brunei merupakan fusi
dari konsep pemerintahan Melayu Brunei dan SistemWestminster/Inggris. Konsep pemerintahan Melayu Brunei
menekankan pada kepemimpinan otokratik, ketuhanan, dan absolutisme kuasa sultan. Namun, sultan
mempersilakan seluruh warganegara berkonsultasi dengan dirinya lewat aneka pertemuan di desa-desa,
masjid-masjid, dan kantor-kantor, di mana mekanisme ini dikenal sebagai "Living Democracy." Living
Democracy ini berbeda dengan konsepsi Barat tentang demokrasi yang melulu menekankan "representative
government." "Representative Government" tidak berlaku di Brunei. Sultan adalah khalifah Allah di bumi,
dengan demikian, negara Brunei mempromosikan nilai-nilai dan syariat Islam disegala aspek kehidupan
kesultanan. Dari Barat, Brunei mengadopsi sistem kerja kabinet, independensi lembaga peradilan, dan HAM.
Singkatnya, Sultan Brunei memangku jabatan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Pemimpin Agama



Islam (Brunei mayoritas bermazhab Syafi'i).
Parlemen: Mungkin ke arah Quadkameral ?? (Council of Cabinet Ministers + Council of Succesion + Privy
Council + Religious Council). Atau Unikameral (Legislative Councilsejak 2004). Setiap anggota dewan diangkat
dan diberhentikan oleh Sultan.

Kamboja
The World Factbook






Nama resmi: Kingdom of Cambodia ---- [Preahreacheanachakr Kampuchea]
Bahasa resmi: Khmer (resmi) 95%; Perancis, Inggris
Ibukota: Phnom Penh ---Luas wilayah (km2): 181.035 ---- Kamboja di Utara berbatasan dengan Thailand dan Laos. Di Selatan dengan
Vietnam dan Teluk Thailand. Di Barat dengan Thailand dan Teluk Thailand. Di Timur dengan Vietnam.
Perbatasan darat dengan Laos sepanjang 541 km, dengan Thailand 803 km, dan dengan Vietnam 1228 km.
Garis pantai negara ini 443 km. [Populasinya per Juli 2006 adalah 13.881.427 orang. Bahasa resminya Khmer.
Agama mayoritas Buddha Theravada (95%) dan lainnya (5%). Komposit etnisnya Khmer 90%, Vietnam 5%,







Cina 1%, lainnya 4%.]
Penduduk: 15.205.539 orang
Etnis: Khmer 90%; Vietnam 5%; Cina 1%; lainnya 4%.
Agama: Buddha (resmi) 96,4%; Islam 2,1%; lainnya 1,3%.
Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---- [Raja adalah kepala negara. Sejak 1947 peran raja relatif
seremonial dalam semboyak "raja berdaulat, tetapi tidak memerintah."]
Bentuk negara: Kesatuan ---- [Kamboja terbagi atas 24 propinsi (disebut khett, yang masing-masing dipimpin
oleh gubernur yang diangkat selaku kepala administrasinya dan 1 munisipal (disebut krong). Di bawah propinsi
terdapat organ-organ komunitas lokal yang sejak tahun 2002 telah memilih dewan-dewan lokal untuk
mengurus komunitas masing-masing. Hingga saat ini, Kamboja terus mengupayakan dekonsentrasidekonsentrasi wewenang. Propinsi-propinsi di Kamboja adalah: (1) Banteay Meanchey, (2) Battambang, (3)
Kampong Cham, (4) Kampong Chhnang, (5) Kampong Speu, (6) Kampong Thom, (7) Kampot, (8) Kandal, (9)
Kep, (10) Koh Kong, (11) Kratie, (12) Mondolkiri, (13) Oddar Meanchey, (14) Pailin, (15) Preah Vihear, (16)
Prey Veng, (17) Pursat, (18) Ratanakiri, (19) Siem Reap, (20) Sihanoukville, (21) Stung Treng, (22) Svay



Rieng, dan (23) Takeo serta 1 propinsi yaitu Phnom Penh.]
Sistem pemerintahan: Parlementer ---- [Administrasi negara dijalankan oleh Dewan Menteri yang dipimpin
oleh Perdana Menteri (PM). Dewan Menteri dibentuk pasca pemilu yang diikuti para parpol. Para menteri
(tergabung dalam Dewan menteri) tidak hanya bertanggung jawab pada PM melainkan juga National Assembly



(NA). ]
Parlemen: Bikameral (National Assembly + Senate) ---- [NA adalah organ utama legislatif. Anggota sekitar
123 orang yang dipilih secara luber. Kandidatnya berasal dari para parpol. Wewenangnya secara umum serupa
dengan ideal peran badan legislatif secara teoretik. Senate anggotanya tidak boleh lebih dari 1/2 anggota NA,
sehingga jumlahnya sekitar 61 orang saja. Perannya mirip dengan anggota DPD di Indonesia: Kurang
kewenangan signifikan.]
Indonesia

http://www.freeusandworldmaps.com/



Nama resmi: Republic of Indonesia ---- [Secara formal, negara ini lahir pada hari Jumat tanggal 17 Agustus
1945 --Proklamasi-- bertepatan dengan bulanRamadhan]




Bahasa resmi: Bahasa Indonesia
Ibukota: Jakarta ---- [Di masa revolusi fisik 1945 - 1949, ibukota Republik Indonesia pernah dipindahkan ke
Yogyakarta untuk sementara waktu. Kini, kendati banyak dilanda banjir, Jakarta tetap menjadi ibukota Republik
Indonesia. Sempat muncul sejumlah pemikiran untuk memindahkan ibukota ke Jonggol, Bogor ataupun ke



Palangkaraya, Kalimantan. Namun, itu baru sebatas wacana saja dan sifatnya timbul-tenggelam]
Luas wilayah (km2): 1.904.444 ---- [Populasi Indonesia per Juni 2011 adalah 237.641.300 orang] Indonesia
di Utara berbatasan dengan Laut Andaman, Selat Malaka, Malaysia, Laut Filipina, dan Samudera Pasifik Utara.
Di Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Timor Leste. Di Barat berbatasan dengan Samudera
Indonesia. Di Timur dengan Papua Nugini. Di pulau Kalimantan, Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia
sepanjang 2004 km. Di pulau Papua berbatasan darat dengan Papua Nugini sepanjang 820 km. Di NTT




berbatasan darat dengan Timor Leste sepanjang 269 km. Total garis pantai Indonesia 54.716 km.
Penduduk: 251.160.124 orang
Etnis: Jawa 40,6%; Sunda 15%; Madura 3,3%; Minangkabau 2,7%; Betawi 2,4%; Banten 2%; Banjar 1,7%;
lainnya 29,9%.




Agama: Islam 86,1%; Protestan 5,7%; Katolik Roma 3%; Hindu 1,8%; lainnya 3,4%.
Jenis kekuasaan: Republik ---- [Kekuasaan berada di tangan rakyat Indonesia, diselenggarakan oleh rakyat



Indonesia, untuk rakyat Indonesia]
Bentuk negara: Kesatuan (Desentralis) ---- [Menurut konstitusinya, Indonesia adalah negara Kesatuan.
Namun, terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat dengan daerah yang dirinci di
dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Wewenang pemerintahan pusat ada di 6 urusan
wajibnya yaitu: Pertahanan, Keamanan, Politik Luar Negeri, Moneter, Agama, dan Pendidikan. Per Juni 2011,
Indonesia terdiri atas 33 propinsi (daerah tingkat I), 399 kabupaten (daerah tingkat II), 98 kota (daerah
tingkat II), 6747 kecamatan, dan 78.198 desa. Provinsi-provinsi di Indonesia adalah: (1) Nangroe Aceh
Darussalam; (2) Sumatera Utara; (3) Sumatera Barat; (4) Riau; (5) Kepulauan Riau; (6) Bangka Belitung; (7)
Jambi; (8) Bengkulu; (9) Sumatera Selatan; (10) Lampung; (11) Banten; (12) Jawa Barat; (13) Jawa Tengah;
(14) Daerah Istimewa Yogyakarta; (15) Jawa Timur; (16) Kalimantan Barat; (17) Kalimantan Tengah; (18)
Kalimantan Timur; (19) Kalimantan Selatan; (20) Bali; (21) Nusa Tenggara Barat; (22) Nusa Tenggara Timur;
(23) Sulawesi Utara; (24) Gorontalo; (25) Sulawesi Tengah; (26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi Barat; (28)
Maluku Utara; (29) Maluku; (30) Papua; (31) Papua Barat; (32) Sulawesi Tenggara; (33) Daerah Khusus
Ibukota Jakarta; dan (34) Kalimantan Utara]



Sistem pemerintahan: Presidensil ---- [Indonesia menganut sistem presidensil, yang secara formal dan
substansial bervariasi dalam sejumlah periode kepolitikannya. Di masa Orde Baru 1971 - 1998, sistem
presidensil yang diterapkan berciri satu kali pemilu, yaitu untuk memilih anggota DPR. Anggota DPR ini
otomatis menjadi anggota MPR dengan komposisi sekitar 75% kursi. Sisa 25%-an kursi anggota MPR diambil
dari utusan golongan dan ABRI yang diangkat oleh Presiden. Presiden di masa Orde Baru "sangat" prerogatif
memilih menteri untuk memimpin departemen tanpa mempertimbangkan atau berkompromi dengan anggota
Parlemen. Akibatnya, menteri solid ketika bekerja sama dengan Presiden. Sistem presidensil berubah pasca
transisi politik 1998. Mulai tahun 2004, pemilu diadakan 2 kali: Untuk memilih anggota parlemen (DPR, DPRD I,
DPRD II, dan DPD) dan untuk memilih presiden dan wakil presiden (satu paket). Anggota DPR, DPRD I, dan
DPRD II dipromosikan oleh para parpol. Untuk DPD umumnya calon independen. Total jumlah anggota DPD
maksimal 1/3 total jumlah anggota DPR. Karena para parpol yang ikut pemilu banyak, maka tidak ada
mayoritas 50 + 1 di parlemen. Presiden jadi dilematik menentukan menteri jika murni mengandalkan hak
prerogatifnya.
Akibatnya,
terjadi
quasi-parlementarian
dalam
penentuan
menteri:
Presiden
memproporsionalisasikannya dengan komposisi suara parlemen, yaitu persentase suara para parpol yang
sepakat berkoalisi dengan partai presiden. Makin besar persentase suara parpol yang berkoalisi, makin banyak
jatah menteri yang diperoleh. Terlebih, terkadang para parpol yang sudah berkoalisi dengan parpol presiden
"mbalelo." Dengan demikian, Indonesia mengalami "weakened executive government."]



Parlemen: Trikameral (MPR, DPR, DPD) ---- [Trikameral ini pendapat Jimly Asshiddiqie, karena MPR, DPR,
dan DPD adalah 3 badan berbeda dengan fungsi masing-masing. Anggota MPR tidak dipilih karena ia otomatis
gabungan anggota DPR dan DPD yang mengalami "metamorfosis." Anggota MPR tidaklah unik secara personal.
Padahal, jika parameternya adalah kuasa pembuatan legislasi, maka parlemen Indonesia sifatnya Unikameral.
Ini karena hanya DPR sajalah yang punya kekuasaan menyusun legislasi]

Laos

http://www.freeusandworldmaps.com/






Nama resmi: Lao People's Democratic Republic ---- [Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao]
Bahasa resmi: Lao (remi); Perancis; Inggris; bahasa etnis yang beragam.
Ibukota: Vientiane ---Luas wilayah (km2): 236.800 ---- [Populasi Laos per juli 2006 adalah 6.368.481 orang. Bahasa resminya Lao.
Agama mayoritas Buddha Teravada 60%, dan 40% adalah agama-agama lain. Komposit etnis Lao Lum (66%),
Lao Thoeng (24%), dan Lao Sung (10%).] Laos di sebelah utara berbatasan dengan Burma, Cina, dan Vietnam.
Di selatan dengan Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Di barat dengan Burma dan Thailand. Di timur dengan
Vietnam. Batas darat Laos dengan Burma sepanjang 235 km, dengan Kamboja 541 km, dengan Cina 423 km,
dengan Thailand 1754 km, dan dengan Vietnam 2130 km. Garis pantai Laos adalah 0 km (terkunci di tengah







daratan).
Penduduk: 6.695.166 orang.
Etnis: Lao 55%; Khmou 11%; Hmong 8%; lainnya (hampir 100 etnis) 26%.
Agama: Buddha 67%; Kristen 1,5%; lainnya 31,5%.
Jenis kekuasaan: Republik Sosialis ---- [
Bentuk negara: Kesatuan ---- [Negara ini diorganisir ke dalam 16 propinsi ditambah sebuah zona khusus yang
diperintah secara militer dan prefektur independen sebagai ibukota, Vientiane. Di bawah propinsi, wilayah
diorganisir ke dalam distrik dan desa. Ke-16 propinsi (khoueng) Laos dan 1 ibukota (nakhon luang) adalah: (1)
Attapu, (2) Bokeo, (3) Bolikhamxai, (4) Champasak, (5) Houaphan, (6) Khammouan, (7) Louangnamtha, (8)
Louangphabang, (9) Oudomxai, (10) Phongsali, (11) Salavan, (12) Savannakhet, (13) Viangchan, (14)



Xaignabouli, (15) Xekong, (16) Xiangkhouang dan 1 ibukota yaitu Viangchan (atau Vientiane).]
Sistem pemerintahan: Parlementer ---- [Presiden adalah kepala negara, yang dipilih oleh 2/3 anggota NA.
Setelah masa jabatan habis, ia bisa dipilih kembali. Presiden bukanlah kepala pemerintahan, tetapi punya
wewenang seperti: Representasi negara, secara resmi mengangkat perdana menteri, menteri, dan pejabat
tinggi lainnya, panglima tertinggi angkatan perang, dan fungsi-fungsi rehabilitas, abolisi, dan grasi. Sebagai
kepala administrasi pemerintahan, duduklah Perdana Menteri berikut menteri dan pejabat lain setingkat
menteri. PM diangkat oleh Presiden dengan persetujuan NA. PM adalah kepala eksekutif dan dapat mengangkat
sejumlah pejabat. PM dan para menterinya dapat diberhentikan oleh NA.]



Parlemen: Unikameral (National Assembly) ---- [National Assembly (NA) adalah manifestasi rakyat Lao.
Fungsinya memproduksi legislasi dan menentukan personal yang menjalankan administrasi negara. Secara de
facto, kuasa NA ada di tangan parpol: Lao People's Revolutionary Party. Anggota NA dipilih lewat pemilu untuk
jabatan 5 tahun.]

Malaysia

http://www.freeusandworldmaps.com/






Nama resmi: Malaysia ---- [
Bahasa resmi: Malaysia (resmi); Inggris; Cina (Kanton, Mandarin, Hokkien, Hakka, Hainan, Foochow); Tamil;
Telugu; Malayalam; Panjabi; Thai.
Ibukota: Kuala Lumpur ---- [
Luas wilayah (km2): 329.750 ---- [Populasi Malaysia per 2005 adalah 25.580.000. Bahasa resminya Melayu
dan Inggris. Agama yang dianut para penduduk adalah Islam (60,4%), Buddha (19,2%), Kristen (9,1%), Hindu
(6,3%), Konghucu/Tao/Agama Cina lainnya (2,6%), agama lainnya (2,4%). Komposit etnisnya Melayu dan asli
melayu lainnya (65,1%), Cina (26%), India (7,7%), lainnya (1,2%).] - Malaysia terletak di 2 wilayah terpisah.
Satu di barat di ujung semenanjung Malaya. Satu di timur yaitu di pulau Kalimantan (Indonesia). Di malaysia
barat, utara berbatasan dengan Thailand, selatan dengan selat Malaka dan Selat Singapura, barat dengan Selat
Malaka, dan timur dengan wilayah laut Cina Selatan. Di Malaysia timur, utara berbatasan dengan Laut Cina
Selatan, selatan dengan Indonesia, barat dengan Laut Cina Selatan, dan Timur dengan Laut Sulu. Batas darat
dengan Brunei sepanjang 381 km, dengan Indonesia 2004 km, dan dengan Thailand 506 km. Garis pantai
Malaysia adalah 4675 km.





Penduduk: 29.628.392 orang.
Etnis: Melayu 50,4%; Cina 23,7%; asli 11%; India 7,1%; lainnya 7,8%.




Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---- [Modelnya mirip Inggris]
Bentuk negara: Federasi ---- [Malaysia adalah federasi 13 negara bagian. Dalam konstitusi setiap negara

Agama: Islam (resmi) 60,4%; Buddha 19,2%; Kristen 9,1%; Hindu 6,3%; Konfusian; Tao; agama tradisional
Cina lainnya 2,6%; lainnya 1,5%; tidak beragama 0,8%.

bagian (negeri-negeri), konstitusi Malaysia harus dimuat terlebih dahulu sebelum konstitusi masing-masing
negara bagian. Konstitusi negara bagian harus mengadopsi konstitusi federal. Ke-13 negara bagian Malaysia
adalah: (1) Johor, (2) Kedah, (3) Kelantan, (4) Melaka, (5) Negeri Sembilan, (6) Pahang, (7) Perak, (8) Perlis,
(9) Pulau Pinang, (10) Sabah, (11) Sarawak, (12) Selangor, dan (13) Terengganu. Selain itu terdapat 1 wilayah
yang merupakan teritori federal yaitu (Wilayah Persekutuan) yang terdiri atas 3 wilayah pembentuk yaitu (1)



Ibukota Kuala Lumpur, (2) Labuan, dan (3) Putrajaya.]
Sistem pemerintahan: Parlementer ---- [Malaysia menganut sistem parlementer model Westminster. Kepala
negara dipegang oleh Yang Dipertuan Agong. Ia dipilih setiap 5 tahun oleh sebuah lembaga
bernama Conference of Ruler. Kepala negara berwenang mengangkat Perdana Menteri (PM). PM ini kepala



pemerintahan dan figur dominan dalam pemerintahan negara Malaysia.]
Parlemen: Bikameral (Dewan Rakyat/House of Representatives + Dewan Negara/Senate) ---- [Dewan
Rakyat (DR) dipilih lewat pemilu luber. Partai mayoritas di parlemen memiliki kans besar agar kadernya
diangkat sebagai PM olehYang Dipertuan Agong. PM ini bertanggung jawab kepada DR. Di pihak lain, Dewan
Negara (DN) bermasa tugas 3 tahun. Anggotanya sebagian dipilih oleh DR, sebagian diangkat oleh Yang
Dipertuan Agong berdasarkan nasehat PM. Tugas DN memonitor kinerja DR. Selain DR dan DN, juga ada
lembaga yang disebutConference of Ruler (CoR). CoR terdiri atas para penguasa (atau keturunan) dari 9
negara federasi Malaysia. Yang Dipertuan Agong berasal dari salah satu antara mereka.]

Myanmar

http://english.freemap.jp/






Nama resmi: Union of Myanmar ---- [Myanma Naingngandaw]
Bahasa resmi: Burma
Ibukota: Pyinmana ---- [
Luas wilayah (km2): 678.500 ---- [Populasi Myanmar per 2004 adalah 52.000.000. Bahasa resminya Burma.
Agama mayoritasnya Buddha (89%), Kristen Baptis, Katolik Roma (1%), Islam (4%), Animis (1%), dan lainnya
(2%). Komposit etnisnya Burma 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, Cina 3%, India 2%, Mon 2%, dan
lainnya 5%.- Myanmar di utara berbatasan dengan India dan Cina. Di selatan dengan Thailand, Selat Bengal,
dan Laut Andaman. Di barat dengan India, Bangladesh, Teluk Bengal, dan Laut Andaman. Di timur dengan
Cina, Laos, dan Thailand. Batas darat Myanmar dengan Bangladesh sepanjang 193 km, dengan Cina 2185 km,
dengan India 1463 km, dengan Laos 235 km, dan dengan Thailand 1800 km. Garis pantai Myanmar adalah





1930 km.
Penduduk: 55.167.330 orang
Etnis: Burma 68%; Shan 9%; Karen 7%; Rakhine 4%; Cina 3%; India 2%; Mon 2%; lainnya 5%.
Agama: Buddha 89%; Kristen 4% (Baptis 3%, Katolik Roma 1%); Islam 4%; animis 1%; lainnya 2%.


Jenis kekuasaan: Oligarki Militer ---- [State Peace and Development Council atau SPDC (dulunya SLORC)
adalah organ tertinggi Myanmar. Segala legislasi Myanmar ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi SPDC,
Jenderal Than Shwe. Than Shwe juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang]



Bentuk negara: Union ---- [Myanmar terdiri atas 7 region/wilayah republik (taing-myar), 7 negara bagian (pyi
ne-myar), dan 1 teritori union. Ke-7 region yaitu: (1) Ayeyarwady, (2) Bago, (3) Magway, (4) Mandalay, (5)
Sagaing, (6) Taninthayi, dan (7) Yangon. Ke-7 negara bagian yaitu: (1) Chin, (2) Kachin, (3) Kayah, (4) Kayin,
(5) Mon, (6) Rakhine, dan (7) Shan. Sementara teritori union-nya adalah Nay Pyi Taw.



Sistem pemerintahan: Presidensil ---- [Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden
dipilih
oleh
electoral
college
yang
terdiri
atas Pyithu
Hluttaw, Amyotha
Hluttaw,
dan Tatmadaw (tentara). Tatmadaw ini secara organik masuk ke Pyithu dan Amyotha Hluttaw. Secara de facto,
hanya yang memiliki kaitan dengan Tatmadaw yang menjadi Presiden.]



Parlemen: Menurut
konstitusi
seharusnya
Bikameral
(Pyithu
Hluttaw/setaraHouse
of
Representatives + Amyotha Hluttaw/setara Senate). Saat ini dijalankan oligarki militer. ---- [Pyithu
Hluttaw dan Amyotha Hluttaw jika mengadakan joint-session menjadi Pyidaungsu
Indonesia). Pembuatan legislasi secara de facto dilakukan sepenuhnya oleh SPDC.]

Hluttaw (mirip

MPR

di

Filipina

http://www.freeusandworldmaps.com/






Nama resmi: Republic of the Philippines ---- [Republika ng Pilipinas]
Bahasa resmi: Filipino (resmi, dari Tagalog) dan Inggris (resmi).
Ibukota: Manila ---- [
Luas wilayah (km2): 300.001 ---- [Populasi Filipina per 2005 adalah 86.536.700 orang. Bahasa resminya
Tagalog dan Inggris. Agama penduduknya Katolik (83%), Protestan (9%), Islam (5%), Buddha dan lainnya
(3%). Komposit etnisnya Melayu 95,5%, Cina 1,5%, dan lainnya 3%.] - Filipina di utara berbatasan dengan
Selat Luzon, Laut Cina Selatan, dan Laut Filipina. Di selatan dengan Laut Sulawesi. Di barat dnegan Laut Cina
Selatan. Di timur dengan Laut Filipina dan Samudera Pasifik. Filipina tidak punya perbatasan darat dengan




negara manapun. Sementara garis pantai negara ini 36.289 km.
Penduduk:
Etnis: Tagalog 28,1%; Cebuano 13,1%; Ilocao 9%; Bisaya 7,6%; Hiligaynon Ilonggo 7,5%: Bikol 6%; Waray
3,4%; lainnya 25,3%.



Agama: Katolik 82,9% (Katolik Roma 80,9%, Aglipayan 2%); Islam 5%; Evangelis 2,8%; Iglesia ni Kristo
2,3%; Kristen lainnya 4,5%; lainnya 1,8%; tidak spesifik 0,6%; tidak beragama 0,1%.



Jenis kekuasaan: Republik ---- [


Bentuk

negara: Kesatuan ----

[Kendati

berbentuk

negara

kesatuan,

sesungguhnya

konstitusi

Filipina

menyebut eksistensi dua region otonom yaitu region otonomi Muslim di Mindanao dan Cordillera, yang punya
kuasa legislatif tertentu. Secara keseluruhan, Filipina terdiri atas 80 propinsi dan 39 Charter City. Ke-80
propinsi Filipina adalah: Abra, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Aklan, Albay, Antique, Apayao, Aurora,
Basilan, Bataan, Batanes, Batangas, Biliran, Benguet, Bohol, Bukidnon, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte,
Camarines Sur, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebu, Compostela, Davao del Norte, Davao del Sur,
Davao Oriental, Dinagat Islands, Eastern Samar, Guimaras, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Iloilo, Isabela,
Kalinga, Laguna, Lanao del Norte, Lanao del Sur, La Union, Leyte, Maguindanao, Marinduque, Masbate, Mindoro
Occidental, Mindoro Oriental, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Mountain Province, Negros Occidental,
Negros Oriental, North Cotabato, Northern Samar, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Palawan, Pampanga,
Pangasinan, Quezon, Quirino, Rizal, Romblon, Samar, Sarangani, Siquijor, Sorsogon, South Cotabato, Southern
Leyte, Sultan Kudarat, Sulu, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Tarlac, Tawi-Tawi, Zambales, Zamboanga del
Norte, Zamboanga del Sur, dan Zamboanga Sibugay. Sementara ke-39 Charter City-nya adalah: Angeles,
Antipolo, Bacolod, Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Caloocan, Cebu, Cotabato, Dagupan, Davao, General
Santos, Iligan, Iloilo, Lapu-Lapu, Las Pinas, Lucena, Makati, Malabon, Mandaluyong, Mandaue, Manila, Marikina,
Muntinlupa, Naga, Navotas, Olongapo, Ormoc, Paranaque, Pasay, Pasig, Puerto Princesa, Quezon, San Juan,
Santiago, Tacloban, Taguig, Valenzuela, dan Zamboanga.]



Sistem pemerintahan: Presidensil ---- [Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden
dipilih untuk jabatan 6 tahun. Presiden menominasikan para kandidat untuk mengepalai departemen dan
kementerian pemerintah. Selanjutnya, sebuah komisi bernama The Commission of Appointments, terdiri atas
24 orang memutuskan mata calon yang jadi. Selain presiden, juga ada wakil presiden yang dipilih secara
langsung, terpisah dari presiden. Dimungkinkan, wakil presiden ini berasal dari parpol yang berbeda dengan
presiden. ]



Parlemen: Bikameral (House of Representatives + Senate) ---- [House of Representatives (HoR) maksimal
terdiri atas 260 anggota, dimana 208 dipilih langsung sementara 52 dipilih lewat sistem Party List. Senate
terdiri atas 24 orang yang dipilih secara langsung untuk periode 6 tahun.]

Singapura

http://www.freeusandworldmaps.com/






Nama resmi: Republic of Singapore ---- [
Bahasa resmi: Mandarin (resmi) 35%; Inggris (resmi) 23%; Melayu (resmi) 14,1%; Hokkien 11,4%; Kanton
5,7%; Teochew 4,9%; Tamil (resmi) 3,2%; dialek Cina lainnya 1,8%; lainnya 0,9%.
Ibukota: Singapura ---- [
Luas wilayah (km2): 682 ---- [Populasi Singapura per 2004 adalah 4.353.900 orang. Bahasa resminya Inggris,
Melayu, Cina, dan Tamil. Agama penduduknya Buddha (42,5%), Islam (14,9%), Kristen (14,6%), Tao dan
Agama Cina lainnya (8,5%), Hindu (4%), lainnya (15,5%). Komposit etnisnya Cina 76,8%, Melayu 13,9%,
India 7,9%, dan lainnya 1,4%.] - Singapura di utara berbatasan dengan Selat Johor. Di selatan dengan selat
Singapura. Di barat dengan Selat Malaka. Di timur dengan Selat Singapura. Singapura tidak punya batas darat








dengan negara manapun. Garis pantai negara ini 193 km.
Penduduk: 5.460.302 orang.
Etnis: Cina 76,8%; Melayu 13,9%; India 7,9%; lainnya 1,4%.
Agama: Buddha 42,5%; Islam 14,9%; Tao 8,5%; Hindu 4%; Katolik 4,8%; Kristen lain 9,8%; lainnya 0,7%;
tidak beragama 14,8%.
Jenis kekuasaan: Republik ---- [
Bentuk negara: Kesatuan ---- [
Sistem pemerintahan: Parlementer ---- [Presiden adalah kepala negara, yang dipilih untuk masa jabatan 6
tahun. Presiden yang hendak dipilih sekurangnya pernah menjadi menteri kabinet, hakim pengadilan, ataupun
pengelola perusahaan swasta dengan penghasilan per kapita minimal 100 juta dollar. Fungsinya sebagaian
besar seremonial. Namun, jika terjadi kekerasan terhadap hukum negara, Presiden dapat bertindak. Misalnya,
ia dapat menolak RUU dari parlemen yang dinilai mencederai cadangan finansial negara. Perdana Menteri (PM)
adalah kepala administrasi negara Singapura. Dalam menjalankan tugas, ia dibantu para menteri. Semua
menteri adalah anggota parlemen. PM diangkat oleh presiden melihat pada komposisi kursi di parlemen. Para



menteri diangkat oleh Presiden berdasarkan saran PM.]
Parlemen: Unikameral (Parliament) ---- [Secara formal, tugas Parlemen adalah mengawasi eksekutif.
Namun, di Singapura pimpinan partai dapat mengomandoi para anggota parlemen untuk bersuara menurut
garis partai. Ketika partai telah memutuskan garis politik, anggota parlemen harus mengikutinya. Dengan
demikian, PM dan para menteri dapat secara leluasa merancang agenda eksekutif mereka di parlemen,
sehingga parlemen dapat sepenuhnya membackup kebijakan-kebijakan eksekutif.]

Vietnam

The World Factbook






Nama resmi: Socialist Republic of Vietnam ---- [Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam]
Bahasa resmi: Vietnam (resmi); Inggris (sedang populer); Perancis; Cina; Khmer.
Ibukota: Hanoi ---- [
Luas wilayah (km2): 329.600 ---- [Populasi Vietnam per 2005 adalah 81.620.000 orang. Bahasa resminya
Vietnam. Agama penduduknya Buddha 50%, Katolik 25%, Kaodais 10%, Buddha Hoa Hao 5%, lainnya (Islam
dan Protestan) 10%. Komposit etnisnya Vietnam 84%, Cina 2%, juga terdapat Khmer dan turunan Campa.] -
Vietnam di utara berbatasan dengan Cina. Di selatan dengan Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand. Di barat
dengan Laos dan Kamboja. Di timur dengan Teluk Tonkin. Batas darat dengan Kamboja 1228 km, dengan Cina
1281 km, dan dengan Laso 2130 km. Garis pantai Vietnam adalah 3444 km.




Penduduk: 92.477.857 orang
Etnis: Viet (85,7%); Tay 1,9%; Thai 1,8%; Muong 1,5%; Khmer 1,5%; Mong 1,2%; Nung 1,1%; lainnya



5,3%.
Agama:




Buddha 9,3%; Katolik 6,7%: Hoa Hao 1,5%; Cao Dai 1,1%; Protestan 0,5%; Islam 0,1%; tidak

beragama 80,8%.
Jenis kekuasaan: Republik Sosialis ---- [
Bentuk negara: Kesatuan ---- [Administrasi pemerintahan dibagi ke dalam 58 propinsi dan 5 munisipal. Ke58 propinsi Vietnam adalah: An Giang, Bac Giang, Bac Kan, Bac Lieu, Bac Ninh, Ba Ria-Vung Tau, Ben Tre,
Binh Dinh, Binh Duong, Binh Phuoc, Binh Thuan, Ca Mau, Cao Bang, Dak Lak, Dak Nong, Dien Bien, Dong Nai,
Dong Thap, Gia Lai, Ha Giang, Ha Nam, Ha Tinh, Hai Duong, Hau Giang, Hoa Binh, Hung Yen, Khanh Hoa, Kien
Giang, Kon Tum, Lai Chau, Lam Dong, Lang Son, Lao Cai, Long An, Nam Dinh, Nghe An, Ninh Binh, Ninh
Thuan, Phu Tho, Phu Yen, Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai, Quang Ninh, Quang Tri, Soc Trang, Son La,
Tay Ninh, Thai Binh, Thai Nguyen, Thanh Hoa, Thua Thien-Hue, Tien Giang, Tra Vinh, Tuyen Quang, Vinh Long,
Vinh Phuc, dan Yen Bai. Sementara itu, ke-5 munisipal Vietnam tersebut adalah: Can Tho, Da Nang, Ha Noi,



Hai Phong, dan Ho Chi Minh City.]
Sistem pemerintahan: Parlementer ---- [Hakekatnya, eksekutif Vietnam adalah organ eksekutif yang
dimiliki National Assembly (NA). Organ eksekutif ini terdiri atas Perdana Menteri (PM), deputi PM, para menteri,
serta sejumlah anggota lainnya. Kecuali PM, seluruh organ eksekutif tidak melulu harus menjadi anggota NA.
PM bertanggung jawab kepada NA, dan melapor kepada kepada SC dan presiden. Peran PM di Vietnam mirip
dengan peran-peran PM di negara yang menganut sistem parlementer umumnya. Di sisi lain, Presiden Vietnam
adalah kepala negara serta mewakili rakyat Vietnam baik secara internal maupun eksternal. Presiden bertugas
menjaga konstitusi, panglima tertinggi angkatan perang, dan ketua dewan pertahanan dan keamanan negara.]



Parlemen: Unikameral (National Assembly) ---- [National Assembly (NA) adalah representasi tertinggi
rakyat Vietnam. Fungsi utamanya ada 3 yaitu: Memproduksi legislasi, memformulasikan kebijakan luar negeri
dan domesti yang vital, serta melaksanakan pengawasan tertinggi atas seluruh kegiatan negara. NA adalah
joint-session. Sehari-hari, NA dijalankan oleh Standing Committee (SC). Akibatnya, kinerja NA hampir identik
dengan apa yang dilakukan oleh SC ini. Presiden dapat mengusulkan pemberhentian, pengajuan, bagi wakil
presiden, PM, ketua mahkamah agung. Presiden juga dapat memproklamasikan keadaan perang, amnesti,
mobilisasi umum, dan keadaan darurat di suatu wilayah negara. Presiden dipilih oleh NA dari antara
anggotanya sendiri untuk masa tugas 5 tahun.]

NEGARA/KEPULAUAN NON ASEAN
Timor Leste









Nama resmi: Democratic Republic of Timor Leste [Republika Demokratika Timor Lorosa'e]
Ibukota: Dili.
Luas wilayah (km2): 14.874.
Bentuk negara: Kesatuan. Timor Leste terdiri atas 13 distrik administratif yaitu: Aileu, Ainaro, Baucau,
Bobonaro (Maliana), Cova-Lima (Suai), Dili, Ermera (Gleno), Lautem (Los Palos), Liquica, Manatuto, Manufahi
(Same), Oecussi (Ambeno), dan Viqueque.
Sistem pemerintahan: Parlementer.
Parlemen: Unikameral.

Papua Nugini






Nama resmi: Independent State of Papua New Guinea [Papuaniugini]
Ibukota: Port Moresby
Luas wilayah (km2): 462.840
Bentuk negara: Kesatuan [Persemakmuran. Papua Nugini terdiri atas 20 propinsi, 1 daerah otonom, dan 1
distrik. Ke-20 propinsinya adalah: Central, Chimbu, Eastern Highlands, East New Britain, East Sepik, Enga,
Gulf, Hela, Jiwaka, Madang, Manus, Milne Bay, Morobe, New Ireland, Northern, Southern Highlands, Western,
Western Highlands, West New Britain, dan West Sepik. Ke-1 daerah otonomnya adalah: Bougainville. Ke-1




distriknya adalah: National Capital.]
Sistem pemerintahan: Parlementer.
Parlemen: Unikameral.

Kepulauan Paracel








Nama resmi: Paracel Islands.
Ibukota: Tidak ada.
Luas wilayah (km2): 7,75.
Bentuk negara: Kepulauan ini terutama ditempati garis depan selatan militer Cina. Sumber daya utamanya
adalah pengerukan ikan, potensi minyak bumi, dan gas alam.
Sistem pemerintahan: Tidak ada.
Parlemen: Tidak ada.

Kepulauan Spratley





Nama resmi: Spatly Islands.
Ibukota: Tidak ada.
Luas wilayah (km2): Jika ditotal, luas daratannya kurang dari 5. Namun, secara geografis sebaran pulau,



gunung laut, dan gugusan karang mencapai 410.000.
Bentuk negara: Kepulauan ini dipersengketakan antara Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Dari lebih
100 pulau dan gugusan karang, 45 di antaranya menjadi garis depan militer (dalam sengketa) antara ke-5
negara.




Sistem pemerintahan: Tidak ada.
Parlemen: Tidak ada.
Arab

Saudi

http://www.freeusandworldmaps.com/







Nama resmi: Kingdom of Saudi Arabia [Al Mamlakah al-Arabiya as-Suudiyah ]
Bahasa resmi:
Ibukota: Riyadh
Luas wilayah (km2): 2.149.690 ---- .
Penduduk: 25.795.938 orang




Etnis: Arab (90%), Afro Asia dan lainnya (10%).
Agama: 93,7% beragama Islam; 3,7% Kristen; 1,1% Hindu; 1% agama lainnya.
Jenis kekuasaan: Monarki (Transisi ke arah Konstitusional sejak 2002) ---- Konstitusi Arab Saudi adalah
Al Quran dan Sunnah. Hukum dasar negara adalah Syariah Islam. Dalam aplikasi pemerintahan, Raja menjadi
sumber otoritas bagi setiap otoritas politik yang ada di Arab Saudi. Raja juga berhak menafsirkan hukum
setelah menjalani sejumlah konsultasi dan menjalin konsensus. Konsultasi dan konsensus ini juga menjadi
dasar hukum di bawah Syariah. Menurut hukum dasar Arab Saudi tahun 1992, terdapat sekurangnya 4 otoritas



(subordinat raja) di dalam negara: Dewan Menteri, Dewan Konsultatif, Pengadilan, dan Ulama.
Bentuk negara: Kesatuan (Sentralis) ---- Pemerintahan Arab Saudi terbagi atas 13mintaqah (propinsi) yang
diperintah langsung oleh Raja, yaitu: Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah (a.k.a.Northern Border), Al Jawf, Al
Madinah (a.k.a. Medina), Al Qasim, Ar Riyad (a.k.a. Riyadh), Ash Sharqiyah (a.k.a. Eastern), 'Asir, Ha'il, Jizan,
Makkah (a.k.a. Mecca), Najran, dan Tabuk.. Undang-undang, pejabat pemerintah, dan pengadilan seluruhnya
ada dibawah otorisasi Raja.



Sistem pemerintahan: Presidensil (Raja) ---- Raja selain selaku kepala negara, ia juga merupakan perdana
menteri, panglima tertinggi angkatan perang, penjaga dua tempat suci (Mekkah dan Madinah), mengangkat
dan memberhentikan Dewan Menteri, menafsirkan hukum. Otoritas politik tertinggi di bawah raja adalah putra
mahkota. Putra mahkota ini ditentukan oleh raja, asalkan tetap diambil dari keturunan Abdul Aziz. Putra
mahkota bahkan dapat memerintah atas nama raja, bahkan sebelum mahkota diestafetkan. Dewan Menteri
bertindak selaku legislatof dan eksekutif pelaksana raja. Kedua peran ini didasarkan atas restu raja. Hukum
yang ditetapkan dewan menteri akan menjadi hukum aplikatif dalam 30 hari, kecuali raja memvetonya.
Umumnya, para anggota dewan menteri pun keturunan Abdul Aziz. Majlis asShura adalah dewan konsultatif.
Anggotanya sekitar 120 orang. Tugas mereka adalah memberi nasehat kepada raja. Anggota majelis ini pun
diangkat dan diberhentikan oleh raja. Di Indonesia, majelis ini mirip Wantimpres. Lembaga pengadilan
(yudikatif) menurut hukum dasar Arab Saudi haruslan independen. Kepala pengadilan biasanya berasal dari
bangsawan ataupun keturunan al-Wahhab. Menteri Kehakiman Arab Saudi biasanya juga menjadi Grand Mufti.
Setiap hakim diangkat dan diberhentikan oleh Raja. Ulama adalah lembaga yang ada dalam hukum dasar Arab
Saudi yang fungsinya menjadi metode penafsiran hukum Islam yaitu Ijma (konsensus) dan Shura (Konsultasi).



Anggota Ulama terdiri atas keturuan Abdul Aziz dan al-Wahhab. Ulama ini dikepalai olehGrand Mufti.
Parlemen: Unikameral (Council of Ministers) ---- Sebenarnya Council of Minister(CoM) bukanlah parlemen
layaknya di negara-negara demokrasi a la Barat. Ia lebih mirip "quasi-legislative" dan tidak primus
interpares dengan raja. Dewan Menteri bertindak selaku legislator dan eksekutif pelaksana raja. Kedua peran
ini didasarkan atas restu raja. Hukum yang ditetapkan dewan menteri akan menjadi hukum aplikatif dalam 30
hari, kecuali raja memvetonya. Umumnya, para anggota dewan menteri pun keturunan Abdul Aziz.



Menurut data per April 2013, Raja: Abdallah bin Abd al-Aziz Al Saud; Perdana Menteri: Abdallah bin Abd al-Aziz
Al Saud; Deputi I Perdana Menteri: Salman bin Abd al-Aziz Al Saud; Deputi II Perdana Menteri: Muqrin bin Abd
al-Aziz al Saud; Gubernur Bank Sentral: Fahd bin Abdalla al-Mubarak.

Armenia
http://english.freemap.jp/











Nama resmi: Republic of Armenia ---- [Hayastani Hanrapetut'yun]
Ibukota: Yerevan ---Bahasa resmi:
Luas wilayah (km2): 29.743 ---Penduduk: 3.100.000 orang [per tahun 2005]
Etnis: 96% Armenia, sementara Kurdi, Yezid, Rusia, Yahudi, Assiria, dan Yunani totalnya 4%
Agama: Sekitar 94%nya beragama Kristen Ortodox, Kristen lainnya 4%, Zoroaster 2%
Jenis kekuasaan: Republik ---Bentuk negara: Kesatuan ---- [Sebagai negara kesatuan, Armenia terdiri atas 11marz (propinsi)

dan

kabupaten. Propinsi dan kabupaten ini diperintah oleh administrasi tingkat nasional, yang tugasnya
mengangkat dan memberhentikan para gubernur dan bupati. Di bawah propinsi dan kabupaten, terdapat unitunit pemerintahan lokal yang sifatnya self-government (mungkin mirip dengan desa di Indonesia). Unit-unit ini
terdapat baik di wilayah rural maupun urban serta diselenggarakan oleh suatu badan bernama council of
elders (CoE). Mereka semua dipilih lewat pemilu untuk masa bakti 4 tahun. Marz yang 11 dari Armenia adalah:
Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik', Kotayk', Lorri, Shirak, Syunik', Tavush, Vayots' Dzor, dan Yerevan]



Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil ---- [Armenia memiliki baik karakteristik parlementer maupun
presidensil. Penyelenggara administrasi negara bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden Armenia dipilih
oleh rakyat secara langsung. Terjadi distribusi kekuasaan antara Presiden dengan Perdama Menteri (PM).
Varian semi-presidensil yang dianut Armenia lebih bercorak Presiden-Parlementer, karena terjadi
pertanggungjawaban ganda penyelenggara administrasi negara. Penyelenggara administrasi negara Armenia
bergantung pada kepercayaan yang diberikan Presiden dan National Assembly (NA, parlemen Armenia).
Konstitusi Armenia tidak secara tegas membedakan alur wewenang guna mengotorisasijudgment atas kinerja
penyelenggara administrasi negara (PM). Konstitusi mempersilakan presiden atau mayoritas parlemen untuk
membekukan eksekutif yang dijalankan PM. Presiden Armenia dapat membubarkan parlemen dan secara
prerogatif ia memiliki kuat posisinya dalam menentukan formasi administrasi negara. Presiden Armenia dapat



mengangkat dan memberhentikan PM. Presiden dipilih untuk masa bakti 5 tahun.]
Parlemen: Unikameral (National Assembly) ---- [Fungsi NA adalah menginisiasi dan memberi persetujuan
atas suatu legislasi. Ia berwenang pula memberi persetujuan atas program-program yang diajukan oleh PM. PM
merupakan belahan dari parlemen. Namun, Presiden dapat melakukan veto atas undang-undang yang disetujui



parlemen. Armenia menganut sistem multipartai. ]
Menurut data per April 2013 -- Presiden: Serzh Sargsian; Perdana Menteri: Tigran Sargsian; Kepala Staf
Presiden: Vigen Sargsian; Bank Sentral: Artur Javadian.
Azerbaijan

http://www.freeusandworldmaps.com/









Nama resmi: Republic of Azerbaijan ---- [ Azarbaycan Respublikasi ]
Ibukota: Baku ---- [ ]




Jenis kekuasaan: Republik ---- [ ]
Bentuk negara: Kesatuan. Azerbaijan terdiri atas 66 rayon dan 11 saharlar (kota). Rayon-rayonnya adalah:

Bahasa resmi: Azeri (89%), Rusia (3%), Armenia (2%), dan lainnya (6%)
Luas wilayah (km2): 86.600 ---Penduduk: 7.868.385 orang [Juli 2004]
Etnis: Azerbaijani 90,6%, Lezgin 2,2%, Rusia 1,8%, Armenia 1,5%, Talysh 1%, lainnya 2,9%.
Agama: Islam adalah mayoritas di Azerbaijan menempati 93,4%, Ortodox Rusia 2,5%, Ortodox Armenia
2,3%, dan agama lainnya 1,8%.

Abseron, Agcabadi, Agdam, Agdas, Agstafa, Agsu, Astara, Babak, Balakan, Barda, Beylaqan, Bilasuvar,
Cabrayil, Calilabad, Culfa, Daskasan, Fuzuli, Gadabay, Goranboy, Goycay, Goygol, Haciqabul, Imisli, Ismayilli,
Kalbacar, Kangarli, Kurdamir, Lacin, Lankaran, Lerik, Masalli, Neftcala, Oguz, Ordubad, Qabala, Qax, Qazax,
Qobustan, Quba, Qubadli, Qusar, Saatli, Sabirabad, Sabran, Sadarak, Sahbuz, Saki, Salyan, Samaxi, Samkir,
Samux, Sarur, Siyazan, Susa, Tartar, Tovuz, Ucar, Xacmaz, Xizi, Xocali, Xocavand, Yardimli, Yevlax, Zangilan,
Zaqatala, dan Zardab. Sementara saharlarnya adalah: Baku, Ganca, Lankaran, Mingacevir, Naftalan, Naxcivan



(a.k.a. Nakhichevan), Saki, Sirvan, Sumqayit, Xankandi, dan Yevlax.
Sistem pemerintahan: Presidensil ---- [ Presiden merupakan kepala negara, penguasa tertinggi angkatan
perang, dan pemegang mandat eksekutif. Presiden mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri (PM)
setelah berkoordinasi dengan Milli Mejlis (MM), mengangkat menteri-menteri kabinet, jaksa dan hakim agung
(kecuali ketua Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Ekonomi). Presiden dipilih untuk masa
tugas 5 tahun dan maksimal 2 periode. Presiden juga menunjuk menteri dan mengangkat PM sebagai ketua



dewan menteri. Masa tugas kabinet berakhir tatkala presiden yang baru sudah terpilih. ]
Parlemen: Unikameral (Milli Mejlis/National Assembly) ---- [ MM terdiri atas 125 anggota yang dipilih
berdasarkan suara mayoritas dalam sistem pemilu single-member district. Masa bakti anggota MM adalah 5
tahun. Kewenangan MM adalah bidang legislatif, misalnya menerbitkan UU, menyetujui anggaran negara



berikut pelaksanaannya, mengangkat para hakim konstitusi, agung, dan ekonomi.]
Menurut data per April 2013 -- Presiden: Ilham Aliyev; Perdana Menteri: Artur Rasizade; Deputi I Perdana
Menteri: Yaqub Eyyubov; Deputi II Perdana Menteri: Elchin Efendiyev; Deputi III Perdana Menteri: Ali Hasanov;
Deputi IV Perdana Menteri: Abid Sharifov; Bank Sentral: Elman Rustamov.

Bahrain
http://www.freeusandworldmaps.com/











Nama resmi: Kingdom of Bahrain ---- [Mamlakat al Bahrayn]
Bahasa resmi: Arab
Ibukota: Manama ---Luas wilayah (km2): 712 ---Penduduk: 677.886 orang [Juli 2004]
Agama: Islam (70% Syiah, 30% Sunni), termasuk sejumlah kecil penganut Kristen, Yahudi, dan Hindu.
Etnis: Bahrain (63%), Asia (19%), Arab lainnya (10%), dan Iran (8%).
Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---Bentuk negara: Kesatuan ---- Bahrain terbagi ke dalam 5 gubernuran (disebutmuhafazat) dan 12 kabupaten
(disebut manatiq atau baladiyat). Anggota dewan kabupaten dipilih, kendati fungsi utama kelegislasiannya
mereka perlu mendapat persetujuan pemerintah pusat. Ke-5 muhafazat adalah: Asamah (a.k.a. Capital),
Janubiyah (a.k.a. Southern), Muharraq, Shamaliyah (a.k.a. Northern), Wasat (a.k.a. Central)



Sistem pemerintahan: Presidensil (Raja) ---- Raja adalah kepala negara, dan menjalankan fungsi
pemerintahan melalui para menterinya. Raja mengangkat dan memberhentika Perdana Menteri (PM), menteri,
dan hakim tinggi. Raja juga pemengan kuasa tertinggi Angkatan Pertahanan Negara. Raja berhak mengajukan
hukum serta mengamandir konstitusi, serta mengajukan referendum bagi suatu hal yang krusial bagi negara.
Pemerintahan sehari-hari Bahrain dijalankan oleh Dewan Menteri (DM). DM dipimpipn oleh PM. PM memiliki
keistimewaan yaitu bukan merupakan subyek mosi ketidakpercayaan parlemen. Maksimal, parlemen hanya
dapat menganggap PM tidak bisa bekerja sama dan itupun harus disepakati oleh 2/3 anggota parlemen. Raja
adalah pemutus terakhir sengketa antar keduanya.



Parlemen: Bikameral (Majlis ash-Shura + Majelis AnNuwwab) ---- MS dan MN masing-masing terdiri
atas 40 anggota. Masa bakti kedua anggota badan adalah 4 tahun. Anggota MS diangkat oleh Raja, di mana MS
memiliki kewenangan pengawasan kekuasan kendati lebih kecil dari MN. MN dipilih lewat pemilu dan memiliki
fungsi pengawasan pemerintahan yang sesungguhnya. Parpol adalah ilegal di Bahrain. Bahrain hanya



menganut konsep masyarakat sipil.
Menurut data per April 2013 -- Raja: Hamad bin Isa Al Khalifa; Perdana Menteri: Khalifa bin Salman Al Khalifa;
Deputi I Perdana Menteri: Salman bin Hamad Al Khalifa; Deputi II Perdana Menteri: Ali bin Khalifa bin Salman
Al Khalifa; Deputi III Perdana Menteri: Jawab bin Salim al-Araidh; Deputi IV Perdana Menteri: Khalid bin
Abdallah Al Khalifa; Deputi V Perdana Menteri: Muhammad bin Mubarak Al Khalifa; Bank Sentral: Rashid bin
Muhammad al-Maraj.

Georgia
The World Factbook












Nama resmi: Georgia [Sak'art'velo]
Bahasa resmi:
Mantan Uni Sovyet
Ibukota: Tbilisi
Luas wilayah (km2): 69.700
Penduduk:
Agama:
Etnis:
Jenis kekuasaan: Republik
Bentuk negara: Kesatuan. Georgia

terdiri

atas

9 mkhare (region),

1 k'alak'i (kota)

dan

2 avtom

respublika (republik otonom). Ke-9 mkhare adalah: Guria, Imereti, Kakheti, Kvemo Kartli, Mtskheta-Mtianeti,
Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti, Samegrelo and Zemo Svaneti, Samtskhe-Javakheti, dan Shida Kartli.




Satu buah k'alak'i yaitu Tbilisi. Sementara ke-2 avtom respublika adalah Abkhazia dan Ajaria.
Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil
Parlemen: Unikameral (Parliament)

Iran

http://www.freeusandworldmaps.com/



Nama resmi: Islamic Republic of Iran ---- [Jomhuri-ye Eslami-ye Iran]








Bahasa resmi: Persia 53% (bahasa resmi), dialek Azeri dan Turki 18%, Kurdi 10%, Gilaki dan Mazandarani 7%,
Luri 6%, Balochi 2%, Arab 2%, dan lainnya 2%.
Ibukota: Teheran ---Luas wilayah (km2): 1.648.000 ---Penduduk: 78.868.711 orang [per 2011]
Agama: Islam yaitu 98%, sementara 2% nya adalah agama-agama lain seperti Zoroaster, Yahudi, Kristen dan
Baha'i.
Etnis: 61% Persia, 16% Azeri, 10% Kurdi, 6% Lur, 2% Baloch, 2% Arab, 2% Turkmen, dan 1% etnis lainnya
Jenis kekuasaan: Republik (Islam) ---- Jenis kekuasaan ini berlangsung sejak 1979 ketika berlangsung
Revolusi Islam di bawah kepemimpinan Imam Khomeini yang menjungkalkan Dinasti Pahlevi. Iran (dahulu
Persia) ditaklukan kalangan Arab tahun 640, dan selama 850 tahun berada di bawah kekuasaan dinasti non
Persia. Hal ini berubah tahun 1502 ketika Dinasti Safawi beroleh kekuasaan dan menjadikan Syiah sebagai
mazhab resmi kerajaan. Tahun 1736 kekuasaan beralih ke tangan Dinasi Qajar. Pasca Perang Dunia I (12
Desember 1925) Dinasti Pahlevi mengambil alih kekuasaan negara dan berkuasa hingga 1979. Menurut Article
56 konstitusi Iran menyatakan "... absolute sovereignty over the world and man belongs to God, and it is He
Who has made man master of his own social destiny." Akibatnya, seluruh regulasi dan produk perundangundangan harus dikonfirmasi dengan Islam. Dewan yang difungsinya khusus memperhatikan hal ini
adalah Shora-ye Negahban atau Guardian Council (GC). Dan, hingga masa kedatangan Imam Mahdi (Imam ke12) menjadi tugas vali-ye faqih (Supreme Leader) untuk memimpin rakyat, sebagai pemimpin tertinggi Iran.



Bentuk negara: Kesatuan ---- Iran terbagi ke dalam 31 ostan (propinsi), yaitu: Alborz, Ardabil, Azarbayjan-e
Gharbi (a.k.a. West Azerbaijan), Azarbayjan-e Sharqi (a.k.a. East Azerbaijan), Bushehr, Chahar Mahal va
Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah, Khorasan-e
Jonubi (a.k.a. South Khorasan), Khorasan-e Razavi (a.k.a. Razavi Khorasan), Khorasan-e Shomali (a.k.a. North
Khorasan), Khuzestan, Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad, Kordestan, Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin, Qom,
Semnan, Sistan va Baluchestan, Tehran, Yazd, dan Zanjan



Sistem pemerintahan: Presidensil ---- [Supreme Leader. Struktur kuasa tertinggi di Iran ditempati
oleh Supreme Leader (SL). Hingga saat ini, SL pertama adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini dan ketika wafat
digantikan oleh Ayatollah Ali Khamenei. Menurut konstitusi Iran, SL berperan untuk menjaga dan mengawasi
kebijakan umum Republik Islam Iran, dan secara implementatif merancang dan mengarahkan politik dalam
negeri dan luar negeri Iran. SL juga membawahi The Supreme Council for National Security (TSCNS),
Angkatan Bersenjata, The Nation's Exigency Council, dan Head of Judiciary. Selain itu, SL juga membawahi
dengan mengangkat 6 dari 12 anggota Guardian Council, lembaga yang melakukanscreening dan pengawasan
atas kandidat presiden, parlemen, dan Assembly of Expert.] [Presiden. Sejak 1989, hanya terdapat 2 badan
eksekutif di Iran yaitu SL dan Presiden. Akibatnya, Presiden kini langsung memimpin Dewan Menteri. Kandidat
presiden harus disetujui oleh GC. Presiden Iran tidak mengendalikan angkatan perang. Kewenangan presiden
berada di bawah bayang-bayang kuat pengaruh SL. Kewenangan presiden ada di dalam perancangan kebijakan
ekonomi.] [Guardian Council. Nama lengkap badan ini dalam bahasa Inggris adalah The Council of the
Guardians of the Constitution. Model kewenangannya mengikuti yang tertera dalam konstitusi Iran tahun 1906.
Anggotanya terdiri atas 12 orang, di mana 6 orang diangkat oleh SL dari kalangan ahli agama, dan 6 orang
sisanya para ahli hukum dari aneka bidang kehidupan (sosial, ekonomi, teknologi, dan sejenisnya). Ke-6
anggota GC selain yang diangkat oleh SL dipromosikan olehHead of Judiciary dan dipilih oleh Parlemen. Masa
tugas anggota GC adalah 6 tahun, dan setengahnya dipilih kembali setiap 3 tahun. Fungsi utama GC adalah
menentukan kompatibilitas produk legislasi baik dengan hukum Islam maupun konstitusi. Setiap produk
legislasi yang dikeluarkan parlemen harus melalui persetujuan GC ini dalam 10 hari, dan jika dianggap tidak
sesuai, maka legislasi dikembalikan lagi pada parlemen.] [The Nation's Exigency Council. Lembaga ini
berdiri 6 Pebruari 1988 guna mengarbritase hubungan antara GC dengan Parlemen. Anggota TNEC diangkat
oleh oleh SL. Ia terdiri atas 6 orang ulama yang berasal dari GC, ketua parlemen, ketua badan yudikatif,
cabang-cabang eksekutif, dan personal lain yang ditentukan oleh SL. TNEC bekerja dalam prinsip hall-e
mo'zalat-e nezam (mencari penyelesaian atas masalah rumit yang dihadapi rezim pemerintahan).] [The
Supreme Council for National Security. TSCNS beranggotakan ketua parlemen, eksekutif, panglima perang,
ketua badan yudikatif, SL, pejabat tinggi militer dan Korps Pengawal Revolusi Islam, 2 orang wakil yang
dinominasikan oleh SL, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan anggota kabinet lain yang diperlukan.
Fungsi utama TSCNS adalah menentukan kebijakan pertahanan dan keamanan negara dalam kerangka yang
ditentukan sebelumnya oleh SL, mengoordinasikan hal-hal pertahanan dengan aspek politik, intelijen, sosial,
ekonomi, dan kehidupan budaya, serta memobilisasi sumber daya intelektual dan material dalam menghadapi
ancaman dari dalam dan luar negeri.] [Yudikatif. Kekuasaan ini dipegang oleh seorang kepala yudikatif (sejak
1989). Ia bertanggung jawab memelihara pengorganisasian struktur administrasi pengadilan, merancang
undang-undang kehakiman, dan merekrut hakim. Pada kenyataannya, kekuasaan yudikatif ini banyak



dipengaruhi oleh TNEC.]
Parlemen: Unikameral (Majles-e-Shura-ye-Eslami) ---- Di dalam bahasa Inggris parlemen Iran disebut The
Islamic Consultative Assembly (TICA). TICA terdiri atas 270 anggota. Yang menarik, 5 diantaranya dipilih dari
minoritas agama yang ada di Iran yaitu Zoroaster, Yahudi, dan Kristen. Anggota TICA dipilih secara luber.
Syarat jadi anggota TICA adalah beragama Islam, berkebangsaan Iran, terpelajar, usia antara 30 - 75 tahun,
loyal pada Republik Islam Iran, serta memiliki kesehatan mental dan fisik. Pemilu TICA diawasi oleh GC dan
parlemen. Anggota TICA tidak boleh rangkap jabatan di eksekutif. TICA juga memberi persetujuan atas Dewan
Menteri yang disusun oleh Presiden. Secara umum, peran pengawasan TICA atas presiden mirip dengan



negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil dunia lainnya.
Menurut data per April 2013 -- Supreme Leader: Ayatollah Ali Hoseini-Khamenei; Presiden: Mahmud
Ahmaadinejad; Bank Sentral: Mahmud Bahmani.

Iraq

http://www.freeusandworldmaps.com/











Nama resmi: Republic of Iraq ---- [Jumhuriyat al-Iraq / Komar-i Eraq]
Bahasa resmi:
Ibukota: Baghdad ---Luas wilayah (km2): 437.072 ---Penduduk:
Agama:
Etnis:
Jenis kekuasaan: Republik ---Bentuk negara: Federasi ---- Irak terdiri atas 18 muhafazah (gubernuran) dan 1 region khusus. Ke18 muhafazah adalah: Al Anbar; Al Basrah; Al Muthanna; Al Qadisiyah (a.k.a. Ad Diwaniyah); An Najaf; Arbil;
As Sulaymaniyah; Babil; Baghdad; Dahuk; Dhi Qar; Diyala; Karbala'; Kirkuk; Maysan; Ninawa; Salah ad Din;





dan Wasit. Sementara 1 region-nya adalah Kurdistan Regional Government.
Sistem pemerintahan: Parlementer ---Parlemen: Bikameral (Council of Representatives + Federation Council) ---Menurut data per April 2013 -- Presiden: Jalal Talabani; Wapres I: Tariq al-Hashimi; Wapres II: Khudayr Musa
Jafar Abbas al-Khuzai; Perdana Menteri: Nuri al-Maliki; Bank Sentral: Sinan Muhammad Ridha al-Shabibi.
Israel

http://www.freeusandworldmaps.com/










Nama resmi: State of Israel ----Juga mendefinisikan dirinya sebagai Jewish and Democratic state.
Bahasa resmi: Ibrani dan Arab
Ibukota: Yerusalem ---Luas wilayah (km2): 20.770 (batas 1967) + 7.470 (pendudukan) ---Penduduk: 6.780.000 orang [per 2005]
Etnis: 79% Yahudi, 19% Arab, dan lainnya 2%.
Agama: Yahudi (79%), Islam (17,3%), Kristen (2,1%), dan Druze (sekte Kristen, 1,6%)
Jenis kekuasaan: Republik ---- Israel tidak memiliki konstitusi dalam pengertian yang terkodifikasi menjadi 1
dokumen tunggal. Sebaliknya, Israel punya 11 hukum dasar (basic laws). Dari 11, sembilan diantaranya
berkaitan dengan status otoritas. Ke-9 hukum dasar ini adalah: (1) The Knesset; (2) The Government atau
administrasi negara; (3) The President; (4) Israel Lands; (5) The State Economy; (6) The Army; (7)Jerusalem
the Capital of Israel; (8) The Judiciary; dan (9) The State Comptroller. Sementara itu 2 hukum dasar lainnya
adalah (1) Human Dignity and Liberty dan (2)Freedom of Occupation.



Bentuk negara: Kesatuan ----Pemerintah pusat merupakan otoritas eksekutif tertinggi negara.Israel terdiri
atas 6 mehoz (distrik), yaitu: Central Haifa, Yerusalem, Northern, Southern, dan Tel Aviv.



Sistem
pemerintahan: Parlementer ---- Presiden adalah
kepala
negara
yang
sifatnya
representasional. Perdana Menteri (PM) adalah kepala pemerintahan dari pimpinan parpol yang merupakan
pemenang pemilu bersistem proporsional.Parlemen (disebut Knesset) punya 2 tugas utama yaitu
mengotorisasi pembuatan konstitusi dan mengeluarkan perundang-undangan secara umum. Judisial Israel



terdiri atas Mahkamah Agung yang punya peran sentral dari mengawasi otoritas pemerintahan Israel.
Parlemen: Unikameral (Knesset) ---- Knesset terdiri atas 120 anggota yang dipilih lewat pemilu proporsional
setiap 4 tahun. Pemilihan Presiden ditentukan suara mayoritas absolut parlemen. Knesset terdiri atas fraksifraksi. Saat ini partai yang menempatkan anggota di Knesset adalah : Likud (terdiri atas 27
anggota), Kadima(terdiri atas 21 anggota), Yisrael Beitenu (pecahan Partai Buruh, terdiri atas 15
anggota), Shas (terdiri atas 10 anggota), Partai Buruh (terdiri atas 8 anggota),Hatenua (terdiri atas 7
anggota), Haatzma'ut (terdiri atas 5 anggota), United Torah Judaism (terdiri atas 5 anggota), Hadash (terdiri
atas 4 anggota), Habayit Hayehudi(terdiri atas 3 anggota), National Democratic Assembly (terdiri atas 3
anggota, berasal dari Palestina), Meretz (disebut juga New Movement, terdiri atas 3 anggota),Ra'am-
Ta'al (terdiri



atas

3

anggota), Ichud

Leumi (terdiri

atas

2

anggota), Otzma

Leyisrael (terdiri

atas

2

anggota), Arab Democratic Party (terdiri atas 1 anggota dari Palestina), dan Perseorangan (1 anggota).
Menurut data per April 2013 -- Presiden: Shimon Peres; Perdana Menteri: Binyamin "Bibi" Netanyahu; Bank
Sentral: Stanley Fischer.

Kuwait

http://www.freeusandworldmaps.com/






Nama resmi: State of Kuwait ---- [ Dawlat al Kuwayt ]
Bahasa resmi: Arab
Ibukota: Kuwait ---Luas wilayah (km2): 17.820 ---- Populasi Kuwait per tahun 2004 adalah 2.257.549 orang, termasuk
1.291.354 orang tanpa kebangsaan. Bahasa yang digunakan adalah Arab. Agama yang dianut penduduknya
adalah Islam (70% sunni, 30% syiah), Kristen (8,5%), dan Hindu, Parsi, dan lainnya sebanyak 15%. Komposit
etnisnya terdiri atas Kuwait (45%), Arab lain (35%), Asia Selatan (9%), Iran (4%), dan lainnya 7%.






Penduduk: 2.257.549 orang [per 2004]
Etnis: Kuwait (45%), Arab lain (35%), Asia Selatan (9%), Iran (4%), dan lainnya 7%.
Agama: Islam (70% sunni, 30% syiah), Kristen (8,5%), dan Hindu, Parsi, dan lainnya sebanyak 15%
Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---- Kuwait adalah keemiran, di mana penguasanya bersifat turuntemurun. Syariat Islam bukanlah satu-satunya sumber utama hukum. Pembagian kekuasaan terjadi kendati
peran eksekutif (emir) adalah besar.




Bentuk negara: Kesatuan ---- Negara ini terdiri atas 5 gubernuran yang disebutmuhafazat.
Sistem
pemerintahan: Parlementer (Eksekutif/Emir
Dominan) ----Badan
politik

negara

terdiri

atas amir, kabinet, dan Dewan Nasional. Amir adalah kepala negara. Ia mengangkat dan memberhentikan
perdana menteri dan para menteri setelah melakukan konsultasi secara tradisional. Amir juga menentukan
pewaris kekuasaan yang harus disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Nasional. Amir punya hak menginisiasi
UU dan mengembalikan UU yang diloloskan Dewan Nasional dengan catatan. Amir juga merupakan komandan



tertinggi angkatan perang. Pemegang kuasa eksekutif adalah perdana menteri dan kabinet.
Parlemen: Unikameral (Dewan Nasional) ---- Anggota Dewan Nasional terdiri atas 75 anggota, di mana 50
orang dipilih lewat suara rahasia dan 25 sisanya diangkat oleh amir. Masa bakti Dewan Nasonal 4 tahun.
Tugasnya membuat UU dan mengawasi pemerintahan. Dewan Nasional berhak untuk bertanya, interpelasi, dan
melancarkan mosi tidak setuju atas para menteri.


Menurut data per April 2013 -- Amir: Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah; Perdana Menteri: Jabir al-Mubarak alHamad al-Sabah; Deputi Utama PM: Ahmad al-Hamad al-Jabir al-Sabah; Deputi I PM: Ahmad al-Khalid alHamad al-Sabah; Deputi II PM: Sabah al-Khalid al-Hamad al-Sabah; Deputi III PM: Mustafa al-Jassim alShamali; Bank Sentral: Muhammad al-Hashil.

Lebanon

http://www.freeusandworldmaps.com/






Nama resmi: Lebanese Republic ---- [ Al Jumhuriyah al Lubnaniyah ]
Bahasa resmi:
Ibukota: Beirut ---Luas wilayah (km2): 10.400 ---- Jumlah penduduk Lebanon per 2006 adalah 3.874.050 orang. Bahasa
resminya adalah Arab, ditambang penggunaan bahasa Perancis, Inggris, dan Armenia. Agama yang dianut
penduduknya adalah Islam (syiah 32%, suni 20%, ismailiyah dan alawiyah 5,4%), Kristen 39% (Maronit 23%
dan sisanya sejumlah Ortodoks Yunani, Katolik Yunani, Ortodoks Armenia, Katolik Armenia, Protestan, Ortodoks
Syiria, Katolik Syiria, Katolik Roma, Koptik, Assyiria, Katolik Khaldean), serta kaum Druze, Yazidi, Yahudi, dan
lainnya sebesar 7%. Komposit etnis terdiri atas Arab 95%, Armenia 4%, dan lainnya 1%.





Penduduk: 3.874.050 orang [per 2006]
Etnis: Arab 95%, Armenia 4%, dan lainnya 1%.
Agama: Islam (syiah 32%, suni 20%, ismailiyah dan alawiyah 5,4%), Kristen 39% (Maronit 23% dan sisanya
sejumlah Ortodoks Yunani, Katolik Yunani, Ortodoks Armenia, Katolik Armenia, Protestan, Ortodoks Syiria,
Katolik Syiria, Katolik Roma, Koptik, Assyiria, Katolik Khaldean), serta kaum Druze, Yazidi, Yahudi, dan lainnya
sebesar 7%. Komposit etnis terdiri atas Arab 95%, Armenia 4%, dan lainnya 1%.



Jenis kekuasaan: Republik ---- Realitas penduduk Lebanon multiagama, multisekte, dengan jumlah relatif
berimbang. Sebab itu, konstitusinya membuat peraturan berdasarkan proporsi agama ini. Misalnya, Kristen
Maronit menjadi presiden, Muslim sunni menjadi perdana menteri, sementara Islam syiah menjadi juru bicara
parlemen. Setelah peraturan yang termuat dalam Pakta Nasional Tidak Tertulis 1943 (yang jadi dasar
perimbangan), upaya-upaya politik banyak dilakukan. Misalnya, ketika kalangan Islam syiah semakin kuat
posisinya, maka kuasa presiden menjadi berkurang dan kuasa parlemen bertambang (karena mereka juru




bicara parlemen).
Bentuk negara: Kesatuan (Sentralis) ---- Lebanon terdiri atas 6 pemerintahan regional.
Sistem pemerintahan: Parlementer ---- Badan politik eksekutif Lebanon utama terdiri atas presiden, perdana
menteri, dan dewan menteri (kabinet). Presiden adalah kepala negara, perdana menteri adalah kepala
pemerintahan. Presiden dipilih oleh Dewan Nasional secara tertutup lewat 2/3 suara total anggotanya. Presiden
menjabat selama 6 tahun dan bisa dipilih kembali setelah selang 6 tahun pasca jabatan berakhir (1 periode).
Presiden mengangkat perdana menteri setelah berkonsultasi dengan Juru Bicara parlemen. Presiden bertindak
selaku pejabat Dewan Pertahanan Tertinggi dan otomatis menjadi komandan angkatan perang. Presiden punya
hak mempertanyakan keputusan dewan menteri. Namun, secara umum kewenangan presiden terbatas. Ia baru
leluasa bertindak apabila terjadi pelanggaran atas kostitusi, terjadi kejahatan tingkat tinggi, dan pengkhianatan
negara. Kuasa administrasi negara ada di tangan kabinet. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
Kabinet dikepalai perdana menteri. Andaikata presiden berniat membubarkan parlemen, maka ia akan
memanggil kabinet untuk rapat atas persetujuan perdana menteri.



Parlemen: Unikameral (National Assembly) ---- Kuasa legislatif Lebanon ada di tangan dewan nasional ini.
Salah satu tugasnya dalah memilih presiden. Para anggotanya bertemu setiap tahun dalam 2 sesi paripurna.
Setiap anggota berhak mengajukan mosi tidak percaya kepada eksekutif (dewan menteri). Jika permintaan
presiden untuk membubarkan presiden disetujui oleh dewan menteri, maka parlemen, sementara mandat
tengah berjalan, maka sebuah kamar baru harus terbentuk dalam 3 bulan.

Oman

http://www.freeusandworldmaps.com/








Nama resmi: Sultanate of Oman ---- [Saltanat Uman]
Bahasa resmi: Arab
Ibukota: Muskat ----



Agama: Islam ibadhi 75%, Islam syiah dan sunni 12,5%, Hindu 5,6%, Kristen 4,9%, Buddha 0,8%, dan
lainnya 1,2%.



Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---- Sultan bersifat turun-temurun. Sebagai monarki, parlemen
tidak bisa berlaku banyak kecuali menasehati Sultan. Namun, pengadilan disebut sebagai independen. Islam

Luas wilayah (km2): 212.460 ---Penduduk: 3.001.582 orang [per 2005]
Etnis: Arab 48,1%, Asia Timur (Bangladesh 4,4%, Pakistan Baluchi 15%, Tamil 2,5%), Arab lain 7,2%, Persia
2,8%, Zanzibar 2,5%, dan lainnya 7,7%.

adalah agama negara. Hak-hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi. Syariat Islam adalah hukum dasar.
Badan politik negara sesuai konstitusi terdiri atas sultan, dewan menteri, Dewan Oman, dan pengadilan.



Bentuk negara: Kesatuan ---- Oman adalah negara kesatuan yang terbagi ke dalam 5 wilayah dan 3
gubernuran.


Sistem pemerintahan: Presidensil (Sultan) ---- Sultan adalah kepala negara dan komandan tertinggi
angkatan perang. Figurnya tidak bisa diselewengkan, harus dihormati dan dipatuhi. Ia merupakan simbol
kesatuan negara, pelindung, dan penjaganya. Suksesi sultan seiring darah dari Sayyid Turki bin Said bin Sultan
(laki-laki). Sultan menunjuk anggota dewan menteri dan hakim senior. Sultan yang berwenang menentukan
garis besar negara dengan bantuan dewan menteri yang ditunjuknya. Dewan menteri adalah pelaksana
kebijakan umum negara. Merekalah yang mengimplementasikan arahan sultan mengenai masalah ekonomi,
politik, dan sosial. Dewan menteri dikepalai perdana menteri, yang ditunjuk sultan termasuk fungsi dan



kewenangannya. Namun, sultan sendiri dapat menjabat selaku perdana menteri.
Parlemen: Bikameral (Majilis ad-Dawl + Majilis ash-Shura) -- Parlemen Oman terdiri atas Majlis ashShura (Dewan Shura) dan Majilis ad-Dawls (Dewan Negara).Dewan Shura terdiri atas 83 anggota. Mereka
dipilih secara umum untuk 4 tahun masa jabatan. Mereka mewakili wilayah-wilayah, di mana perempuan
diperkenankan menjadi anggotanya. Dewan Negara terdiri atas 58 anggota yang ditunjuk oleh sultan. Posisinya
serupa dengan majelis tinggi Dewan Oman dan membicarakan kebijakan umum negara.

Palestina

www.freeusandworldmaps.com











Nama resmi: Palestine ---Bahasa resmi: Arab
Ibukota: Yerusalem Barat ---Luas wilayah (km2): 6.055 ---Penduduk: 3.512.062 orang [per 2005]
Etnis: Arab
Agama: Islam 97,8%, Kristen 2,1%, dan lainnya 0,01%
Jenis kekuasaan: Republik ---Bentuk negara: Kesatuan (Otoritas Pusat) ---- Secara kewilayahan, Palestina mirip dengan Brunei ataupun
Timor Leste karena wilayahnya dipisah oleh daratan negara lain. Palestine terdiri atas Tepi Barat (termasuk
Yerusalem Timur) dan Jalur Gaza. Total wilayahnya terbagi ke dalam 16 distrik, dimana 5 distrik terdapat di



Jalur Gaza dan 11 di Tepi Barat dan Yerusalem Timur termasuk salah satunya.
Sistem pemerintahan: Parlementer ---- Kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana
Menteri. Badan politik utama Palestina adalah presiden, parlemen, administrasi negara, dan pengadilan.
Presiden adalah kepala negara, pelindung konstitusi, dan kesatuan warganegara. Tugas utama presiden,
dengan demikian, adalah bertanggung jawab untuk kelestarian negara dan kemerdekaan bangsa serta
memelihara keteraturan dan hukum di kehidupan publik. Cabang eksekutif Palestina dipegang oleh dewan
menteri (kabinet) yang dikepalai oleh perdana menteri. Program-program dewan menteri harus disetujui



terlebih dahulu oleh parlemen sebelum dilaksanakan.
Parlemen: Unikameral ---- Parlemen Palestina bernama Palestinian Legislative Council (PLC). Parlemen
berfungsi sebagai legislator. Kedudukannya di Yerusalem. Menurut konstitusi, jumlah anggota parlemen adalah
150 orang, sementara kabar terakhir berjumlah 132 orang.

Qatar

http://www.freeusandworldmaps.com/












Nama resmi: State of Qatar ---- [ Dawlat Qatar ]
Bahasa resmi: Arab
Ibukota: Doha ---Luas wilayah (km2): 11.437 ---Penduduk: 840.290 orang [per 2004]
Etnis: 80% penduduk Qatar tidak berkewarganegaraan
Agama: Islam Sunni (77%), Islam Syiah (16%), Hindu (16%), dan lainnya (7%).
Jenis kekuasaan: (ke arah) Monarki Konstitusional ---- Konsititusi Qatar bernama Al Dustur yang
terkodifikasi ke dalam 1 dokumen.
Bentuk negara: Kesatuan ----Sentralisasi.
Sistem pemerintahan: Presidensil (Emir) --- Qatar punya 4 cabang pemerintahan yaitu (1) Emir, yang
merupakan kepala negara. Ia dibantu oleh Council of Ministers(CM) dan Advisory Council (AC). Emir punya
kuasa legislatif dan eksekutif. Juga, ia merupakan komandan tertinggi angkatan perang dan menteri
pertahanan. Jabatan emir diturunkan secara dari ayah ke anak. Ketika penurunan jabatan ada masalah, yang
berkuasa adalah Dewan Keluarga Penguasa (keluarga emir). ; (2) Council of Ministers, disebut juga Majlis
al-Wuzara. CM merupakan organ eksekutif tertinggi. Wewenangnya memastikan hubungan internal dan
eksternal negara sesuai dengan konstitusi dan UU. Juga, CM berwenang menyodorkan RUU kepada AC dan
mengadministrasi keuangan negara. ; (3) Advisory Council (AC) disebut Majlis as-Shura adalah badan
legislatif Qatar. UU dibahas di dewan ini. Setiap kebijakan dan budget pemerintah harus lewat persetujuan AC
ini. Menariknya, sesi rapat dewan terbuka bagi publik. Keanggotaan AC adalah 4 tahun. Total anggotanya 45.
Dua per tiga dari 45 tersebut dipilih secara langsung. Sepertiga sisanya diangkat oleh emir. AC dapat
melengserkan menteri jika duapertiga anggota AC menyepakatinya. Emir juga dapat membubarkan AC jika
punya pembenaran yang meyakinkan. dan (4) Pengadilan Qatar bersifat independen. Sistemnya ada dua
yaitu pengadilan syariah (Islam) dan pengadilan sipil (disebut juga mahakim al-adliyya). Pengadilan syariah
ada di bawah Kementerian Awqaf dan Hubungan Islam. Di sisi lain, pengadilan sipil ada di bawah Kementerian



Kehakiman.
Parlemen: Unikameral (Majlis as-Shura/Advisory Council) ---- Juga disebutMajlis as-Shura adalah badan
legislatif Qatar. UU dibahas di dewan ini. Setiap kebijakan dan budget pemerintah harus lewat persetujuan AC
ini. Menariknya, sesi rapat dewan terbuka bagi publik. Keanggotaan AC adalah 4 tahun. Total anggotanya 45.
Dua per tiga dari 45 tersebut dipilih secara langsung. Sepertiga sisanya diangkat oleh emir. AC dapat
melengserkan menteri jika duapertiga anggota AC menyepakatinya. Emir juga dapat membubarkan AC jika
punya pembenaran yang meyakinkan.

Suriah

http://www.freeusandworldmaps.com/











Nama resmi: Syrian Arab Republic ---- [Al Jumhuriyah al Arabiyah as Suriyah]
Bahasa resmi: Arab (resmi), Kurdi, Armenia, Aramaik, Sirkasia (banyak dipahami), Perancis dan Inggris
(kurang dipahami).
Ibukota: Damaskus ---Luas wilayah (km2): 185.180 ---Penduduk: 22.457.336
Etnis: Arab 90,3%, sementara 9,7% nya terdiri atas Kurdi, Armenia, dan lainnya.
Agama: Islam (sunni) 74%, Islam selain mazhab sunni (termasuk Alawi dan Druze) 16%, Kristen (beragam
denominasi) 10%, Yahudi (terkonsentrasi di Damaskus, Al Wamishli, dan Aleppo).
Jenis kekuasaan: Republik ---Bentuk negara: Kesatuan (sentralis) ---- Suriah terdiri atas 14 muhafazah (propinsi), yaitu: Al Hasakah, Al
Ladhiqiyah (Latakia), Al Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda', Dar'a, Dayr az Zawr, Dimashq (Damascus),



Halab, Hamah, Hims (Homs), Idlib, Rif Dimashq (Damascus Countryside), dan Tartus.
Sistem pemerintahan: Presidensil ---- Kepala negara adalah Presiden. Kepala pemerintahan adalah Perdana



Menteri. Kabinet ditunjuk oleh Presiden.
Parlemen: Unikameral ---- Parlemen Suriah bernama Majlis al-Shaab (People's Assembly), terdiri atas 250
kursi. Setiap anggaota dipilih lewat Pemilu untuk masa bakti 4 tahun.
Turki

http://www.freeusandworldmaps.com/








Nama resmi: Republic of Turkey ---- [ Turkiye Cumhuriyeti ]
Bahasa resmi: Turki, di samping bahasa lain seperti Kurdi, Arab, Armenia, dan Yunani.
Ibukota: Ankara ----



Agama: Islam (sunni) 99,8%, dan agama lain seperti Ortodoks Yunan, Gregorian Armenia, Katolik, Ortodoks
Syiria, dan Yahudi yang totalnya 0,2%.



Jenis kekuasaan: Republik ---- Awalnya, Turki adalah kesultanan besar di masa Dinasti Utsmany. Namun, kini
wilayahnya mengecil hingga sebatas negara Turki saat ini.




Bentuk negara: Kesatuan ---- Pemerintah pusat Turki punya kuasa besar atas pemerintahan lokalnya.
Sistem pemerintahan: Parlementer ---- Turki menerapkan Parlementer. Presiden selaku kepala negara.

Luas wilayah (km2): 780.580 ---Penduduk: 67.803.927 orang [per tahun 2000]
Etnis: Turki 80%, dan lainnya 20% terdiri atas Kurdi, Yunani, Armenia, Syiria, Yahudi, Georgia, Lazia, Circasia,
Bosnia, Arab.

Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan. Namun, Presiden Turki bukan semata-mata "simbol" negara saja.
Ia memiliki sharing kuasa eksekutif dengan Perdana Menteri. Sejak amandemen konstitusi 2007, Presiden Turki
dipilih oleh Parlemen (The Grand National Assembly/TGNA). Presiden terpilih kemudian mengangkat Perdana
Menteri. Perdana Menteri kemudian menyusun Dewan Menteri, dengan susunan yang telah disetujui oleh
Presiden. Presiden tidak dapat memberhentikan Menteri tanpa proposal dari Perdana Menteri. Perdana Menterilah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari di Turki. Jadi, Turki menganut sistem parlementer, dengan
beberapa catatan. Sejak 2007, Perdana Menteri dan Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen,
bukan Presiden. Ini yang menguatkan bahwa sistem pemerintahan Parlementer-lah yang dianut oleh Turki.
Namun, Presiden Turki bukan hanya "penonton" belaka. Presiden punya kewenangan mengembalikan seluruh
produk undang-undang ---kecuali UU Anggaran--- kepada Parlemen untuk dipertimbangkan kembali
keberlakuannya. Dan, jika Parlemen berkeras untuk tetap memberlakukan tetapi Presiden menolak, Presiden
dapat memanfaatkan Mahkamah Konstitusi guna memutuskannya. Selain itu, Presiden memiliki kewenangan
untuk mengadakan Pemilu ulangan jika terjadi kebuntuan politik. Peran Presiden yang besar juga terlihat dalam
kewenangannya untuk memutuskan penggunaan Angkatan Bersenjata Turki, mengangkat Kepala Kepala-



kepala Staf Angkatan Perang, dan bersama-sama TGNA berposisi selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
Parlemen: Unikameral (Turkish Grand National Assembly) ---- TGNA adalah badan legislatif Turki yang
kuasa membuat UU nya tidak bisa didelegasikan kepada badan lain. Anggotanya terdiri atas 550 orang yang
dipilih secara langsung oleh rakyat. Masa tugasnya 5 tahun.

Uni Emirat Arab
The World Factbook








Nama resmi: United Arab Emirates ----Dawlat Al Imarat Al Arabiyya Al Muttahidah
Bahasa

resmi:

Arab (resmi), Inggris, Parsi, Hindi, dan Urdu.
Ibukota: Abu Dhabi ---Luas wilayah (km2): 77.700 ---Penduduk: 5.473.972 orang [per tahun 2013]
Etnis: Emirat 19%; Arab lain dan Iran 23%; Asia Selatan 50%; ekspatriat (termasuk Barat dan Asia Timur)
8%.




Agama: Islam Suni (80%), Islam Syiah (16%), lainnya, (Kristen, Hindu) total 4%.
Jenis kekuasaan: Aristokrasi 7 Emir ---- UEA mendakwakan dirinya sebagi negara Arab, negara Islam, dan



Federasi.
Bentuk negara: Federasi ----Uni Emirat Arab terdiri atas 1 pemerintah pusat dan 7 negara federal. Negaranegara tersebut adalah Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras-al-Khaimah, Ajman, Umm-al-Quwain, dan Fujairah.
Federasi (Uni Emirat Arab/UEA) punya fungsi berbeda dengan negara-negara bagian. Federasi punya monopoli
di area kerja tertentu seperti pembuatan UU dan eksekutif. Sementara, negara-negara bagian menjalankan
fungsi legislatif dan administrasi negara.



Sistem pemerintahan: Supreme Council 7 Emir (tidak bisa dikategorikan sebagai parlementer dan atau
presidensil) ---- Secara konstitusional, UEA terdiri atas 5 cabang pemerintahan dalam federasinya. Kelimanya
adalah: (1) Supreme Council(SC) terdiri atas penguasa dari 7 keemiran. Fungsinya membentuk kebijakan
umum federasi, memberi sanksi federal, meratifikasi perjanjian internasional, serta memberi persetujuan
pengangkatan dan pemberhentian perdana menteri, presiden, dan hakim-hakim mahkamah agung. Kuasa
badan ini sungguh besar dalam legislatif dan eksekutif. Setiap keputusan yang diambil didasarkan
mayoritas,jumlah keemiran yaitu 5 dan dua di antaranya harus berasal dari Dubai dan Abu Dhabi. ; (2)
Presiden Federasi dan Deputi Presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Mereka berasal dari
anggota Supreme Council. Tidak ada batasan periode pemilihan. Presiden bertanggung jawab mengangkat
menteri dan perwakilan diplomatik di negara asing. ; (3) the Council of Ministers (CM)merupakan kepala
administrasi pemerintahan federasi. Dewan ini terdiri perdana menteri, deputi perdana menteri, dan sejumlah
menteri. Para menteri tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan keuangan, profesional, dan komersial. Juga,
anggotanya tidak boleh memegang jabatan baik di pemerintahan lokal maupun FNC. CM memegang monopoli
dalam pengajuan RUU. namun, tidak akan bisa menjadi UU tanpa persetujuan SC.; (4) the Federal National
Council (FNC)terdiri atas 40 kursi yang secara proporsional terdistribusi diantara keemiran. Distribusi ini
mengikuti garis pengaruh, populasi, dan kewibawaannya. Konstitusi UEA memperkenankan tiap keemiran
memilih metode pemilihannya. Dan, setiap keemiran lebih suka mengangkat ketimbang memilih.; (5)
Pengadilan, yang terdiri atas 3 jenjang yaitu Pengadilan Awal, Pengadilan Lanjutan, dan SC. SC terdiri atas
presiden dan sejumlah hakim, tetapi tidak boleh lebih dari lima. Hakim diangkat oleh presiden lewat
persetujuan SC. Para hakim SC kebal dari pemecatan selama masa jabatannya. Konstitusi juga
memperkenankan pemerintah lokal (federasi) menyerahkan kuasa pengadilan lokalnya kepada pengadilan
federal. Lima negara bagian melakukan ini. Dua lainnya yaitu Dubai dan Ras-al-Kaimah tetap mempertahankan



pengadilan lokalnya.
Parlemen: Unikameral (Majlis) ---- Yaitu FNC. Anggotanya tidak dipilih lewat pemilu publik melainkan
diangkat oleh para emir. Pengangkatan ini didasarkan pada konsultasi antara para emir dengan tokoh-tokoh
masyarakat di tiap keemiran.
Yaman

The World Factbook











Nama resmi: Republic of Yemen ---- Al Jumhuriyah al Yamaniyah
Ibukota: Sanaa ---Bahasa resmi: Arab
Luas wilayah (km2): 555.000 ---Populasi: 25.408.288 [taksiran per Juli 2013]
Etnis: Arab
Agama: Islam [Sunni Syafi'i dan Syi'ah Zaidiyah]
Jenis kekuasaan: Republik ---- Tanggal 22 Mei 1990 terjadi merger antara Yaman Utama dengan Yaman
Selatan menjadi Republik Yaman.
Bentuk negara: Kesatuan ---- Yaman terdiri atas 20 gubernuran (disebutMuhafazat) dan 1 munisipal yaitu
: Abyan, 'Adan (Aden), Ad Dali', Al Bayda', Al Hudaydah, Al Jawf, Al Mahrah, Al Mahwit, Amanat al 'Asimah
(Sanaa City, ibukota), 'Amran, Dhamar, Hadramawt, Hajjah, Ibb, Lahij, Ma'rib, Raymah, Sa'dah, San'a'



(Sanaa), Shabwah, Ta'izz
Sistem pemerintahan: Kombinasi Parlementer + Presidensil ---- Kepala negara adalah Presiden. Kepala



pemerintahan adalah Perdana Menteri (PM). PM ditunjuk oleh Presiden.
Parlemen: Bikameral (Shura Council + House of Representatives) ---- Shura Councilterdiri atas 111 kursi,
anggotanya ditunjuk oleh Presiden. House of Representativesterdiri atas 301 kursi, anggota dipilih lewat Pemilu
dengan single-member constituencies dengan masa bakti 6 tahun.

Yordania
http://www.freeusandworldmaps.com/








Nama resmi: Hashemite Kingdom of Jordan ---- Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah
Ibukota: Amman ---Bahasa resmi: Bahasa yang dipergunakan adalah Arab selaku bahasa resmi, tetapi Inggris juga merupakan
bahasa yang banyak dimengerti oleh penduduknya.
Luas wilayah (km2): 92.300 ---Populasi: 6.482.081 [taksiran per Juli 2013]
Agama: Islam (sunni) 92%, Kristen 6% (mayoritas Ortodoks Yunani selain Katolik Yunani, Katolik Roma,
Ortodoks Syiria, Ortodoks Koptik, Ortodoks Armenia, dan denominasi Protestan, serta 2% penganut Islam syiah
dan Druze. Komposit etnisnya terdiri atas Arab 98%, Circasia 1%, dan Armenia 1%.]




Etnis:
Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---- [Yordania menyatakan dirinya sebagai bagian dari bangsa



Arab. ]
Bentuk negara: Kesatuan ---- [Yordania adalah negara sentralistik. Ia membagi wilayah administrasi ke dalam
12 gubernuran (disebut Muhafazat) yang masing-masing dikepalai seorang komisioner yang diangkat. Juga,
negara terbagi ke dalam 99 kabupaten untuk memperlancar pemerintahan lokal. Muhafazatmuhafazat Yordania adalah: Ajlun, Al 'Aqabah, Al Balqa', Al Karak, Al Mafraq, 'Amman, At Tafilah, Az Zarqa',
Irbid, Jarash, Ma'an, dan Madaba]



Sistem pemerintahan: Presidensil (Raja) ---- Raja adalah sekaligus kepala negara maupun kepala
pemerintahan. Raja memegang kuasa legislatif dan eksekutif. Ia mengangkat perdana menteri dan kabinet.
Raja mengimplementasikan kuasa eksekutifnya lewat kabinet. Anggota kabinet dapat diberhentikan atas
rekomendasi perdana menteri. Raja juga dapat membubarkan House of Notables dan Chamber of
Deputies. Suksesi raja mengikuti keturunan laki-laki dari dinasti Hashemit. Dewan Menteri terdiri atas perdana
menteri dan sejumlah menteri yang jumlahnya relatif belum fix. Mereka bertanggung jawab kepada Chamber of
Deputies.



Parlemen:

Bikameral (House of Notables + Chamber of Deputies) ---- Parlemen

terdiri atas House of Notables (Senat) selaku majelis tinggi dan Chamber of Deputies selaku majelis rendah.
Senat terdiri atas para senator dan juru bicaranya. Semua diangkat oleh raja untuk 4 tahun masa jabatan.
Jumlah anggota Senat tidak boleh lebih dari setengah anggota Chamber of Deputies. Tahun 2003 jumlah
anggotanya 55 orang. Perdana menteri umumnya berasal dari Senat ini. Mengenai Chamber of
Deputies jumlahnya tidak dipastikan dalam konstitusi. Misalnya, tahun 2003 jumlahnya 110 orang yang dipilih
lewat pemilu langsung dan rahasia. Pengaruhnya kecil dalam proses legislasi.

WILAYAH SENGKETA
Tepi Barat
Jalur Gaza
Argentina








Nama resmi: Argentine Republic.





Agama: Katolik Roma abangan 92% (karena < 20% yang praktikal), Protestan 2%, Yahudi 2%, lainnya 4%.
Jenis kekuasaan: Republik

Ibukota: Buenos Aires.
Bahasa resmi: Spanyol(resmi), Italia, Inggris, Jerman, Perancis, dan asli (Mapudungun dan Quechua)
Luas: 2.791.810 km2.
Penduduk: 42.610.981 (taksiran Juli 2013).
Etnis: White (utamanya Spanyol dan Italia) 97%; Mestizo (campuran Amerindian dengan White), Amerindian,
dan non White lainnya 3%.

Bentuk negara: Federasi. Argentina terdiri atas 24 propinsi dan 1 distrik federal (Buenos Aires). Sebagian
propinsi telah terbentuk sebelum berdirinya Argentina, sebagian lainnya di abad ke-20. Argentina terdiri atas
23 propinsi (provincias) dan 1 kota otonom. Ke-23 propinsinya adalah: (1) Buenos Aires, (2) Catamarca, (3)
Chaco, (4) Chubut, (5) Cordoba, (6) Corrientes, (7) Entre Rios, (8) Formosa, (9) Jujuy, (10) La Pampa, (11) La
Rioja, (12) Mendoza, (13) Misiones, (14) Neuquen, (15) Rio Negro, (16) Salta, (17) San Juan, (18) San Luis,
(19) Santa Cruz, (20) Santa Fe, (21) Santiago del Estero, (22) Tierra del Fuego, (23) Antartida e Islas del



Atlantico Sur, dan (23) Tucuman. Sementara 1 kota otonomnya adalah Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden mengangkat menteri-menteri untuk duduk di kabinet. Seorang di
antara mereka menjadi "kepala kabinet" yang fungsi utamanya selaku penyelenggara administrasi umum
negara. Presiden dapat mengangkat menteri tanpa pertimbangan kabinet (presidensil). Presiden dan Wakil



Presiden dipilih dalam 1 paket dan masa baktinya 4 tahun.
Parlemen: Bikameral (Nama parlemennya Congreso Nacional, terdiri atas: Chamber of Deputies + Senate). Kini
terdapat 257 anggota Chamber of Deputies yang masing-masing dipilih dari 24 propinsi dan 1 distrik federal
serta seluruhnya dipilih lewat Pemilu langsung. Anggota Senate adalah 3 orang per tiap-tiap propinsi dan 3
orang per distrik federal (kini sekitar 72 orang).

Bolivia





Nama resmi: Republic of Bolivia [Estado Plurinacional de Bolivia]
Ibukota: La Paz.








Luas: 1.098.580 km2.
Penduduk: 10.461.053 (taksiran Juli 2013)

Bahasa resmi: Spanyol (resmi) 60,7%, Quechua (resmi) 21,2%, Aymara (resmi) 14.6%, asing lainnya 2,4%,
lainnya 1,2%

Etnis: Quechua 30%, Mestizo (campuran White dengan Amerindian) 30%, Aymara 25%, White 15%
Agama: Katolik Roma 95%, Protestan (Evangelis dan Methodis) 5%
Jenis kekuasaan: Republik
Bentuk negara: Kesatuan. Bolivia terbagi atas 9 departemen (departementos). Pejabat senior tiap-tiap
departemen diangkat oleh pemerintah pusat. Kini, setiap departemen mulai memperoleh otonomi yang lebih
besar. Ke-9 departementosBolivia adalah: (1) Beni, (2) Chuquisaca, (3) Cochabamba, (4) La Paz, (5) Oruro,



(6) Pando, (7) Potosi, (8) Santa Cruz, dan (9) Tarija
Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden adalah kepala negara. Presiden mengangkat dan memberhentikan



para menteri.
Parlemen: Bikameral (Nama parlemennya Asamblea Legislativa Plurinacional terdiri atas Camara de Diputados
+ Camara de Senadores). Camara de Diputados terdiri atas 130 kursi untuk masa bakti 5 tahun, dengan mana
70 dipilih langsung dari setiap distrik, 7 dipilih dari distrik berpenduduk asli, dan 53 plurinomial dipilih lewat
party list system. Camara de Senadores terdiri atas 36 kursi, dengan mana anggotanya dipilih lewat sistem
party list untuk masa bakti 5 tahun.
Brazil











Nama resmi: Federal Republic of Brazil [Republica Federativa do Brasil]
Ibukota: Brasilia.
Bahasa resmi: Portugis
Luas: 8.514.215 km2.
Penduduk: 201.009.622
Etnis: White 53,7%, Mulatto (campuran White dengan Black) 8,5%, Black 6,2%, lainnya (termasuk Jepang,
Arab, Amerindian) 0,9%, tidak spesifik 0,7%.
Agama: Katolik Roma (abangan) 73,6%, Protestan 15,4%, Spiritualis 1,3%, Bantu/Voodoo 0,3%, lainnya
1,8%, tidak spesifik 0,2%, tidak beragama 7,4%.
Jenis kekuasaan: Republik
Bentuk negara: Federasi. Brasil terdiri atas 27 negara bagian, termasuk distrik ibukota (distrito federal),
Brasilia. Ke-26 negara bagian (estados) Brazil adalah: Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara, Espirito
Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco,
Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo,



Sergipe, dan. Tocantins. Sementara itu, 1 distrik federalnya adalah Distrito Federal.
Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden



memilih dan memberhentikan menteri-menteri.
Parlemen: Bikameral (Camara dos Deputados + Senado Federal). Anggota Camara dos Deputados adalah
maksimal 70 orang per negara bagian dan distrik federal. Senado Federal terdiri atas 3 orang wakil dari tiaptiap negara bagian dan distrik federal termasuk 2 orang sebagai penggantinya (cadangan).

Chile











Nama resmi: Republic of Chile. [Republica de Chile]
Ibukota: Santiago.
Bahasa resmi: Spanyol (resmi), Mapudungun, Jerman, dan Inggris.
Luas: 756.950 km2.
Penduduk: 17.216.945 orang.
Etnis: White dan White-Amerindian 95,4%, Mapuche 4%, kelompok asli lainnya 0,6%.
Agama: Katolik Roma 70%, Evangelis 15,1%, Saksi Yehova 1,1%, Kristen lainnya 1%, lainnya 4,6%, tidak
beragama 8,3%.
Jenis kekuasaan: Republik
Bentuk negara: Kesatuan. Chile terdiri atas 15 region yang masing-masing dipimpin oleh pemerintahan regional
yang di dalam konstitusi dijalankan secara desentralisasi. Secara administratif, Chile terdiri atas 15 region
(regiones) yaitu: (1) Aisen del General Carlos Ibanez del Campo, (2) Antofagasta, (3) Araucania, (4) Arica y
Parinacota, (5) Atacama, (6) Biobio, (7) Coquimbo, (8) Libertador General Bernardo O'Higgins, (9) Los Lagos,
(10) Los Rios, (11) Magallanes y de la Antartica Chilena, (12) Maule, (13) Region Metropolitana (Santiago),
(14) Tarapaca, dan (15) Valparaiso. Eksekutif pemerintahan regional dipimpin oleh seorang Intendant yang



diangkat oleh pemerintah pusat.
Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden



mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
Parlemen: Bikameral. Parlemen Chile yaitu Congreso Nacional terdiri atas Senat (Senado) dan Chamber of
Deputies (Camara de Diputados). Senado terdiri atas 38 kursi, dengan mana anggotanya dipilih lewat Pemilu
untuk masa bakti 8 tahun (setengahnya dipilih setiap 4 tahun). Camara de Diputados terdiri atas 120 kursi,
dengan mana anggotanya dipilih lewat Pemilu untuk masa bakti 4 tahun.

Ekuador







Nama resmi: Ekuador. [Republica del Equador]





Agama: Katolik Roma 95%, lainnya 5%.
Jenis kekuasaan: Republik

Ibukota: Quito.
Bahasa resmi: Spanyol, Quachua, Shuar.
Luas: 283.560 km2.
Penduduk: 14.439.429 orang.
Etnis: Mestizo (campuran Amerindian dengan white) 71,9%, Montubio 7,4%, AfroEkuador 7,2%, Amerindian
7%, white 6,1%, lainnya 0,4%.

Bentuk negara: Kesatuan. Ekuador terdiri atas 24 propinsi (provincias) yaitu: Azuay, Bolivar, Canar, Carchi,
Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Rios, Manabi, MoronaSantiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas, Sucumbios,
Tungurahua, dan Zamora-Chinchipe.



Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden mengangkat dan
memberhentikan anggota kabinet.



Parlemen: Unikameral yaitu National Congress atau Asamblea Nacional. Parlemen terdiri atas 124 kursi,
dengan mana anggota dipilih lewat sistem pemilu proporsional varian party-list. Masa bakti tugas 4 tahun .

Guiana Perancis








Nama resmi:
Luas:
Jenis kekuasaan:
Bentuk negara:
Sistem pemerintahan: .
Parlemen:

Guyana









Nama resmi: The Co-operative Republic of Guyana .
Ibukota: Georgetown.
Bahasa resmi: Inggris, dialek Amerindian, Kreol, Karibia Hindustan, dan Urdu.
Luas: 214.970 km2.
Penduduk: 739.903 orang.
Etnis: India Timur 43,5%, Black (African) 30,2%, Campuran 16,7%, Amerindian 9,1%, lainnya 0,5%.
Agama: Protestan 30,% (Pantekosta 16,9%, Anglikan 6,9%, Advent Hari Ketujuh 5%, Methodis 1,7%), Hindu
28,4%, Katolik Roma 8,1%, Saksi Yehova 1,1%, Islam 7,2%, Kristen lainnya 17,7%, lainnya 4,3%, tidak
beragama 4,3%.




Jenis kekuasaan: Republik
Bentuk negara: Kesatuan (Sentralis). Guyana terbagi atas 10 distrik administratif. Terdapat pembangian
kewenangan antara pusat dan daerah. Ke-10 distrik administratif (region) Guyana adalah: Barima-Waini,
Cuyuni-Mazaruni, Demerara-Mahaica, East Berbice-Corentyne, Essequibo Islands-West Demerara, Mahaica-



Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Upper Demerara-Berbice, dan Upper Takutu-Upper Essequibo .
Sistem pemerintahan: Hybryd. Administrasi pemerintahan Guyana terdiri atas Presiden, Wakil Presiden,
Perdana Menteri, dan Kabinet Kementerian. Kabinet diangkat oleh Presiden tetapi bertanggung jawab kepada
Parlemen.



Parlemen: Unikameral (National Assembly). Terdiri atas 65 anggota yang dipilih langsung lewat sistem
proporsional. Masa bakti 5 tahun.
Kolombia











Nama resmi: Republic of Colombia. [Republica de Colombia]
Ibukota: Bogota.
Bahasa resmi: Spanyol
Luas: 114.174 km2.
Penduduk: 45.785.743 orang.
Etnis: Mestizo 58%, White 20%, Mulatto 14%, Black 4%, Campuran Amerindian-Black 3%, dan Amerindian
1%.
Agama: Katolik Roma 90%, lainnya 10%.
Jenis kekuasaan: Republik
Bentuk negara: Kesatuan. Kolombia terbagi atas 32 departemen (departementosatau daerah tingkat II) dengan
lebih dari 1.100 kabupaten yang administrasinya relatif otonom. Ke-32 departementos Kolombia
adalah: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bolivar, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar,
Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narino, Norte de
Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina (juga kerap
disebut San Andres y Providencia), Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, dan Vichada. Sementara
itu, 1 distrik ibukotanya adalah Bogota.



Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden
dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.



Parlemen:
Bikameral
(nama
parlemennya Congreso terdiri
atas Senates/Senados +
Chamber
of
Representatives/Camara de Representantes). Anggotasenados berjumlah 102 dengan mana 100 orang yang
dipilih dalam pemilu nasional ditambah 2 senator yang dipilih mewakili komunitas-komunitas Indian.
AnggotaCamara de Representantes dipilih dari distrik teritorial yang kurang lebih totalnya 166 anggota dengan
masa bakti 4 tahun.

Paraguay









Nama resmi: Republic of Paraguay [Republica del Paraguay]
Ibukota: Asuncion.




Jenis kekuasaan: Republik
Bentuk negara: Kesatuan. Paraguay terbagi atas 17 departementos, kabupaten, dan ibukota Asuncion (ibukota

Bahasa resmi: Spanyol (resmi), Guarani.
Luas: 406.750 km2.
Penduduk: 6.623.252 orang.
Etnis: Mestizo (campuran Spanyol dengan Amerindian) 95%, lainnya 5%
Agama: Katolik Roma 89,6%, Protestan 6,2%, Kristen lainnya 1,1%, lainnya atau kurang spesifik 1,9%, tidak
beragama 1,1%

independen, sendiri). Tiap departementos dikepalai seorang gubernur yang bertanggung jawab menerapkan
kebijakan nasional Paraguay. Ke-17 departamentos Paraguay adalah: Alto Paraguay, Alto Parana, Amambay,
Boqueron, Caaguazu, Caazapa, Canindeyu, Central, Concepcion, Cordillera, Guaira, Itapua, Misiones,
Neembucu, Paraguari, Presidente Hayes, dan San Pedro. Sementara 1 departementos ibukota yaitu Asuncion.




Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan.
Parlemen: Bikameral (nama parlemennya Congeros Nacional terdiri atas Senates/Camara de Senadores +
Chamber of Deputies/Camara de Diputados).Camara de Diputados sekurangnya terdiri atas 80 kursi yang
anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu dari setiap distrik pemilihan departementos.Camara de
Senadores terdiri atas sekurangnya
pemilihan departementos.

Peru

45

anggota

yang

dipilih

langsung

rakyat

dari

tiap

distrik










Nama resmi: Republic of Peru.
Ibukota: Lima.
Bahasa resmi: Spanyol (resmi) 84,1%, Quechua (resmi) 13%, Aymara (resmi) 1,7%, Ashaninka 0,3%, bahasa
asli lainnya (termasuk bahasa Amazon minor) 0,7%, lainnya 0,2%.
Luas: 1.285.220 km2.
Penduduk: 29.849.303 orang.
Etnis: Amerindian 45%, mestizo (campuran Amerindian dengan White) 37%, White 15%, Black, Jepang, Cina,
dan lainnya 3%.
Agama: Katolik Roma 81,3%, Evangelis 12,5%, lainnya 3,3%, tidak spesifik atau tidak beragama 2,9%
Jenis kekuasaan: Republik
Bentuk negara: Kesatuan. Administrasi Peru terbagi ke dalam region, departemen, propinsi, dan distrik yang
pembagiannya mengikuti bekas kolonial Spanyol. Ke 25 region (regiones) Peru adalah: : Amazonas, Ancash,
Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes, dan
Ucayali. Sementara 1 propinsinya adalah Lima.




Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil
Parlemen: Unikameral (Congreso de la Republica del Peru). Kongres terdiri atas 120 anggota yang dipilih lewat
pemiilu langsung untuk masa bakti 5 tahun.

Suriname









Nama resmi: The Republic of Suriname [Republiek Suriname]
Ibukota: Paramaribo.
Bahasa resmi: Belanda (resmi), Inggris (secara luas digunakan), Sranang Tongo (bahasa Suriname, kadang
disebut pula Taki-Taki, bahasa asli orang Kreol dan banyak kaum muda menjadikannya lingua-franca), KaribiaHindustan (dialek India) dan Jawa.
Luas: 162.820 km2.
Penduduk: 566.846 orang
Etnis: Hindustan (juga secara lokal dikenal sebagai India Timur, moyangnya beremigrasi dari utara India akhir
abad ke-19) 37%; Kreol (campuran White dengan Black) 31%; Jawa 15%; Maroon (moyang Afrika datang di
abad ke-17 dan 18 sebagai budak yang lalu melarikan diri) 10%; Amerindian 2%; Cina 2%; White 1%; lainnya








2%.
Agama: Hindu 27,4%, Protestan 25,2% (terutama Moravia), Katolik Roma 22,8%, Islam 19,6%, kepercayaan
lokal 5%.
Jenis kekuasaan: Republik
Bentuk negara: Kesatuan (sentralis). Suriname terbagi atas 10 distrik administratif (distrikten),
yaitu Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie, Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini, dan
Wanica.
Sistem pemerintahan: Presidensil
Parlemen: Unikameral (Nationale Assemblee). Anggotanya ada 51 orang yang dipilih lewat Pemilu untuk masa
bakti 5 tahun.

Uruguay






Nama resmi: Uruguay [Republica Oriental del Uruguay]
Ibukota: Montevideo.
Bahasa resmi: Spanyol (resmi), Portunol, Brazilero (campuran Portugis-Spanyol di perbatasan Brazil)
Luas: 176.220 km2.
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara
Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara

Contenu connexe

Tendances

Problematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolProblematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolAhsanul Minan
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL93220872
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUAN ASYUF
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaZainur Ihsan
 
Partai politik di indonesia
Partai politik di indonesiaPartai politik di indonesia
Partai politik di indonesiaDewi Ratna
 
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxsosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxssuser55d8f7
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Dody Wijaya
 
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998PT.Ajor Makmur
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascamNabrisi Rohid
 
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaPemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaBima Faqih
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifAhsanul Minan
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUAvida Virya
 
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utarasistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utaraHariyani P
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Ahsanul Minan
 
Sejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaSejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaMidway Writer
 
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatanTugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatanSeptian Muna Barakati
 
Dinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesiaDinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesiaAhsanul Minan
 

Tendances (20)

Problematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolProblematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpol
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
 
Strategi pemenangan caleg
Strategi pemenangan calegStrategi pemenangan caleg
Strategi pemenangan caleg
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemula
 
Partai politik di indonesia
Partai politik di indonesiaPartai politik di indonesia
Partai politik di indonesia
 
Partai politik
Partai politikPartai politik
Partai politik
 
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxsosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
 
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascam
 
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaPemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatif
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
 
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utarasistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
 
Sejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaSejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu Indonesia
 
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatanTugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatan
 
Dinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesiaDinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesia
 

En vedette

Negara Mauritania
Negara MauritaniaNegara Mauritania
Negara MauritaniaReta CurLy
 
DENMARK
DENMARKDENMARK
DENMARKRo Ana
 
Sistem pemerintahan berbagai negara di dunia
Sistem pemerintahan berbagai negara di duniaSistem pemerintahan berbagai negara di dunia
Sistem pemerintahan berbagai negara di duniaEchaEellaa Thrilili
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanmuhammad_solikhin
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaBentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaIndoGrafis
 
Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)
Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)
Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)dka1d
 
Bentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan
Bentuk - Bentuk Negara dan PemerintahanBentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan
Bentuk - Bentuk Negara dan PemerintahanGarnis Mitafahrany
 
Protokol & Aturcara Pentadbiran
Protokol & Aturcara PentadbiranProtokol & Aturcara Pentadbiran
Protokol & Aturcara Pentadbiranzolc
 
Bentuk Pemerintahan (Sejarah Tingkatan 6 Penggal 2)
Bentuk Pemerintahan (Sejarah Tingkatan 6 Penggal 2)Bentuk Pemerintahan (Sejarah Tingkatan 6 Penggal 2)
Bentuk Pemerintahan (Sejarah Tingkatan 6 Penggal 2)Thanushah Soniyasee
 
Orde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiOrde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiNanda Aditasia
 
Sistem pemerintahan negara (Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan)
Sistem pemerintahan negara (Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan)Sistem pemerintahan negara (Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan)
Sistem pemerintahan negara (Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan)Normurni Mohamad
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPenataan Ruang
 

En vedette (13)

Negara Mauritania
Negara MauritaniaNegara Mauritania
Negara Mauritania
 
DENMARK
DENMARKDENMARK
DENMARK
 
Sistem pemerintahan berbagai negara di dunia
Sistem pemerintahan berbagai negara di duniaSistem pemerintahan berbagai negara di dunia
Sistem pemerintahan berbagai negara di dunia
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahan
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaBentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
 
Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)
Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)
Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)
 
Bentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan
Bentuk - Bentuk Negara dan PemerintahanBentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan
Bentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan
 
Protokol & Aturcara Pentadbiran
Protokol & Aturcara PentadbiranProtokol & Aturcara Pentadbiran
Protokol & Aturcara Pentadbiran
 
Bentuk Pemerintahan (Sejarah Tingkatan 6 Penggal 2)
Bentuk Pemerintahan (Sejarah Tingkatan 6 Penggal 2)Bentuk Pemerintahan (Sejarah Tingkatan 6 Penggal 2)
Bentuk Pemerintahan (Sejarah Tingkatan 6 Penggal 2)
 
Orde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiOrde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasi
 
Sistem pemerintahan negara (Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan)
Sistem pemerintahan negara (Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan)Sistem pemerintahan negara (Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan)
Sistem pemerintahan negara (Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan)
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Doc 20170227-wa0008
Doc 20170227-wa0008Doc 20170227-wa0008
Doc 20170227-wa0008
 

Plus de Rahaden Lingga Bhumi (17)

What is Culture ?
What is Culture ?What is Culture ?
What is Culture ?
 
Contoh proposal memperingati hari ulang tahun
Contoh proposal memperingati hari ulang tahunContoh proposal memperingati hari ulang tahun
Contoh proposal memperingati hari ulang tahun
 
Construction (Linguistics)
Construction (Linguistics)Construction (Linguistics)
Construction (Linguistics)
 
Suffix & Prefix
Suffix & PrefixSuffix & Prefix
Suffix & Prefix
 
Program Pemerintah Terhadap Pengelolaan Lingkungan
Program Pemerintah Terhadap Pengelolaan LingkunganProgram Pemerintah Terhadap Pengelolaan Lingkungan
Program Pemerintah Terhadap Pengelolaan Lingkungan
 
Media massa atau pers
Media massa atau persMedia massa atau pers
Media massa atau pers
 
Aliran Seni Lukis
Aliran Seni LukisAliran Seni Lukis
Aliran Seni Lukis
 
Get More Free Followers Twitter
Get More Free Followers TwitterGet More Free Followers Twitter
Get More Free Followers Twitter
 
Industri
IndustriIndustri
Industri
 
Gaya Bahasa Indonesia
Gaya Bahasa IndonesiaGaya Bahasa Indonesia
Gaya Bahasa Indonesia
 
Sistem parlementer
Sistem parlementerSistem parlementer
Sistem parlementer
 
Sistem presidensial
Sistem presidensialSistem presidensial
Sistem presidensial
 
Sistem semipresidensial
Sistem semipresidensialSistem semipresidensial
Sistem semipresidensial
 
Present continuous tense
Present continuous tensePresent continuous tense
Present continuous tense
 
Lembaga sosial
Lembaga sosialLembaga sosial
Lembaga sosial
 
Mengetahui tingkat erosi tanah
Mengetahui tingkat erosi tanahMengetahui tingkat erosi tanah
Mengetahui tingkat erosi tanah
 
Doa
DoaDoa
Doa
 

Bentuk negara dan sistem pemerintahan di berbagai negara

  • 1. BENTUK NEGARA dan SISTEM PEMERINTAHAN di berbagai Negara Thailand The World Factbook     Nama resmi: Kingdom of Thailand ---- [Ratcha Anachak Thai] Bahasa resmi: Thai, Inggris (bahasa sekunder kalangan elit), dialek etnis dan regional. Ibukota: Bangkok Luas wilayah (km2): 513.115 - Thailand di Utara berbatasan langsung dengan Burma dan Laos. Di Selatan dengan Teluk Thailand dan Malaysia, di Barat dengan Burma dan Laut Andaman, di Timur dengan Laos dan Kamboja. Dalam perbatasan darat, Thailand berbatasan dengan Burma sepanjang 1800 km, dengan Kamboja sepanjang 803 km, dengan Laos sepanjang 1754 km, dan dengan Malaysia sepanjang 506 km. Sementara itu,     garis pantai negara ini adalah 3219 km. Penduduk: 67.448.120 orang Etnis: Thai 75%; Cina 14%; lainnya 11%. Agama: Buddha (resmi) 94,6%; Islam 4,6%; Kristen 0,7%; lainnya 0,1%. Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---- [Kendati Monarki Konstitusional, Thailand menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang 1932 - 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Monarki Absolut Thailand dihapus sejak tahun 10 Desember 1932, hari konstitusi Thailand. Monark Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monark tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari. Ada Dewan Negara Thailand, beranggota 18 orang yang diangkat Monark, yang fungsinya memberi nasehat berdasarkan permintaan Monark. Menteri-menteri dalam kabinet Thailand diangkat oleh Monark tetapi bertanggung jawab kepada  Rathasapha. ]. Bentuk negara: Kesatuan ---- [Thailand dibagi ke dalam 77 propinsi (termasuk Bangkok) disebut Changwat. Setiap changwat dipimpin gubernur yang disebutPhuwarachakan. Phuwarachakan adalah PNS-PNS karir yang diangkat oleh Mendagri, kecuali Gubernur Bangkok yang dipilih rakyat. Changwat (propinsi) di Thailand adalah: (1) Amnat Charoen, (2) Ang Thong, (3) Bueng Kan, (4) Buriram, (5) Chachoengsao, (6) Chai Nat, (7) Chaiyaphum, (8) Chanthaburi, (9) Chiang Mai, (10) Chiang Rai, (11) Chon Buri, (12) Chumphon, (13) Kalasin, (14) Kamphaeng Phet, (15) Kanchanaburi, (16) Khon Kaen, (17) Krabi, (18) Krung Thep Mahanakhon
  • 2. (Bangkok), (19) Lampang, (20) Lamphun, (21) Loei, (22) Lop Buri, (23) Mae Hong Son, (24) Maha Sarakham, (25) Mukdahan, (26) Nakhon Nayok, (27) Nakhon Pathom, (28) Nakhon Phanom, (29) Nakhon Ratchasima, (30) Nakhon Sawan, (31) Nakhon Si Thammarat, (32) Nan, (33) Narathiwat, (34) Nong Bua Lamphu, (35) Nong Khai, (36) Nonthaburi, (37) Pathum Thani, (38) Pattani, (39) Phangnga, (40) Phatthalung, (41) Phayao, (42) Phetchabun, (43) Phetchaburi, (44) Phichit, (45) Phitsanulok, (46) Phra Nakhon Si Ayutthaya, (47) Phrae, (48) Phuket, (49) Prachin Buri, (50) Prachuap Khiri Khan, (51) Ranong, (52) Ratchaburi, (53) Rayong, (54) Roi Et, (55) Sa Kaeo, (56) Sakon Nakhon, (57) Samut Prakan, (58) Samut Sakhon, (59) Samut Songkhram, (60) Sara Buri, (61) Satun, (62) Sing Buri, (63) Sisaket, (64) Songkhla, (65) Sukhothai, (66) Suphan Buri, (67) Surat Thani, (68) Surin, (69) Tak, (70) Trang, (71) Trat, (72) Ubon Ratchathani, (73) Udon Thani, (74) Uthai  Thani, (75) Uttaradit, (76) Yala, dan (77) Yasothon.] Sistem pemerintahan: Parlementer ---- [Monark sebagai Kepala Negara; Perdana Menteri sebagai Kepala  Administratif Pemerintahan]. Parlemen: Bikameral (Sapha Phuthaen Ratsadon/House of Representatives + Wuthisapha/Senate). Sapha Phuthaen Ratsadon dan Wuthisapha merupakan unsur parlemen Thailand (Rathasapha) ---- [Sapha Phuthaen Ratsadon terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 100 orang dipilih lewat sistem proporsional dengan varian Party List (dari parpol), sementara 400 dengan sistem mayoritas dengan varian First-Past-ThePost (dari parpol). Fungsi utamanya menginisiasi dan memberi persetujuan RUU, merancang anggaran, memilih Perdana Menteri dari antara anggota parlemen, memberhentikan menteri, memonitor administrasi negara, serta bersama Wuthisapha memutuskan masalah-masalah substansial negara seperti masalah konstitusi, prosedur pemerintahan yang penting, deklarasi perang dan damai, serta meratifikasi perjanjian internasional. Uniknya, untuk menginisiasi mosi tidak percaya kepada perdana menteri, cukup dilakukan lewat 1/5 dukungan anggota Sapha Phuthaen Ratsadon. Disisi lain, Wuthisapha terdiri atas 200 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Seluruh anggota Wuthisaphadipilih lewat pemilu dengan sistem Mayoritas dengan varian Single Vote dan boleh berasal dari luar parpol. Fungsi utama Wuthisapha melegalisasi RUU yang sudah diproses oleh Sapha Phuthaen Ratsadon (Wuthisapha tidak punya kewenangan menginisiasi RUU), memonitor administrasi negara, menominasikan pejabat-pejabat yudikatif, memecat politisi negara yang korup. Setiap anggota Wuthisapha punya hak bertanya setiap menteri. Jika Sapha Phuthaen Ratsadon bubar, maka kuasa membuat UU ada di tangan Wuthisapha ini.] Brunei Darussalam The World Factbook
  • 3.  Nama resmi: Negara Brunei Darussalam (The Nation of Brunei, atau Abode of Peace) ---- [Kesultanan ini berdiri sejak abad ke-19 dan sultan yang sekarang (Hasan al-Bolkiah) adalah keturunan nomor 29 dari sultan pertamanya, Muhammad Shah. Ideologi negara ini adalah Melayu Islam Beraja]    Bahasa resmi: Melayu (resmi); Inggris; Cina. Ibukota: Bandar Seri Begawan Luas wilayah (km2): 5.769 - Brunei terdiri atas 2 wilayah barat dan timur terpisah darat. Antara barat dan timur ini dipisah Malaysia. Sementara laut di utara disatukan Teluk Brunei. Ini mirip negara Timor Leste yang terpisah oleh Indonesia. Di Utara, negara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, di Selatan dengan Malaysia, di Barat dengan Malaysia, dan di Timur dengan Malaysia. Perbatasan darat negara ini dengan Malasyia sepanjang      381 km. Garis pantainya sepanjang 161 km. Penduduk: 415.717 orang. Etnis: Melayu 66,3%; Cina 11,2%; asli 3,4%; lainnya 19,1%. Agama: Islam (resmi) 67%; Buddha 13%; Kristen 10%; lainnya (termasuk kepercayaan asli) 10%. Jenis kekuasaan: Monarki (transisi ke arah konstitusional sejak 2004) Bentuk negara: Kesatuan ---- [Brunei terbagi ke dalam 4 distrik administratif (disebut Daerah). Daerah- daerah tersebut adalah: (1) Belait, (2) Brunei-Muara, (3) Temburong, dan (4) Tutong. Setiap distrik dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Setiap Daerah dibagi lagi ke dalam subdistrik (disebut Mukim) yang setiapnya dipimpin seorang Kepala yang diangkat dan disebut Penghulu. Setiap Mukim dibagi lagi ke dalam desa (disebut Kampong) yang dipimpin Ketua Kampong yang dipilih langsung oleh masyarakat secara luber, dan efektif jika yang terpilih disetujui oleh Pemerintah. Kini, Brunei menerapkanGrassRoot Democracy, dalam mana sejak 1996 berdiri General Assembly of Mukimdan Village Consultative Council. Sekitar 1000 orang Penghulu dan Ketua Kampongberpartisipasi dalam pembicaraan seputar perbaikan jalan dan kesejahteraan komunitas lokal. Wow!]  Sistem pemerintahan: Presidensil (Raja berperan dominan) --- Hakikinya, konstitusi Brunei merupakan fusi dari konsep pemerintahan Melayu Brunei dan SistemWestminster/Inggris. Konsep pemerintahan Melayu Brunei menekankan pada kepemimpinan otokratik, ketuhanan, dan absolutisme kuasa sultan. Namun, sultan mempersilakan seluruh warganegara berkonsultasi dengan dirinya lewat aneka pertemuan di desa-desa, masjid-masjid, dan kantor-kantor, di mana mekanisme ini dikenal sebagai "Living Democracy." Living Democracy ini berbeda dengan konsepsi Barat tentang demokrasi yang melulu menekankan "representative government." "Representative Government" tidak berlaku di Brunei. Sultan adalah khalifah Allah di bumi, dengan demikian, negara Brunei mempromosikan nilai-nilai dan syariat Islam disegala aspek kehidupan kesultanan. Dari Barat, Brunei mengadopsi sistem kerja kabinet, independensi lembaga peradilan, dan HAM. Singkatnya, Sultan Brunei memangku jabatan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Pemimpin Agama  Islam (Brunei mayoritas bermazhab Syafi'i). Parlemen: Mungkin ke arah Quadkameral ?? (Council of Cabinet Ministers + Council of Succesion + Privy Council + Religious Council). Atau Unikameral (Legislative Councilsejak 2004). Setiap anggota dewan diangkat dan diberhentikan oleh Sultan. Kamboja
  • 4. The World Factbook     Nama resmi: Kingdom of Cambodia ---- [Preahreacheanachakr Kampuchea] Bahasa resmi: Khmer (resmi) 95%; Perancis, Inggris Ibukota: Phnom Penh ---Luas wilayah (km2): 181.035 ---- Kamboja di Utara berbatasan dengan Thailand dan Laos. Di Selatan dengan Vietnam dan Teluk Thailand. Di Barat dengan Thailand dan Teluk Thailand. Di Timur dengan Vietnam. Perbatasan darat dengan Laos sepanjang 541 km, dengan Thailand 803 km, dan dengan Vietnam 1228 km. Garis pantai negara ini 443 km. [Populasinya per Juli 2006 adalah 13.881.427 orang. Bahasa resminya Khmer. Agama mayoritas Buddha Theravada (95%) dan lainnya (5%). Komposit etnisnya Khmer 90%, Vietnam 5%,      Cina 1%, lainnya 4%.] Penduduk: 15.205.539 orang Etnis: Khmer 90%; Vietnam 5%; Cina 1%; lainnya 4%. Agama: Buddha (resmi) 96,4%; Islam 2,1%; lainnya 1,3%. Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---- [Raja adalah kepala negara. Sejak 1947 peran raja relatif seremonial dalam semboyak "raja berdaulat, tetapi tidak memerintah."] Bentuk negara: Kesatuan ---- [Kamboja terbagi atas 24 propinsi (disebut khett, yang masing-masing dipimpin oleh gubernur yang diangkat selaku kepala administrasinya dan 1 munisipal (disebut krong). Di bawah propinsi terdapat organ-organ komunitas lokal yang sejak tahun 2002 telah memilih dewan-dewan lokal untuk mengurus komunitas masing-masing. Hingga saat ini, Kamboja terus mengupayakan dekonsentrasidekonsentrasi wewenang. Propinsi-propinsi di Kamboja adalah: (1) Banteay Meanchey, (2) Battambang, (3) Kampong Cham, (4) Kampong Chhnang, (5) Kampong Speu, (6) Kampong Thom, (7) Kampot, (8) Kandal, (9) Kep, (10) Koh Kong, (11) Kratie, (12) Mondolkiri, (13) Oddar Meanchey, (14) Pailin, (15) Preah Vihear, (16) Prey Veng, (17) Pursat, (18) Ratanakiri, (19) Siem Reap, (20) Sihanoukville, (21) Stung Treng, (22) Svay  Rieng, dan (23) Takeo serta 1 propinsi yaitu Phnom Penh.] Sistem pemerintahan: Parlementer ---- [Administrasi negara dijalankan oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM). Dewan Menteri dibentuk pasca pemilu yang diikuti para parpol. Para menteri (tergabung dalam Dewan menteri) tidak hanya bertanggung jawab pada PM melainkan juga National Assembly  (NA). ] Parlemen: Bikameral (National Assembly + Senate) ---- [NA adalah organ utama legislatif. Anggota sekitar 123 orang yang dipilih secara luber. Kandidatnya berasal dari para parpol. Wewenangnya secara umum serupa dengan ideal peran badan legislatif secara teoretik. Senate anggotanya tidak boleh lebih dari 1/2 anggota NA, sehingga jumlahnya sekitar 61 orang saja. Perannya mirip dengan anggota DPD di Indonesia: Kurang kewenangan signifikan.]
  • 5. Indonesia http://www.freeusandworldmaps.com/  Nama resmi: Republic of Indonesia ---- [Secara formal, negara ini lahir pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 --Proklamasi-- bertepatan dengan bulanRamadhan]   Bahasa resmi: Bahasa Indonesia Ibukota: Jakarta ---- [Di masa revolusi fisik 1945 - 1949, ibukota Republik Indonesia pernah dipindahkan ke Yogyakarta untuk sementara waktu. Kini, kendati banyak dilanda banjir, Jakarta tetap menjadi ibukota Republik Indonesia. Sempat muncul sejumlah pemikiran untuk memindahkan ibukota ke Jonggol, Bogor ataupun ke  Palangkaraya, Kalimantan. Namun, itu baru sebatas wacana saja dan sifatnya timbul-tenggelam] Luas wilayah (km2): 1.904.444 ---- [Populasi Indonesia per Juni 2011 adalah 237.641.300 orang] Indonesia di Utara berbatasan dengan Laut Andaman, Selat Malaka, Malaysia, Laut Filipina, dan Samudera Pasifik Utara. Di Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Timor Leste. Di Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Di Timur dengan Papua Nugini. Di pulau Kalimantan, Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia sepanjang 2004 km. Di pulau Papua berbatasan darat dengan Papua Nugini sepanjang 820 km. Di NTT   berbatasan darat dengan Timor Leste sepanjang 269 km. Total garis pantai Indonesia 54.716 km. Penduduk: 251.160.124 orang Etnis: Jawa 40,6%; Sunda 15%; Madura 3,3%; Minangkabau 2,7%; Betawi 2,4%; Banten 2%; Banjar 1,7%; lainnya 29,9%.   Agama: Islam 86,1%; Protestan 5,7%; Katolik Roma 3%; Hindu 1,8%; lainnya 3,4%. Jenis kekuasaan: Republik ---- [Kekuasaan berada di tangan rakyat Indonesia, diselenggarakan oleh rakyat  Indonesia, untuk rakyat Indonesia] Bentuk negara: Kesatuan (Desentralis) ---- [Menurut konstitusinya, Indonesia adalah negara Kesatuan. Namun, terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat dengan daerah yang dirinci di dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Wewenang pemerintahan pusat ada di 6 urusan wajibnya yaitu: Pertahanan, Keamanan, Politik Luar Negeri, Moneter, Agama, dan Pendidikan. Per Juni 2011, Indonesia terdiri atas 33 propinsi (daerah tingkat I), 399 kabupaten (daerah tingkat II), 98 kota (daerah tingkat II), 6747 kecamatan, dan 78.198 desa. Provinsi-provinsi di Indonesia adalah: (1) Nangroe Aceh Darussalam; (2) Sumatera Utara; (3) Sumatera Barat; (4) Riau; (5) Kepulauan Riau; (6) Bangka Belitung; (7) Jambi; (8) Bengkulu; (9) Sumatera Selatan; (10) Lampung; (11) Banten; (12) Jawa Barat; (13) Jawa Tengah; (14) Daerah Istimewa Yogyakarta; (15) Jawa Timur; (16) Kalimantan Barat; (17) Kalimantan Tengah; (18) Kalimantan Timur; (19) Kalimantan Selatan; (20) Bali; (21) Nusa Tenggara Barat; (22) Nusa Tenggara Timur; (23) Sulawesi Utara; (24) Gorontalo; (25) Sulawesi Tengah; (26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi Barat; (28) Maluku Utara; (29) Maluku; (30) Papua; (31) Papua Barat; (32) Sulawesi Tenggara; (33) Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan (34) Kalimantan Utara]  Sistem pemerintahan: Presidensil ---- [Indonesia menganut sistem presidensil, yang secara formal dan substansial bervariasi dalam sejumlah periode kepolitikannya. Di masa Orde Baru 1971 - 1998, sistem presidensil yang diterapkan berciri satu kali pemilu, yaitu untuk memilih anggota DPR. Anggota DPR ini otomatis menjadi anggota MPR dengan komposisi sekitar 75% kursi. Sisa 25%-an kursi anggota MPR diambil dari utusan golongan dan ABRI yang diangkat oleh Presiden. Presiden di masa Orde Baru "sangat" prerogatif memilih menteri untuk memimpin departemen tanpa mempertimbangkan atau berkompromi dengan anggota Parlemen. Akibatnya, menteri solid ketika bekerja sama dengan Presiden. Sistem presidensil berubah pasca transisi politik 1998. Mulai tahun 2004, pemilu diadakan 2 kali: Untuk memilih anggota parlemen (DPR, DPRD I,
  • 6. DPRD II, dan DPD) dan untuk memilih presiden dan wakil presiden (satu paket). Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dipromosikan oleh para parpol. Untuk DPD umumnya calon independen. Total jumlah anggota DPD maksimal 1/3 total jumlah anggota DPR. Karena para parpol yang ikut pemilu banyak, maka tidak ada mayoritas 50 + 1 di parlemen. Presiden jadi dilematik menentukan menteri jika murni mengandalkan hak prerogatifnya. Akibatnya, terjadi quasi-parlementarian dalam penentuan menteri: Presiden memproporsionalisasikannya dengan komposisi suara parlemen, yaitu persentase suara para parpol yang sepakat berkoalisi dengan partai presiden. Makin besar persentase suara parpol yang berkoalisi, makin banyak jatah menteri yang diperoleh. Terlebih, terkadang para parpol yang sudah berkoalisi dengan parpol presiden "mbalelo." Dengan demikian, Indonesia mengalami "weakened executive government."]  Parlemen: Trikameral (MPR, DPR, DPD) ---- [Trikameral ini pendapat Jimly Asshiddiqie, karena MPR, DPR, dan DPD adalah 3 badan berbeda dengan fungsi masing-masing. Anggota MPR tidak dipilih karena ia otomatis gabungan anggota DPR dan DPD yang mengalami "metamorfosis." Anggota MPR tidaklah unik secara personal. Padahal, jika parameternya adalah kuasa pembuatan legislasi, maka parlemen Indonesia sifatnya Unikameral. Ini karena hanya DPR sajalah yang punya kekuasaan menyusun legislasi] Laos http://www.freeusandworldmaps.com/     Nama resmi: Lao People's Democratic Republic ---- [Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao] Bahasa resmi: Lao (remi); Perancis; Inggris; bahasa etnis yang beragam. Ibukota: Vientiane ---Luas wilayah (km2): 236.800 ---- [Populasi Laos per juli 2006 adalah 6.368.481 orang. Bahasa resminya Lao. Agama mayoritas Buddha Teravada 60%, dan 40% adalah agama-agama lain. Komposit etnis Lao Lum (66%), Lao Thoeng (24%), dan Lao Sung (10%).] Laos di sebelah utara berbatasan dengan Burma, Cina, dan Vietnam. Di selatan dengan Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Di barat dengan Burma dan Thailand. Di timur dengan Vietnam. Batas darat Laos dengan Burma sepanjang 235 km, dengan Kamboja 541 km, dengan Cina 423 km, dengan Thailand 1754 km, dan dengan Vietnam 2130 km. Garis pantai Laos adalah 0 km (terkunci di tengah      daratan). Penduduk: 6.695.166 orang. Etnis: Lao 55%; Khmou 11%; Hmong 8%; lainnya (hampir 100 etnis) 26%. Agama: Buddha 67%; Kristen 1,5%; lainnya 31,5%. Jenis kekuasaan: Republik Sosialis ---- [ Bentuk negara: Kesatuan ---- [Negara ini diorganisir ke dalam 16 propinsi ditambah sebuah zona khusus yang diperintah secara militer dan prefektur independen sebagai ibukota, Vientiane. Di bawah propinsi, wilayah diorganisir ke dalam distrik dan desa. Ke-16 propinsi (khoueng) Laos dan 1 ibukota (nakhon luang) adalah: (1) Attapu, (2) Bokeo, (3) Bolikhamxai, (4) Champasak, (5) Houaphan, (6) Khammouan, (7) Louangnamtha, (8)
  • 7. Louangphabang, (9) Oudomxai, (10) Phongsali, (11) Salavan, (12) Savannakhet, (13) Viangchan, (14)  Xaignabouli, (15) Xekong, (16) Xiangkhouang dan 1 ibukota yaitu Viangchan (atau Vientiane).] Sistem pemerintahan: Parlementer ---- [Presiden adalah kepala negara, yang dipilih oleh 2/3 anggota NA. Setelah masa jabatan habis, ia bisa dipilih kembali. Presiden bukanlah kepala pemerintahan, tetapi punya wewenang seperti: Representasi negara, secara resmi mengangkat perdana menteri, menteri, dan pejabat tinggi lainnya, panglima tertinggi angkatan perang, dan fungsi-fungsi rehabilitas, abolisi, dan grasi. Sebagai kepala administrasi pemerintahan, duduklah Perdana Menteri berikut menteri dan pejabat lain setingkat menteri. PM diangkat oleh Presiden dengan persetujuan NA. PM adalah kepala eksekutif dan dapat mengangkat sejumlah pejabat. PM dan para menterinya dapat diberhentikan oleh NA.]  Parlemen: Unikameral (National Assembly) ---- [National Assembly (NA) adalah manifestasi rakyat Lao. Fungsinya memproduksi legislasi dan menentukan personal yang menjalankan administrasi negara. Secara de facto, kuasa NA ada di tangan parpol: Lao People's Revolutionary Party. Anggota NA dipilih lewat pemilu untuk jabatan 5 tahun.] Malaysia http://www.freeusandworldmaps.com/     Nama resmi: Malaysia ---- [ Bahasa resmi: Malaysia (resmi); Inggris; Cina (Kanton, Mandarin, Hokkien, Hakka, Hainan, Foochow); Tamil; Telugu; Malayalam; Panjabi; Thai. Ibukota: Kuala Lumpur ---- [ Luas wilayah (km2): 329.750 ---- [Populasi Malaysia per 2005 adalah 25.580.000. Bahasa resminya Melayu dan Inggris. Agama yang dianut para penduduk adalah Islam (60,4%), Buddha (19,2%), Kristen (9,1%), Hindu (6,3%), Konghucu/Tao/Agama Cina lainnya (2,6%), agama lainnya (2,4%). Komposit etnisnya Melayu dan asli melayu lainnya (65,1%), Cina (26%), India (7,7%), lainnya (1,2%).] - Malaysia terletak di 2 wilayah terpisah. Satu di barat di ujung semenanjung Malaya. Satu di timur yaitu di pulau Kalimantan (Indonesia). Di malaysia barat, utara berbatasan dengan Thailand, selatan dengan selat Malaka dan Selat Singapura, barat dengan Selat Malaka, dan timur dengan wilayah laut Cina Selatan. Di Malaysia timur, utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, selatan dengan Indonesia, barat dengan Laut Cina Selatan, dan Timur dengan Laut Sulu. Batas darat dengan Brunei sepanjang 381 km, dengan Indonesia 2004 km, dan dengan Thailand 506 km. Garis pantai Malaysia adalah 4675 km.    Penduduk: 29.628.392 orang. Etnis: Melayu 50,4%; Cina 23,7%; asli 11%; India 7,1%; lainnya 7,8%.   Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---- [Modelnya mirip Inggris] Bentuk negara: Federasi ---- [Malaysia adalah federasi 13 negara bagian. Dalam konstitusi setiap negara Agama: Islam (resmi) 60,4%; Buddha 19,2%; Kristen 9,1%; Hindu 6,3%; Konfusian; Tao; agama tradisional Cina lainnya 2,6%; lainnya 1,5%; tidak beragama 0,8%. bagian (negeri-negeri), konstitusi Malaysia harus dimuat terlebih dahulu sebelum konstitusi masing-masing negara bagian. Konstitusi negara bagian harus mengadopsi konstitusi federal. Ke-13 negara bagian Malaysia
  • 8. adalah: (1) Johor, (2) Kedah, (3) Kelantan, (4) Melaka, (5) Negeri Sembilan, (6) Pahang, (7) Perak, (8) Perlis, (9) Pulau Pinang, (10) Sabah, (11) Sarawak, (12) Selangor, dan (13) Terengganu. Selain itu terdapat 1 wilayah yang merupakan teritori federal yaitu (Wilayah Persekutuan) yang terdiri atas 3 wilayah pembentuk yaitu (1)  Ibukota Kuala Lumpur, (2) Labuan, dan (3) Putrajaya.] Sistem pemerintahan: Parlementer ---- [Malaysia menganut sistem parlementer model Westminster. Kepala negara dipegang oleh Yang Dipertuan Agong. Ia dipilih setiap 5 tahun oleh sebuah lembaga bernama Conference of Ruler. Kepala negara berwenang mengangkat Perdana Menteri (PM). PM ini kepala  pemerintahan dan figur dominan dalam pemerintahan negara Malaysia.] Parlemen: Bikameral (Dewan Rakyat/House of Representatives + Dewan Negara/Senate) ---- [Dewan Rakyat (DR) dipilih lewat pemilu luber. Partai mayoritas di parlemen memiliki kans besar agar kadernya diangkat sebagai PM olehYang Dipertuan Agong. PM ini bertanggung jawab kepada DR. Di pihak lain, Dewan Negara (DN) bermasa tugas 3 tahun. Anggotanya sebagian dipilih oleh DR, sebagian diangkat oleh Yang Dipertuan Agong berdasarkan nasehat PM. Tugas DN memonitor kinerja DR. Selain DR dan DN, juga ada lembaga yang disebutConference of Ruler (CoR). CoR terdiri atas para penguasa (atau keturunan) dari 9 negara federasi Malaysia. Yang Dipertuan Agong berasal dari salah satu antara mereka.] Myanmar http://english.freemap.jp/     Nama resmi: Union of Myanmar ---- [Myanma Naingngandaw] Bahasa resmi: Burma Ibukota: Pyinmana ---- [ Luas wilayah (km2): 678.500 ---- [Populasi Myanmar per 2004 adalah 52.000.000. Bahasa resminya Burma. Agama mayoritasnya Buddha (89%), Kristen Baptis, Katolik Roma (1%), Islam (4%), Animis (1%), dan lainnya (2%). Komposit etnisnya Burma 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, Cina 3%, India 2%, Mon 2%, dan lainnya 5%.- Myanmar di utara berbatasan dengan India dan Cina. Di selatan dengan Thailand, Selat Bengal, dan Laut Andaman. Di barat dengan India, Bangladesh, Teluk Bengal, dan Laut Andaman. Di timur dengan Cina, Laos, dan Thailand. Batas darat Myanmar dengan Bangladesh sepanjang 193 km, dengan Cina 2185 km, dengan India 1463 km, dengan Laos 235 km, dan dengan Thailand 1800 km. Garis pantai Myanmar adalah    1930 km. Penduduk: 55.167.330 orang Etnis: Burma 68%; Shan 9%; Karen 7%; Rakhine 4%; Cina 3%; India 2%; Mon 2%; lainnya 5%. Agama: Buddha 89%; Kristen 4% (Baptis 3%, Katolik Roma 1%); Islam 4%; animis 1%; lainnya 2%.
  • 9.  Jenis kekuasaan: Oligarki Militer ---- [State Peace and Development Council atau SPDC (dulunya SLORC) adalah organ tertinggi Myanmar. Segala legislasi Myanmar ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi SPDC, Jenderal Than Shwe. Than Shwe juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang]  Bentuk negara: Union ---- [Myanmar terdiri atas 7 region/wilayah republik (taing-myar), 7 negara bagian (pyi ne-myar), dan 1 teritori union. Ke-7 region yaitu: (1) Ayeyarwady, (2) Bago, (3) Magway, (4) Mandalay, (5) Sagaing, (6) Taninthayi, dan (7) Yangon. Ke-7 negara bagian yaitu: (1) Chin, (2) Kachin, (3) Kayah, (4) Kayin, (5) Mon, (6) Rakhine, dan (7) Shan. Sementara teritori union-nya adalah Nay Pyi Taw.  Sistem pemerintahan: Presidensil ---- [Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh electoral college yang terdiri atas Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw, dan Tatmadaw (tentara). Tatmadaw ini secara organik masuk ke Pyithu dan Amyotha Hluttaw. Secara de facto, hanya yang memiliki kaitan dengan Tatmadaw yang menjadi Presiden.]  Parlemen: Menurut konstitusi seharusnya Bikameral (Pyithu Hluttaw/setaraHouse of Representatives + Amyotha Hluttaw/setara Senate). Saat ini dijalankan oligarki militer. ---- [Pyithu Hluttaw dan Amyotha Hluttaw jika mengadakan joint-session menjadi Pyidaungsu Indonesia). Pembuatan legislasi secara de facto dilakukan sepenuhnya oleh SPDC.] Hluttaw (mirip MPR di Filipina http://www.freeusandworldmaps.com/     Nama resmi: Republic of the Philippines ---- [Republika ng Pilipinas] Bahasa resmi: Filipino (resmi, dari Tagalog) dan Inggris (resmi). Ibukota: Manila ---- [ Luas wilayah (km2): 300.001 ---- [Populasi Filipina per 2005 adalah 86.536.700 orang. Bahasa resminya Tagalog dan Inggris. Agama penduduknya Katolik (83%), Protestan (9%), Islam (5%), Buddha dan lainnya (3%). Komposit etnisnya Melayu 95,5%, Cina 1,5%, dan lainnya 3%.] - Filipina di utara berbatasan dengan Selat Luzon, Laut Cina Selatan, dan Laut Filipina. Di selatan dengan Laut Sulawesi. Di barat dnegan Laut Cina Selatan. Di timur dengan Laut Filipina dan Samudera Pasifik. Filipina tidak punya perbatasan darat dengan   negara manapun. Sementara garis pantai negara ini 36.289 km. Penduduk: Etnis: Tagalog 28,1%; Cebuano 13,1%; Ilocao 9%; Bisaya 7,6%; Hiligaynon Ilonggo 7,5%: Bikol 6%; Waray 3,4%; lainnya 25,3%.  Agama: Katolik 82,9% (Katolik Roma 80,9%, Aglipayan 2%); Islam 5%; Evangelis 2,8%; Iglesia ni Kristo 2,3%; Kristen lainnya 4,5%; lainnya 1,8%; tidak spesifik 0,6%; tidak beragama 0,1%.  Jenis kekuasaan: Republik ---- [
  • 10.  Bentuk negara: Kesatuan ---- [Kendati berbentuk negara kesatuan, sesungguhnya konstitusi Filipina menyebut eksistensi dua region otonom yaitu region otonomi Muslim di Mindanao dan Cordillera, yang punya kuasa legislatif tertentu. Secara keseluruhan, Filipina terdiri atas 80 propinsi dan 39 Charter City. Ke-80 propinsi Filipina adalah: Abra, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Aklan, Albay, Antique, Apayao, Aurora, Basilan, Bataan, Batanes, Batangas, Biliran, Benguet, Bohol, Bukidnon, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebu, Compostela, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Dinagat Islands, Eastern Samar, Guimaras, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Iloilo, Isabela, Kalinga, Laguna, Lanao del Norte, Lanao del Sur, La Union, Leyte, Maguindanao, Marinduque, Masbate, Mindoro Occidental, Mindoro Oriental, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Mountain Province, Negros Occidental, Negros Oriental, North Cotabato, Northern Samar, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Palawan, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Quirino, Rizal, Romblon, Samar, Sarangani, Siquijor, Sorsogon, South Cotabato, Southern Leyte, Sultan Kudarat, Sulu, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Tarlac, Tawi-Tawi, Zambales, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, dan Zamboanga Sibugay. Sementara ke-39 Charter City-nya adalah: Angeles, Antipolo, Bacolod, Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Caloocan, Cebu, Cotabato, Dagupan, Davao, General Santos, Iligan, Iloilo, Lapu-Lapu, Las Pinas, Lucena, Makati, Malabon, Mandaluyong, Mandaue, Manila, Marikina, Muntinlupa, Naga, Navotas, Olongapo, Ormoc, Paranaque, Pasay, Pasig, Puerto Princesa, Quezon, San Juan, Santiago, Tacloban, Taguig, Valenzuela, dan Zamboanga.]  Sistem pemerintahan: Presidensil ---- [Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih untuk jabatan 6 tahun. Presiden menominasikan para kandidat untuk mengepalai departemen dan kementerian pemerintah. Selanjutnya, sebuah komisi bernama The Commission of Appointments, terdiri atas 24 orang memutuskan mata calon yang jadi. Selain presiden, juga ada wakil presiden yang dipilih secara langsung, terpisah dari presiden. Dimungkinkan, wakil presiden ini berasal dari parpol yang berbeda dengan presiden. ]  Parlemen: Bikameral (House of Representatives + Senate) ---- [House of Representatives (HoR) maksimal terdiri atas 260 anggota, dimana 208 dipilih langsung sementara 52 dipilih lewat sistem Party List. Senate terdiri atas 24 orang yang dipilih secara langsung untuk periode 6 tahun.] Singapura http://www.freeusandworldmaps.com/     Nama resmi: Republic of Singapore ---- [ Bahasa resmi: Mandarin (resmi) 35%; Inggris (resmi) 23%; Melayu (resmi) 14,1%; Hokkien 11,4%; Kanton 5,7%; Teochew 4,9%; Tamil (resmi) 3,2%; dialek Cina lainnya 1,8%; lainnya 0,9%. Ibukota: Singapura ---- [ Luas wilayah (km2): 682 ---- [Populasi Singapura per 2004 adalah 4.353.900 orang. Bahasa resminya Inggris, Melayu, Cina, dan Tamil. Agama penduduknya Buddha (42,5%), Islam (14,9%), Kristen (14,6%), Tao dan Agama Cina lainnya (8,5%), Hindu (4%), lainnya (15,5%). Komposit etnisnya Cina 76,8%, Melayu 13,9%, India 7,9%, dan lainnya 1,4%.] - Singapura di utara berbatasan dengan Selat Johor. Di selatan dengan selat
  • 11. Singapura. Di barat dengan Selat Malaka. Di timur dengan Selat Singapura. Singapura tidak punya batas darat       dengan negara manapun. Garis pantai negara ini 193 km. Penduduk: 5.460.302 orang. Etnis: Cina 76,8%; Melayu 13,9%; India 7,9%; lainnya 1,4%. Agama: Buddha 42,5%; Islam 14,9%; Tao 8,5%; Hindu 4%; Katolik 4,8%; Kristen lain 9,8%; lainnya 0,7%; tidak beragama 14,8%. Jenis kekuasaan: Republik ---- [ Bentuk negara: Kesatuan ---- [ Sistem pemerintahan: Parlementer ---- [Presiden adalah kepala negara, yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Presiden yang hendak dipilih sekurangnya pernah menjadi menteri kabinet, hakim pengadilan, ataupun pengelola perusahaan swasta dengan penghasilan per kapita minimal 100 juta dollar. Fungsinya sebagaian besar seremonial. Namun, jika terjadi kekerasan terhadap hukum negara, Presiden dapat bertindak. Misalnya, ia dapat menolak RUU dari parlemen yang dinilai mencederai cadangan finansial negara. Perdana Menteri (PM) adalah kepala administrasi negara Singapura. Dalam menjalankan tugas, ia dibantu para menteri. Semua menteri adalah anggota parlemen. PM diangkat oleh presiden melihat pada komposisi kursi di parlemen. Para  menteri diangkat oleh Presiden berdasarkan saran PM.] Parlemen: Unikameral (Parliament) ---- [Secara formal, tugas Parlemen adalah mengawasi eksekutif. Namun, di Singapura pimpinan partai dapat mengomandoi para anggota parlemen untuk bersuara menurut garis partai. Ketika partai telah memutuskan garis politik, anggota parlemen harus mengikutinya. Dengan demikian, PM dan para menteri dapat secara leluasa merancang agenda eksekutif mereka di parlemen, sehingga parlemen dapat sepenuhnya membackup kebijakan-kebijakan eksekutif.] Vietnam The World Factbook     Nama resmi: Socialist Republic of Vietnam ---- [Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam] Bahasa resmi: Vietnam (resmi); Inggris (sedang populer); Perancis; Cina; Khmer. Ibukota: Hanoi ---- [ Luas wilayah (km2): 329.600 ---- [Populasi Vietnam per 2005 adalah 81.620.000 orang. Bahasa resminya Vietnam. Agama penduduknya Buddha 50%, Katolik 25%, Kaodais 10%, Buddha Hoa Hao 5%, lainnya (Islam dan Protestan) 10%. Komposit etnisnya Vietnam 84%, Cina 2%, juga terdapat Khmer dan turunan Campa.] -
  • 12. Vietnam di utara berbatasan dengan Cina. Di selatan dengan Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand. Di barat dengan Laos dan Kamboja. Di timur dengan Teluk Tonkin. Batas darat dengan Kamboja 1228 km, dengan Cina 1281 km, dan dengan Laso 2130 km. Garis pantai Vietnam adalah 3444 km.   Penduduk: 92.477.857 orang Etnis: Viet (85,7%); Tay 1,9%; Thai 1,8%; Muong 1,5%; Khmer 1,5%; Mong 1,2%; Nung 1,1%; lainnya  5,3%. Agama:   Buddha 9,3%; Katolik 6,7%: Hoa Hao 1,5%; Cao Dai 1,1%; Protestan 0,5%; Islam 0,1%; tidak beragama 80,8%. Jenis kekuasaan: Republik Sosialis ---- [ Bentuk negara: Kesatuan ---- [Administrasi pemerintahan dibagi ke dalam 58 propinsi dan 5 munisipal. Ke58 propinsi Vietnam adalah: An Giang, Bac Giang, Bac Kan, Bac Lieu, Bac Ninh, Ba Ria-Vung Tau, Ben Tre, Binh Dinh, Binh Duong, Binh Phuoc, Binh Thuan, Ca Mau, Cao Bang, Dak Lak, Dak Nong, Dien Bien, Dong Nai, Dong Thap, Gia Lai, Ha Giang, Ha Nam, Ha Tinh, Hai Duong, Hau Giang, Hoa Binh, Hung Yen, Khanh Hoa, Kien Giang, Kon Tum, Lai Chau, Lam Dong, Lang Son, Lao Cai, Long An, Nam Dinh, Nghe An, Ninh Binh, Ninh Thuan, Phu Tho, Phu Yen, Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai, Quang Ninh, Quang Tri, Soc Trang, Son La, Tay Ninh, Thai Binh, Thai Nguyen, Thanh Hoa, Thua Thien-Hue, Tien Giang, Tra Vinh, Tuyen Quang, Vinh Long, Vinh Phuc, dan Yen Bai. Sementara itu, ke-5 munisipal Vietnam tersebut adalah: Can Tho, Da Nang, Ha Noi,  Hai Phong, dan Ho Chi Minh City.] Sistem pemerintahan: Parlementer ---- [Hakekatnya, eksekutif Vietnam adalah organ eksekutif yang dimiliki National Assembly (NA). Organ eksekutif ini terdiri atas Perdana Menteri (PM), deputi PM, para menteri, serta sejumlah anggota lainnya. Kecuali PM, seluruh organ eksekutif tidak melulu harus menjadi anggota NA. PM bertanggung jawab kepada NA, dan melapor kepada kepada SC dan presiden. Peran PM di Vietnam mirip dengan peran-peran PM di negara yang menganut sistem parlementer umumnya. Di sisi lain, Presiden Vietnam adalah kepala negara serta mewakili rakyat Vietnam baik secara internal maupun eksternal. Presiden bertugas menjaga konstitusi, panglima tertinggi angkatan perang, dan ketua dewan pertahanan dan keamanan negara.]  Parlemen: Unikameral (National Assembly) ---- [National Assembly (NA) adalah representasi tertinggi rakyat Vietnam. Fungsi utamanya ada 3 yaitu: Memproduksi legislasi, memformulasikan kebijakan luar negeri dan domesti yang vital, serta melaksanakan pengawasan tertinggi atas seluruh kegiatan negara. NA adalah joint-session. Sehari-hari, NA dijalankan oleh Standing Committee (SC). Akibatnya, kinerja NA hampir identik dengan apa yang dilakukan oleh SC ini. Presiden dapat mengusulkan pemberhentian, pengajuan, bagi wakil presiden, PM, ketua mahkamah agung. Presiden juga dapat memproklamasikan keadaan perang, amnesti, mobilisasi umum, dan keadaan darurat di suatu wilayah negara. Presiden dipilih oleh NA dari antara anggotanya sendiri untuk masa tugas 5 tahun.] NEGARA/KEPULAUAN NON ASEAN Timor Leste       Nama resmi: Democratic Republic of Timor Leste [Republika Demokratika Timor Lorosa'e] Ibukota: Dili. Luas wilayah (km2): 14.874. Bentuk negara: Kesatuan. Timor Leste terdiri atas 13 distrik administratif yaitu: Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro (Maliana), Cova-Lima (Suai), Dili, Ermera (Gleno), Lautem (Los Palos), Liquica, Manatuto, Manufahi (Same), Oecussi (Ambeno), dan Viqueque. Sistem pemerintahan: Parlementer. Parlemen: Unikameral. Papua Nugini     Nama resmi: Independent State of Papua New Guinea [Papuaniugini] Ibukota: Port Moresby Luas wilayah (km2): 462.840 Bentuk negara: Kesatuan [Persemakmuran. Papua Nugini terdiri atas 20 propinsi, 1 daerah otonom, dan 1 distrik. Ke-20 propinsinya adalah: Central, Chimbu, Eastern Highlands, East New Britain, East Sepik, Enga, Gulf, Hela, Jiwaka, Madang, Manus, Milne Bay, Morobe, New Ireland, Northern, Southern Highlands, Western,
  • 13. Western Highlands, West New Britain, dan West Sepik. Ke-1 daerah otonomnya adalah: Bougainville. Ke-1   distriknya adalah: National Capital.] Sistem pemerintahan: Parlementer. Parlemen: Unikameral. Kepulauan Paracel       Nama resmi: Paracel Islands. Ibukota: Tidak ada. Luas wilayah (km2): 7,75. Bentuk negara: Kepulauan ini terutama ditempati garis depan selatan militer Cina. Sumber daya utamanya adalah pengerukan ikan, potensi minyak bumi, dan gas alam. Sistem pemerintahan: Tidak ada. Parlemen: Tidak ada. Kepulauan Spratley    Nama resmi: Spatly Islands. Ibukota: Tidak ada. Luas wilayah (km2): Jika ditotal, luas daratannya kurang dari 5. Namun, secara geografis sebaran pulau,  gunung laut, dan gugusan karang mencapai 410.000. Bentuk negara: Kepulauan ini dipersengketakan antara Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Dari lebih 100 pulau dan gugusan karang, 45 di antaranya menjadi garis depan militer (dalam sengketa) antara ke-5 negara.   Sistem pemerintahan: Tidak ada. Parlemen: Tidak ada. Arab Saudi http://www.freeusandworldmaps.com/      Nama resmi: Kingdom of Saudi Arabia [Al Mamlakah al-Arabiya as-Suudiyah ] Bahasa resmi: Ibukota: Riyadh Luas wilayah (km2): 2.149.690 ---- . Penduduk: 25.795.938 orang
  • 14.    Etnis: Arab (90%), Afro Asia dan lainnya (10%). Agama: 93,7% beragama Islam; 3,7% Kristen; 1,1% Hindu; 1% agama lainnya. Jenis kekuasaan: Monarki (Transisi ke arah Konstitusional sejak 2002) ---- Konstitusi Arab Saudi adalah Al Quran dan Sunnah. Hukum dasar negara adalah Syariah Islam. Dalam aplikasi pemerintahan, Raja menjadi sumber otoritas bagi setiap otoritas politik yang ada di Arab Saudi. Raja juga berhak menafsirkan hukum setelah menjalani sejumlah konsultasi dan menjalin konsensus. Konsultasi dan konsensus ini juga menjadi dasar hukum di bawah Syariah. Menurut hukum dasar Arab Saudi tahun 1992, terdapat sekurangnya 4 otoritas  (subordinat raja) di dalam negara: Dewan Menteri, Dewan Konsultatif, Pengadilan, dan Ulama. Bentuk negara: Kesatuan (Sentralis) ---- Pemerintahan Arab Saudi terbagi atas 13mintaqah (propinsi) yang diperintah langsung oleh Raja, yaitu: Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah (a.k.a.Northern Border), Al Jawf, Al Madinah (a.k.a. Medina), Al Qasim, Ar Riyad (a.k.a. Riyadh), Ash Sharqiyah (a.k.a. Eastern), 'Asir, Ha'il, Jizan, Makkah (a.k.a. Mecca), Najran, dan Tabuk.. Undang-undang, pejabat pemerintah, dan pengadilan seluruhnya ada dibawah otorisasi Raja.  Sistem pemerintahan: Presidensil (Raja) ---- Raja selain selaku kepala negara, ia juga merupakan perdana menteri, panglima tertinggi angkatan perang, penjaga dua tempat suci (Mekkah dan Madinah), mengangkat dan memberhentikan Dewan Menteri, menafsirkan hukum. Otoritas politik tertinggi di bawah raja adalah putra mahkota. Putra mahkota ini ditentukan oleh raja, asalkan tetap diambil dari keturunan Abdul Aziz. Putra mahkota bahkan dapat memerintah atas nama raja, bahkan sebelum mahkota diestafetkan. Dewan Menteri bertindak selaku legislatof dan eksekutif pelaksana raja. Kedua peran ini didasarkan atas restu raja. Hukum yang ditetapkan dewan menteri akan menjadi hukum aplikatif dalam 30 hari, kecuali raja memvetonya. Umumnya, para anggota dewan menteri pun keturunan Abdul Aziz. Majlis asShura adalah dewan konsultatif. Anggotanya sekitar 120 orang. Tugas mereka adalah memberi nasehat kepada raja. Anggota majelis ini pun diangkat dan diberhentikan oleh raja. Di Indonesia, majelis ini mirip Wantimpres. Lembaga pengadilan (yudikatif) menurut hukum dasar Arab Saudi haruslan independen. Kepala pengadilan biasanya berasal dari bangsawan ataupun keturunan al-Wahhab. Menteri Kehakiman Arab Saudi biasanya juga menjadi Grand Mufti. Setiap hakim diangkat dan diberhentikan oleh Raja. Ulama adalah lembaga yang ada dalam hukum dasar Arab Saudi yang fungsinya menjadi metode penafsiran hukum Islam yaitu Ijma (konsensus) dan Shura (Konsultasi).  Anggota Ulama terdiri atas keturuan Abdul Aziz dan al-Wahhab. Ulama ini dikepalai olehGrand Mufti. Parlemen: Unikameral (Council of Ministers) ---- Sebenarnya Council of Minister(CoM) bukanlah parlemen layaknya di negara-negara demokrasi a la Barat. Ia lebih mirip "quasi-legislative" dan tidak primus interpares dengan raja. Dewan Menteri bertindak selaku legislator dan eksekutif pelaksana raja. Kedua peran ini didasarkan atas restu raja. Hukum yang ditetapkan dewan menteri akan menjadi hukum aplikatif dalam 30 hari, kecuali raja memvetonya. Umumnya, para anggota dewan menteri pun keturunan Abdul Aziz.  Menurut data per April 2013, Raja: Abdallah bin Abd al-Aziz Al Saud; Perdana Menteri: Abdallah bin Abd al-Aziz Al Saud; Deputi I Perdana Menteri: Salman bin Abd al-Aziz Al Saud; Deputi II Perdana Menteri: Muqrin bin Abd al-Aziz al Saud; Gubernur Bank Sentral: Fahd bin Abdalla al-Mubarak. Armenia
  • 15. http://english.freemap.jp/          Nama resmi: Republic of Armenia ---- [Hayastani Hanrapetut'yun] Ibukota: Yerevan ---Bahasa resmi: Luas wilayah (km2): 29.743 ---Penduduk: 3.100.000 orang [per tahun 2005] Etnis: 96% Armenia, sementara Kurdi, Yezid, Rusia, Yahudi, Assiria, dan Yunani totalnya 4% Agama: Sekitar 94%nya beragama Kristen Ortodox, Kristen lainnya 4%, Zoroaster 2% Jenis kekuasaan: Republik ---Bentuk negara: Kesatuan ---- [Sebagai negara kesatuan, Armenia terdiri atas 11marz (propinsi) dan kabupaten. Propinsi dan kabupaten ini diperintah oleh administrasi tingkat nasional, yang tugasnya mengangkat dan memberhentikan para gubernur dan bupati. Di bawah propinsi dan kabupaten, terdapat unitunit pemerintahan lokal yang sifatnya self-government (mungkin mirip dengan desa di Indonesia). Unit-unit ini terdapat baik di wilayah rural maupun urban serta diselenggarakan oleh suatu badan bernama council of elders (CoE). Mereka semua dipilih lewat pemilu untuk masa bakti 4 tahun. Marz yang 11 dari Armenia adalah: Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik', Kotayk', Lorri, Shirak, Syunik', Tavush, Vayots' Dzor, dan Yerevan]  Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil ---- [Armenia memiliki baik karakteristik parlementer maupun presidensil. Penyelenggara administrasi negara bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden Armenia dipilih oleh rakyat secara langsung. Terjadi distribusi kekuasaan antara Presiden dengan Perdama Menteri (PM). Varian semi-presidensil yang dianut Armenia lebih bercorak Presiden-Parlementer, karena terjadi pertanggungjawaban ganda penyelenggara administrasi negara. Penyelenggara administrasi negara Armenia bergantung pada kepercayaan yang diberikan Presiden dan National Assembly (NA, parlemen Armenia). Konstitusi Armenia tidak secara tegas membedakan alur wewenang guna mengotorisasijudgment atas kinerja penyelenggara administrasi negara (PM). Konstitusi mempersilakan presiden atau mayoritas parlemen untuk membekukan eksekutif yang dijalankan PM. Presiden Armenia dapat membubarkan parlemen dan secara prerogatif ia memiliki kuat posisinya dalam menentukan formasi administrasi negara. Presiden Armenia dapat  mengangkat dan memberhentikan PM. Presiden dipilih untuk masa bakti 5 tahun.] Parlemen: Unikameral (National Assembly) ---- [Fungsi NA adalah menginisiasi dan memberi persetujuan atas suatu legislasi. Ia berwenang pula memberi persetujuan atas program-program yang diajukan oleh PM. PM merupakan belahan dari parlemen. Namun, Presiden dapat melakukan veto atas undang-undang yang disetujui  parlemen. Armenia menganut sistem multipartai. ] Menurut data per April 2013 -- Presiden: Serzh Sargsian; Perdana Menteri: Tigran Sargsian; Kepala Staf Presiden: Vigen Sargsian; Bank Sentral: Artur Javadian.
  • 16. Azerbaijan http://www.freeusandworldmaps.com/        Nama resmi: Republic of Azerbaijan ---- [ Azarbaycan Respublikasi ] Ibukota: Baku ---- [ ]   Jenis kekuasaan: Republik ---- [ ] Bentuk negara: Kesatuan. Azerbaijan terdiri atas 66 rayon dan 11 saharlar (kota). Rayon-rayonnya adalah: Bahasa resmi: Azeri (89%), Rusia (3%), Armenia (2%), dan lainnya (6%) Luas wilayah (km2): 86.600 ---Penduduk: 7.868.385 orang [Juli 2004] Etnis: Azerbaijani 90,6%, Lezgin 2,2%, Rusia 1,8%, Armenia 1,5%, Talysh 1%, lainnya 2,9%. Agama: Islam adalah mayoritas di Azerbaijan menempati 93,4%, Ortodox Rusia 2,5%, Ortodox Armenia 2,3%, dan agama lainnya 1,8%. Abseron, Agcabadi, Agdam, Agdas, Agstafa, Agsu, Astara, Babak, Balakan, Barda, Beylaqan, Bilasuvar, Cabrayil, Calilabad, Culfa, Daskasan, Fuzuli, Gadabay, Goranboy, Goycay, Goygol, Haciqabul, Imisli, Ismayilli, Kalbacar, Kangarli, Kurdamir, Lacin, Lankaran, Lerik, Masalli, Neftcala, Oguz, Ordubad, Qabala, Qax, Qazax, Qobustan, Quba, Qubadli, Qusar, Saatli, Sabirabad, Sabran, Sadarak, Sahbuz, Saki, Salyan, Samaxi, Samkir, Samux, Sarur, Siyazan, Susa, Tartar, Tovuz, Ucar, Xacmaz, Xizi, Xocali, Xocavand, Yardimli, Yevlax, Zangilan, Zaqatala, dan Zardab. Sementara saharlarnya adalah: Baku, Ganca, Lankaran, Mingacevir, Naftalan, Naxcivan  (a.k.a. Nakhichevan), Saki, Sirvan, Sumqayit, Xankandi, dan Yevlax. Sistem pemerintahan: Presidensil ---- [ Presiden merupakan kepala negara, penguasa tertinggi angkatan perang, dan pemegang mandat eksekutif. Presiden mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri (PM) setelah berkoordinasi dengan Milli Mejlis (MM), mengangkat menteri-menteri kabinet, jaksa dan hakim agung (kecuali ketua Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Ekonomi). Presiden dipilih untuk masa tugas 5 tahun dan maksimal 2 periode. Presiden juga menunjuk menteri dan mengangkat PM sebagai ketua  dewan menteri. Masa tugas kabinet berakhir tatkala presiden yang baru sudah terpilih. ] Parlemen: Unikameral (Milli Mejlis/National Assembly) ---- [ MM terdiri atas 125 anggota yang dipilih berdasarkan suara mayoritas dalam sistem pemilu single-member district. Masa bakti anggota MM adalah 5 tahun. Kewenangan MM adalah bidang legislatif, misalnya menerbitkan UU, menyetujui anggaran negara  berikut pelaksanaannya, mengangkat para hakim konstitusi, agung, dan ekonomi.] Menurut data per April 2013 -- Presiden: Ilham Aliyev; Perdana Menteri: Artur Rasizade; Deputi I Perdana Menteri: Yaqub Eyyubov; Deputi II Perdana Menteri: Elchin Efendiyev; Deputi III Perdana Menteri: Ali Hasanov; Deputi IV Perdana Menteri: Abid Sharifov; Bank Sentral: Elman Rustamov. Bahrain
  • 17. http://www.freeusandworldmaps.com/          Nama resmi: Kingdom of Bahrain ---- [Mamlakat al Bahrayn] Bahasa resmi: Arab Ibukota: Manama ---Luas wilayah (km2): 712 ---Penduduk: 677.886 orang [Juli 2004] Agama: Islam (70% Syiah, 30% Sunni), termasuk sejumlah kecil penganut Kristen, Yahudi, dan Hindu. Etnis: Bahrain (63%), Asia (19%), Arab lainnya (10%), dan Iran (8%). Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---Bentuk negara: Kesatuan ---- Bahrain terbagi ke dalam 5 gubernuran (disebutmuhafazat) dan 12 kabupaten (disebut manatiq atau baladiyat). Anggota dewan kabupaten dipilih, kendati fungsi utama kelegislasiannya mereka perlu mendapat persetujuan pemerintah pusat. Ke-5 muhafazat adalah: Asamah (a.k.a. Capital), Janubiyah (a.k.a. Southern), Muharraq, Shamaliyah (a.k.a. Northern), Wasat (a.k.a. Central)  Sistem pemerintahan: Presidensil (Raja) ---- Raja adalah kepala negara, dan menjalankan fungsi pemerintahan melalui para menterinya. Raja mengangkat dan memberhentika Perdana Menteri (PM), menteri, dan hakim tinggi. Raja juga pemengan kuasa tertinggi Angkatan Pertahanan Negara. Raja berhak mengajukan hukum serta mengamandir konstitusi, serta mengajukan referendum bagi suatu hal yang krusial bagi negara. Pemerintahan sehari-hari Bahrain dijalankan oleh Dewan Menteri (DM). DM dipimpipn oleh PM. PM memiliki keistimewaan yaitu bukan merupakan subyek mosi ketidakpercayaan parlemen. Maksimal, parlemen hanya dapat menganggap PM tidak bisa bekerja sama dan itupun harus disepakati oleh 2/3 anggota parlemen. Raja adalah pemutus terakhir sengketa antar keduanya.  Parlemen: Bikameral (Majlis ash-Shura + Majelis AnNuwwab) ---- MS dan MN masing-masing terdiri atas 40 anggota. Masa bakti kedua anggota badan adalah 4 tahun. Anggota MS diangkat oleh Raja, di mana MS memiliki kewenangan pengawasan kekuasan kendati lebih kecil dari MN. MN dipilih lewat pemilu dan memiliki fungsi pengawasan pemerintahan yang sesungguhnya. Parpol adalah ilegal di Bahrain. Bahrain hanya  menganut konsep masyarakat sipil. Menurut data per April 2013 -- Raja: Hamad bin Isa Al Khalifa; Perdana Menteri: Khalifa bin Salman Al Khalifa; Deputi I Perdana Menteri: Salman bin Hamad Al Khalifa; Deputi II Perdana Menteri: Ali bin Khalifa bin Salman Al Khalifa; Deputi III Perdana Menteri: Jawab bin Salim al-Araidh; Deputi IV Perdana Menteri: Khalid bin Abdallah Al Khalifa; Deputi V Perdana Menteri: Muhammad bin Mubarak Al Khalifa; Bank Sentral: Rashid bin Muhammad al-Maraj. Georgia
  • 18. The World Factbook           Nama resmi: Georgia [Sak'art'velo] Bahasa resmi: Mantan Uni Sovyet Ibukota: Tbilisi Luas wilayah (km2): 69.700 Penduduk: Agama: Etnis: Jenis kekuasaan: Republik Bentuk negara: Kesatuan. Georgia terdiri atas 9 mkhare (region), 1 k'alak'i (kota) dan 2 avtom respublika (republik otonom). Ke-9 mkhare adalah: Guria, Imereti, Kakheti, Kvemo Kartli, Mtskheta-Mtianeti, Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti, Samegrelo and Zemo Svaneti, Samtskhe-Javakheti, dan Shida Kartli.   Satu buah k'alak'i yaitu Tbilisi. Sementara ke-2 avtom respublika adalah Abkhazia dan Ajaria. Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil Parlemen: Unikameral (Parliament) Iran http://www.freeusandworldmaps.com/  Nama resmi: Islamic Republic of Iran ---- [Jomhuri-ye Eslami-ye Iran]
  • 19.        Bahasa resmi: Persia 53% (bahasa resmi), dialek Azeri dan Turki 18%, Kurdi 10%, Gilaki dan Mazandarani 7%, Luri 6%, Balochi 2%, Arab 2%, dan lainnya 2%. Ibukota: Teheran ---Luas wilayah (km2): 1.648.000 ---Penduduk: 78.868.711 orang [per 2011] Agama: Islam yaitu 98%, sementara 2% nya adalah agama-agama lain seperti Zoroaster, Yahudi, Kristen dan Baha'i. Etnis: 61% Persia, 16% Azeri, 10% Kurdi, 6% Lur, 2% Baloch, 2% Arab, 2% Turkmen, dan 1% etnis lainnya Jenis kekuasaan: Republik (Islam) ---- Jenis kekuasaan ini berlangsung sejak 1979 ketika berlangsung Revolusi Islam di bawah kepemimpinan Imam Khomeini yang menjungkalkan Dinasti Pahlevi. Iran (dahulu Persia) ditaklukan kalangan Arab tahun 640, dan selama 850 tahun berada di bawah kekuasaan dinasti non Persia. Hal ini berubah tahun 1502 ketika Dinasti Safawi beroleh kekuasaan dan menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi kerajaan. Tahun 1736 kekuasaan beralih ke tangan Dinasi Qajar. Pasca Perang Dunia I (12 Desember 1925) Dinasti Pahlevi mengambil alih kekuasaan negara dan berkuasa hingga 1979. Menurut Article 56 konstitusi Iran menyatakan "... absolute sovereignty over the world and man belongs to God, and it is He Who has made man master of his own social destiny." Akibatnya, seluruh regulasi dan produk perundangundangan harus dikonfirmasi dengan Islam. Dewan yang difungsinya khusus memperhatikan hal ini adalah Shora-ye Negahban atau Guardian Council (GC). Dan, hingga masa kedatangan Imam Mahdi (Imam ke12) menjadi tugas vali-ye faqih (Supreme Leader) untuk memimpin rakyat, sebagai pemimpin tertinggi Iran.  Bentuk negara: Kesatuan ---- Iran terbagi ke dalam 31 ostan (propinsi), yaitu: Alborz, Ardabil, Azarbayjan-e Gharbi (a.k.a. West Azerbaijan), Azarbayjan-e Sharqi (a.k.a. East Azerbaijan), Bushehr, Chahar Mahal va Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah, Khorasan-e Jonubi (a.k.a. South Khorasan), Khorasan-e Razavi (a.k.a. Razavi Khorasan), Khorasan-e Shomali (a.k.a. North Khorasan), Khuzestan, Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad, Kordestan, Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan, Sistan va Baluchestan, Tehran, Yazd, dan Zanjan  Sistem pemerintahan: Presidensil ---- [Supreme Leader. Struktur kuasa tertinggi di Iran ditempati oleh Supreme Leader (SL). Hingga saat ini, SL pertama adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini dan ketika wafat digantikan oleh Ayatollah Ali Khamenei. Menurut konstitusi Iran, SL berperan untuk menjaga dan mengawasi kebijakan umum Republik Islam Iran, dan secara implementatif merancang dan mengarahkan politik dalam negeri dan luar negeri Iran. SL juga membawahi The Supreme Council for National Security (TSCNS), Angkatan Bersenjata, The Nation's Exigency Council, dan Head of Judiciary. Selain itu, SL juga membawahi dengan mengangkat 6 dari 12 anggota Guardian Council, lembaga yang melakukanscreening dan pengawasan atas kandidat presiden, parlemen, dan Assembly of Expert.] [Presiden. Sejak 1989, hanya terdapat 2 badan eksekutif di Iran yaitu SL dan Presiden. Akibatnya, Presiden kini langsung memimpin Dewan Menteri. Kandidat presiden harus disetujui oleh GC. Presiden Iran tidak mengendalikan angkatan perang. Kewenangan presiden berada di bawah bayang-bayang kuat pengaruh SL. Kewenangan presiden ada di dalam perancangan kebijakan ekonomi.] [Guardian Council. Nama lengkap badan ini dalam bahasa Inggris adalah The Council of the Guardians of the Constitution. Model kewenangannya mengikuti yang tertera dalam konstitusi Iran tahun 1906. Anggotanya terdiri atas 12 orang, di mana 6 orang diangkat oleh SL dari kalangan ahli agama, dan 6 orang sisanya para ahli hukum dari aneka bidang kehidupan (sosial, ekonomi, teknologi, dan sejenisnya). Ke-6 anggota GC selain yang diangkat oleh SL dipromosikan olehHead of Judiciary dan dipilih oleh Parlemen. Masa tugas anggota GC adalah 6 tahun, dan setengahnya dipilih kembali setiap 3 tahun. Fungsi utama GC adalah menentukan kompatibilitas produk legislasi baik dengan hukum Islam maupun konstitusi. Setiap produk legislasi yang dikeluarkan parlemen harus melalui persetujuan GC ini dalam 10 hari, dan jika dianggap tidak sesuai, maka legislasi dikembalikan lagi pada parlemen.] [The Nation's Exigency Council. Lembaga ini berdiri 6 Pebruari 1988 guna mengarbritase hubungan antara GC dengan Parlemen. Anggota TNEC diangkat oleh oleh SL. Ia terdiri atas 6 orang ulama yang berasal dari GC, ketua parlemen, ketua badan yudikatif, cabang-cabang eksekutif, dan personal lain yang ditentukan oleh SL. TNEC bekerja dalam prinsip hall-e mo'zalat-e nezam (mencari penyelesaian atas masalah rumit yang dihadapi rezim pemerintahan).] [The Supreme Council for National Security. TSCNS beranggotakan ketua parlemen, eksekutif, panglima perang, ketua badan yudikatif, SL, pejabat tinggi militer dan Korps Pengawal Revolusi Islam, 2 orang wakil yang dinominasikan oleh SL, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan anggota kabinet lain yang diperlukan. Fungsi utama TSCNS adalah menentukan kebijakan pertahanan dan keamanan negara dalam kerangka yang ditentukan sebelumnya oleh SL, mengoordinasikan hal-hal pertahanan dengan aspek politik, intelijen, sosial, ekonomi, dan kehidupan budaya, serta memobilisasi sumber daya intelektual dan material dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri.] [Yudikatif. Kekuasaan ini dipegang oleh seorang kepala yudikatif (sejak 1989). Ia bertanggung jawab memelihara pengorganisasian struktur administrasi pengadilan, merancang
  • 20. undang-undang kehakiman, dan merekrut hakim. Pada kenyataannya, kekuasaan yudikatif ini banyak  dipengaruhi oleh TNEC.] Parlemen: Unikameral (Majles-e-Shura-ye-Eslami) ---- Di dalam bahasa Inggris parlemen Iran disebut The Islamic Consultative Assembly (TICA). TICA terdiri atas 270 anggota. Yang menarik, 5 diantaranya dipilih dari minoritas agama yang ada di Iran yaitu Zoroaster, Yahudi, dan Kristen. Anggota TICA dipilih secara luber. Syarat jadi anggota TICA adalah beragama Islam, berkebangsaan Iran, terpelajar, usia antara 30 - 75 tahun, loyal pada Republik Islam Iran, serta memiliki kesehatan mental dan fisik. Pemilu TICA diawasi oleh GC dan parlemen. Anggota TICA tidak boleh rangkap jabatan di eksekutif. TICA juga memberi persetujuan atas Dewan Menteri yang disusun oleh Presiden. Secara umum, peran pengawasan TICA atas presiden mirip dengan  negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil dunia lainnya. Menurut data per April 2013 -- Supreme Leader: Ayatollah Ali Hoseini-Khamenei; Presiden: Mahmud Ahmaadinejad; Bank Sentral: Mahmud Bahmani. Iraq http://www.freeusandworldmaps.com/          Nama resmi: Republic of Iraq ---- [Jumhuriyat al-Iraq / Komar-i Eraq] Bahasa resmi: Ibukota: Baghdad ---Luas wilayah (km2): 437.072 ---Penduduk: Agama: Etnis: Jenis kekuasaan: Republik ---Bentuk negara: Federasi ---- Irak terdiri atas 18 muhafazah (gubernuran) dan 1 region khusus. Ke18 muhafazah adalah: Al Anbar; Al Basrah; Al Muthanna; Al Qadisiyah (a.k.a. Ad Diwaniyah); An Najaf; Arbil; As Sulaymaniyah; Babil; Baghdad; Dahuk; Dhi Qar; Diyala; Karbala'; Kirkuk; Maysan; Ninawa; Salah ad Din;    dan Wasit. Sementara 1 region-nya adalah Kurdistan Regional Government. Sistem pemerintahan: Parlementer ---Parlemen: Bikameral (Council of Representatives + Federation Council) ---Menurut data per April 2013 -- Presiden: Jalal Talabani; Wapres I: Tariq al-Hashimi; Wapres II: Khudayr Musa Jafar Abbas al-Khuzai; Perdana Menteri: Nuri al-Maliki; Bank Sentral: Sinan Muhammad Ridha al-Shabibi.
  • 21. Israel http://www.freeusandworldmaps.com/         Nama resmi: State of Israel ----Juga mendefinisikan dirinya sebagai Jewish and Democratic state. Bahasa resmi: Ibrani dan Arab Ibukota: Yerusalem ---Luas wilayah (km2): 20.770 (batas 1967) + 7.470 (pendudukan) ---Penduduk: 6.780.000 orang [per 2005] Etnis: 79% Yahudi, 19% Arab, dan lainnya 2%. Agama: Yahudi (79%), Islam (17,3%), Kristen (2,1%), dan Druze (sekte Kristen, 1,6%) Jenis kekuasaan: Republik ---- Israel tidak memiliki konstitusi dalam pengertian yang terkodifikasi menjadi 1 dokumen tunggal. Sebaliknya, Israel punya 11 hukum dasar (basic laws). Dari 11, sembilan diantaranya berkaitan dengan status otoritas. Ke-9 hukum dasar ini adalah: (1) The Knesset; (2) The Government atau administrasi negara; (3) The President; (4) Israel Lands; (5) The State Economy; (6) The Army; (7)Jerusalem the Capital of Israel; (8) The Judiciary; dan (9) The State Comptroller. Sementara itu 2 hukum dasar lainnya adalah (1) Human Dignity and Liberty dan (2)Freedom of Occupation.  Bentuk negara: Kesatuan ----Pemerintah pusat merupakan otoritas eksekutif tertinggi negara.Israel terdiri atas 6 mehoz (distrik), yaitu: Central Haifa, Yerusalem, Northern, Southern, dan Tel Aviv.  Sistem pemerintahan: Parlementer ---- Presiden adalah kepala negara yang sifatnya representasional. Perdana Menteri (PM) adalah kepala pemerintahan dari pimpinan parpol yang merupakan pemenang pemilu bersistem proporsional.Parlemen (disebut Knesset) punya 2 tugas utama yaitu mengotorisasi pembuatan konstitusi dan mengeluarkan perundang-undangan secara umum. Judisial Israel  terdiri atas Mahkamah Agung yang punya peran sentral dari mengawasi otoritas pemerintahan Israel. Parlemen: Unikameral (Knesset) ---- Knesset terdiri atas 120 anggota yang dipilih lewat pemilu proporsional setiap 4 tahun. Pemilihan Presiden ditentukan suara mayoritas absolut parlemen. Knesset terdiri atas fraksifraksi. Saat ini partai yang menempatkan anggota di Knesset adalah : Likud (terdiri atas 27 anggota), Kadima(terdiri atas 21 anggota), Yisrael Beitenu (pecahan Partai Buruh, terdiri atas 15 anggota), Shas (terdiri atas 10 anggota), Partai Buruh (terdiri atas 8 anggota),Hatenua (terdiri atas 7 anggota), Haatzma'ut (terdiri atas 5 anggota), United Torah Judaism (terdiri atas 5 anggota), Hadash (terdiri atas 4 anggota), Habayit Hayehudi(terdiri atas 3 anggota), National Democratic Assembly (terdiri atas 3 anggota, berasal dari Palestina), Meretz (disebut juga New Movement, terdiri atas 3 anggota),Ra'am-
  • 22. Ta'al (terdiri  atas 3 anggota), Ichud Leumi (terdiri atas 2 anggota), Otzma Leyisrael (terdiri atas 2 anggota), Arab Democratic Party (terdiri atas 1 anggota dari Palestina), dan Perseorangan (1 anggota). Menurut data per April 2013 -- Presiden: Shimon Peres; Perdana Menteri: Binyamin "Bibi" Netanyahu; Bank Sentral: Stanley Fischer. Kuwait http://www.freeusandworldmaps.com/     Nama resmi: State of Kuwait ---- [ Dawlat al Kuwayt ] Bahasa resmi: Arab Ibukota: Kuwait ---Luas wilayah (km2): 17.820 ---- Populasi Kuwait per tahun 2004 adalah 2.257.549 orang, termasuk 1.291.354 orang tanpa kebangsaan. Bahasa yang digunakan adalah Arab. Agama yang dianut penduduknya adalah Islam (70% sunni, 30% syiah), Kristen (8,5%), dan Hindu, Parsi, dan lainnya sebanyak 15%. Komposit etnisnya terdiri atas Kuwait (45%), Arab lain (35%), Asia Selatan (9%), Iran (4%), dan lainnya 7%.     Penduduk: 2.257.549 orang [per 2004] Etnis: Kuwait (45%), Arab lain (35%), Asia Selatan (9%), Iran (4%), dan lainnya 7%. Agama: Islam (70% sunni, 30% syiah), Kristen (8,5%), dan Hindu, Parsi, dan lainnya sebanyak 15% Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---- Kuwait adalah keemiran, di mana penguasanya bersifat turuntemurun. Syariat Islam bukanlah satu-satunya sumber utama hukum. Pembagian kekuasaan terjadi kendati peran eksekutif (emir) adalah besar.   Bentuk negara: Kesatuan ---- Negara ini terdiri atas 5 gubernuran yang disebutmuhafazat. Sistem pemerintahan: Parlementer (Eksekutif/Emir Dominan) ----Badan politik negara terdiri atas amir, kabinet, dan Dewan Nasional. Amir adalah kepala negara. Ia mengangkat dan memberhentikan perdana menteri dan para menteri setelah melakukan konsultasi secara tradisional. Amir juga menentukan pewaris kekuasaan yang harus disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Nasional. Amir punya hak menginisiasi UU dan mengembalikan UU yang diloloskan Dewan Nasional dengan catatan. Amir juga merupakan komandan  tertinggi angkatan perang. Pemegang kuasa eksekutif adalah perdana menteri dan kabinet. Parlemen: Unikameral (Dewan Nasional) ---- Anggota Dewan Nasional terdiri atas 75 anggota, di mana 50 orang dipilih lewat suara rahasia dan 25 sisanya diangkat oleh amir. Masa bakti Dewan Nasonal 4 tahun. Tugasnya membuat UU dan mengawasi pemerintahan. Dewan Nasional berhak untuk bertanya, interpelasi, dan melancarkan mosi tidak setuju atas para menteri.
  • 23.  Menurut data per April 2013 -- Amir: Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah; Perdana Menteri: Jabir al-Mubarak alHamad al-Sabah; Deputi Utama PM: Ahmad al-Hamad al-Jabir al-Sabah; Deputi I PM: Ahmad al-Khalid alHamad al-Sabah; Deputi II PM: Sabah al-Khalid al-Hamad al-Sabah; Deputi III PM: Mustafa al-Jassim alShamali; Bank Sentral: Muhammad al-Hashil. Lebanon http://www.freeusandworldmaps.com/     Nama resmi: Lebanese Republic ---- [ Al Jumhuriyah al Lubnaniyah ] Bahasa resmi: Ibukota: Beirut ---Luas wilayah (km2): 10.400 ---- Jumlah penduduk Lebanon per 2006 adalah 3.874.050 orang. Bahasa resminya adalah Arab, ditambang penggunaan bahasa Perancis, Inggris, dan Armenia. Agama yang dianut penduduknya adalah Islam (syiah 32%, suni 20%, ismailiyah dan alawiyah 5,4%), Kristen 39% (Maronit 23% dan sisanya sejumlah Ortodoks Yunani, Katolik Yunani, Ortodoks Armenia, Katolik Armenia, Protestan, Ortodoks Syiria, Katolik Syiria, Katolik Roma, Koptik, Assyiria, Katolik Khaldean), serta kaum Druze, Yazidi, Yahudi, dan lainnya sebesar 7%. Komposit etnis terdiri atas Arab 95%, Armenia 4%, dan lainnya 1%.    Penduduk: 3.874.050 orang [per 2006] Etnis: Arab 95%, Armenia 4%, dan lainnya 1%. Agama: Islam (syiah 32%, suni 20%, ismailiyah dan alawiyah 5,4%), Kristen 39% (Maronit 23% dan sisanya sejumlah Ortodoks Yunani, Katolik Yunani, Ortodoks Armenia, Katolik Armenia, Protestan, Ortodoks Syiria, Katolik Syiria, Katolik Roma, Koptik, Assyiria, Katolik Khaldean), serta kaum Druze, Yazidi, Yahudi, dan lainnya sebesar 7%. Komposit etnis terdiri atas Arab 95%, Armenia 4%, dan lainnya 1%.  Jenis kekuasaan: Republik ---- Realitas penduduk Lebanon multiagama, multisekte, dengan jumlah relatif berimbang. Sebab itu, konstitusinya membuat peraturan berdasarkan proporsi agama ini. Misalnya, Kristen Maronit menjadi presiden, Muslim sunni menjadi perdana menteri, sementara Islam syiah menjadi juru bicara parlemen. Setelah peraturan yang termuat dalam Pakta Nasional Tidak Tertulis 1943 (yang jadi dasar perimbangan), upaya-upaya politik banyak dilakukan. Misalnya, ketika kalangan Islam syiah semakin kuat posisinya, maka kuasa presiden menjadi berkurang dan kuasa parlemen bertambang (karena mereka juru   bicara parlemen). Bentuk negara: Kesatuan (Sentralis) ---- Lebanon terdiri atas 6 pemerintahan regional. Sistem pemerintahan: Parlementer ---- Badan politik eksekutif Lebanon utama terdiri atas presiden, perdana menteri, dan dewan menteri (kabinet). Presiden adalah kepala negara, perdana menteri adalah kepala
  • 24. pemerintahan. Presiden dipilih oleh Dewan Nasional secara tertutup lewat 2/3 suara total anggotanya. Presiden menjabat selama 6 tahun dan bisa dipilih kembali setelah selang 6 tahun pasca jabatan berakhir (1 periode). Presiden mengangkat perdana menteri setelah berkonsultasi dengan Juru Bicara parlemen. Presiden bertindak selaku pejabat Dewan Pertahanan Tertinggi dan otomatis menjadi komandan angkatan perang. Presiden punya hak mempertanyakan keputusan dewan menteri. Namun, secara umum kewenangan presiden terbatas. Ia baru leluasa bertindak apabila terjadi pelanggaran atas kostitusi, terjadi kejahatan tingkat tinggi, dan pengkhianatan negara. Kuasa administrasi negara ada di tangan kabinet. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet dikepalai perdana menteri. Andaikata presiden berniat membubarkan parlemen, maka ia akan memanggil kabinet untuk rapat atas persetujuan perdana menteri.  Parlemen: Unikameral (National Assembly) ---- Kuasa legislatif Lebanon ada di tangan dewan nasional ini. Salah satu tugasnya dalah memilih presiden. Para anggotanya bertemu setiap tahun dalam 2 sesi paripurna. Setiap anggota berhak mengajukan mosi tidak percaya kepada eksekutif (dewan menteri). Jika permintaan presiden untuk membubarkan presiden disetujui oleh dewan menteri, maka parlemen, sementara mandat tengah berjalan, maka sebuah kamar baru harus terbentuk dalam 3 bulan. Oman http://www.freeusandworldmaps.com/       Nama resmi: Sultanate of Oman ---- [Saltanat Uman] Bahasa resmi: Arab Ibukota: Muskat ----  Agama: Islam ibadhi 75%, Islam syiah dan sunni 12,5%, Hindu 5,6%, Kristen 4,9%, Buddha 0,8%, dan lainnya 1,2%.  Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---- Sultan bersifat turun-temurun. Sebagai monarki, parlemen tidak bisa berlaku banyak kecuali menasehati Sultan. Namun, pengadilan disebut sebagai independen. Islam Luas wilayah (km2): 212.460 ---Penduduk: 3.001.582 orang [per 2005] Etnis: Arab 48,1%, Asia Timur (Bangladesh 4,4%, Pakistan Baluchi 15%, Tamil 2,5%), Arab lain 7,2%, Persia 2,8%, Zanzibar 2,5%, dan lainnya 7,7%. adalah agama negara. Hak-hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi. Syariat Islam adalah hukum dasar. Badan politik negara sesuai konstitusi terdiri atas sultan, dewan menteri, Dewan Oman, dan pengadilan.  Bentuk negara: Kesatuan ---- Oman adalah negara kesatuan yang terbagi ke dalam 5 wilayah dan 3 gubernuran.
  • 25.  Sistem pemerintahan: Presidensil (Sultan) ---- Sultan adalah kepala negara dan komandan tertinggi angkatan perang. Figurnya tidak bisa diselewengkan, harus dihormati dan dipatuhi. Ia merupakan simbol kesatuan negara, pelindung, dan penjaganya. Suksesi sultan seiring darah dari Sayyid Turki bin Said bin Sultan (laki-laki). Sultan menunjuk anggota dewan menteri dan hakim senior. Sultan yang berwenang menentukan garis besar negara dengan bantuan dewan menteri yang ditunjuknya. Dewan menteri adalah pelaksana kebijakan umum negara. Merekalah yang mengimplementasikan arahan sultan mengenai masalah ekonomi, politik, dan sosial. Dewan menteri dikepalai perdana menteri, yang ditunjuk sultan termasuk fungsi dan  kewenangannya. Namun, sultan sendiri dapat menjabat selaku perdana menteri. Parlemen: Bikameral (Majilis ad-Dawl + Majilis ash-Shura) -- Parlemen Oman terdiri atas Majlis ashShura (Dewan Shura) dan Majilis ad-Dawls (Dewan Negara).Dewan Shura terdiri atas 83 anggota. Mereka dipilih secara umum untuk 4 tahun masa jabatan. Mereka mewakili wilayah-wilayah, di mana perempuan diperkenankan menjadi anggotanya. Dewan Negara terdiri atas 58 anggota yang ditunjuk oleh sultan. Posisinya serupa dengan majelis tinggi Dewan Oman dan membicarakan kebijakan umum negara. Palestina www.freeusandworldmaps.com          Nama resmi: Palestine ---Bahasa resmi: Arab Ibukota: Yerusalem Barat ---Luas wilayah (km2): 6.055 ---Penduduk: 3.512.062 orang [per 2005] Etnis: Arab Agama: Islam 97,8%, Kristen 2,1%, dan lainnya 0,01% Jenis kekuasaan: Republik ---Bentuk negara: Kesatuan (Otoritas Pusat) ---- Secara kewilayahan, Palestina mirip dengan Brunei ataupun Timor Leste karena wilayahnya dipisah oleh daratan negara lain. Palestine terdiri atas Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Jalur Gaza. Total wilayahnya terbagi ke dalam 16 distrik, dimana 5 distrik terdapat di  Jalur Gaza dan 11 di Tepi Barat dan Yerusalem Timur termasuk salah satunya. Sistem pemerintahan: Parlementer ---- Kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Badan politik utama Palestina adalah presiden, parlemen, administrasi negara, dan pengadilan. Presiden adalah kepala negara, pelindung konstitusi, dan kesatuan warganegara. Tugas utama presiden, dengan demikian, adalah bertanggung jawab untuk kelestarian negara dan kemerdekaan bangsa serta memelihara keteraturan dan hukum di kehidupan publik. Cabang eksekutif Palestina dipegang oleh dewan
  • 26. menteri (kabinet) yang dikepalai oleh perdana menteri. Program-program dewan menteri harus disetujui  terlebih dahulu oleh parlemen sebelum dilaksanakan. Parlemen: Unikameral ---- Parlemen Palestina bernama Palestinian Legislative Council (PLC). Parlemen berfungsi sebagai legislator. Kedudukannya di Yerusalem. Menurut konstitusi, jumlah anggota parlemen adalah 150 orang, sementara kabar terakhir berjumlah 132 orang. Qatar http://www.freeusandworldmaps.com/           Nama resmi: State of Qatar ---- [ Dawlat Qatar ] Bahasa resmi: Arab Ibukota: Doha ---Luas wilayah (km2): 11.437 ---Penduduk: 840.290 orang [per 2004] Etnis: 80% penduduk Qatar tidak berkewarganegaraan Agama: Islam Sunni (77%), Islam Syiah (16%), Hindu (16%), dan lainnya (7%). Jenis kekuasaan: (ke arah) Monarki Konstitusional ---- Konsititusi Qatar bernama Al Dustur yang terkodifikasi ke dalam 1 dokumen. Bentuk negara: Kesatuan ----Sentralisasi. Sistem pemerintahan: Presidensil (Emir) --- Qatar punya 4 cabang pemerintahan yaitu (1) Emir, yang merupakan kepala negara. Ia dibantu oleh Council of Ministers(CM) dan Advisory Council (AC). Emir punya kuasa legislatif dan eksekutif. Juga, ia merupakan komandan tertinggi angkatan perang dan menteri pertahanan. Jabatan emir diturunkan secara dari ayah ke anak. Ketika penurunan jabatan ada masalah, yang berkuasa adalah Dewan Keluarga Penguasa (keluarga emir). ; (2) Council of Ministers, disebut juga Majlis al-Wuzara. CM merupakan organ eksekutif tertinggi. Wewenangnya memastikan hubungan internal dan eksternal negara sesuai dengan konstitusi dan UU. Juga, CM berwenang menyodorkan RUU kepada AC dan mengadministrasi keuangan negara. ; (3) Advisory Council (AC) disebut Majlis as-Shura adalah badan legislatif Qatar. UU dibahas di dewan ini. Setiap kebijakan dan budget pemerintah harus lewat persetujuan AC ini. Menariknya, sesi rapat dewan terbuka bagi publik. Keanggotaan AC adalah 4 tahun. Total anggotanya 45. Dua per tiga dari 45 tersebut dipilih secara langsung. Sepertiga sisanya diangkat oleh emir. AC dapat melengserkan menteri jika duapertiga anggota AC menyepakatinya. Emir juga dapat membubarkan AC jika punya pembenaran yang meyakinkan. dan (4) Pengadilan Qatar bersifat independen. Sistemnya ada dua yaitu pengadilan syariah (Islam) dan pengadilan sipil (disebut juga mahakim al-adliyya). Pengadilan syariah
  • 27. ada di bawah Kementerian Awqaf dan Hubungan Islam. Di sisi lain, pengadilan sipil ada di bawah Kementerian  Kehakiman. Parlemen: Unikameral (Majlis as-Shura/Advisory Council) ---- Juga disebutMajlis as-Shura adalah badan legislatif Qatar. UU dibahas di dewan ini. Setiap kebijakan dan budget pemerintah harus lewat persetujuan AC ini. Menariknya, sesi rapat dewan terbuka bagi publik. Keanggotaan AC adalah 4 tahun. Total anggotanya 45. Dua per tiga dari 45 tersebut dipilih secara langsung. Sepertiga sisanya diangkat oleh emir. AC dapat melengserkan menteri jika duapertiga anggota AC menyepakatinya. Emir juga dapat membubarkan AC jika punya pembenaran yang meyakinkan. Suriah http://www.freeusandworldmaps.com/          Nama resmi: Syrian Arab Republic ---- [Al Jumhuriyah al Arabiyah as Suriyah] Bahasa resmi: Arab (resmi), Kurdi, Armenia, Aramaik, Sirkasia (banyak dipahami), Perancis dan Inggris (kurang dipahami). Ibukota: Damaskus ---Luas wilayah (km2): 185.180 ---Penduduk: 22.457.336 Etnis: Arab 90,3%, sementara 9,7% nya terdiri atas Kurdi, Armenia, dan lainnya. Agama: Islam (sunni) 74%, Islam selain mazhab sunni (termasuk Alawi dan Druze) 16%, Kristen (beragam denominasi) 10%, Yahudi (terkonsentrasi di Damaskus, Al Wamishli, dan Aleppo). Jenis kekuasaan: Republik ---Bentuk negara: Kesatuan (sentralis) ---- Suriah terdiri atas 14 muhafazah (propinsi), yaitu: Al Hasakah, Al Ladhiqiyah (Latakia), Al Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda', Dar'a, Dayr az Zawr, Dimashq (Damascus),  Halab, Hamah, Hims (Homs), Idlib, Rif Dimashq (Damascus Countryside), dan Tartus. Sistem pemerintahan: Presidensil ---- Kepala negara adalah Presiden. Kepala pemerintahan adalah Perdana  Menteri. Kabinet ditunjuk oleh Presiden. Parlemen: Unikameral ---- Parlemen Suriah bernama Majlis al-Shaab (People's Assembly), terdiri atas 250 kursi. Setiap anggaota dipilih lewat Pemilu untuk masa bakti 4 tahun.
  • 28. Turki http://www.freeusandworldmaps.com/       Nama resmi: Republic of Turkey ---- [ Turkiye Cumhuriyeti ] Bahasa resmi: Turki, di samping bahasa lain seperti Kurdi, Arab, Armenia, dan Yunani. Ibukota: Ankara ----  Agama: Islam (sunni) 99,8%, dan agama lain seperti Ortodoks Yunan, Gregorian Armenia, Katolik, Ortodoks Syiria, dan Yahudi yang totalnya 0,2%.  Jenis kekuasaan: Republik ---- Awalnya, Turki adalah kesultanan besar di masa Dinasti Utsmany. Namun, kini wilayahnya mengecil hingga sebatas negara Turki saat ini.   Bentuk negara: Kesatuan ---- Pemerintah pusat Turki punya kuasa besar atas pemerintahan lokalnya. Sistem pemerintahan: Parlementer ---- Turki menerapkan Parlementer. Presiden selaku kepala negara. Luas wilayah (km2): 780.580 ---Penduduk: 67.803.927 orang [per tahun 2000] Etnis: Turki 80%, dan lainnya 20% terdiri atas Kurdi, Yunani, Armenia, Syiria, Yahudi, Georgia, Lazia, Circasia, Bosnia, Arab. Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan. Namun, Presiden Turki bukan semata-mata "simbol" negara saja. Ia memiliki sharing kuasa eksekutif dengan Perdana Menteri. Sejak amandemen konstitusi 2007, Presiden Turki dipilih oleh Parlemen (The Grand National Assembly/TGNA). Presiden terpilih kemudian mengangkat Perdana Menteri. Perdana Menteri kemudian menyusun Dewan Menteri, dengan susunan yang telah disetujui oleh Presiden. Presiden tidak dapat memberhentikan Menteri tanpa proposal dari Perdana Menteri. Perdana Menterilah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari di Turki. Jadi, Turki menganut sistem parlementer, dengan beberapa catatan. Sejak 2007, Perdana Menteri dan Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen, bukan Presiden. Ini yang menguatkan bahwa sistem pemerintahan Parlementer-lah yang dianut oleh Turki. Namun, Presiden Turki bukan hanya "penonton" belaka. Presiden punya kewenangan mengembalikan seluruh produk undang-undang ---kecuali UU Anggaran--- kepada Parlemen untuk dipertimbangkan kembali keberlakuannya. Dan, jika Parlemen berkeras untuk tetap memberlakukan tetapi Presiden menolak, Presiden dapat memanfaatkan Mahkamah Konstitusi guna memutuskannya. Selain itu, Presiden memiliki kewenangan untuk mengadakan Pemilu ulangan jika terjadi kebuntuan politik. Peran Presiden yang besar juga terlihat dalam kewenangannya untuk memutuskan penggunaan Angkatan Bersenjata Turki, mengangkat Kepala Kepala-  kepala Staf Angkatan Perang, dan bersama-sama TGNA berposisi selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Parlemen: Unikameral (Turkish Grand National Assembly) ---- TGNA adalah badan legislatif Turki yang kuasa membuat UU nya tidak bisa didelegasikan kepada badan lain. Anggotanya terdiri atas 550 orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Masa tugasnya 5 tahun. Uni Emirat Arab
  • 29. The World Factbook       Nama resmi: United Arab Emirates ----Dawlat Al Imarat Al Arabiyya Al Muttahidah Bahasa resmi: Arab (resmi), Inggris, Parsi, Hindi, dan Urdu. Ibukota: Abu Dhabi ---Luas wilayah (km2): 77.700 ---Penduduk: 5.473.972 orang [per tahun 2013] Etnis: Emirat 19%; Arab lain dan Iran 23%; Asia Selatan 50%; ekspatriat (termasuk Barat dan Asia Timur) 8%.   Agama: Islam Suni (80%), Islam Syiah (16%), lainnya, (Kristen, Hindu) total 4%. Jenis kekuasaan: Aristokrasi 7 Emir ---- UEA mendakwakan dirinya sebagi negara Arab, negara Islam, dan  Federasi. Bentuk negara: Federasi ----Uni Emirat Arab terdiri atas 1 pemerintah pusat dan 7 negara federal. Negaranegara tersebut adalah Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras-al-Khaimah, Ajman, Umm-al-Quwain, dan Fujairah. Federasi (Uni Emirat Arab/UEA) punya fungsi berbeda dengan negara-negara bagian. Federasi punya monopoli di area kerja tertentu seperti pembuatan UU dan eksekutif. Sementara, negara-negara bagian menjalankan fungsi legislatif dan administrasi negara.  Sistem pemerintahan: Supreme Council 7 Emir (tidak bisa dikategorikan sebagai parlementer dan atau presidensil) ---- Secara konstitusional, UEA terdiri atas 5 cabang pemerintahan dalam federasinya. Kelimanya adalah: (1) Supreme Council(SC) terdiri atas penguasa dari 7 keemiran. Fungsinya membentuk kebijakan umum federasi, memberi sanksi federal, meratifikasi perjanjian internasional, serta memberi persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perdana menteri, presiden, dan hakim-hakim mahkamah agung. Kuasa badan ini sungguh besar dalam legislatif dan eksekutif. Setiap keputusan yang diambil didasarkan mayoritas,jumlah keemiran yaitu 5 dan dua di antaranya harus berasal dari Dubai dan Abu Dhabi. ; (2) Presiden Federasi dan Deputi Presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Mereka berasal dari anggota Supreme Council. Tidak ada batasan periode pemilihan. Presiden bertanggung jawab mengangkat menteri dan perwakilan diplomatik di negara asing. ; (3) the Council of Ministers (CM)merupakan kepala administrasi pemerintahan federasi. Dewan ini terdiri perdana menteri, deputi perdana menteri, dan sejumlah menteri. Para menteri tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan keuangan, profesional, dan komersial. Juga, anggotanya tidak boleh memegang jabatan baik di pemerintahan lokal maupun FNC. CM memegang monopoli dalam pengajuan RUU. namun, tidak akan bisa menjadi UU tanpa persetujuan SC.; (4) the Federal National Council (FNC)terdiri atas 40 kursi yang secara proporsional terdistribusi diantara keemiran. Distribusi ini mengikuti garis pengaruh, populasi, dan kewibawaannya. Konstitusi UEA memperkenankan tiap keemiran memilih metode pemilihannya. Dan, setiap keemiran lebih suka mengangkat ketimbang memilih.; (5) Pengadilan, yang terdiri atas 3 jenjang yaitu Pengadilan Awal, Pengadilan Lanjutan, dan SC. SC terdiri atas presiden dan sejumlah hakim, tetapi tidak boleh lebih dari lima. Hakim diangkat oleh presiden lewat persetujuan SC. Para hakim SC kebal dari pemecatan selama masa jabatannya. Konstitusi juga memperkenankan pemerintah lokal (federasi) menyerahkan kuasa pengadilan lokalnya kepada pengadilan federal. Lima negara bagian melakukan ini. Dua lainnya yaitu Dubai dan Ras-al-Kaimah tetap mempertahankan  pengadilan lokalnya. Parlemen: Unikameral (Majlis) ---- Yaitu FNC. Anggotanya tidak dipilih lewat pemilu publik melainkan diangkat oleh para emir. Pengangkatan ini didasarkan pada konsultasi antara para emir dengan tokoh-tokoh masyarakat di tiap keemiran.
  • 30. Yaman The World Factbook          Nama resmi: Republic of Yemen ---- Al Jumhuriyah al Yamaniyah Ibukota: Sanaa ---Bahasa resmi: Arab Luas wilayah (km2): 555.000 ---Populasi: 25.408.288 [taksiran per Juli 2013] Etnis: Arab Agama: Islam [Sunni Syafi'i dan Syi'ah Zaidiyah] Jenis kekuasaan: Republik ---- Tanggal 22 Mei 1990 terjadi merger antara Yaman Utama dengan Yaman Selatan menjadi Republik Yaman. Bentuk negara: Kesatuan ---- Yaman terdiri atas 20 gubernuran (disebutMuhafazat) dan 1 munisipal yaitu : Abyan, 'Adan (Aden), Ad Dali', Al Bayda', Al Hudaydah, Al Jawf, Al Mahrah, Al Mahwit, Amanat al 'Asimah (Sanaa City, ibukota), 'Amran, Dhamar, Hadramawt, Hajjah, Ibb, Lahij, Ma'rib, Raymah, Sa'dah, San'a'  (Sanaa), Shabwah, Ta'izz Sistem pemerintahan: Kombinasi Parlementer + Presidensil ---- Kepala negara adalah Presiden. Kepala  pemerintahan adalah Perdana Menteri (PM). PM ditunjuk oleh Presiden. Parlemen: Bikameral (Shura Council + House of Representatives) ---- Shura Councilterdiri atas 111 kursi, anggotanya ditunjuk oleh Presiden. House of Representativesterdiri atas 301 kursi, anggota dipilih lewat Pemilu dengan single-member constituencies dengan masa bakti 6 tahun. Yordania
  • 31. http://www.freeusandworldmaps.com/       Nama resmi: Hashemite Kingdom of Jordan ---- Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah Ibukota: Amman ---Bahasa resmi: Bahasa yang dipergunakan adalah Arab selaku bahasa resmi, tetapi Inggris juga merupakan bahasa yang banyak dimengerti oleh penduduknya. Luas wilayah (km2): 92.300 ---Populasi: 6.482.081 [taksiran per Juli 2013] Agama: Islam (sunni) 92%, Kristen 6% (mayoritas Ortodoks Yunani selain Katolik Yunani, Katolik Roma, Ortodoks Syiria, Ortodoks Koptik, Ortodoks Armenia, dan denominasi Protestan, serta 2% penganut Islam syiah dan Druze. Komposit etnisnya terdiri atas Arab 98%, Circasia 1%, dan Armenia 1%.]   Etnis: Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional ---- [Yordania menyatakan dirinya sebagai bagian dari bangsa  Arab. ] Bentuk negara: Kesatuan ---- [Yordania adalah negara sentralistik. Ia membagi wilayah administrasi ke dalam 12 gubernuran (disebut Muhafazat) yang masing-masing dikepalai seorang komisioner yang diangkat. Juga, negara terbagi ke dalam 99 kabupaten untuk memperlancar pemerintahan lokal. Muhafazatmuhafazat Yordania adalah: Ajlun, Al 'Aqabah, Al Balqa', Al Karak, Al Mafraq, 'Amman, At Tafilah, Az Zarqa', Irbid, Jarash, Ma'an, dan Madaba]  Sistem pemerintahan: Presidensil (Raja) ---- Raja adalah sekaligus kepala negara maupun kepala pemerintahan. Raja memegang kuasa legislatif dan eksekutif. Ia mengangkat perdana menteri dan kabinet. Raja mengimplementasikan kuasa eksekutifnya lewat kabinet. Anggota kabinet dapat diberhentikan atas rekomendasi perdana menteri. Raja juga dapat membubarkan House of Notables dan Chamber of Deputies. Suksesi raja mengikuti keturunan laki-laki dari dinasti Hashemit. Dewan Menteri terdiri atas perdana menteri dan sejumlah menteri yang jumlahnya relatif belum fix. Mereka bertanggung jawab kepada Chamber of Deputies.  Parlemen: Bikameral (House of Notables + Chamber of Deputies) ---- Parlemen terdiri atas House of Notables (Senat) selaku majelis tinggi dan Chamber of Deputies selaku majelis rendah. Senat terdiri atas para senator dan juru bicaranya. Semua diangkat oleh raja untuk 4 tahun masa jabatan. Jumlah anggota Senat tidak boleh lebih dari setengah anggota Chamber of Deputies. Tahun 2003 jumlah anggotanya 55 orang. Perdana menteri umumnya berasal dari Senat ini. Mengenai Chamber of Deputies jumlahnya tidak dipastikan dalam konstitusi. Misalnya, tahun 2003 jumlahnya 110 orang yang dipilih lewat pemilu langsung dan rahasia. Pengaruhnya kecil dalam proses legislasi. WILAYAH SENGKETA
  • 32. Tepi Barat Jalur Gaza Argentina       Nama resmi: Argentine Republic.    Agama: Katolik Roma abangan 92% (karena < 20% yang praktikal), Protestan 2%, Yahudi 2%, lainnya 4%. Jenis kekuasaan: Republik Ibukota: Buenos Aires. Bahasa resmi: Spanyol(resmi), Italia, Inggris, Jerman, Perancis, dan asli (Mapudungun dan Quechua) Luas: 2.791.810 km2. Penduduk: 42.610.981 (taksiran Juli 2013). Etnis: White (utamanya Spanyol dan Italia) 97%; Mestizo (campuran Amerindian dengan White), Amerindian, dan non White lainnya 3%. Bentuk negara: Federasi. Argentina terdiri atas 24 propinsi dan 1 distrik federal (Buenos Aires). Sebagian propinsi telah terbentuk sebelum berdirinya Argentina, sebagian lainnya di abad ke-20. Argentina terdiri atas 23 propinsi (provincias) dan 1 kota otonom. Ke-23 propinsinya adalah: (1) Buenos Aires, (2) Catamarca, (3) Chaco, (4) Chubut, (5) Cordoba, (6) Corrientes, (7) Entre Rios, (8) Formosa, (9) Jujuy, (10) La Pampa, (11) La Rioja, (12) Mendoza, (13) Misiones, (14) Neuquen, (15) Rio Negro, (16) Salta, (17) San Juan, (18) San Luis, (19) Santa Cruz, (20) Santa Fe, (21) Santiago del Estero, (22) Tierra del Fuego, (23) Antartida e Islas del  Atlantico Sur, dan (23) Tucuman. Sementara 1 kota otonomnya adalah Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden mengangkat menteri-menteri untuk duduk di kabinet. Seorang di antara mereka menjadi "kepala kabinet" yang fungsi utamanya selaku penyelenggara administrasi umum negara. Presiden dapat mengangkat menteri tanpa pertimbangan kabinet (presidensil). Presiden dan Wakil  Presiden dipilih dalam 1 paket dan masa baktinya 4 tahun. Parlemen: Bikameral (Nama parlemennya Congreso Nacional, terdiri atas: Chamber of Deputies + Senate). Kini terdapat 257 anggota Chamber of Deputies yang masing-masing dipilih dari 24 propinsi dan 1 distrik federal serta seluruhnya dipilih lewat Pemilu langsung. Anggota Senate adalah 3 orang per tiap-tiap propinsi dan 3 orang per distrik federal (kini sekitar 72 orang). Bolivia    Nama resmi: Republic of Bolivia [Estado Plurinacional de Bolivia] Ibukota: La Paz.       Luas: 1.098.580 km2. Penduduk: 10.461.053 (taksiran Juli 2013) Bahasa resmi: Spanyol (resmi) 60,7%, Quechua (resmi) 21,2%, Aymara (resmi) 14.6%, asing lainnya 2,4%, lainnya 1,2% Etnis: Quechua 30%, Mestizo (campuran White dengan Amerindian) 30%, Aymara 25%, White 15% Agama: Katolik Roma 95%, Protestan (Evangelis dan Methodis) 5% Jenis kekuasaan: Republik Bentuk negara: Kesatuan. Bolivia terbagi atas 9 departemen (departementos). Pejabat senior tiap-tiap departemen diangkat oleh pemerintah pusat. Kini, setiap departemen mulai memperoleh otonomi yang lebih besar. Ke-9 departementosBolivia adalah: (1) Beni, (2) Chuquisaca, (3) Cochabamba, (4) La Paz, (5) Oruro,  (6) Pando, (7) Potosi, (8) Santa Cruz, dan (9) Tarija Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden adalah kepala negara. Presiden mengangkat dan memberhentikan  para menteri. Parlemen: Bikameral (Nama parlemennya Asamblea Legislativa Plurinacional terdiri atas Camara de Diputados + Camara de Senadores). Camara de Diputados terdiri atas 130 kursi untuk masa bakti 5 tahun, dengan mana 70 dipilih langsung dari setiap distrik, 7 dipilih dari distrik berpenduduk asli, dan 53 plurinomial dipilih lewat party list system. Camara de Senadores terdiri atas 36 kursi, dengan mana anggotanya dipilih lewat sistem party list untuk masa bakti 5 tahun.
  • 33. Brazil          Nama resmi: Federal Republic of Brazil [Republica Federativa do Brasil] Ibukota: Brasilia. Bahasa resmi: Portugis Luas: 8.514.215 km2. Penduduk: 201.009.622 Etnis: White 53,7%, Mulatto (campuran White dengan Black) 8,5%, Black 6,2%, lainnya (termasuk Jepang, Arab, Amerindian) 0,9%, tidak spesifik 0,7%. Agama: Katolik Roma (abangan) 73,6%, Protestan 15,4%, Spiritualis 1,3%, Bantu/Voodoo 0,3%, lainnya 1,8%, tidak spesifik 0,2%, tidak beragama 7,4%. Jenis kekuasaan: Republik Bentuk negara: Federasi. Brasil terdiri atas 27 negara bagian, termasuk distrik ibukota (distrito federal), Brasilia. Ke-26 negara bagian (estados) Brazil adalah: Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo,  Sergipe, dan. Tocantins. Sementara itu, 1 distrik federalnya adalah Distrito Federal. Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden  memilih dan memberhentikan menteri-menteri. Parlemen: Bikameral (Camara dos Deputados + Senado Federal). Anggota Camara dos Deputados adalah maksimal 70 orang per negara bagian dan distrik federal. Senado Federal terdiri atas 3 orang wakil dari tiaptiap negara bagian dan distrik federal termasuk 2 orang sebagai penggantinya (cadangan). Chile          Nama resmi: Republic of Chile. [Republica de Chile] Ibukota: Santiago. Bahasa resmi: Spanyol (resmi), Mapudungun, Jerman, dan Inggris. Luas: 756.950 km2. Penduduk: 17.216.945 orang. Etnis: White dan White-Amerindian 95,4%, Mapuche 4%, kelompok asli lainnya 0,6%. Agama: Katolik Roma 70%, Evangelis 15,1%, Saksi Yehova 1,1%, Kristen lainnya 1%, lainnya 4,6%, tidak beragama 8,3%. Jenis kekuasaan: Republik Bentuk negara: Kesatuan. Chile terdiri atas 15 region yang masing-masing dipimpin oleh pemerintahan regional yang di dalam konstitusi dijalankan secara desentralisasi. Secara administratif, Chile terdiri atas 15 region (regiones) yaitu: (1) Aisen del General Carlos Ibanez del Campo, (2) Antofagasta, (3) Araucania, (4) Arica y Parinacota, (5) Atacama, (6) Biobio, (7) Coquimbo, (8) Libertador General Bernardo O'Higgins, (9) Los Lagos, (10) Los Rios, (11) Magallanes y de la Antartica Chilena, (12) Maule, (13) Region Metropolitana (Santiago), (14) Tarapaca, dan (15) Valparaiso. Eksekutif pemerintahan regional dipimpin oleh seorang Intendant yang  diangkat oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden  mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Parlemen: Bikameral. Parlemen Chile yaitu Congreso Nacional terdiri atas Senat (Senado) dan Chamber of Deputies (Camara de Diputados). Senado terdiri atas 38 kursi, dengan mana anggotanya dipilih lewat Pemilu untuk masa bakti 8 tahun (setengahnya dipilih setiap 4 tahun). Camara de Diputados terdiri atas 120 kursi, dengan mana anggotanya dipilih lewat Pemilu untuk masa bakti 4 tahun. Ekuador
  • 34.       Nama resmi: Ekuador. [Republica del Equador]    Agama: Katolik Roma 95%, lainnya 5%. Jenis kekuasaan: Republik Ibukota: Quito. Bahasa resmi: Spanyol, Quachua, Shuar. Luas: 283.560 km2. Penduduk: 14.439.429 orang. Etnis: Mestizo (campuran Amerindian dengan white) 71,9%, Montubio 7,4%, AfroEkuador 7,2%, Amerindian 7%, white 6,1%, lainnya 0,4%. Bentuk negara: Kesatuan. Ekuador terdiri atas 24 propinsi (provincias) yaitu: Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Rios, Manabi, MoronaSantiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas, Sucumbios, Tungurahua, dan Zamora-Chinchipe.  Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet.  Parlemen: Unikameral yaitu National Congress atau Asamblea Nacional. Parlemen terdiri atas 124 kursi, dengan mana anggota dipilih lewat sistem pemilu proporsional varian party-list. Masa bakti tugas 4 tahun . Guiana Perancis       Nama resmi: Luas: Jenis kekuasaan: Bentuk negara: Sistem pemerintahan: . Parlemen: Guyana        Nama resmi: The Co-operative Republic of Guyana . Ibukota: Georgetown. Bahasa resmi: Inggris, dialek Amerindian, Kreol, Karibia Hindustan, dan Urdu. Luas: 214.970 km2. Penduduk: 739.903 orang. Etnis: India Timur 43,5%, Black (African) 30,2%, Campuran 16,7%, Amerindian 9,1%, lainnya 0,5%. Agama: Protestan 30,% (Pantekosta 16,9%, Anglikan 6,9%, Advent Hari Ketujuh 5%, Methodis 1,7%), Hindu 28,4%, Katolik Roma 8,1%, Saksi Yehova 1,1%, Islam 7,2%, Kristen lainnya 17,7%, lainnya 4,3%, tidak beragama 4,3%.   Jenis kekuasaan: Republik Bentuk negara: Kesatuan (Sentralis). Guyana terbagi atas 10 distrik administratif. Terdapat pembangian kewenangan antara pusat dan daerah. Ke-10 distrik administratif (region) Guyana adalah: Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni, Demerara-Mahaica, East Berbice-Corentyne, Essequibo Islands-West Demerara, Mahaica-  Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Upper Demerara-Berbice, dan Upper Takutu-Upper Essequibo . Sistem pemerintahan: Hybryd. Administrasi pemerintahan Guyana terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan Kabinet Kementerian. Kabinet diangkat oleh Presiden tetapi bertanggung jawab kepada Parlemen.  Parlemen: Unikameral (National Assembly). Terdiri atas 65 anggota yang dipilih langsung lewat sistem proporsional. Masa bakti 5 tahun.
  • 35. Kolombia          Nama resmi: Republic of Colombia. [Republica de Colombia] Ibukota: Bogota. Bahasa resmi: Spanyol Luas: 114.174 km2. Penduduk: 45.785.743 orang. Etnis: Mestizo 58%, White 20%, Mulatto 14%, Black 4%, Campuran Amerindian-Black 3%, dan Amerindian 1%. Agama: Katolik Roma 90%, lainnya 10%. Jenis kekuasaan: Republik Bentuk negara: Kesatuan. Kolombia terbagi atas 32 departemen (departementosatau daerah tingkat II) dengan lebih dari 1.100 kabupaten yang administrasinya relatif otonom. Ke-32 departementos Kolombia adalah: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bolivar, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina (juga kerap disebut San Andres y Providencia), Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, dan Vichada. Sementara itu, 1 distrik ibukotanya adalah Bogota.  Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.  Parlemen: Bikameral (nama parlemennya Congreso terdiri atas Senates/Senados + Chamber of Representatives/Camara de Representantes). Anggotasenados berjumlah 102 dengan mana 100 orang yang dipilih dalam pemilu nasional ditambah 2 senator yang dipilih mewakili komunitas-komunitas Indian. AnggotaCamara de Representantes dipilih dari distrik teritorial yang kurang lebih totalnya 166 anggota dengan masa bakti 4 tahun. Paraguay        Nama resmi: Republic of Paraguay [Republica del Paraguay] Ibukota: Asuncion.   Jenis kekuasaan: Republik Bentuk negara: Kesatuan. Paraguay terbagi atas 17 departementos, kabupaten, dan ibukota Asuncion (ibukota Bahasa resmi: Spanyol (resmi), Guarani. Luas: 406.750 km2. Penduduk: 6.623.252 orang. Etnis: Mestizo (campuran Spanyol dengan Amerindian) 95%, lainnya 5% Agama: Katolik Roma 89,6%, Protestan 6,2%, Kristen lainnya 1,1%, lainnya atau kurang spesifik 1,9%, tidak beragama 1,1% independen, sendiri). Tiap departementos dikepalai seorang gubernur yang bertanggung jawab menerapkan kebijakan nasional Paraguay. Ke-17 departamentos Paraguay adalah: Alto Paraguay, Alto Parana, Amambay, Boqueron, Caaguazu, Caazapa, Canindeyu, Central, Concepcion, Cordillera, Guaira, Itapua, Misiones, Neembucu, Paraguari, Presidente Hayes, dan San Pedro. Sementara 1 departementos ibukota yaitu Asuncion.   Sistem pemerintahan: Presidensil. Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Parlemen: Bikameral (nama parlemennya Congeros Nacional terdiri atas Senates/Camara de Senadores + Chamber of Deputies/Camara de Diputados).Camara de Diputados sekurangnya terdiri atas 80 kursi yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu dari setiap distrik pemilihan departementos.Camara de Senadores terdiri atas sekurangnya pemilihan departementos. Peru 45 anggota yang dipilih langsung rakyat dari tiap distrik
  • 36.          Nama resmi: Republic of Peru. Ibukota: Lima. Bahasa resmi: Spanyol (resmi) 84,1%, Quechua (resmi) 13%, Aymara (resmi) 1,7%, Ashaninka 0,3%, bahasa asli lainnya (termasuk bahasa Amazon minor) 0,7%, lainnya 0,2%. Luas: 1.285.220 km2. Penduduk: 29.849.303 orang. Etnis: Amerindian 45%, mestizo (campuran Amerindian dengan White) 37%, White 15%, Black, Jepang, Cina, dan lainnya 3%. Agama: Katolik Roma 81,3%, Evangelis 12,5%, lainnya 3,3%, tidak spesifik atau tidak beragama 2,9% Jenis kekuasaan: Republik Bentuk negara: Kesatuan. Administrasi Peru terbagi ke dalam region, departemen, propinsi, dan distrik yang pembagiannya mengikuti bekas kolonial Spanyol. Ke 25 region (regiones) Peru adalah: : Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes, dan Ucayali. Sementara 1 propinsinya adalah Lima.   Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil Parlemen: Unikameral (Congreso de la Republica del Peru). Kongres terdiri atas 120 anggota yang dipilih lewat pemiilu langsung untuk masa bakti 5 tahun. Suriname       Nama resmi: The Republic of Suriname [Republiek Suriname] Ibukota: Paramaribo. Bahasa resmi: Belanda (resmi), Inggris (secara luas digunakan), Sranang Tongo (bahasa Suriname, kadang disebut pula Taki-Taki, bahasa asli orang Kreol dan banyak kaum muda menjadikannya lingua-franca), KaribiaHindustan (dialek India) dan Jawa. Luas: 162.820 km2. Penduduk: 566.846 orang Etnis: Hindustan (juga secara lokal dikenal sebagai India Timur, moyangnya beremigrasi dari utara India akhir abad ke-19) 37%; Kreol (campuran White dengan Black) 31%; Jawa 15%; Maroon (moyang Afrika datang di abad ke-17 dan 18 sebagai budak yang lalu melarikan diri) 10%; Amerindian 2%; Cina 2%; White 1%; lainnya      2%. Agama: Hindu 27,4%, Protestan 25,2% (terutama Moravia), Katolik Roma 22,8%, Islam 19,6%, kepercayaan lokal 5%. Jenis kekuasaan: Republik Bentuk negara: Kesatuan (sentralis). Suriname terbagi atas 10 distrik administratif (distrikten), yaitu Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie, Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini, dan Wanica. Sistem pemerintahan: Presidensil Parlemen: Unikameral (Nationale Assemblee). Anggotanya ada 51 orang yang dipilih lewat Pemilu untuk masa bakti 5 tahun. Uruguay     Nama resmi: Uruguay [Republica Oriental del Uruguay] Ibukota: Montevideo. Bahasa resmi: Spanyol (resmi), Portunol, Brazilero (campuran Portugis-Spanyol di perbatasan Brazil) Luas: 176.220 km2.