1. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
AN INTRODUCTION
Presented By:
RAJA ABUMANSHUR MATRIDI

2. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
What is Money

3. Sound money’ is a product of society, not of nature.
Money is something that people trust to maintain its value or be
honoured in trade, while its actual value can vary.
Effectively when we say people trust in money we mean they are
trusting in the organisations, society and authorities that create
and circulate it, other people, traders, the banks and the state
(Mary Mellor, 2010)
Cont...
STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

4. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA (Pasal 1)
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh
Pemerintah Pusat.
Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh
Pemerintah Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
What is Fublic Finance ?
And the History of Cameralist

5. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.
Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.
Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.
Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-
tahun anggaran berikutnya.
Cont...

6. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara pada UU No. 17 tahun
2003 :
Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut.
Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana
tersebut di atas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
Dari sisi proses, keuangan negara mencakupseluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan
keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang
berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut daitas dalam rangka
Cont...

7. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Bidang Pengelolaan Keuangan Negara:
Subbidang pengelolaan fiskal (pengelolan APBN),
a. penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU)
b. penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN,
c. penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR,
d. pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran,
e. penyusunan perhitungan anggaran negara (PAN)
f. pengesahan PAN menjadi undang-undang.
Subbidang pengelolaan moneter
Kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sector perbankan dan lalu lintas moneter
baik dalam maupun luar negeri.
Subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
Kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik
Negara/Daerah (BUMN/BUMD)yang orientasinya mencari keuntungan (profit motive).
Cont...

8. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Public Finance, field of economics concerned with how governments raise
money, how that money is spent, and the effects of these activities on the
economy and on society
Public finance studies how governments at all levels—national, state, and local—
provide the public with desired services and how they secure the financial
resources to pay for these services.
In many industrialized countries, spending and taxation by the government form
a large portion of the nation's total economic activity.
For example, total government spending in the United States equals about 40
percent of the nation's gross domestic product (Adnan Alshiha, 2013)
What is Fublic Finance ?
And the History of Cameralist

9. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
1. Organisasi yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh laba
2. Organisasi yang bukan untuk memperoleh laba
Negara dan Pemerintah sebagai organisasi publik
Masalah keuangan dalam organisasi publik-pemerintah
Tujuan dan Jenis Organisasi
Abdul Halim, 2014

10. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
The goal of public finance is to understand the proper role of the
government in the economy (Jonathan Gruber, 2010)
In the simplest terms, public finance is the study of the role of the
government in the economy
This is a very broad definition. This study involves answering the four
questions of public finance:
When should the government intervene in the economy?
How might the government intervene?
What is the effect of those interventions on economic outcomes?
Why do governments choose to intervene in the way that they do?
Cont...

11. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas
finansial pemerintah dan bagaimana proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh pemerintah. Setiap keputusan yang diambil akan mempunyai
pengaruh terhadap ekonomi, keuangan rumah tangga, dan swasta.
Governments provide public goods—government-financed items and services
such as roads, military forces, lighthouses, and street lights.
Private citizens would not voluntarily pay for these services, and therefore
businesses have no incentive to produce them.
Public finance also enables governments to correct or offset undesirable side
effects of a market economy.
These side effects are called spillovers or externalities.
Example: households and industries may generate pollution and release it into the
environment without considering the adverse effect pollution has on others.
Cont...

12. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Pollution is a spillover because it affects people who are not responsible for it.
To correct a spillover, governments can encourage or restrict certain activities.
For example, governments can sponsor recycling programs to encourage less pollution,
pass laws that restrict pollution, or impose charges or taxes on activities that cause
pollution.
Public finance provides government programs that moderate the incomes of the
wealthy and the poor.
These programs include social security, welfare, and other social programs.
For example, some elderly people or people with disabilities require financial
assistance because they cannot work.
Governments redistribute income by collecting taxes from their wealthier citizens to
provide resources for their needy ones.
The taxes fund programs that help support people with low incomes.
Cont...

13. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Pemerintah dapat melakukan tiga kegiatan publik utama, tipikalnya dalam penyediaan
pertahanan nasional, keadilan sosial dan pekerjaan umum
John Stuart Mill menyampaikan alasan-alasan tentang perlunya aktivitas publik yang
dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut:
Bahwa campur tangan pemerintah, walaupun harus membatasi kebebasanindividu,
dibutuhkan dalam memelihara perdamaian dan melindungi masyarakat terhadap
serangan yang datang dari luar maupun dari dalam.
Bahwa pemerintah haruslah bersifat inferior dalam melakukan kegiatan industri dan
perdagangan, karena usaha seperti itu dapat dijalankan oleh sektor swasta.
Bahwa individu akan lebih percaya diri apabila mengerjakan sesuatu untuk
kepentingannya sendiri, sehingga pemerintah hanya bergerak dalam area yang
menyangkut kepentingan publik atau umum.
Pentingnya pada Sektor Publik
Fuad dkk, 2004

14. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Pemerintah semakin diperlukan dalam melakukan kegiatankegiatan ekonomi karena
mekanisme pasar dalam sistem kapitalis mempunyai beberapa kelemahan
Adanya barang publik yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar, sehingga
harus disediakan oleh pemerintah.
Adanya perbedaan biaya pribadi dan biaya sosial, manfaat pribadi dan manfaat sosial,
sehingga pemerintah secara nyata diperlukan dalam pengelolaan biaya dan manfaat
sosial karena swasta tidak ada keinginan mengelolanya.
Adanya risiko yang sangat besar yang tidak mungkin dikelola oleh swasta
Adanya sifat monopoli dalam bidang usaha tertentu yang menyebabkan pemerintah
harus campur tangan agar monopoli tidak merugikan para pelaku ekonomi.
Adanya inflasi atau deflasi yang tidak dapat diselesaikan secara otomatis
oleh mekanisme pasar.
Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antar pelaku ekonomi pasar.
kelemahan-kelemahan mekanisme pasar
Fuad dkk, 2004

15. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
ada sejumlah kriteria dimana komposisi output pengeluaran publik haruslah sesuai
dengan keinginan konsumen, adanya preferensi pengambilan keputusan yang
terdesentralisasi, dan tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan pasar, karena
mekanisme pasar tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi.
Untuk mencapai efisiensi pasar - kondisi dimana produksi barang sama dengan keinginan
pasar - mensyaratkan adanya informasi yang lengkap mengenai pasar baik bagi produsen
maupun konsumen dan peraturan pemerintah diperlukan untuk menjamin persyaratan
kelengkapan informasi itu.
Peraturan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi bila terdapat
kondisi persaingan yang tidak efisien.
Pertukaran barang dan jasa tertentu dalam mekanisme pasar perlu ada proteksi dari
pemerintah untuk melindungi pelaku pasar.
Timbulnya masalah eksternalitas
Perlunya peran sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam distribusipendapatan dan
kesejahteraan dalam mekanisme pasar.
Kebijakan publik diperlukan untuk menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga dan tingkat
pertumbuhan ekonomi.
Karakteristik Kebijakan publik

16. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Ruang Lingkup Keuangan Publik
ALASAN-ALASAN
INTERVENSI PEMERINTAH.
Eksternalitas barang dan
jasa publik,ketiadaan
pasar, stabilitas ekonomi
PILIHAN PUBLIK
Institusi publik
Kesimbangan politik,
pemilu
PEMERINTAH
SISI PENDAPATAN
Pajak, non-pajak
hutang
ANALISA
PENDAPATAN
SISI BELANJA
Pendidikan, Kesehatan,
Sosial
Pertahanan dll

17. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Cont...
Ruang lingkup Keuangan Publik (Public Finance) akan
menyangkut ketiga bidang utama sebagai berikut:
1. Permasalahan keuangan pemerintah itu sendiri, dengan
keterbatasan - keterbatasan yang ada.
2. Segala kegiatan yang berhubungan dengan alokasi sumber
daya, distribusi pendapatan, dan aspek stabilisasi.
3. Analisis hubungan sektor publik dan sektor swasta.

18. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Market failure
Market failure Problem that causes the market economy to deliver an
outcome that does not maximize efficiency
Redistribution
Redistribution The shifting of resources from some groups in society
to others.
When should the government intervene in the economy?

19. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Tax or Subsidize Private Sale or Purchase
1. Through taxes, which raise the price for private sales or
purchases of goods that are overproduced, or
2. Through subsidies, which lower the price for private sales or
purchases of goods that are underproduced.
Restrict or Mandate Private Sale or Purchase
Public Provision
Public Financing of Private Provision
How might the government intervene?

20. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Direct Effects
The effects of government interventions that would be predicted if
individuals did not change their behavior in response to the
interventions.
Indirect Effects
The effects of government interventions that arise only because
individuals change their behavior in response to the interventions.
What is the effect of those interventions
on economic outcomes?

21. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Political Economy
The theory of how the political process produces decisions that affect
individuals and the economy.
Redistribution
Redistribution The shifting of resources from some groups in society
to others.
Why do governments choose to intervene
in the way that they do?

22. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
●
The Size and Growth of Government
●
Decentralization
●
Spending, Taxes, Deficits, and Debts
●
Distribution of Spending
●
Distribution of Revenue Sources
●
Regulatory Role of the Government
Why we need to study Fublic Finance ?

23. ~ Thank You ~
STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Pemerintahan