3. POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN
PerencanaanPerencanaan
PenganggaranPenganggaran
Pelaksanaan AnggaranPelaksanaan Anggaran
Pengelolaan Aset dan UtangPengelolaan Aset dan Utang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNPertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
5. TUJUAN SPPNTUJUAN SPPN
menjamin adanya koordinasi diantara pelakumenjamin adanya koordinasi diantara pelaku
pembangunan, baik ditingkat pusat, pusat denganpembangunan, baik ditingkat pusat, pusat dengan
daerah maupun antar daerah;daerah maupun antar daerah;
menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, danmenjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu,sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu,
antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat danantarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
daerah;daerah;
menjamin keterkaitan dan konsistensi antaramenjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan;pengawasan;
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; danmengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
menjamin tercapainya penggunaan sumber dayamenjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
7. JENISJENIS PERIODEPERIODE
Rencana Pembangunan JangkaRencana Pembangunan Jangka
Panjang NasionalPanjang Nasional
20 tahun20 tahun
Rencana Pembangunan JangkaRencana Pembangunan Jangka
Menengah NasionalMenengah Nasional
5 tahun5 tahun
Rencana StrategisRencana Strategis
Kementerian / LembagaKementerian / Lembaga
5 tahun5 tahun
Rencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah tahunantahunan
Rencana Kerja Kementerian /Rencana Kerja Kementerian /
LembagaLembaga
tahunantahunan
8. Rencana Pembangunan JangkaRencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP)Panjang (RPJP)
Penjabaran Tujuan Nasional kedalam:Penjabaran Tujuan Nasional kedalam:
Visi;Visi;
Misi;Misi;
Arah Pembangunan Nasional;Arah Pembangunan Nasional;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN)
RPJMN
Muatan
dokumen perencanaan untuk periode 5
tahun
visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro
yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal
Pedoman RPJP Nasional
Jangka Waktu
Penetapan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
kepala negara dilantik
Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
10. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP)
Rencana Pembangunan
Tahunan
Rencana Kerja
Pemerintah
dokumen perencanaan
untuk periode 1 (satu)
tahun
Rancangan kerangka ekonomi
Prioritas pembangunan dan
kewajiban
Rencana kerja yang terukur dan
pendanaannya
Memuat :
Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
12. ANGGARANANGGARAN
rencana keuangan mendatang yang berisirencana keuangan mendatang yang berisi
pendapatan dan belanja;pendapatan dan belanja;
gambaran strategi pemerintah dalamgambaran strategi pemerintah dalam
pengalokasian sumber daya untukpengalokasian sumber daya untuk
pembangunan;pembangunan;
alat pengendalian;alat pengendalian;
instrumen politik; daninstrumen politik; dan
disusun dalam periode tertentudisusun dalam periode tertentu
13. PRINSIP PENGANGGARANPRINSIP PENGANGGARAN
Transparansi dan AkuntabilitasTransparansi dan Akuntabilitas
AnggaranAnggaran
Disiplin AnggaranDisiplin Anggaran
Keadilan AnggaranKeadilan Anggaran
Efisiensi dan Efektifitas AnggaranEfisiensi dan Efektifitas Anggaran
Disusun dengan pendekatan kinerjaDisusun dengan pendekatan kinerja
14. AnggaranAnggaran Berbasis KinerjaBerbasis Kinerja
mengaitkan setiap biaya yang dituangkanmengaitkan setiap biaya yang dituangkan
dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yangdalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang
dihasilkandihasilkan
dituangkan dalam program dan kegiatan untukdituangkan dalam program dan kegiatan untuk
mencapai kinerja tahunanmencapai kinerja tahunan
integrasi dari rencana kinerja tahunanintegrasi dari rencana kinerja tahunan
(Renja)/operasional Renstra dan anggaran(Renja)/operasional Renstra dan anggaran
tahunantahunan
15. Faktor Keberhasilan ABKFaktor Keberhasilan ABK
Kepemimpinan dan komitmen dari seluruhKepemimpinan dan komitmen dari seluruh
komponen organisasikomponen organisasi
Fokus penyempurnaan administrasi secara terusFokus penyempurnaan administrasi secara terus
menerusmenerus
Sumber daya yang cukup untuk usahaSumber daya yang cukup untuk usaha
penyempurnaan tersebut (dana, waktu dan orang)penyempurnaan tersebut (dana, waktu dan orang)
Penghargaan (Penghargaan (rewardreward) dan sanksi () dan sanksi (punishmentpunishment))
Keinginan yang kuat untuk berhasilKeinginan yang kuat untuk berhasil
16. PerencanaanPerencanaan KinerjaKinerja
aktivitas analisis dan pengambilan keputusanaktivitas analisis dan pengambilan keputusan
ke depan untuk menetapkan tingkat kinerjake depan untuk menetapkan tingkat kinerja
yang diinginkan di masa mendatangyang diinginkan di masa mendatang
membantu pemerintah mencapai tujuan yangmembantu pemerintah mencapai tujuan yang
sudah diidentifikasikan dalam rencanasudah diidentifikasikan dalam rencana
stratejik, termasuk pembuatan target danstratejik, termasuk pembuatan target dan
ukuran kinerjaukuran kinerja
indikator kinerja: masukan, keluaran, hasilindikator kinerja: masukan, keluaran, hasil
17. TargetTarget KinerjaKinerja
tingkat kinerja yang diharapkan dicapaitingkat kinerja yang diharapkan dicapai
terhadap suatu indikator kinerja dalam satu TAterhadap suatu indikator kinerja dalam satu TA
dan jumlah pendanaan yang telah ditetapkandan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan
Kriteria : Spesifik, dapat diukur, dapat dicapaiKriteria : Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai
((attainableattainable), realistis, kerangka waktu), realistis, kerangka waktu
pencapaian (time frame) jelas,pencapaian (time frame) jelas,
menggambarkan hasil atau kondisi perubahanmenggambarkan hasil atau kondisi perubahan
yang ingin dicapaiyang ingin dicapai
18. Faktor Penetapan Target KinerjaFaktor Penetapan Target Kinerja
Memiliki dasar penetapan sebagai justifikasiMemiliki dasar penetapan sebagai justifikasi
penganggaran yang diprioritaskan pada setiappenganggaran yang diprioritaskan pada setiap
fungsi/bidang pemerintahanfungsi/bidang pemerintahan
Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yangMemperhatikan tingkat pelayanan minimum yang
ditetapkan terhadap suatu kegiatan tertentu.ditetapkan terhadap suatu kegiatan tertentu.
KelanjutanKelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkatsetiap program, tingkat inflasi, dan tingkat
efisiensi menjadi bagian yang penting dalamefisiensi menjadi bagian yang penting dalam
menentukan target kinerja.menentukan target kinerja.
Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut:Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut:
dana, SDM, sarana, prasarana pengembangandana, SDM, sarana, prasarana pengembangan
teknologi, dan lain sebagainya.teknologi, dan lain sebagainya.
Kendala yang mungkin dihadapi di masa depanKendala yang mungkin dihadapi di masa depan
19. Standar Analisis BelanjaStandar Analisis Belanja
dasar pengukuran kinerja keuangandasar pengukuran kinerja keuangan
menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiapmenilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap
program atau kegiatanprogram atau kegiatan
manfaat antara lain:manfaat antara lain:
mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalammendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam
merencanakan program dan atau kegiatannya,merencanakan program dan atau kegiatannya,
menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalammenghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam
upaya pencapaian kinerja,upaya pencapaian kinerja,
mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatanmengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan
investasi dan non investasi.investasi dan non investasi.
20. StandarStandar BiayaBiaya
harga satuan unit biaya yang berlakuharga satuan unit biaya yang berlaku
diperbaharui setiap tahun anggaran barudiperbaharui setiap tahun anggaran baru
21. RKA-KLRKA-KL
pendekatan penyusunan: KPJM,pendekatan penyusunan: KPJM, terpadu danterpadu dan
berdasar prestasi kerjaberdasar prestasi kerja
memuat rencana pendapatan, belanja untukmemuat rencana pendapatan, belanja untuk
masing-masing program dan kegiatan menurutmasing-masing program dan kegiatan menurut
fungsi, dirinci sampai dengan rincian objekfungsi, dirinci sampai dengan rincian objek
pendapatan, belanja, serta prakiraan majupendapatan, belanja, serta prakiraan maju
untuk tahun berikutnyauntuk tahun berikutnya
22. APBNAPBN
terdiri dari Pendapatan, Belanja, danterdiri dari Pendapatan, Belanja, dan
PembiayaanPembiayaan
anggaran pendapatan merupakan estimasianggaran pendapatan merupakan estimasi
anggaran belanja merupakan batas tertinggianggaran belanja merupakan batas tertinggi
yang diperkenankanyang diperkenankan
anggaran pembiayaan merupakananggaran pembiayaan merupakan
sumber/penggunaan defisit/surplussumber/penggunaan defisit/surplus
diklasifikasikan berdasar fungsi, organisasidiklasifikasikan berdasar fungsi, organisasi
dan jenis belanjadan jenis belanja
24. Presiden
(sebagai CEO)
KepalaKPPN
(selakuKuasa CFO)
Kepala Kantor
(selakuKuasa COO)
Menteri Keuangan
(sebagai CFO)
Menteri Teknis
(sebagaiCOO)
Pendelegasian kewenanganpelaksanaanprogram
Pendelegasian kewenanganperbendaharaan
Pendelegasian Kewenangan dalamPendelegasian Kewenangan dalam
Pelaksanaan AnggaranPelaksanaan Anggaran
25. SISTEM PENERIMAANSISTEM PENERIMAAN
Azas BrutoAzas Bruto
basis kasbasis kas
disetor ke Rekening Kas Umum selambat-disetor ke Rekening Kas Umum selambat-
lambatnya pada hari berikutnyalambatnya pada hari berikutnya
27. Pengurusan Komtabel
(Comptabel Beheer)
Pengurusan Administratif
(Administratief Beheer)
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN
PERINTAH
PEMBAYARAN
PENGUJIAN
PENCAIRAN
DANA
Menteri Teknis
Pengguna Anggaran/Barang
Menteri Keuangan
Selaku BUN
KEWENANGAN PELAKSANAAN
PEMBAYARAN/BELANJA
PEMBUATAN
KOMITMEN
36. Lingkup PemeriksaanLingkup Pemeriksaan
Pemeriksaan KNPemeriksaan KN ::
1. Pemeriksaan atas pengelolaan KN1. Pemeriksaan atas pengelolaan KN
2. Pemeriksaan atas tanggung jawab KN2. Pemeriksaan atas tanggung jawab KN
PelaksanaPelaksana : BPK: BPK
Bila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan olehBila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan oleh
akuntan publik, LHP wajib disampaikan kepadaakuntan publik, LHP wajib disampaikan kepada
BPK dan dipublikasikan (termasuk disampaikanBPK dan dipublikasikan (termasuk disampaikan
ke lembaga perwakilan)ke lembaga perwakilan)
37. Pemeriksaan keuanganPemeriksaan keuangan: pemeriksaan atas LK: pemeriksaan atas LK
Pemeriksaan kinerjaPemeriksaan kinerja: pemeriksaan atas: pemeriksaan atas
pengelolaan KN yang terdiri dari pemeriksaanpengelolaan KN yang terdiri dari pemeriksaan
aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaanaspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan
aspek efektivitasaspek efektivitas
Pemeriksaan dengan tujuan tertentuPemeriksaan dengan tujuan tertentu ::
a. pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengana. pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan
keuangankeuangan
b. pemeriksaan investigatifb. pemeriksaan investigatif
c. Pemeriksaan atas sistem pengendalian internc. Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern
pemerintahpemerintah
Jenis PemeriksaanJenis Pemeriksaan
