Ringkasan: 1. Dokumen membahas tentang pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkaitan dengan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. 2. Objek pajak penghasilan meliputi berbagai jenis penghasilan seperti gaji, bonus, bunga, dividen, sewa, dan lainnya. 3. Terdapat pengecualian terhadap subjek dan objek pajak penghasilan seperti badan per

2. Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan
dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak .
Subjek Pajak Objek Pajak Penghasilan
orang pribadi; warisan yang belum setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
terbagi sebagai satu kesatuan, diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun luar
menggantikan yang berhak; badan; Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah
dan bentuk usaha tetap (BUT). kekayaan dengan nama dan bentuk apapun
a. Subjek Pajak Dalam Negeri
a. penggantian/ imbalan berkenaan pekerjaan/ jasa termasuk gaji, upah,
b. Subjek Pajak Luar Negeri
tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan
lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengaliha
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sbg biaya;
f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;
g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU
koperasi;
h. royalti;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
m.selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
o. iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

3. Subjek Pajak Objek Pajak Penghasilan
Tidak termasuk Subjek Pajak Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan :
a. bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
1. Badan perwakilan negara asing; b. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan
konsulat atau pejabat-pejabat lain dari c. penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan
negara asing dan orang-orang yang d. penghasilan tertentu, pengenaan pajaknya diatur dengan PP
diperbantukan kepada mereka yang
Tidak termasuk Obyek Pajak
bekerja pada dan bertempat tinggal
bersama-sama mereka, dengan syarat: 1. a. Bantuan/ sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang disahkan
(a) bukan warga Negara Indonesia; (b) oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
di Indonesia tidak menerima b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,
penghasilan lain di luar jabatan atau badan keagamaan, pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang
pekerjaannya tersebut; serta (c) negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak ybs;
yang bersangkutan memberikan 2. Warisan;
perlakuan timbal balik; 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham;
3. Organisasi-organisasi Internasional 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang diterima dalam bentuk
yang ditetapkan dengan Keputusan natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
Menteri Keuangan dengan syarat : (a) 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
Indonesia menjadi anggota organisasi 6. Dividen/ bagian laba yang diterima PT sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau
tersebut; (b) tidak menjalankan usaha BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
atau kegiatan lain untuk memperoleh Indonesia dengan syarat : dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi
penghasilan dari Indonesia selain perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada
pemberian pinjaman kepada pemerintah badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
yang dananya berasal dari iuran para 7. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan ,
anggota; baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang bidang tertentu
internasional yang ditetapkan dengan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
Keputusan Menteri Keuangan dengan 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya
tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
syarat : (a) bukan warga negara 10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun
Indonesia; (b). tidak menjalankan pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
untuk memperoleh penghasilan dari

4. DASAR HUKUM
PEMOTONGAN PPh PASAL 21
UU • UU No.6 Tahun 1983 Jo UU No. 28 Tahun 2007 (KUP)
• UU No.7 Tahun 1983 Jo UU No. 36 Tahun 2008 (PPH)
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45/ 1994
PP • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 149/2000
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12/1997
KEP • No.521/KMK.04/1998
MENKEU • No.520/KMK.04/1998
• No.541/KMK.04/2000
• No.112/KMK.03/2001
KEP
• No.KEP-545s/PJ./2000
DIRJEN

5. PENGERTIAN PPh PASAL 21/26
PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
- PEKERJAAN ATAU JABATAN
- JASA DAN KEGIATAN ,
YG DILAKUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PENGHASILAN BERUPA :
- GAJI
- UPAH
- HONORARIUM
- TUNJANGAN, DAN
- PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN
WP DN WP LN
PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

6. PEMOTONG PPh PASAL 21
PEMOTONG
ORANG PRIBADI
PEMBERI
KERJA BADAN
(TERMASUK BUT) ex. PT. A
BENDAHARAWAN PEMERINTAH
PUSAT/DAERAH
(TERMASUK KEDUBES RI DI LUAR NEGERI)
DANA PENSIUN, PT. TASPEN, PT. ASTEK,
PENYELENGGARA JAMSOSTEK
PENYELENGGARA KEGIATAN

7. PENERIMA PENGHASILAN YANG
DIPOTONG PPh PASAL 21/26
PENERIMA PENGHASILAN
PEGAWAI TETAP, TERMASUK KOMISARIS/ DEWAN PENGAWAS
YANG MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP
PEGAWAI LEPAS
PEGAWAI WP LUAR NEGERI
PENERIMA PENSIUN, TERMASUK THT
PENERIMA HONORARIUM
PENERIMA UPAH

8. TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 /26
TIDAK TERMASUK
PENERIMA PENGHASILAN
PEJABAT PERWAKILAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI
DIPLOMATIK/KONSULAT ATAU INTERNASIONAL YG DITETAPKAN
PEJABAT LAIN DARI NEGARA OLEH MENKEU YAITU KMK. NO.
ASING TERMASUK ORANG- 574/KMK.04/2000 SBG.MANA TELAH
ORANG YANG DIPERBANTUKAN DIUBAH DGN KMK
DAN BERTEMPAT TINGGAL No.230/KMK.03/2001
BERSAMA MEREKA
• BUKAN WNI
• BUKAN WNI
• TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH PENGHASILAN • TIDAK MENJALANKAN USAHA/
LAIN DI LUAR JABATANNYA DI KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN
INDONESIA UNTUK MEMPEROLEH
PENGHASILAN DI INDONESIA
• NEGARA YBS. MEMBERIKAN
PERLAKUAN TIMBAL BALIK

9. PENGHASILAN YANG DIPOTONG
PPh PASAL 21 /26
PENGHASILAN
DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR
DITERIMA/DIPEROLEH SECARA
TIDAK TERATUR
BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN
BERUPA UANG TEBUSAN PENSIUN,
TABUNGAN / TUNJANGAN HARI TUA,
PESANGON DAN PEMBAYARAN LAIN SEJENIS
BERUPA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH,KOMISI,
BEASISWA DAN IMBALAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN
TERMASUK PEMBERIAN DLM BENTUK NATURA/KENIKMATAN YG
DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAK ATAU WAJIB PAJAK YG
DIKENAKAN PPH YG BERSIFATPENYULUHAN YG DIKENAKAN PPH
DIREKTORAT FINAL DAN
BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS
PERPAJAKAN

10. TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG
DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN
PEMBAYARAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN ASURANSI KESEHATAN,
KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, DAN BEASISWA
NATURA/KENIKMATAN YANG DIBERIKAN OLEH
WAJIB PAJAK DAN PEMERINTAH
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YANG
DISAHKAN MENTERI KEUANGAN, DAN IURAN T.H.T KEPADA BADAN
PENYELENGGARA JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA.
KENIKMATAN BERUPA PAJAK YANG DITANGGUNG
PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG
BERHAK DARI BADAN ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT
YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH

11. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PENGHASILAN BRUTO
PEGAWAI TETAP PENERIMA PENSIUN PEG. TIDAK MULTILEVEL
TETAP, MARKETING
PEMAGANG,
GAJI, TUNJANGAN UANG PENSIUN CAPEG
TERKAIT DGN GAJI BULANAN,TUNJANGAN HONORARIUM KOMISI
D
DIKURANGI: DIKURANGI: I
- BIAYA JABATAN, 5% DARI BIAYA PENSIUN, 5% DARI
PENGH. BRUTO
K
PENGH. BRUTO (UANG
MAKS Rp6.000.000,-/THN PENSIUN) U
ATAU Rp. 500.000,-/BLN MAKS Rp 2.400.000,00/THN R
- IURAN YG TERIKAT ATAU Rp 200.000/BLN A
DGN PENGH. TETAP No. 250/PMK.03/2008 N
No. 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Des. 2008 Pas. 2 G
tanggal 31 Des. 2008 I
Pas. 1
DIKURANGI PTKP
PENGHASILAN NETO
TARIF Pas. 17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK
(dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)

12. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Ketentuan Sekarang: KMK Nomor: 137/PMK.03/2005
• Diri Sendiri Rp.13,2 juta
• Tambahan WP Kawin Rp. 1,2 juta
• Tambahan Istri Bekerja Rp.13,2 juta
• Tambahan Tanggungan Rp. 1,2 juta
(Maksimal 3 orang)
Keputusan Perubahan : KMK Nomor 250/KMK.03/2008
• Diri Sendiri Rp.15,84 juta
• Tambahan WP Kawin Rp. 1,32 juta
• Tambahan Istri Bekerja Rp.15,84 juta
• Tambahan Tanggungan Rp. 1,32 juta
(Maksimal 3 orang)

13. TARIF W ORANG PRIBADI
P
Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000
No. Lapisan Penghasilan Tarif
1. S.d Rp 25.000.000,- 5%
2. Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,- 10%
3. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000 15%
4. Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,- 25%
5. Di atas Rp200.000.000,- 35%
Keputusan Perubahan:
No. Lapisan Penghasilan Tarif
1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%
2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,- 15%
3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp 500.000.000,- 25%
4. Di atas Rp500.000.000,- 30%

14. TARIF WP BADAN
Ketentuan UU No. 17 Tahun 2000:
Lapisan Penghasilan Tarif
s.d Rp 50.000.000 10%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp 100.000.000 15%
Di atas Rp100.000.000 30%
Keputusan Perubahan:
• Tarif tunggal 30%
• Diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009, dan
menjadi 25% pada tahun 2010.
• Untuk WP Badan Masuk Bursa diberikan tarif
5% lebih rendah dari tarif yang berlaku.

15. PTKP KARYAWATI
STATUS KAWIN STATUS TDK
STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ KAWIN
MEMPEROLEH PENGHASILAN
- DIRI SENDIRI
- DIRI SENDIRI
DIRI SENDIRI, - STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
RP 15.840.000,00/Thn - TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG
MAKS 3 ORG
SYARAT.
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN

16. Contoh:
PT. X masuk program JAMSOSTEK dengan membayar Asuransi
bagi karyawan sebesar Rp. 500.000/bln. Tunjangan setiap anak 10%
maksimal 2. Iuran THT Rp. 500.000/bln. Adapun Pegawai PT. X
sebagai berikut :
1. Sudirman sebagai Manager mendapat gaji Rp. 15.000.000/bln.
Status K/2. Adapun Iuran THT Rp. 100.000/bln dan Iuran Pensiun
Rp. 50.000/bln. Bonus Rp. 50.000.000
2. Margono sebagai Staff mendapat gaji sebesar Rp. 7.500.000/bln.
Status TK/- dan Iuran THT Rp. 50.000/bln
Berdasarkan kasus tersebut, hitunglah PPh pasal 21 karyawan
tersebut ?

17. Gaji Setahun Rp. 15.000.000 x 12 bln 180.000.000
Tambahan Penghasilan
1. Asuransi (12 X Rp. 500.000) =Rp 6.000.000
2. Tunj Anak (2 X10% X Rp.180.000.000) =Rp.36.000.000
3. Bonus =Rp.50.000.000 92.000.000
Penghasilan Bruto 272.000.000
Pengurangan Penghasilan:
Biaya jabatan Rp. 6.000.000
5% X Rp. 272.000.000) =Rp. 13.600.000
Iuran THT (12 X Rp. 100.000) Rp. 1.200.000
Iuran pensiun (12 X Rp.50.000) Rp. 600.000 (7.800.000)
Penghasilan neto Setahun 264.200.000
PTKP (K/2) (19.800.000)
PKP 244.400.000
PPh terutang Setahun
5% X Rp 50.000.000 = Rp. 2.500.000
15% X Rp. 194.400.000 = Rp. 29.160.000 31.660.000
PPh terutang sebulan (Rp31.660.000/12) 2.638.300

18. Gaji Setahun Rp. 7.500.000 x 12 bln 90.000.000
Tambahan Penghasilan
1. Asuransi (12 X Rp. 500.000) =Rp 6.000.000 6.000.000
Pengurangan Penghasilan: 96.000.000
Biaya jabatan Rp. 4.800.000
5% X Rp. 96.000.000) =Rp. 4.800.000
Iuran THT (12 X Rp.50.000) Rp. 600.000 (5.400.000)
Penghasilan neto Setahun 90.600.000
PTKP (TK/-) (15.840.000)
PKP 74.760.000
PPh terutang Setahun
5% X Rp 50.000.000 = Rp. 2.500.000
15% X Rp. 24.760.000 = Rp. 3.714.000 6.214.000
PPh terutang sebulan (Rp6.214.000/12) 517.833
517.900

19. PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN
MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2008 tanggal 30 November 2008)
UPAH SEHARI
TIDAK LEBIH DARI LEBIH DARI
Rp 132.000,- Rp 132.000,-
DIKURANGI
Rp 132.000,-
TIDAK DIPOTONG DIPOTONG PPh
PPh Ps.21 TARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN TAKWIM
DIKURANGI
PKP
PTKP HARIAN SEBENARNYA
DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG
TARIF PPh 5 %

20. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,MINGGUAN, SATUAN,
BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR DIBAYAR
TIDAK BULANAN BULANAN
DIKURANGI DIKURANGI
PTKP SEHARI PTKP SEBULAN
PKP SEHARI PKP SEBULAN
PKP x TARIF PPh Ps.17 PKP DISETAHUNKAN x TARIF PPh Ps.17
PPh SEHARI PPh SETAHUN
UPAH DALAM HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN MELEBIHI KOMULATIF PPh SEBULAN
DARI Rp. 1.320.000, PTKP SEHARI SEBESAR
PTKP SETAHUN DIBAGI 360 HARI

21. Perhitungan PPh
Amir bekerja selama 15 hari. Status K/5. Upah sehari Rp. 130.000.
Berapa PPh Amir selama 15 hari ?
Upah sehari Rp. 130.000
PTKP sehari Rp. 132.000 -
PKP Rp. (2.000)
PPh Pasal 21 NIHIL
Karena upah pada hari ke 11 melebihi upah pada bulan takwin sebesar Rp. 1.320.000,
maka perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut :
Upah 11 hari (11 X Rp. 130.000) Rp. 1.430.000
PTKP 11 hari (11 X (RP. 15.840.000/360 hari)) Rp. 484.000 -
Penghasilan Kena Pajak Rp. 946.000
PPh hari ke 11 adalah 5% X Rp. 946.000 = Rp. 47.300
Upah 12 hari (12 X Rp. 130.000) Rp. 1.560.000
PTKP 12 hari (12 X RP. 15.840.000/360 hari) Rp. 528.000 -
Penghasilan Kena Pajak Rp.1.032.000
PPh selama 12 hr adalah 5% X Rp.1.032.000 = Rp. 51.600
PPh sehari Rp. 51.600 / 12 hari = Rp. 4.300/ hari
Dengan demikian, PPh atas penghasilan Amir selama 15 hari adalah :
(10 hari X Rp. 0) +Rp. 47.300 + (4 hari X Rp. 4.300)
Rp. 0 + Rp. 47.300 + Rp. 17.200 = Rp. 64.500

22. 2. Margono mendapat pekerjaan borongan pembuatan
Kamar Kecil seharga 25.000.000. Upah yang
dibayarkan kepada 5 orang tenaga kerja selama 20
hari sebesar 6.000.000. Berapa PPh yang dibayar
kepada pekerja ?
Upah sehari = Rp. 6.000.000 / (5 orang X 20 hari)
= Rp. 6.000.000/100 = Rp. 60.000
Upah sehari Rp. 60.000
PTKP sehari Rp. 132.000
PKP Rp. (72.000)
PPh Pasal 21 NIHIL

23. 3. Santi bekerja sebagai perakit TV dibayar berdasarkan satuan perakitan TV
selama 20 hari. Dalam sehari ia menyelesaikan 2 unit TV. Upah diterima
sebesar Rp. 75.000/ unit TV. Berapa PPh Santi selama 20 hari ?
Upah sehari = 2 unit X Rp. 75.000 = Rp. 150.000
Upah sehari Rp. 150.000
PTKP sehari Rp. 132.000 -
PKP Rp. 18.000
PPh Pasal 21 adalah 5% X Rp. 18.000 = Rp. 900
Karena upah pada hari ke 9 melebihi upah pada bulan takwin sebesar Rp.
1.320.000, maka perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut :
Upah 9 hari (9 X Rp. 150.000) Rp. 1.350.000
PTKP 9 hari (9 X (RP. 15.840.000/360 hari)) Rp. 396.000 -
Penghasilan Kena Pajak Rp. 954.000
PPh hari ke 9 adalah 5% X Rp. 954.000 =Rp. 47.700

24. Perhitungan PPh
Upah 10 hari (10 X Rp. 150.000) Rp. 1.500.000
PTKP 10 hari (10 X RP. 15.840.000/360 hari) Rp. 440.000 -
Penghasilan Kena Pajak Rp. 1.060.000
PPh selama 10 hr adalah 5% X Rp.1.060.000 = Rp. 53.000
PPh sehari Rp. 53.000 / 10 hari = Rp. 5.300/ hari
Dengan demikian, PPh atas penghasilan Santi selama 20 hari
adalah sebagai berikut :
(Rp.900 X 8 hari) + Rp. 47.700 + (11 hari X Rp. 5.300)
Rp. 7.200 + Rp. 47.700 + Rp. 58.300 = Rp. 113.200

25. PPh atas imbalan jasa yang jumlahnya dihitung
tidak atas dasar banyaknya hari
 Dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh dari Penghasilan Brut
 Tanpa Pengur ang
1. Honorarium, Bea siswa, uang saku, hadiah penghargaan, komisi, dll.
2. Honorarium anggota dewan komisaris/ pengawas tidak merangkap
pegawai Tetap
3. Jasa produksi, tantiem, bonus yang diterima mantan pegawai
4. Penarikan dana pensiun iuran pasti
5. Pembayaran lain : pemain musik, olahragawan dll

26. Contoh :
penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium
penceramah
 Satriyono, MBA adalah seorang penceramah yang
memberikan ceramah pada suatu lokakarya sehari
yang diselenggarakan oleh Depkeu, honorarium yang
dibayarkan adalah sebesar Rp2.500.000,00.
PPh Pasal 21 yang terutang :
15% x Rp2.500.000,00 = Rp375.000,00

27. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS
UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN
TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
PENGHASILAN BRUTO
PENGURANGAN SEBESAR Rp 25 JUTA
PENGHASILAN KENA PAJAK
TARIF
PASAL 17 UU PPh

28. PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH/PENGHARGAAN, KOMISI,
BEASISWA DLL SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN,
JASA DAN KEGIATAN
WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
• Tenaga ahli
• Pemain musik, MC, dan seniman lainnya
• Olahragawan
• Penasehat, pengajar, penceramah, moderator,
• Pengarang, peneliti, penterjemah
• Pemberi jasa dalam segala bid. termasuk teknik, komputer, telkom, sistem
aplikasi, fotografi, elektronika, ekonomi sosial
• Agen iklan
• Pengawas/pengelola proyek, peserta sidang/rapat dan tenaga lepas lainnya
dlm sgl bid.kegiatan
• Pembawa pesanan Penemu langganan
• Peserta perlombaan
• Petugas penjaja barang dagangan
• Petugas dinas luar asuransi
• Peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan
• Distributor MLM dan kegiatan sejenisnya

29. PPh atas Tenaga Ahli
Tenaga ahli adalah Seseorang yang melakukan pekerjaan
bebas terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek,
dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
15% X Tarif Norma Perghitungan
Ir. Mukhlis adalah seorang arsitek, pada bulan Maret
2009 menerima honorarium sebesar Rp100.000.000,00
dari Departemen Keuangan sebagai imbalan pemberian
jasa teknik yang dilakukannya.
 Penghitungan PPh Pasal 21 :
15% X 50% X Rp. 100.000.000,00
7,5% x Rp100.000.000,00 = Rp7.500.000,00

30. PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima
Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI dari
APBN/APBD
15 % x Penghasilan Bruto
bersifat FINAL
kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d
ke bawah, dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu
Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu
ke bawah

31. Contoh:
Disamping memperoleh penghasilan tetap
berupa gaji dan tunjangan, Sudiro juga
memperoleh honorarium mengajar di
Pusdiklat selama bulan Maret 2009
sebesar Rp1.000.000,00. PPh atas honor
mengajar tersebut adalah:
15% X Rp1.000.000,00 =
Rp150.000,00

32. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
Pasal 14 UU No. 17 Tahun 2000:
WP orang pribadi yang memiliki peredaran usaha
kurang dari Rp 600 juta dapat menggunakan
norma penghitungan penghasilan neto
Keputusan Perubahan:
Batas peredaran usaha untuk dapat menggunakan
norma penghitungan penghasilan neto bagi WP
orang pribadi dinaikkan menjadi Rp. 4,8 milyar

34. SPT TAHUNAN FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 1770 S
(SEDERHANA)* TAHUN PAJAK :
lISI DENGAN HURUF CETAK
DEPARTEMEN KEUANGAN RI lBERI TANDA ” X ” DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
2 0 0 6
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK lISILAH DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN
IDENTITAS WAJIB PAJAK
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK : ...........................................
PEKERJAAN : ...........................................
PERUBAHAN DATA : ADA, PADA LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA
DALAM RUPIAH DALAM RUPIAH
LAMPIRAN I-A LBR. 1 : UNT UK KPP
LBR. 2 : UNT UK PEMO-
SPT TAHUNAN T ONG P AJAK
LBR. 3 : UNT UK PEGAWAI
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI FORMULIR
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
1721 - A1
DEP ARTEMEN KEUANGAN R I
DIREKTOR AT J ENDERAL P AJ AK TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)
TAHUN TAKWIM
l BERI T ANDA X DALAM (KOT AK) YANG SESUAI 2 0 0 6
NOMO R UR UT : 1
NP WP P EM OT ONG P AJ AK : 0 1 1 2 3 4 5 6 8 0 1 1 0 0 0
BUKTI
NAMA P EM OTONG P AJ AK : R um ah S a kit "P e nya kit S em buh"
ALAMAT P EMOTONG P AJ AK : J l. M erde ka No 1 J a ka rta S e la ta n
6.
NAMA P EGAWAI ATAU P ENER IMA P ENS IUN / TH T / J HT : R andu
NP WP P EGAWAI AT AU P EN ER I A P ENSIUN / T HT / J HT
M : 0 4 1 1 1 2 2 2 7 0 2 2 0 0 0
ALAMAT P EGAWAI ATAU P ENERIM A P E NS IUN / THT / J HT : J L. M e rde ka No 100. J akarta S e la ta n
J AB ATAN : D o kte r Te ta p
STATUS , J ENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN AS ING : X KAWIN TIDAK KAWIN X LAKI-LAKI P ER EM P UAN KAR YAWAN AS ING
POTONG
J UM LAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK P T KP : K/… … …
0 ….
… TK/… … … .
… …… HB /… … …
… …
MAS A P ER OLE HAN P ENGHAS ILAN : J a nua ri s /d De s e m ber
A. R INCIAN P ENGHASILAN DAN P ENGHITUNGAN P P h P AS AL 21 SEB AGAI B ER IKUT : (R upia h)
l P E N G H A S IL A N B R U T O
1. GAJ I/P ENS IUN ATAU T HT/J HT ----------------------------------------------------------------------------------------
 1 120,000,000.00
2. TUNJ ANGAN P P h ------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2
3. TUNJ ANGAN LAINNYA, UANG LEM BUR, DS B -------------------------------------------------------------
 3
4. HONOR AR IUM DAN I B ALAN LAIN S EJ ENIS NYA ------------------------------------------------------
M  4
5. P R EMI ASUR ANS I YANG DIB AYAR P EM BER I KER J A ---------------------------------------------------
 5
PPH 21
6. P ENER IMAAN DALAM B ENTUK NATUR A DAN KENIKM ATA N LAINNYA 6
YANG DIKENAKAN P EMOTONGAN P P h P AS AL 21 -----------------------------------------------------

7. J UMLAH (1 s .d. 6) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7 120,000,000.00
8. TANTIEM , B ONUS , GRATIFIKAS I, J AS A P R O DUKSI, DAN THR -------------------------------------------------------------------------------------------------
 8
9. J UMLAH P ENGHASILAN B RUTO (7+8) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9 120,000,000.00
l P E NG UR A NG AN
10. BIAYA J A BATAN / B IAYA P E NS IUN ATAS P ENGHAS ILAN P AD A ANGKA 7 --------------1
 0 1,296,000.00
11. BIAYA J A BATAN / B IAYA P E NS IUN ATAS P ENGHAS ILAN P AD A ANGKA 8 -------------- 1
 1
1721 A1/A2
12. IURAN P ENS IUN, IUR AN THT / J HT --------------------------------------------------------------------
 12
13. J UMLAH P ENGUR ANGAN (1 1 +1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0+ 1 2) 13 1,296,000.00
l P E N G H IT UN G A N P P h P A S A L 21
14. J UMLAH P ENGHASILAN NETO (9-1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3)  14 1 8,704,000.00
1
15. P ENGHAS ILAN NETO M AS A S EB ELUM NYA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15
16. J UMLAH P ENGHASILAN NETO UNTUK P ENGHITUNGAN P P h P AS AL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN) -------------------------------------- 1
 6 1 8,704,000.00
1
17. P ENGHAS ILAN TIDAK KENA P AJ AK (P TKP ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17 14,400,000.00
18. P ENGHAS ILAN KENA P AJ AK S ET AHUN/DI ETA HUNKAN (1 7) ------------------------------------------------------------------------------------- 
S 6-1 18 104,304,000.00
19. P P h P ASAL 21 ATAS P ENGHAS ILAN KEN A P AJ AK SE TAHUN / DISE TAHUNKAN ---------------------------------------------------------------------
 19 12,326,000.00
20. P P h P ASAL 21 YANG TELAH DIP OTONG MAS A S EB ELUM NYA ------------------------------------------------------------------------------------------
 20
21. P P h P ASAL 21 TER UT ANG -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21 12,326,000.00
22. P P h P AAL 21 DITANGGUNG P EME RINTAH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22
23. P P h P ASAL 21 YANG HAR US DIP OTONG (21 - 22) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23 12,326,000.00
24. P P h P ASAL 21 DAN P P h P ASAL 26 YANG TELAH DIP OTONG DAN D ILUNAS I -----------------------------------------------------------------------
 24 12,326,000.00
a. YANG KURA NG DIP OTONG (23-24)
25. J UMLAH P P h P AS AL 21 -------------------------------------------------------------- 25 Nihil
b. YANG LEB I DIP OTONG (24-23)
H
26. J UMLAH TER SEB UT a . DIP OT ONG DAR I P E MB AYAR AN GAJ I B ULAN......................................TAHUN.....................…
P ADA ANGKA 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 Nihil
TELAH b. DI ER HITUNGKAN DENGAN P P h P AS AL 21 BULAN ........................T AHUN.....................…
P
… … … … ka rta , 20 P ebrua ri 2007… … … ..
… … …J … … .,. … … … … … … … … …
a… … … … … … …
(T em pa t) (Tangga l)
B. x P EM OTONG P AJ AK TAND A TANGAN DAN C AP P ERUSAHA AN
KUASA NAM A LENGKAP DAN NP WP
C ata ta n : F o rm ulir ini da pa t dipe rba nyak s e s ua i de ngan ke pe rlua n
D.1.1.32.48

35. ISI SPT Tahunan 1770 S
No Nama Keterangan
Formulir
1 Induk SPT SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi
1770 - form ini mengakomodir untuk penghitungan PPh yang
bersumber dari bukti potong 1721 A1/ 1721 A2
2 Lampiran Lampiran 1770S ini berisi :
1770 S I : Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final
II : Penghasilan Yang Dikenakan PPh Tersendiri
III : Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek PPh
IV : Daftar Harta
V : Daftar Kewajiban

36. SPT TAHUNAN FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN 1770
WP ORANG PRIBADI
lISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK TAHUN PAJAK :
lBERI TANDA “X” DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
lISI DENGAN BENAR, LENGKAP, DAN JELAS SESUAI BL TH BL TH
DEPARTEMEN KEUANGAN RI PETUNJUK PENGISIAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK s.d
0 4 8 8 8 8 8 8 2 0 1 3 0 0 0
NPWP :
Aleva
NAMA WAJIB PAJAK : ...........................................................................................................................................................................................
Jalan Senang No 18, Jaksel
ALAMAT TEMPAT TINGGAL : ...........................................................................................................................................................................................
KELURAHAN / KECAMATAN Senayan / Kebayoran Lama
: ...................................................................................../ ....................................................................................................
KOTA / KODE POS Jakarta : ................................................................/ 2
1 2 1 0 NO. NO. TELP : ..........................................................
TELP : 021-7345768
JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS Pedagang Eceran Pedagang Kelontong
: ..................................................................................................................KLU 5
KLU 0 5 0 1
MEREK USAHA Aleva : ..........................................................................................................................................................................................
ALAMAT USAHA / PEKERJAAN Jalan Senang No..........................................................................................................................................................................................
: 18, Jaksel
NOMOR TELEPON / FAKS : ..........................................................................................................................................................................................
021-7345768 / 021-7345768
A. CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO NORMA PEMBUKUAN
:
Sumber data pengisian spt 1770
1. Bukti potong PPH pasal 21 (1721 A1/A2) dan/atau
2. Pencatatan kegiatan usaha / Pekerjaan bebas