1. Dosen Pembimbing
Sri Zuliarni S,sos Mba
ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PENGELOLAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
Oleh :
RANTY SAPITRI
1201134971
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
UNIVERSITAS RIAU
2013
DAFTAR ISI
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
1

2. DAFTAR ISI ........................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN ................................................................................................................... 2
Latar Belakang ........................................................................................................... 2
Rumusan Masalah ...................................................................................................... 3
PEMBAHASAN ..................................................................................................................... 4
Pembahasan Masalah .............................................................................................. 10
PENUTUP ............................................................................................................................. 13
Kesimpulan ............................................................................................................... 13
Saran ......................................................................................................................... 14
Daftar Pustaka ......................................................................................................... 15
PENDAHULUAN
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
2

3. LATAR BELAKANG
Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 1945 yang menjunjung
tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat
dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat
meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab, peran pajak bagi suatu Negara menjadi
sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang,
bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya
tanpa jasa timbal balik dari Negara. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi.
Surat pemberitahuan ( SPT ) Tahunan yang dimaksud bertujuan Sebagai sarana wajib
pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan
perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu pengisian SPT tahunan ini disusun untuk
memberikan pedoman yang baik kepada wajib pajak agar dapat mengisi SPT Tahunan
dengan benar, lengkap dan jelas. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan
menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak, serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan setelah tahun pajak terakhir dengan
menggunakan SPT Tahunan PPh. Apabila masih terdapat pajak yang kurang bayar, maka
harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan ke kantor
pelayanan pajak. Perbaikan administrasi dan penyempurnaan ketentuan perpajakan selalu di
lakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Untuk menyesuaikan dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku dan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam
mengisi SPT Tahunan.
RUMUSAN MASALAH
a.
Bagaimana prosedur penyampaian SPT Tahunan
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
3

4. b.
c.
Bagaimana pengolahan SPT Tahunan
Bagaimana Penataberkasan dan Pengarsipan SPT Tahunan
PEMBAHASAN
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
4

5. Pajak
Dibawah ini adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli, diantaranya:
Pengertian Pajak Menurut P.J.A Adriani
Pajak adalah Iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
Pengertian Pajak menurut. Rochmat Soemitro :
Pajak adalah Iuran rakyat pada kas Negara ( peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke
sektor pemerintah ) Berdasarkan Undang-undang ( dapat dipaksakan ) dengan tiada
mendapatkan jasa timbal ( tegen prestosi ), yang langsung dapat di tunjukan dan digunakan
untuk membiayai pengeluaran umum.
Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak
secara umum adalah pembayaran berupa uang kepada pembendaharaan negara atau daerah,
yang dikenakan atas wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, yang imbalannya dari negara dan daerah yang bersifat umum dan menyeluruh,
dan meskipun nyata namun tidak dapat ditunjukkan serta dipisah-pisahkan secara khas, untuk
masing-masing pembayaran tersebut, namun pemungutannya dapat dipaksakan.
Fungsi Pajak
a. Fungsi Peneriamaan ( Budgetair )
Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran
Pemerintah.
b. Fungsi Mengatur ( Regulerend )
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam
bidang sosial ekonomi.
Penggolongan Jenis – jenis Pajak
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
5

6. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.Contohnya: Pajak Penghasilan.
Pajak tidak langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lainContohnya: Pajak pertambahan nilai.
Sistem Pemungutan Pajak
Stelsel nyata ( riel stelsel ) yaitu, pengenaan Pajak didasarkan pada objek ( penghasilan yang
nyata ), sehngga pemungutannya baru dapat dilakukan akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
Stelsel anggapan ( fictieve stelsel ) yaitu, Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan
yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan
tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak
yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
Stelsel campuran yaitu, Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya.
Surat Pemberitahuan ( SPT )
SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan
kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak.
Fungsi SPT adalah :
- Bagi WP Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk
melaporkan tentang :
a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui
pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 ( satu ) tahun pajak atau bagian
tahun pajak.
b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
c) Harta dan kewajiban
d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan
pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 ( satu ) Masa Pajak, yang ditentukan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
6

7. - Bagi PKP adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau
melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemotong atau Pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
Jenis-Jenis SPT
a. Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak.
Batas Waktu Penyampaian SPT
a. SPT Masa
Jenis Pajak
Yang Menyampaikan Batas Waktu
Penyampaian
PPh Pasal 21
Pemotong PPh Pasal Tanggal 20 Bulan
21
Takwim berikutnya
setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal 22 Impor PPN
Direktorat Bea dan
14 hari setelah
dan PPnBM Impor
Cukai
berakhirnya Masa
Pajak
PPh Pasal 22 Impor, PPn dan Direktorat Bea dan
7 hari setelah batas
PPnBM atas Impor ( DJBC ) Cukai
waktu penyetoran
Pajak berakhir
PPh Pasal 22 Bendaharawan Bendaharawan
Tanggal 14 bulan
takwim berikutnya
setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal 22 Bahan Bakar Pertamina
20 hari setelah Masa
Pajak berikutnya
PPh Pasal 22 Pemungutan
Pemungut Pajak
20 hari setelah Masa
Oleh Badan tertentu
Pajak berakhir
PPh Pasal 23
Pemotong PPh Pasal Tanggal 20 bulan
23
Takwim berikutnya
setelah Masa Pajak
berikutnya
PPh Pasal 25
Wajib Pajak Yang
Tanggal 20 bulan
Mempunyai NPWP
Takwim setelah Masa
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
7

8. Pajak berakhir
Tanggal 20 bulan
Takwim setelah Masa
Pajak berakhir
PKP
Tanggal 20 bulan
Takwim setelah Masa
Pajak berikutnya
Bendaharawan
14 hari setelah Masa
Pemerintah
Pajak berikutnya
Selain Bendaharawan 20 hari setelah Masa
Pajak berakhir
PPh Pasal 26
Pemotong PPh Pasal
26
PPN dan PPnbM
PPN dan PPnBM
Bendaharawan
PPN dan PPnBM selain
Bendaharawan
b. SPT Tahunan
- WP Badan ; Paling Lambat Tanggal 30 April.
- WP Pribadi ; Paling Lambat Tanggal 31 Maret.
Sanksi apabila SPT tidak disampaikan
• Denda Administrasi :
a. SPT Masa :
- PPN
= Rp
500.000,00
- Non PPN
= Rp
100.000,00
b. SPT Tahunan :
- Badan
= Rp. 1.000.000,00
- OP
= Rp.
100.000,00
c. Denda sebesar 2% dari DPP, jika :
- pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- PKP tetapi tidak membuat FP
- PKP membuat FP tetapi tidak lengkap
- PKP membuat FP tetapi tidak tepat waktu
d. Denda 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar dalam hal WP dilakukan tindakan
penyidikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
8

9. e. Denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, atau yang tidak seharusnya
dikembalikan dalam hal terjadi penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
atas persetujuan MENKEU untuk kepentingan penerimaan negara.
• Sanksi Bunga = 2% x jumlah bulan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai
dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak dan akibat pembetulan tersebut.
• Denda Kenaikan
a.
SPT tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak
juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran. Dirjen Pajak
dapat menerbitkan SKPKB dengan sanksi kenaikan 50% dari pajak yang kurang bayar dalam
satu tahun pajak untuk PPh yang harus disetor sendiri dan 100% PPh pemotong dan
pemungutan PPN
b.
WP yang berkewajiban melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21/23/26
atau PPN namun tidak melakukan pemotongan, melakukan pemotongan namun kurang, tidak
menyetorkan pemotongan yang telah dilakukan maka dikenakan sanksi kenaikan 100%
dalam hak WP tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat
teguran.
c.
Berdasarkan pemerikasaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan kelebihan
pajaknya , dikenakan sanksi 100%
d.
WP karena kealfaannya sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara tidak
dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200%.
• Pidana ; Jika WP melakukan perbuatan tidak benar dibidang perpajakan maka kepadanya
tidak akan dilakukan penyidikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.
Atas kemauan sendiri WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
b.
Belum dilakukan tindakan penyelidikan.
c. Ketidakbenaran perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kealfaan Pasal 38,
yaitu alfa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar ( ada
indikasi penyelundupan ).
d. Bersedia melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang
beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2x jumlah pajak yang harus dibayar.
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
9

10. Batas waktu Penympaian SPT Tahunan
Jenis Pajak
Yang menyampaikan Batas Waktu Penyampaian
Pajak
SPT
Wajib Pajak yang
Selambatnya 3 bulan
Tahunan
mempunyai NPWP setelah akhir tahin pajak
(biasanya tanggal 31 maret
Tahun berikutnya)
PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal Selambatnya 3 bulan
Tahunan
21
setelah akhir Tahun Pajak
Prosedur Penyampaian SPT
a. SPT Tahunan di cetak oleh kantor Direktorat Jendral Pajak ( DJP ), lalu disalurkan
keseluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian di sampaikan kepada
para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP.
b. Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT Tahunan dengan
mengambil sendiri blanko SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk di isi
dengan lengkap, benar dan jelas.
c. Setelah di isi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT Tahunan tersebut
dikembalikan lagi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan ke bagian pelayanan untuk
diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalahfahaman mengenai pembayaran pajak.
d. Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT Tahunan diserahkan kebagian
Pemeriksaan Data dan Informasi ( PDI ) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman terjadi
kesalahan, misalnya kurang bayar ( kb ), lebih bayar ( lb ) diperlukan pemeriksaan, untuk
memeriksa kesalahan tersebut maka SPT Tahunan diserahkan ke bagian Pengawasan dan
konsultasi ( waskon ) 1 sampai waskon 1V atau menurut wilayah tempat si Wajib Pajak
tinggal.
e. Bagian pengawasan dan konsultasi ( waskon ) akan memeriksa kesalahan tersebut, Apabila
setelah diperiksa terjadi kurang bayar ( kb ) maka Wajib Pajak akan dipanggil untuk
diberikan himbauan dan diberikan SKPKB ( surat ketetapan kurang bayar ) dan Wajib Pajak
harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, Tapi apabila lebih bayar ( lb ) maka Wajib
Pajak akan diberikan restitusi atau uang milik Wajib Pajak akan dikembalikan ( konpensasi )
juga dapat diberikan restitusi.
f. Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blanko SPT di arsipkan oleh KPP
sebagai bukti apabila suatu saat dibutuhkan.
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
10

11. PEMBAHASAN MASALAH
Penyampaian SPT Tahunan
Tempat Pengambilan SPT
SPT Tahunan dapat diambil di:
a.
Kantor Pelayanan Pajak
b.
Kantor Penyuluhan Pajak atau
c.
Tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
Cara Pengisian SPT Tahunan WP Badan
Dibawah ini adalah cara pengisian SPT, agar SPT Tahunan dapat dengan mudah diisi dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.
Isilah SPT Tahunan berdasarkan keadaan yang sebenarnya
2.
Sebelum mengisi Induk SPT, isi dulu lampiran-lampirannya.
Urutan pengisian formulir lampiran yaitu:
a.
Isilah formulir 1721-A1, lalu mengisi formulir 1721-A
b.
Isilah formulir 1721-C, kemudian mengisi formulir 1721-B
c.
Isilah formulir induk SPT 1721.
3. Beri tanda tangan pada induk SPT dan pada formulir 1721-A sebelum SPT Tahunan
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak.
4.
SPT Tahunan beserta lamprannya diisi dalam beberapa rangkap, yaitu:
Kode Formulir
1721
1721-A
1721-A1
1721-B
1721-C
Jumlah Rangkap
2
2
3
2
2
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
11

12. Lembar ke-1 untuk KPP
Lembar ke-2 untuk arsip pemotong pajak
Lembar ke-3 untuk Pegawai yang bersangkutan
5. Melampirkan suatu daftar khusus yang bentuknya sama dengan formulir 1721-A yang
memuat nama pegawai tidak tetap/penerima upah, jumlah penghasilan bruto, dan PPh pasal
Syarat Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama enam
bulan. Permohonan diajukan secara tertulis menggunakan Formulir 1721-Y ke Kantor
Pelayanan Pajak dengan syarat sebagai berikut:
1. Permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT, dengan menyebutkan
alasan-alasannya
2.
Menyampaikan perhitungan sementara PPh pasal 21 yang terutang
3.
Melampirkan bukti pelunasan atau kekurangan penyetoran yang terutang.
Pengolahan SPT Tahunan
Pengolahan SPT meliputi :
a. Seksi pelayanan menerima berkas SPT
b. Penilaian SPT yang bertujuan memperoleh keyakinan bahwa WP telah menyampaikan
SPT dengan lengkap.
c. SPT diteliti oleh petugas peneliti ( ada tim peneliti yang ditugaskan oleh notaris kepala
kantor sehingga terbentuk jadwal peneliti.
d. SPT dikirim ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman.
Editing SPT bertujuan untuk :
1.
membetulkan : salah tulis, salah hitung, salah penerapan PTKP, dan salah penerapan tarif
2.
meneliti ketepatan penyampaian SPT
3.
meneliti ketepatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang
4.
meneliti kelengkapan pengisian kolom-kolom SPT
5. mencocokkan angka-angka dalam SPT induk dengan angka-angka yang tercantum dalam
lampirannya untuk mempersiapkan perekaman
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
12

13. Perekaman SPT yang bertujuan untuk menyimpan data SPT yang diperlukan dalam sistem
informasi perpajakan ( SIP )
Penataberkasan dan Pengarsipan SPT Tahunan
1. SPT dikumpulkan ke dalam rumah berkas
2. SPT dimasukan ke masing-masing bagiannya
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
13

14. PENUTUP
KESIMPULAN
Penyampaian SPT Tahunan
Dibawah ini adalah cara pengisian SPT, agar SPT Tahunan dapat dengan mudah diisi dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.
Isilah SPT Tahunan berdasarkan keadaan yang sebenarnya
2.
Sebelum mengisi Induk SPT, isi dulu lampiran-lampirannya.
Urutan pengisian formulir lampiran yaitu:
a.
Isilah formulir 1721-A1, lalu mengisi formulir 1721-A
b.
Isilah formulir 1721-C, kemudian mengisi formulir 1721-B
c.
Isilah formulir induk SPT 1721.
Beri tanda tangan pada induk SPT dan pada formulir 1721-A sebelum SPT Tahunan
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak.
Pengolahan SPT Tahunan
Pengolahan SPT meliputi :
a. Seksi pelayanan menerima berkas SPT
b. Penilaian SPT yang bertujuan memperoleh keyakinan bahwa WP telah menyampaikan
SPT dengan lengkap.
c. SPT diteliti oleh petugas peneliti ( ada tim peneliti yang ditugaskan oleh notaris kepala
kantor sehingga terbentuk jadwal peneliti.
d. SPT dikirim ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman.
Penataberkasan dan Pengarsipan SPT Tahunan
1. SPT dikumpulkan ke dalam rumah berkas
2. SPT dimasukan ke masing-masing bagiannya
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
14

15. SARAN
Berdasarkan Uraian diatas, maka yang dapat kami sarankan adalah :
1.
Sebaikanya dilakukan sosialisasi yang lebih efektif dalam hal pemberitahuan mengenai
perubahan tarif PPh karena tidak sedikit juga WP yang tidak mengetahui perubahan tarif
tersebut
2.
Menyiapkan Drop Box lebih banyak lagi pada tempat-tempat umum yang strategis
beserta petugas penerima dan penelitiannya untuk memudahkan penyampaian dan sebagai
bentuk pelayanan kepada WP.
3.
Penambahan pegawai di loket Tempat Pelayanan Terpadu ( TPT ) sehubungan pada
tanggal-tanggal akhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan dikarenakan jumlah WP yang
melapor sangat banyak dan untuk mengurangi antrian panjang.
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
15

16. DAFTAR PUSTAKA
S. Gustiawan, Uwon, 2007, PedomanPraktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sukmana, Wahyu, Pengantar Perpajakan, Universitas Padjadjaran Program D3 Fakultas
Ekonomi PAAP.
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000 tentang Tata
Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.03/2003
3. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-215/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerimaan
Surat Pemberitahuan
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2003 tentang Tata Cara Penerimaan
dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
5. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-36/PJ/2004.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 184/PMK.03/2007 tentang
Penentuan Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat
pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara
pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak
7. UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
8. UU PPh No. 36 Tahun 2008
9. UU KUP No 28 Tahun 2007
10. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 1/PJ/2010 tentang Perubahan Atas peraturan
Direktorat Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2009 tentang Tata cara Penerimaan dan Pengolahan
SPT
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
16