Laporan ini menyajikan hasil audit internal terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) Area Klaten. Audit dilakukan untuk menilai komitmen manajemen, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi penerapan SMK3 sesuai peraturan perundangan. Hasilnya menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperbaiki seperti penanganan limbah B3, peninjauan ulang kebij
1. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 1 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
A. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT
Nama Perusahaan : PT. PLN (PERSERO) AREA KLATEN
Jenis Usaha : Pembangkit Tenaga Listrik
B. LINGKUP AUDIT SMK3
1. Life-ware atau manusia (sikap, kemampuan dan keterampilan dalam
pemenuhan K3).
2. Hard-ware atau perangkat keras (peralatan kerja/mesin untuk proses produksi,
sarana pengendalian resiko, dan perangkat operasional lainnya).
3. Soft-ware atau perangkat lunak atau manajemen (kebijakan dan komitmen,
organisasi, sistem kerja, prosedur kerja, standar operasional).
C. PELAKSANA AUDIT SMK3
Tanggal : 4 Mei – 29 Mei 2015
Tempat : PT. PLN (PERSERO) AREA KLATEN
D. TUJUAN AUDIT SMK3
1. Untuk menilai secara kritis dan sistematis potensi-potensi bahaya yang
berkaitan dengan produksi atau proses kerja yang ada di PT. PLN
(PERSERO) AREA KLATEN yang meliputi :
a) Life-ware atau manusia (sikap, kemampuan dan keterampilan dalam
pemenuhan K3).
b) Hard-ware atau perangkat keras (peralatan kerja/mesin untuk proses
produksi, sarana pengendalian resiko, dan perangkat operasional lainnya).
c) Soft-ware atau perangkat lunak atau manajemen (kebijakan dan komitmen,
organisasi, sistem kerja, prosedur kerja, standar operasional).
2. Untuk memastikan bahwa K3 telah diterapkan di PT. PLN (PERSERO)
AREA KLATEN sesuai dengan peraturan perundangan maupun kebijakan
perusahaan.
3. Untuk menentukan langkah-langkah pengendalian potensi bahaya sebelum
timbul kecelakaan dan kerugian terhadap aset-aset perusahaan.
2. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 2 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
E. DAFTAR KRITERIA AUDIT SMK3 DAN PEMENUHANNYA
No
No.
Kriteria
Kriteria P Rekomendasi
Elemen 1: Komitmen Pembangunan dan Pemeliharaan
1.1 Kebijakan K3
1 1.1.1
Terdapat kebijakan K3 yang
tertulis, bertanggal,
ditandatangani oleh pengusaha
atau pengurus, secara jelas
menyatakan tujuan dan sasaran
K3 serta komitmen terhadap
peningkatan K3.
Tidak Ada Rekomendasi
2
1.1.2
Kebijakan disusun oleh
pengusaha dan atau pengurus
setelah melalui proses konsultasi
dengan wakil tenaga kerja
Tidak Ada Rekomendasi
3
1.1.3
Perusahaan mengkomunikasikan
kebijakan K3 kepada seluruh
tenaga kerja, tamu, kontraktor,
pelanggan, dan pemasok dengan
tata cara yang tepat.
Tidak Ada Rekomendasi
4
1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk
masalah K3 yang bersifat khusus.
Prosedur penanganan limbah B3 harus
sepenuhnya dilakukan untuk mencegah
masalah K3 terjadi, dan agar semua
penanganan limbah B3 dapat teratasi
dan terdokumentasikan dengan baik.
5
1.1.5
Kebijakan K3 dan kebijakan
khusus lainnya ditinjau ulang
secara berkala untuk menjamin
kebijakan tersebut sesuai dengan
perubahan yang terjadi dalam
perusahaan dan dalam peraturan
perundang-undangan.
Perlu adanya penijauan ulang kebijakan
K3 secara berkala minimal setahun
sekali melalui rapat tinjauan
manajemen tahunan setelah dilakukan
audit internal dan/atau bila perlu
dilakukan tinjauan khusus bila ada
kejadian atau perubahan struktur
organisasi, visi/misi, peraturan
perusahaan dan peraturan perundang-
undangan. Hal ini harus di sesuaikan
3. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 3 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
6
1.2.1
Tanggung jawab dan wewenang
untuk mengambil tindakan dan
melaporkan kepada semua pihak
yang terkait dalam perusahaaan
dibidang K3 telah ditetapkan,
diinformasikan dan
didokumentasikan.
Tidak Ada Rekomendasi
7 1.2.2
Penunjukan penanggung jawab
K3 harus sesuai peraturan
perundang-undangan.
Penunjukan Penanggung jawab K3
harus sesuai dengan perundang-
undangan yaitu yang terdapat pada PP
No. 50 Tahun 2012 yaitu penanggung
jawab K3 adalah seorang Top
Management.
8 1.2.3
Pimpinan unit kerja dalam suatu
perusahaan bertanggung jawab
atas kinerja K3 pada iunit
kerjanya.
Tidak Ada Rekomendasi
9 1.2.4
Pengusaha atau pengurus
bertanggung jawab secara penuh
untuk menjamin pelaksanaan
SMK3.
Tidak Ada Rekomendasi
10 1.2.5
Petugas yang bertanggung jawab
menangani keadaan darurat telah
ditetapkan dan mendapat
pelatihan.
Pelatihan keadaan darurat dilakukan
tidak hanya pelatihan keadaan darurat
kebakaran, tetapi pelatihan pelatihan
lain seperti P3K dan pelatihan yang
dibutuhkan lainnya juga dilakukan.
11 1.2.6
Perusahaan mendapatkan saran–
saran dari para ahli dibidang K3
yang berasal dari dalam dan / luar
perusahaan.
Tidak Ada Rekomendasi
12 1.2.7
Kinerja K3 termuat dalam laporan
tahunan perusahaan atau laporan
lain yang setingkat.
Tidak Ada Rekomendasi
4. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 4 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
SMK3 meliputi kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi telah
dilakukan, dicatat dan
didokumentasikan
dan mencatat tinjauan penerapan
SMK3 yang meliputi kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi K3 untuk
menentukan strategi lanjutan dan
perbaikan evaluasi dan hasil tinjauan
penerapan SMK3 tersebut.
14
1.3.2
Hasil tinjauan dimasukkan dalam
perencanaan tindakan
manajemen.
Perlu dilakukannya tinjauan ulang
terhadap penerapan SMK3 dan hasil
dari tinjauan ulang tersebut dimasukan
kedalam perencanaan tindakan
manajemen. Hal ini harus sesuai
dengan PP No 50 tahun 2012 Pasal 9
ayat 3 dan Pasal 21.
15
1.3.3
Pengurus harus meninjau ulang
pelaksnaan SMK3 secara berkala
untuk menilai kesesuaian dan
efektifitas SMK3
Perlu dilakukannya tinjauan ulang
terhadap penerapan SMK3 secara
berkala agar dapat menilai kesesuaian
dan efektifitas SMK3 PT. PLN
(Persero) Area Klaten. Hal ini harus
sesuai dengan PP No 50 tahun 2012
pasal 21.
1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
16 1.4.1
Keterlibatan tenaga kerja dan
penjadwalan konsultasi dengan
wakil perusahaan yang ditunjuk
didokumentasikan dan
disebarluaskan keseluruh tenaga
kerja
Di perlukan adanya pendokumentasian
dan penyebarluasan hasil konsultasi
masalah keselamatan dan kesehatan
kerja yang telah dibahas dalam
pelaksanaan COC karena untuk
mengetahui seberapa jauh masalah
keselamatan dan kesehatan kerja yang
dialami pekerja dan perusahaan selama
ini, selain itu pendokumentasian
bertujuan untuk melihat tren-tren
masalah keselamatan dan kesehatan
kerja apa saja yang sering terjadi dari
tahun ke tahun pada PT. PLN (Persero)
Area Klaten. Selain itu penjadwalan
konsultasi tenaga kerja mengenai
5. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 5 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
K3 lebih teratur dan lebih tercatat oleh
P2K3. Setelah kedua hal tersebut, hasil
dari konsultasi tenaga kerja terhadap
masalah keselamatan dan kesehatan
kerja juga perlu disosialisasikan kepada
tenaga kerja lain, agar semua tenaga
kerja mengetahuinya dan masalah
tersebut diharapkan tidak terulang
kembali.
17 1.4.2
Terdapat prosedur yang
memudahkan konsultasi
mengenai perubahan-perubahan
yang mempunyai implikasi
terhadap K3.
Di perlukan adanya pendokumentasian
dan penyebarluasan hasil konsultasi
masalah keselamatan dan kesehatan
kerja yang telah dibahas dalam
pelaksanaan COC karena untuk
mengetahui seberapa jauh masalah
keselamatan dan kesehatan kerja yang
dialami pekerja dan perusahaan selama
ini, selain itu pendokumentasian
bertujuan untuk melihat tren-tren
masalah keselamatan dan kesehatan
kerja apa saja yang sering terjadi dari
tahun ke tahun pada PT. PLN (Persero)
Area Klaten. Selain itu penjadwalan
konsultasi tenaga kerja mengenai
masalah Keselamatan dan kesehatan
kerja juga perlu diadakan agar
pelaporan mengenai masalah-masalah
K3 lebih teratur dan lebih tercatat oleh
P2K3. Setelah kedua hal tersebut, hasil
dari konsultasi tenaga kerja terhadap
masalah keselamatan dan kesehatan
kerja juga perlu disosialisasikan kepada
tenaga kerja lain, agar semua tenaga
kerja mengetahuinya dan masalah
tersebut diharapkan tidak terulang
kembali.
18 1.4.3
Perusahan telah membentuk
P2K3 sesuai dengan peraturan
perundang - perundangan
Tidak Ada Rekomendasi
6. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 6 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
20 1.4.5
Sekretaris P2K3adalah ahli K3
sesuai dengan peraturan
perundangan.
Tidak Ada Rekomendasi
21 1.4.6
P2K3 menitikberatkan kegiatan
pada pengembangan kebijakan
dan prosedur mengendalikan
risiko.
Tidak Ada Rekomendasi
22 1.4.7
Susunan pengurus P2K3
didokumentasikan dan
diinformasikan kepada tenaga
kerja.
Tidak Ada Rekomendasi
23 1.4.8
P2K3 mengadakan pertemuan
secara teratur dan hasilnya
disebarluaskan di tempat kerja.
Tidak Ada Rekomendasi
24 1.4.9
P2K3 melaporkan kegiatannya
secara teratur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Tidak Ada Rekomendasi
25 1.4.10
Dibentuk kelompok-kelompok
kerja dan dipilih dari wakil-wakil
tenaga kerja yang ditunjuk
sebagai penanggung jawab K3
ditempat kerjanya dan kepadanya
diberikan pelatihan yang sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan.
Di bentuk kelompok-kelompok kerja
dan dipilih dari wakil-wakil tenaga
kerja yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab K3 ditempat
kerjanya tidak hanya di unit PDKB PT.
PLN (Persero) Area Klaten, tetapi di
Unit lain juga. Selain itu diberikan
pelatihan yang sesuai dengan
kebutuhan per unit, tidak hanya
pelatihan pemadam kebakaran saja,
seperti pelatihan P3K, ahli K3 listrik,
pelatihan HIRA, dll.
26 1.4.11
Susunan kelompok-kelompok
kerja dan dipilih dari wakil-wakil
tenaga kerja yang telah terbentuk
didokumentasikan dan
diinformasikan kepada tenaga
kerja.
Perlu dibuat Susunan Kelompok -
Kelompok kerja yang harus dipilih dari
wakil - wakil tenagakerja dan harus
didokumentasikan dan dipublikasikan
kepada seluruh tenaga kerja.
7. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 7 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
27 2.1.1
Terdapat prosedur terdokumentasi
untuk identifikasi potensi bahaya,
penilaian, dan pengendalian risiko
K3.
Di perlukan tinjauan ulang pada
prosedur HIRA untuk menjadi evaluasi
pada tahun sebelumnya.
28 2.1.2
Identifikasi putensi bahaya,
penilaian, dan pengendalian
resiko K3 sebagai rencana
strategi K3 dilakukan oleh
petugas yang berkompeten.
1. Di perlukan sertifikat petugas yang
berkompeten dalam pengisian HIRA.
2. Di perlukan dokumen perencanaan
K3.
29 2.1.3
Rencana strategi K3 sekurang-
kurangnya berdasarkan tinjauan
awal, identifikasi potensi bahaya,
penilaian, pengendalian resiko,
dan peraturan perundang-
undangan serta informasi K3 lain
baik dari dalam maupun luar
perusahaan.
Perlu dibuat Rencana K3 yang
mengacu berdasarkan tinjauan awal,
identifikasi potensi bahaya, penilaian,
pengendalian resiko, dan peraturan
perundang-undangan serta informasi
K3 lain baik dari dalam maupun dari
luar perusahaan.
30 2.1.4
Rencana strategi K3 yang telah
ditetapkan digunakan untuk
mengendalikan resiko K3 dengan
menetapkan tujuan dan sasaran
yang dapat diukur dan menjadi
prioritas serta menyediakan
sumber daya.
Di perlukan laporan dokumen
perencanaan K3.
31 2.1.5
Rencana kerja dan rencana
khusus yang berkaitan dengan
produk, proses, proyek atau
tempat kerja tertentu telah dibuat
dengan menetapkan tujuan dan
sasaran yang dapat diukur,
menetapkan waktu pencapaian
dan menyediakan sumber daya.
Perlu dibuatkan laporan perencanaan
khusus dan rencana kerja dengan
menetapkan tujuan dan sasaran SMK3.
32 2.1.6
Rencana K3 diselaraskan dengan
rencana sistem manajemen
perusahaan.
Tidak Ada Rekomendasi
8. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 8 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
33 2.2.1
Manual SMK3 meliputi
kebijakan, tujuan, rencana, dan
prosedur K3, instuksi kerja,
formulir, catatan dan tanggung
jawab serta wewenang tanggung
jawab K3 untuk semua tingkatan
dalam perusahaan.
Tidak Ada Rekomendasi
34 2.2.2
Terdapat manual khusus yang
berkaitan dengan produk, proses
atau tempat kerja tertentu.
Prosedur penanganan limbah B3 harus
sepenuhnya dilakukan untuk mencegah
masalah K3 terjadi, dan agar semua
penanganan limbah B3 dapat teratasi
dan terdokumentasikan dengan baik.
35 2.2.3
Manual SMK3 mudah didapat
oleh semua personil dalam
perusahaan sesuai kebutuhan.
Perlu adanya sistem penyebaran
informasi mengenai K3 khuusnya
manual SMK3 agar seluruh pekerja
dapat mengaksesnya dengan mudah
jika sewaktu-waktu mereka
membutuhkannya.
2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3
36 2.3.1
Terdapat prosedur yang
terdokumentasi untuk
mengidentifikasi, memperoleh,
memelihara, dan memahami
perundang-undangan, standar,
pedoman teknis, dan persyaratana
lain yang relevan dibidang K3
untuk seluruh tenaga kerja
perusahaan
Tidak Ada Rekomendasi
37 2.3.2
Penanggung jawab untuk
memelihara dan mendistribusikan
informasi terbaru mengenai
peraturan perundangan, standar,
pedoman teknis, dan persyaratan
lain telah ditetapkan.
Perlu dilengkapi kembali masalah
pendokumentasian peraturan
perundang-undangan yang di butuhkan
oleh PT. PLN (Persero) Area Klaten.
Jika ada pembaharuan mengenai
undang-undang terkait, perlu juga
untuk dilengkapi untuk
pendokumentasian.
9. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 9 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
lain yang relevan di bidang K3
dimasukan pada prosedur-
prosedur dan petunjuk-petunjuk
kerja.
39 2.3.4
Perubahan pada peraturan
perundang-undangan, standar,
pedoman teknis, dan persyaratan
lain yang relevan di bidang K3
digunakan untuk peninjauan
prosedur-prosedur dan petunjuk-
petunjuk kerja.
Jika ada pembaharuan mengenai
undang-undang terkait, perlu dilakukan
peninjauan ulang terhadap Manual
SMK3, prosedur-prosedur kerja, dan
petunjuk kerja sesuai dengan PP No 50
Tahun 2012 pasal 15 ayat 1 sampai 4.
2.4 Informasi K3
40 2.4.1
Informasi yang dibutuhkan
mengenai kegiatan K3
disebarluaskan secara sistematis
kepada seluruh tenaga kerja,
tamu, kontraktor, pelanggan, dan
pemasok.
Tidak Ada Rekomendasi
Elemen 3: Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
3.1 Pengendalian Perancangan
41 3.1.1
Prosedur yang terdokumentasi
mempertimbangkan identifikasi
potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko yang
dilakukan pada tahap
perancangan dan modifikasi.
Perusahaan harus menerapkan HIRA
tidak hanya di unit PDKB saja tetapi di
semua unit HIRA harus diterapkan.
Karena semua bagian pun memeliki
potensi bahaya termasuk di
perkantoran.
42 3.1.2
Prosedur dan instruksi kerja untuk
penggunaan produk,
pengoperasian mesin dan
peralatan, instalasi, pesawat atau
proses serta informasi lainnya
yang berkaitan dengan K3 telah
dikembangkan selama
perancangan dan/atau modifikasi.
Harus memiliki prosedur kerja di setiap
tempat tidak hanya bagian yang bekerja
di lapangan saja tetapi di perkantoran
juga harus membuat prosedur atau
instruksi kerja. Di gunakan untuk
pekerjaan perancangan atau modifikasi
yang didalamnya terdapat informasi
K3. Pada saat observasi hanya
ditemukan di bagian jaringan dan itu
pun hanya sebagian kecil prosedur
10. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 10 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
43 3.1.3
Petugas yang berkompeten
melakukan verifikasi bahwa
perancangan dan/atau modifikasi
memenuhi persyaratan K3 yang
ditetapkan sebelum pengguanaan
hasil rancangan
Harus ada dokumen perancangan dan
modifikasi memenuhi persyaratan K3
yang ditetapkan sebelum penggunaan
hasil rancangan harus dilakukan oleh
petugas yang berkompeten dibidang K3
dan harus dibuat Laporan hasil
pemeriksaan alat atau peralatan kerja
44 3.1.4
Semua perubahan dan modifikasi
perancangan yang mempunyai
implikasi terhadap K3
diidentifikasikan,
didokumentasikan, ditinjau ulang
dan disetujui oleh petugas yang
berwenang sebelum pelaksanaan.
1. Apabila ada perubahan dan
modifikasi perancangan yang
mempunyai implikasi terhadap K3
harus dilakukan identifikasi,
dokumentasikan, tinjau ulang dan
disetujui petugas yang berwenang
sebelum pelaksanaan kembali.
2. Harus ada surat penunjukkan petugas
yang melakukan perubahan dan
modifikasi perancangan yang
berimplikasi terhadap K3.
3.2 Peninjauan Kontrak
45 3.2.1
Prosedur yang terdokumentasi
harus mampu mengidentifikasi
dan menilai potensi bahaya K3,
lingkungan dan masyarakat,
dimana prosedur tersebut
digunakan pada saat memasok
barang dan jasa dalam suatu
kontrak.
Harus terdapat dokumen mengenai
prosedur pada saat memasok barang
dan jasa dalam suatu kontrak dan juga
bias mengidentifikasi bahaya dan
menilai resiko K3 bagi tenaga kerja,
lingkungan dan masyarakat disekitar
perusahaan.
46 3.2.2
Identifikasi bahaya dan penilaian
risiko dilakukan pada tinjauan
kontrak oleh petugas yang
berkompeten.
Pelaksanaan HIRA harus dilakukan
pada tinjauan kontrak. Pimpinan
perusahaan harus menunjuk tim HIRA.
Tim HIRA harus mempunyai
kompetensi dalam K3.
47 3.2.3
Kontrak ditinjau ulang untuk
menjamin bahwa pemasok dapat
memenuhi persyaratan K3 bagi
Harus ada peninjauan kembali kontrak
kerja untuk mengetahuai apakah
kontrak tersebut memenuhi persyaratan
K3 bagi pelanggan ataukah tidak
11. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 11 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
48 3.2.4
Catatan tinjauan ulang kontrak
dipelihara dan didokumentasikan
Harus dibuat surat mengenai
persetujuan antara supplier dan vendor
agar memastikan bahwa seluruh vendor
dan supplier ikut berpartisipasi dalam
penerapan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja serta lingkungan serta sebagai
bukti bahwa antara supplier dan vendor
sudah mencapai kata sepakat untuk
bekerja sama dalam mengikuti aturan
keselamatan dan peraturan lainnya
yang dikeluarkan oleh PT. PLN
(Persero) Area Klaten
Elemen 4: Pengendalian Dokumen
4.1 Pengendalian Dokumen
49 4.1.1
Dokumen K3 mempunyai
identifikasi status, wewenang,
tanggal pengeluaran dan tanggal
modifikasi.
Tidak Ada Rekomendasi
50 4.1.2
Penerima distribusi dokumen
tercantum dalam dokumen
tersebut.
Setiap dokumen yang sudah
didistribusikan harus dicatat untuk
sebagai bukti bahwa dokumen tersebut
sudah disebarluaskan kepada seluruh
para pekerja.
51 4.1.3
Dokumen K3 terbaru disimpan
secara sistematis pada tempat
yang ditentukan
Dokumen yang terkait tentang K3 edisi
terbaru atauapun revisi terbaru harus
disimpan secara sistematis mudah
dilihat dan pada tempat yang sesuai
untuk peruntukannya serta mudah
diakses oleh seluruh pekerja.
52 4.1.4
Dokumen usang segera
disingkirkan dari penggunaannya
sedangkan dokumen usang yang
disimpan untuk keperluan
tertentu diberi tanda khusus
Harus dibuat instruksi kerja
penomoran, perubahan dan pengesahan
dokumen untuk digunakan sebagai
petunjuk dalam penulisan semua
dokumen yang berkaitan dengan
persyaratan mutu, K3 dan lingkungan
yang akan digunakan oleh seluruh
departemen yang termasuk dalam ISO
12. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 12 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
53 4.2.1
Terdapat sistem untuk membuat
dan menyetujui perubahan
terhadap dokumen K3.
Not
Available
Tidak Ada Rekomendasi
54 4.2.2
Dalam hal ini terjadi perubahan
diberikan alasan terjadinya
perubahan dan tertera dalam
dokumen atau lampirannya dan
menginformasikan kepada pihak
terkait.
Perlu dibuat mengenai SOP
pengendalian dokumen karena prosedur
ini digunakan sebagai petunjuk
persiapan dan pengendalian dokumen
internal maupun eksternal yang
berkaitan dengan persyaratan
14001:2004 dan OHSAS 18001:2007.
SOP ini juga sebagai alur kemana saja
dokumen harus didistribusikan.
55 4.2.3
Terdapat prosedur pengendalian
dokumen atau daftar seluruh
dokumen yang mencantumkan
status dari setiap dokumen
tersebut dalam upaya mencegah
penggunaan dokumen usang.
Harus terdapat SOP pengendalian
dokumen internal untuk mencatat setiap
dokumen yang ada apakah dokumen
tersebut kadaluarsa ataukah dokumen
tersebut terjadi perubahan. Sehingga
dicantumkan di form pengisian
dokumen kadaluarsa. Serta dokumen-
dokumen tersebut juga harus diberi
pelabelan dan penomoran.
Elemen 5: Pembelian
5.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa
56 5.1.1
Terdapat prosedur yang
terdokumentasi yang dapat
menjamin bahwa spesifikasi
teknik dan informasi lain yang
relevan dengan K3 telah diperiksa
sebelum keputusan untuk
membeli.
Tidak Ada Rekomendasi
57 5.1.2
Spesifikasi pembelian untuk
setiap sarana produksi, zat kimia
atau jasa harus dilengkapi
spesifikasi yang sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-
Tidak Ada Rekomendasi
13. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 13 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
58 5.1.3
Konsultasi dengan tenaga kerja
yang berkompeten pada saat
keputusan pembelian, dilakukan
untuk menetapkan persyaratan
K3 yang dicantumkan dalam
spesifikasi pembelian dan
diinformasikan kepada tenaga
kerja yang menggunakannya.
Mengadakan konsultasi mengenai
penetapan persyaratan K3 dengan
tenaga kerja.
59 5.1.4
Kebutuhan pelatihan, pasokan
alat pelindung diri, dan
perubahan terhadap prosedur
kerja perlu dipertimbangkan
sebelum pembelian, serta ditinjau
ulang sebelum pembelian, serta
pemakaian sarana dan bahan
kimia.
Alat pelindung diri harus di tinjau
ulang sebelum digunakan untuk
melakukan pekerjaan.
60 5.1.5
Persyaratan K3 dievaluasi dan
menjadi pertimbangan dalam
seleksi pembalian.
1. Apa yang sudah ada dalam prosedur
formulir seleksi dan evaluasi
pemasok segera di terapkan.
2. Kartu persediaan barang sudah ada,
segera diterapkan.
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
61 5.2.1
Barang dan jasa yang dibeli
diperiksa kesesuaiannya dengan
spesifikasi pembelian.
Tidak Ada Rekomendasi
5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan
62 5.3.1
Barang dan jasa yang dipasok
pelanggan, sebelum digunakan
terlebih dahulu diidentifikasi
potensi bahaya dan dinilai
risikonya dan catatan tersebut
dipelihara untuk memeriksa
prosedur.
1. Melakukan identifikasi potensi
bahya terhadap barang dan jasa yang
di pasok ke pelanggan.
2. Memelihara catatan hasil identifiasi
tersebut.
5.4 Kemampuan Telusur Produk
14. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 14 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
produksi dan instalasi, jika
terdapat potensi masalah K3.
64 5.4.2
Terdapat prosedur yang
terdokumentasi untuk pane
lurusan produk yang telah terjual,
jika terdapat potensi masalah K3
di dalam penggunaannya.
Membuat sistem penelusuran jika
terdapat masalah mengenai K3 di
masyarakat.
Elemen 6: Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
6.1 Sistem Kerja
65 6.1.1.
Petugas yang kompeten telah
mengidentifikasi bahaya, menilai
dan mengendalikan risiko yang
timbul dari suatu proses kerja.
Karena sudah ada tim HIRA, lebih baik
HIRA dibuat oleh tim HIRA.
66 6.1.2
Apabila upaya pengendalian
risiko diperlukan maka upaya
tersebut ditetapkan melalui
tingkat pengendalian.
1. Mulai memberlakukan identifikasi
bahaya penilaian dan pengendalian
resiko sebelum bekerja baik di
PDKB maupun pada teknisi di
tingkat unit (rayon).
2. Membuat IBPR pekerjaan online dan
offline.
67 6.1.3
Terdapat prosedur kerja atau
petunjuk kerja yang
terdokumentasi untuk
mengendalikan resiko yang
teridentifikasi dan dibuat atas
dasar masukan dari personil yang
kompeten serta tenaga kerja yang
terkait dan disahkan oleh orang
yang berwenang di perusahaan.
1. Prosedur kerja atau petunjuk kerja
tidak hanya dibuat di bagian PDKB
saja, alangkah lebih baiknya jika
juga di buat di bagian-bagian lain
juga di buat di masing-masing rayon.
68 6.1.4
Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, standar
serta pedoman teknis yang
relevan diperhatikan pada saat
mengembangkan atau melakukan
modifikasi atau petunjuk kerja
1. Jika terdapat modifikasi kerja, harus
ditinjau kepatuhannya terhadap
peraturan perundang-undangan
dengan berpedoman pada peraturan
kelistrikan yang telah dibuat.
2. Membuat pedoman peraturan
kelistrikan.
15. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 15 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
69 6.1.5
Terdapat sistem izin kerja untuk
tugas berisiko tinggi. Tidak Ada Rekomendasi
70 6.1.6
Alat pelindung diri (APD)
dipastikan bahwa disediakan
sesuai kebutuhan dan bila
diperlukan dan digunakan secara
benar serta selalu dipelihara
dalam kondisi layak pakai.
Tidak Ada Rekomendasi
71 6.1.7
Alat pelindung diri yang
digunakan dipastikan telah
dinyatakan layak pakai sesuai
dengan standard dan atau
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Tidak Ada Rekomendasi
72 6.1.8
Upaya pengendalian resiko
dievaluasi secara berkala apabila
terjadi ketidaksesuaian atau
perubahan pada proses kerja
Perlu adanya upaya untuk penerapan
yang lebih untuk pengendalian resiko,
agar ketika sudah diterapkan, bisa
diketahui ketidaksesuiannya dengan
lapangan, dan bisa sebagai evaluasi.
6.2 Pengawasan
73 6.2.1
Dilakukan pengawasan untuk
menjamin bahwa setiap pekerjaan
dilaksanakan dengan aman dan
mengikuti setiap prosedur dan
petunjuk kerja yang telah
ditentukan.
Tidak Ada Rekomendasi
74 6.2.2
Setiap orang diawasi sesuai
dengan tingkat kemampuan
mereka dan tingkat risiko tugas
1. Terdapat minimal 1 pengawas K3
untuk masing-masing unit kerja dan
area yang memiliki minimal 100
pekerja dan beresiko tinggi.
2. Pengawas K3 menurut Permenaker
No. 3 tahun 1978 pasal 3 ayat 1
bahwa untuk pengawas K3 telah
mengikuti pelatihan calon pegai
pengawas yang diselenggarakan
16. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 16 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
75 6.2.3
Pengawas ikut serta dalam
identifikasi bahaya dan membuat
upaya pengendalian.
1. HIRARC disesuaikan dengan
kondisi nyata area PLN Klaten
2. Pembuatan HIRARC bisa
melibatkan pengawas pekerjaan area
dan dari setiap masing-masing
rayon.
3. Permenaker no 3 tahun 1978 pasal 4
menyebutkan bahwa kewajiban
pengawas adalah mengadakan
pemeriksaan tempat kerja, sehingga
minimal dia tahu kondisi tempat
kerja agar bisa membantu
pengidentifikasian bahaya dan
membuat pengendaliannya
berdasarkan hirarki control.
76 6.2.4
Pengawas/Penyelia diikutsertakan
dalam melakukan penyelidikan
dan pembuatan laporan terhadap
terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja dan, serta
wajib menyerahkan laporan dan
saran-saran kepada pengurus.
Diperlukan prosedur penyelidikan dan
pelaporan kecelakaan dan penyakit
akibat kerja.
77 6.2.5
Pengawas ikut serta dalam proses
konsultasi. Tidak Ada Rekomendasi
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
78 6.3.1
Persyaratan tugas tertentu
termasuk persyaratan kesehatan
diidentifikasi dan dipakai untuk
menyeleksi dan menempatkan
tenaga kerja.
1. Harus ada kriteria minimal dan
tertentu yang diajukan area untuk
rekruitmen tenaga kerja baru yang
akan dikirimkan dari distribusi ke
area.
2. Penempatan tenaga kerja harus
berdasarkan kemampuan yang
dimiliki dan dibuktikan dengan
sertifikatkompetensi yang dimiliki.
Penugasan pekerjaan harus
berdasarkan kemampuan dan
Sebelum seseorang ditunjuk untuk
bekerja di suatu tempat, maka perlu di
17. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 17 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
6.4.1 Area Terbatas
80 6.4.1
Pengusaha atau pengurus
melakukan penilaian risiko
lingkungan kerja untuk
mengetahui daerah-daerah yang
memerlukan pembatasan izin
masuk.
1. Diterapkannya izin bekerja dengan
tepat dan maksimal sebagai penggati
izin masuk.
2. Dilakukan penilaian resiko
lingkungan kerja untuk mengetahui
daerah yang memerlukan
pembatasan izin masuk
81 6.4.2
Terdapat pengendalian atau
tempat-tempat dengan
pembatasan ijin masuk.
Dibuat sistem pengendalian dengan
pembatasan izin masuk.
82 6.4.3
Tersedianya fasilitas dan layanan
di tempat kerja sesuai dengan
standar dan pedoman teknis. Tidak Ada Rekomendasi
83 6.4.4
Rambu-rambu K3 harus dipasang
sesuai dengan standar dan
pedoman teknis.
Tidak Ada Rekomendasi
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi
84 6.5.1
Penjadwalan pemeriksaan dan
pemeliharaan sarana produksi
serta peralatan mencakup
verifikasi alat-alat pengaman dan
persyaratan yang ditetapkan oleh
peraturan perundangan, standar
dan pedoman teknis yang relevan.
Tidak Ada Rekomendasi
85 6.5.2
Semua catatan yang memuat data
secara rinci dari kegiatan
pemeriksaan, pemeliharaan,
perbaikan dan perubahan yang
dilakukan atas sarana dan
peralatan produksi harus
disimpan dan dipelihara.
Tidak Ada Rekomendasi
Sarana dan peralatan produksi
memiliki sertifikat yang masih
Kelanjutan dari sertifikat yang telah
18. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 18 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
87 6.5.4
Pemeriksaan, pemeliharaan,
perawatan, perbaikan dan setiap
perubahan harus dilakukan
petugas yang kompeten dan
berwenang.
Tidak Ada Rekomendasi
88 6.5.5
Terdapat prosedur untuk
menjamin bahwa jika terjadi
perubahan sarana dan peralatan
produksi, perubahan tersebut
harus sesuai dengan persyaratan
peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis yang
relevan.
Lebih memperhatikan sistem mengenai
perlatan kerja.
89 6.5.6
Terdapat prosedur permintaan
pemeliharaan yang mencakup
ketentuan mengenai peralatan-
peralatan dengan kondisi K3 yang
kurang baik dan perlu untuk
segera diperbaiki.
Tidak Ada Rekomendasi
90 6.5.7
Terdapat sistem untuk penandaan
bagi peralatan yang sudah tidak
aman lagi untuk digunakan atau
sudah tidak digunakan.
Tidak Ada Rekomendasi
91 6.5.8
Apabila diperlukan dilakukan
penerapan sistem penguncian
pengoperasian (lock out system)
untuk mencegah agar sarana
produksi tidak dihidupkan
sebelum saatnya.
Tidak Ada Rekomendasi
92 6.5.9
Terdapat prosedur yang dapat
menjamin keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja atau orang
lain yang berada didekat sarana
dan peralatan produksi pada saat
proses pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan
Tidak Ada Rekomendasi
19. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 19 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
93 6.5.10
Terdapat penanggung jawab
untuk menyetujui bahwa sarana
dan peralatan produksi telah aman
digunakan setelah proses
pemeliharaan, perawatan,
perbaikan atau perubahan.
Adanya pengeluarean surat kembali
setelah diterbitkannya setifikat sarana
produksi.
6.6 Pelayanan
94 6.6.1
Apabila perusahaan dikontrak
untuk menyediakan pelayanan
yang tunduk pada standar dan
UU K3, maka perlu disusun
prosedur untuk menjamin bahwa
pelayanan memenuhi
persyaratan.
Tidak Ada Rekomendasi
95 6.6.2
Apabila perusahaan diberi
pelayanan melalui kontrak dan
pelayanan tunduk pada standar
dan perundangan K3, maka perlu
disusun prosedur untuk menjamin
bahwa pemberian pelayanan
memenuhi persyaratan.
Tidak Ada Rekomendasi
6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
96 6.7.1
Keadaan darurat yang potensial
(didalam atau diluar tempat kerja)
telah diidentifikasi dan prosedur
keadaan darurat tersebut telah
didokumentasikan dan
diinformasikan agar diketahui
oleh seluruh orang yang ada di
tempat kerja.
Perlunya adanya sosialisasi kepada
pekerja mengenai sistem tanggap
darurat.
97 6.7.2
Tenaga kerja mendapat instruksi
dan pelatihan mengenai prosedur
keadaan darurat yang sesuai
dengan tingkat risiko
Intruksi bukan hanya intruksi keadaan
kebakaran, tapi juga intruksi keadaan
darurat lain misalnya gempa bumi dan
gunung meletus karena melihat letak
geografis dari kota klaten yang dekat
dengan gunung berapai dan pernah
20. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 20 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
98 6.7.3
Tenaga kerja mendapat instruksi
dan pelatihan mengenai prosedur
keadaan darurat yang sesuai
dengan tingkat risiko
Dari intruksi yang telah dibuat, maka
harus disosialisaikan.
99 6.7.4
Petugas penanganan keadaan
darurat ditetapkan dan diberikan
pelatihan khusus serta
diinformasikan kepada seluruh
orang yang ada di tempat kerja.
1. Adanya sosialisai dan perkenalan tim
tanggap darurat kepada seluruh
pekerja, agar pekerja tahu siapa yang
bertanggung jawab di unit masing-
masing ketika dalam keadaan
darurat.
2. Sosialisasi bisa dengan pertemuan di
dalam ruangan dan juga penambahan
kedudukan jabatan dalam tim
tanggap darurat di papan nama atau
kartu tanda pengenal.
100 6.7.5
Instruksi keadaan darurat dan
hubungan keadaan darurat
diperlihatkan secara jelas dan
menyolok dan diketahui oleh
seluruh tenaga kerja di
perusahaan.
Setelah intruksi kerja di sosialaisaikan,
maka dibuat visualisasi dari intruksi
keadaan darurat yang dipasang di area
kerja dan dipahami oleh seluruh tenaga
kerja.
101 6.7.6
Peralatan, dan sistem tanda
bahaya keadaan darurat
disediakan, diperiksa, diuji dan
dipelihara secara berkala sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman
teknis yang relevan.
Tidak Ada Rekomendasi
102 6.7.7
Jenis, jumlah, penempatan dan
kemudahan untuk mendapatkan
alat keadaan darurat telah sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan atau standard dan
dinilai oleh petugas yang
berkompeten dan berwenang.
Tidak Ada Rekomendasi
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
21. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 21 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
sistem P3K yang ada memenuhi
peraturan perundanga-undangan,
standar dan pedoman teknis.
104 6.8.2
Petugas P3K telah dilatih dan
ditunjuk sesuai dengan peraturan
perundangan.
1. Adanya sosialisai dan perkenalan tim
tanggap darurat kepada seluruh
pekerja, agar pekerja tahu siapa yang
bertanggung jawab di unit masing-
masing ketika dalam keadaan
darurat.
2. Sosialisasi bisa dengan pertemuan di
dalam ruangan dan juga penambahan
kedudukan jabatan dalam tim
tanggap darurat di papan nama atau
kartu tanda pengenal.
6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
105 6.9.1
Prosedur untuk pemulihan
kondisi tenaga kerja maupun
sarana dan peralatan produksi
yang mengalami kerusakan telah
di tetapkan dan dapat diterapkan
sesegera mungkin setelah
terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibar kerja.
Harus terdapat prosedur pemulihan
kondisi jika terjadi kecelakaan akibat
kerja.
Elemen 7: Standar Pemantauan
7.1 Standar Pemantauan
106 7.1.1
Pemerikaan/inspeksi terhadap
tempat kerja dan cara kerja
dilaksanakan secara teratur.
Perlu dilakukan pemeriksaan/inspeksi
area kerja pada saat akan dilakukan
survei tempat kerja dan dilakukan
secara teratur, yang terdapat dalam PP
50 Tahun 2012 tentang SMK3.
107 7.1.2
Pemeriksaan/inspeksi
dilaksanakan oleh petugas yang
berkompeten dan berwenang
yang telah memperoleh pelatihan
mengenai identifikasi bahaya.
1. Perlu di adakan pelatihan identifikasi
bahaya.
2. Sebelum bekerja harus ada inspeksi,
HIRA, potensi bahaya agar bisa
meminimalisir angka kecelakaan
kerja.
22. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 22 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
melakukan tugas di tempat yang
di periksa.
kejadian yang tidak di inginkan.
109 7.1.4
Daftar periksa (check list) tempat
kerja telah disusun untuk
digunakan pada saat
pemeriksaan/inspeksi.
Membuat check list inspeksi di tempat
kerja di PT PLN (Persero) Area Klaten,
agar kecelakaan kerja di tempat kerja
dapat di minimalisir.
110 7.1.5
Laporan pemeriksaan/inspeksi
berisi rekomendasi untuk
tindakan perbaikan dan diajukan
kepada pengurus dan P2K3 sesuai
dengan kebutuhan.
Melaksanakan inspeksi secara rutin
serta membuat laporan tertulis yang
mencantumkan rekomendasi perbaikan
kepada pengurus dan P2K3.
111 7.1.6
Pengusaha atau pengurus telah
menetapkan penanggung jawab
untuk pelaksanaan tindakan
perbaikan dari hasilmlaporan
pemeriksaan/inspeksi.
1. Melaksanakan rapat P2K3 yang
membahas tentang hasil inspeksi
serta tindak lanjut hasil inspeksi.
2. Membuat SK Penunjukkan
Penanggung Jawab Tindakan
Perbaikan Setelah Inspeksi.
3. Membuat checklist pemantauan
tindakan perbaikan setelah inspeksi.
112 7.1.7
Tindakan perbaikan dari hasil
laporan pemeriksaan/inspeksi
dipantau untuk menentukan
efektifitasnya.
1. Membuat laporan hasil inspeksi
untuk memudahkan penanggung
jawab dalam memantau tindakan
perbaikan.
2. Membuat checklist pemantauan
tindakan perbaikan inspeksi.
7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
113 7.2.1
Pemantauan/pengukuran
lingkungan kerja dilaksanakan
secara teratur dan hasilnya
didokumentasikan, dipelihara dan
digunakan untuk penilaian dan
pengendalian resiko.
1. Melakukan pemantauan/lingkungan
kerja secara teratur oleh pekerja yang
berkompeten.
2. Hasil dari pemantauan/lingkungan
tersebut dipelihara untuk di gunakan
sebagai pengendalian resiko.
114 7.2.2
Pemantauan/pengukuran
lingkungan kerja meliputi faktor Melakukan pemantauan lingkungan
23. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 23 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
115 7.2.3
Pemantauan/ pengukuan
lingkungan kerja dilkukan oleh
petugas atau pihak yang
berkompeten dan berwenang dari
dalam dan/atau luar perusahaan.
Pengukuran/pemantauan lingkungan
kerja dilakukan oleh pihak yang
berkompeten atau orang yang di tunjuk
oleh perusahaan.
7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
116 7.3.1
Terdapat prosedur yang
terdokumentasi mengenai
identifikasi, kalibrasi,
pemeliharaan dan penyimpanan
untuk alat pemeriksaan, ukur dan
uji mengenai K3.
Membuat prosedur yang meliputi :
identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan
dan penyimpanan.
117 7.3.2
Alat dipelihara dan dikalibrasikan
oleh petugas atau pihak yang
berkompeten dan berwenang dari
alam/atau luar perusahaan.
Tidak Ada Rekomendasi
7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
118 7.4.1
Dilakukan pemantauan kesehatan
tenaga kerja yang bekerja pada
tempat kerja yang mengandung
potensi bahaya tinggi sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan.
Tidak Ada Rekomendasi
119 7.4.2
Perusahaan atau pengurus telah
melaksanakan identifikasikan
keadaan dimana pemeriksaan
kesehatan tenaga kerja perlu
dilakukan dan telah
melaksanakan sistem untuk
membantu pemeriksaan ini.
Melakukan pencatatan terdapat hasil
pemeriksaan kesehatan yang sesuai
dengan peraturan perundagan.
(Permenaker No. Per. 03/MEN/1982,
Permenaker No. Per. 02/MEN/1980).
120 7.4.3
Pemeriksaan kesehatan tenaga
kerja dilakukan oleh dokter
pemeriksa yang ditunjuk sesuai
peraturan perundang-undangan.
Perlu diadakan kontrak kerja sama
dengan paramedis yang salah satunya
adalah dokter perusahaan untuk
menunjang pelayanan kesehatan bagi
tenaga kerja yang ada diperusahaan.
24. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 24 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
121 7.4.4
Perusahaan menyediakan
pelayanan kesehatan kerja sesuai
peraturan perundang-undangan.
Tidak Ada Rekomendasi
122 7.4.5
Catatan mengenai pemantauan
kesehatan tenaga kerja dibuat
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Di buat sedemikian rupa sehingga
terdapat catatan riwayat kesehatan dari
tenaga kerja.
Elemen 8: Pelaporan dan Perbaikan
8.1 Pelaporan Bahaya
123 8.1.1
Terdapat prosedur pelaporan
bahaya yang berhubungan dengan
K3 dan prosedur ini diketahui
oleh tenaga kerja.
Di perlukan pembuatan prosedur
pelaporan bahaya untuk mengetahui
bahaya yang ada di perusahaan dan
diketahui oleh tenaga kerja.
8.2 Pelaporan Kecelakaan
124 8.2.1
Terdapat prosedur terdokumentasi
yang menjamin bahwa semua
kecelakaan kerja, penyakit akibat
kerja, kebakaran atau peledakan
serta kejadian berbahaya lainnya
di tempat kerja dicatat dan
dilaporkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pembuatan prosedur pelaporan
kecelakaan untuk dicatat dan
dilaporkan sesuai Permenaker No.Per
03/MEN/1998 (Tata cara pelaporan &
pemeriksaan kecelakaan)
8.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
125 8.3.1
Tempat kerja/perusahaan
mempunyai prosedur
pemeriksaan dan pengkajian
kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja.
Di perlukan pembuatan prosedur
pemeriksaan dan pengkajian
kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja dalam melaksanakan pemeriksaan
dan pengkajian kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja untuk mengetahui
tata cara yang benar.
126 8.3.2
Pemeriksaan dan pengkajian
kecelakaan kerja dilakukan oleh
petugas atau ahli K3 yang
ditunjuk sesuai peraturan
perundang undangan atau pihak
Tidak Ada Rekomendasi
25. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 25 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
127 8.3.3
Laporan pemeriksaan dan
pengkajian berisi tentang sebab
dan akibat serta
rekomendasi/saran dan jadwal
waktu pelaksanaan usaha
perbaikan.
Terdapat form berita acara pemeriksaan
dan pengkajian kecelakaan belum berisi
mengenai rekomendasi/saran.
128 8.3.4
Penanggung jawab untuk
melaksanakan tindakan perbaikan
atas laporan pemeriksaan dan
pengkajian telah ditetapkan.
Di perlukan bukti penetapan
penanggungjawab dalam pelaksanaan
tindakan perbaikan atas laporan
pemeriksaan dan pengkajian untuk
mengetahui penanggungjawab
pelaksanaan tindakan perbaikan.
129 8.3.5
Tindakan perbaikan
diinformasikan kepada tenaga
kerja yang bekerja di tempat
terjadi kecelakaan.
Diperlukan laporan tindakan perbaikan,
agar diketahui perbandingan laporan
tahun lalu dan tahun sekarang serta
untuk mengurangi bahaya-bahaya yang
ada di perusahaan. Dan diperlukan
untuk diinformasikan kepada tenaga
kerja.
130 8.3.6
Pelaksanaan tindakan perbaikan
dipantau, didokumentasikan dan
diinformasikan ke seluruh tenaga
kerja
Laporan tindakan perbaikan perlu
untuk dipantau, didokumentasikanagar
diketahui perbedaan laporan tahun lalu
dan tahun sekarang serta untuk
mengurangi bahaya-bahaya yang ada di
perusahaan. Dan diperlukan untuk
diinformasikan kepada tenaga kerja.
8.4 Penanganan Masalah
131 8.4.1
Terdapat prosedur untuk
menangani masalah Keselamatan
dan Kesehatan yang timbul dan
sesuai dengan peraturan
perundang-undanganan yang
berlaku.
Di perlukan beberapa prosedur
pelaporan dalam penanganan masalah
K3 di perusahaan untuk mengetahui
tata cara dalam pelaporan dan
penanganan masalah K3.
Elemen 9: Pengelolaan Material dan perpindahannya
9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
26. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 26 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
berhubungan dengan penangan
secara manual dan mekanis.
berbeda dan juga perlu manual
dokumen mengenai pemindahan
material dengan cara yang baik
meskipun mereka sudah bisa
melakukan dengan baik dan benar.
133 9.1.2
Identifikasi dan penilaian
dilaksanakan oleh petugas yang
berkonpeten dan berwenang.
Perlu petugas yang berwenang
melakukan idenfikasi untuk melakukan
suatu penilaian tertentu di setiap unit,
karena setiap unit mempunyai potensi
bahaya yang berbeda-beda.
134 9.1.3
Perusahaan menerapkan dan
meninjau ulang cara pengendalian
risiko yang berhubungan dengan
penanganan secara manual dan
mekanis.
Perlunya dibuat dokumen yang
menyangkut cara pengendalian risiko
yang berhubungan dengan penanganan
secara manual dan mekanis.
135 9.1.4
Terdapat Posedur untuk
penanganan bahan meliputi
metode pencegahan terhadap
kerusakan, tumpahan, dan
kebocoran
Pihak K3 perlu selalu mengingatkan
kepada pekerja harus selalu mengikuti
SOP yang benar dan diberi suatu
peringatan kepada pekerja yang tidak
mematuhi SOP dengan benar.
9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
136 9.2.1
Terdapat prosedur yang
menjamin bahwa bahan disimpan
dan dipindahkan dengan cara
yang aman sesuai dengan
peraturan-peraturan yang berlaku.
Perlu dipatuhi prosedur sesuai
peraturan perundang-undang meskipun
sudah ada prosedurnya.
137 9.2.2
Terdapat prosedur yang
menjelaskan persyaratan
pengendalian bahan yang dapat
rusak atau kadaluarsa.
Harus dibuat rekapan hasil penjualan
dan pelelangan yang dilakukan oleh
atasan agar bagian gudang mengetahui
barang-barang apa saja yang keluar
masuk.
138 9.2.3
Terdapat prosedur yang
menjamin bahwa dibuang dengan
cara yang aman sesuai dengan
Perlu dibuat sistem pembuangan
limbah B3 yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku agar bahan B3
yang terdapat di PLN Klaten tidak
27. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 27 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
139 9.3.1
Perusahaan telah
mendokumentasikan prosedur
mengenai penyimpanan,
penanganan dan pemindahan
bahan-bahan berbahaya yang
sesuai dengan persyaratan
peraturan perundangan, standar
dan pedoman teknis dan relevan.
Perusahaan perlu membuat dokumen
atau panduan (SOP) tentang
penyimpanan, penganan dan
pemindahan bahan-bahan berbahaya
agar tidak merugikan peusahaan
maupun lingkungan sekitar.
140 9.3.2
Terdapat Lembar Data
Keselamatan Bahan (Material
Safety Data Sheets) meliputi
keterangan mengenai keselamatan
bahan sebagaimana diatur pada
peraturan perundang-undangan
dan dengan mudah dapat
diperoleh.
Perlu diberikan suatu lembar data atau
dokumen keselamatan MSDS untuk
mencegah terjadi kecelakaan yang tidak
diinginkan.
141 9.3.3
Terdapat sistem untuk
mengidentifikasi dan pemberian
label secara jelas pada bahan
kimia berbahaya.
Tidak Ada Rekomendasi
142 9.3.4
Rambu peringatan bahaya
terpasang sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-
undangan dan/atau standar yang
relevan.
Perlu dilengkapi rambu-rambu
peringatan bahaya seperti bahaya dari
suatu material tidak hanya berupa
tulisan dilarang masuk selain petugas.
143 9.3.5
Penanganan BKB dilakukan oleh
petugas yang berkompeten dan
berwenang.
Perusahaan perlu mengikut sertakan
petugasnya dalam pelatihan agar
petugas tersebut mempuyai sertifikat
menangani BKB meskipun petugas
tersebut sudah mengerti dan paham
tentang BKB yang ada di PLN.
Elemen 10: Pengumpulan dan Penggunaan Data
10.1 Catatan K3
Perusahaan atau pengurus telah Pekerja perlu mengisi dokumen HIRA
28. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 28 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
pengumpulan,pengarsipan,
pemeliharaan, penyimpanan dan
pengganti catatan K3.
syarat diberikan surat izin kerja.
145 10.1.2
Peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis K3
yang relevan dipelihara pada
tempat yang mudah di dapat.
PLN area Klaten perlu melengkapi
dokumen Per-UU No 1 Tahun 1970
sebagai standart bahwa PLN klaten
mematuhi Per-UU No 1 Tahun 1970
tetang Keselamatan Kerja.
146 10.1.3
Terdapat prosedur yang
menentukan persyaratan untuk
menjaga kerahasiaan catatan.
Perlu dibuat prosedur untuk persyaratan
menjaga kerahasian catatan.
147 10.1.4
Catatan kompensasi kecelakaan
dan rehabilitasi kesehatan tenaga
kerja dipelihara
Perlu dilakukan perngarsipan catatan
kompensasi kecelakaan dan rehabitilasi
untuk menjadi bukti bahwa PLN Klaten
telah mematuhi
10.2 Data dan Laporan K3
148 10.2.1
Data K3 yang terbaru
dikumpulkan dan dianalisa.
Perlu dibuat data K3 secara rutin dan
dikumpulkan dan dianalisa sebagai
bukti dan arsip perusahaan.
149 10.2.2
Laporan rutin kinerja K3 dibuat
dan disebarluaskan di dalam
tempat kerja.
Laporan rutin yang dibuat setiap 3
bulan sekali harus diinformasikan
kepada yang berwenang. Sehingga
informasi tersampaikan.
Elemen 11: Pemeriksaan SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
150 11.1.1
Audit internal Sistem Manajemen
K3 yang terjadwal dilaksanakan
untuk memeriksa kesesuaian
kegiatan perencanaan dan untuk
menentukan efektifitas kegiatan
tersebut.
Jadwal Audit internal harusnya
dilakukan secara rutin dan berkala,
melakukan tindakan perbaikan sesuai
dengan rekomendasi hasil audit. Hal ini
adalah upaya untuk meningkatkan
kualitas perusahaan. Audit internal
(penilaian diri) akan lebih baik apabila
dilakukan secara bertahap.
29. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 29 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
151 11.1.2
Audit Internal Sistem Manajemen
K3 dilakukan oleh petugas yang
independen, berkompeten dan
berwenang.
Bukti sertifikasi dari masing-masing
tim auditor harus dapat ditunjukkan.
Hal ini untuk membuktikan bahwa tim
auditor benar-benar berkompeten.
152 11.1.3
Laporan audit didistribusikan
kepada pengusaha atau pengurus
dan petugas lain yang
berkepentingan dan dipantau
untuk menjamin dilakukannya
tindakan perbaikan.
Bukti tertulis dari pendistribusian audit
tidak harus dalam bentuk surat resmi,
dapat dilakukan dengan pengiriman
surat elektronik yaitu email. Selain
praktis, mudah dan cepat aplikasi
tersbut kekinian (melengkapi android).
Elemen 12: Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan
12.1 Strategi Pelatihan
153 12.1.1
Analisa kebutuhan pelatihan K3
sesuai persyaratan peraturan
perundang-undangan telah
dilakukan.
Tidak Ada Rekomendasi
154 12.1.2
Rencana pelatihan K3 bagi semua
tingkatan telah disusun. Tidak Ada Rekomendasi
155 12.1.3
Jenis pelatihan K3 yang
dilakukan harus disesuaikan
dengan kebutuhan untuk
mengendalikan potensi bahaya.
Pelatihan K3 yang telah dilakukan
sejauh ini hanyalah Damkar. Harus
segera melakukan pemenuhan pelatihan
K3 yang lain sehingga pengendalian
potensi bahaya yang ada di PLN dapat
maksimal.
156 12.1.4
Pelatihan dilakukan oleh orang
atau badan yang berkompeten dan
berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan.
Bukti kompetensi dari trainer harus
dapat ditunjukkan sebagai salah satu
bentuk kelegalan dari perusahaan
trainer berasal dan kemampuan trainer
sendiri. Hal tersebut adalah hal kecil
yang serinng terabaikan.
157 12.1.5
Terdapat fasilitas dan sumber
daya memadai untuk pelaksanaan
pelatihan yang efektif.
Tidak Ada Rekomendasi
Pengusaha atau pengurus
30. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 30 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
159 12.1.7
Program pelatihan ditinjau secara
teratur untuk menjamin agar tetap
relevan dan efektif.
Menurut UU No.1 Tahun 1970 Bab V
Pasal 10 Ayat 3 Pelatihan kerja dapat
dilakukan secara berjenjang.
Peninjauan ulang terhadap program dan
realisasi pelatihan hendaknya dilakukan
maksimal dalam kurun waktu 1 tahun.
Hal ini dilakukan untuk menjamin agar
tetap relevan dan efektifnya suatu
program pelatihan.
12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
160 12.2.1
Anggota manajemen eksekutif
dan pengurus berperan serta
dalam pelatihan yang mencakup
penjelasan tentang kewajiban
hukum dan prinsip-prinsip serta
pelaksanaan K3.
Peran serta manajemen sangat
dibutuhkan untuk menunjukkan
komitmen dan keseriusan perusahaan
dalam penerapan SMK3.
161 12.2.2
Manajer dan pengawas atau
penyelia menerima pelatihan
yang sesuai dengan peran dan
tanggung jawab mereka.
Pelatihan yang diberikan harus sesuai
dengan kebutuhannya. Sejalan dengan
bidang yang sedang
diemban/dijalankan.
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
162 12.3.1
Pelatihan diberikan kepada semua
tenaga kerja termasuk tenaga
kerja baru dan yang dipindahkan
agar mereka dapat melaksanakan
tugasnya secara aman.
Pelatihan yang diberikan harus secara
merata baik untuk TK baru maupun TK
lama dan sesuai dengan kebutuhan
serta Sejalan dengan bidang yang
sedang diemban/dijalankan.
163 12.3.2
Pelatihan diberikan kepada tenaga
kerja apabila ditempat kerjanya
terjadi perubahan sarana produksi
atau proses.
Tidak Ada Rekomendasi
164 12.3.3
Pengusaha atau pengurus
memberikan pelatihan
penyegaran kepada semua tenaga
Menurut UU No.1 Tahun 1970
Pengusaha bertanggung jawab atas
peningkatan dan/atau pengembangan
kompetensi pekerjanya melalui
pelatihan kerja. Mengadakan pelatihan
penyegaran (refreshing) pada semua
31. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 31 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
IHT P3K, dan lain-lain. Laporan audit
telah didistribusikan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan. Namun
bukti tertulis dari pendistribusian tidak
dapat dibuktikan. Tindakan perbaikan
dan pemantauan terhadap rekomendasi
hasil audit masih belum bisa berjalan
maksimal dikarenakan terbatasnya
anggaran untuk hal-hal tersebut.
12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor
165 12.4.1
Terdapat prosedur yang
menetapkan persyaratan untuk
memberikan taklimat (briefing)
kepada pengunjung dan mitra
kerja guna menjamin K3.
Taklimat (Briefing) dapat diberikan
secara langsung maupun tidak
langsung, yaitu dapat melalui Safety
Induction, leaflet , video dll.
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
166 12.5.1
Perusahaan mempunyai sistem
yang menjamin kepatuhan
terhadap persyaratan lisensi atau
kualifikasi sesuai dengan
peraturan perundangan untuk
melaksanakan tugas khusus,
melaksanakan pekerjaan atau
megoperasikan peralatan.
Agar persyaratan tersebut dapat
dipenuhi dengan baik, maka
perusahaan harus mempunyai sistem
untuk menjamin pemenuhan dan
kepatuhan terhadap persyaratan lisensi
atau kualifikasi untuk melaksanakan
tugas khusus. Sebagai contoh adalah
Surat Izin Operasi (SIO) operator
forklift pada bagian logistik
pergudangan.
F. KETERANGAN WARNA
Critical
Mayor
Minor
G. HASIL PENCAPAIAN AUDIT
1. Dari 166 kriteria tingkat lanjutan, berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya
32. No.
Laporan
02/SMTVI/D4
INT_AUDIT_SMK3/VI/
2015
LAPORAN PRAKTEK
AUDIT INTERNAL
SMK3 PT.PLN
(PERSERO) APJ
KLATEN
Halaman 32 dari 32
Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4
No.
Pekerjaan
01 LAPORAN UTAMA
Auditor
Internal
Kelompok 2
b. Nilai B (Mayor = 50), terdapat 101 kriteria.
1) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3.
3) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit dibeberapa lokasi.
c. Nilai A (Minor = 100), terdapat 53 kriteria.
Ketidak konsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-
undangan, standar, pedoman dan acuan lainnya.
2. Tingkat Keberhasilan Pencapaian Penerapan SMK3
a. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0 - 59 % termasuk tingkat penilaian
penerapan KURANG.
b. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60 - 84 % termasuk tingkat penilaian
penerapan BAIK.
c. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85 - 100 % termasuk tingkat
penilaian penerapan MEMUASKAN
d. Tingkat Keberhasilan Pencapaian Penerapan SMK3 yaitu :
= (11 x 0) + (53 x 100) + (101 x 50) x 100%
165
= 62,7 %
= 63 % (Tingkat Penilaian Penerapan BAIK)
H. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT SMK3
a. Daftar hadir pertemuan auditor (terlampir).
b. Jawaban Izin Praktek Kerja Industri (terlampir).
c. Daftar kriteria dan pemenuhannya beserta rekomendasinya (elemen 1 s/d 12).
I. REKOMENDASI UMUM HASIL AUDIT SMK3
PT. PLN (PERSERO) AREA KLATEN harus terus meningkatkan
pemenuhan terhadap penerapan SMK3 di area kerjanya. Memberikan edukasi dan
pemahaman pada karyawan tentang pentingnya memahami, mematuhi dan
melaksanakan program K3 yang telah disepakati sebagai upaya jaminan
keselamatan bersama. Mengingat penerapan/pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja pada tempat kerja sangatlah penting. Penerapan SMK3 yang