Dokumen tersebut membahas kebijakan umum program Jamkesmas dan Jampersal tahun 2011, mencakup tujuan perluasan pelayanan kesehatan ke seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu, serta penyempurnaan sistem klaim dan verifikasi untuk menjamin akuntabilitas pendanaan.

1. KEBIJAKAN UMUM PROGRAM
JAMKESMAS DAN JAMPERSAL
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan R.I

2. o Introduksi Jaminan Kesehatan Masyarakat
o Kebijakan Umum Jamkesmas &
Jampersal
o Program Jamkesmas
o (Kepesertaan, Pelayanan Kesehatan).
o Program Jampersal
o (latar belakang, Tujuan dan Manfaat, …)
http://aksarafirdaus.blgospot.com

3. Mengapa Diperlukan Jaminan Kesehatan ?
Karakteristik Yankes: Per orangan/keluarga: Solusi universal:
Service/jasa, Tak pernah
terjangkau
Dominasi profesional, Jaminan
Kesehatan *)
Uncertainty,
Terpaksa bayar
Price In-elastic,
Asymmetry Information, Tidak adil
PPK Induce demand. Membayar • Peserta tertentu
Sendiri • PPK dikontrak/kerjasama
Patient ignorancy, • Pembayaran prospektif
Externality,  INA DRG
• Manfaat pasti
• Sistem rujukan
• Kendali mutu
*) Masyarakat miskin dibiayai Negara  Jamkesmas  Clinical pathway
•Telaah utilisasi 3

4. Kenapa Masyarakat Miskin ?
AKB dan AKABA kelompok maskin
selalu diatas AKB dan AKABA
kelompok masyarakat
berpendapatan tinggi
Persalinan oleh tenaga kesehatan pd
maskin, hanya sebesar 21,3%
dibandingkan 89,2% pd masyarakat
kaya
Status kesehatan maskin diperburuk
dng masih tingginya penyakit
menular seperti malaria, TB paru,
HIV/AIDS, dll
Pemanfaatan RS masih didominasi
oleh kelompok mampu, sedangkan
maskin memanfaatkan pelayanan
Puskesmas
48,7% kendala biaya, jarak dan
transportasi
AKB dan AKABA 3-4 kali lipat pada
masy. miskin dibanding masy. mampu
4
SUMBER : SDKI 2003

5. KEBIJAKAN UMUM (1)
1. Kebijakan Tahun 2011 merupakan kelanjutan dari
tahun-tahun sebelumnya yang lebih disempurnakan
2. Selama Manlak dan Juknis baru belum terbit tetap
berlaku Manlak dan Juknis yang sebelumnya
3. Perluasan Pelayanan dengan “JAMPERSAL” yang
sasaran seluruh Bumil yang belum memiliki jaminan
kesehatan/persalinan.
4. Pendanaan Jamkesmas dan Jampersal bersumber dari
APBN Kementerian Kesehatan (JENIS BELANJA
BANTUAN SOSIAL). Total APBN 2011 Sebesar; 6 .3 T 
tetap perlu dukungan APBD untuk Komplementasi dan
Suplementasi.
5. Dana Jampersal terintegrasi secara utuh dengan Dana
Jamkesmas menjadi satu kesatuan.
6. Dana Jamkesmas ditransfer langsung dari Rekening
PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011 Kesehatan Kab/Kota dan Rumah
Kas Negara ke Dinas 5

6. KEBIJAKAN UMUM (2)
7. Besaran Alokasi Dana Jamkesmas & Jampersal Kab/Kota
ditetapkan sesuai SK Menteri Kesehatan
8. Tim Pengelola jadi satu untuk mengelola Jamkesmas,
Jampersal dan BOK ---  TP JAMKESMAS & BOK
9. Per tanggungjawaban Dana :
• Pola Klaim untuk di Pelayanan Dasar (Jamkesmas &
Jampersal)
• Pola Klaim dengan SOFT WARE INA -CBG’s utk
Pelayanan Lanjutan (Jamkesmas & Jampersal)
7. Proses Verifikasi Per tanggungjawaban dana tetap
dilakukan;.
• Tim Pengelola Jamkesmas & BOK (Bag Verifikasi)
untuk Pelayanan kesehatan Dasar
• Verifikator Independen untuk Pelayanan Kesehatan
Lanjutan
7. Kepeser taan Jamkesmas 2011 mengacu pada data BPS
PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL60,5
2008 berjumlah 2011 juta jiwa, namun secara Nas
6

7. KEBIJAKAN UMUM (3)
12. Peser ta Jamkesmas tidak boleh dikenakan iur biaya
dengan alasan apapun
13. FASKES untuk Jampersal tidak hanya melibatkan
Puskesmas dan jaringan tetapi melibatkan Bidan
Praktek, Klinik Bersalin, Dokter Praktek yang bekerja
sama dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota
14. Akan ada beberapa pedoman dan Juknis sebagai
acuan pelaksanaan:
• Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS
• Juknis Jamkesmas di Pelayanan Dasar
• Juknis Jampersal
15. Penyelenggaraan Jamkesmas, Jampersal dan BOK
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
16. PT Askes tetap dilibatkan untuk Manajemen
Kepeser taan (Cetak dan distribusi) keseluruh peser ta
PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011 7

8. KEBIJAKAN PENDANAAN (1)
1. Dana Pelayanan Kesehatan Jamkesmas, Jampersal,
BOK bersumber dari APBN (6,3 T, 932 M).
2. Jenis Belanja Yankes Jamkesmas, Jampersal adalah
BANSOS, sedangkan BOK berupa Belanja Barang.
3. Dana Operasional Manajemen Tim Pengelola
bersumber APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan .
4. Tetap dilakukan Luncuran dana dengan
memperhitungkan Lap. Per tanggungjawaban dan
Kepatuhan Faskes (Cooperatif)
5. Per tanggungjawaban Dana Luncuran;
 Di Pelayanan Kesehata dasar dengan Klaim
 Di Pelayanan Kesehatan Lanjutan tetap dengan
INA -CBG’s
1. Pendanaan Jamkesmas Yandas dan Jampersal menjadi
PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011 8

9. KEBIJAKAN PENDANAAN (2)
7. Proses Verifikasi Per tanggungjawaban dana tetap
dilakukan;.
• Tim Pengelola Jamkesmas & BOK (Bag Verifikasi)
untuk Pelayanan kesehatan Dasar
• Verifikator Independen untuk Pelayanan Kesehatan
Lanjutan
7. Setelah diverifikasi Verifikator Independen dan
ditandatangani oleh Direktur RS/Balkesmas dan
Verifikator Independen RS/Balkesmas dapat langsung
mencairkan dana klaim tanpa menunggu Umpan Balik
(feed back) dari Pusat (PPJK)
8. P2JK (TP Jamkesmas Pusat) akan turun segera
melakukan pembinaan apabila ada praduga kesalahan
per tanggung jawaban, kesulitan secara teknis sof tware.
9. Ada pengalihan Grouper INA-DRG’s ke INA -CBG’s (UNU-
IIHG)
PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011 9

10. PROGRAM JAMKESMAS
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan R.I
http://aksarafirdaus.blgospot.com

11. Tujuan Jamkesmas
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Seluruh
Masy. Miskin
Penyelenggaraan
Pelayanan
Yang Efektif dan Efisien
Prinsip:
• Nirlaba May. Miskin Sehat
May. Miskin Sehat Pengentasan
• Portabilitas dan produktif
dan produktif Kemiskinan
• Ekuitas
• Akuntabel
11

12. KEPESERTAAN (1)
1. Kepeser taan tidak berubah (76,4 JT JIWA)
2. Kepeser taan berdasarkan pada dara BPS
Tahun 2008 (By Name by adress) sejumlah
60,5 JT JIWA
3. Untuk memenuhi 76,4 Juta akan dibagi
kedaerah secara proporsional dengan
memprioritaskan memasukkan peser ta yang
sedang dalam perawatan di rawat lanjutan
4. Akan dilakukan pencetakan dan penerbitan
Kar tu Jamkesmas baru pada tahun 2011.
5. Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan
tidak mampu tidak masuk dalam data tersebut
menjadi tanggung jawab daerah.
PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011 12

13. Kepesertaan (2)
 Gelandangan pengemis/org terlantar: tidak menggunakan kartu ttp
menggunakan srt ketr/rekomendasi Dinsos (sejenis) setempat
 Penghuni Rutan/Lapas: tidak menggunakan kartu ttp menggunakan srt
ketr/rekomendasi Kalapas/Karutan
 Penghuni Panti Sosial Miskin: menggunakan kartu dan didaftarkan.
Sementara kartu blm terdistribusi dapat menggunakan srt ketr/rekomendasi
rekomendasi Dinsos (sejenis) setempat
 Maskin daerah bencana pasca tanggap darurat: menggunakan kartu dan
didaftarkan. Sementara kartu blm terdistribusi dapat menggunakan srt
ketr/rekomendasi rekomendasi Dinsos (sejenis) setempat
 Peserta program PKH (Program Keluarga Harapan) adalah juga peserta
program Jamkesmas
13

14. Kepesertaan (3)
• Untuk semua jenis kepesertaan tersebut; SKP ditebitkan oleh
petugas PT Askes (Persero) setempat, sepanjang syarat
administrasinya terpenuhi
• Untuk masyarakat miskin yang pada saat pendaftaraan tidak
termasuk dalam data base (kecuali yang barulahir setelah
penetapan database), sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Pemda setempat.
• Bagi bayi terlahir dari keluarga peserta Jamkesmas langsung
menjadi peserta baru, PT Askes memberikan kartu
Jamkesmas.
14

15. PELAYANAN KESEHATAN (1)
1. Paket manfaat JAMKESMAS yang diterima peser ta
Jamkesmas Komprehensip (Promotif, Preventif, Kuratif
dan Rehabilitatif) sesuai kebutuhan medis
2. Jenis Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Personal
Care)
3. Jaringan Pelayanan Kesehatan Lanjutan di milik
pemerintah, swasta dan TNI-Polri
4. Jaringan pelayanan kesehatan dasar ( Yankesda) di
Puskesmas dan jaringannya.
5. Verifikasi Yankes di Balkesmas
(BKMM/BBKPM/BKPM/BKIM dan RS) dilaksanakan
oleh pelaksana VI dibawah koordinasi TP Jamkesmas
Kab/Kota
6. Ketersediaan Obat, AMHP, Alkes, Darah dan bahan
penunjang lainnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab
Rumah Sakit/Balkesmas
PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
7. Diperlakukan Formularium Obat RS Jamkesmas . 15

16. Pelayanan Kesehatan (2)
• Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis (paket manfaat/Benefit)
tingkat dasar dilakukan di Puskesmas dan jaringannya juga faskes
swasta (terbatas)
• Pelayanan di Puskesmas  pelayanan kesehatan dasar sesuai
kompetensi Puskesmas (RJTP; RITP)
• Pelayanan lanjutan di RS & Balkesmas (RJTL; RITL; Emergensi, Penunjang
diagnostik) berdasarkan rujukan
• Pelayanan di RS  komprehensif tetapi efisien  pemberlakuan tarif
paket INA DRG/CBG’s
• No cost sharing at all !!
16

17. Pelayanan Kesehatan (3)
o Manfaat program Jamkesmas adl komprehensif sesuai kebutuhan
medis.
- Eksklusi : kosmetika dan infertilitas
- Limitasi: pelayanan tertentu (kacamata, hearing aid, dll)
• Menggunakan pendekatan kedokteran klinik sosial  standar
berbasiskan kedokteran klinik sosial
• Mis Pediatri sosial, dll menggunakan dasar pola penyakit rata-
rata  kurva distribusi normal
• Meredam tarik menarik dokter (terapi mutakhir individualis) vs
kepentingan rata-rata program
• Paket termasuk pelayanan alat bantu gerak, dengar, dll) secara
terbatas untuk pengembalian fungsi.
• Paket manfaat program termasuk pelayanan KB
17

18. Pelayanan Pasien Dengan Tarif
Fee For Service
UGD/IRJ LOKET
RUANG RAWAT
NOTA BIAYA NOTA BIAYA
Rp ……. Rp ……. KWITANSI
BIAYA
PERAWATAN
LABORATORIUM NOTA BIAYA
Rp …….
RADIOLOGI NOTA BIAYA
Rp …….
PASIEN
PULANG
BEDAH NOTA BIAYA
Rp …….
18

19. Pelayanan Pasien Dengan Tarif Paket INA-
DRG/CBG’s Unit
Rekan Medik
Ruang Rawat Code Expert
UGD/IRJ
(Grouper)
Rekam Unit Klaim
medis Kode:
Clinical Costing Modelling
Laboratorium Dx/Prosedur: (CCM)
Utama
Sekunder
Resume
medis Radiologi
Tarif
Bedah
Catatan:
19
Beberapa hal masih diklaimkan terpisah; AMHP, Obat HOT dan kasus Jiwa dan Kusta

20. PENYALURAN DANA
1. Dana Jamkesmas Pelayanan Dasar di Transfer
Langsung dari KPPN V Jakar ta (Rek Kas
Negara) ke Rekening Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota (Institusi/ Penanggungjawab
Program).
2. Dana Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan
lanjutan di Transfer Langsung dari KPPN V
Jakar ta (Rek Kas Negara) ke Rekening Rumah
Sakit/Balkesmas.
3. Dana Operasional Manajemen disalurkan
melalui Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011 20

21. PEMBAYARAN
1. Pembayaran dana Yankes Jamkesmas di
pelayanan dasar dengan Cara Klaim
2. Besar Klaim Dana Jamkesmas Yandas di
Puskesmas berdasarkan kepada Perda Tarif
yang berlaku di Daerah tersebut,
sedangkan besar Klaim Persalinan
Ditetapkan berdasarkan Paket Tarif yang
ditetapkan Pusat.
3. Klaim Dana Yankes Jamkesmas di Rumah
Sakit/Balkesmas berdasarkan Tarif Paket
INA-CBG’s.
PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011 21

22. PEMANFAATAN DANA
1. Hasil Klaim atas Pelayanan Kesehatan
menjadi Pendapatan/Penerimaan Fasilitas
Kesehatan.
2. Dana yang telah menjadi pendapatan
PUSKESMAS
 DISERAHKAN KEPADA MEKANISME DAERAH
 LANGSUNG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK
MEMBAYAR JASA PELAYANAN KESEHATAN
SISANYA DISETOR KE KAS DAERAH (netto)
 DISETOR SELURUHNYA KE KAS DAERAH
KEMUDIAN KEMBALI LAGI 100% DALAM
BENTUK JASA DAN OPERASIONAL
PELAKSANAAN PUSKESMAS
JAMKESMAS & BOK 2011 22

23. Program
Jaminan
Persalinan
PPJK
Kementerian Kesehatan R.I
www.ppjk.depkes.go.id

24. Latar Belakang (1) Komitmen
Gizi: bumil, Global : MDGs
bayi, balita, Raker Cipanas Januari 2010
anak Inpres 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010
Reduksi
Kematian
Bayi
RPJMN 2010 - 2014
Reduksi
Kematian MDG 2015
Ibu
Raker Tampak Siring April 2010
HIV/AIDS, Inpres 3 Tahun 2010 tentang
Pembangunan Yang Berkeadilan
Malaria, Tbc Pro Rakyat, Keadilan Utk Semua, MDGs, 8 Tujuan
Pemb.Ekonomi
Sustainable
24 Dev. & Human
AKI 228 per 100.000 KH; AKB 34 per 1000 KH (SDKI, 2007)
90% kematian ibu krn persalinan (SKRT, 2001) Capital Dev.
Target MDGs tahun 2015AKI 102 per 100.000 KH
24 Salah satu masalah penting adalah pembiayaan

25. Definisi
 Jaminan Persalinan adalah program pemeriksaan kehamilan
(antenatal), persalinan dan pemeriksaan masa nifas
(postnatal) bagi seluruh ibu hamil yang belum mempunyai
jaminan kesehatan serta bayi yg dilahirkannya pada fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan program.
 Jaminan persalinan terintegrasi dengan program Jamkesmas
Sasaran
a. Merupakan sasaran tambahan dari program Jamkesmas
b. Sasaran adalah seluruh ibu hamil yang belum mempunyai
jaminan kesehatan/persalinan yang melakukan pemeriksaan
kehamilan (ANC), persalinan, dan pemeriksaan masa nifas
(PNC) bagi ibu dan bayi yang dilahirkannya
c. Perkiraan jumlah sasaran adalah 60% dari estimasi proyeksi
jumlah persalinan.
25

26. Tujuan
26

27. Manfaat Jaminan Persalinan (1)
Ruang lingkup pelayanan dalam Jaminan persalinan tingkat pertama
meliputi:
 Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan dengan frekuensi 4 kali
selama hamil;
 Pertolongan persalinan normal;
 Pertolongan persalinan dengan penyulit pervaginam yang dapat
dilakukan di Puskesmas PONED
 Pelayanan Nifas (PNC) sesuai standar
 Pelayanan neonatus dan penatalaksanaan rujukan neonatus dengan
komplikasi sesuai standar pelayanan
 Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan neonatus
 Penanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas PONED sampai
proses rujukan ke Rumah Sakit
27

28. Manfaat Jaminan Persalinan (2)
Ruang lingkup pelayanan dalam Jaminan persalinan tingkat
lanjutan meliputi:
 Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi (risti) dan penyulit;
 Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak
mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama;
 Penanganan Komplikasi Kebidanan dan Neonatus di Faskes
PONEK
 Faskes PONEK adalah Faskes yang mampu memberi
pelayanan Obstetri (kebidanan) dan Neonatus Emergensi
Komprehensif
Motivasi KB (Kontap) bagi ibu yang memanfaatkan program ini.
28

29. Besaran Tarif Pelayanan
Tarif Jumlah
No. Jenis Pelayanan Faskes Tkt Frekue (Rp) (Rp) Ketr
Pertama nsi
1. Pemeriksaan Kehamilan 10.000
4X 40.000 4X
2. Persalinan Normal 1X 350.000 350.000
3. Pelayanan nifas termasuk
pelayanan bayi baru lahir dan 3X 10.000 30.000 3X
KB pasca persalinan
4. Pelayanan tindakan pra rujukan
untuk ibu hamil, bersalin, nifas 1X 100.000 100.000
dan bayi baru lahir dengan
komplikasi
5. Pelayanan pasca keguguran,
persalinan per vaginam 1X 500.000 500.000
termasuk pelayanan nifas dan
pelayanan bayi baru lahir
dengan tindakan emergensi
dasar
 Besaran biaya untuk pelayanan Jampersal tingkat lanjutan menggunakan tarif paket Diagnose
Related Group (DRG) atau Case Base Group (CBG)

30. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 Faskes Pemerintah dan Swasta yang melakukan Perjanjian
Kerja Sama (PKS) dengan program
 Faskes Pemeriksaan kehamilan tanpa penyulit, kehamilan
non-risiko tinggi, persalinan normal, dan PNC dilakukan di:
 Puskesmas
 Puskesmas Rawat Inap
 Polindes/Poskesdes
 Dokter praktik swasta dan Bidan praktik swasta
 Rumah Bersalin Swasta
 Klinik Swasta
 Faskes untuk persalinan dengan penyulit, emergensi, dan
30 komplikasi dilakukan di:

31. Penyaluran Ke Rekening Dinkes Kab/Kota
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku penjab membuka
rekening giro bank a.n Dinas Kesehatan untuk menerima dana
pelayanan Jamkesmas dan Jampersal
2. Menteri Kesehatan membuat surat keputusan tentang alokasi dana
Jaminan persalinan dan Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan dasar
yang merupakan satu kesatuan
3. Kadinkes Kab/Kota membuat surat edaran ke Puskesmas agar:
a. Ka Puskesmas menunjuk seorang staf yang akan
bertanggungjawab mengelola dana Jamkesmas dan Jampersal
b. Kepala Puskesmas segera membuat Plan of Action (POA)
tahunan dan bulanan sebagai dasar untuk penyaluran dana

32. Penyaluran Ke Rekening RS
1. Dana untuk Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan disalurkan langsung dari Kementerian Kesehatan melalui
KPPN ke rekening RS.
2. Penyaluran Dana Pelayanan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I
3. Perkiraan besaran dana luncuran dana pelayanan kesehatan dilakukan
berdasarkan perkiraan perhitungan atas laporan pertanggungjawaban
dana Faskes Tingkat Lanjutan .
32

33. Pengelolaan Dana (1)
I. Dinkes Kab/Kota
1. Kepala Dinas Kesehatan menunjuk penanggung jawab yang akan
mengelola dana Jamkesmas dan Jampersal
2. Penanggungjawab keuangan di Kabupaten/Kota harus memiliki
buku catatan (buku kas umum) dan dilengkapi dengan buku kas
pembantu
3. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota membayarkan biaya
pelayanan Jampersal didasarkan pada;
a. Usulan Plan Of Action (POA) dan realisasinya untuk Puskesmas
b. Klaim pelayanan Jaminan persalinan yang diajukan fasilitas/tenaga
kesehatan swasta
4. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota melakukan telaah POA
yang telah diajukan oleh Puskesmas untuk mendapatkan persetujuan
pencairan dana

34. Pengelolaan Dana (2)
5. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ;
a. Kesesuaian realisasi pelayanan dan penggunaan dana dengan
POA
b. Klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan
pelayanan Jampersal
6. Verifikasi oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota pada
hakekatnya merupakan kegiatan pembinaan dan penilaian
akuntabilitas pelaksanaan Jampersal
7. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota termasuk pemberian rekomendasi untuk pencairan
dana berikutnya
8. Seluruh berkas bukti pelayanan disimpan di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota sebagai dokumen pertanggung jawaban yang akan
diaudit kemudian oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF).
34

35. Pengelolaan Dana (3)
9. Tim Pengelola Kabupaten/Kota membuat dan mengirimkan
rekapitulasi realisasi laporan penggunaan dana pelayanan
Jamkesmas dan Jampersal kepada Tim Pengelola Pusat dengan
tembusan ke Tim Pengelola Propinsi
10. Apabila terjadi kekurangan dana dalam tahun berjalan, akan
diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun selanjutnya. Sebaliknya
apabila terjadi kelebihan dana, dana tersebut menjadi sumber dana
pelayanan sampai untuk 3 (tiga) bulan pelayanan di tahun berikutnya
35

36. Pengelolaan Dana (4)
II. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
1. Untuk mencairkan dana pelayanan, Puskesmas membuat Plan Of
Action (POA) kegiatan
2. Berdasarkan POA tersebut, Puskesmas mengusulkan pencairan
dana sebagai uang muka kegiatan (POA bulan pertama)
3. Puskesmas membuat dan mengirimkan laporan pertanggung-
jawaban penggunaan dana yang diterimanya berdasarkan POA,
(klaim) beserta bukti pelayanan pendukungnya ke Tim Pengelola
Jamkesmas Kabupaten/Kota
36

37. Pengelolaan Dana (5)
4. Pencairan dana berikutnya oleh Puskesmas dapat dicairkan bila;
a. Puskesmas telah membuat laporan penggunaan dana
kegiatan sebelumnya beserta bukti penunjangnya.
b. Membuat POA kegiatan bulan berikutnya
5. Puskesmas melakukan pengelolaan dana sesuai ketentuan
tatalaksana keuangan serta membuat pencatatan keuangan yang
memenuhi syarat-syarat akuntabilitas.
37

38. Pengelolaan Dana (6)
II. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
1. Untuk pengelolaan dana di pelayanan kesehatan, Direktur Rumah
Sakit ;
a. Menunjuk dan menetapkan seorang staf Rumah Sakit untuk
mengelola dana pelayanan
b. Membuka rekening atas nama Rumah Sakit Kesehatan untuk
menerima dana pelayanan
2. Dana pelayanan Jamkesmas dan Jampersal yang disalurkan ke
rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan sebelum
dipertanggungjawabkan, belum menjadi pendapatan
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan/Rumah Sakit membuat laporan
pertanggungjawaban (klaim) dengan menggunakan INA-DRG/INA-
CBGs
38

39. Pengelolaan Dana (7)
4. Jasa Giro/Bunga Bank harus disetorkan oleh Rumah Sakit/Balai-Balai
Kesehatan ke Kas Negara
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan mengirimkan laporan
pertanggung-jawaban dana kepada Tim Pengelola Jamkesmas Pusat
dan tembusan kepada Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota
dan Provinsi
6. Seluruh berkas dokumen pertanggungjawaban dana disimpan oleh
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, untuk kebutuhan audit oleh
Aparat Pengawas Fungsional (APF);
39

40. Pemanfaatan Dana
 Pemanfaatan dana Puskesmas, Puskesmas PONED
dan Bidan Desa digunakan untuk jasa pelayanan dan
bahan habis pakai
 Pemanfaatan dana di RS dan RS PONEK megikuti
ketentuan pengelolaan pendapatan yang berlaku
(BLU/PNBP)
 Pemanfaatan dana untuk RB swasta, Polindes, bidan
praktik swasta mengikuti ketentuan masing-masing
faskes swasta yang berlaku
40

41. Kelengkapan Pertanggung-Jawaban Klaim
1. Fotokopi lembar pelayanan pada Buku KIA sesuai pelayanan yang
diberikan untuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk
pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan
2. Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong
persalinan untuk pertolongan persalinan
3. Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra
rujukan yang telah dilakukan untuk tindakan pra rujukan
4. Fotokopi identitas diri (KTP atau identitas lainnya) peserta Jampersal
Biaya transportasi petugas untuk ante-natal care (ANC), persalinan, dan post-natal
care (PNC) termasuk pelayanan persalinan dengan risiko tinggi (emergency) yang
memerlukan biaya trasportasi rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi dibiayai melalui
dana BOK.

42. FORM PENGAJUAN KLAIM/PERTANGGUNG-JAWABAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Nama Puskesmas/Faskes :
No PKS :
Bulan dan Tahun Klaim :
...............................,....................tahun.......................
Kepada Yth:
Ketua Tim Pengelola Jamkesmas/Jaminan Persalinan
Kab/Kota......................
Dengan hormat,
Bersama ini kami ajukan klaim/pertanggung-jawaban dana program persalinan atas pelayanan yang telah kami berikan dengan perincian sebagai berikut:
(Dalam rupiah)
Jenis Pelayanan
N Nam ANC Persalinan PNC Tota
o a l
Pasie
n
K K K K Tarif Tot Norm Tarif Total Tak Tarif Total Penyuli Tarif Total KF KF KF Tarif Tot
1 2 3 4 ANC al al Persalin Tarif Maj Persalin TarifPersali t Persalinan TarifPersalin 1 2 3 PNC al
Tari an Persalin u an Tak nan Tak (PONE Penyulit/PON an Tari
f Normal an maju Maju D) ED Penyulit/PON f
AN Normal ED PN
C C
1 10.00 350.000 100.000 600.000 10.00
0 0
2 10.00 350.000 100.000 600.000 10.00
0 0
3 10.00 350.000 100.000 600.000 10.00
0 0
4 10.00 350.000 100.000 600.000 10.00
0 0
5 10.00 350.000 100.000 600.000 10.00
0 0
6 10.00 350.000 100.000 600.000 10.00
0 0
Terlampir bersama ini kami sampaikan pula bukti-bukti penunjang yang sah untuk menjadi pertimbangan ( copy identitas/kartu ibu/ register kohort /partograf)
7 10.00 350.000 100.000 600.000 10.00
Demikian kami sampaikan, untuk realisasinya diucapkan terimakasih
0 0
8 10.00 350.000 100.000 600.000 Kami Yang Mengajukan Klaim/Pertanggung-Jawaban 10.00
Tim Verifikasi Jampersal Kabupaten/Kota Disetujui oleh Ketua tim Pengelola Kepala Puskesmas/Klinik/Bidan/
0 0
9 10.00
(..................................................................) 350.000 100.000
(....................................................) 600.000 10.00
(...................................................)
0 0

43. Bukti Penunjang Klaim/Pertanggung-Jawaban
Bukti Penunjang
No Jenis Kegiatan Kartu Surat
Identitas Rujukan Buku KIA Partograf Lain-Lain
Pemeriksaan
1 Kehamilan + +
Pertolongan
2 Persalinan Normal + +
Pertolongan
Persalinan Resiko
3 Tinggi + + +
Pemeriksaan Paska
4 Persalinan + +

44. Penyaluran & Pemanfaatan Dana (2)
Fasilitas Pelayanan
Penyaluran dana Peruntukan Dana
Kesehatan
ANC penyulit &
P Ke Rekening RS risti, Persalinan dg
RS dan RS dg
fasilitas
U Penyulit,
emergensi, &
PONEK
S komplikasi Puskesmas
Rawat Inap
ANC, PNC,
A Ke Dinkes
Kab/Kota
Persalinan Normal,
Bidan Desa -
Polindes
dan
T Persalinan dg
Bidan praktik
RB Swasta
penyulit di Klinik Swasta
Puskesmas PONED
44 18

45. BAGAN ALUR DANA JAMKESMAS
Umpan Balik (Feedback) Umpan Balik (Feedback)
KEMENTERIAN KES
TP JAMKESMAS Dana Dekon
SPM
Pertanggungjawaban KPPN V JKT
dg INA-CBG’s DINKES PROP
SP2D
TP JAMKESMAS
REK KAS NEGARA
Lap Realisasi Dana
fe r Transfe
Trans r
DINKES KAB/KOTA
RS/BALKESMAS
Coders & ADM POA + Klaim Klaim
Pusk Pusk Klinik Dokter Rumah Bersalin
Pusk
Verifktr Indpnden Pusk Pusk Dokter Praktek Bidan Praktek
PELAKSANAAN JAMKESMAS & BOK 2011 45

46. Mekanisme Klaim-Reimbursement (1)
Mekanisme Klaim-Reimbursement di Faskes Tkt Pertama
1. Puskesmas
 Puskesmas mengajukan rencana biaya ANC, PNC, persalinan normal, &
persalinan dg penyulit pada Puskesmas PONED dg membuat POA
berdasarkan estimasi proyeksi jumlah ibu hamil sasaran di wilayah
kerjanya yang diajukan ke TP Jamkesmas Dinkes Kab-Kota untuk
mendapatkan persetujuan.
 Setelah pemberian layanan persalinan Puskesmas mengajukan
pertanggung jawaban penggunaan dana kepada TP Jamkesmas Dinkes
Kab/Kota dg melengkapi bukti2 pelayanan.
 Bukti pelayanan pertolongan persalinan (kartu ibu, partograf, identitas)
k/p kohort utk konfirmasi. Bukti harus di tanda tangani pasien (ibu hamil,
bersalin, dan nifas)
 TP Jamkesmas Dinkes Kab/Kota melakukan verifikasi untuk keabsahan
pertanggungjawaban yang diajukan oleh Puskesmas dg
memperhitungkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
46

47. Mekanisme Klaim-Reimbusement (2 )
2. Klinik, RB Swasta, dan Polindes
 Klinik, RB Swasta, dan Polindes memberikan pelayanan
terlebih dahulu
 Setelah pemberian layanan persalinan, maka Klinik, RB
Swasta, dan Polindes mengajukan klaim kepada TP
Jamkesmas Dinkes Kab/Kota dg melengkapi bukti2
pelayanan.
 Bukti pelayanan pertolongan persalinan (kartu ibu, partograf,
identitas,k/p kohort). Bukti harus di tanda tangani pasien (ibu
hamil, bersalin, dan nifas)
 TP Jamkesmas Dinkes Kab/Kota melakukan verifikasi dan
memberikan persetujuan dan membayarkan tagihan klaim.
47

48. Mekanisme Klaim-Reimbursement (3 )
Mekanisme Klaim-Reimbursement di Faskes Tkt Lanjutan
 Proses klaim pelayanan di RS dilakukan melalui mekanisme klaim
Jamkesmas
 Persyaratan pengajuan klaim:
 Surat rujukan, identitas resmi ibu hamil
 Partograf, kartu ibu, k/p kohort sebagai konfirmasi
 Klaim yang diajukan diverifikasi oleh VI Jamkesmas
 Besaran biaya ANC penyulit & risti, persalinan dg penyulit, emergensi,
& komplikasi di RS berdasarkan tarif paket INA-DRG/CBG’s
48

49. Pengorganisasian: Peran Strategis Dinkes Sbg
Tim Pengelola Jamkesmas & BOK:
 Penunjukan petugas pengelola dana.
 Membuka rekening giro an TP Jamkesmas Dinkes Kab/Kota dan
melakukan tata kelola keuangan
 Membuat PKS dengan faskes non Puskesmas.
 Menilai dan memberikan persetujuan terhadap POA yang diajukan
oleh Puskesmas
 Melakukan verifikasi pengajuan klaim Puskesmas, Klinik, RB/Bidan
Praktik, dan polindes dan pengesahannya
 Melakukan pembayaran/pengabsahan terhadap pelayanan yang
diberikan
 Melakukan pencatatan pemanfaatan dana dan utilisasi pelayanan
 Menerima laporan dari faskes tk pertama dan melakukan rekapitulasi
laporan serta mengirimkan rekap tsb ke Dinkes prov. dan Pusat
 Melakukan pemantauan dan evaluasi
49

50. Lampiran Dalam Juknis
A. Contoh POA
B. Contoh Format Klaim
Puskesmas
Rumah Sakit
Klinik Swasta
C. Contoh Perjanjian Kerja Sama (PKS)

51. Nama Puskesmas :............... Contoh POA Tahunan
Estimasi Proyeksi Ibu Hamil:................
Estimasi Proyeksi Ibu Bersalin:............
Estimasi proyeksi neonates :…………..
Estimasi proyeksi ibu nifas : …………….
No
Kegiatan Sasaran Target Vol Biaya Proyeksi Tribulanan
Satuan
I II III IV
(Jan-Mar) (Apr-Jun) (Jul-Sep) (Okt-Des)
1 ANC ......bumil 100 % ......... 10.000 ......bumil ..... bumil ....bumil ...bumil
(Rp........) (Rp........) (Rp.........) (Rp.......)
2 Linakes ..... bulin 100 % ......... 350.000 ..... bulin ..... bulin ..... bulin ..... bulin
Normal (Rp........) (Rp........) (Rp........) (Rp........)
3 Linakes ..... bulin 100 % ......... 500.000 ..... bulin ..... bulin ..... bulin ..... bulin
Penyulit (Rp........) (Rp........) (Rp........) (Rp........)
(PONED)
4 PNC
Menyetujui .....bunifas 100 % ......... Puskesmas
Kepala 10.000 ......bunifas .....bunifas ....bunifas ....bunifas
51
Kepala Dinas Kes Kab....... .....bayi ............................. (Rp........) (Rp........) (Rp.........) (Rp.......)
(..................................) (..................................)

52. Nama Puskesmas :
POA bulan /tribulan : ...............s/d....................... Contoh POA Bulanan
Total
NO Kegiatan Sasaran Target Vol Lokasi Pelaksana Biaya Biaya KET
Satuan (Rp)
(Rp)
1 ANC ........bumil 100% Pusk, Bidan 10.000 ...........
Pustu,
Poskesdes
2 Linakes ......bulin 100% ...... 4 desa Bidan 350.000 ............
Normal
3. Linakes ......bulin 100% ...... 4 desa Bidan 600.000 ............
Penyulit
(PONED)
4 PNC ....bunifas 100% ........ 4 desa Bidan 10.000
Menyetujui
Tim pengelola Jamkesmas Kab ....bayi ....
52 (...................................)

53. Kepada Yth: Contoh Form Klaim
Ketua Tim Pengelola Jamkesmas/Jaminan Persalinan
Kab/Kota......................
Dengan hormat,
Bersama ini kami ajukan klaim/pertanggung-jawaban dana program persalinan atas pelayanan yang telah kami berikan dengan perincian sebagai berikut:
(Dalam rupiah)
Terlampir bersama ini kami sampaikan pula bukti-bukti penunjang yang sah untuk menjadi pertimbangan ( copy identitas/kartu ibu/ register kohort /partograf)
Demikian kami sampaikan, untuk realisasinya diucapkan terimakas
Jenis Pelayanan
No Nama ANC Persalinan PNC Total
Pasien
K1 K3 K4 Tarif Total Tarif Total Tak Tarif Total Peny Tarif Total KF1 KF KF3 Tarif Total
ANC Tarif Persalin Tarif Maj Persalinan TarifPer ulit Persalinan TarifPersalin 2 PNC Tarif
ANC an Persalin u Tak maju salinan (PON Penyulit/PON an PNC
Normal an Tak ED) ED Penyulit/PO
Normal Maju NED
1 10.000 350.000 100.000 500.000 10.000
2 10.000 350.000 100.000 500.000 10.000
3 10.000 350.000 100.000 500.000 10.000
4 10.000 350.000 100.000 500.000 10.000
5 10.000 350.000 100.000 500.000 10.000
6 10.000 350.000 100.000 500.000 10.000
7 10.000 350.000 100.000 500.000 10.000
8 10.000 350.000 100.000 500.000 10.000
9 10.000 350.000 100.000 500.000 10.000
10 10.000 350.000 100.000 500.000 10.000
11 10.000 350.000 100.000 500.000 10.000
12 10.000 350.000 100.000 500.000 10.000
Kami Yang Mengajukan Klaim/Pertanggung-Jawaban Disetujui oleh,
53

54. Contoh: Form Rekapitulasi Laporan
PROPINSI ;
DINAS KESEHATAN :
Kepesertaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Jumlah Kunjungan
No KAB/KOTA Bumi Bufa Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Jumlah Rujukan
Bulin
l s K K K K Buli Bufa Bumi Buli Bufa
1 2 3 4 Pn KF1 KF2 Bumil n s l n s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
JUMLAH TOTAL
…………………………..,.20
…
54 Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan

55. JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK (1)
ITEM JAMKESMAS JAMPERSAL BOK
Jenis Belanja Belanja Bantuan Belanja Bantuan Belanja Barang Fisik
Lain Tugas Pemban-
Sosial Sosial tuan
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Jaminan Persalinan Bantuan Operasional
Masyarakat Miskin untuk sasaran Ibu untuk Puskesmas
hamil yang blm
memiliki jaminan
Sasaran Masyarakat Ibu hamil, Ibu Seluruh masyarakat
Miskin bersalin, Ibu nifas, di wilayah kerja
bayi baru lahir Pusk
yang belum
memiliki jaminan
persalinan
Mekanisme Transfer langsung Transfer langsung Tugas Pembantuan
Penyaluran dari kas negara dari kas negara (TP)
Kegiatan Kuratif dan Reha Promotif, Preven Promotif & Preven
bilitatif tif, Kuratif dan tif
Rehabilitatif
PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011 55

56. JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK (2)
ITEM JAMKESMAS JAMPERSAL BOK
Fokus Fokus Fokus
kegiatan kegiatan kegiatan
 Rawat jalan  Pemeriksaan  Upaya yankes
Fokus  Rawat inap kehamilan  Penunjang
 Gadar  Pertolongan yankes
 Transport persalinan  Manajemen
rujukan puskesmas
 Pelayanan nifas,
termasuk pelayanan  Pemeliharaan
bayi baru lahir ringan Pusk
& KB pasca
persalinan
 Penanganan
komplikasi pada
kehamilan,
Perencanaan Via lokakarya persalinan, nifas dan
mini Via lokakarya
bayi baru lahir
mini
PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011 Via lokakarya mini
56

57. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TIM PENGELOLA JAMKESMAS DAN BOK PUSAT
SEKRETARIAT I BIDANG JAMKESMAS
JL HR RASUNA SAID BLOK X 5 KAV 4-9 JAKARTA
TELP 021 5221229
FAX JAMKESMAS 021 5279409, 021 52922020
SMS CENTER JAMKESMAS : 08121167755
WEBSITE: www.ppjk.depkes.go.id

58. 58
 Terimakasih
http://aksarafirdaus.blgospot.com