Media Informasi RBM Majalengka

2. bersama PNPM Mandiri Perdesaan paling tidak telah membangun sebuah
karakter masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan. Di sektor ekonomi,
UPK telah memfasilitasi masyarakat, terutama kaum perempuan, untuk bisa
akses ke sumber dana pinjaman. Kelompok-kelompok perempuan telah dilatih
dan dibina serta diberi pinjaman modal oleh UPK untuk pengembangan usaha
kelompoknya. UPK telah memberikan support kepada masyarakat kurang
mampu untuk berani menyentuh sumber pinjaman agar masyarakat miskin mau
membuka usaha dan memperoleh penghasilan. UPK menjadi salah satu sumber
permodalan bagi masyarakat yang tidak memiliki agunan. Lantas, sampai batas
mana UPK memberikan pinjaman modal kepada masyarakat ?
Seperti telah diulas di atas, UPK diberi peran dalam fasilitasi pengembangan
ekonomi perdesaan (PEP), mulai dari perencanaan usaha hingga bimbingan ke
akses modal. UPK dipandang perlu memahami bahwa di masyarakat terdapat
beberapa klaster, ada lapisan masyarakat miskin yang mau berusaha namun
tidak memiliki modal dan dinilai tidak akan mampu mengembalikan pinjaman
bila diberi modal pinjaman. Di sini UPK berperan mendata dan membina mereka
serta membantu mereka melalui pemberian Dana Sosial UPK. Pada saat mereka
punya kegiatan usaha dan telah memperoleh pendapatan memadai dan ingin
mengembangkan skala usahanya, maka UPK membantu mereka melalui
pemberian pinjaman dari UPK. Dan ketika usahanya beranjak maju dan butuh
modal lebih besar lagi, maka UPK berkewajiban mengarahkan mereka untuk
akses ke sumber modal lain, bank misalnya, karena di level ini sudah bukan lagi
ranah UPK. Di sinilah keunikan UPK yang berperan aktif memberdayakan
perekonomian untuk kalangan masyarakat kurang mampu agar mereka
memiliki kegiatan usaha, kemudian membimbing mereka agar usahanya
berkembang dan di saat usahanya maju maka UPK harus rela melepaskan
mereka untuk merangkul lembaga keuangan lain.
Dilema akan muncul manakala UPK menghadapi keterlambatan dalam
mencari kelompok baru untuk menggantikan kelompok yang sudah dilepas
karena sudah mandiri dan sudah menjadi nasabah lembaga keuangan lain.
Keterlambatan ini akan berpengaruh kepada posisi idle money UPK yang
menjadi salah satu kriteria penilaian kinerja UPK. UPK dengan angka idle money
tinggi cenderung dinilai tidak mampu bekerja dengan baik, padahal UPK telah
menjalankan tugasnya dengan benar, yaitu menggiring masyarakat kurang
mampu menjadi kelompok usaha yang berkembang yang kemudian difasilitasi
untuk bermitra dengan perbankan.
Lantas, apakah setelah PNPM Mandiri Perdesaan berakhir (Desember 2014)
UPK masih diharuskan bertahan di klaster ini ? Ataukah diberi hak untuk
berinovasi sesuai permintaan masyarakat ? Jawabannya tentu harus menunggu
regulasi yang belum pasti kapan keluar. Menyambut Undang-undang Desa yang
awal tahun 2015 sudah diimplementasikan, UPK harus sudah siap untuk
bergandengan tangan menjalin kerjasama pengembangan ekonomi dengan
desa. Dan klaster yang membatasi UPK bisa saja berubah mengikutinya. Uang
sejumlah satu juta rupiah pada saat PPK baru ada akan berbeda dengan uang
satu juta rupiah pada saat PNPM akan berakhir, apalagi di era lima tahun setelah
undang-undang desa berlangsung nanti.
Menyinggung Kemandirian Masyarakat, Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Pelindung :
Drs. H. Rieswan Graha, M.M.Pd.
(Kepala BPMDPKB Kab. Majalengka)
Drs. Piping Ma’arif
(PjOKab Majalengka)
H. Maman
(Satker PNPM-MPd Kab. Majalengka)
Penasehat :
Ir. Agus Salim
(Fasilitator Kabupaten Kab. Majalengka)
Ir. Muchtar
(Fastekkab Kabupaten Majalengka)
Jajat Zakariya, SP
(Faskeu Kabupaten Majalengka)
Ir. Yayat Hadiyat
(Assisten Faskab Kabupaten Majalengka)
Asep Purnama, ST
(Assisten Fastekkab Kabupaten Majalengka)
Penanggung jawab :
Lumbri, S.Pd.
(Ketua RBM Kab. Majalengka)
H. Apip Haris Arifin
(Ketua Bid. Media & Informasi RBM Majalengka)
Ima Rohima AR, ST
(Sekretaris 2 RBM Kab. Majalengka)
Wiwi Susilawati, S.Pd
(Bendahara RBM Kab. Majalengka)
Pemimpin Redaksi :
H. Apip Haris Arifin
(Sekretaris UPK Argapura)
Layout & Editing :
H. Apip Haris Arifin
(Sekretaris UPK Argapura)
Drs. Rahmat Heryanto, M.Si.
(Sekretaris BPMDPKB Kab. Majalengka)
Lumbri, S.Pd
(Wakil Ketua RBM Kab. Majalengka)
Rahmat Hidayat
(Sekretaris 1 RBM Kab. Majalengka)
Alamat Redaksi :
Jalan Ahmad Kusumah No. 04
Majalengka - Jawa Barat
E-mail : rbm.majalengka@gmail.com
Website : www.rbm-majalengka.or.id
isi diluar tanggung jawab percetakan

3. Keterbatasan pemahaman tentang Kelembagaan Dana Bergulir (KDB) menyebabkan kurang optimalnya peran masing-masing
kelembagaan dana bergulir dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga kerap kali menimbulkan adanya kesenjangan di
antara lembaga pengelola dana bergulir itu sendiri.
Sebagai langkah antisipasi untuk menghindari hal tersebut, maka PNPM-MPd Kabupaten Majalengka di bulan November tahun
2014 menyelenggarakan pelatihan yang melibatkan seluruh komponen kelembagaan dana bergulir yang ada di seluruh Kabupaten
Majalengka, mulai dari BKAD, UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan, dan Tim Penyehat Pinjaman. Kegiatan dilaksanakan di
masing-masing region yang rata-rata terdiri dari 3 kecamatan. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dengan jadwal waktu beragam
sesuai kesepakatan region masing-masing.
Revitalisasi sistem kelembagaan dana bergulir adalah fokus bahasan dalam agenda kegiatan pelatihan. BKAD selaku pemegang
kendali sistem diharapkan mampu menjalankan fungsinya. Adanya pemahaman bahwa BKAD adalah bentukan PNPM terhapus
sudah dengan lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut sudah jelas bahwa posisi
BKAD sangatlah strategis. Salah satu tugasnya adalah memfasilitasi kerja sama desa dengan desa lainnya dan menjalin kerja sama
dengan pihak ketiga.
Dalam pelatihan penguatan kelembagaan dana bergulir kali ini, BKAD dan kelembagaan lain di bawahnya mengemban misi
penyelamatan aset-aset hasil PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk kelangsungan kegiatan dana bergulir yang dikelola oleh UPK.
Aset dana bergulir yang dikelola oleh UPK di Kabupaten Majalengka selama kurang lebih 11 tahun hingga saat ini telah mencapai 50
milyar rupiah dengan nilai rata-rata 2 milyar per kecamatan. Aset yang tidak sedikit ini perlu dilestarikan dan dikembangkan
dengan cara memperkuat kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan dana bergulir.
Dana bergulir UPK memiliki segmen pasar tersendiri yaitu kelompok perempuan dengan pola pemberian pinjaman dan
pembinaan berasaskan pemberdayaan. Ciri khas tersebut sangat selaras dengan tujuan pengembangan ekonomi perdesaan yang
diamanatkan oleh Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. UPK yang dalam undang-undang tersebut bisa ditafsirkan
sebagai Badan Usaha Milik Antar Desa akan lebih berkembang bila BKAD mampu mengkolaborasikan dengan BUMdes.
Sistem Pembakuan Perguliran yang sudah diterapkan di masing-masing UPK menjadi acuan baku dalam pengelolaan dana
bergulir. Mengacu pada sistem tersebut, aset dana bergulir UPK akan semakin cepat berkembang karena tidak diharuskan lagi
adanya MAD Perguliran dalam proses penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Dan seluruh komponen yang dibutuhkan dalam
proses perguliran dinilai sudah sangat lengkap mulai dari proses perencanaan sampai kepada proses pengawasan.
Sistem pembakuan perguliran dibahas secara rinci dalam pelatihan ini karena sistem ini yang akan digunakan dalam pengaturan
roda perguliran terutama setelah Program PNPM berakhir di tahun 2014 ini. Peran masing-masing kelembagaan yang terkait dalam
kegiatan dana bergulir disimulasikan sesuai alur tahapan perguliran dengan tujuan agar kelembagaan dana bergulir bisa
memahami dan menguasai perannya masing-masing.
Pembahasan penting lainnya yang menjadi agenda pokok pelatihan adalah tentang rencana kerja tiap kelembagaan dan nilai
pagu kebutuhan biaya masing-masing kelembagaan yang dituangkan dalam cash-flow kelembagaan. Dalam sesi ini, tiap-tiap
kelembagaan diminta membuatkan contoh rencana kerja kelembagaannya yang dilengkapi dengan rencana anggaran biayanya.
Salah satu indikator berfungsinya sebuah kelembagaan antara lain adalah adanya rencana kerja yang realistis dan ditunjang
dengan operasional untuk melaksanakan rencana tersebut. Semua lembaga pengelola perguliran diwajibkan menyusun rencana
kerja secara periodik.
Tim Penyehat Pinjaman (TP2) yang sudah dilatih di tingkat kabupaten pada bulan September 2014 mendapatkan penyegaran
kembali terkait tugasnya yang tengah melakukan proses identifikasi pinjaman bermasalah dalam rangka persiapan rescheduling
yang akan dilakukan menjelang akhir tahun 2014 ini. UPK yang memiliki nilai NPL di atas ambang batas atau angka tunggakannya
cukup tinggi sudah harus segera melakukan tindakan penyehatan pinjaman.
Kelembagaan dana bergulir yang merupakan satu kesatuan dalam Unit Kerja BKAD pasca pelatihan ini diharapkan bisa lebih
memahami tugas dan fungsinya dibarengi dengan berbagai inovasi positif, sehingga mampu menjawab tuntutan masyarakat,
terutama di era peralihan dari Program PNPM-MPd ke era Undang-undang Desa.
Tantangan ke depan, terkait Undang-undang Desa, Unit Kerja BKAD selain harus menjaga keberlangsungan pengelolaan dana
bergulir UPK juga dituntut mampu melakukan berbagai mediasi dan terobosan-terobosan dalam upaya pengembangan usaha dan
pengembangan jaringan, sehingga peran Unit Kerja BKAD besar manfaatnya dalam rangka membangun desa. BKAD sebagai
pemegang fungsi mediasi antar desa dan penghubung dengan pihak ketiga akan diuji kemampuannya menjelang dilaksanakannya
Undang-undang Desa mulai Januari tahun depan.
Unit Kerja BKAD sebagai pemegang kunci mediasi antar desa dan sebagai penghubung dengan
pihak ketiga akan diuji kemampuannya menjelang dilaksanakannya Undang-undang Desa mulai
Januari tahun depan. Berbagai langkah persiapan terus dilakukan. Salah satunya adalah pelatihan
Penguatan Kelembagaan Dana Bergulir.
4

4. Salah satu agenda tahunan UPK sebagai
refleksi tanggung jawab sosial terhadap
masyarakat adalah menyalurkan Dana
Sosial yang berasal dari surplus tahunan
UPK. Tujuannya tentu saja untuk memban-
tu meningkatkan taraf hidup dan kesejah-
teraan masyarakat, terutama warga kurang
mampu.
Lantas sejauh mana Dana Sosial UPK
mampu memberi dampak peningkatan taraf
hidup warga miskin, semua kembali kepada
sehebat apa konsep penyaluran Dana Sosial
yang dirancang oleh jajaran kelembagaan
UPK itusendiri.
Sudah banyak pemberian bantuan sosial
dari berbagai lembaga, baik pemerintah
maupun swasta, yang diterima masyarakat
seperti bantuan sembako atau contoh lainnya
adalah BLT. Dampaknya bisa dikaji dengan
kasat mata, sejauh mana mereka bisa bangkit
dari kesulitan ekonomi. Dampaknya hampir
tidak ada, karena konsep pemberian bantuan
tersebutlebihcenderungbersifatcharity.
Tidak ada salahnya bila semua pola
pemberian bantuan masyarakat mengacu
ulang pada sebuah ungkapan “Lebih baik
memberi kail daripada memberi ikan.” Atau
di era saat ini bisa diterjemahkan menjadi
“Lebih baik memberi peluang usaha
daripada memberi uang.” Dan sekecil
apapun peluang usaha yang diberikan tentu
akan sangat berarti karena telah
menjalankan langkah yang benar dalam
upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat
kurangmampu.
Tidak sedikit perusahaan swasta ataupun BUMN yang mengeluarkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) ke bentuk-
bentuk bantuan lain selain charity, misalnya membangun sarana kesehatan di kawasan penduduk miskin, membangun MCK dan
ada pula yang diberikan dalam bentuk sarana usaha pengembangan ekonomi perdesaan. Pihak perusahaan dan BUMN sudah
memahamibenar bahwa bantuan berbentuk uang yang dibagikankepada rakyat miskin tidak akan menumbuhkanjiwa wira usaha
bilatidakdibarengidenganpendampinganberkelanjutan.
Dana Sosial UPK, yang prinsipnya sama dengan CSR, juga sebaiknya disalurkan untuk pengembangan ekonomi rakyat
miskin dengan tujuan untuk memberikan ruang usaha bagi warga kurang mampu agar mereka bisa meningkatkan pendapatan
keluarganya. Dengan bimbingan serius, tidak mustahil usaha mereka bisa tumbuh besar. Dan dukungan ke arah itu sudah mulai
difikirkan oleh jajaran pengurus UPK di Kabupaten Majalengka. Seluruh UPK di Kabupaten Majalengka telah menyalurkan
dana sosial dari surplus tahun anggaran 2013 ke dalam bentuk penciptaan kegiatan usaha rakyat miskin. Sebagai contoh, UPK
Kecamatan Sindang dan UPK KecamatanArgapura telah menyalurkan dana sosial berupa domba untuk dikembangbiakkan oleh
masyarakat kurang mampu yang hasilnya bisa dinikmati oleh mereka. Sementara UPK Kecamatan Kasokandel, UPK Kecamatan
Bantarujeg dan beberapa UPK lainnya memberikan dana sosialnya berbentuk peralatan untuk pengembangan industri rumah
tangga seperti kompor gas dan aneka peralatan lainnya. Bahkan ada beberapa UPK yang menyalurkan dana sosialnya berupa
doronganuntukparapedagangkeliling.
Perubahan tersebut sudah selayaknya diapresiasi, karena setidaknya sudah ada niat dan pola pemberian yang tepat untuk
menolong warga miskin dalam upaya meningkatkan pendapatan mereka. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya pemberian dana
sosial masih didominasi oleh penyaluran sembako walau ada pula yang sudah berbentuk perlengkapan home-industry. Dana
sosial yang disalurkan oleh UPK untuk menciptakan kegiatan usaha warga miskin porsinya memang masih sangat kecil
sebanding dengan aset UPK yang ada, akan tetapi dana sosial tersebut disalurkan setiap tahun. Dan tahun demi tahun, UPK terus
berupayamembukaruang-ruangusahabarubagimasyarakatmiskinmelaluiprogramdanasosialUPK.
Oleh : H. Apip Haris (Sekretaris UPK Argapura)
5

5. J
ika boleh menengok ke belakang, di masa-masa sebelum tahun 1998, di seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka ada
bank perkreditan rakyat atau di beberapa kecamatan namanya lembaga perkreditan kecamatan yang melayani kegiatan
simpan pinjam untuk masyarakat. Aset rata-rata tiap BPR atau LPK tersebut tidak lebih dari setengah milyar. Sayangnya,
sebagian besar dari lembaga jasa simpan pinjam tersebut mengalami gulung tikar dan hanya di beberapa kecamatan yang masih
eksis. Padahal masyarakat masih membutuhkan sumber-sumber pinjaman dana untuk modal tani atau dagang.
Untungnya, UPK hadir di hampir semua kecamatan menggantikan posisi BPR yang hilang. Walau segment pasar UPK masih
sangat dibatasi hanya untuk kelompok perempuan dan belum bisa melayani pinjaman dengan jumlah besar, namun
keberadaannya diakui oleh masyarakat dan dirasakan manfaatnya. Di luar dugaan, UPK mampu bertahan sampai lebih dari 11
tahun dan bahkan makin berkembang. Dengan nilai-nilai pemberdayaan yang dijalankan, masyarakat merasa dekat dengan UPK.
Banyak pihak menilai bahwa UPK akan bisa terus bertahan dan berkembang bila melihat performa seperti sekarang. Terlebih
lagi bila didukung dengan kelembagaan yang solid dan sistem pengelolaan keuangan yang tepat, tidak menutup kemungkinan
UPK akan menjadi sebuah lembaga keuangan yang paling dominan di tingkat kecamatan.
Aset produktif yang dikelola oleh UPK di Kabupaten Majalengka hinggaAgustus 2014 nilainya mencapai 50 milyar rupiah. Dan
jumlah aset tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara tunggakan di posisi kolektibilitas 5 jumlahnya sekitar
2,5 milyar rupiah. Sebagai langkah recovery terhadap tunggakan tersebut, kini tengah dilakukan upaya penyehatan pinjaman oleh
jajaran kelembagaan pengelola dana bergulir UPK.
Sebagai pelaku ekonomi pemberdayaan,
UPK tidak melulu berperan dalam menyalur-
kan pinjaman kepada kelompok, akan tetapi
memiliki tanggung jawab moral untuk
membina kelompok tersebut hingga mapan
dan berpenghasilan. Meski tidak semua
kelompok pemanfaat dana bergulir UPK
memiliki kesadaran untuk mengembangkan
kelompoknya, namun UPK akan terus
berusaha melakukan pendampingan terhadap
kelompok binaannya.
UPK di Kabupaten Majalengka rata-rata
sudah memiliki gedung sendiri sebagai wujud
keseriusan dalam pengelolaan dana bergulir.
Menjelang akhir tahun 2015 seluruh UPK
diharapkan sudah bekerja di gedung milik
sendiri.
Jumlah pinjaman yang beredar di masya-
rakat sampai akhir Agustus 2014 mencapai 36
milyar rupiah yang tersebar di 24 kecamatan.
Sementara modal yang mengendap di
rekening bank jumlahnya sekitar 5,9 milyar.
Salah satu permasalahan yang masih
terus diupayakan penyelesaiannya adalah
tentang penanganan tunggakan yang
jumlahnya mencapai 10 milyar rupiah yang
menyebabkan nilai NPL berada di kisaran
angka 18 %. Hasil proses identifikasi
tunggakan yang sudah hampir final
diharapkan bisa menjadi dasar acuan dalam
menentukan pola penanganan tunggakan
yang tepat sehingga bisa kembali menjadi aset
produktif UPK.
Total surplus berjalan UPK di Kabupaten
Majalengka sampai dengan Agustus 2014
jumlahnya hampir mendekati 4,5 milyar yang
akan dialokasikan selain untuk penambahan
modal juga untuk pendanaan operasional
kegiatan semua lembaga pendukung kegiatan
UPK, pengembangan kelembagaan dan
kelompok serta dana sosial.
Data Aset Produktif dan Perolehan Surplus Berjalan UPK di Kab. Majalengka
sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2014
Source : Laporan Bulanan Fasilitator Keuangan PNPM-MPd Kab. Majalengka

6. PelatihanTim Penyehat Pinjaman (TP2) se-Kabupaten Majalengka dilaksanakan di Gedung Gerai PNPM-MPd Majalengka
selama 3 hari penuh mulai tanggal 23 hingga 25 September 2014. Kegiatan pelatihan dibuka secara resmi oleh PjOKab,
Drs. Piping Ma’arif. Dalam sambutannya, PjOKab berharap agar PelatihanTP2 ini akan bermanfaat bagi keberlangsungan
dana bergulir dan pengembangannya. Menyangkut pengelolaan Gerai, ia menghimbau agar Gerai-PNPM bisa dioptimalkan
fungsinyasesuaitujuannyasehinggakeberadaanGeraiPNPM benar-benarbermanfaatbagiproses pemberdayaanmasyarakat.
Pelatihan TP2 menitikberatkan pada sasaran agar masyarakat merasa memiliki dan peduli terhadap pelestarian dan
pengembangan dana bergulir yang dikelola oleh UPK. Angka NPL diatas 10 % di beberapa UPK di Kabupaten Majalengka
menandakan bahwa peran TP2 sudah saatnya dioptimalkan. TP2 sebagai lembaga ad-hoc dalam Unit Kerja BKAD memiliki
peran cukup penting dalam upaya mendorong pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman
bermasalah dengan menerapkan pola-pola penyelesaian sesuai kondisi permasalahannya. Untuk itu kapasitas dan kemampuan
TP2 perlu senantiasa ditingkatkan karena kondisi permasalahan pinjaman di kelompok sangat beragam dan membutuhkan
penanganan yang tepat tanpa harus memicu konflik. Penyebab permasalahan pinjaman di kelompok bisa terjadi akibat kepailitan
usaha anggota kelompok, adanya penyelewengan, dan terjadinya musibah. Secara logika, penyaluran pinjaman UPK sangat
beresiko karena tidak semua pemanfaat pinjaman UPK memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan usaha. Kemudahan untuk
akses terhadap pinjaman UPK yang tanpa mengharuskan adanya agunan seringkali dimanfaatkan oleh anggota atau pengurus
kelompok untuk memperoleh pinjaman yang nilainya besar dengan cara meminjam foto copy KTP milik orang lain tanpa
diimbangi dengan kemampuan pengembalian pinjaman yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kemacetan pinjaman.
Terkadang banyak pula pengurus kelompok yang dengan sengaja menggunakan uang angsuran anggotanya untuk menutupi
kebutuhanpribadinyadantidakbisamenggantinya.MungkinpulaadayangmemangsengajaberniatmenggelapkandanaUPK.
Tim Penyehat Pinjaman (TP2) dituntut untuk
memiliki kepekaan dalam menganalisa penyebab
pinjaman bermasalah sehingga bisa menilai apakah
pinjaman bermasalah tersebut diakibatkan oleh
kelembagaan kelompok yang kurang baik, adanya
musibah,atauterjadiakibatadanyapenyelewengan.
TP2 selanjutnya menetukan pola penyelesaian
pinjaman bermasalah tersebut berdasarkan kondisi
kelompok. Pola penyelesaian bisa berupa penjadwalan
ulang, perubahan pola angsuran baru, pengurangan
kewajiban bunga, kompensasi harta senilai jumlah
dana yang diselewengkan, atau penyelesaian lewat
jalurhukum.
Para peserta pelatihan yang terdiri dari unsur
kelembagaan TP2 seluruh Kabupaten Majalengka juga
dibimbing agar mampu membuat laporan dan
rekomendasi hasil penyehatan pinjaman. Isi laporan
terdiri dari kata pengantar, daftar isi, pendahuluan,
uraian pelaksanaan kegiatan TP2, kesimpulan dan
rekomendasi, serta lampiran-lampiran berupa
rekapitulasi hasil identifikasi pinjaman bermasalah,
rekapitulasi hasil penilaian kelompok, form penilaian
kelompok bermasalah, Surat Pengakuan Hutang
(SPH), Surat Pernyataan Penyalahgunaan Dana, berita
acara,notulensi,daftarhadir,danfoto-fotokegiatan.
Ke depan, UPK bersama-sama dengan Tim Penyehat Pinjaman dan kelembagaan lainnya sudah mampu melakukan proses
penyehatan pinjaman sendiri tanpa pendampingan konsultan. Berbekal pengalaman selama belasan tahun, UPK sudah
memahami karakteristik hampir semua kelompok peminjam dan sudah bisa memetakan potensi kewilayahan beserta titik-titik
rawannya. Tim Penyehat Pinjaman yang sudah terlatih akan menjadi aset penting UPK dalam pengembangan dana bergulir
karena pinjaman bermasalah akan membuntuti semua lembaga keuangan. Jarang sekali lembaga keuangan yang tidak memiliki
pinjaman bermasalah, walaupun sekelas perbankan sekalipun. Dan masing-masing lembaga keuangan sudah memiliki cara
sendiri-sendiri dalam mengatasi pinjaman bermasalah tersebut, termasuk di dalamnya UPK. Namun, sebaiknya langkah
penyehatan pinjaman tersebut tidak hanya sebatas di sisi administrasi saja, karena UPK membutuhkan aset produktif yang akan
sangatberpengaruhdalamperolehansurplus tiaptahunnya.
Tim Penyehat Pinjaman yang sedang melakukan proses identifikasi di kecamatan masing-masing memperoleh banyak
pembekalan pengetahuan yang sangat berharga untuk diimplementasikan di tempat tugasnya. Sehingga target penyehatan
pinjaman untuk tahun 2014 bisa tercapai dan UPK secara legal bisa mendapatkan surplus untuk membiayai kegiatan
kelembagaandanabergulirdanbisamemberikankontribusidanasosialkepadamasyarakatmiskin.
8

7. Entah karena alasan UPK adalah lembaga pemberdayaan sehingga marketing komunikasinya tak perlu sebaik
lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sebut saja BRI, BJB atau lembaga keuangan di kelas lainnya seperti BPR atau
Koperasi Simpan Pinjam.
Tentu bisa kita bandingkan sejauh mana strategi branding mereka. Mulai dari penataan di ruang kantor,
pengaturan warna di seluruh interiornya, baju seragam para pegawainya. Bisa dilihat pula perlengkapan marketing
kit seperti brosur, baliho, plang, banner, serta alat peraga lainnya. Atau dalam hal corporate culture seperti
kedisiplinan, target, suasana kerja tim, dan sebagainya.
Kompetisi pasar bisa dituding sebagai salah satu penyebab lembaga keuangan harus berlaku demikian. Dan
setiap lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan telah memiliki taktik branding sendiri-sendiri. Masih
teringat ketika UPK diundang menghadiri acara undian BRI, di sesi kuis berhadiah, salah satu pertanyaannya
berbunyi demikian : “Apa warna khas Bank BRI ?” Hampir semua yang hadir tahu jawabannya. Bisa disimpulkan
bahwa warna, yang mungkin kita anggap tak penting, ternyata dipasang menjadi sebuah strategi branding. Selintas
terbayangkan bila UPK di seluruh Indonesia memiliki warna identitas yang sama, minimal warna baju diseragamkan,
tentu akan memunculkan kesan tersendiri, solid.
Diakui bahwa UPK memiliki segmen pasar sendiri, yaitu kalangan kelompok perempuan. Namun bukan berarti
marketing komunikasinya tidak perlu dimaksimalkan. Jaringan pasar yang dibina oleh UPK berdasarkan pola
pemberdayaan ternyata dibidik dan diduplikasi pula oleh lembaga keuangan lain yang non pemberdayaan.
Celakanya, mereka militan dan bermodal kuat. Bagi UPK, lengah adalah kalah, diam berarti padam.
UPK yang tersebar hampir di setiap kecamatan adalah kekuatan tersendiri yang sebanding dengan posisi
jaringan market Bank BRI yang juga sama ada di setiap kecamatan. Bahkan jaringan sales-marketing UPK lebih
unggul. Setidaknya UPK memiliki PL, BKAD, BP-UPK, KPMD, TPK, Kelompok SPP/UEP dan pihak lain yang berperan
aktif di sisi penguatan pengelolaan dana bergulir UPK.
Seyogyanya, UPK mulai memperhitungkan nilai jual di mata publik walaupun hingga saat ini penyaluran
pinjaman masih dibatasi hanya untuk klaster tertentu, yakni masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki agunan
untuk akses ke perbankan. UPK sudah populer di mata masyarakat. Dan rata-rata sudah memiliki anggota kelompok
sebagai pemanfaat layanan jasa keuangan UPK lebih dari seribu orang. Angka yang tidak kecil.
Dalam kaitan marketing komunikasi, UPK di Kabupaten Majalengka sebagian sudah memiliki gedung sendiri
yang lumayan megah hampir mengalahkan bangunan bank yang ada di level kecamatan. Ini merupakan treatment
awal dalam membangun marketing komunikasi. Publik menyambut dengan ucap salut, saingan pun angkat topi.
Marketing kit rata-rata didesain dengan baik untuk menarik impressi publik. Inisiatif untuk menyeragamkan pola
marketing komunikasi hingga saat ini belum ada. Semua UPK asyik berbenah sendiri-sendiri. UPK yang bermodal
kuat dan taktik brandingnya bagus tampak sangat dominan, sementara yang lemah seakan tenggelam.
Dengan banyaknya lembaga keuangan yang mencoba mendupli-
kasi dan merebut segmen pasar UPK, dan ini sudah mulai terjadi, UPK
dinilai perlu memikirkan kekuatan bersama.
Perkembangan UPK di Kabupaten Majalengka yang terus
meningkat dari tahun ke tahun kelak akan menjadi lembaga keuangan
yang besar dan diperhitungkan oleh semua pihak termasuk oleh
lembaga keuangan lain. Dan strategi branding menjadi harga mati.
Bravo UPK ... !!!
Gedung, baju seragam, dan
atribut kelengkapan lainnya
sudah dijadikan strategi
branding sebagai nilai jual di
mata publik, namun masih
berjalan sendiri-sendiri,
tak ada keseragaman
di tingkat kabupaten
atau provinsi apalagi
nasional
3

8. Kepengurusan UPK Kecamatan Kasokandel terdiri dari Badrujaman, SE. (Ketua), Tia Kustia Asih, S.HI. (Bendahara), dan
Sutisna (Sekretaris). Prestasi kinerja ketiga personil UPK tersebut tampak dari performa keuangan UPK. Surplus berjalan periode
Januari-Agustus 2014 sebesar Rp. 236.710.792 (berada di urutan 5 di Kabupaten Majalengka). Tingkat pengembalian pinjaman
99,4 % dan nilai tunggakan hanya sebesar Rp. 55.770.050.
Jumlah kelompok binaan UPK Kasokandel hingga Agustus 2014 sebanyak 124 kelompok dengan jumlah anggota keseluruhan
1.396 orang yang tersebar di 10 desa sebagai wilayah kerja UPK Kecamatan Kasokandel. Pembinaan terhadap kelompok dilakukan
sebulan sekali dengan melibatkan seluruh kelompok.
Dengan visi “Menjadi Unit Pengelola Kegiatan yang Berpartisipasi Aktif Mewujudkan Majalengka MAKMUR,” UPK Kecamatan
Kasokandel terus berupaya memberdayakan masyarakat sesuai potensi wilayah. Bata merah merupakan salah satu potensi
unggulan di Kecamatan Kasokandel disamping potensi pertanian seperti padi dan tanaman palawija.
UPK Kecamatan Kasokandel terpilih mewakili Kabupaten
Majalengka dalam perlombaan Sikompak Award 2014 yang
merupakan ajang bergengsi untuk menentukan UPK terbaik.
Meski tidak lolos dalam seleksi awal oleh tim penilai tingkat
provinsi, namun setidaknya UPK Kasokandel tetap yang
terbaik di Kabupaten Majalengka di tahun 2014 ini. Minimal
lima besar dalam urutan UPK berprestasi di Kabupaten
Majalengka berada di genggaman. Empat UPK lainnya yang
telah berhasil menorehkan prestasi dalam Sikompak Award
adalah UPK Leuwimunding, UPK Cingambul, UPK Jatitujuh,
dan UPK Sukahaji.
UPK Kasokandel dibentuk pada tanggal 10 Juni 2009 dan
mengawali kegiatan dengan mengelola modal hibah dari UPK
Kecamatan Dawuan sebesar Rp. 86.969.500. Selama periode
2009 hingga 2014, UPK Kecamatan Kasokandel mendapat
bantuan Program PNPM-MPd sebesar Rp. 9.221.085.000
untuk mendanai usulan kegiatan sarana prasarana,
kesehatan, pendidikan dan ekonomi simpan pinjam (SPP).
Selain itu, tahun 2012 s/d 2014 UPK Kasokandel juga
mendapat bantuan dari program PNPM Integrasi Sabilulungan
sebesar Rp. 548.895.000 untuk mendanai pembangunan
pasar desa, poskesdes dan pengaspalan jalan. Total dana
awal untuk kegiatan SPP, termasuk pemisahan asset dari
kecamatan induk, adalah sebesar Rp. 1.834.569.500.
Penyaluran Dana Sosial UPK dari hasil surplus tahun 2013 berupa peralatan
untuk peningkatan usaha kelompok
Pembinaan kelompok dilakukan sebulan sekali dalam upaya peningkatan
kualitas kelompok
Pengurus UPK Kecamatan Kasokandel :
Dari kiri ke kanan : Badrujaman, SE (Ketua), Tia KustiaAsih, S.HI. (Bendahara),
dan Sutisna (Sekretaris)
9

9. Keterpurukan dalam dunia usaha jasa simpan
pinjam sudah dianggap biasa, tak terkecuali UPK
yang mulai dihadapkan dengan permasalahan
kredit macet. Perlahan bangkit dan tampil menjadi yang
terbaik, itu yang perlu digali, dicermati serta dijadikan dasar
dalam kebijakan penanganan pinjaman bermasalah. Sebagai
contoh UPK Kecamatan Sukahaji yang tahun 2013 lalu
menyandang gelar UPK terbaik di Jawa Barat, juga pernah
mengalami perjalanan pahit. Masa-masa sulit yang dialami
oleh UPK Kecamatan Sukahaji mulai dari awal pengelolaan
program PPK tahun 1999 hingga tahun 2008. Tunggakan
yang mengendap di masyarakat nilainya sangat tinggi.
Surplus yang diperoleh UPK sangat kecil, bahkan angka
kolektibilitas lebih tinggi dari surplus yang diperoleh.
Akibatnya UPK tidak bisa memberikan kontribusi dana
sosial kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan Pengurus
UPK jauh dari memadai. Kurangnya kesadaran dari para
pemanfaat dana pinjaman UPK dalam pengembalian
pinjaman adalah penyebab utama terpuruknya UPK
Kecamatan Sukahaji saat itu. Kelesuan usaha yang melanda
para anggota kelompok peminjam modal UPK menjadi
alasan umum ketidaklancaran pengembalian pinjaman.
Penyalahgunaan pinjaman terjadi pula di beberapa desa.
Tingkat kesehatan UPK pun nyaris berada di titik paling
lemah. Pembinaan terhadap kelompok peminjam
frekwensinya kecil sekali diakibatkan oleh terlalu luasnya
wilayah jangkauan kerja UPK yang tidak sebanding dengan
jumlahpersonilUPK yanghanyaberjumlah3orang.
Dalam situasi keprihatinan seperti itu, seluruh jajaran
kelembagaan yang ada di UPK yang dipimpin oleh BKAD
segera melakukan desk review. Dari hasil evaluasi
disimpulkan perlu adanya upaya serius untuk mengatasi
permasalahan dan upaya pemulihan kesehatan UPK harus
segera dilakukan. Maka dimulailah gerakan pemulihan
pinjamansecaratekundanpenuhrasatanggungjawab.
Langkah awal yang dilakukan sesuai hasil evaluasi
diantaranya adalah melakukan identifikasi terhadap semua
pinjaman bermasalah yang ada di masyarakat, melakukan
penagihan secara intensif, dan melakukan pembinaan
berkesinambungan terhadap kelompok pemanfaat dana
bergulir UPK. Strategi penyehatan pinjaman yang dilakukan
oleh kelembagaan pendukung kinerja UPK yang dipimpin
oleh BKAD membuahkan hasil yang sangat memuaskan.
Mulai awal penanganan masalah hingga akhir tahun 2012
jumlah kredit macet berangsur menurun dan surplus yang
berhasil dibukukan oleh UPK terus mengalami kenaikan.
Hasilnya bisa dilihat pada angka kenaikan surplus dari tahun
2009sampaitahun2012.
Dan di tahun 2014 ini, surplus berjalan yang diperoleh
hingga akhir bulan Juli mencapai angka di atas 300 juta dan
merupakan perolehan surplus UPK terbesar di Kabupaten
Majalengka.
Hampir sebagian besar perusahaan yang bergerak di bidang jasa simpan pinjam pernah
dihadapkan dengan permasalahan kredit macet. Kadar kemacetan pun beragam. Upaya-
upaya mengatasi permasalahan tersebut tidaklah mudah.
Sebuah kebanggaan tentunya, bila lembaga keuangan memiliki kiat untuk recovery
pinjaman bermasalah. Terlebih bila bisa segera bangkit dan malah menjadi lembaga
keuangan terbaik tentunya mereka memiliki strategi tertentu yang patut dicontoh dan
dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi lembaga keuangan lain yang menghadapi
kasus serupa.
Oleh : Toto Sugiono, S.E. (Fasilitator Kecamatan)
Uraian
Tahun
Surplus ditahan
Surplus berjalan
2009 2010 2011 2012
383.310.809
351.192.795
216.081.672
136.561.12373.597.504
71.219.619
45.325.303
51.615.201
Di samping upaya penyehatan pinjaman yang memang
berjalan cukup baik dan berhasil, lonjakan surplus tahun 2011
berasal dari tambahan modal UPK untuk kegiatan simpan
pinjam yang berasal dari dana BLM tahun anggaran 2010
sampai 2012 sebesar Rp. 674.500.000, sehingga total dana
awal yang berasal dari BLM hingga tahun 2012 mencapai
Rp. 1.252.310.500. Terjadinya pemekaran kecamatan
menyebabkan dana awal UPK Kecamatan Sukahaji
berkurang sebesar Rp. 160.033.550 yang dihibahkan ke UPK
Kecamatan Sindang. Total dana awal UPK Sukahaji tahun
2012tersisasebesarRp.1.092.277.300.
6

10. Sejak awal pembentukannya, para pengurus UPK memang
dibayang-bayangi oleh status yang tidak jelas, tidak seperti
pegawai lain. Jangankan jaminan hari tua, jaminan keselama-
tan diri sendiri pun tak ada yang memperhatikan, terbukti ada
beberapa pengurus UPK yang terkait penyelewengan dana
PNPM terpaksa meringkuk di penjara. Semestinya kasus yang
berada di ruang lingkup internal PNPM diselesaikan oleh pihak
PNPM pula, tidak langsung main bui saja. Begitulah salah satu
bunyi tuntuan yang digaungkan oleh para Pengurus UPK
dalam aksi damai di halaman Direktorat Jenderal Pemberdaya-
an Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Pasar
Minggu Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 3 September
2014 lalu.
Peserta demo nasional UPK sebagian besar berasal dari
Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan beberapa
perwakilan dari luar pulau Jawa.
Para pengurus UPK meminta agar Dirjen PMD melakukan
revisi terhadap PTO 2014 yang isinya banyak merugikan pihak
UPK, salah satunya terkait redesign UPK dan periodisasi
kepengurusan UPK.
Di sisi lain, para pengurus UPK menilai pihak NMC kurang
support terhadap UPK, sehingga kebijakan yang dikeluarkan
oleh NMC banyak yang bersifat menyudutkan UPK. Sesuai
tuntutan yang diteriakkan dalam aksi demo, UPK menuntut
agar BKAD dan UPK dilibatkan dalam setiap penyusunan
kebijakan, terutama menjelang berakhirnya program PNPM
pada Desember 2014 nanti. Bagaimana pun UPK adalah salah
satu bagian dari PNPM yang telah memberi warna
pemberdayaan pada masyarakat, terutama kaum perempuan.
UPK dan BKAD adalah barisan garis depan di program PNPM
yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. BKAD yang
bertugas menjembatani pengembangan desa di era PNPM dan
pasca PNPM memegang posisi teramat penting dalam
pembangunan desa, sehingga alangkah tepatnya bila BKAD
melalui wakilnya diajak serta dalam setiap perumusan
kebijakan sampai tingkat pusat. Begitu juga UPK. Tidak sedikit
UPK yang memiliki inovasi pemberdayaan jauh lebih baik dan
diterima oleh masyarakat. Dan UPK lingkupnya adalah
nasional. Sangat tidak bijak bila tidak ada wakil UPK yang
diikutsertakan dalam penyusunan strategi pemberdayaan
pasca program PNPM. Untuk itu, demo juga meminta agar
status UPK diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Direktorat Jenderal PMD mengijinkan lima orang perwakilan
UPK untuk memasuki kantor Ditjen PMD untuk melakukan
pembicaraan dengan pihak Ditjen dan perwakilan dari NMC.
Pembicaraan di kantor Ditjen PMD tersebut memakan waktu
sekitar satu jam.
Di hadapan para pengurus UPK, pihak Ditjen PMD juga
menjelaskan bahwa mereka akan segera melakukan
pembicaraan dengan pihak-pihak yang berkepentingan,
termasuk dengan NMC, terkait PTO 2014 dan Ditjen PMD
minta waktu paling lambat dua minggu.
Setidaknya masih ada harapan meski belum yakin bahwa
tuntutan UPK akan dipenuhi semua. Dalam waktu dua minggu
itu UPK hanya bisa menunggu keputusan yang nanti akan
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyara-
kat dan Desa.
“UPK seakan-akan ditakdirkan untuk menunggu. Menunggu
perubahan aturan,” ujar salah seorang pengurus UPK
menjelang demo bubar. Memang benar, dari dulu aturan PNPM
selalu berubah-ubah, karena cuma dikendalikan dengan PTO
(Petunjuk Kerja) yang tidak sama derajatnya dengan Undang-
undang atau pun PP, pantaslah kalau tiap tahun berubah.
Didasari ketidakpuasan karena tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan Exit Strategy pasca
Program PNPM Mandiri Perdesaan, para Pengurus UPK melakukan demo aksi damai di Halaman
Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Pihak Ditjen PMD berjanji untuk berunding dengan pihak terkait untuk
menyikapi tuntutan para Pengurus UPK. Dan minta waktu paling lambat dua
minggu untuk memutuskan apakah tuntutan UPK itu dipenuhi atau tidak.
10

11. M
enyinggung Kemandirian Masyarakat, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bersama PNPM Mandiri Perdesaan
paling tidak telah membangun sebuah karakter masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan. UPK dan
PNPM-MPd telah memberikan fasilitasi tentang pola perencanaan, pola pelaksanaan pembangunan, serta
sekaligus pola pemeliharaannya di sektor infrastruktur. Dan di sektor ekonomi, UPK telah memfasilitasi kepada
masyarakat, terutama kaum perempuan, untuk bisa akses ke sumber dana pinjaman. Kelompok-kelompok perempuan
telah dilatih dan dibina serta diberi pinjaman modal oleh UPK untuk pengembangan usaha kelompoknya. UPK telah
memberikan support kepada masyarakat kurang mampu untuk berani menyentuh sumber pinjaman agar masyarakat
kurang mampu mau membuka usaha dan memperoleh penghasilan. UPK menjadi salah satu sumber permodalan bagi
masyarakat yang tidak memiliki agunan. Lantas, sampai batas mana UPK memberikan pinjaman modal kepada
masyarakat ?
Seperti telah diulas di atas, UPK diberi peran dalam fasilitasi pengembangan ekonomi perdesaan (PEP), mulai dari
perencanaan usaha hingga bimbingan ke akses modal. UPK dipandang perlu memahami bahwa di masyarakat terdapat
beberapa klaster, ada lapisan masyarakat miskin yang mau berusaha namun tidak memiliki modal dan dinilai tidak akan
mampu mengembalikan pinjaman bila diberi modal pinjaman. Di sini UPK berperan mendata dan membina mereka serta
membantu mereka melalui pemberian charity, misalnya dari Dana Sosial UPK. Pada saat mereka punya kegiatan usaha
dan telah memperoleh pendapatan memadai dan ingin mengembangkan skala usahanya, maka UPK membantu mereka
melalui pemberian pinjaman dari UPK. Dan ketika usahanya beranjak maju dan butuh modal lebih besar lagi, maka UPK
berkewajiban mengarahkan mereka untuk akses ke sumber modal lain, Bank misalnya, karena di level ini sudah bukan
lagi ranah UPK. Di sinilah keunikan UPK yang berperan aktif memberdayakan perekonomian untuk kalangan masyarakat
kurang mampu agar mereka memiliki kegiatan usaha, kemudian membimbing mereka agar usahanya berkembang dan
di saat usahanya maju maka UPK harus rela melepaskan mereka untuk merangkul lembaga keuangan lain.
Dilema akan muncul manakala UPK menghadapi keterlambatan dalam mencari kelompok baru untuk menggantikan
kelompok yang sudah dilepas karena sudah mandiri dan sudah menjadi nasabah lembaga keuangan lain. Keterlambatan
ini akan berpengaruh kepada posisi idle money UPK yang menjadi salah satu kriteria penilaian kinerja UPK. UPK dengan
angka idle money tinggi cenderung dinilai tidak mampu bekerja dengan baik, padahal UPK telah menjalankan tugasnya
dengan benar, yaitu menggiring masyarakat kurang mampu menjadi kelompok usaha yang berkembang yang kemudian
difasilitasi untuk bermitra dengan perbankan.
Lalu bagaimana bila UPK mengalami defisit terkait sejumlah biaya operasional yang dikeluarkan oleh UPK untuk
membesarkan kelompok masyarakat miskin yang tadinya tidak memiliki kegiatan usaha menjadi kelompok usaha
berkembang dan maju yang akhirnya dipersembahkan secara cuma-cuma ke perbankan. Lagi-lagi pastinya UPK yang
dipersalahkan.
Skema Batas Penyaluran Pinjaman UPK
Obrolan Faskeu & Redaktur

12. Gaung pemberdayaan tampak
meriah ketika digelar acara
peresmian gedung baru milik UPK
Kecamatan Bantarujeg tanggal 24
Juni 2014 lalu. Pada hari itu juga
p e r e s m i a n G e r a i P N P M - M P d
Kecamatan Bantarujeg dilakukan
seusai peresmian gedung UPK.
Keceriaan para pelaku PNPM-MPd
Kecamatan Bantarujeg terlihat saat
digelar hiburan organ tunggal. Dan di
sela-sela hiburan tersebut dibagikan
pula aneka doorprize mulai dari kipas
angin, setrika listrik, blender, mixer,
dispenser, lemari es dan barang
elektronik lainnya yang mencapai 20
macam.
Sementara itu, dana sosial UPK
Kecamatan Bantarujeg dari surplus
UPK tahun anggaran 2013 diberikan
kepada masyarakat dalam bentuk
peralatan sekolah lengkap (mulai dari
baju seragam, tas, sepatu, dan
perlengkapan lainnya), 4 ekor domba,
peralatan usaha (dorongan, alat-alat
pembuatan kue, kuali, dan lain-lain),
dan bantuan modal usaha senilai 10
juta rupiah. Total dana sosial UPK
yang diserahkan kepada masyarakat
kurang mampu tersebut adalah
sebesar Rp. 56.432.000.
Gedung baru milik Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Kecamatan Cingambul nan megah diresmikan oleh
Bupati Majalengka, H. Sutrisno, S.E., M.Si., tanggal 5
Juni 2014. Kini masyarakat Kecamatan Cingambul
boleh berbangga karena memiliki gedung UPK
berlantai 3 yang cukup representatif sebagai pusat
pelayanan perekonomian bagi masyarakat kurang
mampu yang berasaskan pemberdayaan di bawah
naungan PNPM Mandiri Perdesaan.
Lantai paling bawah dari bangunan tersebut akan
digunakan khusus untuk ruang pelayanan masyara-
kat, lantai kedua direncanakan sebagai ruang kerja
Ketua UPK beserta jajaran kelembagaan BKAD,
BP-UPK dan Tim Verifikasi. Sedangkan lantai ketiga
difungsikan sebagai ruang rapat bersama.
Pembangunan gedung baru UPK Cingambul meng-
habiskan biaya sebesar Rp. 223.878.000 yang
sepenuhnya berasal dari penyisihan surplus selama
beberapa tahun ditambah swadaya masyarakat
berupa tenaga kerja dan bentuk swadaya lainnya
termasuk bambu.
Acara peresmian gedung UPK dibarengi dengan
kegiatan penyerahan Dana Sosial UPK dari surplus
tahun 2013. Dana sosial yang diserahkan kepada
masyarakat berupa bantuah Rutilahu sebanyak 3 unit,
5 ekor domba, 8 paket peralatan usaha, dan 130 paket
bantuan sembako. Total bantuan dana sosial UPK yang
diserahkan mencapai Rp. 69.000.000.
Para pengurus UPK beserta FK/FT berpose di depan gedung baru UPK Kecamatan Bantarujeg usai
menyaksikan acara peresmian.
Dengan Hadirnya Gedung Baru
UPK Cingambul Berjanji Akan
Melayani Masyarakat Lebih Maksimal
Kemeriahan Peresmian
Gedung UPK Kecamatan Bantarujeg
Menandai Langkah Maju Pemberdayaan
di Kecamatan Bantarujeg
7