Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas landasan yuridis pendidikan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan UU Sisdiknas. 2. Pasal 31 UUD 1945 mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah. 3. UU Sisdiknas mengatur sistem pendidikan nasional Indonesia dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggara

1. Assalamu’alaikum wr.wb

2. LANDASAN
YURIDIS
Disusun oleh :
Hana Cunayah
Irma Kurniawati
Ria Safitri

3. LANDASAN YURIDIS
landasan yuridis atau landasan hukum dapat di
artikan sebagai tempat terpijak atau titik tolak
dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan
tertentu , dalam hal ini kegiatan pendidikan.

4. PASAL 31 TENTANG PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan
2. Setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar
pemerintah wajib membiyayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan
menyelanggarakan satu sistem pendidikan
nasiaonal,yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang di
ataur dengan undang-undang

5. Lanjutan
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara serta
dari anggaran pendapat dan belanja daerah
untuk memenuhi kebutuhan penyelanggaraan
pendidikan nasional
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia

6. PENDIDIKAN MENURUT UUD 1945
1. Pasal 31 menceritakan tentang pendidikan
• Pasal 31 ayat 1 : “tiap-tiap warga negara berhak
mendapatkan pengajaran”
• Pasal 31 ayat 2 : “setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya”
• Pasal 31 ayat 3 : “pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional”
• Pasal 31 ayat 4 : “negara harus memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari
apdn dan apbd

7. 2. Pasal 32 menceritakan tentang kebudayaan
• Pasal 32 ayat 1 : “mewujudkan budaya
nasional serta memberi kebebasan kepada
masyarakat untuk mengembangkannya”
• Pasal 32 ayat 2 : “negara menghormati dan
memelihara bahsa daerah sebagai bagian
dari nasional”

8. UU RI NO.20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA
• Pasal 1 ayat 2
• Pasal 1 ayat 5
• Pasal 39 ayat 1

9. LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN
DAERAH
• Tuntutan reformsasi yang sangat penting adalah
demokratisasi yang mengarah pada dua hal yakni
pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan
pemerintah daerah (otda).
• Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidiakn
yangdituangkan dalam UU SisDikNas 2003 BAB III
Tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 4)
• Pasal 11 ayat 1
• Pasal 11 ayat 2
• Pasal 34 ayat 2
•

10. LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN
LOKAL
• Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan
lokal merupakan paradigma baru dalam
pendidikan, untuk mendorong percepatan
pembangunan di daerah berdasarkan potensi
yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam Hal
ini pewilayahan komoditas harus dibarengi
dengan lokalisasi pendidikan dengan basis
keunggulan lokal.

11. • Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan
yang berkualitas, maka pemerintah pusat dan
pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan
pendidikan dengan pendidik dan tenaga
kependidikan yang diperlukan (Pasal 42 ayat 2).
• Selain itu pemerintah pusat dan pemerintah
daerah memiliki kewenangan mengeluarkan dan
mencabut izin bagi semua satuan pendidikan
formal maupun non formal (Passal 62 ayat 1),
sesuai dengan tugas masing-masing.

12. SEKIAN DAN TERIMAKASIH 