Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas sejarah operasi PT Freeport Indonesia di Papua sejak 1960-an, hubungan patron-klien antara Amerika Serikat dan Soeharto, serta perlunya percepatan divestasi saham Freeport ke pemerintah Indonesia.

1. 1
PEWARIS TAHTA FREEPORT
“Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka penanaman
modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara
bertahap (PP No 77 Tahun 2014 Pasal 97 ayat 1)”
Tanah Papua merupakan tanah yang kaya akan mineral. Provinsi ini memiliki potensi 2,5
miliar ton batuan biji emas dan tembaga. Selain itu masih banyak potensi tambang lainya seperti
pasir besi, nikel, chrom, platina, serta batubara1
. Freeport McMoRan merupakan salah satu
perusahaan tambang terbesar di dunia, anak perusahaan yang beroperasi di Indonesia yaitu PT
Freeport Indonesia (PTFI) mendominasi kegiatan tambang di Papua. Perusahaan asal negara yang
pada tahun 2008 menjadi sumber krisis finansial dunia itu telah mendapat tempat di Papua sejak
tahun 1967. Pada tahun itu presiden Soeharto menandatangani pengesahan UU No 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang kemudian dimanfaatkan PT Freeport Indonesia
untuk menjalankan operasinya di negeri ini.
Meskipun secara de facto Freeport masuk Indonesia pada tahun 1967 yaitu setelah
penandatanganan kontrak karya I yang berlaku 30 tahun sejak mulai operasi penambangan pada
tahun 1973, secara de jure Freeport telah memulai aktivitasnya di Indonesia dengan melakukan
ekspedisi pada tahun 1960. Ialah Forbes Wilson dan Del Flint dari Freeport2
yang melakukan
ekspedisi di daerah pegunungan Puncak Jaya Wijaya dan menemukan endapan bijih tembaga
berupa bukit setinggi 179 meter, pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut berjumlah
cadangan sekitar 30 juta ton (Soelistijo, 2013). Eksplorasi tersebut diawali dengan pertemuan
Forbes Wilson dan Del Flint pada bulan Agustus 1959 dengan Jan van Gruisen, direktur pelaksana
dari East Borneo Company, sebuah perusahaan tambang asal Belanda. Gruisen menemukan
sebuah laporan yang dibuat pada tahun 1936 mengenai gunung yang disebut "Ertsberg" (gunung
tembaga) di wilayah Papua, oleh Jean Jacques Dozy. Tersembunyi selama bertahun-tahun di
perpustakaan Belanda selama serangan Nazi, laporan itu baru belakangan muncul ke permukaan.
Dozy melaporkan bahwa di tempat itu terdapat sebuah gunung yang berisikan bijih tembaga. Jika
benar, hal tersebut dapat melancarkan langkah Freeport untuk melakukan diversifikasi usaha baru
1
Dinas Pertambangan Papua, diambil dari distamben.papua.go.id.
2
Freeport memulai bisnisnya dengan nama Texas Freeport Sulphur Company.

2. 2
ke sektor tembaga. Kemudian Wilson menghubungi kantor pusat Freeport di New York serta
meminta izin dan uang untuk segera melakukan eksplorasi bersama dengan East Borneo Company.
Kontrak untuk melakukan eksplorasi tersebut ditandatangani pada 1 Februari 1960 oleh kantor
pusat Freeport (Lisa Pease, 1996).
Selang waktu antara 1960 hingga disepakatinya kontrak karya di tahun 1967 diisi dengan
tragedi yang sangat besar hingga mengukir sejarah pelik Indonesia. Yaitu peristiwa kudeta yang
dikenal dengan istilah G30S PKI, yang menghilangkan nyawa 7 perwira tinggi militer Indonesia,
yang juga dikenal dengan tragedi lubang buaya, hingga pembantaian terhadap para pengikut PKI
yang diperkirakan jumlah korbannya mencapai ratusan ribu jiwa. Enam bulan setelah kejadian,
tepatnya pada tanggal 11 Maret 1966, keluar lah surat perintah (SUPER SEMAR) yang inti dari
suat perintah itu memberikan kekuasaan kepada Jendral Soeharto untuk menjamin keamanan dan
kestabilan pemerintahan dan revolusi. Sebagian kalangan berpendapat bahwa surat perintah
tersebut merupakan persetujuan Presiden Soekarno untuk memindahkan kekuasaannya kepada
Soeharto. Sebagian lain hanya menganggapnya sebagai perintah untuk mengambil tindakan
kemiliteran. Namun, fakta dari sejarah ini masih tidak dapat diungkap sehingga kalangan
sejarawan dan hukum Indonesia mengatakan bahwa sejarah ini termasuk salah satu dari sekian
sejarah gelap.
Yang menarik adalah rahasia dibalik peristiwa ini yang coba diungkap oleh tiga alumni
bidang ahli sejarah Asia Tenggara Universitas Cornell, Benedict Anderson dan Ruth McVey,
dengan pertolongan Frederick Burnell. Ketiga orang ini menulis sebuah artikel mengenai
kegagalan kudeta Gerakan 30 September yang dipublikasikan secara ilmiah yang dikenal sebagai
Cornell Paper. Dalam artikel ini disebutkan bahwa PKI sebenarnya tidak terlibat dalam gerakan
kudeta G30 S, justru mereka adalah korban. Teori internal militer yang diajukan oleh Anderson
dan McVey mengungkapkan bahwa Gerakan 30 September adalah sepenuhnya berasal dari konflik
dalam tentara. Anderson dan McVey berpendapat bahwa gerakan ini merupakan inisiatif pada
generasi muda militer yang tidak puas dengan situasti di dalam institusi tersebut. Ketidakpuasan
itu diakibatkan oleh kesempatan untuk naik pangkat sangat sulit dan juga ditujukan kepada
jenderal-jenderal yang mereka anggap korup dan mempunyai gaya hidup yang dekaden. Jenderal-
jenderal sayap kanan yang dibunuh pada tanggal 1 Oktober itu, menurut Anderson, adalah dewan
jenderal yang justru berencana membunuh Soekarno untuk kemudian mendirikan pemerintahan
militer. Menurut Anderson Gerakan 30 September ini sebenarnya didalangi oleh oknum militer

3. 3
yang setia pada presiden Soekarno dan berusaha melindungi pemerintahan Soekarno. Jadi G30
September ini justru merupakan counter dari rencana kudeta oleh para Jendral yang dibantu badan
intelijen Amerika CIA (Central Intelligence Agency). Soeharto sebenarnya mengetahui akan
adanya gerakan ini melalui berbagai bukti yang diungkap Anderson3
. Bahkan sebagian kalangan
tanpa sumber yang jelas mengatakan bahwa Soeharto merupakan bagian dari kudeta yang dibantu
CIA. Namun setiap bantuan, tentu mengharap kembali. CIA juga memiliki misi khusus sehingga
ikut terjun ke dalam pertikaian ini.
Asal usulnya adalah pada tahun 1950-an, PKI memposisikan diri sebagai partai nasionalis
dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden
Soekarno. Aidit beserta kelompoknya seperti Sudisman, Lukman, Njoto dan Sakirman, menguasai
tampuk pimpinan partai pada 1951. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI berkembang pesat, dari
sekitar 3.000-5.000 orang anggota pada tahun 1950, menjadi 165.000 pada tahun 1954 dan bahkan
mencapai 1,5 juta pada tahun 1959. Pada tahun itu PKI menjadi partai komunis non penguasa yang
terbesar di dunia setelah Rusia dan Tiongkok (Hampton, ...). Pada bulan Agustus 1959 terjadi
upaya untuk mencegah penyelenggaraan kongres PKI oleh militer. Namun kongres tetap digelar
sesuai jadwal, dan ditangani oleh Soekarno sendiri. Pada tahun 1960 Soekarno meluncurkan
slogan Nasakom, singkatan dari Nasionalisme, Agama, Komunisme. PKI tentu menyambut baik
peluncuran konsep Nasakom tersebut dan memandangnya dari segi persatuan multikelas. Dengan
demikian peran PKI sebagai pendukung presiden Soekarno resmi dilembagakan.
Pantaslah Amerika mulai berkepentingan untuk mengganggu pemerintahan Soekarno yang
selain anti Barat, juga dekat dengan komunis. Setelah kejatuhan rezim Soekarno, naiklah seorang
presiden yang anti komunis dan juga pro-Barat yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Jendral
Soeharto. Tak lama setelah memimpin, Presiden Soeharto langsung mengesahkan UU No 1 Tahun
tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang langsung direspon oleh Freeport. Kemudahan-
kemudahan seperti tax holiday pun diberikan kepada Freeport selama 3 tahun.
Hubungan yang didasarkan dengan pertukaran imbalan di mana seorang individu dari
status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang
dimiliki untuk memberikan perlindungan atau manfaat, atau keduanya, kepada orang dari status
yang lebih rendah (klien). Klien tersebut kemudian membalas jasa patron dengan menawarkan
dukungan dan bantuan, termasuk jasa pribadinya yang rela diberikan kepada patron (Scott, 1972).
3
Untuk lebih lanjut, lihat rujukan Anderson dan McVey (1971)

4. 4
Hubungan seperti itu mirip dengan pola yang terjadi pada ulasan di atas. Dengan Amerika sebagai
patron, dan Soeharto beserta para kroninya sebagai klien. Amerika yang berkepentingan untuk
menghapus praktik komunisme di Indonesia dan izin untuk dapat mengeruk harta karun di Papua
bertindak sebagai pihak yang memberikan akses kepada Soeharto untuk dapat menggantikan posisi
Soekarno dengan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Sedangkan soeharto sebagai seorang klien
wajib memberikan balasan yaitu penghapusan PKI dari Indonesia serta izin dan berbagai
kemudahan bagi perusahaan-perusahaan asal negeri Paman Sam dalam beroperasi di Indonesia.
Kebijakan divestasi sebenarnya telah diberlakukan sejak Kontrak Karya Generasi II yaitu
pada periode 1968-1976 dengan pembagian maksimum 45%. Namun, PTFI baru mulai
memberikan saham divestasi kepada pemerintah Indonesia sebesar 8,5% pada tahun 1986. Lalu
pada KK Generasi II itu kontrak dengan PTFI diperpanjang 30 tahun plus opsi 2 kali 10 tahun.
Langsung melompat ke era setelah reformasi, peraturan pemerintah yang tertulis di awal mengenai
divestasi secara bertahap merupakan salah satu kiat baik pemerintah pasca era reformasi untuk
dapat mengambil kembali apa yang menjadi hak bangsa. Hingga saat ini saham yang dimiliki
pemerintah baru berjumlah 9,36% yang pada tahun 2020 harus genap 30%.
Secara logika kapitalis, memang dengan beroperasinya PT Freeport Indonesia akan dapat
menghasilkan produktivitas dari sektor tambang yang lebih maksimal, dibanding jika Indonesia
memaksakan diri untuk mengelola tambangnya sendiri. PTFI mengaku telah memberikan banyak
keuntungan kepada Indonesia dan Papua lebih khususnya. Keuntungan langsung bagi Indonesia
dari pajak, royalti, dividen, biaya, dan dukungan langsung lainnya dari tahun 1992-2013 sebesar
USD 15.2 miliar serta keuntungan tidak langsung gaji dan upah, pembelian dalam negeri,
pengembangan regional dan investasi dalam negeri sebesar USD 26.1 miliar. Angka sebesar itu
baru dengan tingkat royalti untuk tembaga, emas dan perak sebesar 1 persen. Adapun peningkatan
royalty baru muali berlaku efektif pada 25 Juli 2014. Hanya dengan logika sederhana, bukan tidak
mungkin rakyat Indonesia yang telah banyak belajar dari Freeport maupun dari tempat lainnya
bisa mulai mengolah tambangnya sendiri dengan tingkat produktivitas paling tidak 50% dari yang
berhasil PTFI raih. Namun jumlah itu lebih dari cukup untuk melebihi segala keuntungan yang
telah dibagikan oleh PTFI selama ini. Karena bayangkan betapa kecilnya royalti yang diberikan
perusahaan asal Amerika itu kepada negara yang gunungnya telah dikeruk hingga menjadi lembah.
Oleh karena itu, divestasi saham PT Freeport Indonesia sebaiknya harus lebih digencarkan lagi,
terlebih bonus demografi yang digadang-gadang akan mulai dirasakan Indonesia tidak lama lagi

5. 5
hendaknya menjadi momentum untuk dapat mengambil alih hak-hak yang selama ini dipegang
oleh pihak asing.
Dengan pemberitaan dan kasus mengenai pencatutan nama presiden dalam proses divestasi
saham PTFI, sebaiknya menjadi alarm bagi kita masyarkat untuk terus mengawal proses divestasi.
Jangan sampai episode patron-klien yang terjadi pada masa lampau terulang lagi di era reformasi
ini yang pada kala itu darah-darah rakyat mengubah warna sungai-sungai di negeri ini menjadi
merah. Jangan sampai menelurkan pewaris tahta Freeport yang menghalalkan segala cara untuk
bisa mendapat keuntungan-keuntungan pribadi.
DAFTAR PUSTAKA
Anderson, Benedict R., McVey, Ruth. (1971). A preliminary analysis of the October 1,
1965, coup in Indonesia. Interim Report Series.
Pease, L. (1996). JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur. Probe, 3(4).
Mortimer, Rex (1974). Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics,
1959-1965 Cornell University Press, Ithaca, New York ISBN 0-8014-0825-3.
Soelistijo, U. W. (2013). Kronologis Kontrak Karya di Indonesia dan Usaha
Pertambangan PT Freeport Indonesia (PT FI). Prosiding SNaPP: Sains dan Teknologi, 3(1), 337-
344.
Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia: The
American Political Science Review, Vol. 66, No. 1, pp. 91-113.
Situs:
“Communism and Stalinism in Indonesia”. http://www.workersliberty.org. Diakses pada
Oktober 2016.
Situs Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. http://www. distamben.papua.go.id.
Diakses pada Oktober 2016.
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesia. Diakses pada Oktober 2016.
Data Unduhan:
Laporan Keuangan Freeport McMoRan 2015. http://www.fcx.com/operations/asia.htm.
Diakses pada Oktober 2016.
Lembar Fakta PT Freeport Indonesia 2014.