Teks tersebut membahas tentang struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Secara garis besar dibahas mengenai latar belakang dan permasalahan struktur organisasi BKD Lamongan, serta tujuan untuk mengetahui struktur, tugas, dan kompleksitas organisasi tersebut."

1. ANALISIS KOMPLEKSITAS, FORMALISASI DAN SENTRALISASI STRUKTUR
ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Diajukan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester Pengembangan Kapasitas dan
Kelembagaan Sektor Publik diampu oleh Bpk. Heru Ribawanto, Drs, M.S.
Oleh:
Ria Isdiana
NIM:
135030100111008
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini telah bergeser ke arah desentralisasi yang lebih
kuat, lebih luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional serta lebih efisien dan efektif
seiring dengan digulirkannya semangat reformasi di segala bidang. Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pergeseran dimaksud guna mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang diformulasikan melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, yang senantiasa menerima dan memunculkan koreksi
serta perbaikan terhadap tatanan lama. Konsep dasar otonomi daerah mengamanatkan bahwa
pemerintah daerah harus mempunyai semangat pembaharuan dan reformasi (Osborne dan Plastrik,
2001: 16-17), guna meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan keistemewaan sebagaimana potensi serta keanekaragaman daerah
dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perubahan atau pergeseran yang terjadi diharapkan mendatangkan peluang lebih besar bagi
setiap daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan lebih memberdayakan berbagai potensi
yang ada dengan dilandasi oleh aspirasi kepentingan dan masyarakat dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Osborne dan Plastrik (2001) dijelaskan bahwa perubahan/ pembaharuan
kepemerintahan adalah:
Transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan
peningkatan dramatis dalam efektivitas, efisiensi, dan kemampuan SDM untuk melakukan
inovasi dengan mengubah tujuan, sistem insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan,
dan budaya sistem dan organisasi pemerintah.
Efisiensi dan efektivitas menjadi hal yang mengemuka dan senantiasa menjadi pembicaraan
hangat di semua lapisan masyarakat hal tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya aspirasi
dan keinginan masyarakat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju
desentralisasi pemerintahan mengingat bahwa sumber daya (resources) semakin terbatas.

3. Efektivitas sangat berkait dengan pencapaian tujuan. Tujuan bangsa Indonesia yang makmur dan
sejahtera yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sangat jelas dan nyata dicantumkannya langkah-langkah efisiensi dan efektivitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga berdaya guna yang tinggi dengan
memperhatikan peluang dan tantangan global.
Pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana otonomi daerah menanggung beban dan
tanggung jawab yang berlebih. Mendasarkan pada filosopi dan konsep dasar Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, bahwa pembangunan serta pelayanan pemerintahan diselenggarakan
lebih diorientasikan oleh dan untuk daerah, sehingga dengan demikian diperlukan optimalisasi
kegiatan di segala bidang sebagai upaya penggalian potensi-potensi pendapatan asli daerah, guna
mewujud-nyatakan bentuk rasa tanggungjawab telah dilaksanakannya otonomi daerah dengan
konsekwen dan berkelanjutan. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik yaitu efektif dan
efisien, maka setiap instansi pemerintahan harus mempunyai kinerja yang bagus.Kinerja yang
bagus tersebut tentunya juga berasal bagaimana struktur organisasi pada instansi tersebut, karena
baik buruknya organisasi tergantung dengan struktur, tugas dan wewenang dalam organisasi.
Salah satunya yaitu instansi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamonng. Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) adalah merupakan salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah
dibidang pengelolaan Pegawai Negeri Sipil di daerah dengan sistem dan prosedur yang telah diatur
dalam perundang-undangan dan dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan.Badan Kepegawaian Daerah atau disingkat (BKD)
merupakan salah satu unit kerja, organisasi, instansi yang dibentuk oleh pemerintah/ Pemerintah
daerah dan sekaligus dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai urusan di bidang kepegawaian
daerah termasuk dalam hal pengadaan atau pengangkatan pelamar umum dan tenaga honorer
menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai negeri sipil (PNS). Untuk dapat
menyelenggarakan berbagai urusan di bidang kepegawaian daerah maka dibutuhkan juga adanya
kinerja yang bagus dari BKD Kabupaten Lamongan. Baik buruknya kinerja dalam BKD
Kabupaten Lamongan tergantung dari struktur organisasi dan pembagian tugas dari organisasi itu
sendiri. Alasan lain mengapa penulis mengambil tempat dilamongan, hal tersebut lamongan
merupakan kabupaten yang masih dalam perkembangan, sehingga fungsi BKD ini sangat penting

4. agar mampu untuk mencetak atau merekrut para birokrat yang sangat berkualitas ataupun pegawai
yang mempunyai SDM yang memadai. Hal tersebut agar nantinya para birokrat mampu untuk
menjadikan Kabupaten lamongan menjadi lebih baik lagi seperti Kota Surabaya, Kota Bandung
maupun Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk
menganggkat judul “Analisis Kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lamongan.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Struktur Organisa, Pembagian Tugas Dan Wewenang Di BKD Kabupaten
Lamongan?
2. Bagaimana Kompleksitas, Formulasi dan sentralisasi Organisasi Bkd Kabupaten
Lamongan?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui Struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang di BKD
Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui Kompleksitas, Formulasi dan sentralisasi Organisasi Bkd Kabupaten
Lamongan.

5. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Organisasi
1. Pengertian Organisasi
Manajemen sangat berhubungan erat dengan organisasi sebagai suatu wadah atau tempat
manajemen itu akan berperan aktif. Organisasi tanpa manajemen yang baik akan mengakibatkan
rutinitas organisasi tidak dapat bertahan lama. Pada dasarnya pengertian organisasi dapat
dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu statis dan dinamis (Makmur; 2014)
a. Organisasi statis
Dalam artian statis organisasi dipandang sebagai suatu tidak bergerak seperti organisasi
yang tergambar dalam bagan.
Ada beberapa pandangan organisaai dalam arti statis:
organisasi dipandang sebagai alat
1) Organisasi dipandang sebagai jaringan hubungan kerja yang bersifat formal seperti pada
bagan
2) organisasi dipandang sebagai saluran hirarki kedudukan dan menggambarkan tentang garis
wewenang
b. Organisasi dalam arti dinamis
Dalam artian dinamis organisasi dipandang sebagai organ hidup yang tidak hanya dilihat
dari bentuk dan wujudnya tetapu juga isi organisasi tersebut. Artinya dalam artian ini berarti
menyoroti aktifitas dalam organisasi atau aspek apapun yang berhubungan dengan usaha
pencapaian tujuan.
Ada beberapa macam pandangan tentang organisasi dalam arti tersebut:
1) Selalu bergerak mengadakan pembagian tugas sesuai sistem.
2) Memandang organisasi dari segi isinya
3) Kemungkinan berkembang sesuai perkembangan zaman
4) Kemungkinan organisasi itu akan mati.
Adapun pengertian organisasi dari berbagai sistem dalam artian dinamis :
1) Organisasi sebagai sistem kerja adalah suatu sistem daripada aktivitas kerja sama dari

6. sekelompok orang yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan.
2) Organisasi sebagai suatu sistem tata hubungan kerja adalah suatu jaringan kerja yang
mewujudkan suatu bentuk kerja sama yang baik dan serasi antar para anggota atau unit
satuan kerja sehingga tujuan bisa tercapai.
3) Organisasi sebagai proses pembagian tugas adalah organisasi sebagai proses pembagian
tugas mempunyai pengertian memandang organisasi dari segi sistem dustribusi tugas
sehingga masing masing unit satuan kerja memegang tugas tertentu.
4) Organisasi sebagai proses pembagian tugas adalah suatu proses kegiatan menyusun,
menggembangkan, memelihara pola hubungan kerja dari bagian atau orang yang ada dalam
suatu usaha.
Menurut Louis A Allen, organisasi adalah suatu proses penentuan dan pengelompokan
pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab,
dengan maksud memungkinkan orang orang bekerja sama secara aktif mencapai tujuan. Menurut
James D. Mooney, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan.
2. Struktur Organisasi
Setiap perusahaan maupun instansi pada umumnya mempunyai struktur organisasi.
Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan
perusahaan dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu
perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengawasan. Pengertian yang jelas tentang struktur organisasi dikemukakan oleh beberapa ahli
sebagai berikut
a. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan
kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi dikelompokkan, dan dikoordinasikan.
b. Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana
organisasi dikelolah.
c. Struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan
d. Struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi,
kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan
tanggungjawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

7. Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa struktur organisasi menggambarkan
kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki
organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab dan sistem
pelaporan terhadap atasan dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang
memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta pengkoordinasian
hubungan dengan lingkungan. Struktur organisasi dapat menghindari atau mengurangi
kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas.
Struktur berkaitan dengan hubungan-hubungan logis antara berbagai funsi dalam organisasi.
Teori teori klasik berfokus pada dua struktur dasaryang disebut lini dan staf. Struktur lini
menyangkut saluran-saluran kewenangan organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan
utama organisasi. Misalnya sebuah perusahaan, struktur lininya mengikuti suatu tatanan jabatan
yang bertanggungjawab atas produktivitas. Sedangkan struktur staf menyangkut pelaksanaan tugas
dan wewenang yang ada dalam sttruktur lini.
Nilai dasar yang membedakan lini dan staf terletak pada wilayah pembuatan keputusan. Istilah
ini berarti bahwa kewenangan terakhir terletak pada jabatan-jabatan dalam struktur itu. Tenaga
staf secara tradisional memberi nasihat dan jasa untuk membantu lini. Lini mempunyai otoritas
komando. Staf memberikan nasihat dan melakukan persuasi dalam bentuk usulan-usulan, namun
tidk mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah kepada manajer lini untuk mengikuti
usulan-usulan tersebut. Bila usulan seorang ahli dari staf diterima oleh atasan lininya, usulan itu
disebarkan atas kewenangan manajer lini, bukan atas kewenangan spesialis staf itu.
Para peneliti dan praktisi manajemen telah berusaha mengembangkan pemahaman mereka
mengenai hubungan antara struktur dan kinerja, sikap, keefektifan, dan variabel lain yang dirasa
penting. Pengembangan pemahaman ini dihalangi tidak hanya oleh kerumitan hubungan antara
dimensi-dimensi itu sendiri, namun juga oleh kesulitan menetapkan dan mengukur konsep struktur
organisasi.Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada
siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Sebuah
struktur organisasi mempunyai tiga komponen dimensi: kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi
(Robbins, 1994:6).Sehingga dimensi struktur organisasi yang lebih sering digunakan dalam riset
dan praktik yang menggambarkan dimensi struktur, yaitu Kompleksitas, Formalisasi, dan
Sentralisasi.

8. a. Kompleksitas
Kompleksitas merujuk pada tingkat differensiasi yang ada didalam sebuah organisasi.
Differensiasi horizontal mempertimbangkan tingkat pemisahan horizontal diantara unit-unit.
Differensiasi vertical merujuk pada kedalaman hierarki organisasi. Differensiasi spasial meliputi
tingkat sejauh mana lokasi fasilitas dan para pegawai organisasi tersebar secara geografis.
Differensiasi horizontalmerujuk pada pengelompokan berdasarkan spesialisasi-spesialisasi yang
ada dalam sebuah organisasi, baik spesialisasi fungsional maupun sosial. Pembagian departemen-
departeman dalam organisasi dapat dilakukan berdasarkan jumlah orang, fungsi, produk atau jasa,
klien, geografis, atau proses (Kusdi, 2009:169).
Differensiasi vertical Merujuk pada kedalaman struktur. Diferensiasi meningkat, demikian
pula kompleksitasnya, karena jumlah tingkatan hierarki didalam organisasi bertambah(Robbins,
1994 : 95).Organisasi dengan jumlah pegawai yang sama, tidak perlu mempunyai tingkat
diferensiasi vertikal yang sama. Organisasi dapat berbentuk tinggi (tall), dengan banyak lapisan
hierarki, atau mendatar (flat), dengan sedikit tingkatan. Faktor yang menentukan adalah Rentang
Kendali (Robbins, 1994).
Organiasi dapat melakukan aktivitas yang sama dengan tingkat diferensiasi horizontal dan
pengaturan hierarki yang sama diberbagai lokasi. Tetapi keberadaan barbagai lokasi tersebut
meningkatkan kompleksitas (Robbins, 1994:98). Oleh karena itu, elemen ketiga dalam
kompleksitas adalah diferensiasi spasial, yang merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi kantor,
pabrik dan personalia sebuah organisasi tersebar secara geografis.
b. Formalisasi
“Jika sebuah pekerjaan sangat diformalisasikan, maka pemegang pekerjaan itu hanya
mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bilamana mengerjakannya,
dan bagaimana ia harus melakukannya”(Robbins, 1994:103).
Para manajer mempunyai sejumlah teknik formalisasi yang diambil dari pendapat
StepenP.Robbins dalam Kusdi (2009:173), untuk dapat menstandarisasikan perilaku para pegawai.
Teknik-teknik yang digunakan dalam menstandarisasikan adalah:

9. 1) Proses Seleksi (selection)
Organisasi memilih pegawainya bukan secara acak. Para pelamar diproses melalui
sejumlah rintangan yang dirancang untuk membedakan para individu yang mungkin dapat
berprestasi dengan baik dari mereka yang mungkin tidak akan berhasil.
2) Persyaratan Jabatan (role requirement)
Para individu di dalam organisasi mempunyai jabatan.Setiap pekerjaan membawa serta
harapan mengenai bagaimana si pemegang jabatan seharusnya berperilaku.
3) Peraturan, Prosedur, dan Kebijakan (rules, procedures, and policies)
Peraturan merupakan pernyataan eksplisit yang ditujukan kepada seorang pegawai tentang
apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Prosedur adalah rangkaian langkah yang saling
berhubungan satu sama lain secara sekuensial yang diikuti pegawai dalam melaksanakan
tugasnya. Kebijakan adalah pedoman yang menetapkan hambatan terhadap pengambilan
keputusan yang dibuat oleh pegawai.
4) Proses pelatihan (training)
Pelatihan ada yang bersifat on-the-job-training (misalnya pemagangan, pendampingan
(coaching), atau penugasan-penugasan yang bersifat studi), ada pula yang bersifat off-the-job-
training (ceramah, demonstrasi, simulasi, atau instruksi terprogram).
5) Ritual (rituals)
Ritual atau upacara adalah semacam “pengesahan” bahwa seseorang menyandang status
tertentu.
c. Sentralisasi
Penjelasan terkait sentralisasi secara lebih khusus yaitu jenjang kepada siapa kekuasaan
formal untuk membuat pilihan-pilihan secara leluasa dikonsentrasikan pada seorang individu,
unit, atau tingkatan(biasanya berada tinggi pada organisasi), dengan demikian mengizinkan para
pegawai (biasanya pada tingkat rendah dalam organisasi) untuk member masukan yang minimal
ke dalam pekerjaan mereka (Robbins, 1994).
Sentralisasi dapat dijelaskan juga bahwa hal ini merujuk pada bentuk-bentuk keputusan yang
mengandung kebebasan bagi seseorang. Istilah kuncinya adalah pilihan-pilihan bebas
(discretionary choice), “jika dikatakan the director possesses certain discretionary funds, artinya
direktur memiliki dana-dana tertentu yang boleh dikeluarkan atau digunakan sesukannya”. (Kusdi,
2009:174). Kebebasan dalam memilih ini biasanya di konsentrasikan pada pucuk pimpinan.

10. BAB IV
PEMBAHASAN
A. Bentuk Struktur Organisasi, Pembagian tugas dan Wewenang BKD Kabupaten
Lamongan.
Sumber: bkd.Lamongankab.go.id
Gambar 1. Struktur Organisasi BKD Kabupaten Lamongan
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
a. Memimpin BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKD
c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKD yang menjadi tanggung jawabnya
d. Membina dan menyelenggarakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
Kepala BKD
Sekertaris
Sub Bagian
Keuangan
Sub Bagian
Program
Sub Bagian
Keuangan
Kel. Jabatan
Fungsional
Bidang Pendidikan
dan Latihan
Bidang Pengembangan
Karir dan Kesejahtraan
Pegawai
Bidang Mutasi
Pegawai
Bidang Informasi
dan Pengadaan
Pegawai
SUBBID Bidang
Struktural
SUBBID
Pengembangan Karir
SUBBID Mutasi I
Subbid Informasi
dan Dokumentasi
SUBBID
Pengadaan
SUBBID Mutasi II SUBBID
Pengembangan Karir
SUBBID Bidang
Teknis Umum
dan Fungsional

11. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris yang
bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
2. Sekretariat BKD
Merupakan unsur staf umum yang melaksanakan pelayanan administratif terhadap seluruh
satuan organisasi dilingkungan Badan, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat BKD mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan,
hukum, kelembagaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas hubungan
masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan program dan pelaporan ;
b. Pelaksanaan pengelolaan kepustakaan dan urusan kehumasan ;
c. Pengelolaan keuangan, administrasi gaji pegawai dan perlengkapan ;
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
e. Pengelolaan administrasi urusan umum dan kearsipan ;
f. Pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di
lingkungan Badan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dab
fungsinya.
Sekretariat BKD terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian
Umum. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKD.
3. Sub Bagian Keuangan
a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan.
b. Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya.
c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
d. Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Badan.
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

12. 4. Sub Bagian Program
a. Menghimpun, mengintegrasikan, menyusun rencana dan evaluasi rencana kegiatan
tahunan ;
b. Melakukan urusan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan dinas;
c. Melakukan pengolahan data, pelayanan informasi dan kehumasan ;
d. Melakukan evaluasi pelaksanaan/realisasi program unit kerja ;
e. Melakukan hubungan kerja yang bersifat fungsional dalam rangka koordinasi dengan unit
kerja yang menangani pengolahan data elektronik dalam rangka sistem informasi
manajemen, penyusunan dan monitoring/ evaluasi program dan dalam rangka penelitian
dan pengembangan ;
f. Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
5. Bidang Informasi dan pengadaan Pegawai
Merupakan unsur pelaksana Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai
mempunyai tugas melaksanakan perencanaa dan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelayanan administrasi informasi kepegawaian, pengadaan dan pemberhentian Pegawai. Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai fungsi :
a. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam
perundang-undangan;
b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi peserta
ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dinyatakan lulus ujian
c. Penyiapan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian daerah untuk
penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memasuki usia pensiun ;
d. Pengelolaan dokumentasi, pengolahan data dan penyediaan informasi manajemen
kepegawaian
e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian ;

13. f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai, terdiri dari Sub Bidang Informasi dan
Dokumentasi, dan Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai. Masing-masing Sub
Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Informasi, Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai.
6. Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi
a. Menghimpun, menyusun dan mendokumentasikan serta mendistribusikan peraturan
bidang kepegawaian daerah.
b. Menyiapkan bahan, merumuskan dan menyusun serta menerbitkab peraturan dan petunjuk
teknis bidang kepegawaian daerah.
c. Mengelola arsip naskah teknis bidang kepegawaian daerah.
d. Mengelola data file perorangan pegawai.
e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja pengelola data elektronik dalam rangka
pengembangan sistem informasi manajemen, penyusunan dan monitoring/evaluasi data.
f. Menghimpun dan mengolah data fisik serta menyediakan informasi kepegawaian daerah.
g. Memberikan informasi hukum di Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
h. Menyiapkan, mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian daerah
(SIMPEGDA).
i. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil
Daerah.
j. Menyiapkan bahan dan menyelesaikan administrasi Laporan Pajak-pajak Pribadi Pegawai
(LP-2P).
k. Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan Tata Usaha Kepegawaian
daerah.
l. Menyiapkan, menyediakan dan menyampaikan laporan Kepegawaian Daerah kepada
Badan Kepegawaian Negara.
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi, Pengadaan
dan Pemberhentian Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. 7. Sub Bagian Pengadaan
a. Menyiapkan dan menyusun rencana formasi Pegawai sesuai Anforjab
b. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan pegawai, yang meliputi penyusunan
jadwal kegiatan, mengumumkan pendaftaran dan persyaratan administrasi, melaksanakan
tes kemampuan dan pengetahuan, kesehatan dan persyaratan lain.
c. Menyiapkan bahan pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai bagi peserta ujian Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dinyatakan lulus ujian.
d. Melakukan pelayanan administrasi dalam rangka pemrosesan penerbitan keputusan
pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah.
e. Menyiapkan bahan dan pemrosesan pengunduran diri dan pembatalan untuk menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah
f. Menyiapkan data Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
g. Melakukan pelayanan administrasi pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan
pemberhentian Pegawai tidak tetap (pegawai tenaga kontrak kerja).
h. Menyiapkan bahan dan menerbitkan putusan pengangkatan dan pemberhentian Calon PNS
Daerah.
i. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan
perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah.
j. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil daerah yang memasuki usia pension.
k. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan
pensiun dini Pegawai Negeri Sipil Daerah.
l. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengalami cacat/ meninggal dunia karena
dinas.
m. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan
pensiun janda/ duda pensiunan anak PNS Daerah, penetapan Pengangkatan Anumerta dan
pengabdian PNS Daerah.
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi, Pengadaan
dan Pemberhentian Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya

15. 8. Bidang Mutasi Pegawai
Merupakan unsur pelaksanaan Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelayanan adminstrasi
mutasi pegawai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai fungsi:
1. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan
struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;
2. Penyiapan pertimbangan teknis untuk penetapan kenaikan pangkat PNS Daerah ;
3. Pemberian pertimbangan teknis peninjauan masa kerja ;
4. Penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian PNS Daerah ;
5. Penyiapan bahan kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan lingkup
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari Sub Bidang Mutasi I dan Sub Bidang Mutasi II. Masing-
masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Mutasi Pegawai.
9. Sub Bidang Mutasi I
a. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan penerbitkan
pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkup Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ;
b. Melakukan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
pertimbangan teknis peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkup
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ;
c. Melakukan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan
penyesuaian masa kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkup Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan
d. Melakukan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan
pindah antar instansi lingkup daerah, antar daerah dan pindah dari/ke instansi vertikal

16. Departemen/Non Departemen di lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan,
Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ;
e. Menyiapkan bahan kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan lingkup
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
f. Melakukan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan
pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural, di lingkup Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
10. Sub Bidang Mutasi II
a. Melakukan pelayanan administrasi dalam rangka pemrosesan penerbitan keputusan
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
dari unsur guru SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak di
Daerah.
b. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dari unsur, guru
SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak di Daerah.
c. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
pertimbangan teknis peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai
Negeri Sipil Daerah dari unsur guru SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman
Kanak-Kanak di Daerah.
d. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan
penyesuaian masa kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dari unsur guru SMU/SMK/MAN,
SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak di Daerah.
e. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan
pindah antar instansi lingkup daerah, antar daerah dan pindah dari/ke instansi vertikal
Departemen/Non Departemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dari unsur guru
SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak di Daerah.
f. Menyiapkan bahan kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan lingkup guru
SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan Guru Taman Kanak-Kanak di Daerah

17. g. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan
pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil
Daerah dari unsur guru SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak
di Daerah.
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
11. Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahtraan Pegawai
Merupakan unsur pelaksana Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengembangan Karier dan
Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, menyusun
pedoman dan petunjuk teknis serta mengkoordinasikan pembinaan disiplin dan peningkatan
kesejahteraan pegawai. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan Karier dan
Kesejahteraan Pegawai, mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan, pengendalian dan
pengembangan Pegawai ;
b. Penyiapan bahan dan penyusunan peraturan di bidang Kepegawaian Daerah ;
c. Penyiapan program dan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan pengembangan
karier pegawai.
d. Penyiapan, pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pemberian penilaian prestasi kerja
pegawai (Penerbitan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/DP-3) ;
e. Penyiapan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi penerapan penilaian angka kredit bagi
pejabat fungsional ;
f. Pengelolaan, penyusunan, pembinaan dan evaluasi terhadap daftar urut kepangkatan PNS
Daerah ;
g. Pembinaan Korps, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban serta
kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
h. Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang purna
tugas, berprestasi luar biasa dan penghargaan lainnya ;
i. Menyiapankan bahan dan menangani administrasi pembinaan dan persyaratan permohonan
perkawinan dan perceraian pegawai.

18. j. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Karier, terdiri dari Sub Bidang Kesejahteraan dan
Sub Bidang Pengembangan Karier. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan dan
Pengembangan Karier.
12. Sub Bidang Pengembangan Karier
a. Menghimpun, mengolah dan menganalisis tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil Daerah
dalam melaksanakan tugas kedinasan ;
b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap
PNS Daerah yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin kedinasan, [pengendalian dan
evaluasi disiplin PNS Daerah serta melakukan penyiapan bahan dan penerbitan keputusan
penjatuahn disiplin PNS Daerah;
c. Melaksanakan pembinaan tata cara penyidikan dan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri
Sipil Daerah yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin kedinasan ;
d. Menyiapkan bahan dan menangani penyelesaian masalah sengketa atau gugatan cerai,
kasus-kasus pelanggaran disiplin dan perkara ijazah palsu serta melaksanakan penindakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
e. Menyiapkan bahan dan menangani penyelesaian masalah sengketa dan gugatan di bidang
kepegawaian
f. Menyiapkan bahan dan menyusun pola pengembangan karir pegawai Negeri Sipil Daerah
g. Melaksanakan evaluasi terhadap pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah
h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan psikotest dan penelitian khusus bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah
i. Menyiapkan bahan, membina dan melaksanakan evaluasi terhadap Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai
j. Memberikan pelayanan konsultasi dan pembimbingan psikologis di Bidang Kepegawaian
bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
k. Melaksanakan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan, membina dan menetapkan
penilaian angka kredit (PAK) bagi pejabat fungsional

19. l. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pegawai negeri Sipil daerah dalam
mengaplikasikan hasil pendidikan dan pelatihan jabatan yang diberikan ;
m. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan, membina dan
menetapkan penilaian kinerja pejabat struktural dan fungsional sebagai dasar pelaksanaan
mutasi dan promosi jabatan
n. Menyiapkan bahan dan mengevaluasi persyaratan jabatan sebagai dasar untuk
melaksanakan mutasi dan promosi jabatan struktural dan jabatan fungsional
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan dan
Pengembangan Karier.
13. Sub Bidanag Kesejahtraan
a. Menyiapkan program dan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan Pegawai ;
b. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu
Isteri/Suami (Karis/su), Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan
proses realisasi Tabungan Perumahan
c. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan surat
pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Daerah
d. Menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan menangani penerbitan cuti Pegawai
Negeri Sipil Daerah
e. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan ijin
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan sebagai Pejabat Negara, Kepala Desa dan
Perangkat Desa
f. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan ijin
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan usaha di luar kedinasan
g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan surat ijin belajar Pegawai Negeri Sipil
Daerah
h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian
ijazah
i. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan pemberian
penghargaan satya lencana karya satya, bantuan uang duka, dan penghargaan pensiunan
bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang
berlaku

20. j. Melaksanakan penilaian Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berprestasi dan atau teladan
k. Melaksanakan sumpah/janji dan pelantikan pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil Daerah
l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana penyelenggaraan general check up dan
asuransi kecelakaan diri Pegawai
m. Menyiapkan bahan dan menangani administrasi pembinaan dan persyaratan permohonan
perkawinan dan perceraian Pegawai
n. Pembinaan korps, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban serta
kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan dan
Pengembangan Karier.
14. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Merupakan unsur pelaksana Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendidikan dan Latihan
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis
serta mengkoordinasikan pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan latihan
Pegawai Negeri Sipil Daerah
b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai
Negeri Sipil Daerah
c. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan dan latihan
Pegawai Negeri Sipil Daerah :
d. Perencanaan dan peaksanaan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
e. Penyiapan dan penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan latihan ;
f. Penyiapan dan penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan latihan (Diklat)
Pegawai Negeri Sipil Daerah
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari Sub Bidang Diklat Struktural dan Sub Bidang
Diklat Teknis Umum dan Fungsional. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub

21. Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan
Latihan.
15. Sub Bagian Diklat Struktural
a. Menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan testing serta
menyiapkan bahan persyaratan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan latihan
struktural, Tugas Belajar dan seleksi penerimaan IPDN ;
b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program Latihan Pra Jabatan (LPJ)
c. Menyiapkan pelaksanaan penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mengikuti
pendidikan dan latihan struktural ;
d. Menyelenggarakan Latihan Pra Jabatan (LPJ) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
f. Mengadakan evaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan dan latihan struktural;
g. Mengumpulkan bahan dan menyusun inventarisasi data pegawai Negeri Sipil daerah yang
telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural dan tugas belajar ;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan
Latihan.
16. Sub Bidang Diklat Teknis Umum dan Fungsional
a. Menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan testing serta
menyiapkan bahan persyaratan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan latihan
struktural, Tugas Belajar dan seleksi penerimaan IPDN ;
b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program Latihan Pra Jabatan (LPJ)
c. Menyiapkan pelaksanaan penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mengikuti
pendidikan dan latihan struktural ;
d. Menyelenggarakan Latihan Pra Jabatan (LPJ) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
f. Mengadakan evaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan dan latihan struktural;
g. Mengumpulkan bahan dan menyusun inventarisasi data pegawai Negeri Sipil daerah yang
telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural dan tugas belajar.
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan
Latihan.

22. B. Kompleksitas, Formalisasi dan Sentralisasi Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lamongan
Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari website BKD Kabupaten lamongan dengan
melihat struktur organisasi beserta pembagian tugas dan wewenag tersebut jika berpedoman pada
UU 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, maka dapat disimpulkan bahwasanya
organisasi BKD ini sudah sangat bagus dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan sesuai
dengan UU 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Hal ini terbukti dengan adanya
struktur dan pembagian tugas sesuai dengan kebutuhan rill dalam organisasi tersebut. Selain itu
dalam pembagian tugas baik bidang maupun subbid sudah bagus, didak ada tumpang tindih dalam
pembagian kerjanya. Dan juga semua pembagian tugas dalam BKD Kabupaten Lamongan sudah
sesuai dengan bidan dan subbid masing-masing tidak terdapat kesalahan dalam pembagian tugas.
Adapun yang menjadi dasar dari pembagian wewenang, tugas dan fungsi yaitu Berdasarkan
Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2008, yang ditentukan bahwa Kepala Badan
Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kepegawaian daerah dan pendidikan dan pelatihan. Selain itu didukung pula
program dari masing-masing bidang dalam menjalankan tugasnya antara lain seperti inventaris
pendataan honorer, penyusunan perencanaan kegiatan SKPD, penyediaan jasa surat menyurat dan
lain sebagainya.
Formulasi Organisasi BKD. Pertama mencangkup Proses seleksi, selain BKD melakukan
pelatihan maupun pengembangan pegawai instansi yang sudah ada BKD juga bertugas untuk
melakukan proses perekrutan untuk instansi pemerintahan di setiap daerah. Dalam melakukan
proses seleksi BKD Kabupaten Lamongan berpedman pada UU yang mengatur tentang perekrutan
pegawai hal ini dapat terbukti dengan adanya tes untu para CPNS yang terdiri dari tes tulis maupun
teknis dan tidak menggunakan sistem like and dislike. Perekrutan CPNSmenjadi PNSBerdasarkan
ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto
Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013
beserta petunjuk pelaksanaannya. Hal tersebut dapat terbukti dengan adanya pemuda dari keluarga
miskin yang lolos menjadi PNS. Dengan berita tersebut maka terbukti BKD dalam proses seleksi
tersebut sesuai dengan UU yang diberlakukan

23. Kedua, Persyaratan Jabatan. Dalam rangka penetapatan pegawai pada jabatannya BKD
dilakukan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan
aturan bagaiman disesuaikan dengan kemampuan para pegawai tersebut. Dalam artian
penetapannya sesuai dengan SDM yang dimiliki. Ketiga, Peraturan, procedure dan kebijakan.
Langkah awal yang harus dilakukan dan dibuat oleh instansi pemerintah untuk menjawab tuntutan
saat ini dan kedepan terhadap lingkungan stratejik lokal, nasional dan global adalah dengan
dibentuknya Rencana Strategis untu mampu mendukung visi,misi dan sasaran dan susunan
strategis daerah dan juga dibentuk Renja yang merupakan pedoman dan rujukan dalam menyusun
program dan kegiatan BKD tahun 2012 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang
mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga
memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
Adapun Sasaran strategik merupakan hasil yang akan dicapai secara lebih nyata dalam rumusan
yang lebih spesifik, terukur dan telah dirancang indikator sasarannya. Dalam usaha mencapai
tujuan strategik tersebut, maka ditetapkan dan dipilih sasaran strategik jangka menengah Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:
1. Untuk mewujudkan pencapai tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat,” ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah “Meningkatnya
kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.”
2. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah,” ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah “Meningkatnya kualitas
pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.”
3. Untuk mewujudkan pencapai tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” ditetapkan dan
dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang
keahlian yang dibutuhkan.”
Selanjutnya tiap-tiap sasaran harus diberikan kebijakan agar dapat disusun program dan
kegiatan yang harus dijalankan. Kebijakan stratejik pada dasarnya merupakan ketentuan yang
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, guna memperlancar dan
keterpaduan pencapaian dan perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi satuan unit kerja
pemerintah. Kebijakan harus disusun dengan didasarkan atas faktor lingkungan strategis yang
melingkupinya, untuk dapat ditemukan pilihan-pilihan strategis dan faktor-faktor kunci

24. keberhasilannya (key success factors). Sebagai kebijakan stratejik Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strateginya, secara umum
disampaikan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kecepatan, ketelitian dan ketepatan penyelesaian naskah dokumen
kepegawaian dan pemenuhan kewajiban serta hak-hak kepegawaian sesuai standart, norma
dan ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan untuk kelancaran,
ketertiban dan keamanan proses pengambilan kebijakan teknis kepegawaian, sesuai standart,
norma dan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatnya kompetensi aparatur untuk peningkatan profesonalitas dan kinerja dalam
penanganan dan penyelesaian tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan
pelayanan masyarakat dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang menjadi
tanggungjawab pemerintah.
Selain kebijakan, peraturan dan procedure diatas ada juga program lainya yang mewujudkan
visi misi, tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Renstra. Dan untuk peraturan mengenai
kepegawain adapun sebagai berikut SK Pengangkatan CPNS, Surat Penyataan melaksanakan
tugas, SK. Pengangkantan PNS, SK Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pengangkatan/Pemberhentian
ke/dari Jabatan (Struktural/Fungsional), Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan
Menduduki Jabatan, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat mulai dari KP pertama sampai dengan
terakhir, Surat Keputusan Hukuman Disiplin, Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja, Surat
Keputusan Perbantuan pada Instansi lain, Surat Keputusan dipekerjakan pada Instansi, Surat
Keputusan Pemindahan Wilayah/ Instansi dan Surat Keputusan tanda Kehormatan /jasa
/Penghargaan;
Keempat, Proses Pelatiahan. Dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai instansi di
Kabupaten Lamongan BKD melakukan berbagai pelatihan, antara lain Program dan kegiatan
sebagai implementasi pencapaian tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dan untuk
mewujudkan sasaran strategik “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang
dibutuhkan,” adalah sebagai berikut :

25. 1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan dalam kegiatan yaitu
Pendidikan dan pelatihan formal, Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, Penyelenggaraan
seleksi penerimaan praja IPDN dan Pemberian ijin belajar PNS.
2. Program pendidikan kedinasan, dijabarkan dalam kegiatan sbb, Penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan teknis, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan structural dan
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS Program.
Dan baru baru ini telah dilaksanakan diklat orientasi tugas kedinasan, diklat tersebut mengambil
temaMewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional untuk Melanjutkan Pembangunan
Lamongan yang Lebih Sejahtera. Dengan demikian, diharapkan setelah acara diklat ini, peserta
akan benar-benar memahami akan hak dan kewajibannya sebagai PNS, dalam menjalankan tugas-
tugas kedinasannya sehari-hari. “Peserta diklat juga harus senantiasa adaptif terhadap berbagai
perkembangan pemerintahan yang ada, termasuk diantaranya penerapan e-Government.
Kelima, Ritual yaitu adanya upacara khusus untuk pengesahan bahwa seseorang menyandang
status tertentu. Terutama pada jabatan jabatan strategis yang memiliki dampak jangka panjang
pada perusahaan. Seperti upacara pemberian penghargaan pada BKD sebagai intansi yang
kinerjanya sangat bagus nomer 2 se Kabupaten Lamongan.
Sentralisasi, UU No.5/2014 tentang ASN, banyak diharapkan mampu memperbaiki Sistem
Manajemen SDM Aparatur karena selama ini UU Kepegawaian sebelumnya dinilai belum
mampu menyelesaikan berbagai persoalan dalam manajemen saat ini. Presiden selaku pemegang
kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan
madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga
di lembaga pemerintah nonkementerian, Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan
lembaga nonstructural, gubernur di provinsi; dan Bupati/walikota di kabupaten/kota
Kemudian ketentuan pasal 25 UU No.8/1974 tersebut dilakukan perubahan dengan UU
No.43/1999 tertuang pada pasal 25 ayat (2), sehingga ketentuan ini berbunyi “Untuk
memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagaian wewenangnya kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

26. Pengambilamn keputusan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten lamongan masih dilakukan
oleh lini Top Manager yaitu Kepala BKD. Hal tersebut terbukti dari adanya pembagian tugas
dimana kepela daerah bertugas Menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum sesuai dengan
tugas BKD dan Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKD yang menjadi tanggung
jawabnya. Untuk dijajaran middle dan sampai kebawah hanya bertugas melakukan penyusunan,
pelayanan, pengelolaan dan perencanaan yang merupakan turunan dari kebijakan yang diambil
atau dipilih oleh Top Manager.Tetapi meskipun kebijakan tersebut diambil oleh Top Manager
tetap usulan tersebut diperoleh dari para middle, permasalahan apa saja yang dihadapi dan
bagaimana solusinya. Solusi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Top Manager agar dapat
mempersiapkan kebijakan yang akan diambil dan menetapkannya tentunya dengan melibatkan
berbagai pihak yang terlibat.

27. BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Organisasi BKD Kabupaten Lamongan dapat dikatakan sudah sangat kompleks. Hal ini
terbukti dengan adanya struktur dan pembagian tugas sesuai dengan kebutuhan rill dalam
organisasi tersebut. Selain itu dalam pembagian tugas baik bidang maupun subbid sudah bagus,
Tidak ada tumpang tindih dalam pembagian kerjanya. Dan juga semua pembagian tugas dalam
BKD Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan bidan dan subbid masing-masing tidak terdapat
kesalahan dalam pembagian tugas. Untuk Formalisasinya sendiri BKD Kabupaten Lamongan
sudah menerpakan berbagai program sebagai bentuk kebijakan dalam rangka mewujudkan visi
misi, tujuan dan sasaran strategis. Dalam perekrutan pegawai di BKD Kabupaten Lamongan
dilakukan berdasarkan pada Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 beserta petunjuk pelaksanaannya. Selain itu diadakan
juga berbagai pelatihan dalam meningkatkan kapasitas pegawai di Kabupaten Lamongan salah
satu yang baru saja diadakan yaitu Diklat Orientasi Tugas Kedinasan. Sentralisasi dalam
pengambilan keputusan pada organisasi Badan Kepegawaian Daerah yaitu masih dilakukan oleh
Top Manager tetapi atas dasar atau usulan dari para midlle dan law. Dengan melibatkan berbagai
pihak dalam menyiapkan kebijakan dan pemilihan kebijakan.
B. Saran
Belum ada peraturan tersendiri yang penulis ketahui mengenai procedure penempatan
pegawai, sehingga diperlukan adanya peraturan dan pembuatan procedure sendiri penempatan
jabatan yang dibentuk oleh instansi BKD Kabupaten Lamongan sendiri tetapi harus tetap
berdasarkan pada UU yang berlaku.

28. DAFTAR PUSTAKA
Anomie. 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Bkd.lamongankab.go.id
Makmur. 2014. Dasar-dasar teori dan konsep organisasi. Malang: Universitas Brawijaya
Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi: Konsep, Struktur, Proses. Jakarta: Penerbit Arcan