Unit Pengendalian Gratifikasi

1. Sharing Session, Koordinasi dan Evaluasi
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Kamis 27 Mei 2020
08:00 – 12:00 WIB
Narasumber :
1. Ir. Jayeng C. Purewanto (Inspektur V)
2. UPG KKP
1
Dimohon untuk mematikan
microfron,
unmute digunakan pada
saatdiskusidanbertanya
Dipersilahkan mengisi daftar
hadir,
klik:
bit.ly/Daftar_Hadir_Sharing
_Session_UPG

2. Sharing Session, Koordinasi dan Evaluasi
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
LINGKUP KKP
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Oleh :
Ir. Jayeng C. Purewanto
Inspektur V

3. PASAL 13
PERMEN KP No. 44/PERMEN-KP/2017
Unit Kerja Eselon I dan UPT membentuk UPG di masing-masing unit kerjanya.
1. Mencatat laporan gratifikasi dan dikirimkan kepada UPG KKP paling lambat 5 hari kerja.
2. Mencantumkan larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada setiap penugasan dan
pengumuman dalam proses PBJ.
3. Memasang larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada tempat layanan publik.
4. Membuat edaran larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada hari raya keagamaan.
5. Melakukan sosialisasi PPG secara berkala kpd pegawai unit kerja, mitra kerja, stakeholders & lainnya.
TUGAS UPG Eselon I & UPT
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi thd laporan gratifikasi yg dilaporkan, terbatas pada jumlah dan
substansi yang dilaporkan dan berkoordinasi dengan UPG KKP.
Ayat (1)
Ayat (2)
MANDAT

4. Kondisi sampai dengan Desember 2019
100.00%
88.89%
88.00%
100.00%
100.00%
73.33%
100.00%
74.42%
83.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
DITJEN PERIKANAN TANGKAP
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEMANANAN HASIL PERIKANAN
UNIT
ESELON
I
PERSENTASE
PERSENTASE PEMBENTUKAN UPG PADA UNIT ESELON I
DI LINGKUNGAN KKP

5. Public campaign dilakukan secara berkala kepada:
PUBLIC CAMPAIGN
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Seluruh
pegawai unit kerja
Seluruh mitra kerja,
pihak ketiga, dan
pihak lainnya.

6. 1. Sosialisasi tatap muka, dapat dilakukan melalui apel, rapat, video conference, atau pertemuan
lainnya;
2. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan
pada setiap:
a. penugasan pegawai;
b. pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. Membuat surat edaran larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan
ketentuan pada hari raya keagamaan;
4. Membuat dan memasang media cetak (majalah, poster, leaflet, banner, spanduk, dsb.),
5. Mempublikasikan materi, berita, dan artikel PPG melalui website dan media sosial (facebook,
whatsapp, twitter, instagram, dsb.).
METODE PUBLIC CAMPAIGN

7. 7
RENCANA AKSI PUBLIC CAMPAIGN PROGRAM PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA [NAMA UNIT KERJA] TAHUN 2020
No Kegiatan
Jadwal
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nov Des
1 Pembentukan tim UPG V
2 Internalisasi PPG kepada pegawai V V V V V V V V V V V
3 Sosialisasi PPG kepada stakeholders V
4 Publikasi materi PPG pada media
cetak
V V
5 Publikasi materi PPG pada media
elektronik
V V V V V V V V V V V
6 Menerbitkan edaran larangan
gratifikasi pada hari raya keagamaan
V V
7 Pencantuman larangan gratifikasi pada
dokumen surat tugas dan PBJ.
V V V V V V V V V V V V
Kegiatan UPG lainnya:
1. Penanganan pelaporan gratifikasi.
2. Evaluasi atas pelaksanaan PPG unit kerja.
3. Pelaporan

8. Surat Edaran Nomor 7.9/ITJ/III/2020
Penerimaan Fee Bank dan Sponsorship Kegiatan
8
• Penerimaan fee bank bagi unit kerja
merupakan gratifikasi yang dilarang,
sehingga penerimaan langsung kepada individu
Bendahara atau pegawai lainnya wajib
dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG) atau Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK);
• Penerimaan sponsorship pada kegiatan unit
kerja yang berpotensi dapat menimbulkan
benturan kepentingan wajib dihindari.
karena merupakan gratifikasi yang dilarang.
Unit kerja perlu melakukan sosialisasi kepada
stakeholders/pengguna jasa terkait pemberian
sponsorship dalam kegiatan unit kerja yang
sesuai dengan ketentuan dan kewajaran secara
lebih luas dan intensif.

9. EVALUASI
PROGRAM PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
9

10. 10
Bagaimana dengan Unit eselon I yg lain ?
Apakah Zero Gratifikasi atau PPG belum Optimal ?

11. 1. Gratifikasi kedinasan mengalami penurunan, dikarenakan telah termasuk dalam gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
2. Masih dominan pemberian Gratifikasi yang dianggap suap

12. 1. Penerimaan Gratifikasi masih dominan, meski sudah mulai turun per tahunnya
2. Terdapat pegawai yang menolak dalam pemberian gratifikasi
3. Tidak terdapat laporan gratifikasi pemberian atas permintaan

13. “Itjen Kuat, KKP HEBAT”
Integritas, Profesional, Inovatif
TERIMAKASIH
Sekretariat UPG dan Pengaduan KKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 4
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta Pusat, 10110