TATA TERTIB KERJA NEW (Repaired)

PT. MADYA MUDA MADANI & PT PANJI BUANA MADANI
PERSADA PARKING PROTECTION & SECURITY SERVICE SOLUTION
Operasional Office Jalan Kancra No 18 – Bandung Phone 022-73511581
e-mail : persadaparkir.m3@gmail.com
1
A. PENGANTAR
Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa serta berdasarkan keinginan yang luhur
untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan sehat antara Perusahaan dan karyawan
sesuai dengan iklim Hubungan Industrial Pancasila. Perusahaan dan Karyawan sepenuhnya
untuk menjamin terpeliharanya kerja sama yang baik, terciptanya ketenangan bekerja,
meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan karyawan.
Bahwa Manajemen Perusahaan dan karyawan menyadari sepenuhnya untuk menjamin
terpelihara kerja sama yang baik, terciptanya ketenangan kerja dan kepastian usaha,
diperlukan adanya Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban masing-
masing pihak yang dituangkan dalam bentuk Organigram dan dasar Pengorganisasian
Perusahaan yang secara keseluruhan harus mendorong kegairahan kerja untuk meningkatkan
produksi dan produktivitas kerja serta meningkatkan kesejahteraan kerja. Karyawan perlu
secara sadar melaksanakan Organigram dan dasar Pengorganisasian Perusahaan ini dengan
penuh tanggung jawab.
Dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja dan stabilitas ekonomi Perusahaan,
maka Karyawan dan Perusahaan harus saling mengisi segala bentuk kekurangan dan selalu
berusaha untuk mengadakan pengembangan demi kemajuan Perusahaan.
Dengan melakukan kegiatan operasional Perusahaan, karyawan diwajibkan untuk mematuhi
peraturan tata tertib yang ditetapkan Perusahaan. Agar ada keseragaman dalam melaksanakan tata
tertib, maka Perusahaan memandang perlu untuk membuat kebijakan standar yang dapat dijadikan
pedoman Perusahaan. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan PT MADYA MUDA MADANI
dan PT PANJI BUANA MADANI dengan harapan dapat bergerak dalam bisnis kembali dengan
baik, memiliki harapan dan semangat yang tinggi.
Bandung, 28 April 2016
Hormat kami,

2
PENGANTAR ……......……………………………………….…..........................................1
TATA TERTIB KERJA.........................................................................................................3
DIAGRAM BAB 1 PERSONAL ...........................................................................................4
BAB 1 PERSONAL ................................................................................................................5
PASAL 1 KEHADIRAN KARYAWAN .....................................................5
PASAL 2 PERLAKUAN LINGKUNGAN KERJA ..................................8
PASAL 3 TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN ......................................11
PASAL 4 PELANGARAN DAN SANKSI .................................................12
BAB II OBJEK BENDA .......................................................................................................22
PASAL 1 LINGKUNGAN KERJA ............................................................22
PASAL 2 INVENTARIS KANTOR ...........................................................23
BAB III DOCUMENT ..........................................................................................................25
PASAL 1 TATA TERTIB ADMINISTRASI ............................................25
PASAL 2 TATA TERTIB DOKUMENTASI ...........................................26

3
TATA TERTIB KERJA
Tata tertib kerja diberlakukan bagi semua karyawan, agar dapat melaksanakan fungsi,
tugas, jabatan operasionalnya secara optimal baik rutin maupun tugas tambahan, dan
terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan teratur di perusahaan ini. Hal ini sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Setiap karyawan
berkewajiban menaati peraturan yang berlaku dan berusaha sebaik-baiknya menghindari
perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan tata tertib kerja di perusahaan.
Dalam melakukan kegiatan operasional Perusahaan, karyawan diwajibkan untuk
mematuhi peraturan tata tertib yang ditetapkan Perusahaan. Agar ada keseragaman dalam
melaksanakan tata tertib, maka Perusahaan memandang perlu untuk membuat kebijakan
standar yang dapat dijadikan pedoman Perusahaan Kebijakan ini berlaku bagi seluruh
karyawan PT MADYA MUDA MADANI dan PT PANJI BUANA MADANI.
TATA TERTIB PERUSAHAAN
1. PERSONAL
2. OBJEK BENDA
3. DOCUMENT

4
1. PERSONAL
Pasal1
Pasal2
Pasal3
Pasal4

5
BAB 1 PERSONAL
PASAL 1
KEHADIRAN KARYAWAN
A. HADIR
1. Jam kerja di perusahaan adalah minimal 40 jam kerja per minggu sesuai dengan
Keputusan Menakertrans No. 102/VI/2004. Jam kerja normal bagi karyawan adalah 5
(lima) hari kerja, pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB.
2. Setiap karyawan sudah harus siap di tempat kerjanya 10 (sepuluh) menit sebelum saat
dimulainya jam kerja.
3. Setiap Karyawan wajib hadir dan bekerja pada waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal
kerjanya.
4. Karyawan, selain yang dikecualikan oleh Direktur, sebelum dan sesudah melakukan
kerja wajib melakukan absensi (Pencatatan manual/ MESIN ABSENSI /finger print)
yang disediakan oleh Perusahaan.
5. Hari Dan Jam Kerja.
a. Hari kerja adalah hari-hari karyawan masuk kerja dan melakukan tugas-tugas
yang diberikan oleh Perusahaan baik Tugas Rutin maupun tugas tambahan.
b. Jam kerja adalah jam-jam dimana karyawan berada di tempat kerja atau di tempat
lain untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan Perusahaan.
c. Jam kerja terbagi menjadi:
Jam Kerja Normal: Jam kerja yang ditetapkan untuk suatu kegiatan usaha yang relatif sudah
ditetapkan. Dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, maka hari kerja &
jam kerja di PT MADYA MUDA MADANI dan PT PANJI BUANA MADANI sebagai
berikut :
Hari kerja : Senin s/d Jumat
Jam kerja : a. Untuk 5 (lima) hari kerja

6
» Senin – Jum’at 08.00 – 17.00 WIB
b. Istirahat
» Senin – Kamis 12.00 – 13.00 WIB
» Jum’at 11.00 – 13.30 WIB (untuk karyawan laki–laki)
12.00 – 13.00 WIB (untuk karyawan perempuan)
Apabila dibutuhkan, karyawan dapat diminta kehadirannya pada hari Sabtu / Minggu baik
untuk menyelesaikan tugas yang mendesak, mengikuti seminar/training dan atau meeting
yang telah dijadwalkan Ketentuan diatas berlaku bagi semua karyawan.
Jam Kerja Shift untuk karyawan Site :
Jam kerja yang karena sifat pekerjaannya harus bekerja secara terus menerus atau sistem
ESTAFET melebihi 8 (delapan) jam sehari dan dilakukan secara bergilir.
 Jam kerja operasional unit.
Bagi Unit yang mengingat kekhususan tugas pada bagian tertentu, dapat menyesuaikannya
dan menentukan jam kerja sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh
Depnaker, termasuk penggunaan sistem shift dan wajib memberitahukan secara tertulis ke
HRD
6. Waktu Istirahat.
Karyawan tidak dibenarkan istirahat melebihi dari waktu istirahat yang ditetapkan.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran
terhadap peraturan tata tertib kerja.
7. Pencatatan Datang dan Pulang kerja.
a. Karyawan diwajibkan mencatat datang dan pulang kerja pada alat absensi
yang disediakan.

7
b. Karyawan dilarang mencatatkan datang atau pulang kerja karyawan lainnya
dengan alasan apapun. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut
diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan tata tertib.
c. Karyawan diharuskan memberitahukan secara tertulis jam mulai atau pulang
bekerja dan dimintakan paraf atasan langsungnya, apabila :
 Bertugas di luar kantor dan berangkat langsung dari rumah karyawan.
 Karyawan langsung pulang setelah menjalankan tugas di luar kantor.
B. TIDAK HADIR
1. Mengabaikan kewajiban melakukan absensi ini dianggap sebagai mangkir atau cuti,
kecuali jika ada penjelasan seperti sakit, perjalanan dinas, dan lain-lain.
2. Perhitungan absensi dapat menjadi dasar pemberian uang hadir/makan, untuk penilaian
kinerja karyawan yang bersangkutan serta untuk penerapan sanksi administratif.
3. Keterlambatan masuk kerja mencapai 30 (tiga puluh) menit dan atau datang terlambat
lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dianggap melanggar tata tertib, dan akan
mendapatkan sanksi administratif kecuali bila telah diberitahukan dan mendapat izin
dari atasan langsung.
4. Karyawan yang tidak masuk kerja lebih dari 1 (satu) hari karena sakit diwajibkan
membawa surat keterangan dokter dan menyerahkan kepada HRD langsung pada hari
pertama masuk kerja kembali.
8. Ketidakhadiran tanpa pemberitahuan akan dikenakan sanksi Administrasi.
9. Keterangan lebih rinci mengenai pasal tata tertib kehadiran ini diatur secara terpisah
dengan lebih terinci dalam Peraturan Perusahaan

8
BAB 1 PERSONAL
PASAL 2
PERLAKUAN LINGKUNGAN KERJA
A. MANUSIA
A.1. INTERNAL
Setiap karyawan PT Madya Muda Madani dan PT Panji Buana Madani memberikan
perlakuan yang adil, mempunyai etika yang menjunjung profesi, saling
menghargai,menghormati dan kesempatan yang sama bagi semua pegawai dan
berkomitmen untuk menjunjung tinggi asas profesionalisme dengan mengembangkan
kompetensi pegawai selaras dengan rencana pengembangan organisasi dalam jangka
pendek maupun jangka panjang secara berkesinambungan dan ketetapan tujuan.
A.2. EXTERNAL
Ada beberapa hal yang terkait dengan penyelenggarakan bisnis yang dilakukan oleh
perusahaan yaitu.
a. Pelanggan
Perusahaan menyadari bahwa sebagai penyelenggara Bisnis bidang Jasa harus
mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan
pelayanan yang cepat, tepat, akurat, adil dan transparan. Perusahaan
memastikan manfaat pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dalam
bentuk pelayanan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan
kebutuhan sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku.
b. Mitra Kerja

9
Perusahaan bertindak adil dengan memberikan kesempatan yang sama kepada
seluruh mitra kerja dengan memperhatikan hak dan kewajiban mitra kerja
sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
c. Pemerintah
Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas bisnis jasa bekerjasama
dengan lembaga pemerintah, organisasi atau lembaga lain dalam negeri.
B. INVENTARIS KANTOR
Seluruh karyawan PT Madya Muda Madani dan PT Panji Buana Madani
mendapatkan inventaris kantor yang berupa besarannya sesuai dengan tanggung jawab
dan posisi jabatan yang diembannya baik karyawan yang berada di Kantor Pusat maupun
yang berada di site. Setiap karyawan wajib melakukan inventarisasi agar tidak hilang
atau jikapun rusak akan segera diperbaiki.
Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah kegiatan melaksanakan pengurusan,
penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan dan pendaftaran barang inventaris/hak milik
perusahaan. Daftar barang inventaris /hak milik adalah suatu dokumen berharga yang
menunjukkan sejumlah barang milik Perusahaan. yang berada di kantor pusat maupun
yang berada diseluruh Site usaha, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
Adanya daftar inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan
peranan yang sangat diperhatikan dalam rangka :
1. Tertib administrasi dan tertib barang/hak milik,
2. Pendaftaran, pengendalian dan pengawasan setiap hak milik,
3. usaha untuk memanfaatkan penggunaan setiap barang/hak milik secara maksimal
dalam melancarkan pencapaian maksud dan tujuan perusahaan,
4. Menunjang pelaksanaan Penyelenggaraan usaha.
C. PELAKSANAAN INVENTARISASI
Dalam usaha tertib administrasi pengelolaan barang atau hak milik perusahaan, semua
karyawan site dan Kantor pusat, melaksanakan pencatatan dengan mengggunakan buku
sebagai berikut :
1. Kartu inventarisasi ruangan (format inventaris 1)

10
2. Kartu inventarisasi barang (format inventaris 2-1 s.d. 2.4)
3. Buku inventaris barang (format inventaris 4)
Pengertian masing-masing jenis kartu dan buku adalah sebagai berikut :
a. Kartu inventaris ruangan dibuat ditempatkan dalam setiap ruangan kantor Pusat atau
yang memuat segala jenis barang yang ada dalam ruangan itu dan Site Bisnis yang
mempunyai inventaris dari perusahaan.
b. Kartu inventaris barang adalah kartu yang berisi catatan barang inventaris yangterpisah
atau kumpulan lengkap
c. Buku inventaris merupakan buku yang berisi semua catatan barang yang berasal
dariformat inventaris 1 dan format inventaris 2 secara lengkap dan terperinci.

11
BAB 1 PERSONAL
PASAL 3
TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN
A. POKOK
Penerapannya tanggung jawab biasanya tertuang dalam uraian tugas atau job description.
Semua tugas, dan tanggung jawab telah diuraikan secara terperinci, tujuannya tentu agar
memudahkan setiap Karyawan Kantor pusat dan Site Bisnis dalam hal pemahaman dalam
bidang pekerjaannya.
Selain uraian tugas, penerapan Tanggung Jawab dalam ruang lingkup pekerjaan juga
dituangkan dalam aturan-aturan lain seperti Standar Operasional Prosedur (SOP).
Penerapan tanggung jawab ini dimaksudkan pula untuk menghindari kesenjangan diantara
para karyawan. Kesenjangan ini merupakan garis pemisah antara tanggung jawab dan
konsekuensi yang harus diterima oleh setiap karyawan.
Dalam setiap tanggung jawab tentu ada pengorbanan dan pengabdian, keduanya
berkaitan erat dengan setiap pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan yang kita tekuni,
pengabdian merupakan kunci utama untuk mencintai pekerjaan tersebut.
Fungsi tanggung jawab pekerjaan agar setiap karyawan mempunyai sifat :
1. Penyelesaian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang diharapkan
2. Memberikan Contoh yang baik, sikap Keteladanan.
3. Memberikan anjuran, nasehat, delegasi yang baik terhadap karyawan di level bawah
maupun junior.
4. Memberikan ganjaran yang baik dari setiap pekerjaan yang tuntas.
B. TAMBAHAN
Kerja Tambahan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan site atau kantor pusat,
atas dasar perintah atasan, yang melebihi jam kerja biasa pada hari-hari kerja, atau
pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat mingguan karyawan atau hari libur resmi

12
ataupun sebagai pengganti Hari libur maupun pengganti dari karyawan yang berhalangan
hadir. Prinsip kerja lembur pada dasatnya bersifat sukarela, kecuali dalam kondisi tertentu
pekerjaan harus segera diselesaikan untuk kepentingan perusahaan.
BAB 1 PERSONAL
PASAL 4
PELANGGARAN DAN SANKSI
A. INTERNAL
Pelanggaran yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pegawai antara lain:
1. Lebih dari 5 (lima) kali datang terlambat, dan/atau dispensasi non dinas lebih dari 20
jam/bulan.
2. Meninggalkan perusahaan atau pekerjaannya selama jam kerja dan/atau pulang cepat
tanpa ijin atasan (yang dalam hal ini kepala seksi, kepala bagian atau yang lebih
tinggi).
3. Melanggar kesopanan maupun sopan santun dalam pergaulan dan/atau minum-
minuman yang sifatnya memabukkan dilingkungan perusahaan.
4. Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.
5. Menyimpan, menjual atau memperdagangkan barang-barang apapun dalam
perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan.
6. Mengadakan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan dilingkungan perusahaan tanpa ijin
dari pimpinan perusahaan.
7. Membawa orang lain/luar masuk dalam lingkungan perusahaan tanpa ijin pihak atasan
yang berwenang.
8. Mangkir (tidak masuk bekerja tanpa alasan).
9. Mengedarkan daftar sponsor atau sampingan pekerjaan, menempel/memasang
poster/spanduk dilingkungan perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan.
10. Mempengaruhi pegawai lain untuk tidak melakukan kewajibannya.
11. Menggunakan alat-alat perusahaan tanpa ijin atasan yang berwenang dan
menyerahkan tugas kerja kepada orang lain tanpa persetujuan atasan.

13
12. Menjalankan kendaraan perusahaan tanpa memiliki ijin mengemudi dan atau tanpa
persetujuan perusahaan.
13. Menjalankan kendaraan/alat-alat perusahaan dengan mengabaikan syarat-syarat
keselamatan kerja.
14. Membawa keluar barang-barang milik perusahaan atau barang-barang milik orang
lain/ ketiga tanpa ijin atasan yang berwenang.
15. Menyalahgunakan waktu kerja untuk kepentingan komersial pribadi.
16. Mempengaruhi pegawai lain untuk melanggar ketentuan-ketentuan perusahaan.
17. Membuat isu-isu yang dapat menimbulkan terjadinya kerusakan dalam lingkungan
perusahaan dan atau merugikan perusahaan.
18. Mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh perusahaan.
19. Menjalankan kendaraan perusahaan secara kebut-kebutan/tidak mengindahkan sopan
santun baik di jalan raya, maupun di area kantor PT MADYA MUDA MADANI.
20. Menggunakan kemudahan, perkakas dan keterangan-keterangan perusahaan untuk
kepentingan diri sendiri atau pihak lain.
21. Dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan sedemikian,
sehingga ia tidak dapat menjalankan perusahaannya.
22. Berkelahi dilingkungan perusahaan.
23. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan dan memalsukan dokumen yang
berhubungan dengan kepentingan perusahaan.
24. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika atau obat terlarang lainnya di
lingkungan perusahaan.
25. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan perusahaan.
26. Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu,
memperdagangkan barang-barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan
maupun diluar lingkungan perusahaan.
27. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam atasan, keluarga atasan atau
teman sekerja termasuk dalam pengertian menganiaya adalah siapapun yang
menyerang terlebih dulu seorang karyawan dalam waktu dinas apapun persoalannya,
begitu pula mereka yang hendak menghindari tindakan disipliner melakukan diluar
perusahaan.

14
28. Membujuk atasan atau teman sekerja untuk melaksanakan sesuatu yang bertentangan
dengan hukum dan kesusilaan.
29. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkannya dalam
keadaan bahaya milik perusahaan.
30. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan diri atau teman
sekerjanya dalam keadaan bahaya.
31. Membongkar/membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik
perusahaan dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan.
32. Melakukan/mengadakan permainan judi dalam lingkungan perusahaan.
33. Pegawai yang menyalahgunakan kepercayaan perusahaan dengan menerima sesuatu
suapan baik dalam bentuk uang maupun barang atau jasa yang merugikan
kepentingan perusahaan atau diluar pengetahuan perusahaan.
34. Menjalankan kendaraan perusahaan dalam keadaan mabuk.
35. Mencemarkan nama baik perusahaan.
36. Mengambil bagian atau menganjurkan setiap penghentian kerja, mogok atau
memperlambat pekerjaan.
37. Berniaga, menjalankan pekerjaan untuk pihak ketiga dan atau menjalankan pekerjaan
lain bersifat apapun juga tanpa ijin direksi.
38. Menyelenggarakan langsung atau tidak langsung pembelian untuk perusahaan dan
usaha-usaha lain di segala lapangan yang bersangkutan dengan usaha perusahaan dan
oleh karenanya bisa mendapat keuntungan bagi diri sendiri.
39. Membuka usaha yang sejenis dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan sehingga
merugikan perusahaan.
40. Berambut panjang melebihi krah seragam kerja.
41. Merokok dan atau menyalakan api pada semua tempat yang ada tanda larangannya.
42. Membawa senjata tajam, senjata api atau barang berbahaya lainnya didalam
43. Menyalahgunakan kedudukan /jabatan untuk kepentingan pribadi.
A.1 SANKSI

15
Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan,
mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman
yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 dan 5 diatas
1. Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib perusahaan
dapat dikenakan tindakan disiplin.
2. Tingkatan hukuman disiplin (tindakan disipliner)
3. Teguran tertulis
4. Peringatan tertulis I (pertama)
5. Peringatan tertulis II (kedua)
6. Peringatan tertulis III (ketiga) atau hukuman administratif
7. Skorsing
8. Pemutusan hubungan kerja
3. Jenis pelanggaran disiplin yang dapat dikenakan hukuman disiplin, ketentuan
pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut:
1. TEGURAN TERTULIS
1.1 Karyawan diberikan pengarahan dan dicatat oleh perusahaan.
1.2 Karyawan diberitahu bahwa ia akan dikenakan tindakan disipliner tingkat selanjutnya,
apabila ia melakukan pelanggaran lain.
1.3 Peringatan ini akan dihapuskan apabila selama 3 (tiga) bulan ia tidak melakukan
pelanggaran.
1.4 Tindakan ini digunakan untuk pelanggaran sejenis tidak terbatas pada contoh-contoh
dibawah ini :
1.4.1 Lebih dari 5 (lima) kali datang terlambat dan atau dispensasi non dinas total lebih
dari 20 jam/bulan.
1.4.2 Meninggalkan perusahaan atau pekerjaannya selama jam kerja dan atau pulang
cepat tanpa ijin atasan (yang dalam hal ini kepala seksi, kepala bagian atau yang lebih tinggi).

16
1.4.3 Melanggar kesopanan atau sopan santun dalam pergaulan dan atau minum-
minuman yang sifatnya memabukkan dilingkungan perusahaan.
1.4.4 Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.
1.4.5 Tidak memelihara dengan baik alat-alat yang menjadi tanggung jawabnya.
1.4.6 Menyimpan/menjual/memperdagangkan barang-barang apapun dalam perusahaan
tanpa ijin pimpinan perusahaan.
1.4.7 Lebih dari 2 (dua) kali dalam satu bulan tidak melakukan check in atau check out.
1.4.8 Mengadakan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan dalam lingkungan perusahaan
tanpa seijin pimpinan perusahaan.
1.4.9 Tidak melaporkan kepada atasan, adanya hal-hal yang tidak wajar.
1.4.10 Membawa orang lain/luar masuk dalam lingkungan perusahaan tanpa ijin pihak
atasan.
1.4.11 Menimbulkan pemborosan waktu kerja dan material perusahaan.
1.4.12 Pengemudi truck mixer yang pulang sebelum pengecoran habis terangkut.
1.4.13 Pengemudi truck yang sewaktu berangkat ngerit tidak melakukan check out dan
atau kembali dari ngerit tidak melakukan check in.
2. PERINGATAN TERTULIS (PERTAMA)
2.1 Karyawan diberikan peringatan tertulis I, dan dicatat oleh perusahaan.
2.2 Karyawan diberitahukan bahwa peringatan ini akan dihapuskan apabila selama 6 (enam)
bulan ia tidak melakukan pelanggaran.
2.3 Tindakan ini digunakan untuk pelanggaran ringan berikutnya sesudah karyawan
mendapat tegoran tertulis. Juga dapat dikenakan langsung untuk pelanggaran sejenis, tidak
terbatas pada contoh-contoh dibawah ini :
2.3.1 Berkali-kali merusak/menghilangkan perkakas kerja
2.3.2 Mangkir
2.3.3 Tidak melaksanakan tugas dengan baik
2.3.4 Mengedarkan daftar sokongan, menempel/memasang poster atau spanduk di
lingkungan perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan

17
2.3.5 Mempengaruhi karyawan lain untuk tidak melakukan kewajiban
2.3.6 Menggunakan alat-alat perusahaan tanpa ijin atasan yang berwenang
2.3.7 Menjalankan kendaraan perusahaan tanpa memiliki ijin mengemudi dan tanpa
persetujuan perusahaan
2.3.8 Menjalankan kendaraan/alat-alat milik perusahaan dengan mengabaikan
syarat-syarat keselamatan kerja (kecuali pelanggaran 4.4.4)
2.3.9 Membawa keluar barang-barang milik perusahaan atau barang-barang milik
orang lain/ketiga tanpa ijin atasan yang berwenang
2.3.10 Menyalahgunakan waktu kerja untuk kepentingan komersiil pribadi
2.3.11 Mempengaruhi karyawan lain untuk melanggar ketentuan-ketentuan
perusahaan
2.3.12 Membuat isu-isu yang dapat menimbulkan terjadinya keresahan dalam
lingkungan perusahaan dan atau merugikan perusahaan
3. PERINGATAN TERTULIS II (KEDUA)
3.1 Karyawan diberikan peringatan tertulis II, dan dicatat oleh perusahaan
3.2 Karyawan diberitahu bahwa peringatan ini akan dihapuskan apabila selama 9 (sembilan)
bulan ia tidak melakukan pelanggaran.
3.3 Dalam hal yang menyangkut karyawan tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik,
pada karyawan akan diberitahukan bahwa pelanggaran sejenis berikutnya sebagai sanksi akan
dikenakan hukuman administrative.
3.4 Tindakan ini dipakai untuk pelanggaran ringan berikutnya apabila karyawan berada pada
tingkat peringatan tertulis I.
4. PERINGATAN TERTULIS III (KETIGA) ATAU HUKUMAN ADMINISTRATIF
4.1 Karyawan diberikan peringatan tertulis ketiga, dan dicatat oleh perusahaan.
4.2 Karyawan diberitahukan bahwa ini adalah peringatan terakhir dan pelanggaran berikutnya
akan mengakibatkan ia diskorsing atau bahkan diberhentikan.
4.3 Dalam hal pelanggaran yang menyangkut hal karyawan yang tidak melaksanakan tugas-
tugas dengan baik, ia akan dijatuhi hukuman administratif.

18
4.4 Peringatan tertulis ketiga ini digunakan untuk pelanggaran ringan berikutnya sesudah
karyawan berada pada tingkat peringatan tertulis kedua. Juga dapat dikenakan langsung pada
pelanggaran sejenis tidak terbatas pada contoh-contoh dibawah ini:
4.4.1 Menolak perintah yang layak dari atasan dan atau orang lain yang ditunjuk
olehnya.
4.4.2 Mengabaikan kewajiban-kewajiban seperti:
a. Berulang-ulang datang terlambat walaupun telah diperingatkan tentang
kemungkinan pemecatan
b. Berkali-kali mangkir tanpa alasan yang kuat
c. Menolak melakukan pemeriksaan kesehatan
4.4.3 Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba untuk
ditempatkan/dipekerjakan pada bagian lainnya.
4.4.4 Menjalankan kendaraan perusahaan secara kebut-kebutan/tidak mengindahkan
sopan santun di jalan raya.
4.4.5 Menggunakan kemudahan, perkakas dan keterangan-keterangan perusahaan
untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain.
4.4.6 Dengan sengaja atau karena lalai mangakibatkan dirinya dalam keadaan
sedemikian sehingga ia tidak dapat menjalankan pekerjaannya.
4.4.7 Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan dan
perjanjian kerja, sedangkan kepadanya telah diberikan peringatan I (pertama) dan II (kedua)
4.4.8 Berkelahi dilingkungan perusahaan
5. SKORSING (PEMBEBASAN TUGAS)
Skorsing (pembebasan tugas) dapat dikenakan pada:
5.1 Pegawai yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan
pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini juga untuk menunggu proses ijin pemutus
hubungan kerja.

19
5.2 Pegawai yang melakukan pelanggaran mempunyai tingkat yang sama dengan peringatan
terakhir, dengan pertimbangan bahwa dengan pemberian sanksi ini diharapkan lebih efektif
untuk memperbaiki disiplin kerja.
5.3 Lamanya masa skorsing maksimal 6 (enam) bulan dengan upah 75%.
6. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pemutusan hubungan kerja dapat digunakan untuk pelanggaran yang tidak terbatas pada
contoh-contoh dibawah ini:
6.1 Pada saat melamar pekerjaan atau waktu mengadakan perjanjian kerja, memberikan
keterangan palsu atau dipalsukan.
6.2 Mabuk, madat, memakai dan mengedarkan obat bius atau narkotika/psikotropika
dilingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.
6.3 Melakukan perbuatan asusila dilingkungan perusahaan.
6.4 Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu,
memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar
6.5 Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam atasan, keluarga atau teman kerja.
Termasuk dalam pengertian menganiaya adalah siapapun yang menyerang terlebih dulu
seorang karyawan dalam waktu dinas apapun persoalannya, begitu pula mereka yang hendak
menghindari tindakan disipliner perusahaan melakukan di luar dinas.
6.6 Membujuk atasan atau teman sekerja untuk melaksanakan sesuatu yang bertentangan
dengan hukum atau kesusilaan.
6.7 Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkannya dalam keadaan
bahaya barang milik perusahaan.

20
6.8 Dengan sengaja atau ceroboh merusak atau membiarkan diri atau teman sekerjanya
dalam keadaan bahaya.
6.9 Membongkar/membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik atasan
atau teman sekerja dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan
Negara.
6.10 Melakukan/mengadakan permainan judi dalam lingkungan perusahaan.
6.11 Karyawan yang menyalahgunakan kepercayaan perusahaan dengan menerima sesuatu
suapan baik dalam bentuk uang maupun barang atau jasa yang merugikan kepentingan
perusahaan atau diluar pengetahuan perusahaan.
6.12 Bagi pengemudi truk yang mengalami kecelakaan sehingga menimbulkan kerugian
terhadap perusahaan minimal 10 (sepuluh) kali gaji pengemudi yang bersangkutan, dan
dalam kasus tersebut pengemudi di pihak yang salah.
6.13 Menjalankan kendaraan perusahaan dalam keadaan mabuk.
6.14 Mencemarkan nama baik perusahaan.
6.15 Mengambil bagian atau menganjurkan setiap penghentian kerja mogok atau
memperlambat pekerjaan.
6.16 Berniaga, menjalankan pekerjaan untuk pihak ketiga dan atau menjalankan pekerjaan
lain bersifat apapun juga tanpa ijin direksi.
6.17 enyelenggarakan langsung atau tidak langsung pembelian untuk perusahaan dan usaha-
usaha lain di segala lapangan yang bersangkutan dengan usaha perusahaan dan oleh
karenanya bisa mendapat keuntungan bagi diri sendiri.
6.18 Menyalahgunakan kedudukan/jabatan untuk kepentingan pribadi.
6.19 Membuka usaha yang sejenis dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan sehingga
merugikan perusahaan.

21
6.20 Pengendara yang mengalami perampokan atas hasil produksi perusahaan atau barang
angkutan yang menjadi tanggung jawabnya sampai 3 (tiga) kali kejadian dan atau yang
terbukti ikut terlibat baik secara langsung/tidak langsung dalam kejadian tersebut.
6.21 Pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Republik Indonesia.
B. EXTERNAL
Hubungan dengan pelanggan, relasi dan rekanan
(a) Karyawan harus menghindari situasi benturan antara kepentingan pribadi dengan
kepentingan perusahaan
(b) Benturan kepentingan timbul bila karyawan atau keluarganya mempunyai
kepentingan secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi karyawan
tersebut dalam menjalankan tugasnya bagi perusahaan
(c) Hal-hal yang perlu diperhatikan :
1. Menghindari pengambilan keputusan atas nama perusahaan yang dilakukan atas
nama persahabatan, ikatan kekeluargaan, penerimaan bingkisan,
2. Tidak menggunakan nama perusahaan untuk kepentingan pribadi
3. Tidak memberikan sesuatu kepada pihak lain yang dapat menimbulkan prasangka
negatif dan mencemarkan nama perusahaan
4. Faktor hubungan keluarga harus diabaikan
5. Karyawan tidak diperkenankan memakai atau menerima fasilitas milik pelanggan,
relasi atau rekanan, dan tidak diperkenankan mendapat atau meminta pinjaman dari
mereka untuk kepentingan pribadi. Hal ini dimaksud agar karyawan yang
bersangkutan dapat bersikap tegas dalam pengambilan keputusan berdasarkan
peraturan serta wewenang dan tanggungjawabnya. Untuk memisahkan secara tegas
kepentingan pribadi dari kepentingan perusahaan, semua milik dan fasilitas
perusahaan tidak diperkenankan digunakan oleh karyawan untuk kepentingan pribadi
6. Penyuapan adalah cara pendekatan pihak lain untuk mempengaruhi keputusan
karyawan bagi keuntungan mereka, yang berupa imbalan dalam arti seluas luasnya
tanpa mematuhi prosedur yang ditetapkan.

22
BAB 2 OBJEK BENDA
PASAL 1
LINGKUNGAN KERJA
TATA LAKSANA PEKERJAAN
1. Setiap karyawan wajib merapikan dan mengamankan tempat kerjanya sebelum
meninggalkan tempat kerjanya tersebut.
2. Setiap karyawan bertanggung jawab atas peralatan kerja yang dipergunakan.
2. OBJEK BENDA
LINGKUNGANKERJA
INVENTARIS KANTOR

23
3. Karyawan tidak diperkenankan membawa, memindahkan, dan meminjamkan
dokumen perusahaan dan alat-alat perlengkapan kerja tanpa izin yang berwenang.
4. Setiap karyawan wajib mengikuti dan mematuhi keseluruhan petunjuk-petunjuk dan
instruksi-instruksi kerja yang diberikan oleh atasannya atau Pimpinan yang
berwenang memberikan petunjuk atau instruksi kerja tersebut
5. Setiap karyawan tidak diperkenankan untuk menerima atau melakukan pekerjaan lain
dalam jam kerja resmi.
6. Lingkungan Perusahaan dan Tempat Kerja.
a. Karyawan harus sudah hadir di tempat kerjanya masing-masing pada hari dan
jam kerja yang telah ditetapkan, maupun di kantor mitra kerja ( dengan
menginformasikan terlebih dahulu kepada atasan ).
b. Karyawan berkewajiban mentaati semua instruksi kerja dan peraturan yang
ditetapkan oleh Perusahaan,
c. Karyawan selama jam kerja harus tetap berada di ruang kerjanya masing-
masing, kecuali bila ada soal-soal dinas yang perlu diselesaikan di luar
lingkungan kerjanya. Karyawan yang tidak ada pada tempat kerjanya tanpa
sepengetahuan/ijin dari atasannya, ataupun pulang sebelum jam kerjanya
berakhir, dianggap melalaikan kewajibannya.
d. Karyawan tanpa ijin dari atasannya, dilarang membawa barang-barang milik
Perusahaan keluar lingkungan Perusahaan, baik itu berupa inventaris,
peralatan kantor, peralatan lainnya, dokumen, catatan confidential, pekerjaan
yang tertunda dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan kegiatan
Perusahaan.
e. Karyawan yang menemukan barang-barang berharga milik orang lain dalam
lingkungan Perusahaan, wajib menyerahkannya kepada Perusahaan melalui
HRD untuk diproses dan dikembalikan ke pemiliknya.
f. Setiap karyawan dilarang menyalahgunakan alat-alat perlengkapan milik
Perusahaan atau fasilitas-fasilitas yang ada di tempat kerja untuk kepentingan
pribadi.

24
PASAL 2 INVENTARIS KANTOR
Perlengkapan inventaris kantor sangat mendukung dalam berjalannya suatu organisasi
atau perusahan, karena bisa membantu meringankan beban pekerjaan pegawai dan
mempermudah dalam mengerjakan suatu urusan kantor. Sedangkan inventarisasi
perlengkapan kantor sangat diperlukan supaya perlengkapan kantor perlu ditambah atau
tidak, perlu diperbaiki atau tidak, dan perlu diganti atu tidak. Dengan adanya keterkaitan dan
pengetahuan antara perlengkapan kantor dan inventarisasi perlengkapan kantor akan
memudahkan pekerjaan kantor berjalan dengan efektif dan efesien.
Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset
merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup proses pendataan, pencatatan serta
pengecekan mengenai kualitas dan kuantitas aset secara fisik dan yuridis/legal, kemudian
selanjutnya dilakukan kodefikasi/labelling dan mendokumentasikannya untuk kepentingan
pengelolaan aset bersangkutan dalam bentuk laporan. Inventarisasi aset dalam
perkembangannya sangat diperlukan bagi suatu perusahaan ataupun instansi pemerintah
untuk mengetahui jumlah dan kondisi aset yang riil.

25
BAB 3 DOCUMENT
PASAL 1 TATA TERTIB ADMINISTRASI
1. Setiap karyawan wajib melaporkan perubahan yang berkaitan dengan data pribadinya
kepada perusahaan.
2. Laporan perubahan ini harus disampaikan kepada HRD selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sejak terjadinya perubahan tersebut. Kelalaian atau keterlambatan melaporkan
perubahan tersebut dapat menyebabkan karyawan yang bersangkutan dikenakan
sanksi pembatalan hak-haknya yang terkait dengan perubahan tersebut.
3. Bila seorang karyawan diharuskan membuat laporan, maka ia harus membuat laporan
yang benar. Membuat laporan secara sengaja dengan data yang tidak benar, atau yang
dipalsukan, dianggap sebagai tindakan manipulasi yang dapat dikenakan sanksi.
4. Pekerja harus menjaga rahasia dan keselamatan dokumen Perusahaan, yang
dipercayakan kepadanya.
RAHASIA PERUSAHAAN DAN RAHASIA JABATAN
3. DOCUMENT

26
1. Rahasia Perusahaan, Yang dimaksud dengan rahasia Perusahaan adalah semua
informasi baik yang berupa data, dokumen, gambar, atau hal lainnya yang berkaitan
dengan Perusahaan, yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak
berhak untuk mengetahuinya, berdasarkan pertimbangan keselamatan Perusahaan,
pesaing usaha ataupun karena pertimbangan kepantasan (etika).
2. Rahasia Jabatan, Yang dimaksud dengan rahasia jabatan adalah rahasia Perusahaan
yang diketahui oleh seorang karyawan karena jabatannya ataupun karena tugasnya.
3. Pekerja wajib menjaga rahasia Perusahaan, dan bila ia menduduki suatu jabatan,
maka ia wajib menjaga rahasia jabatan yang disandangnya. Membocorkan rahasia
Perusahaan ataupun rahasia jabatan adalah suatu pelanggaran yang dapat dikenakan
sanksi.
PASAL 2 TATA TERTIB DOKUMENTASI
Setiap karyawan harus mempunyai pengarsipan yang konsisten, sehingga dokumen-
dokumen dapat dengan mudah dan cepat diketemukan pada saat dibutuhkan agar Sebagai
pusat ingatan dan informasi jika berkas diperlukan sebagai keterangan. Memberi data
kepada pegawai yang memerlukan data mengenai hasil-hasil kegiatan dan pekerjaan pada
masa lampau, Memberikan keterangan vital, sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, Membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat dan Membantu dalam
berkomunikasi dengan antar sesama karyawan dan pihak lain. Contoh dokumen yang
harus teraspi dengan baik adalah :
1. Perjanjian kerjasama
2. Aspek pendirian perusahaan
3. Akta jual beli
4. Aspek keuangan
5. Administrasi kepegawaian
6. Administrasi pencatatan keluar masuk kantor
7. Administrasi yang bersifat pengelolaan perusahaan baik manajemen maupun
pemasaran.

TATA TERTIB KERJA NEW (Repaired)

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à TATA TERTIB KERJA NEW (Repaired)

Similaire à TATA TERTIB KERJA NEW (Repaired) (20)

TATA TERTIB KERJA NEW (Repaired)