SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  99
PARA PEJUANG ANTI KORUPSI
SELAMAT DATANG
PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
• Setelah mengikuti
pembelajaran ini,
peserta diharapkan
mampu membentuk
sikap dan prilaku yang
amanah, jujur, dan
mampu mencegah
terjadinya korupsi
dilingkungannya
Kompetensi Dasar
2. Semakin Jauh
dari Korupsi
3. Membangun
Sistem Integritas
Braindstorming
Anti Korupsi
1. Negara Korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar
(Depken and Lafountan, 2006)
2. Harga infrastruktur lebih tinggi (Golden and Picci, 2005)
3. Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan
dan kemiskinan (Gupta, Davood, and Alonso-Terme, 2002)
4. Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro, 1995) dan karenanya
menurunkan pertumbuhan ekonomi
5. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negative terhadap
arus investasi asing (Shang, ABD)
6. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relative
rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara
rentan korupsi ( Campos dan Pradhan, ADB)
Renungkan informasi hasil kajian berikut:
Apa Pengertian Korupsi
• Istilah korupsi berasal dari bahasa
latin “corrumpere”, “corruptio” ,
“corruptus”
• Kemudian diadopsi oleh beberapa
bangsa di dunia
• Beberapa bangsa di dunia
memiliki istilah tersendiri
mengenai korupsi
Korupsi secara Etimologi
• Korup = busuk, palsu, suap (kamus besar
bahasa Indonesia, 1991)
• Korup = suka menerima uang sogok,
menyelewengkan uang/barang milik
perusahaan atau negara, menerima uang
dengan menggunakan jabatan untuk
kepentingan pribadi (kamus hukum,
2002)
• Korup = kebejatan, ketidakjujuran, tidak
bermoral, penyimpangan dari kesucian
(the lexicon webster dictionary, 1978)
Beberapa terminologi korupsi
o David M. Chalmers:
Tindakan-tindakan manipulasi dan
keputusan mengenai keuangan yang
membahayakan ekonomi (financial
manipulations and decision injurious to the
economy are often libeled corrupt).
o J.J. Senturia:
Penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan
untuk keuntungan pribadi (the misuse of
public power for private profit).
Terminologi … (cont’d)
Extortion
o Syed Husein Alatas:
Tindakan yang meliputi penyuapan
(bribery), pemerasan (extortion) dan
nepotisme.
o Transparency International:
Penyalahgunaan kekuasaan (a
misuse of power), kekuasaan yang
dipercayakan (a power that is
entrusted), dan keuntungan pribadi
(a private benefit) baik sebagai
pribadi, anggota keluarga, maupun
kerabat dekat lainnya.
Terminologi … (cont’d)
Bribery
Etimologi…(cont’d)
Bahasa Inggris Bahasa Perancis Bahasa Belanda
Corruption,
Corrupt
Corruption Corruptie,
Korruptie
Jahat, rusak,
curang
Rusak
Istilah “korupsi” yang dipakai di Indonesia
merupakan turunan dari bahasa Belanda
1. KORUPSI TRANSAKTIF
2. KORUPSI EKSTROAKTIF
3. KORUPSI INVESTIR
4. KORUPSI NEPOLISTIK
5. KORUPSI AUTOGENIK
6. KORUPSI SUPORTIF
7. KORUPSI DEFENSIF
7 Jenis Korupsi:
(Syed Husen Alatas)
Anda mulai menyadari bahwa ada
istilah perilaku korupsi dan istilah
tindak pidana korupsi
Setiap perilaku korupsi belum tentu
merupakan tindak pidana korupsi
PENGERTIAN KORUPSI
Menurut UU No 31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 Tahun 2001
Pasal 2 (1)
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling
sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-
Salah satu hal mengapa di Indonesia
korupsi semakin sulit diberantas
• Karena korupsi sudah “mendarah
daging”, sehingga perilaku
korupsi sudah menjadi hal yang
biasa dan bukan lagi dianggap
sebagai “penyakit”yang harus
segera disembuhkan.
• Dengan demikian, semakin
sulitnya membedakan mana
perilaku korupsi dan mana yang
bukan korupsi
• Ibarat maling teriak maling
PENYEBAB KORUPSI
.
TERPAKSA
(corruption
by need)
D ilakuk an k ar en a in gin memen uh i kebut uhan
h id u pn ya seh ar i-h ari yan g tid ak ter cu kupi o leh
g aj in ya yan g r en d ah .
MEMAKSA
(corruption
by greed)
D ilakuk an karen a ad an ya sifat k eserak ah an
u ntuk b isa h idu p secar a b er leb ih an ( bermewa h -
mewa h a n ) .
DIPAKSA
(corruption by system)
K or up si: per temu an an tar a n iat d an k esemp atan .
K esemp atan ter cip ta k aren a kelemahan sist em
d a n pera t ura n
Lanjutan.. PENYEBAB KORUPSI
FAKTA STATISTIK
• INSTITUTE OF BUSINESS ETHICS (2007) :
1 DARI 4 ORG TAHU TTG ADANYA
PELANGGARAN
• 52 % DARI YANG TAHU BERDIAM DIRI DAN
TIDAK BERBUAT SESUATU
• BEBERAPA KASUS KORUPSI DI BIDANG
PERPAJAKAN, MAFIA HUKUM DLL
TERBONGKAR BERKAT WHISTLE BLOWER
DAN JUSTICE COLLABORATOR
Lanjutan.. PENYEBAB KORUPSI
Modus Korupsi Saat Ini :
Melibatkan KELUARGA !!
Korupsi seperti benang kusut
yang tidak mudah diurai
S u mb er : c lossetid e word p ress.com
Korupsi menimbulkan efek domino
yang meluas terhadap EKSISTENSI
& MARTABAT bangsa dan negara
serta KESEJAHTERAAN RAKYAT.
Dampak Korupsi
perbedaan yang ada
di depan mata & tanpa jarak
• Tuliskan 1 kasus korupsi sesuai
bidangnya masing-masing ! Pada
selembar kertas
• Berikan kertas yang sudah ditulis ke
teman disamping anda
Contoh Korupsi Sesuai
Bidangnya masing-masing !
Karakteristik Fraud
di Indonesia
• Kasus yang terjadi belum se- “Complicated” kasus di
Negara Maju masih seputar (Kasus Suap dan Pengadaan
Barang/Jasa)
• Namun kasus ini menjadi “sulit” diungkapkan karena
karakteristik dominannya adalah KOLUSI.
• Kolusi mengakibatkan “alat-alat kendali” menjadi tidak
berfungsi.
Modus Korupsi
Sektor Kesehatan
Berdasarkan data pengaduan masyarakat ke KPK Tahun 2005-2012
modus-modus korupsi sektor kesehatan terbanyak berupa:
1. Penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan, Jamkesmas,
Jampersal dan Jamkesda
2. Intervensi politik dalam anggaran kesehatan, jaminan kesehatan
dan ASKESKIN
3. Pungli oleh PNS (Dinas Kesehatan) dan pemotongan dana
bantuan
4. Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, terutama farmasi
dan alat kesehatan
5. Penyalahgunaan keuangan RS
6. Klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh
oknum Puskesmas dan RS
7. Penyalahgunaan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD)
7 kelompok tindak pidana korupsi
• Peserta dalam kelompok untuk
menggambar karikatur di
kertas flipchart contoh dari 7
kelompok Tindak Pidana
Korupsi &
mempresentasikannya.
• Kelompok lain diminta untuk
menanggapi
Tindak Pidana Korupsi
Gratifikasi
Menurut UU No.31/1999 Jo UU No.20/2001
1. Kerugian Uang Negara
2. Suap-Menyuap
3. Pemerasan
4. Perbuatan Curang
5. Pengelapan Jabatan
6. Benturan Kepentingan dlm Jabatan
7. Gratifikasi
7 Kelompok TPK
Pengertian
Gratifikasi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan
jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,
dengan ketentuan sebagai berikut :
• Nilai Rp. 10.000.000 atau lebih  pembuktian bahwa suap dilakukan oleh
penerima
• Nilai kurang Rp. 10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
bukan suap dilakukan oleh penuntut umum
 Pasal 12 B – UU No.31/1999
 jo UU No.20/2001
TIDAK berlaku bila  bila lapor ke KPK dalam waktu
30 hari kerja 34
Lanjutan..
Pengertian
Gratifikasi
Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda
paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak
Rp1.000.000.000,-.
 Pasal 12 B – UU No.31/1999
 jo UU No.20/2001
35
Unsur-unsur yang dapat
menentukan sesuatu dapat
dianggap sebagai korupsi
1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri
sendiri/orang lain
3. Merugikan keuangan/
perekonomian negara
MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIAN NEGARA
1. Korupsi menghambat pembangunan & kegiatan
usaha di Indonesia
2. Setiap kegiatan perekonomian harus melewati
“pintu-pintu” korupsi
3. Perkembangan kegiatan usaha terhambat,
pengangguran makin banyak, harga barang & jasa
menjadi melambung
4. Pendidikan dan kesehatan sangat mahal
PARADIGMA KORUPSI
• DULU: CORRUPTION BY NEED • SEKARANG: CORRUPTION BY
GREED
Pemberantasan korupsi terbentuk dari tiga unsur pembentuk,
yaitu pencegahan (antikorupsi/ preventif), penindakan
(penanggulangan/ kontra korupsi/ represif) dan peran serta
masyarakat.
Rumus:
Pemberantasan korupsi = pencegahan + penindakan + peran
masyarakat
Segala sesuatu tergerak dari niat. Dengan kuatnya
niat akan menggerakan pikiran dan tindakan ke arah
tujuan yang kita inginkan. Ini sesuai dengan hadist
“Innamal A’malu binniyaah”. NIAT itu adalah
sesuatu yang sangat dalam bersemayam di dalam
hati Anda. Niat bukan sekedar Tujuan, tapi Niat
adalah Penghulunya Tujuan. Karena Niat itu dalam
dan tersembunyi maka gantungkan NIAT Anda
hanya kepada yang MAHA TERSEMBUNYI (Al-
Bathin).
Buku Dr Kazuo Murakami, The Divine Message of the
DNA, Tuhan dalam Gen Kita, terbitan Mizan 2007
dapat membantu kita dalam menyingkap rahasia
kekuatan niat yang diajarkan Rasulullah 1.400 tahun
lalu. Ahli genetika terkemuka dunia yang memenangi
Max Planck Research Award dan Japan Academy Prize
itu menyatakan bahwa pikiran kita mempengaruhi
cara kerja gen kita.
Aspek kekuatan niat itu ada 3 hal :
1. Diyakini dalam hati.
2. Diucapkan dengan lisan
3. Dilakukan dengan amal perbuatan.
Niat yang kuat, ikhlas, yang kita ucapkan dengan kesadaran
penuh akan mempengaruhi alam mikrokosmos (dalam diri
kita) dan menghubungkan kita dan mengalirkan energi dari
Allah Subhannahu wata’ala dan alam makrokosmos ciptaan-
Nya ke dalam diri kita..
Semangat harus selalu diberikan terhadap berbagai aktivitas agar
merasa nyaman dalam menjalankannya. Seperti, semangat untuk
beribadah, semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar dan
semangat anti korupsi. Semua itu membutuhkan gambaran besar
mengenai apa manfaat dari aktivitas tersebut. Jadi sebelum melakukan
aktivitas apapun, misalnya beribadah…anda dapat memikirkan dulu
apa manfaat besar dari ibadah anda, pikirkan sebanyak-banyaknya dan
sebesar-besarnya. Maka ibadah anda akan terasa begitu nyaman dan
tenang.
SEMANGAT……………………………
Komitmen adalah janji. Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada
orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan
pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak
yang keluar dari dalam diri seseorang.
Komitmen akan mendorong rasa percaya diri dan semangat kerja
menjalankan tugas menujuh perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini
ditandai dengan peningkatan kualitas fisik dan psikologis khususnya dalam
menumbuhkan kesadaran anti korupsi.hanya dengan komitmen yang tinggi
anti korupsi maka indonesia bisa bebas dari korupsi.
Indonesia Bebas Dari Korupsi
• Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa
institusi:
• 1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)
• 2. Komisi Pemberantasan Korupsi
• 3. Kepolisian
• 4. Kejaksaan
• 5. BPKP
• 6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis:
ICW)
Niat, semangat & komitment anti korupsi
Menampilkan film Hidup
Singkat Film Berani Tolak Korupsi
A. NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI
ANTI-KORUPSI
Nilai & Prinsip Anti-korupsi
JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL
KEJUJURAN
1
KEPEDULIAN
2
KEMANDIRIAN
3
KEDISIPLINAN
4
TANGGUNG
JAWAB
5
KERJA KERAS
6
KESEDERHANAAN
7
KEBERANIAN
8
KEADILAN
9
1. KEJUJURAN
• Kata jujur dapat didefinisikan sebagai
lurus hati, tidak berbohong, dan tidak
curang..
• Jujur adalah salah satu sifat yang
sangat penting bagi kehidupan .
• Tanpa sifat jujur tidak akan dipercaya
dalam kehidupan sosialnya.
KEJUJURAN
• Nilai kejujuran di dalam institusi dapat
diwujudkan dalam bentuk tidak
melakukan kecurangan akademik.
Misalnya tidak mencontek, tidak
melakukan plagiarisme, dan tidak
memalsukan nilai.
• Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan
dalam kegiatan. Misalnya membuat
laporan keuangan kegiatan kepanitiaan
dengan jujur.
LAKUKAN DISKUSI
TENTANG KEJUJURAN
YANG BISA DILAKUKAN DI
INSTANSI SAUDARA
2. KEPEDULIAN
• Arti kata peduli adalah mengindahkan,
memperhatikan dan menghiraukan.
• Nilai kepedulian sangat penting bagi
seorang .
• Sebagai calon pemimpin masa depan,
seorang perlu memiliki rasa kepedulian
terhadap lingkungannya, baik
lingkungan di dalam institusi atupun di
luar.
KEPEDULIAN
• Rasa kepedulian seorang harus mulai
ditumbuhkan sejak berada di lingkungan.
•
KEPEDULIAN
• Nilai kepedulian dapat diwujudkan dalam
bentuk antara lain berusaha ikut memantau
jalannya proses pembelajaran, memantau
sistem pengelolaan sumber daya di
institusi, memantau kondisi infrastruktur
lingkungan institusi.
• Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan
dalam bentuk mengindahkan seluruh
peraturan dan ketentuan yang berlaku di
dalam institusi dan di luar institusi.
2. KEPEDULIAN
• Arti kata peduli adalah mengindahkan,
memperhatikan dan menghiraukan.
• Nilai kepedulian sangat penting bagi
seorang .
• Sebagai calon pemimpin masa depan,
seorang perlu memiliki rasa kepedulian
terhadap lingkungannya, baik
lingkungan di dalam institusi maupun di
luar institusi.
KEPEDULIAN
• Rasa kepedulian seorang harus mulai
ditumbuhkan sejak berada di institusi.
• dituntut untuk peduli terhadap proses belajar
mengajar di institusi, terhadap pengelolalaan
sumber daya di institusi, serta berbagai hal yang
berkembang di dalam institusi.
• juga dituntut untuk peduli terhadap
lingkungan di luar institusi, terhadap kiprah
KEPEDULIAN
• Nilai kepedulian dapat diwujudkan dalam
bentuk antara lain berusaha ikut memantau
jalannya proses pembelajaran, memantau
sistem pengelolaan sumber daya di
institusi, memantau kondisi infrastruktur
lingkungan institusi.
• Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan
dalam bentuk mengindahkan seluruh
peraturan dan ketentuan yang berlaku di
dalam institusi dan di luar institusi.
4. KEDISIPLINAN
• Definisi kata disiplin adalah ketaatan
(kepatuhan) kepada peraturan.
• Dalam mengatur kehidupan institusi baik
akademik maupun sosial perlu hidup
disiplin.
• Hidup disiplin bagi adalah dapat mengatur
dan mengelola waktu yang ada untuk
dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk
menyelesaikan tugas baik dalam lingkup
akademik maupun sosial institusi.
KEDISIPLINAN
• Manfaat dari hidup yang disiplin adalah
dapat mencapai tujuan hidupnya dengan
waktu yang lebih efisien.
• Disiplin juga membuat orang lain percaya
dalam mengelola suatu kepercayaan.
• Disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh
agar diperoleh hasil pembelajaran yang
maksimal.
KEDISIPLINAN
• Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara
lain dalam bentuk kemampuan mengatur
waktu dengan baik, kepatuhan pada
seluruh peraturan dan ketentuan yang
berlaku di institusi, mengerjakan segala
sesuatunya tepat waktu, dan fokus pada
pekerjaan.
6. KERJA KERAS
• Bekerja keras didasari dengan adanya
kemauan.
• Didalam kata ”kemauan” terkandung
ketekadan, ketekunan, daya tahan,
daya kerja, pendirian, keberanian,
ketabahan, keteguhan dan pantang
mundur.
KERJA KERAS
• Adalah penting sekali bahwa kemauan
harus berkembang ke taraf yang lebih
tinggi karena harus menguasai diri
sepenuhnya lebih dulu untuk bisa
menguasai orang lain.
• Setiap kali seseorang penuh dengan
harapan dan percaya, maka akan menjadi
lebih kuat dalam melaksanakan
pekerjaannya.
KERJA KERAS
• Bekerja keras merupakan hal yang
penting guna tercapainya hasil yang
sesuai dengan target.
• Akan tetapi bekerja keras akan menjadi
tidak berguna jika tanpa adanya
pengetahuan.
• Di dalam institusi, para diperlengkapi
dengan berbagai ilmu pengetahuan.
KERJA KERAS
• Kerja keras dapat diwujudkan oleh
dalam kehidupan sehari-hari.
• Misalnya dalam melakukan sesuatu
menghargai proses bukan hasil semata,
tidak melakukan jalan pintas, belajar
dan mengerjakan tugas-tugas akademik
dengan sungguh-sungguh.
7. KESEDERHANAAN
• Gaya hidup merupakan hal yang penting
dalam interaksi dengan masyarakat di
sekitarnya.
• Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu
dikembangkan sejak mengenyam masa
pendidikannya.
• Dengan gaya hidup sederhana, setiap
dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup
sesuai dengan kemampuannya.
KESEDERHANAAN
• Dengan menerapkan prinsip hidup
sederhana, dibina untuk memprioritaskan
kebutuhan di atas keinginannya.
• Prinsip hidup sederhana dapat mengatasi
permasalahan kesenjangan sosial, iri,
dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap
negatif lainnya lainnya.
• Prinsip hidup sederhana juga menghindari
seseorang dari keinginan yang berlebihan.
KESEDERHANAAN
• Nilai kesederhanaan dapat diterapkan
oleh dalam kehidupan sehari-hari, baik
di institusi maupun di luar institusi.
• Misalnya hidup sesuai dengan
kemampuan, hidup sesuai dengan
kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan,
dan lain sebagainya.
8. KEBERANIAN
• memerlukan keberanian untuk
mencapai kesuksesan.
• Tentu saja keberanian akan semakin
matang jika diiringi dengan
keyakinannya.
• Keyakinan akan kuat jika
pengetahuannya juga kuat
KEBERANIAN
• Nilai keberanian dapat dikembangkan
oleh dalam kehidupan di institusi dan di
luar institusi.
• Antara lain dapat diwujudkan dalam
bentuk berani mengatakan dan
membela kebenaran, berani mengakui
kesalahan, berani bertanggung jawab,
dan lain sebagainya.
9. KEADILAN
• Berdasarkan arti katanya, adil
adalah sama berat, tidak berat sebelah,
tidak memihak.
• Bagi karakter adil ini perlu sekali dibina
sejak masa perkuliahannya agar dapat
belajar mempertimbangkan dan
mengambil keputusan secara adil dan
benar.
KEADILAN
• Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh dalam
kehidupan sehari-hari, baik di dalam institusi
maupun di luar institusi.
• Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk
selalu memberikan pujian tulus pada kawan
yang berprestasi, memberikan saran perbaikan
dan semangat pada kawan yang tidak
berprestasi, tidak memilih kawan berdasarkan
latar belakang sosial, dll.
PRINSIP-PRINSIP
ANTI KORUPSI
PRINSIP-
PRINSIP
ANTI-
KORUPSI
Kewajaran
Transparansi
Aturan Main
Akuntabilitas
Kontrol Aturan
Main
• Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan
pelaksanaan kerja
• Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan
main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de
jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada
level lembaga.
Akuntabilitas
 Transparansi : prinsip yang mengharuskan
semua proses kebijakan dilakukan secara
terbuka, sehingga segala bentuk
penyimpangan dapat diketahui oleh publik.
 Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus
kontrol bagi seluruh proses dinamika
struktural kelembagaan.
 Dalam bentuk yang paling sederhana,
transparansi mengacu pada keterbukaan dan
kejujuran untuk saling menjunjung tinggi
kepercayaan (trust).
Transparansi
Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari
perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan
penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran.
Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal
ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-
sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi
anggaran (anggaran belanja).
Perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses
transparansi:
Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan
yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan)
dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan
tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan
pertanggungjawaban secara teknis.
Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek
pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan
yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan
oleh masyarakat sendiri.
Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang
dilakukan secara terbuka dan bukan hanya
pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara
teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan.
Kontrol masyarakat sangat diperlukan
Kontrol
Masyarakat
Proses Perencanaan
Program Pembangunan,
Anggaran Pendapatan
dan Anggaran Belanja Negara
atau Daerah
Evaluasi dan Penilaian
Kinerja Anggaran
Out Come Jangka Pendek
& Jangka Panjang
Implementasi
Alokasi Sektor,
Pelaksanaan,
serta Pengawasan Format
Laporan Pertanggungjawaban
Out Put
(Teknisi Fisik dan Administrasi)
Fairness
Prinsip fairness ditujukan untuk
mencegah terjadinya manipulasi
(ketidakwajaran) dalam
penganggaran, baik dalam bentuk
mark up maupun ketidakwajaran
lainnya.
1.Komprehensif dan disiplin : mempertimbangkan keseluruhan aspek,
berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak
melampaui batas (off budget).
2.Fleksibilitas : adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektifitas.
3.Terprediksi : ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for
money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran
yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam
proses perencanaan pembangunan.
4.Kejujuran : adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang
disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran
- bagian pokok dari prinsip fairness.
5.Informatif : adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif
sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan
keputusan. Sifat informatif - ciri khas dari kejujuran.
lima langkah penegakan prinsip fairness
• Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak
terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan
masyarakat.
• Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-
undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang
kebebasan mengakses informasi, undang-undang
desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun
lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui
sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan
anggaran negara oleh para pejabat negara.
Kebijakan Anti-Korupsi
4 Aspek Kebijakan Anti-Korupsi
Isi Pembuat
PelaksanaKultur
Kebijakan Anti-korupsi
Isi kebijakan:
Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-
unsur yang terkait dengan persoalan korupsi.
Pembuat kebijakan:
Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya.
Pelaksana kebijakan:
Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-
aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.
Kultur kebijakan:
Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap,
persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang
anti korupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat
partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
4 Aspek Kebijakan ….
Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan
yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi
semua bentuk korupsi.
Kontrol Kebijakan
OposisiPartisipasi
KEBIJAKAN
Revolusi
3 Model Kontrol Kebijakan
 Partisipasi:
Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut
serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya.
 Oposisi:
Mengontrol dengan menawarkan alternatif
kebijakan baru yang dianggap lebih layak.
 Revolusi;
Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang
dianggap tidak sesuai.
3 Model Kontrol Kebijakan
Perbedaan kontrol terhadap kebijakan tergantung pada
sistem yang terbangun. Dalam sistem demokrasi yang
sudah mapan (established), kontrol kebijakan tersebut
dapat dilakukan melalui partisipasi dan oposisi.
Film AKU PEDULI
INDONESIA BEBAS KORUPSI
• Mari kita lihat tayangan berikut film
“Dampak Korupsi”
• Menugaskan peserta untuk
merenungkan jk Instansinya
/Indonesia bebas korupsi
Lagu Bangun Pemuda Pemudi
Tunas Integrasi ?
Lagu Padamu negeri
SEMAKIN JAUH DARI KORUPSI
• Menanyakan nilai-nilai yang
ada di instansinya
• Menyelaraskan nilai
organisasi dengan nilai anti
korupsi
Re-Framing Culture
• Semangat Ketaqwaan Kepada Allah
• Semangat Keikhlasan & Ketulusan
• Semangat Pengabdian & Tanggung Jawab
• Semangat menghasilkan yg terbaik
• Kekeluargaan
• Semangat Keadilan & Kemanusiaan
• Semangat Perjuangan
Seeding of Integrity
• Koruptor menggoda biasanya pada
saat seseorg diluar sistem
• Koruptor menggoda biasanya pada
saat sepi & rahasia
• Koruptor menggoda dgn beragam
cara & pengaruh yg sebelumnya di
luar perkiraan
Pelembagaan integritas
• Penyelarasan antara rohani dan jasmani
dalam diri, penyelarasan jiwa, pikiran,
perasaan, ucapan dan tindakan dgn
nurani dan lingkungan (sistem dan
budaya integritas)
Pengendalian & Penyelarasan
Organisasi
Mengambil hak orang lain sama seperti
meminum air laut, semakin diminum akan
semakin haus dan anda akan ketagihan.
Film AKU PEDULI
Anti korupsi

Contenu connexe

Tendances

Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan - Health Financing System in Sou...
Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan - Health Financing System in Sou...Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan - Health Financing System in Sou...
Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan - Health Financing System in Sou...Ella Banurea
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahmreyrasa
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tri Widodo W. UTOMO
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikDian Herdiana
 
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCditjenyankes
 
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan KorupsiPenguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan KorupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Muhammad Muqouwis. AT
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--temanna #LABEDDU
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaDadang Solihin
 
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedisRancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedistemanna #LABEDDU
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja PembangunanPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
Identifikasi hitung-kepadatan-nyamuk
Identifikasi hitung-kepadatan-nyamukIdentifikasi hitung-kepadatan-nyamuk
Identifikasi hitung-kepadatan-nyamukSiti Aisyah
 
Pemberdayaan masyarakat desa
Pemberdayaan masyarakat desaPemberdayaan masyarakat desa
Pemberdayaan masyarakat desaEka Saputra
 
Standard minimum-penanganan-pasca-bencana
Standard minimum-penanganan-pasca-bencanaStandard minimum-penanganan-pasca-bencana
Standard minimum-penanganan-pasca-bencanaFahlevi Qalbi
 
Materi Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian Masyarakat
Materi Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian MasyarakatMateri Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian Masyarakat
Materi Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian MasyarakatAkademi Desa 4.0
 

Tendances (20)

Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan - Health Financing System in Sou...
Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan - Health Financing System in Sou...Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan - Health Financing System in Sou...
Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan - Health Financing System in Sou...
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
 
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan KorupsiPenguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSIPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
 
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
 
Analisis issue ganesha
Analisis issue ganeshaAnalisis issue ganesha
Analisis issue ganesha
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
 
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedisRancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja PembangunanPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Identifikasi hitung-kepadatan-nyamuk
Identifikasi hitung-kepadatan-nyamukIdentifikasi hitung-kepadatan-nyamuk
Identifikasi hitung-kepadatan-nyamuk
 
Pemberdayaan masyarakat desa
Pemberdayaan masyarakat desaPemberdayaan masyarakat desa
Pemberdayaan masyarakat desa
 
TUGAS RABN
TUGAS RABN TUGAS RABN
TUGAS RABN
 
Demografi dan atau kependudukan
Demografi dan atau kependudukanDemografi dan atau kependudukan
Demografi dan atau kependudukan
 
Standard minimum-penanganan-pasca-bencana
Standard minimum-penanganan-pasca-bencanaStandard minimum-penanganan-pasca-bencana
Standard minimum-penanganan-pasca-bencana
 
Materi Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian Masyarakat
Materi Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian MasyarakatMateri Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian Masyarakat
Materi Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian Masyarakat
 

Similaire à Anti korupsi

BAHASA INDONESIA.pptx
BAHASA INDONESIA.pptxBAHASA INDONESIA.pptx
BAHASA INDONESIA.pptxwallzui321
 
Makalah pemberantasan korupsi dengan konsep kerja keras
Makalah pemberantasan korupsi dengan  konsep kerja kerasMakalah pemberantasan korupsi dengan  konsep kerja keras
Makalah pemberantasan korupsi dengan konsep kerja kerasDebyNurulSyafda
 
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdfMAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdfWeninggalihP
 
Mengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan Karakter
Mengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan KarakterMengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan Karakter
Mengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan KarakterAfrils
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptFachridWadly1
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikanIPA
 
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaTugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaSiti Nurjannah
 
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsiKewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsistevenson2708
 
sosiologi agama
sosiologi agamasosiologi agama
sosiologi agamabycycle
 
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdfSrie Maryati
 
Materi 8 Etika Administrasi Publik
Materi  8 Etika Administrasi Publik Materi  8 Etika Administrasi Publik
Materi 8 Etika Administrasi Publik monalisaibrahim
 
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...Riyoko Yudhi Wibowo
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptxcahyomeiyana
 
Anti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putihAnti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putihMusanif Efendi
 

Similaire à Anti korupsi (20)

BAHASA INDONESIA.pptx
BAHASA INDONESIA.pptxBAHASA INDONESIA.pptx
BAHASA INDONESIA.pptx
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 
Anti Korupsi
Anti KorupsiAnti Korupsi
Anti Korupsi
 
06 Anti Korupsi.pdf
06 Anti Korupsi.pdf06 Anti Korupsi.pdf
06 Anti Korupsi.pdf
 
Makalah pemberantasan korupsi dengan konsep kerja keras
Makalah pemberantasan korupsi dengan  konsep kerja kerasMakalah pemberantasan korupsi dengan  konsep kerja keras
Makalah pemberantasan korupsi dengan konsep kerja keras
 
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdfMAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
 
Mengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan Karakter
Mengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan KarakterMengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan Karakter
Mengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan Karakter
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
 
Pendidikan anti korupsi
Pendidikan anti korupsiPendidikan anti korupsi
Pendidikan anti korupsi
 
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaTugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
 
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsiKewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
 
Bab i,234
Bab i,234Bab i,234
Bab i,234
 
sosiologi agama
sosiologi agamasosiologi agama
sosiologi agama
 
281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi
 
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
 
Materi 8 Etika Administrasi Publik
Materi  8 Etika Administrasi Publik Materi  8 Etika Administrasi Publik
Materi 8 Etika Administrasi Publik
 
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
 
Anti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putihAnti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putih
 

Plus de rickygunawan84

7121 format baru modul kurikulum komunikasi ilmiah
7121 format baru modul  kurikulum komunikasi ilmiah7121 format baru modul  kurikulum komunikasi ilmiah
7121 format baru modul kurikulum komunikasi ilmiahrickygunawan84
 
Pokok Bahan 1 Distribusi Kusta
Pokok Bahan 1 Distribusi KustaPokok Bahan 1 Distribusi Kusta
Pokok Bahan 1 Distribusi Kustarickygunawan84
 
Kebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkKebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkrickygunawan84
 
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh rickygunawan84
 
05. transportasi pasien gadar
05. transportasi pasien gadar05. transportasi pasien gadar
05. transportasi pasien gadarrickygunawan84
 
03. initial assessment
03. initial assessment03. initial assessment
03. initial assessmentrickygunawan84
 
02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi
02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi
02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisirickygunawan84
 
Petunjuk pengisian sipk p theo(1)
Petunjuk pengisian sipk p theo(1)Petunjuk pengisian sipk p theo(1)
Petunjuk pengisian sipk p theo(1)rickygunawan84
 
Review formulir indikator pendukung lainnya
Review formulir indikator pendukung lainnyaReview formulir indikator pendukung lainnya
Review formulir indikator pendukung lainnyarickygunawan84
 
Ppt review mi 5 penyuluhan dan konseling
Ppt review mi 5 penyuluhan dan konselingPpt review mi 5 penyuluhan dan konseling
Ppt review mi 5 penyuluhan dan konselingrickygunawan84
 
Review pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporan
Review  pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporanReview  pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporan
Review pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporanrickygunawan84
 
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...rickygunawan84
 
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...rickygunawan84
 
11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)
11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)
11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)rickygunawan84
 
11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)
11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)
11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)rickygunawan84
 
10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)
10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)
10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)rickygunawan84
 
9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)
9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)
9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)rickygunawan84
 
8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...
8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...
8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...rickygunawan84
 

Plus de rickygunawan84 (20)

7121 format baru modul kurikulum komunikasi ilmiah
7121 format baru modul  kurikulum komunikasi ilmiah7121 format baru modul  kurikulum komunikasi ilmiah
7121 format baru modul kurikulum komunikasi ilmiah
 
Lo ko mpor
Lo ko mporLo ko mpor
Lo ko mpor
 
Pokok Bahan 1 Distribusi Kusta
Pokok Bahan 1 Distribusi KustaPokok Bahan 1 Distribusi Kusta
Pokok Bahan 1 Distribusi Kusta
 
Kebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkKebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmk
 
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
 
05. transportasi pasien gadar
05. transportasi pasien gadar05. transportasi pasien gadar
05. transportasi pasien gadar
 
03. initial assessment
03. initial assessment03. initial assessment
03. initial assessment
 
02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi
02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi
02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi
 
Petunjuk pengisian sipk p theo(1)
Petunjuk pengisian sipk p theo(1)Petunjuk pengisian sipk p theo(1)
Petunjuk pengisian sipk p theo(1)
 
Review pb2 supervisi
Review   pb2 supervisiReview   pb2 supervisi
Review pb2 supervisi
 
Review formulir indikator pendukung lainnya
Review formulir indikator pendukung lainnyaReview formulir indikator pendukung lainnya
Review formulir indikator pendukung lainnya
 
Ppt review mi 5 penyuluhan dan konseling
Ppt review mi 5 penyuluhan dan konselingPpt review mi 5 penyuluhan dan konseling
Ppt review mi 5 penyuluhan dan konseling
 
Review pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporan
Review  pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporanReview  pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporan
Review pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporan
 
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
 
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
 
11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)
11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)
11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)
 
11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)
11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)
11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)
 
10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)
10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)
10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)
 
9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)
9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)
9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)
 
8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...
8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...
8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...
 

Dernier

algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10maulitaYuliaS
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASbilqisizzati
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...pipinafindraputri1
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfsaptari3
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...MuhammadSyamsuryadiS
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptxSusanSanti20
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfKartiniIndasari
 

Dernier (20)

algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 

Anti korupsi

  • 1. PARA PEJUANG ANTI KORUPSI SELAMAT DATANG PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
  • 2. • Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu membentuk sikap dan prilaku yang amanah, jujur, dan mampu mencegah terjadinya korupsi dilingkungannya Kompetensi Dasar
  • 3. 2. Semakin Jauh dari Korupsi 3. Membangun Sistem Integritas
  • 5.
  • 6. 1. Negara Korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar (Depken and Lafountan, 2006) 2. Harga infrastruktur lebih tinggi (Golden and Picci, 2005) 3. Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gupta, Davood, and Alonso-Terme, 2002) 4. Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro, 1995) dan karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi 5. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negative terhadap arus investasi asing (Shang, ABD) 6. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relative rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara rentan korupsi ( Campos dan Pradhan, ADB) Renungkan informasi hasil kajian berikut:
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. • Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “corrumpere”, “corruptio” , “corruptus” • Kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia • Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi Korupsi secara Etimologi
  • 12. • Korup = busuk, palsu, suap (kamus besar bahasa Indonesia, 1991) • Korup = suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (kamus hukum, 2002) • Korup = kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (the lexicon webster dictionary, 1978) Beberapa terminologi korupsi
  • 13. o David M. Chalmers: Tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi (financial manipulations and decision injurious to the economy are often libeled corrupt). o J.J. Senturia: Penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi (the misuse of public power for private profit). Terminologi … (cont’d)
  • 14. Extortion o Syed Husein Alatas: Tindakan yang meliputi penyuapan (bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme. o Transparency International: Penyalahgunaan kekuasaan (a misuse of power), kekuasaan yang dipercayakan (a power that is entrusted), dan keuntungan pribadi (a private benefit) baik sebagai pribadi, anggota keluarga, maupun kerabat dekat lainnya. Terminologi … (cont’d) Bribery
  • 15. Etimologi…(cont’d) Bahasa Inggris Bahasa Perancis Bahasa Belanda Corruption, Corrupt Corruption Corruptie, Korruptie Jahat, rusak, curang Rusak Istilah “korupsi” yang dipakai di Indonesia merupakan turunan dari bahasa Belanda
  • 16. 1. KORUPSI TRANSAKTIF 2. KORUPSI EKSTROAKTIF 3. KORUPSI INVESTIR 4. KORUPSI NEPOLISTIK 5. KORUPSI AUTOGENIK 6. KORUPSI SUPORTIF 7. KORUPSI DEFENSIF 7 Jenis Korupsi: (Syed Husen Alatas)
  • 17. Anda mulai menyadari bahwa ada istilah perilaku korupsi dan istilah tindak pidana korupsi Setiap perilaku korupsi belum tentu merupakan tindak pidana korupsi
  • 18. PENGERTIAN KORUPSI Menurut UU No 31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 Tahun 2001 Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-
  • 19. Salah satu hal mengapa di Indonesia korupsi semakin sulit diberantas • Karena korupsi sudah “mendarah daging”, sehingga perilaku korupsi sudah menjadi hal yang biasa dan bukan lagi dianggap sebagai “penyakit”yang harus segera disembuhkan. • Dengan demikian, semakin sulitnya membedakan mana perilaku korupsi dan mana yang bukan korupsi • Ibarat maling teriak maling
  • 20. PENYEBAB KORUPSI . TERPAKSA (corruption by need) D ilakuk an k ar en a in gin memen uh i kebut uhan h id u pn ya seh ar i-h ari yan g tid ak ter cu kupi o leh g aj in ya yan g r en d ah . MEMAKSA (corruption by greed) D ilakuk an karen a ad an ya sifat k eserak ah an u ntuk b isa h idu p secar a b er leb ih an ( bermewa h - mewa h a n ) . DIPAKSA (corruption by system) K or up si: per temu an an tar a n iat d an k esemp atan . K esemp atan ter cip ta k aren a kelemahan sist em d a n pera t ura n
  • 22. FAKTA STATISTIK • INSTITUTE OF BUSINESS ETHICS (2007) : 1 DARI 4 ORG TAHU TTG ADANYA PELANGGARAN • 52 % DARI YANG TAHU BERDIAM DIRI DAN TIDAK BERBUAT SESUATU • BEBERAPA KASUS KORUPSI DI BIDANG PERPAJAKAN, MAFIA HUKUM DLL TERBONGKAR BERKAT WHISTLE BLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR
  • 24. Modus Korupsi Saat Ini : Melibatkan KELUARGA !!
  • 25.
  • 26. Korupsi seperti benang kusut yang tidak mudah diurai S u mb er : c lossetid e word p ress.com
  • 27. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap EKSISTENSI & MARTABAT bangsa dan negara serta KESEJAHTERAAN RAKYAT.
  • 28. Dampak Korupsi perbedaan yang ada di depan mata & tanpa jarak
  • 29. • Tuliskan 1 kasus korupsi sesuai bidangnya masing-masing ! Pada selembar kertas • Berikan kertas yang sudah ditulis ke teman disamping anda Contoh Korupsi Sesuai Bidangnya masing-masing !
  • 30. Karakteristik Fraud di Indonesia • Kasus yang terjadi belum se- “Complicated” kasus di Negara Maju masih seputar (Kasus Suap dan Pengadaan Barang/Jasa) • Namun kasus ini menjadi “sulit” diungkapkan karena karakteristik dominannya adalah KOLUSI. • Kolusi mengakibatkan “alat-alat kendali” menjadi tidak berfungsi.
  • 31. Modus Korupsi Sektor Kesehatan Berdasarkan data pengaduan masyarakat ke KPK Tahun 2005-2012 modus-modus korupsi sektor kesehatan terbanyak berupa: 1. Penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan, Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda 2. Intervensi politik dalam anggaran kesehatan, jaminan kesehatan dan ASKESKIN 3. Pungli oleh PNS (Dinas Kesehatan) dan pemotongan dana bantuan 4. Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, terutama farmasi dan alat kesehatan 5. Penyalahgunaan keuangan RS 6. Klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh oknum Puskesmas dan RS 7. Penyalahgunaan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD)
  • 32. 7 kelompok tindak pidana korupsi • Peserta dalam kelompok untuk menggambar karikatur di kertas flipchart contoh dari 7 kelompok Tindak Pidana Korupsi & mempresentasikannya. • Kelompok lain diminta untuk menanggapi Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi
  • 33. Menurut UU No.31/1999 Jo UU No.20/2001 1. Kerugian Uang Negara 2. Suap-Menyuap 3. Pemerasan 4. Perbuatan Curang 5. Pengelapan Jabatan 6. Benturan Kepentingan dlm Jabatan 7. Gratifikasi 7 Kelompok TPK
  • 34. Pengertian Gratifikasi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : • Nilai Rp. 10.000.000 atau lebih  pembuktian bahwa suap dilakukan oleh penerima • Nilai kurang Rp. 10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum  Pasal 12 B – UU No.31/1999  jo UU No.20/2001 TIDAK berlaku bila  bila lapor ke KPK dalam waktu 30 hari kerja 34
  • 35. Lanjutan.. Pengertian Gratifikasi Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-.  Pasal 12 B – UU No.31/1999  jo UU No.20/2001 35
  • 36. Unsur-unsur yang dapat menentukan sesuatu dapat dianggap sebagai korupsi 1. Secara melawan hukum 2. Memperkaya diri sendiri/orang lain 3. Merugikan keuangan/ perekonomian negara
  • 37. MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIAN NEGARA 1. Korupsi menghambat pembangunan & kegiatan usaha di Indonesia 2. Setiap kegiatan perekonomian harus melewati “pintu-pintu” korupsi 3. Perkembangan kegiatan usaha terhambat, pengangguran makin banyak, harga barang & jasa menjadi melambung 4. Pendidikan dan kesehatan sangat mahal
  • 38. PARADIGMA KORUPSI • DULU: CORRUPTION BY NEED • SEKARANG: CORRUPTION BY GREED
  • 39. Pemberantasan korupsi terbentuk dari tiga unsur pembentuk, yaitu pencegahan (antikorupsi/ preventif), penindakan (penanggulangan/ kontra korupsi/ represif) dan peran serta masyarakat. Rumus: Pemberantasan korupsi = pencegahan + penindakan + peran masyarakat
  • 40. Segala sesuatu tergerak dari niat. Dengan kuatnya niat akan menggerakan pikiran dan tindakan ke arah tujuan yang kita inginkan. Ini sesuai dengan hadist “Innamal A’malu binniyaah”. NIAT itu adalah sesuatu yang sangat dalam bersemayam di dalam hati Anda. Niat bukan sekedar Tujuan, tapi Niat adalah Penghulunya Tujuan. Karena Niat itu dalam dan tersembunyi maka gantungkan NIAT Anda hanya kepada yang MAHA TERSEMBUNYI (Al- Bathin).
  • 41. Buku Dr Kazuo Murakami, The Divine Message of the DNA, Tuhan dalam Gen Kita, terbitan Mizan 2007 dapat membantu kita dalam menyingkap rahasia kekuatan niat yang diajarkan Rasulullah 1.400 tahun lalu. Ahli genetika terkemuka dunia yang memenangi Max Planck Research Award dan Japan Academy Prize itu menyatakan bahwa pikiran kita mempengaruhi cara kerja gen kita.
  • 42. Aspek kekuatan niat itu ada 3 hal : 1. Diyakini dalam hati. 2. Diucapkan dengan lisan 3. Dilakukan dengan amal perbuatan. Niat yang kuat, ikhlas, yang kita ucapkan dengan kesadaran penuh akan mempengaruhi alam mikrokosmos (dalam diri kita) dan menghubungkan kita dan mengalirkan energi dari Allah Subhannahu wata’ala dan alam makrokosmos ciptaan- Nya ke dalam diri kita..
  • 43. Semangat harus selalu diberikan terhadap berbagai aktivitas agar merasa nyaman dalam menjalankannya. Seperti, semangat untuk beribadah, semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar dan semangat anti korupsi. Semua itu membutuhkan gambaran besar mengenai apa manfaat dari aktivitas tersebut. Jadi sebelum melakukan aktivitas apapun, misalnya beribadah…anda dapat memikirkan dulu apa manfaat besar dari ibadah anda, pikirkan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Maka ibadah anda akan terasa begitu nyaman dan tenang. SEMANGAT……………………………
  • 44. Komitmen adalah janji. Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. Komitmen akan mendorong rasa percaya diri dan semangat kerja menjalankan tugas menujuh perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas fisik dan psikologis khususnya dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi.hanya dengan komitmen yang tinggi anti korupsi maka indonesia bisa bebas dari korupsi.
  • 45. Indonesia Bebas Dari Korupsi • Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi: • 1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi) • 2. Komisi Pemberantasan Korupsi • 3. Kepolisian • 4. Kejaksaan • 5. BPKP • 6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW)
  • 46. Niat, semangat & komitment anti korupsi Menampilkan film Hidup Singkat Film Berani Tolak Korupsi
  • 47. A. NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI ANTI-KORUPSI Nilai & Prinsip Anti-korupsi JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL KEJUJURAN 1 KEPEDULIAN 2 KEMANDIRIAN 3 KEDISIPLINAN 4 TANGGUNG JAWAB 5 KERJA KERAS 6 KESEDERHANAAN 7 KEBERANIAN 8 KEADILAN 9
  • 48. 1. KEJUJURAN • Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang.. • Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan . • Tanpa sifat jujur tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya.
  • 49. KEJUJURAN • Nilai kejujuran di dalam institusi dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. • Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan. Misalnya membuat laporan keuangan kegiatan kepanitiaan dengan jujur.
  • 50. LAKUKAN DISKUSI TENTANG KEJUJURAN YANG BISA DILAKUKAN DI INSTANSI SAUDARA
  • 51. 2. KEPEDULIAN • Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. • Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang . • Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam institusi atupun di luar.
  • 52. KEPEDULIAN • Rasa kepedulian seorang harus mulai ditumbuhkan sejak berada di lingkungan. •
  • 53. KEPEDULIAN • Nilai kepedulian dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di institusi, memantau kondisi infrastruktur lingkungan institusi. • Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam institusi dan di luar institusi.
  • 54. 2. KEPEDULIAN • Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. • Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang . • Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam institusi maupun di luar institusi.
  • 55. KEPEDULIAN • Rasa kepedulian seorang harus mulai ditumbuhkan sejak berada di institusi. • dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di institusi, terhadap pengelolalaan sumber daya di institusi, serta berbagai hal yang berkembang di dalam institusi. • juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar institusi, terhadap kiprah
  • 56. KEPEDULIAN • Nilai kepedulian dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di institusi, memantau kondisi infrastruktur lingkungan institusi. • Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam institusi dan di luar institusi.
  • 57. 4. KEDISIPLINAN • Definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan. • Dalam mengatur kehidupan institusi baik akademik maupun sosial perlu hidup disiplin. • Hidup disiplin bagi adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial institusi.
  • 58. KEDISIPLINAN • Manfaat dari hidup yang disiplin adalah dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. • Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. • Disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal.
  • 59. KEDISIPLINAN • Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di institusi, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan.
  • 60. 6. KERJA KERAS • Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. • Didalam kata ”kemauan” terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur.
  • 61. KERJA KERAS • Adalah penting sekali bahwa kemauan harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. • Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya.
  • 62. KERJA KERAS • Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. • Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. • Di dalam institusi, para diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan.
  • 63. KERJA KERAS • Kerja keras dapat diwujudkan oleh dalam kehidupan sehari-hari. • Misalnya dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh.
  • 64. 7. KESEDERHANAAN • Gaya hidup merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. • Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mengenyam masa pendidikannya. • Dengan gaya hidup sederhana, setiap dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya.
  • 65. KESEDERHANAAN • Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. • Prinsip hidup sederhana dapat mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya lainnya. • Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.
  • 66. KESEDERHANAAN • Nilai kesederhanaan dapat diterapkan oleh dalam kehidupan sehari-hari, baik di institusi maupun di luar institusi. • Misalnya hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan lain sebagainya.
  • 67. 8. KEBERANIAN • memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. • Tentu saja keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinannya. • Keyakinan akan kuat jika pengetahuannya juga kuat
  • 68. KEBERANIAN • Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh dalam kehidupan di institusi dan di luar institusi. • Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya.
  • 69. 9. KEADILAN • Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. • Bagi karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.
  • 70. KEADILAN • Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam institusi maupun di luar institusi. • Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus pada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi, tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial, dll.
  • 73. • Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja • Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. Akuntabilitas
  • 74.  Transparansi : prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.  Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.  Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust). Transparansi
  • 75. Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber- sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja). Perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi:
  • 76. Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan.
  • 77. Kontrol masyarakat sangat diperlukan Kontrol Masyarakat Proses Perencanaan Program Pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara atau Daerah Evaluasi dan Penilaian Kinerja Anggaran Out Come Jangka Pendek & Jangka Panjang Implementasi Alokasi Sektor, Pelaksanaan, serta Pengawasan Format Laporan Pertanggungjawaban Out Put (Teknisi Fisik dan Administrasi)
  • 78. Fairness Prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya.
  • 79. 1.Komprehensif dan disiplin : mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget). 2.Fleksibilitas : adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektifitas. 3.Terprediksi : ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. 4.Kejujuran : adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran - bagian pokok dari prinsip fairness. 5.Informatif : adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif - ciri khas dari kejujuran. lima langkah penegakan prinsip fairness
  • 80. • Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. • Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang- undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Kebijakan Anti-Korupsi
  • 81. 4 Aspek Kebijakan Anti-Korupsi Isi Pembuat PelaksanaKultur Kebijakan Anti-korupsi
  • 82. Isi kebijakan: Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur- unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Pembuat kebijakan: Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Pelaksana kebijakan: Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor- aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Kultur kebijakan: Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 4 Aspek Kebijakan ….
  • 83. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kontrol Kebijakan
  • 85.  Partisipasi: Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya.  Oposisi: Mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak.  Revolusi; Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. 3 Model Kontrol Kebijakan
  • 86. Perbedaan kontrol terhadap kebijakan tergantung pada sistem yang terbangun. Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan (established), kontrol kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui partisipasi dan oposisi.
  • 88. INDONESIA BEBAS KORUPSI • Mari kita lihat tayangan berikut film “Dampak Korupsi” • Menugaskan peserta untuk merenungkan jk Instansinya /Indonesia bebas korupsi
  • 92. SEMAKIN JAUH DARI KORUPSI • Menanyakan nilai-nilai yang ada di instansinya • Menyelaraskan nilai organisasi dengan nilai anti korupsi
  • 93. Re-Framing Culture • Semangat Ketaqwaan Kepada Allah • Semangat Keikhlasan & Ketulusan • Semangat Pengabdian & Tanggung Jawab • Semangat menghasilkan yg terbaik • Kekeluargaan • Semangat Keadilan & Kemanusiaan • Semangat Perjuangan
  • 94. Seeding of Integrity • Koruptor menggoda biasanya pada saat seseorg diluar sistem • Koruptor menggoda biasanya pada saat sepi & rahasia • Koruptor menggoda dgn beragam cara & pengaruh yg sebelumnya di luar perkiraan
  • 95. Pelembagaan integritas • Penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dgn nurani dan lingkungan (sistem dan budaya integritas)
  • 97. Mengambil hak orang lain sama seperti meminum air laut, semakin diminum akan semakin haus dan anda akan ketagihan.