KARYA TULIS KURANGNYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

1. KARYA TULIS
KURANGNYA PEMERATAAN PENDIDIKAN
DI INDONESIA
Disusun Untuk
Memenuhi Tugas Bahasa Indonesia Semester Genap Tahun 2014
Disusun oleh :
NAMA : KOMANG BUDIARTA
NISN : 9984799047
Guru Pembimbing :
KASIYATI, S.Pd.
SMP NEGERI 2 LALAN
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

2. KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang senantiasa menjaga umatnya dari
segala penyakit serta memberikan yang terbaik untuk masing-masing umat. Saya
bersyukur, karya tulis ini dapat selesai, meskipun banyak sekali kesulitan dan
hambatan, selama dalam pengerjaannya.
Saya berterima kasih kepada Kepala SMP Negeri 2 Lalan atas segala
fasilitas yang saya terima di sekolah, selanjutnya kepada Ibu Kasiyati, S.Pd yang
telah membimbing pengerjaan karya tulis ini dan kepada Guru-Guru SMP Negeri
2 Lalan yang sangat luar biasa memberikan sumbangsih untuk pendidikan.
Kepada teman-teman di kelas IX, saya berterima kasih atas masukan dari kalian
semua.
Karya tulis ini saya ambil dari referensi di buku dan media elektronik,
bahwasanya pendidikan di negeri ini masih kurang merata. Baik dalam kualitas
maupun dalam distribusi.
Saya sadari, kesempurnaan masih terlampau jauh dari karya tulis ini.
Semoga kritik dan saran pembaca dapat menyempurnakanya.
ii
Lalan, Mei 2014
Penulis
KOMANG BUDIARTA

3. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................. i
KATA PENGANTAR ................................................................................ ii
DAFTAR ISI ............................................................................................... iii
iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ........................................................... 2
1.2 Tujuan ............................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Pemerataan Pendidikan ................................. 3
2.2 Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia ................ 4
2.3 Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pemerataan
Pendidikan ...................................................................... 5
2.4 Tingkat Keberhasilan Upaya Pemerintah dalam Mengatasi
Pemerataan Pendidikan di Indonesia .............................. 7
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan ..................................................................... 9
3.2 Saran .............................................................................. 10
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 11

4. BAB I
PENDAHULUAN
iv
1.1 Latar Belakang
Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap
manusia dimuka bumi ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan
manusia. Dalam kondisi apapun manusia tidak dapat menolak efek dari
penerapan pendidikan. Pendidikan diambil dari kata dasar didik, yang
ditambah imbuhan menjadi mendidik. Mendidik berarti memelihara atau
memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari pengertian
ini didapat beberapa hal yang berhubungan dengan Pendidikan.
Pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan dua
macam dampak yang saling bertentangan. Kedua dampak itu adalah dampak
positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah segala sesuatu yang
merupakan harapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan kata lain
dapat disebut sebagai ’Tujuan’. Sedangkan dampak negatif adalah segala
sesuatu yang bukan merupakan harapan dalam pelaksanaan kegitan tersebut,
sehingga dapat disebut sebagai hambatan atau masalah yang ditimbulkan.
Jika peristiwa di atas dihubungkan dengan pendidikan, maka
pelaksanaan pendidikan akan menimbulkan dampak negatif yang disebut
sebagai masalah dan hambatan yang akan dihadapi. Hal ini akan lebih tepat
bila disebut sebagai permasalahan Pendidikan. Istilah permasalahan
pendidikan diterjemahkan dari bahasa inggris yaitu “problem“. Masalah
adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan
kata permasalahan berarti sesuatu yang dimasalahkan atau hal yang
dimasalahkan. Jadi Permasalahan pendidikan adalah segala-sesuatu hal yang
merupakan masalah dalam pelaksanaaan kegiatan pendidikan.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Permasalahan
Pendidikan Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi
oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Adapun
permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:

5. 1. Rendahnya sarana fisik,
2. Rendahnya kualitas guru,
3. Rendahnya kesejahteraan guru,
4. Rendahnya prestasi siswa,
5. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan,
6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan,
7. Mahalnya biaya pendidikan.
Dalam makalah ini akan saya bahas masalah pendidikan tentang
“Kurangnya Pemerataan Pendidikan di Indonesia”. Kurang meratanya
pendidikan di Indonesia menjadi suatu masalah klasik yang hingga kini
belum ada langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menanganinya.
v
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dan
diungkapkan dalam paper ini adalah :
“Bagaimana kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia dan apa
upaya-upaya yang dilakukan pemerintah telah berhasil ?”
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dalam penulisan makalah ini adalah :
a) Untuk mengetahui arti dari pengertian pemerataan pendidikan
b) Untuk mengetahui bagaimana kondisi pemerataan pendidikan di
Indonesia.
c) Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan
pemerataan pendidikan di Indonesia.
d) Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan dari pemerintah dalam
e) melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia.

6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Pemerataan Pendidikan
Pemerataan pendidikan telah mendapat perhatian sejak lama terutama
di negara-negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya
kesadaran bahwa pendidikan merupakan peran penting dalam pembangunan
bangsa.
Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan
kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh
pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang
merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan
pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar
kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.
Menurut UUD 1945 pemerintah berkewajiban memenuhi hak
warganegara dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kualitas
hidup bangsa. Ini berati pemerintah harus bisa memberikan pendidikan
kepada seluruh rakyat Indonesia bukan hanya untuk rakyat tertentu yang
mampu sedangkan untuk rakyat yang kurang mampu tidak memperoleh
pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan
kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan
lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat
dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan
demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia
merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bias memenangi
kompetisi global.
vi

7. 2.2 Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia
Saat ini kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata.
Misalnya saja di kota-kota besar disana sarana dan prasarana pendidikan
disana sudah sangat maju. Sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan
sarana dan prasarana seadanya. Bukan hanya masyarakat di desa saja yang
masih tertinggal pendidikannya. Daerah-daerah di Indonesia timur bukan
hanya sarana dan prasarana yang kurang tapi juga kurangnya tenaga
pengajar sehingga sekolah-sekolah disana masih membutuhkan guru-guru
dari daerah-daerah lain. Walaupun ada warganegara Indonesia yang tinggal
di kota-kota besar tapi karena mereka termasuk ke dalam warganegara yang
kurang mampu sehingga mereka tidak bisa merasakan pendidikan. Banyak
anak-anak yang masih di bawah umur sudah bekerja untuk membantu orang
tua mereka dalam mempertahankan hidupnya.
Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah
peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat
miskin dan masyarakat terpencil yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6
persen dari total penduduk Indonesia. Sejak tahun 1984, pemerintah
Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan
Sekolah Dasar, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun
mulai tahun 1994. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada
perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (dimensi equality of
access). Di samping itu pada tahapan
selanjutnya pemberian program beasiswa (dimensi equality of
survival) menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong
keterlibatan masyarakat melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh.
Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, dan
dewasa ini dengan Program BOS untuk Pendidikan dasar. Hal ini
menunjukan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang
cukup besar tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas tapi juga
pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti pendidikan di sekolah.
vii

8. Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004
(TAP MPR No. IV/MPR/1999) mengamanatkan, antara lain:
a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju
terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan
peningkatan anggaran pendidikan secara berarti,
b) Meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik
oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem
pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni.
Ini Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”,
dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah
wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi”.
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap
warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas
dan kesejahteraan hidupnya.
2.3 Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pemerataan Pendidikan
Seperti yang sudah dijelaskan tadi pemerintah sebenarnya sudah
mengupayakan pemerataan pendidikan sejak tahun 1984. Seperti mulai dari
pemerataan pendidikan sekolah dasar, selanjutnya diikuti dengan wajib
belajar 9 tahun sejak 2 Mei tahun 1994. Wajib belajar 9 tahun direncanakan
tuntas pada tahun 2008 tapi sampai tahun 2006 masih banyak rakyat
Indonesia yang belum dapat menyelesaikan sekolah dasar.
Masih banyak lagi upaya-upaya pemerintah dalam melakukan
pemerataan pendidikan salah satunya yaitu :
viii

9. 1) Pendidikan dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah pertama
(SMP) tidak dipungut biaya. Ini diharapkan semua anak yang akan
masuk SD dan SMP di seluruh Indonesia dapat bersekolah.
2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh sekolah
ix
dengan subsidi dari APBN.
3) Melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (regrouping) sekolah-sekolah
terutama SD, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang
didukung dengan fasilitas yang memadai.
4) Membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana
olahraga untuk setiap sekolah baik yang di perkotaan maupun pedesaan
sesuai kebutuhannya.
5) Memberikan kepada siswa yang berprestasi dan/atau dari keluarga yang
tidak mampu. Agar siswa dapat terus menuntut ilmu tanpa
mempermasalahkan biaya pendidikan
6) Untuk di Perguruan Tinggi harus meningkatkan kapasitas tampung,
terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi,
penguasaan sains dan teknologi, serta meningkatkan kualitas kehidupan.
7) Mendorong peningkatan peran swasta melalui perguruan tinggi swasta.
Ini agar kalau ada mahasiswa yang tidak mendapat perguruan tinggi bisa
melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi swasta, tentu saja
dengan mutu dan kualitas perguruan tinggi swasta harus bisa sesuai
standar pemerintah.
8) Menyebarkan kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk
mendukung pembangunan daerah serta memberi kesempatan bagi
kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk kelompok
masyarakat dari daerah bermasalah, dengan menyelenggarakan
pembinaan perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan
serta menyelenggarakan pembinaan program unggul di wilayah
kedudukan perguruan tinggi.
9) Menyebar lulusan guru-guru ke daerah-daerah yang masih minim tenaga
pengajarnya. Agar tidak terjadi penumpukan lulusan guru di suatu
daerah sehingga banyak lulusan guru yang bekerja di bukan
keahliannya. Sedangkan di daerah lain masih kekurangan tenaga guru.

10. 2.4 Tingkat Keberhasilan Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pemerataan
x
Pendidikan di Indonesia
Dalam pemerataan pendidikan pemerintah telah berupaya
mengatasinya namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tidak
semuanya berhasil. Masih banyak upaya pemerintah yang kurang berhasil
bahkan bisa juga disebut gagal dalam pelaksanaannya.
Upaya-upaya pemerintah yang masih kurang berhasil yaitu :
1. Upaya pemerintah dalam pendidikan tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai
SMP (Sekolah Menengah Pertama) tidak di pungut biaya. Tapi di
lapangan masih banyak sekolah-sekolah tersebut yang masih memungut
biaya dalam pelaksanaan pendidikannya. Sekolah-sekolah tersebut
beralasan kalau biaya tersebut untuk menggaji pegawai yang ada di
sekolah tersebut dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya.
2. Upaya pemerintah meningkatkan dalam meningkatkan sarana dan
prasarana pendidikan di sekolah. Tapi dalam pelaksanaanya masih
banyak sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kualitasnya
masih kurang. Seperti tidak semua kelas memiliki layar proyektor yang
bagus, masih banyaknya komputer-komputer di sekolah yang rusak,
Alat-alat dan bahan-bahan laboratorium yang masih kurang sehingga
praktikum yang dilakukan siswa masih sedikit bahkan tidak pernah sama
sekali.
3. Upaya regrouping (penggabungan) masih belum dilaksanakan dengan
maksimal, pelaksanaannya masih dalam tahap percobaan sehingga
masih belum dilaksanakan dengan menyeluruh.
4. Upaya pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah
masih belum maksimal ini terbukti masih banyak sekola-sekolah
yang sarana dan prasarananya masih kurang lengkap bahkan
masih banyak sekolah-sekolah yang bangunannya masih kurang layak
untuk di gunakan.
5. Program beasiswa dari pemerintah masih banyak yang tidak tepat
sasaran. Masih banyak siswa dan mahasiswa yang miskin dan
berprestasi tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

11. 6. Sekarang perguruan tinggi telah menambah kapasitas daya tampung agar
banyak mahasiswa yang dapat kuliah. Tentu saja hal ini harus
mahasiswa yang diterima harus berkualitas.
7. Banyak sekolah dan perguruan tinggi swasta yang kekurangan peserta
didik karena banyak siswa dan mahasiswa baru yang lebih memilih
sekolah dan perguruan tinggi negeri. Ini tentu saja akan merugikan
sekolah dan perguruan tinggi swasta karena akan kekurangan peserta
didik. Ini juga akibat komersialisasi pendidikan. Maksudnya sekolah dan
perguruan tinggi negeri yang sudah elit terus dibuat semakin elit oleh
pemerintah sehingga banyak orang tua yang berlomba-lomba untuk
menyekolahkan anaknya di sekolah dan perguruan tinggi negeri
tersebut.
8. Dalam pembangunan perguruan tinggi negeri banyak terpusat di pulau
Jawa sehingga banyak mahasiswa harus merantau jauh untuk
mendapatkan pendidikan. Ini akan menyebabkan beban biaya orang tua
mereka semakin berat. Pemerintah seharusnya memperbanyak
membangun perguruan tinggi negeri di daerah-daerah agar mereka tidak
perlu merantau jauh-jauh sehingga tidak terlalu membutuhkan banyak
biaya.
9. Upaya pemerintah dalam menyebarluaskan tenaga-tenaga pendidik
masih belum terlaksana dengan maksimal karena masih banyak lulusan-lulusan
guru yang ada di suatu daerah yang masih menganggur atau
mengerjakan pekerjaan lain di luar kemampuannya karena lowongan
guru sudah penuh. Sedangkan di daerah lain masih banyak juga yang
kekurangan guru. Sehingga transfer guru diperlukan dari yang banyak
lulusannya ke yang masih sedikit tenaga gurunya.
xi

12. BAB III
PENUTUP
xii
3.1 Kesimpulan
Pendidikan di Indonesia memang masih kurang merata. Banyak
daerah di Indonesia yang masih belum mendapat pendidikan yang
memadai. Selain itu masyarakat Indonesia yang kurang mampu juga
belum bisa mendapat pendidikan dengan mudah. Pendidikan hanya
dirasakan oleh masyarakat yang mampu dan berada di kota-kota besar. Ini
tentu saja bertentangan dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu
Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam
memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa
Indonesia.
Memang sejak tahun 1984 pemeritah telah melakukan upaya-upaya
agar pendidikan di Indonesia bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
Bahkan sejak tahun 1994 pemerintah telah mencanangkan wajib belajar
sembilan tahun. Selain itu pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya
yang lain agar pendidikan di Indonesia bisa dirasakan oleh rakyat
Indonesia. Upaya-upaya itu seperti :
1) Pendidikan dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah pertama
(SMP) tidak dipungut biaya.
2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh sekolah
dengan subsidi dari APBN.
3) Melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (regrouping) sekolah-sekolah.
4) Membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana
olahraga untuk setiap sekolah baik yang di perkotaan maupun
pedesaan sesuai kebutuhanya.
5) Memberikan kepada siswa yang berprestasi dan/atau dari keluarga
yang tidak mampu.
6) Untuk di Perguruan Tinggi harus meningkatkan kapasitas tampung,
terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi,
penguasaan sains dan teknologi, serta meningkatkan kualitas
kehidupan.

13. 7) Mendorong peningkatan peran swasta melalui perguruan tinggi swasta.
8) Menyebarkan kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk
mendukung pembangunan daerah serta memberi kesempatan bagi
kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk kelompok
masyarakat dari daerah bermasalah, dengan menyelenggarakan
pembinaan perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan
serta menyelenggarakan pembinaan program unggul di wilayah
kedudukan perguruan tinggi.
9) Menyebar lulusan guru-guru ke daerah-daerah yang masih minim
tenaga pengajarnya.
Meskipun pemerintah telah berupaya keras agar pendidikan bisa
merata dirasakan oleh semua penduduk Indonesia tapi upaya-upaya yang
telah dilakukan pemerintah ternyata masih belum berhasil secara
maksimal. Masih banyak kendala-kendala yang menyebabkan upaya-upaya
pemerintah masih belum maksimal. Oleh karena itu kita sebagai
masyarakat harus ikut membantu pemerintah misalnya seperti mengawasi
penyaluran dana yang diberikan pemerintah ke daerah-daerah, menjaga
dan merawat bangunan-bangunan sekolah agar dapat bertahan lama.
xiii
3.2 Saran
Pemerintah perlu meningkatkan lagi upaya-upaya pemerataan
pendidikan yang masih belum maksimal dan terus mengembangkan
upaya-upaya yang telah berhasil. Masyarakat juga harus lebih aktif dalam
mengawasi pendanaan dari pemerintah dan menjaga fasilitas yang sudah
ada agar bisa dipakai lebih lama.

14. DAFTAR PUSTAKA
Sudiyono. 2009. Regrouping Sebagai Upaya Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan
Pendidikan. Yogyakarta. AP FIP UNY.
xiv
http://pendidikan indonesia.com