pkn bab sistem politik

4. Berasal dari bahasa Yunani “polis” yang
berarti kota yang berstatus
negara/negara kota. Dari pendapat
para ahli dapat disimpulkan bahwa
politik adalah sebuah kebijakan/ilmu
yang digunakan untuk kemakmuran
rakyat oleh pemerintah

5. Merupakan sebuah rangkaian
kegiatan/proses di dalam sebuah
masyarakat politik dalam
mempengaruhidan menentukan
siapa,mendapat apa,kapan dan
bagaimana.

6. Input Proses Output
Umpan Balik

7. Adalah sebuah sistem politik yang berupa
aspirasi/kehendak rakyat yang dapat
dikelompokkan menjadi:
 Tuntutan
 Dukungan
 Sikap apatis

9. Berupa kebijakan-kebijakan publik yang
hakikatnya berisi:
 Pemenuhan aspirasi masyarakat
 Penolakan/ketidaksediaan untuk
memenuhi (sebagian/seluruh)aspirasi
masyarakat.

10.  Fungsi merumuskan kepentingan.
 Fungsi pemaduan kepentingan.
 Fungsi pembuatan kebijakan umum
 Fungsi penerapan kebijakan
 Fungsi pengawasan pelaksana
kebijakan.

11.  Fungsi Komunikasi Politik
 Fungsi sosialisasi politik
 Rekrutmen politik

12.  Kekuasaan
 Kepentingan
 Kebijakan
 Budaya Politik

13. Dari pendapat para ahli maka secara
umum dapat disimpulkan bahwa sistem
politik dapat diartikan sebagai
keseluruhan kegiatan politik di dalam
negara/masyarakat yang mana
kegiatan tersebut berupa proses alokasi
nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan
menunjukkan pola hubungan yang
fungsional diantara kegiatan-kegiatan
politik tersebut

14.  Mempunyai kebudayaan politik
 Menjalankan fungsi-fungsi yang sama
walaupun tingkatannya berbeda-beda
 Memiliki spesialisasi
 Sistem campuran dalam pengertian
kebudayaan

15. Klasifikasi sistem politik yang banyak dianut
sekarang ini adalah pembagian sistem
politik modern antara demokrasi dan non
demokrasi (kediktatoran/otoriter). Yang
banyak dikembangkan negara adalah
sistem politik demokrasi,sedangkan sistem
politik diktator/otoriter adalah kebalikannya
dari sistem politik demokrasi.

18.  MPR
 DPR
 DPD
 Presiden dan Wakil Presiden
 BPK
 MA
 MK
 KY

19.  kekuasaan legislatif,dengan fungsi:
 legislasi
 pengawasan/kontrol
 anggaran
Kekuasaan legislatif meliputi:
1. MPR
2. DPR
3. DPD

20. Beberapa hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan kekuasaan legislatif yang perlu
diperhatikan:
 Hak DPR dalam menjalankan fungsi legislasi
dan anggaran.
 Hak DPR dalam menjalankan fungsi
pengawasan
 Jumlah anggota DPD dan setiap provinsi
sama dan jumlah keseluruhannya tidak lebih
dari sepertiga jumlah anggota DPR
 fungsi legislasi di daerah provinsi
dilaksanakan oleh DPRD. Sedangkan Daerah
Kabupaten/Kota oleh DPRD Kabupaten/Kota

21. Hal yang perlu diperhatikan:
 Dalam hal pembuatan UU
 Persyaratan Presiden dan Wakil Presiden
 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam 1
pasangan
 Presiden dan Wakil Presiden memiliki masa jabatan 5
tahun dan dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya
 Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR
 Dalam hal mengangkat,menerima duta,memberikan
grasi,rehabilitasi,amnesti dan abolisi Presiden
memperhatikan pertimbangan DPR

22. 1. MA
2. MK

23. 1. KY
2. BPK

25. Berdasarkan pengertian dari para ahli
disimpulkan bahwa partai politik itu
merupakan sekelompok warga negara
yang sedikit banyak yang telah
terorganisir,memiliki cita-cita ,tujuan dan
orientasi yang sama.

26.  Fungsi Artikulasi Kepentingan
 Fungsi Agregasi Kependudukan
 Fungsi Sosialisasi Politik
 Fungsi Rekrutmen Politik
 Fungsi Komunikasi Politik

27.  Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD
1945
 Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI
 Mengembangkan kehidupan demokrasi
berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat dalam NKRI
 Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Sedangkan tuujuan khusus adalah memperjuangkan
cita-cita para anggotanya dalam kehidupan
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara

28. 1. Pendidikan politik
2. Penciptaan iklim
3. Penyerap,penghimpun dan penyalur
aspirasi politik
4. Rekrutmen politik

29. Ciri-ciri :
1. Terdapat kepentingan yang sama
2. Setiap aktivitas kelompok selalu bergandengan
3. Terorganisir atas nama 1/lebih kepentingan
tertentu yang diperjuangkan
4. Setiap kegiatan mengatasnamakan masyarakat
5. Kegiatan tidak ditujukan untuk mendapatkan
jabatan publik,namun pada upaya partisipasi
politik
6. Adanya berbagai tipe/variasi

30. Merupakan salah satu institusi politik yang
dapat dipergunakan oleh rakyat untuk
menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya
dengan sasaran akhir untuk
mempengaruhi/bahkan membentuk
kebijakan pemerintah

31. Salah satu instrumen politik yang dapat
berfungsi untuk menyampaikan informasi
dan persuasi mengenai plitik baik dari
pemerintah kepada masyarakat dan
sebaliknya.

32. Seseorang yang menjadi pusat perhatian
di bidang politik dan berkecimpung
dalam dinamika politik yang telah dan
sedang berlangsung.

33. 1. Transformasi dan peranan-peranan
non-politis kepada situasi.
2. Pengangkatan dan penugasan untuk
menjalankan tugas-tugas politik yang
selama ini belum pernah mereka
kerjakan.

34.  Ide kedaulatan rakyat
 Negara berdasar atas hukum
 Berbentuk Republik
 Pemerintah berdasar konstitusi
 Pemeriintah yang bertanggung jawab
 Sistem perwakilan
 Sistem pemerintahan Presiidensial

35. 1. Negara berbentuk kesatuan
2. Pemerintah berbentuk republik
3. Presiden kepala negara sekaligus pemerintahan
4. Kabinet/menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung
jawab kepada Presiden.Presiden bertanggung jawab
kepada MPR dan DPR
5. Parlemen terdiri dari DPR dan DPD
6. Penyelenggaraan Pemilu
7. Sistem multi partai
8. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan
peradilan di bawahnya.
9. Lembaga lainnya adalah BPK dan KY

36.  Masa berlaku demokrasi liberal (1945-
1959)
 Masa berlaku demokrasi terpimpin (1959-
1965)
 Masa orde baru (1966-1998)
 Masa reformasi (1998-sekarang)

39. 1. Terdapat peningkatan opini public
2. Adanya partisipasi rakyat
3. Adanya peningkatan partisipasi
rakyat

40.  Perilaku Politik
 Budaya Politik
 Kelompok kepentingan
 Kelompok Anomik:terbentuk dari unsur-unsur
masyarakat secara spontan dan seketika
 Kelompok Non Asosiasional:berasal dari unsure
keluarga dan keturunan/etnik, regional,status kelas
 Kelompok Institusional:bersifat formal dan memiliki
fungsi-fungsi politik/social
 Kelompok Asosiasonal:menyatakan kepentingannya
secara khusus,memakai tenaga professional

43.  Radikal
 Moderat
 Status Quo
 Reaksioner
 Konservatif
 Liberal

45. 1. Partisipasi Konvensional
2. Partisipasi Non Konvensional