KINERJA100HARI

Temuan Survei:
10 – 18 Januari 2015

• Istilah ”capaian kinerja pemerintah 100 hari” baru dikenal pasca reformasi.
100 hari bukanlah waktu yang panjang, sehingga mustahil bagi
pemerintahan baru untuk menyelesaikan banyak persoalan dalam jangka
waktu sependek itu. Namun ekspektasi publik yang besar terhadap presiden
dan wakil presiden terpilih, yakni Jokowi-JK, berujung pada melonjaknya
harapan yang kadang tak masuk akal.
• Namun, kinerja 100 hari tetaplah penting, terutama dalam kerangka berikut
ini: Pertama, 100 hari adalah masa krusial bagi tuntasnya agenda pokok
pembentukan kekuasaan dan perangkat-perangkat yang menunjangnya.
Dalam masa singkat ini, portofolio kabinet dan siapa saja yang mengisinya
Latar Belakang
Rilis Surnas LSI
Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 2
Dalam masa singkat ini, portofolio kabinet dan siapa saja yang mengisinya
harus tuntas. Pos-pos kementerian juga harus segera melakukan
restrukturisasi dan menyiapkan agenda kerja dan sasaran yang hendak
dicapai dalam jangka pendek, menengah hingga lima tahun mendatang.
• Kedua, program 100 hari merupakan bukti simbolik untuk meyakinkan
publik bahwa pemerintahan baru mampu menjawab masalah selama lima
tahun ke depan. Disebut simbolik karena program ini menjadi kerangka
operasional atas komitmen dan janji-janji yang telah dibuat selama
kampanye. Narasi-narasi besar kampanye Jokowi-JK harus mampu
diimplementasikan dalam program yang lebih sistematik dan reasonable.

• Ketiga, program 100 hari menjadi batu pijakan atau pondasi bagi arah
pembangunan selama lima tahun ke depan.
• Sejauhmana kinerja pemerintahan Jokowi-JK mendapat penilaian publik
menjadi krusial karena demokrasi mengandaikan setiap warga punya
derajat dan hak yang sama untuk menilai baik buruknya kinerja
pemerintah.
• Setiap lembaga itu tentu bisa dan boleh merumuskan kriterianya
sendiri untuk mengukur derajat keberhasilan kinerjanya. Namun pada
akhirnya evaluasi publik adalah cara penting untuk mengukur tingkat
Latar Belakang
Rilis Surnas LSI
akhirnya evaluasi publik adalah cara penting untuk mengukur tingkat
keberhasilan (atau kegagalan) pemerintah karena publiklah yang akan
dikenai dampak sebuah kebijakan. Isu akuntabilitas publik karena itu
menjadi isu penting di pemerintahan yang demokratis.
• Pertanyaannya, bagaimanakah penilaian publik atas kinerja
pemerintahan Jokowi-JK? Lebih spesifik lagi, bagaimana mereka
mengevaluasi kinerja presiden dan wakil presiden yang memegang
peran utama dalam pemerintahan? Bagaimanakah evaluasi publik
terhadap kementerian-kementerian yang ada? Bagaimana evaluasi
mereka atas upaya penanganan pemerintah terhadap isu-isu mutakhir?

• Sejauh mana faktor-faktor demografis mempengaruhi penilaian
publik atas kinerja pemerintah? Sama pentingnya, benarkah
evaluasi publik tersebut dipengaruhi sikap partisanship
mereka?
Latar Belakang
Rilis Surnas LSI

• Untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada
100 hari pemerintahannya.
• Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
kepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Tujuan
Rilis Surnas LSI

• Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya
hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur
17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
• Sampel: Jumlah sampel 1.220 responden. Berdasar jumlah sampel ini,
diperkirakan margin of error sebesar +/-2.9% pada tingkat
kepercayaan 95%.
• Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara
yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu
desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden
Metodologi
Rilis Surnas LSI
desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden
• Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random
sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali
mendatangi responden terpilih (spotcheck). Dalam quality control tidak
ditemukan kesalahan berarti.
• Waktu wawancara lapangan 10 – 18 Januari 2015.
• Sumber dana: LSI (dana yang dihimpun untuk survei publik)

Populasi desa/kelurahan
tingkat Nasional
Desa/kelurahan di tingkat
Provinsi dipilih secara random dengan
jumlah proporsional
Ds 1 … Ds n
Prov 1
Ds 1 … Ds m
Prov k
… …
Flow chat penarikan sampel
Rilis Surnas LSI
Di masing-masing RT/Lingkungan
dipilih secara random dua KK
Di KK terpilih dipilih secara random
Satu orang yang punya hak pilih
laki-laki/perempuan
RT1 RT2 RT3 …. RT5
KK1 KK2
Laki-laki Perempuan
Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5
RT dengan cara random

Validasi SampleValidasi Sample

KATEGORI SAMPEL POPULASI KATEGORI SAMPEL POPULASI
Laki-laki 50.0 50.1 Islam 90.1 87.3
Perempuan 50.0 49.9 Katolik/Protestan 6.7 9.8
Lainnya 3.1 3.0
Pedesaan 50.8 50.2
Perkotaa 49.2 49.8 Jawa 40.4 40.2
Sunda 16.2 15.5
Madura 3.4 3.0
ETNIS
AGAMAGENDER
DESA-KOTA
PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN
Rilis Surnas LSI
Madura 3.4 3.0
Batak 3.5 3.6
Betawi 3.5 2.9
Minang 3.1 2.7
Bugis 3.2 2.7
Lainnya 26.8 29.4

KATEGORI SAMPEL POPULASI KATEGORI SAMPEL POPULASI
ACEH 1.9 1.9 NTB 1.9 1.9
SUMUT 5.5 5.5 NTT 2.0 2.0
SUMBAR 2.0 2.0 KALBAR 1.8 1.8
RIAU 2.3 2.3 KALTENG 0.9 0.9
JAMBI 1.3 1.3 KALSEL 1.5 1.5
SUMSEL 3.1 3.1 KALTIM 1.3 1.3
BENGKULU 0.7 0.7 KALTARA 0.0 0.2
LAMPUNG 3.2 3.2 SULUT 1.0 1.0
PROVINSI PROVINSI
PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN
Rilis Surnas LSI
LAMPUNG 3.2 3.2 SULUT 1.0 1.0
BABEL 0.5 0.5 SULTENG 1.1 1.1
KEPRI 0.7 0.7 SULSEL 3.4 3.4
DKI 4.0 4.0 SULTRA 0.9 0.9
JABAR 18.2 18.1 GORONTALO 0.4 0.4
JATENG 13.7 13.6 SULBAR 0.5 0.5
DIY 1.5 1.5 MALUKU 0.6 0.6
JATIM 15.9 15.8 MALUT 0.4 0.4
BANTEN 4.5 4.5 PAPUA BARAT 0.3 0.3
BALI 1.6 1.6 PAPUA 1.2 1.2

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan politik nasional sekarang? … (%)
28.9
40.0
30
40
50
60
70
Kondisi Politik Nasional
Rilis Surnas LSI
1.9
15.8
2.3
11.2
0
10
20
Sangat Baik Baik Sedang Buruk Sangat Buruk Tidak
tahu/tidak
jawab
Kondisi politik lebih banyak dinilai sedang. Yang menjawab baik lebih banyak dibandingkan yang
menjawab buruk.

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan penegakan hukum secara nasional sekarang? … (%)
38.4
31.9
30
40
50
60
70
Kondisi Penegakan Hukum
Rilis Surnas LSI
1.5
20.8
1.4
5.9
0
10
20
30
tahu/tidak
jawab
Kondisi penegakan hukum lebih banyak dinilai baik.

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan keamanan nasional sekarang? … (%)
57.5
27.7
40
50
60
70
Kondisi Keamanan Nasional
Rilis Surnas LSI
2.6
27.7
8.3
0.9 3.0
0
10
20
30
tahu/tidak
jawab
Umumnya, warga menilai baik kondisi keamanan nasional.

Bagaimana Ibu/Bapak melihat kondisi pemberantasan korupsi di negara kita sekarang ini?
… (%)
39.6
40
50
60
70
Kondisi Pemberantasan Korupsi
Rilis Surnas LSI
3.3
25.4
21.4
3.3
6.9
0
10
20
30
tahu/tidak
jawab
Lebih banyak yang menilai kondisi pemberantasan korupsi sekarang ini baik.

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi nasional di negara kita sekarang ini? …
(%)
39.7
40
50
60
70
Kondisi Ekonomi
Rilis Surnas LSI
0.4
26.0 26.2
4.2 3.5
0
10
20
30
tahu/tidak
jawab
Kondisi ekonomi dinilai sedang, tapi lebih banyak yang menilai buruk ketimbang baik.

Kondisi Umum Bidang Politik, Keamanan,
Hukum, Ekonomi
% Sangat baik + Baik
43.0
60.1
Penegakan hukum
Pemberantasan
korupsi
Keamanan
nasional
Sangat baik + Baik
Rilis Surnas LSI
26.5
30.8
39.9
0 20 40 60 80 100
Ekonomi nasional
Politik nasional
Penegakan hukum
secara nasional
Sangat baik + Baik
Kondisi kemanan nasional paling baik penilaiannya. Sedangkan kondisi ekonomi dan politik dinilai paling
rendah. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga masih kurang baik.

25
27
24 24
3131 31
33
31
40
52
50 49
52
60
27
24 24
26
43
37
43
30
40
50
60
70
Politik
Penegakan
hukum
Keamanan
Tren Kondisi Umum Nasional
Rilis Surnas LSI
Kondisi keamanan, penegakan hukum dan kondisi politik dinilai sedikit membaik dalam setahun terakhir.
Sementara kondisi ekonomi dan pemberantasan korupsi stagnan.
25 24 24
27
24
22
24
26
0
10
20
Jan'14 Mrt'14 Mei'14 Jun'14 Jan'15
Keamanan
Ekonomi
Pemberantasan
korupsi

Masalah Mendesak
Menurut Ibu/Bapak mana masalah paling mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin
nasional lima tahun ke depan? … (%)
1.4
5.0
5.3
6.1
15.6
28.2
31.9
Memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan
moral
Keamanan/ketertiban
Memperbaiki kualitas pendidikan
Pemerataan pendapatan
Pemberantasan korupsi
Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok
Menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran
Rilis Surnas LSI
1.9
0.4
0.5
0.5
0.8
1.0
1.3
0 10 20 30 40 50 60 70
Tidak tahu/jawab
Mencegah masuknya barang-barang dan pekerja dari luar
negeri
Hutang luar negeri
Kebebasan berpendapat
Memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang luar negeri
Melindungi alam Indonesia dari kehancuran akibat kegiatan us
Meningkatkan kewibawaan pemerintah
moral
Menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan mengendalikan harga kebutuhan pokok
merupakan masalah paling mendesak yang harus diselesaikan pemerintah

Temuan
• Kondisi ekonomi dan politik saat ini dinilai paling rendah, bahkan
kondisi ekonomi saat ini lebih banyak yang menilai buruk ketimbang
yang menilai baik.
• Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga dinilai masih
kurang positif. Hanya kondisi keamanan yang dinilai cukup positif.
• Mayoritas publik juga menilai beberapa aspek perekonomian dirasa
paling mendesak dan harus dibenahi oleh pemimpin nasional untuk
lima tahun ke depan, terutama masalah lapangan pekerjaan dan
stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok.
Rilis Surnas LSI
stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok.
• Kemudian, masalah pemberantasan korupsi juga mendapat sorotan
publik cukup besar untuk bisa semakin ditingkatkan.

Kepercayaan terhadap Lembaga
Negara/Institusi PolitikNegara/Institusi Politik

Kepercayaan terhadap Lembaga Negara/Institusi
Politik
Tolong Ibu/Bapak sebutkan, seberapa percaya Ibu/Bapak bahwa lembaga-lembaga negara
berikut saat ini telah bekerja dengan baik: apakah sangat percaya, cukup percaya, sedikit
percaya, ataukah tidak percaya sama sekali? … (%)
72
80
81
83
83
Menteri-menteri
Wakil Presiden
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Presiden
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Rilis Surnas LSI
50
59
59
65
66
69
0 20 40 60 80 100
Partai Politik
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Pengadilan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Kepolisian RI (Polri)
Sangat percaya + cukup percaya
TNI, Presiden, dan KPK paling dipercaya. Partai politik paling kurang dipercaya, kemudian DPD dan DPR.

Seberapa yakin Ibu/Bapak dengan lembaga-lembaga yang ada di bawah ini untuk menjalankan
tugasnya dengan baik dalam lima tahun kedepan; Sangat Yakin, Cukup Yakin, Kurang Yakin,
Tidak Yakin Sama Sekali? … (%)
82.5
78.9
53.5 51.7
60
80
100
Politik (Oktober 2014)
Rilis Surnas LSI
41.3
0
20
40
Presiden Wakil Presiden DPD DPR RI Partai Politik
Sangat atau cukup yakin
Pada Oktober 2014, mayoritas publik juga yakin Presiden dan Wakil Presiden bisa menjalankan tugasnya
dengan baik untuk 5 tahun ke depan. DPD, DPR dan Parpol juga kurang dipercaya.

82.5
78.9
53.5 51.7
41.3
82.9
79.6
59.3 59.2
50.1
40
60
80
100
Politik
Rilis Surnas LSI
0
20
Presiden Wakil Presiden DPD DPR RI Partai Politik
Okt'14 (sangat atau cukup yakin) Jan'15 (sangat atau cukup percaya)
Meski kepercayaannya paling rendah, tapi dalam tiga bulan terakhir publik semakin percaya kepada DPD,
DPR dan Parpol.

Temuan
• TNI, Presiden, KPK dan Wakil Presiden merupakan institusi yang
paling dipercaya di negeri ini.
• Kemudian menteri-menteri, Kepolisian, MPR dan Pengadilan.
Sementara DPD, DPR dan Partai politik kepercayaan publiknya lebih
rendah.
• DPD, DPR dan Partai Politik tiga bulan lalu kepercayaannya juga
paling rendah, tapi saat ini mulai membaik.
Rilis Surnas LSI

Political Confidence terhadap Jokowi (Okt’14)
Seberapa yakin Ibu/Bapak Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Presiden yang mampu
memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik dari sekarang? … (%)
21.7
52.8
30
40
50
60
Rilis Surnas LSI
Lebih spesifik terhadap Jokowi, sekitar 74.5% publik yakin atau sangat yakin bahwa Jokowi akan menjadi Presiden
yang mampu memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik (SMRC, Oktober 2014).
21.7
17.5
1.9
6.1
0
10
20
Sangat yakin Cukup yakin Kurang yakin Tidak yakin
sama sekali
TT/TJ

Kepuasan terhadap Kinerja Presiden & Wakil
Presiden
Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak
puas sama sekali dengan kerja Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden & M. Jusuf Kalla
sebagai Wakil Presiden? … (%)
55.0 54.2
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
6.6
29.9
2.9 5.65.1
31.2
3.4
6.1
0
20
40
Sangat puas Cukup Puas Kurang puas Tidak puas sama
sekali
TT/TJ
Joko Widodo (Jokowi) M. Jusuf Kalla
Yang puas atas kinerja Presiden sekitar 61.6%, dan 59.3% puas terhadap kinerja Wakil Presiden.

Hasil Kerja Pemerintahan Jokowi-JK
Menurut penilaian Ibu/Bapak bagaimana HASIL KERJA PEMERINTAHAN Jokowi - JK sejauh ini dalam
menangani permasalahan-permasalahan berikut, apakah sangat buruk, buruk, baik atau sangat baik? …
(%)
57.3
61.2
65.6
66.0
68.0
69.8
70.7
72.3
75.2
Menangani masalah pertikaian/konflik antara kelompok/suku di sejumlah
wilayah di tanah air (Papua, Poso, dll.)
Memberantas korupsi
Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Menangani pencurian ikan di perairan Indonesia
Melaksanakan sistem belajar mengajar di sekolah dengan baik
Menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau
Menyediakan pendidikan yang terjangkau
Menjaga persatuan bangsa
Menjaga ketertiban/keamanan di masyarakat
Rilis Surnas LSI
36.4
39.6
39.9
44.5
44.9
48.5
52.6
53.4
0 20 40 60 80 100
Mengurangi jumlah pengangguran
Menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap dollar
Mengurangi jumlah orang miskin
Menjaga harga-harga barang kebutuhan pokok (SEMBAKO) terjangkau oleh
rakyat pada umumnya
Mengatasi masalah harga BBM dalam negeri
Menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita
(TKI/TKW)
Menangani kasus pelanggaran HAM
Mengatasi peredaran narkotika dan obat terlarang (narkoba)
wilayah di tanah air (Papua, Poso, dll.)
Baik + sangat baik
Kinerja pemerintah di bidang ekonomi perlu digenjot, khususnya dalam mengurangi pengangguran, stabilitas
nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, dan harga sembako. Permasalahan lain yaitu menjaga
stabilitas harga sembako, masalah BBM dalam negeri dan masalah TKI/TKW.

Kartu Indonesia Sehat (KIS)
• Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah?
• Jika Ya, apakah program Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat berarti, cukup berarti, kurang berarti
atau tidak berarti sama sekali dalam membantu meringankan beban rakyat yang memerlukan?
• Apakah keluarga Ibu/Bapak ini menerima layanan kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS)
tersebut… (%)
72.2
51.5
63.6
50
60
70
80
Rilis Surnas LSI
27.8
30.6
9.4
1.9
6.6 8.3
0.3
0
10
20
30
40
Ya Tidak Sangat
berarti
Cukup
berarti
Kurang
berarti
Tidak
berarti
sama
sekali
TT/TJ Ya Tidak TJ
Sebagian besar warga tahu program KIS dan menilainya berarti untuk membantu rakyat.

Kartu Indonesia Pintar (KIP)
• Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah?
• Jika Ya, apakah program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat berarti, cukup berarti, kurang berarti
• Apakah keluarga Ibu/Bapak ini menerima layanan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut… (%)
65.8
34.2
54.2
60.8
40
50
60
70
Rilis Surnas LSI
28.9
7.4
1.7
7.8
4.7
0.2
0
10
20
30
Ya Tidak Sangat
berarti
Cukup
berarti
Kurang
berarti
Tidak
berarti
sama
sekali
TT/TJ Ya Tidak TJ
Sebagian besar warga tahu program KIP dan menilainya berarti untuk membantu rakyat.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
• Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari pemerintah?
• Jika Ya, apakah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sangat berarti, cukup berarti, kurang berarti
• Apakah keluarga Ibu/Bapak ini menerima layanan dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut… (%)
55.7
44.3
26.9
56.9
51.4
30
40
50
60
Rilis Surnas LSI
26.9
8.3
2.1
5.8 4.2
0.1
0
10
20
30
Ya Tidak Sangat
berarti
Cukup
berarti
Kurang
berarti
Tidak
berarti
sama
sekali
TT/TJ Ya Tidak TJ
Umumnya warga tahu program KKS dan menilainya berarti untuk membantu rakyat.

Kepuasan terhadap Kinerja Presiden 2005 - 2015
(100 Hari Memimpin)
66
29
70
28
62
33
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
29
4
28
2
6
0
20
Puas/sangat puas Kurang/tidak puas sama sekali TT/TJ
Jan'05 (SBY 2004-2009) Jan'10 (SBY 2009-2014) Jan'15 (Jokowi 2014-2019)
Pada evaluasi kinerja Presiden di tiap 100 hari pertama kepemimpinan pada masa SBY jilid pertama dan kedua, posisi
Jokowi dinilai lebih rendah.

Temuan
• Kepuasan warga terhadap kinerja Presiden Joko Widodo
dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla cukup tinggi, masing-
masing sebesar 55% dan 54% yang menilai cukup puas.
Jika dijumlahkan dengan yang menilai sangat puas, maka
kepuasan terhadap Presiden dan Wapres masing-masing
menjadi 62% dan 59%.
• Meski kepercayaan publik terhadap Presiden masih sangat
tinggi, tapi tidak lantas merasa puas terhadap kinerja
Rilis Surnas LSI
tinggi, tapi tidak lantas merasa puas terhadap kinerja
Jokowi.
• Lebih spesifik, dibandingkan dengan political confidence
pada Oktober 2014 yang lalu, kepuasan terhadap Jokowi
saat ini posisinya lebih rendah. Ini menggambarkan
adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Jokowi.

Temuan
• Faktor utama kepuasan terhadap kepala negara adalah
apa dan bagaimana pelaksanaan program-program
utamanya. Tiga program utama yang diluncurkan Jokowi-
JK di awal masa pemerintahannya: Kartu Indonesia Sehat
(KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS).
• Tiga kartu sakti yang dicanangkan Jokowi tersebut sudah
cukup luas terdengar oleh publik. Kartu Indonesia Sehat
Rilis Surnas LSI
cukup luas terdengar oleh publik. Kartu Indonesia Sehat
(KIS) 72% publik sudah tahu. Kartu Indoensia Pintar (KIP)
66% publik sudah tahu. Dan Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS) 56% publik sudah tahu. Dan diantara warga yang
sudah tahu masing-masing kartu tersebut, penilaiannya
sangat positif, di atas 80%. Namun hingga saat ini masih
sangat sedikit menjangkau publik.

• Faktor lain yang berhubungan dengan kepuasan terhadap
Presiden dan Wapres adalah opini tentang kinerja mereka
sejauh ini di bidang ekonomi. Khususnya dalam
mengurangi pengangguran, stabilitas nilai rupiah,
mengurangi jumlah orang miskin, stabilitas harga
sembako, dan masalah TKI/TKW. Kurang dari 50% warga
yang menilai “baik” atau “sangat baik” kinerja mereka
dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Temuan
Rilis Surnas LSI
dalam mengatasi permasalahan tersebut.
• Sebaliknya, dalam hal menjaga ketertiban/keamanan,
menjaga persatuan, menyediakan pendidikan dan
pelayanan kesehatan yang terjangkau, pemerintahan
Jokowi-JK dianggap baik/sangat baik oleh sebagian besar
warga.

Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Pada tanggal 18 November 2014 yang lalu, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM
bersusidi karena subsidi BBM selama ini dinilai tidak tepat sasaran dan sangat membebani keuangan
negara. Apakah Ibu/Bapak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi
tersebut, apakah sangat setuju, setuju, kurang setuju atau tidak setuju sama sekali? … (%)
23.6
42.1
29.3
25
30
35
40
45
Rilis Surnas LSI
1.2
3.7
0
5
10
15
20
25
Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju sama
sekali
TT/TJ
Mayoritas warga kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan langkah pemerintah menaikkan harga BBM
bersubsidi, 71.4%.

Menurut Ibu/Bapak, apakah pemerintah sebaiknya mengurangi subsidi BBM (menaikkan
harga BBM)? (AGUSTUS 2014, n=2900 responden)
78.7
71.4
40
60
80
100
Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Rilis Surnas LSI
21.3
24.8
0
20
Ya Tidak Setuju + sangat
setuju
Kurang setuju +
tidak setuju sama
sekali
AGUSTUS 2014 JANUARI 2015
Sikap ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan 5 bulan lalu.

Akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, seberapa besar dampaknya bagi
Ibu/Bapak? … (%)
15.2
28.8 28.6
20.0
15
20
25
30
35
Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Rilis Surnas LSI
5.0
2.6
0
5
10
15
Tidak berdampak
sama sekali
Berdampak
sedikit
Cukup
berdampak
Berdampak besar Berdampak
sangat besar
TT/TJ
Efek kenaikan harga BBM dirasa cukup memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Jika harga bahan bakar naik, seberapa besar dampaknya bagi Ibu/Bapak?
(AGUSTUS 2014, n=2900 responden)
31.4
35.8
22.9
15.2
28.8 28.6
20.0
20
30
40
50
Rilis Surnas LSI
1.4
8.2
0.3
5.0
15.2
2.6
0
10
Tidak
berdampak
sama sekali
Berdampak
sedikit
Cukup
berdampak
Berdampak
besar
Berdampak
sangat besar
TT/TJ
Agustus 2014 Januari 2015
Namun dampak yang dirasa lebih rendah dari yang dibayangkan sebelumnya.

Pada tanggal 1 Januari 2015, pemerintah menurunkan harga solar dan premium. Solar turun dari Rp
7.500 per liter menjadi Rp 7.250 per liter, dan premium turun dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600
per liter. Keputusan ini dilakukan mengikuti harga minyak mentah dunia yang juga menurun. Apakah
Ibu/Bapak setuju dengan kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM untuk mengkuti penurunan
harga pasar minyak mentah dunia? … (%)
71.0
50
60
70
80
Penurunan Harga BBM Menyesuaikan Dengan
Harga Minyak Dunia
Rilis Surnas LSI
12.5
9.0
3.8 3.7
0
10
20
30
40
50
Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju sama
sekali
TT/TJ
Sebaliknya, publik sangat mendukung terjadinya penurunan harga BBM.

Kenaikan & Dampak Kenaikan Harga BBM
Bersubsidi Berdasar Demografi
Base
Setuju atau
sangat setuju
Kurang atau tidak
setuju sama
sekali
TT/TJ
Sedikit atau tidak
berdampak sama
sekali
Cukup
berdampak
Berdampak besar
atau sangat besar
Tidak
jawab
Laki-laki 50.0 28.0 69.1 2.9 23.2 30.2 44.8 1.7
Perempuan 50.0 21.7 73.7 4.6 17.0 27.3 52.2 3.4
Pedesaan 50.8 26.0 68.4 5.6 20.7 28.5 46.5 4.3
Perkotaan 49.2 23.6 74.5 1.9 19.6 29.0 50.6 0.8
<= 20 thn 3.7 38.8 61.2 0.0 15.4 24.9 59.7 0.0
21-30 thn 15.9 24.4 73.5 2.1 21.6 29.9 46.7 1.8
31-40 thn 30.9 24.4 73.3 2.3 19.8 27.4 51.1 1.6
41-50 thn 25.4 25.0 70.9 4.1 17.4 27.1 52.6 2.9
Kenaikan harga BBM bersubsidi Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi
Gender
Desa-Kota
Usia
Gender
Desa-Kota
Usia
Rilis Surnas LSI
Penolakan atas kenaikan harga BBM dan dampak besar yang dirasa terutama lebih besar pada kelompok
perempuan, wilayah Perkotaan, usia 50 tahun ke bawah, pendidikan dan pendapatan menengah bawah.
41-50 thn 25.4 25.0 70.9 4.1 17.4 27.1 52.6 2.9
51-60 thn 14.4 27.0 67.5 5.5 24.5 31.9 39.4 4.2
=> 61 thn 9.7 19.4 71.2 9.3 22.5 36.5 36.4 4.6
<= SD 40.7 21.6 72.1 6.3 17.9 25.9 52.1 4.2
SLTP 20.6 24.9 72.7 2.4 23.1 27.5 47.9 1.6
SLTA 27.9 25.5 72.9 1.5 18.7 32.5 47.3 1.5
Kuliah 10.8 35.1 62.4 2.5 26.8 32.4 39.7 1.0
< 600 ribu 20.7 24.0 67.5 8.5 18.6 23.6 51.0 6.8
600 ribu - < 1 juta 18.9 23.1 71.7 5.2 14.5 24.1 58.5 2.9
1 juta - < 1.4 juta 17.4 20.9 76.5 2.6 16.8 31.6 50.0 1.6
1.4 juta - < 2 juta 15.6 25.0 72.7 2.4 26.0 33.6 38.6 1.8
2 juta - 4 juta 19.4 29.1 69.8 1.1 23.6 32.0 44.1 0.3
> 4 juta 8.0 30.1 69.9 0.0 23.6 30.9 45.5 0.0
Pendapatan
Pendidikan Pendidikan
Pendapatan

Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Berdasar
Partisanship
25
15
30
16
25
15
33
17 17
21 23 24
71
81
66
82
69
75
64
76
80
76 75 74
91
20
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
Penolakan besar terjadi pada tiap kelompok partisanship. Pemilih PDIP, PKB dan basis Capres Jokowi-JK
penolakannya lebih rendah.
15 16 15 17
9
4 4 2
6
10
2
7
3 3 3 3
0
0
20
Nasional
Prabowo-
Hatta
Jokowi-JK
NasDem
PKB
PKS
PDIP
Golkar
Gerindra
Demokrat
PAN
PPP
Hanura
Setuju Tidak setuju TT/TJ

Berdasar Partisanship
20
13
24
30
22 20
26
16 14
24
29 27
29 27
30
20
32 32
25
28
40
21
18
49
59
44 43 43
50
41
49
61
65
50
53
73
10
20
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
Dampak yang besar lebih banyak dirasa oleh kelompok basis Capres Prabowo-Hatta, terutama dari pemilih
Demokrat, Gerindra, PPP, PAN dan PKS.
13 14
7 8 9
2 3
0
5
10
1 3 1 1 3 3
0
0
Nasional
Prabowo-
Hatta
Jokowi-JK
NasDem
PKB
PKS
PDIP
Golkar
Gerindra
Demokrat
PAN
PPP
Hanura
Sedikit Cukup berdampak Berdampak besar TT/TJ

• Kenaikan harga BBM bersubsidi pada 18 November 2014 yang lalu
ditentang oleh mayoritas publik, 71.4%.
• Selain itu, dampak bagi perekonomian masyarakat juga sangat luas
dirasakan, sekitar 29% merasa cukup berdampak, dan lebih dari
48% merasa dampak yang lebih besar bahkan sangat besar.
• Penolakan dan dampak yang lebih besar atas kenaikan harga BBM
bersubsidi terjadi di setiap lapisan masyarakat, dan terutama dari
kelompok kelas bawah, usia semakin muda, perempuan dan di
perkotaan.
Temuan
Rilis Surnas LSI
perkotaan.
• Berdasar kelompok partisan, kenaikan harga BBM bersubsidi juga
mendapat penolakan sangat besar, begitu pula dampak dari
kenaikannya.

Kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK:
Bidang Polhukam
Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di Bidang POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%)
51.5
46.6
49.6
34.6
34.9
35.4
39.1
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu
Rilis Surnas LSI
55.3
54.2
52.7
32.8
33.8
34.6
0 20 40 60 80 100
Menteri Komunikasi dan InformatikaRudiantara
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Yuddy Chrisnandi
Menter iLuar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi
Sesuai harapan + sangat sesuai harapan
TT/TJ
Kinerja menteri-mentri Polhukam sejauh ini masih belum memenuhi harapan sebagian besar warga. Masih
banyak warga yan belum tahu program kongkret mereka.

Bidang Perekonomian
Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di Bidang
PEREKONOMIAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%)
53.4
50.4
49.1
51.9
52.3
50.5
33.7
34.9
35.5
35.6
35.6
35.7
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
Menteri Pertanian Amran Sulaiman
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel
Rilis Surnas LSI
56.1
55.1
52.2
54.5
53.4
31.4
32.2
33.4
33.5
33.7
0 20 40 60 80 100
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan
Baldan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak
Agung Gde Ngurah Puspayoga
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri
Menteri Perindustrian M. Saleh Husin
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi
Muljono
Sesuai + Sangat sesuai harapan
Tidak tahu/Tidak jawab
Kerja menteri-menteri bidang perekonomian belum sesuai harapan sebagian besar warga. Program kongkret
mereka masih banyak yang belum diketahui warga.

Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%)
47.0
42.6
41.0
41.9
37.7
43.5
47.5
48.3
48.4
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi
Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek
Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies
Baswedan
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin
Rilis Surnas LSI
54.0
51.5
53.7
51.1
33.4
36.2
36.4
37.7
0 20 40 60 80 100
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Marwan Ja’far
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Yohana Yambise
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi
Kerja Menteri Agama, Menteri Sosial, Mendikbud, dan Menkes cukup banyak dinilai sesuai harapan warga.
Cukup banyak warga yang belum tahu program menteri-menteri tersebut.

Bidang Kemaritiman
KEMARITIMAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%)
48.1
32.4
34.9
39.5
61.1
Menteri Perhubungan Ignasius
Jonan
Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti
Rilis Surnas LSI
54.8
54.0
33.7
34.9
0 20 40 60 80 100
Menteri Energi dan
Sumberdaya Mineral Sudirman
Said
Menteri Pariwisata Arief Yahya
Umumnya warga menilai kerja Menteri KP sesuai harapan. Namun, menteri-menteri lainnya di bidang
Kemaritiman masih belum sesuai harapan. Ini karena warga juga tidak tahu sehingga tak bisa menilai.

• Di tingkat kabinet/menteri, mayoritas warga tidak mengetahui
kinerja mereka. Hanya kinerja Menteri Kelautan yang dianggap
mayoritas publik (61%) memenuhi harapan. Untuk tiga menteri,
Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Menteri Diknas, hampir separo
(47-48%) mengatakan bahwa kinerja mereka memenuhi harapan.
Sisanya, publik yang menganggap kinerja menteri sesuai harapan
jumlahnya di bawah 40%.
Temuan
Rilis Surnas LSI

Isu Presiden Boneka
Ada yang berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Presiden, Joko Widodo (JOKOWI)
banyak dipengaruhi oleh Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) yangmenunjukkan bahwa Joko
Widodo merupakan Presiden boneka. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Joko Widodo sebagai
Presiden telah bekerja sebagaimana mestinya tanpa dipengaruhi oleh siapapun termasuk Megawati
Soekarnoputri. Diantara dua pendapat tersebut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak? …
(%)
23.6
55.8
30
40
50
60
Rilis Surnas LSI
23.6
20.6
0
10
20
30
Joko Widodo sebagai Presiden
banyak dipengaruhi oleh Megawati
Soekarnoputri,yang menunjukkan
bahwa Joko Widodo merupakan
Presiden boneka
Joko Widodo sebagai Presiden telah
bekerja sebagaimana mestinya
tanpa dipengaruhi oleh siapapun
termasuk Megawati Soekarnoputri
Tidak tahu/jawab
Umumnya warga menilai bahwa Presiden Jokowi relatif independen. Namun, cukup banyak yang masih
menganggapnya dipengaruhi Megawati dan banyak pula yang tidak berpendapat.

“Blusukan” ala Jokowi
Ada yang berpendapat bahwa kegiatan “blusukan” yang sering dilakukan oleh Joko Widodo (JOKOWI)
merupakan kegiatan pencitraan belaka agar terkesan bahwa Joko Widodo adalah orang yang perhatian
kepada rakyat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kegiatan “blusukan” yang dilakukan Joko
Widodo (JOKOWI) merupakan upaya untuk memastikan pelayanan pemerintah sampai ke masyarakat.
Diantara dua pendapat tersebut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak? … (%)
69.9
40
50
60
70
80
Rilis Surnas LSI
14.3 15.7
0
10
20
30
40
Kegiatan “blusukan” hanya
pencitraan, agar Joko Widodo
terkesan perhatian kepada rakyat
Kegiatan “blusukan” merupakan
upaya Joko Widodo untuk
memastikan pelayanan pemerintah
sampai ke masyarakat
Tidak tahu/jawab
Kegiatan “blusukan” Presiden Jokowi dinilai positif oleh sebagian besar warga.

Kecelakaan AirAsia
1. Apakah Ibu/Bapak tahu atau mengikuti berita tentang kecelakaan pesawat Air Asia yang terjadi
pada tanggal 28 Desember 2014 lalu?
2. Jika tahu, secara umum hingga saat ini seberapa puas Ibu/Bapak dengan penanganan yang dilakukan
pemerintah terhadap musibah tersebut? … (%)
92.1
63.6
60
70
80
90
100
Rilis Surnas LSI
7.9
21.4
12.1
0.6 2.3
0
10
20
30
40
50
60
Ya Tidak Sangat puas Cukup puas Kurang puas Tidak puas
sama sekali
Tidak
tahu/jawab
Hampir semua orang tahu kecelakan pesawat AirAsia yang terjadi akhir tahun lalu. Dan umumnya puas
dengan penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap musibah itu.

Isu Presiden Boneka & Blusukan Berdasar
Demografi
Isu Presiden Boneka Isu Blusukan
Base
Jokowi
Presiden
Boneka
Jokowi bukan
Presiden
Boneka
TT/TJ
"Blusukan"
hanya
pencitraan
"Blusukan"
bukan
pencitraan
TT/TJ
Laki-laki 50.0 24.1 59.1 16.9 16.6 71.7 11.8
Perempuan 50.0 23.2 52.5 24.3 12.1 68.2 19.7
Pedesaan 50.8 18.0 60.4 21.6 12.4 68.1 19.6
Perkotaan 49.2 29.4 51.0 19.6 16.3 71.9 11.8
<= 20 thn 3.7 29.1 56.5 14.4 22.3 68.2 9.5
21-30 thn 15.9 25.9 59.5 14.6 13.8 75.7 10.5
31-40 thn 30.9 26.0 55.7 18.3 15.0 71.5 13.5
41-50 thn 25.4 21.8 56.5 21.6 13.9 70.2 15.9
Gender Gender
Desa-Kota Desa-Kota
Usia Usia
Rilis Surnas LSI
Jokowi bukan Presiden boneka dan Blusukan bukan kegiatan pencitraan.
51-60 thn 14.4 23.0 50.1 26.9 14.7 63.9 21.4
=> 61 thn 9.7 17.7 52.2 30.1 10.5 64.6 24.9
<= SD 40.7 17.5 52.7 29.8 10.2 64.1 25.7
SLTP 20.6 20.5 61.5 18.0 12.9 75.4 11.6
SLTA 27.9 29.4 56.2 14.3 16.3 75.1 8.5
Kuliah 10.8 37.5 55.6 7.0 27.3 68.0 4.7
< 600 ribu 20.7 12.1 57.2 30.7 7.5 65.6 27.0
600 ribu - < 1 juta 18.9 18.4 55.9 25.6 13.2 68.5 18.4
1 juta - < 1.4 juta 17.4 25.4 49.4 25.3 15.0 65.9 19.1
1.4 juta - < 2 juta 15.6 23.6 62.6 13.8 14.6 74.9 10.5
2 juta - 4 juta 19.4 36.4 52.1 11.4 20.5 72.5 7.0
> 4 juta 8.0 31.6 60.3 8.2 16.8 77.6 5.7
Pendidikan Pendidikan
Pendapatan Pendapatan

Isu Presiden Boneka Berdasar Partisanship
pada Pemilu 2014
24
47
12
21 18
35
12
28
46
32
35
32
27
56
33
67 66
61
45
70
46
40
49
45
50
55
21 20 21
14
21 20 18
26
14
20 20 18 18
20
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
Basis Capres Prabowo-Hatta menilai Jokowi adalah Presiden boneka, terutama pemilih Gerindra. Basis PKS, PAN,
Demokrat, PPP dan Golkar penilaiannya juga lebih negatif dibanding rata-rata secara umum.
12 1214 14
0
20
Nasional
Prabowo-
Hatta
Jokowi-JK
NasDem
PKB
PKS
PDIP
Golkar
Gerindra
Demokrat
PAN
PPP
Hanura
Jokowi Presiden Boneka Jokowi bukan Presiden Boneka TT/TJ

Isu Blusukan Berdasar Partisanship
pada Pemilu 2014
14
30
25
18
25
28
30 29
18
70
53
79 80
72
55
83
58
62
58 60
53
73
16 17 15
18 20
25
15
18
20
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
“Blusukan” dinilai bukan pencitraan, tapi basis Capres Prabowo-Hatta penilaiannya jauh lebih negatif dibanding
basis Capres Jokowi-JK. Begitu juga pada basis partai-partai pendukungnya.
14
5
11 10
4
18 1816 17 15
9
18
13 14 15
10
18
9
0
20
Nasional
Prabowo-
Hatta
Jokowi-JK
NasDem
PKB
PKS
PDIP
Golkar
Gerindra
Demokrat
PAN
PPP
Hanura
Blusukan hanya pencitraan Blusukan bukan pencitraan TT/TJ

• Sebagian besar publik menilai bahwa Jokowi bukan Presiden boneka,
56%, dan kegiatan “blusukan” dinilai bukan untuk pencitraan, 70%.
Penilaian ini relatif cukup merata di setiap segmen demografi
masyarakat.
• Tapi pada kelompok partisan, variasinya lebih jelas. Pada basis
pemilih Capres Prabowo-Hatta, Jokowi dinilai sebagai presiden
boneka. Dan pada basis partai-partai yang tergabung dalam
koalisinya, penilaian negatif lebih besar ketimbang rata-rata secara
nasional, terutama basis pemilih Gerindra yang bahkan lebih banyak
Temuan
Rilis Surnas LSI
nasional, terutama basis pemilih Gerindra yang bahkan lebih banyak
yang menilai negatif.
• Kemudian kegiatan “blusukan”, secara umum basis partisan tidak
sependapat kegiatan blusukan adalah pencitraan, tapi penilaian
negatif jauh lebih besar pada basis pemilih Capres Prabowo-Hatta
dibanding basis Capres Jokowi-JK. Begitu juga pada basis partai-
partai pendukungnya, penilaian negatifnya lebih besar dari rata-rata
secara nasional.

Kinerja Jokowi Berdasar
Sosio-Demografis

Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi sebagai
Presiden Berdasar Demografi
62 61 62 63 63
53
62
70
67
33 34
31
35 34
41
32
24 22
6 4 7
3 3 5 6 6
11
20
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
Kepuasan Jokowi lebih rendah pada kelompok usia 31-40 tahun.
6 4 7
3 3 5 6 6
0
Nasional
Laki-laki
Perempuan
<=20thn
21-30thn
31-40thn
41-50thn
51-60thn
=>61thn
Puas Kurang puas TT/TJ

62 64
61 61
58
68 65
61
57 58 58
33
29
34 35
40
25
30
35 36 38 36
8 7 8 6
20
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
6 8
5 5 2
7 5 4
8
4 6
0
Nasional
<=SD
SLTP
SLTA
Kuliah
<600ribu
600ribu-
<1juta
1juta-<
1.4juta
1.4juta-<
2juta
2juta-4
juta
>4juta
Semakin tinggi pendidikan dan pendapatan, kepuasan terhadap Jokowi cenderung semakin rendah,
sebaliknya, ketidakpuasan semakin tinggi.

62
68
53
75 73
47
36
73
58
33
27
41
14
27
48
64
25
34
20
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
14
6 5 6
11
0
4
0 2
8
0
20
Nasional
Jawa
Sunda
Madura
Batak
Betawi
Minang
Bugis
Lainnya
Etnis Minang, Betawi dan Sunda, kepuasan terhadap Jokowi paling rendah. Bahkan kelompok etnis Minang,
mayoritas tidak puas kepada Jokowi.

62
67
56
61 62
51
64
71
62
33
29
37
33 35
41
30
23
34
6 7 6 8 6 6
20
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
6 4
7 6
3
8 6 6 4
0
Nasional
Pedesaan
Perkotaan
Sumatera
DKI+Banten
Jabar
Jateng+DIY
Jatim
Lainnya
Wilayah perkotaan, terutama di Jawa Barat, kepuasan terhadap Jokowi paling rendah.

Kenaikan & Dampak Kenaikan Harga BBM
Bersubsidi Terhadap Kepuasan Jokowi
62
79 79
62
47
63
76
70 70
55
48
67
33
21
17
33
48
18
26 26
38
48
29
33
20
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
Semakin tidak setuju dan semakin besar dampak dari kenaikan harga BBM, semakin tidak puas kepada Jokowi.
8
0
6
0
5 5 5 7
3 4 6 4
0
Nasional
Sangat
setuju
Setuju
Kurang
setuju
Tidak
setuju
samasekali
TT/TJ
Tidak
berdampak
samasekali
Berdampak
sedikit
Cukup
berdampak
Berdampak
besar
Berdampak
sangat
besar
TJ

Isu Presiden Boneka & Blusukan terhadap
Kepuasan Jokowi
62
32
75
59
28
70
56
33
63
22
26
68
27 27
16 1720
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
Efek isu sangat negatif terhadap kepuasan Jokowi.
6 4 2
16
5 3
17
0
20
Nasional
Jokowi
Presiden
Boneka
Jokowi
bukan
Presiden
Boneka
TT/TJ
Blusukan
hanya
pencitraan
Blusukan
bukan
pencitraan
TT/TJ

Musibah Air Asia terhadap Kepuasan Jokowi
62 62 60
69
63
47
68
3533 33
26 28
32
49
32
38
6 5
14
5
27
20
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
Semakin tidak puas dengan penanganan musibah, semakin tidak puas juga terhadap Jokowi. Namun kelompok
ini sangat kecil
6 5 4 5 4
0
0
Nasional
Tahu
Tidaktahu
Sangatpuas
Cukuppuas
Kurangpuas
Tidakpuas
samasekali
Tidak
tahu/jawab

Presiden Berdasar Partisanship
62
38
74
68
64
50
77
53
43
58
53
50
73
33
54
22
25
29
40
20
43
55
41 40
45
27
20
40
60
80
100
Rilis Surnas LSI
6 4
7 6
3
8 6 6 4
0
20
Nasional
Prabowo-
Hatta
Jokowi-JK
NasDem
PKB
PKS
PDIP
Golkar
Gerindra
Demokrat
PAN
PPP
Hanura
Basis pemilih Capres Prabowo-Hatta tidak puas dengan kinerja Jokowi. Konsisten dengan basis pemilih
partai, basis PKS, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, dan PPP, kepuasan Jokowi lebih rendah dari rata-rata
Nasional, terlebih Gerindra, lebih besar tidak puas.

Kinerja Pemerintah dalam
Pemberantasan Korupsi (%)
65
55
45
56
63
77
80 78 79 80
84
59
49
45
51
38
44 42
49
4340
60
80
100
Baik +
Sangat baik
Rilis Surnas LSI
38
0
20
40
Sept'05
Sept'06
Sept'07
Sept'08
Okt'08
Des'08
Feb'09
Mar'09
Mei'09
Jun'09
Jul'09
Jan'10
Mar'10
Okt'10
Des'10
Jul'11
Des'11
Mei'13*
Okt'14*
Jan'15
Paling tidak sejak pertengahan 2011 hingga saat ini, kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi
cenderung dinilai semakin positif.
*) Mei 2013 & Okt’14: sangat puas + cukup puas

Pemberantasan Korupsi & Kepuasan
Terhadap SBY (%)
63
77
80
78 79 80
84
59
49
45
51
44
63
69 70
74
80 79
85
70
65
62 63
57
60
45
55
65
75
85
Rilis Surnas LSI
45
38
44
25
35
45
Okt'08
Des'08
Feb'09
Mar'09
Mei'09
Jun'09
Jul'09
Jan'10
Mar'10
Okt'10
Des'10
Jul'11
Des'11
Pemberantasan korupsi (baik+sangat baik) Kepuasan SBY (puas+sangat puas)
Kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi tampak konsisten dengan kepuasan terhadap Presiden.

54
56
58
69
66
61
57
66 67
75
60
80
100
POLISI
Kinerja Lembaga Penegak Hukum dalam
Pemberantasan Korupsi (%)
(Baik+sangat baik)
Rilis Surnas LSI
54
50 4848 48
38
4546 47
39
47
20
40
Jan'10 Des'10 Mei'11 Des'12 Mei'13* Jan'14*
POLISI
KEJAKSAAN
PENGADILAN
KPK
*) Mei 2013 & Jan’14: Lembaga sudah bekerja dengan baik + sangat baik
KPK selalu dinilai paling positif dalam pemberantasan korupsi. Pada Mei’13 dan Jan’14, penilaian kinerja secara
umum, tidak spesifik pada pemberantasan korupsi.

70
58
83 83
69
81
40
60
80
100
Kepercayaan terhadap Presiden, Kepolisian & KPK
(sangat percaya + cukup percaya)
Rilis Surnas LSI
0
20
Presiden Polisi KPK
Jan'14 Okt'14* Jan'15
Kepercayaan publik terhadap KPK setara dengan Presiden.
*) Okt’14: sangat yakin + cukup yakin

Temuan
• Sejak awal 2010, kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi
dinilai semakin rendah, hingga pertengahan 2011. Tapi kemudian
penilaian publik hingga saat ini kecenderungannya membaik.
Penilaian publik terhadap pemberantasan korupsi tampak konsisten
dengan kepuasan terhadap Presiden.
• KPK sebagai lembaga yang spesifik bertugas untuk memerangi tindak
pidana korupsi, kinerjanya dinilai selalu lebih tinggi dibanding
lembaga penegakan hukum lainnya, kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan.
Rilis Surnas LSI
pengadilan.
• Pada Mei 2013 dan Januari 2014, penilaian kinerja tidak spesifik
dalam rangka pemberantasan korupsi. Akan tetapi karena KPK
memiliki tugas yang spesifik yaitu pemberantasan korupsi, maka
penilaian KPK masih konsisten.
• Tren kepercayaan publik terhadap KPK tidak tersedia, tapi paling
tidak saat ini, KPK termasuk lembaga yang paling dipercaya publik,
setara dengan Presiden. Sementara Kepolisian, kepercayaan publik
jauh lebih rendah.

Kesimpulan
• Kepuasan terhadap kinerja Jokowi sangat dipengaruhi oleh kenaikan
harga BBM bersubsidi pada 18 November 2014 yang lalu. Kenaikan
harga BBM ditentang oleh mayoritas masyarakat, dan terlebih
dampak besar yang dirasa masyarakat juga sangat luas.
Konsekuensinya, penilaian publik terhadap kondisi ekonomi akan
semakin buruk.
• Dalam temuan terlihat sangat jelas, semakin tidak setuju dan
semakin besar dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi,
kepuasan terhadap Jokowi semakin rendah, oleh karena itu
Rilis Surnas LSI
kepuasan terhadap Jokowi semakin rendah, oleh karena itu
sebaliknya, semakin tidak puas kepada Jokowi.
• Kemudian, kepuasan terhadap kinerja Jokowi juga sangat
dipengaruhi oleh kelompok partisan, terutama basis pendukung
Capres pada pemilu 2014 yang lalu.
• Basis pemilih Capres Prabowo-Hatta tidak puas dengan kinerja
Jokowi. Basis pemilih partai yang tergabung dalam koalisi ini juga
konsisten, pada PKS, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, dan PPP,
kepuasan terhadap Jokowi lebih rendah dari rata-rata Nasional,
terlebih Gerindra, lebih banyak yang tidak puas terhadap Jokowi.

Kesimpulan
• Kelompok partisan ini juga mempertajam isu-isu sensitif, yaitu
kenaikan harga BBM bersubsidi, isu presiden boneka dan blusukan
sebagai instrumen pencitraan dari Jokowi.
• Penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi lebih besar pada
kelompok basis Capres Prabowo-Hatta, begitu juga dengan basis
partai-partai koalisinya.
• Sebagian besar basis Capres Prabowo-Hatta juga menganggap
Jokowi adalah presiden boneka, terutama basis partai Gerindra.
Rilis Surnas LSI
• Kemudian kelompok masyarakat yang menilai kegiatan “blusukan”
Jokowi sebagai instrumen pencitraan juga jauh lebih besar dari
kelompok basis Capres Prabowo-Hatta. Dan dari basis partai-partai
koalisinya penilaian negatif juga lebih besar dari rata-rata secara
nasional.
• Dan pada akhirnya kelompok yang setuju bahwa Jokowi adalah
presiden boneka, dan setuju bahwa blusukan hanya merupakan
pencitraan Jokowi, maka lebih banyak yang tidak puas terhadap
Jokowi.

Kesimpulan
• Kepuasan terhadap Jokowi juga tampak berbeda pada kelompok etnis.
Kelompok etnis Minang, Betawi dan Sunda kepuasan terhadap Jokowi
paling rendah. Terutama kelompok etnis minang, mayoritas tidak puas
terhadap Jokowi.
• Basis etnis umumnya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Pada
sebaran wilayah, Jawa Barat paling rendah kepuasannya terhadap
Jokowi, dan tidak puas paling tinggi.
• Ini juga berkaitan dengan basis partisan kelompok pemilih pasangan
Capres. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Sumatera Barat merupakan
Rilis Surnas LSI
Capres. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Sumatera Barat merupakan
wilayah dimana pasangan Prabowo-Hatta unggul paling besar dibanding
wilayah lain. Sumatera Barat merupakan basis etnis Minang, yang saat
ini mayoritas tidak puas terhadap Jokowi.
• Kemudian wilayah Jawa Barat, merupakan wilayah konsentrasi utama
etnis Sunda. Pada Pilpres 2014 yang lalu pasangan Prabowo-Hatta juga
unggul di Jawa Barat.
• Dan etnis Betawi, terutama terkonsentrasi di sekitar DKI dan Banten.
Jika digabungkan, pasangan Prabowo-Hatta juga unggul di DKI dan
Banten. Khususnya Banten yang menjadi basis pendukung Prabowo.

Kesimpulan
• Kinerja Menteri-menteri dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK
sejauh ini juga secara umum dinilai masih belum sesuai dengan
harapan publik, terutama di bidang ekonomi.
• Hal ini konsisten dengan penilaian publik secara umum, kondisi
ekonomi nasional dan hasil-hasil kerja pemerintah pada beberapa
aspek perekonomian saat ini dinilai paling rendah, terutama masalah
pengangguran dan kemiskinan.
• Beberapa masalah utama yang dinilai publik sebagai masalah-
masalah yang paling mendesak untuk mendapat perhatian
Rilis Surnas LSI
masalah yang paling mendesak untuk mendapat perhatian
pemerintah juga terutama terkait dengan perbaikan ekonomi, yaitu
lapangan kerja dan stabilitas harga-harga kebutuhan pokok.

Kesimpulan
• Isu pemberantasan korupsi. Sejak awal 2010 kinerja pemerintah
dalam pemberantasan korupsi terus menurun seiring dengan sangat
masifnya pemberitaan tentang kasus-kasus korupsi yang melibatkan
elit-elit utama partai terbesar.
• Hingga mencapai titik terendah pada pertengahan tahun 2011.
Setelah itu, penilaian publik cenderung membaik. Artinya,
kepercayaan publik mulai terbangun kembali terhadap upaya
pemerintah memberantas korupsi, tentu saja melalui lembaga-
lembaga penegakan hukum yang ada.
Rilis Surnas LSI
lembaga penegakan hukum yang ada.
• KPK merupakan salah satunya. Dan KPK merupakan satu-satunya
lembaga penegakan hukum yang secara spesifik bertugas
memerangi tindak pidana korupsi.
• Sejauh ini kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi selalu dinilai
lebih tinggi dibanding lembaga penegakan hukum lainnya, yaitu
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dan yang paling penting,
kepercayaan publik terhadap KPK saat ini sangat tinggi, setara
dengan Presiden.

Kesimpulan
• Oleh karena itu, sikap Jokowi harus jelas terkait kisruh antara dua
institusi negara ini. Jika tidak, Jokowi akan menanggung hukuman
dari publik, kepercayaan dan kepuasan terhadap Jokowi bisa
menurun.
• Dan jika kepercayaan publik semakin rendah, artinya Jokowi semakin
kehilangan modal paling penting untuk menciptakan stabilitas
pemerintahan ke depan, yaitu dukungan rakyat.
• Dukungan rakyat, merupakan modal paling penting dalam alokasi
kekuatan politik. Dan untuk periode 2014-2019, secara de facto
Rilis Surnas LSI
kekuatan politik. Dan untuk periode 2014-2019, secara de facto
Jokowi-JK merupakan peraih alokasi terbesar. Oleh karena itu,
Jokowi-JK harus mampu menggunakan kekuatan ini sesuai dengan
kepentingan rakyat.

KINERJA100HARI

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (17)

Similaire à KINERJA100HARI

Similaire à KINERJA100HARI (20)

KINERJA100HARI