SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  59
Télécharger pour lire hors ligne
Kebijakan Pembangunan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Presentasi Kepala Dinas Parekraf Prov. NTT
Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2016
Outline Paparan
1) Potensi Daya Tarik Wisata (DTW) Provinsi NTT;
2) DTW Provinsi NTT yang sudah dipublikasikan melalui
Website (www.tourism.nttprov.go.id);
3) Foto DTW Unggulan di 22 Kabupaten/Kota se-NTT;
4) Kebijakan Pariwisata Nasional;
5) Kebijakan Pariwisata Provinsi NTT;
6) Data Akomodasi di Provinsi NTT;
7) Data Rumah Makan di Provinsi NTT;
8) Data Kunjungan Wisatawan di Provisi NTT;
9) Tren Alokasi Anggaran APBD Tahun 2010 – 2015.
Potensi Daya Tarik Wisata (DTW)
Prov. NTT – Tema Wisata
0
100
200
300
400
500
600
Alam Budaya Minat Khusus Buatan
557
476
106
7
Perbandingan Potensi DTW di Provinsi NTT
Berdasarkan Tema Wisata
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, 2014
Potensi Daya Tarik Wisata (DTW)
Prov. NTT – Kabupaten/Kota
0
20
40
60
80
100
120
140
160
59
36
7
21
34
24 27
89
68 68
61
45
27
57
70
37
118
149
47
80
11 11
Perbandingan Potensi Daya Tarik Wisata di Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, 2014
DTW Provinsi NTT (Publikasi Website)
Berdasarkan Tema Wisata
110
24
56
102
74
8 8 7 10
36
5
0
20
40
60
80
100
120
Jumlah
Tema Wisata
DTW Provinsi NTT berdasarkan Tema Wisata
DTW Provinsi NTT (Publikasi Website)
Berdasarkan Kabupaten/Kota
19
33
16
9 9
4
18 18
17
18
25
29
34
9
24
30
14
17
31
29
8
29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Jumlah
Kabupaten/Kota
Data DTW Provinsi NTT Berdasarkan Kabupaten/Kota
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kota Kupang
Pantai Lasiana Gereja Kota Kupang
Situs Tugu Jepang
Museum Daerah
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Kupang
Air Terjun Oenesu Kerajinan Sasando Oebelo
Gua Kristal
Pantai Tablolong
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Timor Tengah Selatan
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Timor Tengah Utara
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Belu
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Malaka
Pantai Motadikin
Rumah Adat Lorodirma
Gunung Masin LulikKampung Malaka Tengah
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Alor
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Rote Ndao
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Sabu Raijua
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Flores Timur
Samana Santha Danau Asmara
Panorama Pulau KongaPulau Pasir Putih
Meko
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Sikka
Pantai Koka Museum Blikon Blewut
Pantai PangabatangTeluk Maumere
Potensi Daya Tarik Wisata (DTW)
Kab. Ende
Danau Kelimutu
Pantai Penggajawa
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Nagekeo
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Ngada
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Manggarai Timur
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Manggarai
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Manggarai Barat
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Sumba Barat Daya
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Sumba Barat
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Sumba Tengah
Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Sumba Timur
Strategi Pembagunan Nasional
2
Dimensi Pembangunan
Manusia
- PENDIDIKAN
- KESEHATAN
- PERUMAHAN
- MENTAL/KARAKTER
Dimensi Sektor Unggulan Dimensi Pemerataan dan
Kewilayahan
KEDAULATAN PANGAN
KEDAULATAN ENERGI &
KETENAGALISTRIKAN
KEMARITIMAN DAN
KELAUTAN
PARIWISATA DAN
INDUSTRI
ANTAR KELOMPOK
PENDAPATAN
ANTARWILAYAH: (1) DESA;
(2) PINGGIRAN; (3) LUAR
JAWA; (4) KAWASAN
TIMUR
Lima Pilar Ekonomi Indonesia
2
1. PANGAN
2. MARITIM
3. PARIWISATA
4. INDUSTRI
5. ENERGI
Kebijakan Pariwisata Nasional
3
1. BRANDING
2. TARGET 2019:
 20 Juta Wisatawan Mancanegara;
 275 Juta Wisatawan Nusantara;
 Peringkat 30, Travel & Tourism Competitiveness Index.
Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (PP No. 50 Thn 2011)
3
PROVINSI
KAWASAN
STRATEGIS
PARIWISATA
NASIONAL (KSPN)
KAWASAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA NASIONAL (KPPN)
DESTINASI
PARIWISATA
NASIONAL (DPN)
NUSA
TENGGARA
TIMUR
1. KSPN KOMODO
dan sekitarnya
1. KPPN Komodo dan sekitarnya
1. DPN KOMODO–
RUTENG dan
sekitarnya
2. KPPN Labuhan Bajo dan
sekitarnya
3. KPPN Ruteng dan sekitarnya
2. KSPN ENDE -
KELIMUTU dan
sekitarnya
1. KPPN Bajawa dan sekitarnya
2. DPN KELIMUTU–
MAUMERE dan
sekitarnya
2. KPPN Ende – Kelimutu dan
sekitarnya
3. KPPN Maumere – Sikka dan
sekitarnya
3. KSPN
WAIKABUBAK –
MANUPEH
TANAH DARU dan
sekitarnya
1. KPPN Waingapu – Laiwangi
Wanggameti dan sekitarnya 3. DPN SUMBA –
WAIKABUBAK
dan sekitarnya2. KPPN Waikabubak – Manupeh
Tanah Daru dan sekitarnya
3
PROVINSI
KAWASAN
STRATEGIS
PARIWISATA
NASIONAL (KSPN)
KAWASAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA NASIONAL (KPPN)
DESTINASI
PARIWISATA
NASIONAL (DPN)
NUSA
TENGGARA
TIMUR
4. KSPN ALOR
KALABAHI dan
sekitarnya
1. KPPN Larantuka dan
sekitarnya
1. DPN ALOR –
LEMBATA dan
sekitarnya
2. KPPN Lamalera - Lembata
dan sekitarnya
3. KPPN Alor – Kalabahi dan
sekitarnya
5. KSPN
NEMBERALA –
ROTE NDAO dan
sekitarnya
1. KPPN Nemberala – Rote
Ndao dan sekitarnya
2. DPN KUPANG –
ROTE NDAO
dan sekitarnya
2. KPPN Kupang – Soe dan
sekitarnya
Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (PP No. 50 Thn 2011)
Kunjungan Wisatawan
Internasional ke ASIA
3
Perkembangan Wisatawan
Mancanegara di Indonesia
3
Perkembangan Wisatawan
Nusantara di Indonesia
3
Source : Central Statistics Bureau (BPS), 2014
In 2013, number of Domestic Tourist Trips reached 248 million of trips with growth
of 1.1% comparing to previous year. This number created domestic spending of
Rp. 176 trilion.
Perkembangan Sektor Pendukung
Perekonomian di Indonesia
3
Source : Ministry of Tourism, 2014
Kondisi PDB Nasional Tahun 2014
Target PDB Nasional Tahun 2019
3
Prioritas Target Pasar Wisatawan
Mancanegara di Indonesia
3
Kebijakan Pariwisata
Provinsi Nusa Tenggara Timur
PARIWISATA MASUK DALAM 6 AGENDA PRIORITAS
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2013 – 2018
TEKAD GUBERNUR MENJADIKAN NUSA
TENGGARA TIMUR SEBAGAI PROVINSI
PARIWISATA
2
3
1
RIPPARDA Prov. NTT – DPP
(Perda No. 2 Tahun 2015)
1. Kupang - Rote Ndao dan sekitarnya;
2. Alor - Lembata dan sekitarnya;
3. Komodo - Ruteng dan sekitarnya;
4. Kelimutu - Maumere dan sekitarnya;
5. Sumba - Waikabubak dan sekitarnya.
Destinasi Pariwisata Provinsi
RIPPARDA Prov. NTT – KSPP
(Perda No. 2 Tahun 2015)
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1. Lasiana - Kota Kupang dan sekitarnya;
2. Tablolong - Kab. Kupang dan sekitarnya;
3. Oetune - TTS dan sekitarnya;
4. Tanjung Bastian - TTU dan sekitarnya;
5. Kolam Susuk - Belu dan sekitarnya;
6. Malaka dan sekitarnya;
7. Seba - Sabu dan sekitarnya;
8. Ba'a - Rote dan sekitarnya;
9. Alor Kecil - Kalabahi dan sekitarnya;
10. Lamalera - Lembata dan sekitarnya;
11. Labuan Bajo - Macang Pacar dan sekitarnya;
RIPPARDA Prov. NTT – KSPP
(Perda No. 2 Tahun 2015)
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (2)
12. Liang Bua - Ruteng dan sekitarnya;
13. Borong dan sekitarnya;
14. Riung - Ngada dan sekitarnya;
15. Mbay dan sekitarnya;
16. Ende dan sekitarnya;
17. Teluk Maumere dan sekitarnya;
18. Larantuka dan sekitarnya;
19. Waingapu - Laiwangi - Wanggameti dan sekitarnya;
20. Nihiwatu - Waikabubak dan sekitarnya;
21. Kodi - Ratenggara - Tambolaka dan sekitarnya;
22. Laitarung - Anakalang dan sekitarnya.
RIPPARDA Prov. NTT – KPPP
(Perda No. 2 Tahun 2015)
Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi
1. Nemberala - Rote Ndao dan sekitarnya;
2. Kupang - TTS dan sekitarnya;
3. TTU - Belu - Malaka dan sekitarnya;
4. Sabu Raijua dan sekitarnya;
5. Alor dan sekitarnya;
6. Lembata dan sekitarnya;
7. Komodo dan sekitarnya;
8. Labuan Bajo dan sekitarnya;
9. Ruteng dan sekitarnya.
RIPPARDA Prov. NTT – KPPP
(Perda No. 2 Tahun 2015)
Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (2)
10. Bajawa dan sekitarnya;
11. Mbay dan sekitarnya;
12. Ende - Kelimutu dan sekitarnya;
13. Maumere - Sikka dan sekitarnya;
14. Larantuka dan sekitarnya;
15. Waingapu - Laiwangi - Wanggameti dan sekitarnya;
16. Waikabubak - Manupeh Tana Daru dan sekitarnya;
17. Anakalang dan sekitarnya;
18. Tambolaka dan sekitarnya.
Visi, Misi dan Indikator
Pariwisata NTT
MEWUJUDKAN NUSA
TENGGARA TIMUR
SEBAGAI SALAH SATU
DESTINASI UTAMA
PARIWISATA INDONESIA
DI TAHUN 2018
1. PENINGKATAN
KUNJUNGAN
WISATAWAN KE NTT;
2. PENINGKATAN LAMA
TINGGAL.
1. Mengembangkan
Destinasi;
2. Mengembangkan
Promosi
Pariwisata;
3. Mengembangkan
Industri Pariwisata
dan Industri
Kreatif;
4. Mengembangkan
Kelembagaan.
VISIINDIKATOR
MISI
Tujuan
Meningkatkan Daya
Tarik
Meningkatkan Minat
Wisatawan
Meningkatkan
Belanja Wisatawan
Meningkatkan Lama
Tinggal
Kebijakan Pembangunan dan
Pengembangan Pariwisata NTT
1. Perencanaan Pembangunan DPP dan KSPP;
2. Penegakan Regulasi Pembangunan DPP dan KSPP;
3. Pengendalian Implementasi Pembangunan DPP dan KSPP.
1. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi
1. Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
2. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
3. Pemantapan Daya Tarik Wisata;
4. Revitalisasi Daya Tarik Wisata.
2. Pembangunan Daya Tairk Wisata
Kebijakan Pembangunan dan
Pengembangan Pariwisata NTT
1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Transportasi;
2. Penyediaan dan Pengembangan Prasaran Transportasi;
3. Penyediaan dan Pengembangan Sistem Transportasi.
3. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata
1. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas
Pariwisata;
2. Peningkatan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas
Pariwisata;
3. Pengendalian Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas
Pariwisata.
4. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan
Fasilitas Pariwisata
Kebijakan Pembangunan dan
Pengembangan Pariwisata NTT
1. Peningkatan Pemberian Insentif di Bidang Pariwisata sesuai
dengan Ketentuan Perundang-undangan;
2. Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata;
3. Peningkatan Promosi Investasi di Bidang Pariwisata.
6. Investasi di Bidang Pariwisata
1. Pengembangan Pasar Wisatawan;
2. Pengembangan Citra Pariwisata;
3. Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
4. Pengembangan Promosi Pariwisata.
7. Pembangunan Pemasaran Pariwisata
Kebijakan Pembangunan dan
Pengembangan Pariwisata NTT
1. Penguatan Struktur Industri Pariwisata;
2. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata;
3. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata;
4. Penciptaan Kredibilitas Bisnis;
5. Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan.
8. Pembangunan Industri Pariwisata
1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan;
2. Pengembangan SDM Pariwisata
3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan.
9. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
Kebijakan Pembangunan dan
Pengembangan Pariwisata NTT
1. Pengembangan SDM Pariwisata di Tingkat Pemerintah;
2. Pengembangan SDM Pariwisata di Dunia Usaha dan
Masyarakat.
10. Sumber Daya Manusia dan Kepariwisataan
1. Penelitian dan Pengembangan  Destinasi Pariwisata;
2. Penelitian dan Pengembangan  Pemasaran Pariwisata;
3. Penelitian dan Pengembangan  Industri Pariwisata;
4. Penelitian dan Pengembangan  Kelembagaan Pariwisata.
11. Penelitian dan Pengembangan
Data Akomodasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur
0
10
20
30
40
50
60
10
7
0
10
8
16
6
4
15
23
29
23
13
8
35
0
6
4
6
3
0
59
2013
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2014
Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar
(TPK) Hotel Bintang dan Non Bintang
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015
Data Rumah Makan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015
0
50
100
150
200
250
300
22
14
21 16
85
94
10 15 17
63
83
29
44
36 30
5 6
88
6 8
0
253
Perbandingan Jumlah Rumah Makan di Provinsi NTT
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2014
Data Kunjungan Wisatawan
Mancanegara dan Nusantara di NTT
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015
578,999
332,676
387,080
363,765
397,543
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
2010
2011
2012
2013
2014
Total Tamu Mancanegara dan Nusantara di Provinsi NTT
Tahun 2010 - 2014
Tren Perkembangan Wisatawan
Mancanegara di Provinsi NTT
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015
80,075
50,170
48,608
45,107
65,939
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2010 2011 2012 2013 2014
Tren Perkembangan Tamu Mancanegara di Provinsi NTT
Tahun 2010 - 2014
Tren Perkembangan Wisatawan
Nusantara di Provinsi NTT
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015
498,924
282,506
338,472
318,658 331,604
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2010 2011 2012 2013 2014
Tren Perkembangan Tamu Nusantara di Provinsi NTT
Tahun 2010 - 2014
Alokasi Anggaran APBD
Tahun 2010 - 2015
Tahun Anggaran
2010 2,765,539,800
2011 6,996,719,500
2012 7,502,330,850
2013 11,075,726,550
2014 11,626,186,110
2015 16,588,246,600
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tren Perkembangan Anggaran APBD Tahun 2010 - 2015
Anggaran
59

Contenu connexe

Tendances

Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan IklimRehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan IklimCIFOR-ICRAF
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
ANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAH
ANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAHANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAH
ANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAHNur Hilaliyah
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanibram77
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah Dadang Solihin
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
05 pengembangan pariwisata bahari
05 pengembangan pariwisata bahari05 pengembangan pariwisata bahari
05 pengembangan pariwisata bahariEko Efendi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
 
Konsep pariwisata IT
Konsep pariwisata ITKonsep pariwisata IT
Konsep pariwisata ITSTT Harapan
 
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013Andrie Trisaksono
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayainfosanitasi
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPREra Wibowo
 

Tendances (20)

Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan IklimRehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
 
Urban tourism vs rural tourism
Urban tourism vs rural tourismUrban tourism vs rural tourism
Urban tourism vs rural tourism
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
M07 Agrotourism
M07 AgrotourismM07 Agrotourism
M07 Agrotourism
 
ANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAH
ANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAHANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAH
ANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAH
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahan
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Geografi pariwisata
Geografi pariwisataGeografi pariwisata
Geografi pariwisata
 
05 pengembangan pariwisata bahari
05 pengembangan pariwisata bahari05 pengembangan pariwisata bahari
05 pengembangan pariwisata bahari
 
Pengembangan Eko Wisata
Pengembangan Eko WisataPengembangan Eko Wisata
Pengembangan Eko Wisata
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
Pengembangan pariwisata bahari
Pengembangan pariwisata bahariPengembangan pariwisata bahari
Pengembangan pariwisata bahari
 
Kuliah 3 motif dan-atraksi-wisata-atraksi
Kuliah 3 motif dan-atraksi-wisata-atraksiKuliah 3 motif dan-atraksi-wisata-atraksi
Kuliah 3 motif dan-atraksi-wisata-atraksi
 
Konsep pariwisata IT
Konsep pariwisata ITKonsep pariwisata IT
Konsep pariwisata IT
 
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPR
 

En vedette

Rencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa WisataRencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa Wisataactnow2profit
 
Perencanaan pengembangan fasilitas wisata danau
Perencanaan pengembangan fasilitas wisata danauPerencanaan pengembangan fasilitas wisata danau
Perencanaan pengembangan fasilitas wisata danauBar Naz
 
Strategi pengembangan pariwisata daerah
Strategi pengembangan pariwisata daerahStrategi pengembangan pariwisata daerah
Strategi pengembangan pariwisata daerahUmpungeng
 
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyRencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyHairullah Gazali
 
DIMENSI SOSIO CULTURE DALAM PENGEMBANGAN PARAWISATA DANAU TOBA
DIMENSI SOSIO CULTURE DALAM PENGEMBANGAN PARAWISATA DANAU TOBADIMENSI SOSIO CULTURE DALAM PENGEMBANGAN PARAWISATA DANAU TOBA
DIMENSI SOSIO CULTURE DALAM PENGEMBANGAN PARAWISATA DANAU TOBAProf.M.Sorimangaraja Sitanggang
 
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanAneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanFitri Indra Wardhono
 
Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kalimantan Barat
Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kalimantan BaratPengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kalimantan Barat
Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kalimantan BaratAnas Nashrullah
 
Ppt pariwisata kab. lamongan b
Ppt pariwisata kab. lamongan bPpt pariwisata kab. lamongan b
Ppt pariwisata kab. lamongan bFarida Rini
 
Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025
Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025
Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025Andrie Trisaksono
 
Kupang engineering testing
Kupang engineering testingKupang engineering testing
Kupang engineering testingsupriyantoedi
 
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglangKawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglangINDANG PERMANA
 
Pekalongan Mangrove Park
Pekalongan Mangrove ParkPekalongan Mangrove Park
Pekalongan Mangrove ParkAmrina Rosyada
 

En vedette (20)

Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015
 
Rencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa WisataRencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa Wisata
 
Perencanaan pengembangan fasilitas wisata danau
Perencanaan pengembangan fasilitas wisata danauPerencanaan pengembangan fasilitas wisata danau
Perencanaan pengembangan fasilitas wisata danau
 
Strategi pengembangan pariwisata daerah
Strategi pengembangan pariwisata daerahStrategi pengembangan pariwisata daerah
Strategi pengembangan pariwisata daerah
 
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyRencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
 
Daya tarik wisata
Daya tarik wisataDaya tarik wisata
Daya tarik wisata
 
DIMENSI SOSIO CULTURE DALAM PENGEMBANGAN PARAWISATA DANAU TOBA
DIMENSI SOSIO CULTURE DALAM PENGEMBANGAN PARAWISATA DANAU TOBADIMENSI SOSIO CULTURE DALAM PENGEMBANGAN PARAWISATA DANAU TOBA
DIMENSI SOSIO CULTURE DALAM PENGEMBANGAN PARAWISATA DANAU TOBA
 
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanAneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
 
Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kalimantan Barat
Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kalimantan BaratPengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kalimantan Barat
Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kalimantan Barat
 
Ppt pariwisata kab. lamongan b
Ppt pariwisata kab. lamongan bPpt pariwisata kab. lamongan b
Ppt pariwisata kab. lamongan b
 
Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025
Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025
Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025
 
Desa wisata
Desa wisataDesa wisata
Desa wisata
 
Kupang engineering testing
Kupang engineering testingKupang engineering testing
Kupang engineering testing
 
Pelatihan Ekonomi Kreatif
Pelatihan Ekonomi KreatifPelatihan Ekonomi Kreatif
Pelatihan Ekonomi Kreatif
 
KARIMUNJAWA
KARIMUNJAWAKARIMUNJAWA
KARIMUNJAWA
 
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglangKawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
 
Pekalongan Mangrove Park
Pekalongan Mangrove ParkPekalongan Mangrove Park
Pekalongan Mangrove Park
 
Pulau wetar
Pulau wetarPulau wetar
Pulau wetar
 
Pengenalan Arc Map
Pengenalan Arc MapPengenalan Arc Map
Pengenalan Arc Map
 
Open Trip Pulau Harapan
Open Trip Pulau HarapanOpen Trip Pulau Harapan
Open Trip Pulau Harapan
 

Similaire à Kebijakan Pembangunan Parekraf Prov. NTT

Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengahKebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengahawan putih
 
Kebijakan Pemerintah Kaltim dalam Mendorong Ekowisata.pptx
Kebijakan Pemerintah Kaltim dalam Mendorong Ekowisata.pptxKebijakan Pemerintah Kaltim dalam Mendorong Ekowisata.pptx
Kebijakan Pemerintah Kaltim dalam Mendorong Ekowisata.pptxAdindaAgustian1
 
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng Pandawa
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng PandawaStudi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng Pandawa
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng PandawaRumba .
 
Perkembangan dan dampak ekonomi pariwisata jawa tengah 2018
Perkembangan dan dampak ekonomi pariwisata jawa tengah 2018Perkembangan dan dampak ekonomi pariwisata jawa tengah 2018
Perkembangan dan dampak ekonomi pariwisata jawa tengah 2018awan putih
 
Sekilas Lombok Sumbawa
Sekilas Lombok SumbawaSekilas Lombok Sumbawa
Sekilas Lombok SumbawaMingMuslimin1
 
Pengembangana p ariwisata kspp dieng
Pengembangana p ariwisata kspp diengPengembangana p ariwisata kspp dieng
Pengembangana p ariwisata kspp diengawan putih
 
Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018
Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018
Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018awan putih
 
Kebijakan pemerintah provinsi jawa tengah pada kspn sangiran
Kebijakan pemerintah provinsi jawa tengah pada kspn sangiranKebijakan pemerintah provinsi jawa tengah pada kspn sangiran
Kebijakan pemerintah provinsi jawa tengah pada kspn sangiranawan putih
 
R2_FGD 1 WASBANG PARIWISATAAAAAAAAAA.pptx
R2_FGD 1 WASBANG PARIWISATAAAAAAAAAA.pptxR2_FGD 1 WASBANG PARIWISATAAAAAAAAAA.pptx
R2_FGD 1 WASBANG PARIWISATAAAAAAAAAA.pptxtarungloteng
 
Pengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarang
Pengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarangPengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarang
Pengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarangawan putih
 
Penerimaan sleman 21 desember
Penerimaan sleman 21 desemberPenerimaan sleman 21 desember
Penerimaan sleman 21 desemberMuhammad Chairul
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Oswar Mungkasa
 
Profil investasi pariwisata jawa tengah
Profil investasi pariwisata jawa tengahProfil investasi pariwisata jawa tengah
Profil investasi pariwisata jawa tengahawan putih
 
Daya tarik wisata alam jawa tengah
Daya tarik wisata alam jawa tengahDaya tarik wisata alam jawa tengah
Daya tarik wisata alam jawa tengahawan putih
 
Perencanaan Kota Sampit
Perencanaan Kota SampitPerencanaan Kota Sampit
Perencanaan Kota SampitTheodoraTasya
 
pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...
pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...
pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...KevinSanjaya22
 
pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...
pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...
pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...KevinSanjaya22
 

Similaire à Kebijakan Pembangunan Parekraf Prov. NTT (20)

Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengahKebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
 
Kebijakan Pemerintah Kaltim dalam Mendorong Ekowisata.pptx
Kebijakan Pemerintah Kaltim dalam Mendorong Ekowisata.pptxKebijakan Pemerintah Kaltim dalam Mendorong Ekowisata.pptx
Kebijakan Pemerintah Kaltim dalam Mendorong Ekowisata.pptx
 
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng Pandawa
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng PandawaStudi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng Pandawa
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng Pandawa
 
Perkembangan dan dampak ekonomi pariwisata jawa tengah 2018
Perkembangan dan dampak ekonomi pariwisata jawa tengah 2018Perkembangan dan dampak ekonomi pariwisata jawa tengah 2018
Perkembangan dan dampak ekonomi pariwisata jawa tengah 2018
 
Sekilas Lombok Sumbawa
Sekilas Lombok SumbawaSekilas Lombok Sumbawa
Sekilas Lombok Sumbawa
 
Hibah banten
Hibah bantenHibah banten
Hibah banten
 
Pengembangana p ariwisata kspp dieng
Pengembangana p ariwisata kspp diengPengembangana p ariwisata kspp dieng
Pengembangana p ariwisata kspp dieng
 
Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018
Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018
Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018
 
Lampiran perda nomor 1 tahun 2012 rippda
Lampiran perda nomor 1 tahun 2012 rippdaLampiran perda nomor 1 tahun 2012 rippda
Lampiran perda nomor 1 tahun 2012 rippda
 
Kebijakan pemerintah provinsi jawa tengah pada kspn sangiran
Kebijakan pemerintah provinsi jawa tengah pada kspn sangiranKebijakan pemerintah provinsi jawa tengah pada kspn sangiran
Kebijakan pemerintah provinsi jawa tengah pada kspn sangiran
 
R2_FGD 1 WASBANG PARIWISATAAAAAAAAAA.pptx
R2_FGD 1 WASBANG PARIWISATAAAAAAAAAA.pptxR2_FGD 1 WASBANG PARIWISATAAAAAAAAAA.pptx
R2_FGD 1 WASBANG PARIWISATAAAAAAAAAA.pptx
 
Pengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarang
Pengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarangPengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarang
Pengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarang
 
Kajian pengelolaan potensi SDA sebatik
Kajian pengelolaan potensi SDA sebatikKajian pengelolaan potensi SDA sebatik
Kajian pengelolaan potensi SDA sebatik
 
Penerimaan sleman 21 desember
Penerimaan sleman 21 desemberPenerimaan sleman 21 desember
Penerimaan sleman 21 desember
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
 
Profil investasi pariwisata jawa tengah
Profil investasi pariwisata jawa tengahProfil investasi pariwisata jawa tengah
Profil investasi pariwisata jawa tengah
 
Daya tarik wisata alam jawa tengah
Daya tarik wisata alam jawa tengahDaya tarik wisata alam jawa tengah
Daya tarik wisata alam jawa tengah
 
Perencanaan Kota Sampit
Perencanaan Kota SampitPerencanaan Kota Sampit
Perencanaan Kota Sampit
 
pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...
pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...
pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...
 
pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...
pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...
pdf-paparan-workshop-penyiapan-kelembagaan-dan-pengelolaan-usaha-pondok-wisat...
 

Dernier

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Dernier (14)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

Kebijakan Pembangunan Parekraf Prov. NTT

  • 1. Kebijakan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Presentasi Kepala Dinas Parekraf Prov. NTT Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2016
  • 2. Outline Paparan 1) Potensi Daya Tarik Wisata (DTW) Provinsi NTT; 2) DTW Provinsi NTT yang sudah dipublikasikan melalui Website (www.tourism.nttprov.go.id); 3) Foto DTW Unggulan di 22 Kabupaten/Kota se-NTT; 4) Kebijakan Pariwisata Nasional; 5) Kebijakan Pariwisata Provinsi NTT; 6) Data Akomodasi di Provinsi NTT; 7) Data Rumah Makan di Provinsi NTT; 8) Data Kunjungan Wisatawan di Provisi NTT; 9) Tren Alokasi Anggaran APBD Tahun 2010 – 2015.
  • 3. Potensi Daya Tarik Wisata (DTW) Prov. NTT – Tema Wisata 0 100 200 300 400 500 600 Alam Budaya Minat Khusus Buatan 557 476 106 7 Perbandingan Potensi DTW di Provinsi NTT Berdasarkan Tema Wisata Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, 2014
  • 4. Potensi Daya Tarik Wisata (DTW) Prov. NTT – Kabupaten/Kota 0 20 40 60 80 100 120 140 160 59 36 7 21 34 24 27 89 68 68 61 45 27 57 70 37 118 149 47 80 11 11 Perbandingan Potensi Daya Tarik Wisata di Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, 2014
  • 5. DTW Provinsi NTT (Publikasi Website) Berdasarkan Tema Wisata 110 24 56 102 74 8 8 7 10 36 5 0 20 40 60 80 100 120 Jumlah Tema Wisata DTW Provinsi NTT berdasarkan Tema Wisata
  • 6. DTW Provinsi NTT (Publikasi Website) Berdasarkan Kabupaten/Kota 19 33 16 9 9 4 18 18 17 18 25 29 34 9 24 30 14 17 31 29 8 29 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Jumlah Kabupaten/Kota Data DTW Provinsi NTT Berdasarkan Kabupaten/Kota
  • 7. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kota Kupang Pantai Lasiana Gereja Kota Kupang Situs Tugu Jepang Museum Daerah
  • 8. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Kupang Air Terjun Oenesu Kerajinan Sasando Oebelo Gua Kristal Pantai Tablolong
  • 9. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Timor Tengah Selatan
  • 10. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Timor Tengah Utara
  • 11. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Belu
  • 12. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Malaka Pantai Motadikin Rumah Adat Lorodirma Gunung Masin LulikKampung Malaka Tengah
  • 13. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Alor
  • 14. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Rote Ndao
  • 15. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Sabu Raijua
  • 16. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Flores Timur Samana Santha Danau Asmara Panorama Pulau KongaPulau Pasir Putih Meko
  • 17. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Sikka Pantai Koka Museum Blikon Blewut Pantai PangabatangTeluk Maumere
  • 18. Potensi Daya Tarik Wisata (DTW) Kab. Ende Danau Kelimutu Pantai Penggajawa
  • 19. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Nagekeo
  • 20. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Ngada
  • 21. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Manggarai Timur
  • 22. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Manggarai
  • 23. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Manggarai Barat
  • 24. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Sumba Barat Daya
  • 25. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Sumba Barat
  • 26. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Sumba Tengah
  • 27. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan Kab. Sumba Timur
  • 28. Strategi Pembagunan Nasional 2 Dimensi Pembangunan Manusia - PENDIDIKAN - KESEHATAN - PERUMAHAN - MENTAL/KARAKTER Dimensi Sektor Unggulan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan KEDAULATAN PANGAN KEDAULATAN ENERGI & KETENAGALISTRIKAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN PARIWISATA DAN INDUSTRI ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN ANTARWILAYAH: (1) DESA; (2) PINGGIRAN; (3) LUAR JAWA; (4) KAWASAN TIMUR
  • 29. Lima Pilar Ekonomi Indonesia 2 1. PANGAN 2. MARITIM 3. PARIWISATA 4. INDUSTRI 5. ENERGI
  • 30. Kebijakan Pariwisata Nasional 3 1. BRANDING 2. TARGET 2019:  20 Juta Wisatawan Mancanegara;  275 Juta Wisatawan Nusantara;  Peringkat 30, Travel & Tourism Competitiveness Index.
  • 31. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (PP No. 50 Thn 2011) 3 PROVINSI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (KPPN) DESTINASI PARIWISATA NASIONAL (DPN) NUSA TENGGARA TIMUR 1. KSPN KOMODO dan sekitarnya 1. KPPN Komodo dan sekitarnya 1. DPN KOMODO– RUTENG dan sekitarnya 2. KPPN Labuhan Bajo dan sekitarnya 3. KPPN Ruteng dan sekitarnya 2. KSPN ENDE - KELIMUTU dan sekitarnya 1. KPPN Bajawa dan sekitarnya 2. DPN KELIMUTU– MAUMERE dan sekitarnya 2. KPPN Ende – Kelimutu dan sekitarnya 3. KPPN Maumere – Sikka dan sekitarnya 3. KSPN WAIKABUBAK – MANUPEH TANAH DARU dan sekitarnya 1. KPPN Waingapu – Laiwangi Wanggameti dan sekitarnya 3. DPN SUMBA – WAIKABUBAK dan sekitarnya2. KPPN Waikabubak – Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya
  • 32. 3 PROVINSI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (KPPN) DESTINASI PARIWISATA NASIONAL (DPN) NUSA TENGGARA TIMUR 4. KSPN ALOR KALABAHI dan sekitarnya 1. KPPN Larantuka dan sekitarnya 1. DPN ALOR – LEMBATA dan sekitarnya 2. KPPN Lamalera - Lembata dan sekitarnya 3. KPPN Alor – Kalabahi dan sekitarnya 5. KSPN NEMBERALA – ROTE NDAO dan sekitarnya 1. KPPN Nemberala – Rote Ndao dan sekitarnya 2. DPN KUPANG – ROTE NDAO dan sekitarnya 2. KPPN Kupang – Soe dan sekitarnya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (PP No. 50 Thn 2011)
  • 35. Perkembangan Wisatawan Nusantara di Indonesia 3 Source : Central Statistics Bureau (BPS), 2014 In 2013, number of Domestic Tourist Trips reached 248 million of trips with growth of 1.1% comparing to previous year. This number created domestic spending of Rp. 176 trilion.
  • 36. Perkembangan Sektor Pendukung Perekonomian di Indonesia 3 Source : Ministry of Tourism, 2014
  • 37. Kondisi PDB Nasional Tahun 2014 Target PDB Nasional Tahun 2019 3
  • 38. Prioritas Target Pasar Wisatawan Mancanegara di Indonesia 3
  • 39. Kebijakan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur PARIWISATA MASUK DALAM 6 AGENDA PRIORITAS GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 – 2018 TEKAD GUBERNUR MENJADIKAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI PROVINSI PARIWISATA 2 3 1
  • 40. RIPPARDA Prov. NTT – DPP (Perda No. 2 Tahun 2015) 1. Kupang - Rote Ndao dan sekitarnya; 2. Alor - Lembata dan sekitarnya; 3. Komodo - Ruteng dan sekitarnya; 4. Kelimutu - Maumere dan sekitarnya; 5. Sumba - Waikabubak dan sekitarnya. Destinasi Pariwisata Provinsi
  • 41. RIPPARDA Prov. NTT – KSPP (Perda No. 2 Tahun 2015) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1. Lasiana - Kota Kupang dan sekitarnya; 2. Tablolong - Kab. Kupang dan sekitarnya; 3. Oetune - TTS dan sekitarnya; 4. Tanjung Bastian - TTU dan sekitarnya; 5. Kolam Susuk - Belu dan sekitarnya; 6. Malaka dan sekitarnya; 7. Seba - Sabu dan sekitarnya; 8. Ba'a - Rote dan sekitarnya; 9. Alor Kecil - Kalabahi dan sekitarnya; 10. Lamalera - Lembata dan sekitarnya; 11. Labuan Bajo - Macang Pacar dan sekitarnya;
  • 42. RIPPARDA Prov. NTT – KSPP (Perda No. 2 Tahun 2015) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (2) 12. Liang Bua - Ruteng dan sekitarnya; 13. Borong dan sekitarnya; 14. Riung - Ngada dan sekitarnya; 15. Mbay dan sekitarnya; 16. Ende dan sekitarnya; 17. Teluk Maumere dan sekitarnya; 18. Larantuka dan sekitarnya; 19. Waingapu - Laiwangi - Wanggameti dan sekitarnya; 20. Nihiwatu - Waikabubak dan sekitarnya; 21. Kodi - Ratenggara - Tambolaka dan sekitarnya; 22. Laitarung - Anakalang dan sekitarnya.
  • 43. RIPPARDA Prov. NTT – KPPP (Perda No. 2 Tahun 2015) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi 1. Nemberala - Rote Ndao dan sekitarnya; 2. Kupang - TTS dan sekitarnya; 3. TTU - Belu - Malaka dan sekitarnya; 4. Sabu Raijua dan sekitarnya; 5. Alor dan sekitarnya; 6. Lembata dan sekitarnya; 7. Komodo dan sekitarnya; 8. Labuan Bajo dan sekitarnya; 9. Ruteng dan sekitarnya.
  • 44. RIPPARDA Prov. NTT – KPPP (Perda No. 2 Tahun 2015) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (2) 10. Bajawa dan sekitarnya; 11. Mbay dan sekitarnya; 12. Ende - Kelimutu dan sekitarnya; 13. Maumere - Sikka dan sekitarnya; 14. Larantuka dan sekitarnya; 15. Waingapu - Laiwangi - Wanggameti dan sekitarnya; 16. Waikabubak - Manupeh Tana Daru dan sekitarnya; 17. Anakalang dan sekitarnya; 18. Tambolaka dan sekitarnya.
  • 45. Visi, Misi dan Indikator Pariwisata NTT MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI SALAH SATU DESTINASI UTAMA PARIWISATA INDONESIA DI TAHUN 2018 1. PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN KE NTT; 2. PENINGKATAN LAMA TINGGAL. 1. Mengembangkan Destinasi; 2. Mengembangkan Promosi Pariwisata; 3. Mengembangkan Industri Pariwisata dan Industri Kreatif; 4. Mengembangkan Kelembagaan. VISIINDIKATOR MISI
  • 47. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata NTT 1. Perencanaan Pembangunan DPP dan KSPP; 2. Penegakan Regulasi Pembangunan DPP dan KSPP; 3. Pengendalian Implementasi Pembangunan DPP dan KSPP. 1. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi 1. Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata; 2. Pembangunan Daya Tarik Wisata; 3. Pemantapan Daya Tarik Wisata; 4. Revitalisasi Daya Tarik Wisata. 2. Pembangunan Daya Tairk Wisata
  • 48. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata NTT 1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Transportasi; 2. Penyediaan dan Pengembangan Prasaran Transportasi; 3. Penyediaan dan Pengembangan Sistem Transportasi. 3. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata 1. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata; 2. Peningkatan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata; 3. Pengendalian Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata. 4. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata
  • 49. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata NTT 1. Peningkatan Pemberian Insentif di Bidang Pariwisata sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan; 2. Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata; 3. Peningkatan Promosi Investasi di Bidang Pariwisata. 6. Investasi di Bidang Pariwisata 1. Pengembangan Pasar Wisatawan; 2. Pengembangan Citra Pariwisata; 3. Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan 4. Pengembangan Promosi Pariwisata. 7. Pembangunan Pemasaran Pariwisata
  • 50. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata NTT 1. Penguatan Struktur Industri Pariwisata; 2. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata; 3. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata; 4. Penciptaan Kredibilitas Bisnis; 5. Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan. 8. Pembangunan Industri Pariwisata 1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan; 2. Pengembangan SDM Pariwisata 3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan. 9. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
  • 51. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata NTT 1. Pengembangan SDM Pariwisata di Tingkat Pemerintah; 2. Pengembangan SDM Pariwisata di Dunia Usaha dan Masyarakat. 10. Sumber Daya Manusia dan Kepariwisataan 1. Penelitian dan Pengembangan  Destinasi Pariwisata; 2. Penelitian dan Pengembangan  Pemasaran Pariwisata; 3. Penelitian dan Pengembangan  Industri Pariwisata; 4. Penelitian dan Pengembangan  Kelembagaan Pariwisata. 11. Penelitian dan Pengembangan
  • 52. Data Akomodasi Provinsi Nusa Tenggara Timur 0 10 20 30 40 50 60 10 7 0 10 8 16 6 4 15 23 29 23 13 8 35 0 6 4 6 3 0 59 2013 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2014
  • 53. Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Non Bintang Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015
  • 54. Data Rumah Makan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015 0 50 100 150 200 250 300 22 14 21 16 85 94 10 15 17 63 83 29 44 36 30 5 6 88 6 8 0 253 Perbandingan Jumlah Rumah Makan di Provinsi NTT Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2014
  • 55. Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di NTT Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015 578,999 332,676 387,080 363,765 397,543 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2010 2011 2012 2013 2014 Total Tamu Mancanegara dan Nusantara di Provinsi NTT Tahun 2010 - 2014
  • 56. Tren Perkembangan Wisatawan Mancanegara di Provinsi NTT Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015 80,075 50,170 48,608 45,107 65,939 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2010 2011 2012 2013 2014 Tren Perkembangan Tamu Mancanegara di Provinsi NTT Tahun 2010 - 2014
  • 57. Tren Perkembangan Wisatawan Nusantara di Provinsi NTT Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015 498,924 282,506 338,472 318,658 331,604 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 2010 2011 2012 2013 2014 Tren Perkembangan Tamu Nusantara di Provinsi NTT Tahun 2010 - 2014
  • 58. Alokasi Anggaran APBD Tahun 2010 - 2015 Tahun Anggaran 2010 2,765,539,800 2011 6,996,719,500 2012 7,502,330,850 2013 11,075,726,550 2014 11,626,186,110 2015 16,588,246,600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tren Perkembangan Anggaran APBD Tahun 2010 - 2015 Anggaran
  • 59. 59