Bank harus menerapkan kebijakan perkreditian yang hati-hati dan menguntungkan untuk mengurangi risiko kredit. Sebelum memberikan kredit, bank harus menilai watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Kebijakan perkreditian bank juga harus melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat.

1. KEBIJAKAN PERKREDITAN BANK
Mengingat kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, maka pelaksanaan kegiatan yang terkait
dengan perkreditan harus didasarkan atas asas-asas dan kebijaksanaan perkreditan yang sehat,
menguntungkanbagi bank, konsisten,danberkesinambungandenganmemperhatikanfaktor-faktorpenting
untukmengurangi resikotersebutdiantaranyaadalahkeyakinanataskemampuandankesanggupandebitur
untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum
memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,
agunan dan prospek usaha debitur. Disamping itu bank dalam melakukan kegiatan usahanya terutama
menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, sehingga kepentingan dan kepercayaan
masyarakatwajibdilindungi dandipelihara. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 perihal Pedoman
Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, maka Bank menyusun Kebijakan Perkreditan Bank (selanjutnya
disebut “KPB”) sebagaimana tertuang dalam dokumen ini yang secara berkesinambungan dilakukan
penyesuaian dengan situasi dan kondisi Bank Papua. (selanjutnya disebut “Bank”) saat ini. Kebijakan ini
telah disesuaikan dengan implementasi PSAK 50/55 dan PAPI 2008.