SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Warga Negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang
menjadi unsur Negara itu sendiri. Setiap warga Negara mempunyai hak dan
kewajiban yang sama. Kewarganegaraan memang penting karena individ tersebut bisa
mendapatkan hak akan perlindungan hokum dari pemerintah. Andaikan seserang tidak
mendapat setatus kewarganegaraan maka ia akan kehilangan semua hak dan
kewajibannya dan yang terpenting perlindungan hukum dari pemerintah. Dewasa ini
kita kita banyak mendengar permasalahan yang menyangkut kewarganegraan, salah
satu contoh adalah Cristian Gonzales pemain sepakbola yang memperoleh status
kewarganegaraan Indonesia. Bagaimana mendapatkan status warganegara Indonesia?
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari warga Negara dan Kewarganegaraan?
2. Bagaimana tata cara memperoleh Kewarganegaraan Indonesia?
3. Apa penyebab kehilangan Kewarganegaraaan Indonesia?
4. Bagaimana cara memperoleh kembali status Kewarganegaraan Indonesia?
5. Bagaimana ketentuan pidana di Indonesia?
6. Apa akibat kehilangan Kewarganegaraan Indonesia?
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui pengertian dari warga Negara dan Kewarganegaraan.
2. Mengetahui tata cara memperoleh Kewarganegaraan Indonesia.
3. Apa penyebab kehilangan Kewarganegaraaan Indonesia.
4. Mengetahui cara memperoleh kembali status Kewarganegaraan Indonesia.
5. Mengetahui ketentuan Pidana di Indonesia.
6. Mengetahui akibat Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
BAB ll
PEMBAHASAN
A. Definisi Warga Negara dan Kewarganegaraan
a. Definisi Warga Negara
Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang
menjadi unsur negara itu sendiri .Istilaha warga negara lebih sesuai dengan
kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau
kawula negara karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga
dari suatu negara, yakni peserta darisuatu persekutuan yang didirikan dengan
kekuatan bersama,dan setiap warga negara mempunyai persamaan hak didalam
hukum . Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.
Setiap warga negara adalah penduduk suatu Negara, sedangkan setiap penduduk
belum tentu warga negara, karena mungkin seorang asing. Sedangkan seorang asing
hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah Negara tersebut.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian warga negara adalah penduduk
sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan
sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari
negara itu. Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan
Republik Indonesia, pengertian warga Negara adalah warga suatu Negara yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Definisi Kewarganegaraan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kewarganegaraan adalah hal yang
berhubungan dengan warga Negara.
Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian kewarganegaraan adalah segala hal
ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Menurut para ahli antara lain:
· Graham murdorock,1994 Kewarganegaraan ialah hak untuk berpartisipasi secara utuh
dalam berbagai pola struktur social, politik dan kehidupan kultural serta untuk
membantu menciptakan bentuk-bentuk yang selanjutnya dengan begitu maka
memperbesar ide-ide.
·
Soemantri Kewarganegaraan ialah sesuatu yang berhubungan dengan manusia sebagai
individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungan dengan Negara.
· Stanley E. Ptnord dan Etner F.Pelige
Kewarganegaraan ialah studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan
hak-kewajiban warga Negara.
B. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia di antaranya sebagai berikut.
a. Melalui Kelahiran
Dasar kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia menurut undang-undang
ditempuh sebagai dasar-dasar untuk memperoleh kewarganegaraan Repunlik Indonesia dan
dipakai untuk menghindarkan adanya orang tanpa kewarganegaraan yang lahir di wilayah
Republik Indonesia. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang menjadi
warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Menurut pasal 4 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang dimaksud warga Negara Indonesia seperti berikut.
1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau
berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum undang-
undang ini berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga
Negara Indonesia.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara
Indonesia dan ibu warga Negara asing.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara
asing dan ibu warga Negara indonesia.
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara
Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal
ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal
dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI
7. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
8. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang
diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak
tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
9. Anak yang lahir di wilayah NRI yang pada waktu lahir tidak jelas status
kewarganegaraan ayah dan ibunya
10. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah NRI selama ayah dan ibunya tidak
diketahui
11. Anak yang lahir di wilayah NRI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai
kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
12. Anak yang dilahirkan diluar wilayah NRI dari seorang ayah dan ibu WNI yang
karena ketentuan dari Negara tempat aanak tersebut dilahirkan tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
13. Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 ( delapan
belas ) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan
asing tetap diakui sebagai WNI
14. Anak WNI yang belum berusia 5 ( lima ) diangkat secara sah sebagai anak oleh
WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI
15. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan
sumpah atau menyatakan janji setia.
b. Melalui Pengangkatan
Pengangkatan yang dimaksud adalah pengangkatan anak (adopsi). Apabila ada anak
orang asing yang diadopsi oleh orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, anak tersebut
akan menjadi WNI. Dalam ketentuan UU No. 12 tahun 2006 Pasal 21 atat (2), ditegaskan
“Anak Warga Negara Asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut
penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia, memperoleh
Kewraganegaraan Republik Indonesia”.
Sebagai bahan perbandingan, ketentan pasal 2 UU No. 62 Tahun 1958, ditegaskan bahwa
pengangkatan anak baru sah apabila memenuhi syarat-syarat.berikut:
1. pada waktu pengangkatan itu ia belum berumur 5 tahun
2. yang mengangkat harus memohon pengesahan Pengadilan negeri Setempat
3. permohonan pengesahan dilakukan 1 tahun setelah pengangkatan anak
4. kewarganegaraan RI anak diperoleh pada saat pengadilan menyatakan sah
pengangkatan itu.
Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan
kepada pejabat yang melamprkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan
perundang-undangan, disampaikan dalam waktu paling lambat tiga tahun setelah anak
berusia delapan belas tahun atau sudah kawin.
c. Melalui Pewarganegaraan atau naturalisasi
Cara orang asing bisa masuk menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, naturalisasi adalah pemerolehan kewarganegaraan bagi
penduduk asing; hal menjadikan warga negara;pewaganegaraan yang diperoleh setelah
memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada
dua cara proses naturalisasi antara lain sebagai berikut:
1. Naturalisasi biasa, caranya mengajukan permohonan kepada presiden dan
HAM melalui kantor pengadilan negeri setempat ia tinggal atau di Kedubes Republik
Indonesia apabila di luar negeri. Permohonan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia. Apabila
lulus,ia harus mengucapkan sumpah setia di hadapan pengadilan negeri.
2. Naturalisasi istimewa. Naturalisasi ini diberikan kepada orang asing yang
berjasa kepada Negara.
Berdasarkan Pasal 9 UU No. 12 tahun 2006, permohonan pewarganegaraan dapat
diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan.sebagai.berikut:
- Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
- pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah.NRI
paling sedikit 5 tahun berturut – turut atau paling singkat.10.tahun.tidak berturutturut.
- Sehat.jasmani.dan.rohani
- Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara
Pancasila.dan.UUD.1945
- Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana
- Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI diancam
- dengan pidana penjara 1 tahun, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
- Mempunyai pekerjaan dan/ atau penghasilan tetap
- Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara
- Orang asing yang telah berjasa kepada NRI atau karena alas an kepentingan
Negara.
3. Melalui perkawinan
Ketentuan Pasal 19 UU NO. 12 tahun 2006, menegaskan bahwa:
a. warga Negara asing yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh
kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan menjadi WNI dihadapan pejabat
b. Pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat
tinggal di wilayah NKRI 5 tahun berturut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan
perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda
c. Jika hal itu terjadi yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai
dengan
d. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan tersebut
diatur dengan Peraturan Menteri.
4. Melalui Pernyataan Memilih
Menurut UU dalam hal status kewarganegaraan RI terhadap anak berakibat ganda, setelah
berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih satu
kewaeganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegraan sebagaimana ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut
disampaikan dalam waktu paling lambat tiga tahun setelah anak berusia delapan belas tahun
atau sudah kawin.
5. Karena Berjasa kepada NKRI
Ketentuan Pasal 20 UU No. 12 tahun 2006, menegaskan bahwa: “Orang asing yang
telah berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan Negara dapat diberi
kewarganegaraan Indonesia oleh { Presiden setelah memeperoleh pertimbangan DPR RI},
kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan
berkewarganegaraan ganda”.
C. Penyebab Kehilangan Kewarganegaraaan Indonesia
Kehilangan kewarganegaraan adalah dicabutnya stastus seorang warga negara karena
mereka melakukan sesuatu yang mengakibatkan keluar dari status warga Negara sesuai
dengan peraturan setiap negara.
Berdasarkan ketentuan pasal 23 UU No. 12/2006, kewarganegaraan RI dinyataakan
hilang oleh beberapa faktor yaitu:
1. Seeorang memperoleh kewarganegaraan lain karena keinginanya sendiri.
2. Seseorang tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain walapun
kesempatan ada.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri,
yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat
tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia tidak
menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. Seseorang masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu kepada presiden.
5. Seseorang masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam
itu di indonesia sesuai dengan ketententuan perundang undangan hanya dapat dijabat oleh
WNI.
6. Diakui oleh orang asing sebagai anaknya selama orang belum berusia 18 tahun.
7. Seseoranng mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing atau
bagian dari negara asing tersebut.
8. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegraan untuk suatu negara asing; mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor
dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai kewarganegaraan yang masih
berlaku dari negara lain atas namanya.
9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima)
tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan
sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5
(lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak
mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan
Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan,
sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
10. Mempunyai paspor surat yang bersifat paspor dari negara asing/surat yang dapat
diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
11. Seseorang istri atau suami kewarganegaraan replublik Indonesia yang menikah
dengan warga negara asing harus menjadi warga negara asing sesuai dari negara yang
bersangkutan bila negara asing member peraturan tersebut(Gondam 64,2012)
D. Memperoleh Kembali Status Kewarganegaraan Indonesia
Cara memperoleh kembali setatus kewarganegaraan (Repatriasi) indonesia diatur
dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006,yang mengatur dengan tegas tentang perolehan
kembali status kewarganegaraan RI yang pernah hilang. Dalam kaitan ini Pasal 31,
menegaskan “seseorang yang kehilangan kewarganegaraan replubik Indonesia dapat
memperoleh kembali kewarganegaraanya melelui prosedur pewarganegaraanya sebagai
dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 22. Pasal 32, menegaskan:
1) WNI yang kehilangan kewaganegaraan RI yang dimaksud dalam pasal 23
huruf i; Pasal 25 dan Paslal 26 ayat (1) dan (2), dapat memperoleh kembali kewarganegaraan
Ri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada mentri tanpa melalui prosedur yang
dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17.
2) Permohonan dalam ayat (1) bertempat tinggal diluar wilayah NKRI,
permohonan disampaikan memlalui perwakilan replublik Indonesia yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal pemohonan.
3) Permohonan untuk memproleh kembali kewarganegaraan RI dapat diajukan
oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraan akibat ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) sejak putusnya perkawinan.
4) Kepala perwakilan repulublik Indonesia yang dimaksud pada ayat (2)
meneruskan permohonan tersebut kepada mentri dalam waktu paling lama empat belas hari
setelah menerima permohonan(Hakim, 2012).
E. Ketetuan Pidana di Indonesia
Ketentuan pidana untuk seseorang yang melangar UU No. 12 Tahun 2006, yang
diatur pada pasal-pasal berikut.
Pasal 36
1) Pejabat karena kelalaianya melaksanakan tugas dan kewajiban yang ditentukan
dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk
memperoleh atau memperoleh kembali dan atau karena kehilangan kewarganegraan
Indonesia dipedana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
2) Dalam tindak pidana yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan karena
kesengajaan Replublik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.
Pasal 37
1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termaksut
keterangan diatas sumpah, membuat dokumen palsu, memasukan surat atau dokumen dengan
maksud untuk memakai atau menyuruhmemakai keterangan atau surat atau doumen yang
dipalsukan untuk meperoleh kewarganegaraan Replublik Indonesiadipidana dengan pidana
penjara paling sigkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit
Rp250.000,00 dan paling banyak Rp100.000.000,00.
2) Setiap orang yang dengan sengala membuat keterangan palsu, termasuk
keterangan diatas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat
atau dokumen yang dimaksutkan pada ayat (1) dipiana dengan pidana penjara singkat satu
tahun dan lama empat tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000, 00 dan paling banyak
Rp100.000.000,00.
Pasal 38
1) Dalam hal tidak pidana yang dimaksudkan dalam pasl 37 dilakukan korparasi,
pengenaan pidana dijatuhkan kepada korperaasi dan atau pengurus ang bertindak untuk dan
atas nama korporasi;
2) Korperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana degan pidana denda
paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp.500.000.000,00.
3) Pengurus koprasi yang dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun ddan denda paling sedikit Rp.
100.000.000,00 dan paling banyak Rp.500.000.000,00(Hakim,2012).
F. Akibat Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Akibat kehilangan kewarganegaraan Indonesia seseorang harus kehilangan hak-hak
dari negara asalnya dan melakukan kewajiban jika dia berada di negara Indonesia.
1. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak mempunyai hak
pilih presiden, walkota Indonesia dan sebagainya.
2. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak dapat memiliki
hak milik tanah di Indonesia.
3. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak memiliki Hak
Guna Usaha di Indonesia (HGU) dan hanya memiliki hak pakai atau hak sewa.
4. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak memiliki Hak
Guna Bangunan (HGB) di Indonesia hanya boleh memiliki hak Pakai atau Hak Sewa.
5. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia harus memiliki visa
bila berada di Indonesia(Harian huluan,2013).
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk
yang menjadi unsur negara itu sendiri dan kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan
dengan warga Negara.
2. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melaui kelahiran,
pengangkatan, pernyataan memilih, dan bekerja kepada NKRI.
3. Kehilangan kewarganegaraan adalah dicabutnya stastus seorang warga negara
karena mereka melakukan sesuatu yang mengakibatkan keluar dari status warga negara
sesuai dengan peraturan setiap negara.
4. Cara memperoleh kembali setatus kewarganegaraan (Repatriasi) diatur dalam
undang-undang nomor 12 tahun 2006.
5. Ketentuan pidana untuk seseorang yang melangar UU No. 12 Tahun 2006, yang
diatur pada pasal36 dan pasal 38.
6. Akibat kehilangan kewarganegaraan seseorang harus kehilangan hak-hak dari
negara asalnya dan melakukan kewajiban jika dia berada di negara asalnya.
B. Saran
1. Sebaiknya dalam memasukakan warga asing menjadi kewarganegaaan
Indonesia diperketat.
2. Sebiknya dalam menghilangkan kewarga negaraan Indonesia harus dijaga
jangan sampai terjadi keceroboan sehingga seseorang tersebut kehilangan kewarganegaraan.
Bab 1

Contenu connexe

Tendances

PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)Eko Budi
 
hak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarahak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarayuanitaandriani
 
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan DIANTO IRAWAN
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanAna Fitrotunnisa
 
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesiakedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesiaRakha Al
 
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30dianwidya sains
 
hak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanhak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanDina Destiana
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Persamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  KehidupanPersamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  Kehidupan
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek KehidupanMy own home
 
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Dedi Saputra
 
Pewarganegaraan Indonesia
Pewarganegaraan IndonesiaPewarganegaraan Indonesia
Pewarganegaraan IndonesiaSari Erz
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiafahiraila
 
Kedudukan wn & penduduk indonesia
Kedudukan wn & penduduk indonesiaKedudukan wn & penduduk indonesia
Kedudukan wn & penduduk indonesianovi noi
 
Kewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmiKewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmiHilmiSalam
 
Persamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negaraPersamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negaraFarida Lukmi
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
 
Warga negara dan pewarganegaraan
Warga negara dan pewarganegaraanWarga negara dan pewarganegaraan
Warga negara dan pewarganegaraanFathur Marah
 

Tendances (20)

PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)
 
hak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarahak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negara
 
Makalah 10
Makalah 10Makalah 10
Makalah 10
 
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
 
Naturalisasi
NaturalisasiNaturalisasi
Naturalisasi
 
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
 
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesiakedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5
 
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
 
hak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanhak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraan
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Persamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  KehidupanPersamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  Kehidupan
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
 
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
 
Pewarganegaraan Indonesia
Pewarganegaraan IndonesiaPewarganegaraan Indonesia
Pewarganegaraan Indonesia
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
 
Kedudukan wn & penduduk indonesia
Kedudukan wn & penduduk indonesiaKedudukan wn & penduduk indonesia
Kedudukan wn & penduduk indonesia
 
Kewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmiKewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmi
 
Persamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negaraPersamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negara
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
 
Warga negara dan pewarganegaraan
Warga negara dan pewarganegaraanWarga negara dan pewarganegaraan
Warga negara dan pewarganegaraan
 

Similaire à Bab 1

Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfkakayeuis
 
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan IndonesiaKedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan IndonesiaMuhammadAmarRahman
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
 
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).pptfikrizar1
 
Tugas makalah ppkn
Tugas makalah ppknTugas makalah ppkn
Tugas makalah ppknGerbangIlmu
 
Bab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruBab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruHendrastuti Retno
 
Bab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruBab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruHendrastuti Retno
 
Hubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga NegaraHubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga NegaraSiti Hardiyanti
 
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdfadoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdfNaJaemin73
 
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docxMAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docxHamzahAsadullah5
 
MATERI ke-7.pptx
MATERI ke-7.pptxMATERI ke-7.pptx
MATERI ke-7.pptxAldiDem
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanAna Fitrotunnisa
 
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Manchester United
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupanPersamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupanYeni Sujarnoko
 

Similaire à Bab 1 (20)

Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdf
 
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan IndonesiaKedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
 
PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
 
Hak dan kewajiban wni
Hak dan kewajiban wniHak dan kewajiban wni
Hak dan kewajiban wni
 
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
 
Tugas makalah ppkn
Tugas makalah ppknTugas makalah ppkn
Tugas makalah ppkn
 
Bab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruBab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baru
 
Bab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruBab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baru
 
Hubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga NegaraHubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga Negara
 
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdfadoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
 
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docxMAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
 
MATERI ke-7.pptx
MATERI ke-7.pptxMATERI ke-7.pptx
MATERI ke-7.pptx
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
 
Kewarganegaraan (pkn 2)
Kewarganegaraan (pkn 2)Kewarganegaraan (pkn 2)
Kewarganegaraan (pkn 2)
 
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupanPersamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
 

Dernier

APAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael Rada
APAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael RadaAPAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael Rada
APAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael RadaMichael Rada
 
PPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdf
PPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdfPPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdf
PPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdfAgusyunus2
 
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptxMedia Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptxItaaNurlianaSiregar
 
6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt
6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt
6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .pptApaySafari1
 
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tani
Administrasi Kelompok Tani  atau kelompok wanita taniAdministrasi Kelompok Tani  atau kelompok wanita tani
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tanikwtkelurahanmekarsar
 
Sistem-Informasi-Akuntansi-Pertemuan-10.ppt
Sistem-Informasi-Akuntansi-Pertemuan-10.pptSistem-Informasi-Akuntansi-Pertemuan-10.ppt
Sistem-Informasi-Akuntansi-Pertemuan-10.pptIka Putri
 
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...unikbetslotbankmaybank
 
Hub. 0821 4281 1002, Rekomendasi Restoran Rumah Makan Kulineran Warung Depot ...
Hub. 0821 4281 1002, Rekomendasi Restoran Rumah Makan Kulineran Warung Depot ...Hub. 0821 4281 1002, Rekomendasi Restoran Rumah Makan Kulineran Warung Depot ...
Hub. 0821 4281 1002, Rekomendasi Restoran Rumah Makan Kulineran Warung Depot ...syafiraw266
 
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docxLAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docxAnissaPratiwi3
 
"Bawal99: Menikmati Sensasi Taruhan Olahraga Online dengan Aman dan Nyaman"
"Bawal99: Menikmati Sensasi Taruhan Olahraga Online dengan Aman dan Nyaman""Bawal99: Menikmati Sensasi Taruhan Olahraga Online dengan Aman dan Nyaman"
"Bawal99: Menikmati Sensasi Taruhan Olahraga Online dengan Aman dan Nyaman"HaseebBashir5
 
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.nuranisasignature
 
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot BesarBAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot BesarBambu hoki88
 
Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)ppt
Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)pptPelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)ppt
Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)pptJhonSutarka1
 
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOTSTRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOTRikoMappedeceng1
 
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptx
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan   Penggajian.pptxBab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan   Penggajian.pptx
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptxlulustugasakhirkulia
 
bahan paparan satgas penilaian kinerja tpps.pptx
bahan paparan satgas penilaian kinerja tpps.pptxbahan paparan satgas penilaian kinerja tpps.pptx
bahan paparan satgas penilaian kinerja tpps.pptxZainalArifin848408
 
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di IndonesiaPerkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesialangkahgontay88
 
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARUATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARUsayangkamuu240203
 
ppt kelompok 3 bentuk bentuk organisasi.pptx
ppt kelompok 3 bentuk bentuk organisasi.pptxppt kelompok 3 bentuk bentuk organisasi.pptx
ppt kelompok 3 bentuk bentuk organisasi.pptxRafifOye
 

Dernier (20)

APAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael Rada
APAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael RadaAPAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael Rada
APAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael Rada
 
PPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdf
PPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdfPPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdf
PPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdf
 
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptxMedia Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptx
 
abortion pills in Kuwait City+966572737505 get Cytotec
abortion pills in Kuwait City+966572737505 get Cytotecabortion pills in Kuwait City+966572737505 get Cytotec
abortion pills in Kuwait City+966572737505 get Cytotec
 
6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt
6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt
6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt
 
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tani
Administrasi Kelompok Tani  atau kelompok wanita taniAdministrasi Kelompok Tani  atau kelompok wanita tani
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tani
 
Sistem-Informasi-Akuntansi-Pertemuan-10.ppt
Sistem-Informasi-Akuntansi-Pertemuan-10.pptSistem-Informasi-Akuntansi-Pertemuan-10.ppt
Sistem-Informasi-Akuntansi-Pertemuan-10.ppt
 
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
 
Hub. 0821 4281 1002, Rekomendasi Restoran Rumah Makan Kulineran Warung Depot ...
Hub. 0821 4281 1002, Rekomendasi Restoran Rumah Makan Kulineran Warung Depot ...Hub. 0821 4281 1002, Rekomendasi Restoran Rumah Makan Kulineran Warung Depot ...
Hub. 0821 4281 1002, Rekomendasi Restoran Rumah Makan Kulineran Warung Depot ...
 
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docxLAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
 
"Bawal99: Menikmati Sensasi Taruhan Olahraga Online dengan Aman dan Nyaman"
"Bawal99: Menikmati Sensasi Taruhan Olahraga Online dengan Aman dan Nyaman""Bawal99: Menikmati Sensasi Taruhan Olahraga Online dengan Aman dan Nyaman"
"Bawal99: Menikmati Sensasi Taruhan Olahraga Online dengan Aman dan Nyaman"
 
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
 
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot BesarBAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
 
Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)ppt
Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)pptPelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)ppt
Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)ppt
 
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOTSTRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
 
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptx
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan   Penggajian.pptxBab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan   Penggajian.pptx
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptx
 
bahan paparan satgas penilaian kinerja tpps.pptx
bahan paparan satgas penilaian kinerja tpps.pptxbahan paparan satgas penilaian kinerja tpps.pptx
bahan paparan satgas penilaian kinerja tpps.pptx
 
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di IndonesiaPerkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
 
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARUATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
 
ppt kelompok 3 bentuk bentuk organisasi.pptx
ppt kelompok 3 bentuk bentuk organisasi.pptxppt kelompok 3 bentuk bentuk organisasi.pptx
ppt kelompok 3 bentuk bentuk organisasi.pptx
 

Bab 1

  • 1. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Warga Negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur Negara itu sendiri. Setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kewarganegaraan memang penting karena individ tersebut bisa mendapatkan hak akan perlindungan hokum dari pemerintah. Andaikan seserang tidak mendapat setatus kewarganegaraan maka ia akan kehilangan semua hak dan kewajibannya dan yang terpenting perlindungan hukum dari pemerintah. Dewasa ini kita kita banyak mendengar permasalahan yang menyangkut kewarganegraan, salah satu contoh adalah Cristian Gonzales pemain sepakbola yang memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Bagaimana mendapatkan status warganegara Indonesia? B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian dari warga Negara dan Kewarganegaraan? 2. Bagaimana tata cara memperoleh Kewarganegaraan Indonesia? 3. Apa penyebab kehilangan Kewarganegaraaan Indonesia? 4. Bagaimana cara memperoleh kembali status Kewarganegaraan Indonesia? 5. Bagaimana ketentuan pidana di Indonesia? 6. Apa akibat kehilangan Kewarganegaraan Indonesia? C. Tujuan Penulisan 1. Mengetahui pengertian dari warga Negara dan Kewarganegaraan. 2. Mengetahui tata cara memperoleh Kewarganegaraan Indonesia. 3. Apa penyebab kehilangan Kewarganegaraaan Indonesia. 4. Mengetahui cara memperoleh kembali status Kewarganegaraan Indonesia. 5. Mengetahui ketentuan Pidana di Indonesia. 6. Mengetahui akibat Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
  • 2. BAB ll PEMBAHASAN A. Definisi Warga Negara dan Kewarganegaraan a. Definisi Warga Negara Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara itu sendiri .Istilaha warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta darisuatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama,dan setiap warga negara mempunyai persamaan hak didalam hukum . Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. Setiap warga negara adalah penduduk suatu Negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara, karena mungkin seorang asing. Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah Negara tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. b. Definisi Kewarganegaraan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga Negara. Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Menurut para ahli antara lain: · Graham murdorock,1994 Kewarganegaraan ialah hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur social, politik dan kehidupan kultural serta untuk membantu menciptakan bentuk-bentuk yang selanjutnya dengan begitu maka memperbesar ide-ide. ·
  • 3. Soemantri Kewarganegaraan ialah sesuatu yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungan dengan Negara. · Stanley E. Ptnord dan Etner F.Pelige Kewarganegaraan ialah studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak-kewajiban warga Negara. B. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia di antaranya sebagai berikut. a. Melalui Kelahiran Dasar kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia menurut undang-undang ditempuh sebagai dasar-dasar untuk memperoleh kewarganegaraan Repunlik Indonesia dan dipakai untuk menghindarkan adanya orang tanpa kewarganegaraan yang lahir di wilayah Republik Indonesia. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang menjadi warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Menurut pasal 4 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang dimaksud warga Negara Indonesia seperti berikut. 1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum undang- undang ini berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara indonesia. 5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. 6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI 7. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
  • 4. 8. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin 9. Anak yang lahir di wilayah NRI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya 10. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah NRI selama ayah dan ibunya tidak diketahui 11. Anak yang lahir di wilayah NRI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya 12. Anak yang dilahirkan diluar wilayah NRI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari Negara tempat aanak tersebut dilahirkan tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. 13. Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI 14. Anak WNI yang belum berusia 5 ( lima ) diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI 15. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. b. Melalui Pengangkatan Pengangkatan yang dimaksud adalah pengangkatan anak (adopsi). Apabila ada anak orang asing yang diadopsi oleh orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, anak tersebut akan menjadi WNI. Dalam ketentuan UU No. 12 tahun 2006 Pasal 21 atat (2), ditegaskan “Anak Warga Negara Asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia, memperoleh Kewraganegaraan Republik Indonesia”. Sebagai bahan perbandingan, ketentan pasal 2 UU No. 62 Tahun 1958, ditegaskan bahwa pengangkatan anak baru sah apabila memenuhi syarat-syarat.berikut: 1. pada waktu pengangkatan itu ia belum berumur 5 tahun 2. yang mengangkat harus memohon pengesahan Pengadilan negeri Setempat 3. permohonan pengesahan dilakukan 1 tahun setelah pengangkatan anak 4. kewarganegaraan RI anak diperoleh pada saat pengadilan menyatakan sah pengangkatan itu.
  • 5. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang melamprkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, disampaikan dalam waktu paling lambat tiga tahun setelah anak berusia delapan belas tahun atau sudah kawin. c. Melalui Pewarganegaraan atau naturalisasi Cara orang asing bisa masuk menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, naturalisasi adalah pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal menjadikan warga negara;pewaganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada dua cara proses naturalisasi antara lain sebagai berikut: 1. Naturalisasi biasa, caranya mengajukan permohonan kepada presiden dan HAM melalui kantor pengadilan negeri setempat ia tinggal atau di Kedubes Republik Indonesia apabila di luar negeri. Permohonan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia. Apabila lulus,ia harus mengucapkan sumpah setia di hadapan pengadilan negeri. 2. Naturalisasi istimewa. Naturalisasi ini diberikan kepada orang asing yang berjasa kepada Negara. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 12 tahun 2006, permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan.sebagai.berikut: - Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin - pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah.NRI paling sedikit 5 tahun berturut – turut atau paling singkat.10.tahun.tidak berturutturut. - Sehat.jasmani.dan.rohani - Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila.dan.UUD.1945 - Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana - Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI diancam - dengan pidana penjara 1 tahun, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda - Mempunyai pekerjaan dan/ atau penghasilan tetap - Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara - Orang asing yang telah berjasa kepada NRI atau karena alas an kepentingan Negara. 3. Melalui perkawinan Ketentuan Pasal 19 UU NO. 12 tahun 2006, menegaskan bahwa:
  • 6. a. warga Negara asing yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan menjadi WNI dihadapan pejabat b. Pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI 5 tahun berturut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda c. Jika hal itu terjadi yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan d. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. 4. Melalui Pernyataan Memilih Menurut UU dalam hal status kewarganegaraan RI terhadap anak berakibat ganda, setelah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih satu kewaeganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegraan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut disampaikan dalam waktu paling lambat tiga tahun setelah anak berusia delapan belas tahun atau sudah kawin. 5. Karena Berjasa kepada NKRI Ketentuan Pasal 20 UU No. 12 tahun 2006, menegaskan bahwa: “Orang asing yang telah berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan Negara dapat diberi kewarganegaraan Indonesia oleh { Presiden setelah memeperoleh pertimbangan DPR RI}, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda”. C. Penyebab Kehilangan Kewarganegaraaan Indonesia Kehilangan kewarganegaraan adalah dicabutnya stastus seorang warga negara karena mereka melakukan sesuatu yang mengakibatkan keluar dari status warga Negara sesuai dengan peraturan setiap negara. Berdasarkan ketentuan pasal 23 UU No. 12/2006, kewarganegaraan RI dinyataakan hilang oleh beberapa faktor yaitu: 1. Seeorang memperoleh kewarganegaraan lain karena keinginanya sendiri. 2. Seseorang tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain walapun kesempatan ada.
  • 7. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; 4. Seseorang masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu kepada presiden. 5. Seseorang masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di indonesia sesuai dengan ketententuan perundang undangan hanya dapat dijabat oleh WNI. 6. Diakui oleh orang asing sebagai anaknya selama orang belum berusia 18 tahun. 7. Seseoranng mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. 8. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegraan untuk suatu negara asing; mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. 9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. 10. Mempunyai paspor surat yang bersifat paspor dari negara asing/surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. 11. Seseorang istri atau suami kewarganegaraan replublik Indonesia yang menikah dengan warga negara asing harus menjadi warga negara asing sesuai dari negara yang bersangkutan bila negara asing member peraturan tersebut(Gondam 64,2012) D. Memperoleh Kembali Status Kewarganegaraan Indonesia Cara memperoleh kembali setatus kewarganegaraan (Repatriasi) indonesia diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006,yang mengatur dengan tegas tentang perolehan kembali status kewarganegaraan RI yang pernah hilang. Dalam kaitan ini Pasal 31, menegaskan “seseorang yang kehilangan kewarganegaraan replubik Indonesia dapat
  • 8. memperoleh kembali kewarganegaraanya melelui prosedur pewarganegaraanya sebagai dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 22. Pasal 32, menegaskan: 1) WNI yang kehilangan kewaganegaraan RI yang dimaksud dalam pasal 23 huruf i; Pasal 25 dan Paslal 26 ayat (1) dan (2), dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Ri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada mentri tanpa melalui prosedur yang dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17. 2) Permohonan dalam ayat (1) bertempat tinggal diluar wilayah NKRI, permohonan disampaikan memlalui perwakilan replublik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohonan. 3) Permohonan untuk memproleh kembali kewarganegaraan RI dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraan akibat ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) sejak putusnya perkawinan. 4) Kepala perwakilan repulublik Indonesia yang dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada mentri dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima permohonan(Hakim, 2012). E. Ketetuan Pidana di Indonesia Ketentuan pidana untuk seseorang yang melangar UU No. 12 Tahun 2006, yang diatur pada pasal-pasal berikut. Pasal 36 1) Pejabat karena kelalaianya melaksanakan tugas dan kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan atau karena kehilangan kewarganegraan Indonesia dipedana dengan pidana penjara paling lama satu tahun. 2) Dalam tindak pidana yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan Replublik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Pasal 37 1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termaksut keterangan diatas sumpah, membuat dokumen palsu, memasukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruhmemakai keterangan atau surat atau doumen yang dipalsukan untuk meperoleh kewarganegaraan Replublik Indonesiadipidana dengan pidana penjara paling sigkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp250.000,00 dan paling banyak Rp100.000.000,00.
  • 9. 2) Setiap orang yang dengan sengala membuat keterangan palsu, termasuk keterangan diatas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen yang dimaksutkan pada ayat (1) dipiana dengan pidana penjara singkat satu tahun dan lama empat tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000, 00 dan paling banyak Rp100.000.000,00. Pasal 38 1) Dalam hal tidak pidana yang dimaksudkan dalam pasl 37 dilakukan korparasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korperaasi dan atau pengurus ang bertindak untuk dan atas nama korporasi; 2) Korperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana degan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp.500.000.000,00. 3) Pengurus koprasi yang dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun ddan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 dan paling banyak Rp.500.000.000,00(Hakim,2012). F. Akibat Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Akibat kehilangan kewarganegaraan Indonesia seseorang harus kehilangan hak-hak dari negara asalnya dan melakukan kewajiban jika dia berada di negara Indonesia. 1. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak mempunyai hak pilih presiden, walkota Indonesia dan sebagainya. 2. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak dapat memiliki hak milik tanah di Indonesia. 3. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak memiliki Hak Guna Usaha di Indonesia (HGU) dan hanya memiliki hak pakai atau hak sewa. 4. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) di Indonesia hanya boleh memiliki hak Pakai atau Hak Sewa. 5. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia harus memiliki visa bila berada di Indonesia(Harian huluan,2013).
  • 10. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara itu sendiri dan kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga Negara. 2. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melaui kelahiran, pengangkatan, pernyataan memilih, dan bekerja kepada NKRI. 3. Kehilangan kewarganegaraan adalah dicabutnya stastus seorang warga negara karena mereka melakukan sesuatu yang mengakibatkan keluar dari status warga negara sesuai dengan peraturan setiap negara. 4. Cara memperoleh kembali setatus kewarganegaraan (Repatriasi) diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006. 5. Ketentuan pidana untuk seseorang yang melangar UU No. 12 Tahun 2006, yang diatur pada pasal36 dan pasal 38. 6. Akibat kehilangan kewarganegaraan seseorang harus kehilangan hak-hak dari negara asalnya dan melakukan kewajiban jika dia berada di negara asalnya. B. Saran 1. Sebaiknya dalam memasukakan warga asing menjadi kewarganegaaan Indonesia diperketat. 2. Sebiknya dalam menghilangkan kewarga negaraan Indonesia harus dijaga jangan sampai terjadi keceroboan sehingga seseorang tersebut kehilangan kewarganegaraan.