Dokumen tersebut membahas program Jampersal yang bertujuan meningkatkan akses ibu hamil dan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten untuk persalinan. Program ini memberikan bantuan transportasi dan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin. Dana Jampersal dialokasikan untuk sewa rumah bersalin tradisional, transportasi rujukan, dan biaya pelayanan kebidanan di puskesmas. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah persalinan di fas

1. Jaminan
Persalinan

2. + 20%
Persalinan Non Fasyankes

3. Tidak Memiliki
JKN / KIS
Pendidikan
Masyarakat
Akses menuju
Fasyankes
Ekonomi Sosial
Penyebab
Persalinan
Non Fasyankes

5. TUJUAN
JAMPERSAL

6. Tujuan Umum
Meningkatkan akses Yankes bagi ibu hamil,
bersalin & nifas serta bayi baru lahir ke Fasyankes
yang kompeten.
Tujuan Khusus
1.Meningkatkan jumlah persalinan di Fasyankes
yang kompeten;
2.Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil
bersalin & nifas serta bayi baru lahir.

7. SASARAN JAMPERSAL
Dinkes Rumah Sakit Puskesmas

8. KEBIJAKAN
OPERASIONAL
JAMPERSA
L

9. 1) Mendekatkan akses pelayanan KIA;
2) Memobilisasi persalinan ke Fasyankes  pencegahan dini
komplikasi persalinan/masa nifas;
3) Penyediaan RTK mempertimbangkan SDK & kebutuhan
lapangan;
4) Membiayai persalinan/perawatan kehamilan Risti di Fasyankes
bagi ibu hamil/bersalin miskin & tidak mampu yang belum
mempunyai JKN/KIS/lainnya;
5) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan
kelas III sesuai pelayanan PBI & tidak diperbolehkan naik kelas.

10. 6) Tidak boleh membiayai kegiatan yang telah dibiayai APBN,
APBD, BPJS/sumber lainnya;
7) Dinkes Kabupaten menghitung kebutuhan pemanfaatan
Jampersal sesuai dengan prioritas;
8) Dapat dimanfaatkan fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur
juknis, alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal;
9) Pembayaran jampersal menggunakan sistem klaim dari
Fasyankes/PJ Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan
oleh Dinkes Kabupaten.

11. Ruang Lingkup
Kegiatan
Jampersal

12. 1. Rujukan persalinan dari
rumah ke Fasyankes
2. Sewa & operasional RTK

13. 3. Pelayanan kasus komplikasi & Risti pada Bumil, Pertolongan
persalinan, KB paskasalin & perawatan bayi baru lahir
4. Dukungan Manajemen

14. Pengalokasian Dana Jampersal

15. Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinkes Kabupaten
dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan:
kebutuhan
sewa &
operasional
RTK
tidak mempunyai
biaya untuk
membayar jasa
persalinan di
Fasyankes
jumlah
Bumil/Bulin yang
mempunyai
hambatan akses
menuju
Fasyankes untuk
pertolongan
persalinan

16. Alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal
 pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat
dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas

17. Penggunaan Dana Jampersal

18. Rujukan (Pergi & Pulang)
ibu hamil/bersalin ke Fasyankes yang kompeten
 dari rumah ke Fasyankes primer
 dari RTK ke Fasyankes primer
 dari rumah ke Fasyankes sekunder/tersier
 dari Fasyankes primer ke Fasyankes
sekunder/tersier baik melalui RTK dan atau
langsung ke Fasyankes sekunder/tersier.
 Rujukan untuk pelayanan perawatan
kehamilan ke Fasyankes sekunder/tertier
atas indikasi medis.

19. Sewa & Operasional RTK
termasuk makan & minum bagi pasien, keluarga
pendamping & petugas kesehatan/kader

20. Pertolongan Persalinan
di Fasyankes yang kompeten dengan fasilitas = peserta JKN/KIS
penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa:
1) Pertolongan persalinan
2) Perawatan kehamilan risiko tinggi
3) Pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan
BKKBN
4) Perawatan bayi baru lahir & skrining hipotiroid kongenital (SHK).

21.  Pembiayaan pelayanan ANC & PNC tidak termasuk dalam
paket Jampersal kecuali Bumil Risti atas indikasi medis perlu
pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
 Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik
kelas dengan biaya sendiri & harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
 Besaran biaya pertolongan persalinan & perawatan sesuai
dengan yang berlaku pada penyelenggaraan JKN oleh BPJS.

22. Dukungan Manajemen
administrasi
pendampingan
Nakes
pengelolaan
keuangan
sosialisasi
verifikasi
klaim
survei &
sewa RTK

23. Setiap kabupaten diharapkan untuk sewa RTK minimal 1 rumah di
dekat RS yang ditetapkan sebagai rujukan Risti, untuk mendekatkan
akses Bumil Risti dengan RS sebelum & setelah melahirkan

24. Pemanfaatan Dana Jampersal

25. 1. Transport lokal / Perjalanan Dinas petugas kesehatan
termasuk kader
2. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan
3. Operasional RTK mencakup:
1) Sewa rumah (Langganan air & listrik, alat RT & kebersihan)
2) Makan dan minum ibu hamil & pendamping di RTK
4. Jasa pemeriksaan, perawatan & pertolongan persalinan
5. Honor PNS & non PNS;
6. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi
7. Penyediaan barang habis pakai
8. Belanja pencetakan & penggandaan
9. Belanja jasa pengiriman spesimen.

26. Dana Jampersal TIDAK BOLEH
dimanfaatkan untuk belanja tidak
langsung, belanja modal, pembelian
obat dan vaksin, bayar iuran/premi

27. DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 2017
JAMPERSAL
Rp 1,487,064,000

28. ALOKASI DANA JAMPERSAL
Dukungan Manajemen 5% : Rp 74.486.000
Operasional 95% : Rp 1.412.578.000

29. SOSIALISASI JAMPERSAL
Sewa Tempat  @ Rp 500.000
Penggandaan Materi
20 orang x 14 lembar x @ Rp 200  Rp 56.000
Konsumsi
Snack 20 orang x @ Rp 15.000  Rp 300.000
Makan 20 orang x @ Rp 25.000  Rp 500.000
Sosialisasi Jampersal tingkat Puskesmas
: peserta sebanyak 20 orang
(Camat, Kesos, Kades, PKK, Kapus, Bendahara, Binwil)

30. SEWA & OPERASIONAL RTK
Paket I (Pedesaan) @ Rp 14.000.000
 Jenawi, Jatipuro, Kerjo
Sewa RTK meliputi biaya Sewa, Listrik, Air,
Alat Kebersihan, & Alat Rumah Tangga
Paket II (Tengah Kota) @ Rp 16.000.000
 Kebakkramat I & Gondangrejo
Paket III (Kota) @ Rp 20.000.000
 Tawangmangu, Jaten I, Karanganyar, Tasikmadu

31. OPERASIONAL RTK
Honor Penjaga & Kebersihan RTK
@ 1 orang x 9 bulan  per Bulan Rp 500.000
Cetak MMT RTK
1 buah x 9 RTK @ RTK Rp 200.000
Makmin Pasien & Pendamping di RTK
Snack 2 kali per hari  @ Rp 12.500
Makan 3 kali per hari  @ Rp 25.000
Uang Harian Nakes Pemantau di RTK
1 orang x 2 kali  @ Rp 100.000

32. RUJUKAN JAMPERSAL
Sewa Mobil (Pulang Pergi)
1 unit x 225 kasus  @ Rp 150.000
Uang Harian Merujuk
Pendamping (Non PNS)  1 orang x 225 kasus @ Rp 70.000
Pendamping (PNS/Nakes)  1 orang x 225 kasus @ Rp 100.000

33. JASA KLAIM PELAYANAN PERSALINAN & KB
PASCA SALIN
 Biaya Persalinan Normal  @ + Rp 700.000
 Biaya KB Pasca salin  @ + Rp 100.000
 Biaya Persalinan Pervaginam dengan tindakan emergensi
dasar di Puskesmas PONED  @ + Rp 950.000
 Pelayanan Pra rujukan komplikasi kebidanan dan atau
Neonatal  @ + Rp 125.000
Total Belanja Jasa Klaim Pelayanan Persalinan dan
KB Pasca Salin  Rp 1.040.778.000

34. Rambu-Rambu Rekomendasi
Jampersal

35. RUANG LINGKUP PENJAMINAN
1. Ibu hamil dengan risiko tinggi dengan perawatan, diutamakan dengan
rujukan berjenjang.
2. Persalinan Risti di Rumah Sakit, diutamakan dengan rujukan berjenjang.
“Persalinan Normal di RS TANPA rujukan  TIDAK DIJAMIN
3. Perawatan Bayi Baru Lahir, diutamakan bayi “BERMASALAH” sedang atau
berat.
4. Faskes Rujukan: RSUD Karanganyar, RSU Surakarta, RS Dr. Moewardi.
5. Penjaminan diberikan selama “DANA MASIH MENCUKUPI/ADA”
DEFINISI: Rujukan berjenjang  minimal harus dari Bidan Desa / BPM
dan Bidan “WAJIB” melaporkan ke pengelola program
Jampersal Dinas Kesehatan (Ibu Purwati, S.KM, M.Kes)
6. Persalinan di Puskesmas yang dibayar: Jasa Pelayanan, Jasa Sarana, dan
Makmin Pasien”

36. PERSYARATAN REKOMENDASI
di tingkat rujukan
Kriteria:
1. Ibu hamil yang tidak memiliki jaminan apapun (kartu JKN,
Jamkesda/tidak masuk Data PBDT Tahun 2015)
2. Keluarga Miskin ditunjukkan dengan SKTM
Syarat:
1. Pasien sudah mondok
2. Pemohon membawa berkas terdiri dari:
a. FC SKTM, FC KK, FC KTP
b. Surat Pengantar dari Rumah Sakit
c. Surat Rujukan
3. Berkas diserahkan ke Dinas Kesehatan 3 x 24 jam sejak
dinyatakan mondok

37. Pembayaran Klaim
1. Pembiayaan dengan tarif INA CBGs (Rumah Sakit) dan Tarif JKN
Non Kapitasi (Puskesmas).
2. Faskes segera melaporkan estimasi biaya setiap kasus, setiap
minggu.

38. Mekanisme Klaim Jampersal
1. Berkas klaim dari Faskes (Puskesmas/RS) dikirimkan ke Bidang
Kesmas (Kusmaryani, S.KM). Berkas klaim meliputi:
Rumah Sakit:
a. FC SKTM, FC KTP, FC KK.
b. Rujukan dari Bidan/Puskesmas
c. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (asli)
d. Bukti pelayanan/perawatan
e. Keluaran aplikasi perhitungan INA CBGs (printout)
Puskesmas:
a. FC SKTM, FC KTP, FC KK.
b. Bukti pelayanan/perawatan
c. Partograf

39. SPJ Jampersal Puskesmas
1. SPJ Jampersal masuk kepada Tim Pengelola Jampersal
maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
2. Pengelola Jampersal Puskesmas merevisi dan
mengembalikan koreksi SPJ dengan segera, maksimal
1 (satu) minggu setelah hasil revisi SPJ dikembalikan
ke Puskesmas.
3. SPJ Jampersal dibuat rangkap 4, 3 dikumpulkan
ke Dinkes dan 1 disimpan Puskesmas sebagai arsip.

41. PENUTUP
Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 & dimungkinkan dapat digunakan
sebagai acuan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan pada tahun selanjutnya.
DAK nonfisik bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan yang dapat
meningkatkan daya jangkau & kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di
provinsi/kabupaten/kota terutama daerah dengan derajat kesehatan yang
belum optimal, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat
memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.
Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan
tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya
bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Provinsi/
Kabupaten/Kota) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

42. Terimakasih