Masalah integrasi nasional dan ancaman disintegras2i

THE HABIBIE CENTER, 2005 1
KOMPLEKSITASKOMPLEKSITAS MASALAHMASALAH
KEUTUHAN NEGARA DANKEUTUHAN NEGARA DAN
INTEGRITAS NASIONALINTEGRITAS NASIONAL
Sebuah Tinjauan dari Sudut ProsesSebuah Tinjauan dari Sudut Proses
Nation- and State-buildingNation- and State-building
DR. Saafroedin BAHARDR. Saafroedin BAHAR

2THE HABIBIE CENTER, 2005
Materi CeramahMateri Ceramah
A.A. TeoretikalTeoretikal
 I.I. Empat Referensi Pokok.Empat Referensi Pokok.
 II.II. Apakah IntegrasiApakah Integrasi dan Integritasdan Integritas Nasional Itu?Nasional Itu?
 IIIIII. Mengapa Integrasi Nasional Perlu ?. Mengapa Integrasi Nasional Perlu ?
 IIVV. Bagaimana Memelihara Integrasi Nasional ?. Bagaimana Memelihara Integrasi Nasional ?
 V. Faktor-faktor yang Dapat Mengancam Integrasi Nasional.V. Faktor-faktor yang Dapat Mengancam Integrasi Nasional.
 VVII. Sebab-sebab terjadinya Disintegrasi Nasional dan Masalah Separatisme.. Sebab-sebab terjadinya Disintegrasi Nasional dan Masalah Separatisme.
 VIVIII. Bagaimana Memulihkan Kembali Integrasi Nasional ?. Bagaimana Memulihkan Kembali Integrasi Nasional ?
B.B. EmperikEmperik
 VIIVIIII. Tinjauan Historis Republik Indonesia.. Tinjauan Historis Republik Indonesia.
 IXIX. Apa Kata Cendekiawan Kita.. Apa Kata Cendekiawan Kita.
C.C. KesimpulanKesimpulan
..

Referensi PokokReferensi Pokok/1/1
Montevideo Convention on the Rights and Duties ofMontevideo Convention on the Rights and Duties of
States, 1933.States, 1933.
 Dokumen hukum internasional standar yang memuat normaDokumen hukum internasional standar yang memuat norma
tentang negara sebagai subjek utama hukum internasional.tentang negara sebagai subjek utama hukum internasional.
 Dalam pasal 1 ditentukan bahwa sebuah negara terdiri dari tigaDalam pasal 1 ditentukan bahwa sebuah negara terdiri dari tiga
komponen: 1)komponen: 1) rakyatrakyat yang tetap, 2)yang tetap, 2) wilayahwilayah yang jelas batas-yang jelas batas-
batasnya, dan 3)batasnya, dan 3) pemerintahpemerintah yang mampu menunaikan kewajibanyang mampu menunaikan kewajiban
internasionalnya.internasionalnya.
 Dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai perjanjian internasionalDijabarkan lebih lanjut dalam berbagai perjanjian internasional
dan dalam hukum nasional.dan dalam hukum nasional.

Referensi Pokok/2: NasionalismeReferensi Pokok/2: Nasionalisme
 Nasionalisme adalah filsafat politik yang meyakini bahwa BangsaNasionalisme adalah filsafat politik yang meyakini bahwa Bangsa
dapat dibentuk untuk membangun masa depan bersama,dapat dibentuk untuk membangun masa depan bersama,
mengatasi keanekaragaman latar belakang rakyat. Nasionalismemengatasi keanekaragaman latar belakang rakyat. Nasionalisme
menjadi tumpuan bagi pembentukan suatu negara-nasional dimenjadi tumpuan bagi pembentukan suatu negara-nasional di
seluruh dunia.seluruh dunia.
 Merupakan filsafat politik modern, yang lahir dalam abad ke 18,Merupakan filsafat politik modern, yang lahir dalam abad ke 18,
dengan terbentuknya Amerika Serikat (1776) dan Republikdengan terbentuknya Amerika Serikat (1776) dan Republik
Perancis (1789). Asia mengenal nasionalisme melalui kontakPerancis (1789). Asia mengenal nasionalisme melalui kontak
dengan negara-negara Barat dalam abad ke 19 dan 20. Negara-dengan negara-negara Barat dalam abad ke 19 dan 20. Negara-
negara baru di Asia dan Afrika umumnya terbentuk setelahnegara baru di Asia dan Afrika umumnya terbentuk setelah
Perang Dunia Kedua (1939-1945).Perang Dunia Kedua (1939-1945).

Referensi Pokok/3: Teori EliteReferensi Pokok/3: Teori Elite
 Sebagai kelompok kecil yang menggenggamSebagai kelompok kecil yang menggenggam
kekuasaan memutus dan menguasai sumber dayakekuasaan memutus dan menguasai sumber daya
nasional, dnasional, dalam keseluruhan proses integrasialam keseluruhan proses integrasi
nasional sangat vitalnasional sangat vital peranan kaum eliteperanan kaum elite..
 Kaum elite tidaklah homogenKaum elite tidaklah homogen,, terdiri dariterdiri dari supra-supra-
eliteelite yang sedang berkuasayang sedang berkuasa, sub-elite, sub-elite yangyang
membantu supra elitemembantu supra elite,, dandan kontra elitekontra elite yangyang
sedang menunggu untuk berkuasasedang menunggu untuk berkuasa..

Pergantian Generasi danPergantian Generasi dan
Masalah Kemerosotan Elite:Masalah Kemerosotan Elite:
Sebuah Peringatan Sejarah di Afrika dan di Dunia ArabSebuah Peringatan Sejarah di Afrika dan di Dunia Arab
menurut Ibn Chaldunmenurut Ibn Chaldun
““ ...... Generasi pertama kerajaan-kerajaan itu merupakan generasi yang kuat,...... Generasi pertama kerajaan-kerajaan itu merupakan generasi yang kuat,
perkasa dan tegar dalam berjuang (fisik maupun psikis). Generasi keduaperkasa dan tegar dalam berjuang (fisik maupun psikis). Generasi kedua
mereka telah terpengaruh oleh kehidupan baru yang mewah dan megahmereka telah terpengaruh oleh kehidupan baru yang mewah dan megah
namun masih mewarisi sifat-sifat perjuangan pendahulunya. Generasi ketiganamun masih mewarisi sifat-sifat perjuangan pendahulunya. Generasi ketiga
mereka sepenuhnya tergantung pada pelayanan orang lain. Generasi inilahmereka sepenuhnya tergantung pada pelayanan orang lain. Generasi inilah
yang menjadi beban kerajaan atau negara. Di lain pihak, solidaritas sosial danyang menjadi beban kerajaan atau negara. Di lain pihak, solidaritas sosial dan
persatuan menjadi hilang karena persaingan antarklik. Sebaliknya, stratifikasipersatuan menjadi hilang karena persaingan antarklik. Sebaliknya, stratifikasi
sosial dengan pelbagai struktur perjenjangannya malah makin menonjol.sosial dengan pelbagai struktur perjenjangannya malah makin menonjol.
Akibatnya jiwanya pun lemah. Jika pada saat itu negara diserang musuh, makaAkibatnya jiwanya pun lemah. Jika pada saat itu negara diserang musuh, maka
mereka tak akan mampu mengusirnya. Akhirnya raja terpaksa menyerahkanmereka tak akan mampu mengusirnya. Akhirnya raja terpaksa menyerahkan
pertahanan negara pada kekuatan lain.”pertahanan negara pada kekuatan lain.”
(Dikutip dari disertasi Aminuddin(Dikutip dari disertasi Aminuddin KasdiKasdi, 2003,, 2003, Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-
Daerah pada Periode Akhirf Mataram (1726-1745).Daerah pada Periode Akhirf Mataram (1726-1745). Penerbit Jendela. Jogjakarta. h. 27f.)Penerbit Jendela. Jogjakarta. h. 27f.)

Referensi Pokok/4: Paradigma Pauline H. Baker danReferensi Pokok/4: Paradigma Pauline H. Baker dan
Angeli W. Weller tentang Gagal NegaraAngeli W. Weller tentang Gagal Negara
 Gagal Negara merupakan efek kumulatif dariGagal Negara merupakan efek kumulatif dari
tidak berfungsinya sistem sosial, sistem ekonomi,tidak berfungsinya sistem sosial, sistem ekonomi,
serta sistem politik suatu negara.serta sistem politik suatu negara.
 Gagal Negara dapat dicegah dan dapatGagal Negara dapat dicegah dan dapat
dipulihkan kembali.dipulihkan kembali.

Dalam Rangka Integrasi NasionalDalam Rangka Integrasi Nasional
perlu Ditelaah secara Khusus:perlu Ditelaah secara Khusus:
1.1. Konsep Etnik, Bangsa, dan Negara.Konsep Etnik, Bangsa, dan Negara.
2.2. Keterkaitan Etnik, Bangsa, dan Negara.Keterkaitan Etnik, Bangsa, dan Negara.
3.3. Paradigma Gregory-Ellinwood tentang Hubungan EtnikParadigma Gregory-Ellinwood tentang Hubungan Etnik
dan Pemerintah.dan Pemerintah.
4.4. NasionalismeNasionalisme..
5.5. Posisi Hak Asasi Manusia.Posisi Hak Asasi Manusia.
6.6. Paradigma Mekanisme Perlindungan dan PemenuhanParadigma Mekanisme Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Asasi Manusia.Hak Asasi Manusia.

A. KONSEPTUALA. KONSEPTUAL
I. APAKAHI. APAKAH
INTEGRASIINTEGRASI DAN INTEGRITASDAN INTEGRITAS NASIONAL ITU ?NASIONAL ITU ?
 Integrasi Nasional adalahIntegrasi Nasional adalah proses memfungsikan seluruh komponen negaraproses memfungsikan seluruh komponen negara
secara terpadusecara terpadu untukuntuk menciptakan efek sinergi yang optimalmenciptakan efek sinergi yang optimal, untuk, untuk
terwujudnya tujuan pembentukan negaraterwujudnya tujuan pembentukan negara itu seperti tercantum dalamitu seperti tercantum dalam
kontrak politik dan konstitusi negara.kontrak politik dan konstitusi negara.
 Integrasi nasionalIntegrasi nasional bersifat amat dinamisbersifat amat dinamis, yang bergantung baik pada, yang bergantung baik pada
dinamika internal masing-masing komponen, maupun pada dinamikadinamika internal masing-masing komponen, maupun pada dinamika
hubungan antar komponen negara.hubungan antar komponen negara.
 Integritas Nasional adalah kondisi berfungsinya seluruh komponen negaraIntegritas Nasional adalah kondisi berfungsinya seluruh komponen negara
secara terpadu untuk menciptakan efek sinergi yang optimal, untuksecara terpadu untuk menciptakan efek sinergi yang optimal, untuk
terwujudnya tujuan pembentukan negara itu seperti tercantum dalamterwujudnya tujuan pembentukan negara itu seperti tercantum dalam
kontrak politik dan konstitusi negara.kontrak politik dan konstitusi negara.

Sejarah Singkat PerkembanganSejarah Singkat Perkembangan
Terbentuknya NegaraTerbentuknya Negara
 NegaraNegara adalah institusi politik modern, yang terbentuk setelahadalah institusi politik modern, yang terbentuk setelah
Perjanjian Westphalia pada akhir Perang 30 Tahun (1618-1684)Perjanjian Westphalia pada akhir Perang 30 Tahun (1618-1684)
di Eropa Barat.di Eropa Barat.
 Negara nasionalNegara nasional terbentuk dengan berdirinya Republikterbentuk dengan berdirinya Republik
Amerika Serikat tahun 1776 dan Republik Perancis tahun 1789.Amerika Serikat tahun 1776 dan Republik Perancis tahun 1789.
 Ciri khas negara modern adalahCiri khas negara modern adalah peranan penting rakyat,peranan penting rakyat, dalamdalam
wujudwujud demokrasidemokrasi dandan nasionalisme,nasionalisme, dan dilindungi olehdan dilindungi oleh
hukum internasional hak asasi manusia,hukum internasional hak asasi manusia, sehingga sangatsehingga sangat
dinamis dibanding dengan pendahulunyadinamis dibanding dengan pendahulunya..
 Sebelum terbentuknya negara, institusi politik yang lazimSebelum terbentuknya negara, institusi politik yang lazim
terdapat adalahterdapat adalah imperium,imperium, yang mengabaikan peranan rakyat.yang mengabaikan peranan rakyat.

II.II. MENGAPAMENGAPA
INTEGRASI NASIONAL PERLU ?INTEGRASI NASIONAL PERLU ?
Oleh karena Bangsa dan NegaraOleh karena Bangsa dan Negara
banyak komponennya, yangbanyak komponennya, yang
masing-masingnya berkembang secara dinamis, sehinggamasing-masingnya berkembang secara dinamis, sehingga
mengandungmengandung kekuatan sentrifugalkekuatan sentrifugal yang amatyang amat
dahsyat.dahsyat.
..

KomponenKomponen Negara/1:Negara/1: RakyatRakyat
Penduduk
Warganegara
1.072 Etnik
Orang Asing
Perlindungan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia
Perlu diperhatikan secara khusus dimensi jender

Etnik, Bangsa dan NegaraEtnik, Bangsa dan Negara
 EtnikEtnik adalahadalah komunitas antropologiskomunitas antropologis yang paling dasar, warganya merasayang paling dasar, warganya merasa
mempunyai hubungan darah, latar belakang sejarah dan kebudayaan yangmempunyai hubungan darah, latar belakang sejarah dan kebudayaan yang
sama, sering menganut agama yang sama, mempunyai satusama, sering menganut agama yang sama, mempunyai satu homelandhomeland yangyang
sama, dan memelihara komunikasi sosial yang berlanjut.sama, dan memelihara komunikasi sosial yang berlanjut.
 BangsaBangsa adalah suatuadalah suatu komunitas politik,komunitas politik, yang dibentuk dengan sengaja, melaluiyang dibentuk dengan sengaja, melalui
suatu kontrak politik yang tertuang dalam filsafat politiksuatu kontrak politik yang tertuang dalam filsafat politik nasionalismenasionalisme ( Ernest( Ernest
Renan, Hans Kohn, Benedict R.O.G. Anderson).Renan, Hans Kohn, Benedict R.O.G. Anderson).
Secara historis, sesungguhnya Bangsa berasal dari Etnik (Anthony D.Smith).Secara historis, sesungguhnya Bangsa berasal dari Etnik (Anthony D.Smith).
Agar berbagai etnik bisa membentuk satu Bangsa, diperlukan adanya suatuAgar berbagai etnik bisa membentuk satu Bangsa, diperlukan adanya suatu
cross cultural affiliationcross cultural affiliation (Dr.Nasikun).(Dr.Nasikun).
 NegaraNegara adalah suatuadalah suatu entitas yuridis,entitas yuridis, yang mengatur tugas, hak, wewenang, danyang mengatur tugas, hak, wewenang, dan
tanggungjawab dari komponen-komponen utamanya.tanggungjawab dari komponen-komponen utamanya.

Dua Varian Dasar Kultur Politik EtnikDua Varian Dasar Kultur Politik Etnik
Feodal – Otokratik- Demokratik-Feodal – Otokratik- Demokratik-
Elitis EgalitarianElitis Egalitarian
Rakyat
Pemerintah

Keterkaitan Etnik, Bangsa, dan NegaraKeterkaitan Etnik, Bangsa, dan Negara
Etnik 1
Sebagai Komunitas
Antropologis
Etnik 2
Sebagai Komunitas
Antropologis
Bangsa
Sebagai Komunitas Politik Imajiner
Negara
Sebagai Subjek Utama Hukum Internasional
Nasionalisme, Nation - building
Cross Cultural
Affiliation
State - building

Posisi Hak Asasi ManusiaPosisi Hak Asasi Manusia
dari Warganegara dan Orang Asingdari Warganegara dan Orang Asing
 Secara pelahan-lahan, semenjak diterimanya DeklarasiSecara pelahan-lahan, semenjak diterimanya Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 olehUniversal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh
negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa,negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa,
perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dariperlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dari
warganegara dan orang asing telah menjadi isuwarganegara dan orang asing telah menjadi isu
internasional.internasional.
 Sebagai akibatnya, kedaulatan negara di dalam negeriSebagai akibatnya, kedaulatan negara di dalam negeri
menjadi bersifat relatif, khususnya dengan terbukanyamenjadi bersifat relatif, khususnya dengan terbukanya
peluang menggunakan “prosedur 1503”.peluang menggunakan “prosedur 1503”.

Paradigma Mekanisme Perlindungan dan PemenuhanParadigma Mekanisme Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Asasi Manusia (Disederhanakan)Hak Asasi Manusia (Disederhanakan)
Perserikatan Bangsa
Bangsa
Badan-Badan PBB Negara Anggota Mekanisme Regional
LSM/NGO
Pemerintah,
Legislatif, Eksekutif,
Yudikatif
Komnas HAM
Rakyat
Prosedur 1503

Ad. KomponenAd. Komponen Negara/2:Negara/2: WilayahWilayah
Wilayah
Darat Laut Udara
Terikat dengan Perjanjian Internasional, Bilateral atau Multilateral
17.558 pulau,
Minus Sipadan dan Ligitan
Perairan Teritorial dan Zona
Ekonomi Eksklusif

Ad. KomponenAd. Komponen Negara/3:Negara/3: Pemerintah [Pusat]Pemerintah [Pusat]
Kekuasaan
Pemerintahan
Eksekutif YudikatifLegislatif
Membuat undang-undang,
Mengesahkan bujet, dan
Mengawasi pemerintah
Melaksanakan undang-
undang
Menegakkan hukum
dan keadilan
Dipengaruhi oleh budaya politik dan rasa keadilan Rakyat
Merujuk pada teori Trias Politica Montesquieu,
yang menolak konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan

3. Paradigma Gregory-Ellinwood3. Paradigma Gregory-Ellinwood
tentang Hubungan Etnik dengan Pemerintahtentang Hubungan Etnik dengan Pemerintah
Kebijakan Pemerintah Pusat
Tentang Kekuasaan, Kebudayaan,
Dan Alokasi Sumber Daya
Reaksi Etnik
Reaksi Pemerintah Pusat
Terhadap Reaksi Etnik

III. BAGAIMANA MEMELIHARAIII. BAGAIMANA MEMELIHARA
INTEGRASI NASIONAL ?INTEGRASI NASIONAL ?
1.1. Menyadari 14 Keterkaitan Struktural Intra- danMenyadari 14 Keterkaitan Struktural Intra- dan
AntarAntar Komponen Negara.Komponen Negara.
2.2. Indikator Integrasi Nasional.Indikator Integrasi Nasional.
3.3. Pemantauan Konflik Internal secara Berlanjut.Pemantauan Konflik Internal secara Berlanjut.
4.4. Paradigma Baker-Weller/1 tentang SustainableParadigma Baker-Weller/1 tentang Sustainable
Security.Security.

UUD
1
Pemerintah
2. Rakyat 3. Wilayah
Pemerintah
Lain (Bilateral)
Rakyat
Lain
Wilayah
Lain
5 6
13
11
9
8 10
1. 14 KETERKAITAN STRUKTURAL ANTARA TIGA UNSUR
KONSTITUTIF NEGARA
7 12
4
Perserikatan Bangsa
Bangsa (Multilateral)
14
DIMENSI DALAM NEGERI
D
4
UUD

2.2. Indikator Integrasi NasionalIndikator Integrasi Nasional
 Indikator integrasi nasional yang paling sederhanaIndikator integrasi nasional yang paling sederhana
adalahadalah berfungsinya seluruh komponen negaraberfungsinya seluruh komponen negara
sesuai dengan disain yang tercantum dalam konstitusisesuai dengan disain yang tercantum dalam konstitusi
negara.negara.
 Konflik yang terjadi berkadar rendah, tidak bersifatKonflik yang terjadi berkadar rendah, tidak bersifat
disfungsional, dan dapat dikendalikan oleh sistemdisfungsional, dan dapat dikendalikan oleh sistem
nasional yang ada.nasional yang ada.

3.3. Pemantauan Konflik InternalPemantauan Konflik Internal
secara Berlanjutsecara Berlanjut
( menurut Pauline H. Baker dan Angeli E. Weller, 1998)( menurut Pauline H. Baker dan Angeli E. Weller, 1998)
 Internal conflict is any conflict or disputeInternal conflict is any conflict or dispute based on communal orbased on communal or
group identity,group identity, including language, race, religion, ethnicity, caste, class,including language, race, religion, ethnicity, caste, class,
or some combination of these.or some combination of these.
 Internal conflict isInternal conflict is the most lethal form of violencethe most lethal form of violence that has erupted in thethat has erupted in the
wake of the Cold War.wake of the Cold War.
 Internal conflict is a pathology of the state.Internal conflict is a pathology of the state.
 State collapse causes ethnic or internal conflict. [!].State collapse causes ethnic or internal conflict. [!].
Keruntuhan
Negara
Konflik
Internal
Disinilah terletak arti pentingnya
Nation- and state-building

4. Paradigma Baker-Weller/1 : Sustainable Security4. Paradigma Baker-Weller/1 : Sustainable Security
[= Ketahanan Nasional?].[= Ketahanan Nasional?].
 Sustainable Security is the ability of a society to solve its own problemsSustainable Security is the ability of a society to solve its own problems
peacefully without an external administrative or military presence .peacefully without an external administrative or military presence .
 Memerlukan empatMemerlukan empat lembaga negara intilembaga negara inti ((core institutions)core institutions) yangyang
berfungsi dengan baik:berfungsi dengan baik:
1.1. A competentA competent domestic police forcedomestic police force and corrections system.and corrections system.
2.2. An efficient and functioningAn efficient and functioning civil service or professionalcivil service or professional
bureaucracy.bureaucracy.
3.3. An independentAn independent judicial systemjudicial system that works under the rulethat works under the rule of law.of law.
4.4. AA professional and disciplined militaryprofessional and disciplined military accountable to aaccountable to a
legitimate civilian authority.legitimate civilian authority.

IV.IV. FAKTOR-FAKTOR YANG DAPATFAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT
MENGANCAM INTEGRASI NASIONALMENGANCAM INTEGRASI NASIONAL
1.1. Nasionalisme yang Menyimpang.Nasionalisme yang Menyimpang.
2.2. Filsafat Politik yang Anti Nasionalisme.Filsafat Politik yang Anti Nasionalisme.
3.3. Kultur Politik yang Otoritarian, Diktatorial, danKultur Politik yang Otoritarian, Diktatorial, dan
Represif.Represif.

1. Wujud Nasionalisme yang Menyimpang1. Wujud Nasionalisme yang Menyimpang
 Naziisme JermanNaziisme Jerman yang dikembangkan oleh Adolf Hitler dalamyang dikembangkan oleh Adolf Hitler dalam
bukunya:bukunya: Mein KampfMein Kampf..
1)1) Nasionalisme yang didasarkan pada faham supremasi ras Aria yang unggul (Nasionalisme yang didasarkan pada faham supremasi ras Aria yang unggul (derder
Herrnvolk),Herrnvolk), yang membentukyang membentuk Der dritte ReichDer dritte Reich militeristik.militeristik.
2)2) Melancarkan Perang Dunia Kedua di Eropa antara tahun 1939-1944, yangMelancarkan Perang Dunia Kedua di Eropa antara tahun 1939-1944, yang
memakan korban 25.000.000 orang.memakan korban 25.000.000 orang.
3)3) Memusnahkan 6.000.000 warga ras Yahudi yang dipandang sebagai ras yangMemusnahkan 6.000.000 warga ras Yahudi yang dipandang sebagai ras yang
hina.hina.
 Fasisme ItaliaFasisme Italia, yang dikembangkan oleh Benito Mussolini., yang dikembangkan oleh Benito Mussolini.
Bersama dengan Nazi Jerman ikut melancarkan Perang Dunia Kedua di Eropa.Bersama dengan Nazi Jerman ikut melancarkan Perang Dunia Kedua di Eropa.
 MiliterismeMiliterisme Jepang dibawah Perdana Menteri Hideki Tojo.Jepang dibawah Perdana Menteri Hideki Tojo.
Melancarkan Perang Dunia Kedua di Asia Timur, 1941-1945.Melancarkan Perang Dunia Kedua di Asia Timur, 1941-1945.

2. Berbagai Filsafat Politik2. Berbagai Filsafat Politik
yang anti Nasionalisme, antara lain:yang anti Nasionalisme, antara lain:
a.a. Marxisme-Leninisme/Komunisme, lihat ManifestoMarxisme-Leninisme/Komunisme, lihat Manifesto
Komunis, 1847.Komunis, 1847.
1)1) Menganut internasionalisme-proletar.Menganut internasionalisme-proletar.
2)2) Percaya bahwa dunia terdiri dua kelas yang berusaha untuk salingPercaya bahwa dunia terdiri dua kelas yang berusaha untuk saling
menghancurkanmenghancurkan dan tidak mungkin berdamai: kelas proletar dandan tidak mungkin berdamai: kelas proletar dan
kelas borjuis.kelas borjuis.
3)3) Untuk mencapai tujuannya, membentuk partai komunis sebagai ujungUntuk mencapai tujuannya, membentuk partai komunis sebagai ujung
tombak, yang diisi oleh kaumtombak, yang diisi oleh kaum professional revolutionaries.professional revolutionaries.
4)4) Kelas proletar perlu mendirikan suatuKelas proletar perlu mendirikan suatu diktatur proletariatdiktatur proletariat dengandengan segalasegala
cara, cara damai atau cara tidak damai / perang.cara, cara damai atau cara tidak damai / perang.
5)5) Yakin bahwa pada suatu saat negara tidak akan diperlukan lagi ( teoriYakin bahwa pada suatu saat negara tidak akan diperlukan lagi ( teori
the whithering away of the state).the whithering away of the state).

b.b. Anarkisme, Nihilisme.Anarkisme, Nihilisme.
1)1) Memusuhi segala bentuk kekuasaan dalam masyarakat.Memusuhi segala bentuk kekuasaan dalam masyarakat.
2)2) Menghalalkan terorisme.Menghalalkan terorisme.
c.c. Neo-Liberalisme.Neo-Liberalisme.
1)1) MeMempertuhan ‘pasar’ danmpertuhan ‘pasar’ dan perdagangan bebasperdagangan bebas dalam rangka globalisasi (dalam rangka globalisasi (
lihat dokumenlihat dokumen Washington Consensus)Washington Consensus)..
2)2) Ingin menetralisir peranan Negara dan Pemerintah.Ingin menetralisir peranan Negara dan Pemerintah.
3)3) Tidak peduli dengan kesenjangan kekuatan antara negara-negaraTidak peduli dengan kesenjangan kekuatan antara negara-negara
industri maju dengan negara-negara yang sedang berkembang.industri maju dengan negara-negara yang sedang berkembang.
4)4) Mengabaikan dampak negatif dari kebijakan ekonomi yangMengabaikan dampak negatif dari kebijakan ekonomi yang
didesakkannya kepada negara-negara yang sedang berkembang.didesakkannya kepada negara-negara yang sedang berkembang.

3. Kultur Politik yang Otoritarian,3. Kultur Politik yang Otoritarian,
Diktatorial, dan Represif.Diktatorial, dan Represif.
 Kultur politik yang bersifat otoritarian, diktatorial, danKultur politik yang bersifat otoritarian, diktatorial, dan
represif, baik yang merupakan “produk” dalam negerirepresif, baik yang merupakan “produk” dalam negeri
maupun yang ditiru dari luar, bertolak-belakang denganmaupun yang ditiru dari luar, bertolak-belakang dengan
konsep negara modern yang bertumpu pada fahamkonsep negara modern yang bertumpu pada faham
nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.
 Cepat atau lambat, rezim otoriter, diktator, dan represifCepat atau lambat, rezim otoriter, diktator, dan represif
akan mengalami pembusukan dari dalam, dan akanakan mengalami pembusukan dari dalam, dan akan
jatuh atau dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri.jatuh atau dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri.

V. SEBAB-SEBAB TERJADINYAV. SEBAB-SEBAB TERJADINYA
DISINTEGRASI NASIONAL DANDISINTEGRASI NASIONAL DAN
MASALAH SEPARATISMEMASALAH SEPARATISME
1.1. Gagal-Negara (Gagal-Negara ( State Failure).State Failure).
2.2. Runtuhnya Negara (Runtuhnya Negara ( State Collapse).State Collapse).
3. Masalah Separatisme.3. Masalah Separatisme.

1.1. Gagal Negara (Gagal Negara ( State Failure )State Failure )
 Gagal-Negara adalah kondisiGagal-Negara adalah kondisi tidak berfungsinya lembaga-tidak berfungsinya lembaga-
lembaga negaralembaga negara – baik secara sektoral maupun secara kumulatif– baik secara sektoral maupun secara kumulatif
-- sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dalam-- sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dalam
menyediakan pelayanan kepada rakyat dalam bidangmenyediakan pelayanan kepada rakyat dalam bidang
kesejahteraan dan keamanan.kesejahteraan dan keamanan.
 Gagal-NegaraGagal-Negara tidak terjadi secara mendadak,tidak terjadi secara mendadak, tetapi secaratetapi secara
bertahap sebagian demi sebagian, karena proses pembusukanbertahap sebagian demi sebagian, karena proses pembusukan
politik dari dalam (politik dari dalam (political decay,political decay, Samuel P. Huntington).Samuel P. Huntington).
 Proses berlanjut Gagal-Negara yang akan berujung padaProses berlanjut Gagal-Negara yang akan berujung pada
Keruntuhan Negara (Keruntuhan Negara (State Collapse)State Collapse) dapat dipantau, a.l.dapat dipantau, a.l.
dengan Paradigma Baker dan Weller berikut.dengan Paradigma Baker dan Weller berikut.

1a. Indikasi Gagal Negara1a. Indikasi Gagal Negara
( menurut Pauline H. Baker dan Angeli E. Weller, 1998)( menurut Pauline H. Baker dan Angeli E. Weller, 1998)
 .............. losing physical control of its territory, forfeiting the authority to makelosing physical control of its territory, forfeiting the authority to make
collective decisions for the national population, lacks a monopoly on thecollective decisions for the national population, lacks a monopoly on the
legitimate use of force and cannot interact with other states as a functioninglegitimate use of force and cannot interact with other states as a functioning
member of the international community.member of the international community.

12 Indikator Awal Keruntuhan Negara12 Indikator Awal Keruntuhan Negara
menurut Pauline H Baker dan Angeli E. Wellermenurut Pauline H Baker dan Angeli E. Weller
 Indikator Sosial.Indikator Sosial.
1.1. Mounting demographic pressures.Mounting demographic pressures.
2.2. Massive movement of refugees or internallyMassive movement of refugees or internally
displaced personsdisplaced persons creating complexcreating complex
humanitarian emergencies.humanitarian emergencies.
3.3. Legacy of vengeance-seeking groupLegacy of vengeance-seeking group grievancegrievance
or group paranoia.or group paranoia.
4.4. Chronic and sustained human flightChronic and sustained human flight..

 Indikator Ekonomi.Indikator Ekonomi.
5.5. Uneven economic development along groupUneven economic development along group lines.lines.
6.6. Sharp and/or severe economic decline.Sharp and/or severe economic decline.

Indikator Politik/Militer.Indikator Politik/Militer.
7.7. Criminalization and/or delegitimization of the state.Criminalization and/or delegitimization of the state.
8.8. Progressive deterioration of public services.Progressive deterioration of public services.
9.9. Suspension or arbitrary application of the rule of lawSuspension or arbitrary application of the rule of law andand
widespread violation of human rights.widespread violation of human rights.
10.10. Security apparatus operates as a “state within aSecurity apparatus operates as a “state within a
state”.state”.
11.11. Rise of factionalized elites.Rise of factionalized elites.
12.12. Intervention of other states or external politicalIntervention of other states or external political
actors.actors.

2. Keruntuhan Negara (2. Keruntuhan Negara ( State CollapseState Collapse ))
 Keruntuhan Negara (Keruntuhan Negara ( State CollapseState Collapse ) dapat diartikan) dapat diartikan
sebagai tidak berfungsinya sama sekali seluruh lembagasebagai tidak berfungsinya sama sekali seluruh lembaga
negara, baik cabang legislatif, eksekutif dan yudikatifnegara, baik cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif
pemerintahan, maupun tatanan sosial terorganisasi (pemerintahan, maupun tatanan sosial terorganisasi ( thethe
civil societycivil society ), sebagai akibat dari konflik vertikal dan), sebagai akibat dari konflik vertikal dan
konflik horizontal yang sudah parah, dan tidak dapatkonflik horizontal yang sudah parah, dan tidak dapat
lagi diselesaikan dengan tatahukum yang ada.lagi diselesaikan dengan tatahukum yang ada.
 Masyarakat akan kembali ke kelompok primordialnyaMasyarakat akan kembali ke kelompok primordialnya
masing-masing untuk memperoleh perlindungan danmasing-masing untuk memperoleh perlindungan dan
pemenuhan kebutuhan pokoknya.pemenuhan kebutuhan pokoknya.

3. Bagaimana dan di mana posisi3. Bagaimana dan di mana posisi
Separatisme ?Separatisme ?
 Separatisme terjadi sewaktu sebagian Rakyat yang mendiamiSeparatisme terjadi sewaktu sebagian Rakyat yang mendiami
sebagian Wilayah Negara, memutuskan untuk melawansebagian Wilayah Negara, memutuskan untuk melawan
Pemerintah Pusat – baik dengan damai maupun denganPemerintah Pusat – baik dengan damai maupun dengan
kekerasan senjata -- dengan tujuan memisahkan diri darikekerasan senjata -- dengan tujuan memisahkan diri dari
keseluruhan Negara dan untuk membangun Negara tersendiri.keseluruhan Negara dan untuk membangun Negara tersendiri.
 Hukum internasionalHukum internasional tidak membenarkantidak membenarkan separatisme denganseparatisme dengan
alasan apapun juga, khususnya apabila Negara telahalasan apapun juga, khususnya apabila Negara telah
melaksanakan perlindungan hak asasi manusia untuk seluruhmelaksanakan perlindungan hak asasi manusia untuk seluruh
Rakyatnya [ Deklarasi Wina, 1993 ].Rakyatnya [ Deklarasi Wina, 1993 ].
 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana R.I, separatismeDalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana R.I, separatisme
adalahadalah makar terhadap Negara.makar terhadap Negara.

3. 12 Indikator Kepulihan Negara3. 12 Indikator Kepulihan Negara
menurut Paradigma Baker-Wellermenurut Paradigma Baker-Weller
 Indikator Sosial.Indikator Sosial.
1.1. Menurunnya tekanan demografis.Menurunnya tekanan demografis.
2.2. ResettlementResettlement pengungsi dan selesainya kedaruratan.pengungsi dan selesainya kedaruratan.
3.3. Rekonsiliasi antara kelompok-kelompok yangRekonsiliasi antara kelompok-kelompok yang
bermusuhan dan menurunnya permusuhan antarbermusuhan dan menurunnya permusuhan antar golongan.golongan.
4.4. Menurunnya tingkat emigrasiMenurunnya tingkat emigrasi..

 Indikator Ekonomi.Indikator Ekonomi.
5.5. Perkembangan ekonomi yang lebih adil dan menurunnyaPerkembangan ekonomi yang lebih adil dan menurunnya
kesenjangan pendapatan antara golongan yang satukesenjangan pendapatan antara golongan yang satu
dengan golongan yang lain.dengan golongan yang lain.
6.6. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi kemakmuran yangPertumbuhan ekonomi dan distribusi kemakmuran yang
lebih baik.lebih baik.

 Indikator Politik/Militer.Indikator Politik/Militer.
7.7. Pulihnya peran Negara sebagai wakil yang absah dariPulihnya peran Negara sebagai wakil yang absah dari seluruh Rakyat.seluruh Rakyat.
8.8. Pulihnya dan atau membaiknya pelayanan publik.Pulihnya dan atau membaiknya pelayanan publik.
9.9. PulihnyaPulihnya rule of lawrule of law yang paling dasar dan berhentinya atauyang paling dasar dan berhentinya atau
menurunnya pelanggaranmenurunnya pelanggaran hak asasi manusia.hak asasi manusia.
10.10. Pulihnya lembaga militer yang profesionalPulihnya lembaga militer yang profesional yang tunduk diyang tunduk di bawahbawah
kendalikendali pemerintahan sipil.pemerintahan sipil.
11.11. Tampilnya para pemimpin nasionalTampilnya para pemimpin nasional yang mampu mendapatkanyang mampu mendapatkan
dukungan dari seluruh kalangan atau faksi yang ada dalamdukungan dari seluruh kalangan atau faksi yang ada dalam masyarakatmasyarakat
12.12. Lenyapnya atau menurunnya intervensi dari luar oleh negara lain atauLenyapnya atau menurunnya intervensi dari luar oleh negara lain atau
oleh aktor politik luar lainnya.oleh aktor politik luar lainnya.

B.B. PENGALAMAN EMPERIKPENGALAMAN EMPERIK
VII. TINJAUAN HISTORISVII. TINJAUAN HISTORIS
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
1. Periode1. Periode Pra-nasionalismePra-nasionalisme:: encroachingencroaching colonialismcolonialism 1588 –1588 –
1942.1942.
a.a. Kerajaan-kerajaan pribumi, yang sebagian besar berusiaKerajaan-kerajaan pribumi, yang sebagian besar berusia
tua, dengan rakyat yang mempunyaitua, dengan rakyat yang mempunyai collective memorycollective memory yangyang
kuat, a.l. Sriwijaya, Mojopahit, Mataram, Bugiskuat, a.l. Sriwijaya, Mojopahit, Mataram, Bugis
Makasar, Aceh.Makasar, Aceh.
b.b. Rangkaian penaklukkan oleh kerajaan Belanda, denganRangkaian penaklukkan oleh kerajaan Belanda, dengan
berbagai cara, halus dan kasar.berbagai cara, halus dan kasar.

2. Periode Pergerakan Kemerdekaan Nasional,2. Periode Pergerakan Kemerdekaan Nasional,
1908-1942.1908-1942.
aa.. Nasionalisme dikenal melalui pendidikan Barat yang mulai dikenalNasionalisme dikenal melalui pendidikan Barat yang mulai dikenal
awal abad ke 20awal abad ke 20 melaluimelalui Etische PolitiekEtische Politiek kerajaankerajaan Belanda.Belanda.
Diprakarsai oleh para mahasiswa Indonesia, di luar negeri dan diDiprakarsai oleh para mahasiswa Indonesia, di luar negeri dan di
dalam negeri.dalam negeri.
b.b. Dua tokoh terkemuka gerakan mahasiswa: Mohammad Hatta danDua tokoh terkemuka gerakan mahasiswa: Mohammad Hatta dan
Soekarno sudahSoekarno sudah menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan sertamenyadari pentingnya persatuan dan kesatuan serta
percaya pada kekuatan sendiri.percaya pada kekuatan sendiri.
c.c. Namun belum mengembangkan visi yang jelas tentang ideologi danNamun belum mengembangkan visi yang jelas tentang ideologi dan
konstitusi untukkonstitusi untuk negara Indonesia merdeka yang akan didirikan.negara Indonesia merdeka yang akan didirikan.

3. Periode Pembentukan Negara, 1942-1945.3. Periode Pembentukan Negara, 1942-1945.
a.a. Kristalisasi dan formulasi Pancasila sebagai kontrakKristalisasi dan formulasi Pancasila sebagai kontrak politik, yangpolitik, yang
dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi.dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi.
b.b. Pengaruh besar terhadap kegiatan politik dari pendudukan kepulauanPengaruh besar terhadap kegiatan politik dari pendudukan kepulauan
Indonesia oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang.Indonesia oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang.
1) Sumatera di bawah Tentara ke XXV dan1) Sumatera di bawah Tentara ke XXV dan Jawa diJawa di bawahbawah
Tentara ke XVI: yang mempunyai ruang gerak terbatas untukTentara ke XVI: yang mempunyai ruang gerak terbatas untuk
kegiatan politik;kegiatan politik;
2) Indonesia Timur [termasuk Papua] di bawah Angkatan2) Indonesia Timur [termasuk Papua] di bawah Angkatan
Laut Jepang, yang melarang kegiatan politik apapun.Laut Jepang, yang melarang kegiatan politik apapun.

Gagasan Jepang tentangGagasan Jepang tentang
Negara “Mahamalaya”, 1942-1945Negara “Mahamalaya”, 1942-1945

4. Periode Konsolidasi Pemerintahan dan Wilayah: 19464. Periode Konsolidasi Pemerintahan dan Wilayah: 1946
sampai sekarang.sampai sekarang.
a.a. Perjanjian Linggajati, 1947, wilayah terbatas pada pulau Sumatera,Perjanjian Linggajati, 1947, wilayah terbatas pada pulau Sumatera,
Jawa dan Madura. Wilayah lainnya di bawah kerajaan Belanda.Jawa dan Madura. Wilayah lainnya di bawah kerajaan Belanda.
b.b. Perjanjian Renville, 1948, penciutan lebih lanjut dari wilayahPerjanjian Renville, 1948, penciutan lebih lanjut dari wilayah
Republik.Republik.
c.c. Konferensi Inter Indonesia, 1949, menyatunya wilayah IndonesiaKonferensi Inter Indonesia, 1949, menyatunya wilayah Indonesia
bagian Barat dan Indonesia bagian Timur.bagian Barat dan Indonesia bagian Timur.
d.d. Konferensi Meja Bundar, 1949, Indonesia minus Irian Barat.Konferensi Meja Bundar, 1949, Indonesia minus Irian Barat.
e.e. Rangkaian pemberontakan daerah, 1949 sampai sekarang.Rangkaian pemberontakan daerah, 1949 sampai sekarang.
f.f. Belanda membentuk Negara Papua Barat, 1961.Belanda membentuk Negara Papua Barat, 1961.
f.f. Trikora, 1961-1963, integrasi Irian Barat.Trikora, 1961-1963, integrasi Irian Barat.
g.g. Timor Timur, 1975-1999.Timor Timur, 1975-1999.
h.h. Separatisme di Aceh dan Papua.Separatisme di Aceh dan Papua.

Indonesian States 1946-1950Indonesian States 1946-1950
NoteNote:: The Republik Indonesia SerikatThe Republik Indonesia Serikat (Republic of the United States of Indonesia), which existed(Republic of the United States of Indonesia), which existed
from 27 Dec 1949 to 17 Aug 1950, consisted of: (1) seven units styledfrom 27 Dec 1949 to 17 Aug 1950, consisted of: (1) seven units styled negaranegara ("state"), among which was,("state"), among which was,
prominently,prominently, Republik IndonesiaRepublik Indonesia (Republic of Indonesia)(Republic of Indonesia);; (2) nine autonomous entities listed in the constitution;(2) nine autonomous entities listed in the constitution;
usuallyusually referred to asreferred to as daerahdaerah ("territory"), (3) a Federal District, and (4) three "left-over" entities, the traditional("territory"), (3) a Federal District, and (4) three "left-over" entities, the traditional
polity Kota Waringin on Kalimantan (Borneo), and the territories of Padang dan sekitarnya and Sabang.polity Kota Waringin on Kalimantan (Borneo), and the territories of Padang dan sekitarnya and Sabang.

1.1. Bangka, Belitung, and RiauBangka, Belitung, and Riau..
12 Jul 194712 Jul 1947..  Bangka, Belitung, and Riau states established,  Bangka, Belitung, and Riau states established, forming a looseforming a loose
confederation.confederation. 4 Apr 19504 Apr 1950 Incorporated into Republic of Indonesia.Incorporated into Republic of Indonesia. Chairman ofChairman of
the Executive Committeethe Executive Committee 12 Jul 1947 - 4 Apr 1950 Masjarif gelar Lelo Bandaharo12 Jul 1947 - 4 Apr 1950 Masjarif gelar Lelo Bandaharo
2.2. BanjarBanjar..
14 Jan 194814 Jan 1948 Daerah Banjar (Territory of Banjar) established.Daerah Banjar (Territory of Banjar) established. 4 Apr4 Apr
11950   Incorporated into Republic of Indonesia.950   Incorporated into Republic of Indonesia. Chairman of the Banjar CouncilChairman of the Banjar Council 44
Jan 1948 - 4 Apr 1950 M. HanafiahJan 1948 - 4 Apr 1950 M. Hanafiah
3.3. Batavia Provisional Federal DistrictBatavia Provisional Federal District GovernorGovernor 11 Aug 1948 - 1950 R.A.A. Hilman11 Aug 1948 - 1950 R.A.A. Hilman
DjajadiningratDjajadiningrat

4.4. Dayak BesarDayak Besar..
7 Dec 1946    Dayak Besar (Great Dayak) established7 Dec 1946    Dayak Besar (Great Dayak) established,, 16 Jan 194816 Jan 1948 Officially recognized.Officially recognized. 44 AprApr
1950   Incorporated into Republic of Indonesia.1950   Incorporated into Republic of Indonesia. Chairman of the Great Dayak CouncilChairman of the Great Dayak Council.. 7 Dec7 Dec
1946 - 4 Apr 1950 J. van Dyk1946 - 4 Apr 1950 J. van Dyk
5.5. Indonesia TimurIndonesia Timur..
a.a. 24 Dec 1946                Negara Timur Besar (State of Great East) established.24 Dec 1946                Negara Timur Besar (State of Great East) established.
27 Dec 1946                Renamed Negara Indonesia Timur (State of East Indonesia).27 Dec 1946                Renamed Negara Indonesia Timur (State of East Indonesia).
17 Aug 1950                State terminated with dissolution of United States17 Aug 1950                State terminated with dissolution of United States of Indonesia.of Indonesia.
b.b. PresidentPresident
24 Dec 1946 - 17 Aug 1950 Tjokorde Gede Rake Sukawati24 Dec 1946 - 17 Aug 1950 Tjokorde Gede Rake Sukawati
c.c. Prime ministersPrime ministers
10 Jan 1947 - 11 Oct 1947 Nadjamuddin Daeng Malewa10 Jan 1947 - 11 Oct 1947 Nadjamuddin Daeng Malewa
11 Oct 1947 - 15 Dec 1947 Warouw11 Oct 1947 - 15 Dec 1947 Warouw
15 Dec 1947 - 27 Dec 1949 Ide Anak Agung Gde Agung15 Dec 1947 - 27 Dec 1949 Ide Anak Agung Gde Agung (b. 1921 - d. 1999)(b. 1921 - d. 1999)
27 Dec 1949 - 14 Mar 1950 Tatengkeng27 Dec 1949 - 14 Mar 1950 Tatengkeng
14 Mar 1950 - 10 May 1950 Diapari14 Mar 1950 - 10 May 1950 Diapari
10 May 1950 - 17 Aug 1950 Putuhena10 May 1950 - 17 Aug 1950 Putuhena

6.6. Jawa Tengah.Jawa Tengah.
2 Mar 1949 Jawa Tengah (Central Java) established.2 Mar 1949 Jawa Tengah (Central Java) established.
9 Mar 1950 Incorporated into Republic of Indonesia. 9 Mar 1950 Incorporated into Republic of Indonesia.
7.7. Jawa TimurJawa Timur
a.a. 26 Nov 1948 Negara Jawa Timur (State of East Java)26 Nov 1948 Negara Jawa Timur (State of East Java)
established.established. 9 Mar 1950 9 Mar 1950 iincorporated into Republic ofncorporated into Republic of
Indonesia.Indonesia.
b.b. WalinegaraWalinegara:: 3 Dec 1948 - 19 Jan 1950 R.T. Achmad3 Dec 1948 - 19 Jan 1950 R.T. Achmad
KusumonegoroKusumonegoro,, 19 Jan 1950 - 9 Mar 1950 19 Jan 1950 - 9 Mar 1950 StateState administered by Federaladministered by Federal
commissionercommissioner
8.8. MaduraMadura
a.a. 23 Jan 194823 Jan 1948 Negara Madura (State of Madura) establishedNegara Madura (State of Madura) established;; 20 Feb 194820 Feb 1948 OfficiallyOfficially
recognizedrecognized;; 9 Mar 19509 Mar 1950 Incorporated into Republic of Indonesia.Incorporated into Republic of Indonesia.
b.b. WalinegaraWalinegara:: 20 Feb 1948 - 1 Feb 1950 Raden R.A.A. Tjakraningrat20 Feb 1948 - 1 Feb 1950 Raden R.A.A. Tjakraningrat;; 1 Feb 1950 - 9 Mar1 Feb 1950 - 9 Mar
1950 1950 State administered by Federal commissionerState administered by Federal commissioner

9.9. Kalimantan BaratKalimantan Barat
a.a. 22 Oct 194622 Oct 1946:: Federasi Kalimantan Barat (Federation of West Borneo)Federasi Kalimantan Barat (Federation of West Borneo)
establishedestablished;; 12 May 194712 May 1947:: Daerah Istimewa Kalimantan Barat (Special TerritoryDaerah Istimewa Kalimantan Barat (Special Territory
ofof West Borneo) foundedWest Borneo) founded;; 17 Aug 195017 Aug 1950 State terminated with dissolution ofState terminated with dissolution of
United StatesUnited States of Indonesia.of Indonesia.
b.b. Kepala Daerah IstimewaKepala Daerah Istimewa:: 15 May 1947 - 24 May 1950 Sultan Abdul Hamid II15 May 1947 - 24 May 1950 Sultan Abdul Hamid II
of Pontianakof Pontianak;; 24 May 1950 - 17 Aug 1950 24 May 1950 - 17 Aug 1950 State administered by FederalState administered by Federal
commissionercommissioner
10.10. Kalimantan TenggaraKalimantan Tenggara
a.a. 8 Jan 1947 8 Jan 1947 Kalimantan Tenggara (Southeast Borneo) establishedKalimantan Tenggara (Southeast Borneo) established;; 4 Apr4 Apr
1950 Incorporated into Republic of Indonesia.1950 Incorporated into Republic of Indonesia.
b.b. Chairman of the Borneo Tenggara CouncilChairman of the Borneo Tenggara Council:: 8 Jan 1947 - 4 Apr 1950 Abdul8 Jan 1947 - 4 Apr 1950 Abdul
Gaffar NoorGaffar Noor

11.11. Kalimantan TimurKalimantan Timur
a.a. 27 Aug 194727 Aug 1947 Daerah Siak Besar (Great Siak Territory) establishedDaerah Siak Besar (Great Siak Territory) established;; 4 Feb 1948 4 Feb 1948 eeenamed Federasienamed Federasi
Kalimantan Timur (Federation of East Borneo)Kalimantan Timur (Federation of East Borneo);; 24 Apr 195024 Apr 1950 iincorporated into Republic of Indonesia.ncorporated into Republic of Indonesia.
b.b. Chairman of the Council of RulersChairman of the Council of Rulers:: 27 Aug 1947 - 24 Apr 1950 27 Aug 1947 - 24 Apr 1950 Sultan A.M. Parikesit of KutaiSultan A.M. Parikesit of Kutai..
Chairman of the Kalimantan Timur CouncilChairman of the Kalimantan Timur Council:: 12 Apr 1947 - 24 Apr 1950 M.D. Saad12 Apr 1947 - 24 Apr 1950 M.D. Saad
Chairman of the Executive CommitteeChairman of the Executive Committee:: 12 Apr 1947 - 24 Apr 1950 Adji Pangeran Sosronegoro12 Apr 1947 - 24 Apr 1950 Adji Pangeran Sosronegoro
12.12. Kota WaringinKota Waringin
a.a. 4 Apr 1950 Incorporated into Republic of Indonesia.4 Apr 1950 Incorporated into Republic of Indonesia.
13.13. Padang dan sekitarnyaPadang dan sekitarnya
a.a. 9 Mar 1950 9 Mar 1950 Padang dan sekitarnya (Padang and surroundings)Padang dan sekitarnya (Padang and surroundings) incorporated into Republic ofincorporated into Republic of
14.14. PasundanPasundan
a.a. 4 May 19474 May 1947:: Republik Pasundan (Sundanese Republic) established,Republik Pasundan (Sundanese Republic) established, but not recognizedbut not recognized; 1; 1947947 RepublikRepublik
Pasundan dissolvedPasundan dissolved;; 26 Feb 1948   Negara Jawa Barat (State of West Java) established26 Feb 1948   Negara Jawa Barat (State of West Java) established;; 24 Apr24 Apr
1948   Renamed Negara Pasundan (Sundanese1948   Renamed Negara Pasundan (Sundanese State)State);; 11 Mar 1950 11 Mar 1950 iincorporated into Republic ofncorporated into Republic of
b.b. PresidentPresident:: 4 May 1947 - 1947         Raden Mohammed Suriakartelegawa 4 May 1947 - 1947         Raden Mohammed Suriakartelegawa;; WalinegaraWalinegara
4 Mar 1948 - 10 Feb 1950 Raden Ario Adipati Muharram Wiranatakusumah4 Mar 1948 - 10 Feb 1950 Raden Ario Adipati Muharram Wiranatakusumah;; 10 Feb 1950 - 11 Mar10 Feb 1950 - 11 Mar
1950 1950 State administered by Federal commisionerState administered by Federal commisioner.. Prime ministersPrime ministers:: 29 Apr 1948 - 10 Jan 1949 Adil29 Apr 1948 - 10 Jan 1949 Adil
PuradiredjaPuradiredja 10 Jan 1949 - Jan 1950   Djumhana Wiraatmadja10 Jan 1949 - Jan 1950   Djumhana Wiraatmadja

15.15. SabangSabang
9 Mar 19509 Mar 1950 Incorporated into Republic of Indonesia.Incorporated into Republic of Indonesia.
16.16. Sumatera SelatanSumatera Selatan
a.a. 30 Aug 194830 Aug 1948 Negara Sumatera Selatan (State of South Sumatra) establishedNegara Sumatera Selatan (State of South Sumatra) established;; 24 Mar24 Mar
1950 1950 Incorporated into Republic of Indonesia.Incorporated into Republic of Indonesia.
b.b. WalinegaraWalinegara:: 30 Aug 1948 - Jan 1950 Abdul Malik30 Aug 1948 - Jan 1950 Abdul Malik;; Jan 1950 - 9 Mar 1950Jan 1950 - 9 Mar 1950-- 9 Mar 1950 - 24 Mar 9 Mar 1950 - 24 Mar
1950 1950 State administered by Federal commissionerState administered by Federal commissioner
17.17. Sumatera TimurSumatera Timur
a.a. 8 Oct 1947 Daerah Istimewa Sumatera Timur (Special Territory of8 Oct 1947 Daerah Istimewa Sumatera Timur (Special Territory of East Sumatra) establishedEast Sumatra) established;; 25 Dec25 Dec
1947 State becomes Negara Sumatera Timur (State of East Sumatra)1947 State becomes Negara Sumatera Timur (State of East Sumatra);; 17 Aug 195017 Aug 1950 State terminatedState terminated
with dissolution of United Stateswith dissolution of United States of Indonesia.of Indonesia.
b.b. Kepala Daerah IstimewaKepala Daerah Istimewa Nov 1947 - 25 Dec 1947 Tengku Mansur Nov 1947 - 25 Dec 1947 Tengku Mansur;; WalinegaraWalinegara:: 25 Dec 1947 17 Aug25 Dec 1947 17 Aug
1950 Tengku Mansur1950 Tengku Mansur..
18.18. Republik Indonesia.Republik Indonesia.
a.a. Merupakan negara bagian Republik Indonesia Serikat yang terbesar dan memperoleh dukungan rakyat IndonesiaMerupakan negara bagian Republik Indonesia Serikat yang terbesar dan memperoleh dukungan rakyat Indonesia
yang terbanyak.yang terbanyak.
b.b. Dipimpin oleh Ir. Soekarno antara 1945-1949, dan oleh Mr. Assaat Datuk Mudo antara akhir tahun 1949 sampaiDipimpin oleh Ir. Soekarno antara 1945-1949, dan oleh Mr. Assaat Datuk Mudo antara akhir tahun 1949 sampai
Agustus 1950.Agustus 1950.

Situasi Kenegaraan, Desember 1948Situasi Kenegaraan, Desember 1948

VIII. Apa Kata Cendekiawan Kita tentangVIII. Apa Kata Cendekiawan Kita tentang
Republik Indonesia.Republik Indonesia.
1.1. Dr. Ignas Kleden.Dr. Ignas Kleden.
22.. Dr. Anhar Gonggong.Dr. Anhar Gonggong.
33.. Prof. Dr. Juwono Sudarsono.Prof. Dr. Juwono Sudarsono.
44.. Eep Saefulloh Fatah (Ph.D. Candidate).Eep Saefulloh Fatah (Ph.D. Candidate).

1.1. Dr. Ignas Kleden (Pakar Filsafat, LitbangDr. Ignas Kleden (Pakar Filsafat, Litbang KompasKompas).).
““ Indonesia bukanlah sebuah esensi yang kekal dalam keabadian. Akan tetapiIndonesia bukanlah sebuah esensi yang kekal dalam keabadian. Akan tetapi
suatu tugas yang harus dikerjakan, suatu cita-cita yang harus diwujudkansuatu tugas yang harus dikerjakan, suatu cita-cita yang harus diwujudkan
dalam kehidupan sehari-hari secara politik, ekonomi, budaya, dan intelektual.dalam kehidupan sehari-hari secara politik, ekonomi, budaya, dan intelektual.
Indonesia bukanlah suatu karunia (“gabe”), tetapi suatu tugas (“aufgabe”)Indonesia bukanlah suatu karunia (“gabe”), tetapi suatu tugas (“aufgabe”)
yang mungkin akan merupakan senuah proyek yang tak kunjung selesai.yang mungkin akan merupakan senuah proyek yang tak kunjung selesai.
Kita harus belajar dari kaum eksistensialis, jati diri bangsa adalah hasil akhirKita harus belajar dari kaum eksistensialis, jati diri bangsa adalah hasil akhir
dari tingkah laku budaya dan perilaku politik kita, bukan titik tolak ataudari tingkah laku budaya dan perilaku politik kita, bukan titik tolak atau
awalnya”.awalnya”.
((Kompas,Kompas, 15 Agustus 2003),15 Agustus 2003),

22.. Dr. Anhar Gonggong (Pakar Sejarah).Dr. Anhar Gonggong (Pakar Sejarah).
Dari sisi historis Indonersia sendiri tidak dibangun lewat senjata, tetapiDari sisi historis Indonersia sendiri tidak dibangun lewat senjata, tetapi
melalui dialog. Lebih dari 300 tahun Indonesia gagal melawan Belanda lewatmelalui dialog. Lebih dari 300 tahun Indonesia gagal melawan Belanda lewat
kekerasan, tetapi dalam waktu kurun hanya 37 tahun, pergerakan nasionalkekerasan, tetapi dalam waktu kurun hanya 37 tahun, pergerakan nasional
berhasil merumuskan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan mewariskanberhasil merumuskan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan mewariskan
kemerdekaan.kemerdekaan.
Nasionalisme yang perlu dibangun adalah nasionalisme yang memerdekakanNasionalisme yang perlu dibangun adalah nasionalisme yang memerdekakan
dan berkeadilan, dan bukan sebaliknya.dan berkeadilan, dan bukan sebaliknya.
((Kompas,Kompas, 15 Agustus 2003)15 Agustus 2003)

33.. Eep Saefulloh Fatah. (Ph.D. Candidate)Eep Saefulloh Fatah. (Ph.D. Candidate)
Integrasi nasional yang berjalan selama ini dirumuskan secaraIntegrasi nasional yang berjalan selama ini dirumuskan secara
keliru sebagai keutuhan wilakeliru sebagai keutuhan wilayyah teritorial. Padahal integrasiah teritorial. Padahal integrasi
yang sesungguhnya adalah perasaan, ikatan emosional, ikatanyang sesungguhnya adalah perasaan, ikatan emosional, ikatan
psikologi, dan ikatan kultural yang dimiliki sekelompok orang.psikologi, dan ikatan kultural yang dimiliki sekelompok orang.
((Kompas,Kompas, 15 Agustus 2003).15 Agustus 2003).

44.. Prof. Dr. Juwono Sudarsono ( Gurubesar, UI).Prof. Dr. Juwono Sudarsono ( Gurubesar, UI).
Soekarno adalahSoekarno adalah nation-builder,nation-builder, sedangkan Soeharto adalahsedangkan Soeharto adalah
state-builder.state-builder.
(( Juwono Sudarsono, “Soekarno, Soeharto, dan Ketahanan Indonesia”,Juwono Sudarsono, “Soekarno, Soeharto, dan Ketahanan Indonesia”,
Kompas,Kompas, 15 Agustus 2003.)15 Agustus 2003.)

7. Masalah kita dewasa ini:7. Masalah kita dewasa ini:
gejala kegamangan dan kehilangan pegangangejala kegamangan dan kehilangan pegangan
((anomie)anomie) karena perubahan yang terlalu cepatkarena perubahan yang terlalu cepat
dan secara menyeluruhdan secara menyeluruh

7a. Perubahan Besar-besaran:7a. Perubahan Besar-besaran:
 KonstitusiKonstitusi : kecuali Pembukaan, dalam tempo 4 tahun,: kecuali Pembukaan, dalam tempo 4 tahun,
terjadi 4 kali amandemen.terjadi 4 kali amandemen.
 Bentuk negara: Republik, Negara Kesatuan yang direformasiBentuk negara: Republik, Negara Kesatuan yang direformasi
secara besar-besaran. Semi-federal ?secara besar-besaran. Semi-federal ?
 Sistem Pemerintahan: Presidensial, juga sedang direformasiSistem Pemerintahan: Presidensial, juga sedang direformasi
secara mendasar, kekuasaan DPR membesar.secara mendasar, kekuasaan DPR membesar.
Semi-parlementer? Lapisan elite yang terasingSemi-parlementer? Lapisan elite yang terasing
dari massa rakyatnya.dari massa rakyatnya.
 RakyatRakyat : 1.072 etnik; menganut 5 agama besar,: 1.072 etnik; menganut 5 agama besar,
sedang mengalami transformasi sosial yangsedang mengalami transformasi sosial yang
dahsyat. Kekuatan sentrifugal ? Sebagian besardahsyat. Kekuatan sentrifugal ? Sebagian besar
miskin dan terbelakangmiskin dan terbelakang
 WilayahWilayah : 17.558 pulau, yang belum rapi batas-batasnya,: 17.558 pulau, yang belum rapi batas-batasnya,
baik di darat maupun di laut. Daerah takbaik di darat maupun di laut. Daerah tak
bertuan?bertuan?

7b: Masalah Pemerintahan sebagai Komponen7b: Masalah Pemerintahan sebagai Komponen
Negara yang Menyandang KekuasaanNegara yang Menyandang Kekuasaan
1.1. Cabang Legislatif.Cabang Legislatif.
a.a. Tidak mempunyai prioritas yang jelas dalam menyusun rancanganTidak mempunyai prioritas yang jelas dalam menyusun rancangan
undang-undang.undang-undang.
b.b. Produk legislatif yang sudah dihasilkan memerlukan harmonisasiProduk legislatif yang sudah dihasilkan memerlukan harmonisasi
yangyang serius karena sering terdapat ketidakjelasan sertaserius karena sering terdapat ketidakjelasan serta
kesimpangsiuran.kesimpangsiuran.
c.c. Terkenal boros, malas menghadiri sidang, dan senang pada “studiTerkenal boros, malas menghadiri sidang, dan senang pada “studi
banding” bersama keluarga atas biaya negara, di dalam maupun –ataubanding” bersama keluarga atas biaya negara, di dalam maupun –atau
apalagi – di luar negeri.apalagi – di luar negeri.
d.d. Banyak anggota badan legislatif di tingkat daerah yang melakukanBanyak anggota badan legislatif di tingkat daerah yang melakukan
korupsi kolektif tanpa merasa malu (!).korupsi kolektif tanpa merasa malu (!).

2.2. Cabang Eksekutif.Cabang Eksekutif.
a.a. Tidak dirancang untuk mampu dioperasikan secara terpadu, tetapiTidak dirancang untuk mampu dioperasikan secara terpadu, tetapi
untuk membagi habis fungsi-fungsi pemerintahan berdasaruntuk membagi habis fungsi-fungsi pemerintahan berdasar
pertimbangan pertanggungjawaban anggaran berdasar ICW.pertimbangan pertanggungjawaban anggaran berdasar ICW.
b.b. Selalu beroperasi secara sektoral, dan tertutup untuk koordinasiSelalu beroperasi secara sektoral, dan tertutup untuk koordinasi
horisontal.horisontal.
c.c. Umumnya takut mengambil prakarsa dan takut bertanggungjawab.Umumnya takut mengambil prakarsa dan takut bertanggungjawab.
d.d. Tidak membedakan pegawai yang rajin dengan pegawai yang malas.Tidak membedakan pegawai yang rajin dengan pegawai yang malas.
e.e. Tidak efisien dan lamban dalam memberikan reaksi terhadapTidak efisien dan lamban dalam memberikan reaksi terhadap
dinamika yang terjadi.dinamika yang terjadi.
f.f. Sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.Sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
g.g. Cenderung terasing dari dan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat.Cenderung terasing dari dan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat.

3.3. Cabang Yudikatif.Cabang Yudikatif.
a.a. Ditengarai banyak oknumnya yang terlibat dalam jaringan “mafiaDitengarai banyak oknumnya yang terlibat dalam jaringan “mafia
pengadilan”, yang mengambil keuntungan dari pihak-pihak yangpengadilan”, yang mengambil keuntungan dari pihak-pihak yang
berperkara. Sering memenangkan pihak yang mampu memberikanberperkara. Sering memenangkan pihak yang mampu memberikan
imbalan uang yang lebih besar. Mahkamah Agung sudah mulaiimbalan uang yang lebih besar. Mahkamah Agung sudah mulai
mengambil tindakan tegas berupa pemecatan.mengambil tindakan tegas berupa pemecatan.
b.b. Kurang cepat mempersiapkan diri dengan perkembangan hukum,Kurang cepat mempersiapkan diri dengan perkembangan hukum,
khususnya hukum ekonomi dan hukum internasional hak asasikhususnya hukum ekonomi dan hukum internasional hak asasi
manusia.manusia.
c.c. Dengan beberapa pengecualian, seperti pada Pengadilan NegeriDengan beberapa pengecualian, seperti pada Pengadilan Negeri
Tangerang, sering memberikan hukuman yang ringan terhadapTangerang, sering memberikan hukuman yang ringan terhadap
pemerkosaan serta pelecehan perempuan dan kasus-kasus narkobapemerkosaan serta pelecehan perempuan dan kasus-kasus narkoba
yang sangat membahayakan kaum muda.yang sangat membahayakan kaum muda.

7c. Kondisi Rakyat sebagai Pemilik7c. Kondisi Rakyat sebagai Pemilik
Kedaulatan Tertinggi NegaraKedaulatan Tertinggi Negara
1.1. Komposisi Etnik (Komposisi Etnik (lihat Suryadinata,lihat Suryadinata, et.al.et.al. 2003).2003).
a.a. Dari 1.072 etnik hanya 15 buah etnik yang beranggotakan di atas 1Dari 1.072 etnik hanya 15 buah etnik yang beranggotakan di atas 1
juta orang. Etnik terbesar adalah Jawa (41.71%) dan Sundajuta orang. Etnik terbesar adalah Jawa (41.71%) dan Sunda
(15.71%). Jumlah etnik lainnya masing-masing di bawah 3.5%.(15.71%). Jumlah etnik lainnya masing-masing di bawah 3.5%.
b.b. Etnik Jawa ternyata sudah lebih menyebar, sehingga di beberapaEtnik Jawa ternyata sudah lebih menyebar, sehingga di beberapa
propinsi di luar Jawa sudah mulai merupakan etnik mayoritas. Bilapropinsi di luar Jawa sudah mulai merupakan etnik mayoritas. Bila
tidak ada akulturasi, terbentuktidak ada akulturasi, terbentuk enclave,enclave, yang menimbulkan persoalanyang menimbulkan persoalan
““penduduk asli” versus “penduduk pendatang”.penduduk asli” versus “penduduk pendatang”.
c.c. Budaya politik etnik Jawa memainkan peranan penting baik di tingkatBudaya politik etnik Jawa memainkan peranan penting baik di tingkat
nasional maupun di beberapa daerah tertentu, termasuk pada hasilnasional maupun di beberapa daerah tertentu, termasuk pada hasil
Pemilihan Umum: PDI-P dan PKB adalah partai-partai yang secaraPemilihan Umum: PDI-P dan PKB adalah partai-partai yang secara
kultural sangat “jawa”. Partai lainnya bersifat “non-jawa”.kultural sangat “jawa”. Partai lainnya bersifat “non-jawa”.
d. Budaya politik Jawa yang elitis sering berhadapan dengan budayad. Budaya politik Jawa yang elitis sering berhadapan dengan budaya
politik non-Jawa yang egalitarian.politik non-Jawa yang egalitarian.

2.2. Kondisi Demografis.Kondisi Demografis.
Oleh karena menurunnya tingkat kelahiran rata-rata, secara umumOleh karena menurunnya tingkat kelahiran rata-rata, secara umum
komposisi penduduk berubah dari penduduk yang sebagian besar berusiakomposisi penduduk berubah dari penduduk yang sebagian besar berusia
muda menjadi penduduk yang sebagian besar semakin tua.muda menjadi penduduk yang sebagian besar semakin tua.
3.3. Kondisi Sosial Ekonomi (Kondisi Sosial Ekonomi (Lihat BPS,Bappenas, dan UNDP,Lihat BPS,Bappenas, dan UNDP,
2001,2001, Indonesia: Laporan Pembangunan Manusia 2001Indonesia: Laporan Pembangunan Manusia 2001).).
a.a. Terdapat ketimpangan besar dalam angka-angkaTerdapat ketimpangan besar dalam angka-angka HumanHuman
Development Index (HDI), Human Poverty Index (HPI), GenderDevelopment Index (HDI), Human Poverty Index (HPI), Gender EmpowermentEmpowerment
Index (GEI), Gender-related Development Index (GDI),Index (GEI), Gender-related Development Index (GDI), baikbaik pada tingkatpada tingkat
propinsi maupun pada tingkat kabupaten danpropinsi maupun pada tingkat kabupaten dan kotamadya. Merupakankotamadya. Merupakan
akar penyebab konflik sosial dan politik.akar penyebab konflik sosial dan politik.
b.b. Kemiskinan merupakan ancaman kemanusiaan terbesar.Kemiskinan merupakan ancaman kemanusiaan terbesar.
c.c. Telah tersedia data statistik lengkap untuk mengukur perkembanganTelah tersedia data statistik lengkap untuk mengukur perkembangan
empat jenis indeks tersebut di atas, baik untuk keperluan perencanaanempat jenis indeks tersebut di atas, baik untuk keperluan perencanaan
maupun untuk keperluan pemantauan.maupun untuk keperluan pemantauan.

6d. Wilayah Indonesia: Komponen Negara yang6d. Wilayah Indonesia: Komponen Negara yang
Merupakan Sumber Kehidupan RakyatMerupakan Sumber Kehidupan Rakyat
1.1. Wilayah Darat.Wilayah Darat.
a.a. Luas 2.000.000. kilometer persegi. Kaya dengan sumberdayaLuas 2.000.000. kilometer persegi. Kaya dengan sumberdaya alam,alam,
di bawah dan di atas pemukaan bumi.di bawah dan di atas pemukaan bumi.
b.b. Mengalami kerusakan parah: kebakaran terus-terusan di SumateraMengalami kerusakan parah: kebakaran terus-terusan di Sumatera
dan Kalimantan, longsor berkala di beberapa tempat, penggundulandan Kalimantan, longsor berkala di beberapa tempat, penggundulan
hutan di Jawa, eksploitasi habis- habisan tanpa reboisasi,hutan di Jawa, eksploitasi habis- habisan tanpa reboisasi, illegalillegal
logging,logging, erosi di daerah aliran sungai, akan mengalami kekeringanerosi di daerah aliran sungai, akan mengalami kekeringan
air.air.
c.c. Garis perbatasan tidak terjaga dengan baik: oknum-oknumGaris perbatasan tidak terjaga dengan baik: oknum-oknum
warganegara dari negara tetangga mengubah-ubah tapal batas diwarganegara dari negara tetangga mengubah-ubah tapal batas di
Kalimantan.Kalimantan.
d.d. Sengketa pertanahan merupakan sumber konflik terbanyak, baikSengketa pertanahan merupakan sumber konflik terbanyak, baik konflikkonflik
horisontal maupun konflik vertikal.horisontal maupun konflik vertikal.

2.2. Wilayah Laut.Wilayah Laut.
a.a. Luas 8.000.000 kilometer persegi, penuh dengan kekayaan ikan danLuas 8.000.000 kilometer persegi, penuh dengan kekayaan ikan dan
bahan tambang di dasar laut.bahan tambang di dasar laut.
b.b. Kekayaan ikan laut dicuri terus-terusan oleh nelayan Thailand,Kekayaan ikan laut dicuri terus-terusan oleh nelayan Thailand,
sedangkan pasir laut di Riau dijual murah ke Singapura. Minyak dansedangkan pasir laut di Riau dijual murah ke Singapura. Minyak dan
gas bumi di laut sebagaigas bumi di laut sebagai non renewable resourcesnon renewable resources dieksploitir habis-dieksploitir habis-
habisan. Terumbu karang hancur oleh bahan peledak liar.habisan. Terumbu karang hancur oleh bahan peledak liar.
c.c. Walau merupakan negara maritim, Indonesia tidak mempunyaiWalau merupakan negara maritim, Indonesia tidak mempunyai
armada perikanan modern. Kaum nelayan selalu merupakan bagianarmada perikanan modern. Kaum nelayan selalu merupakan bagian
rakyat Indonesia yang paling miskin dan terabaikan.rakyat Indonesia yang paling miskin dan terabaikan.
d.d. Republik Indonesia tidak mempunyaiRepublik Indonesia tidak mempunyai Coast GuardCoast Guard yang andal. TNI-yang andal. TNI-
Angkatan Laut dan Polisi Perairan secara kontra-produktif berebutAngkatan Laut dan Polisi Perairan secara kontra-produktif berebut
wewenang di laut.wewenang di laut.
e.e. Pulau Sipadan dan Ligitan lepas karena Pemerintah RepublikPulau Sipadan dan Ligitan lepas karena Pemerintah Republik
Indonesia tidak acuh terhadap perbatasan lautnya.Indonesia tidak acuh terhadap perbatasan lautnya.

3.3. Wilayah Udara.Wilayah Udara.
a.a. Luas 10.000.000 kilometer persegi di atas wilayah darat dan laut,Luas 10.000.000 kilometer persegi di atas wilayah darat dan laut,
sampai ke stratosfeer.sampai ke stratosfeer.
b.b. Merupakan asset negara yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis,Merupakan asset negara yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis,
a.l. lalulintas udara dan untuk penempatan satelit geostasioner.a.l. lalulintas udara dan untuk penempatan satelit geostasioner.
c.c. Tidak terjaga dengan baik, memungkinkan penerbangan gelap untukTidak terjaga dengan baik, memungkinkan penerbangan gelap untuk
tujuan kriminal, baik oleh penerbangan sipil maupun olehtujuan kriminal, baik oleh penerbangan sipil maupun oleh
penerbangan militer asing [ ingat kasus penerbangan pesawat F-18penerbangan militer asing [ ingat kasus penerbangan pesawat F-18
Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat dekat pulau Bawean di LautHornet Angkatan Laut Amerika Serikat dekat pulau Bawean di Laut
JawaJawa..].].

C. KESIMPULANC. KESIMPULAN
1.1. Baik Bangsa maupun Negara adalah lembaga bentukan yangBaik Bangsa maupun Negara adalah lembaga bentukan yang
bersifat dinamis, bisa berkembang ke arah yang lebih baik, danbersifat dinamis, bisa berkembang ke arah yang lebih baik, dan
juga bisa mengalami kemerosotan, bahkan keruntuhan.juga bisa mengalami kemerosotan, bahkan keruntuhan.
2.2. Integritas nasional merupakan resultante dari interaksi tigaIntegritas nasional merupakan resultante dari interaksi tiga
komponen negarakomponen negara,, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah.yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah.
3.3. Peranan penting sebagai penentu dipegang oleh kelompok elitePeranan penting sebagai penentu dipegang oleh kelompok elite
dalam pemerintahan, yang juga bisa mengalami kemerosotandalam pemerintahan, yang juga bisa mengalami kemerosotan
kualitas.kualitas.

Masalah integrasi nasional dan ancaman disintegras2i

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (16)

Similaire à Masalah integrasi nasional dan ancaman disintegras2i

Similaire à Masalah integrasi nasional dan ancaman disintegras2i (20)

Plus de Saafroedin Bahar

Plus de Saafroedin Bahar (6)

Masalah integrasi nasional dan ancaman disintegras2i