1. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMORラ TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAN」A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa sesuai usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) tentang kegiatan Tahun Anggaran 2Ol3 yang tidak
selesai dan dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2OI4 dan
adanya tambahan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 43 Tahun 2Ol3 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol4
perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 43 Tahun 2Ol3 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol4;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor rca}; L
2. 2. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ([,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4938); f,,
，
４
3. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota
DPRD (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 2 1 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintah
Nomor 24 Tatrun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 407, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan [,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O0S tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 201 I
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; I
9
12
13
3
4. 15
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tal:rrun 2073
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol4;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 327 Seri A Nomor
O06) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 8 Tahun 2OO7 tentalg Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 008 Seri A Nomor
00a);
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2
Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0012);
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor
007 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016);
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol4 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 015); I
16
17.
18.
4
5. 19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun
2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol4 (Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 043).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANC PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Pcraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
43 Tahun 2013 tentang Pen」 abaran Anggaran Pendapatan dan BclanJa
Daerah Tahun Anggaran 2014(Berita Daerah Provinsi Nusa Tcnggara Timur
Tahun 2013 Nomor 043)diubah SCbagai berikut:
l Kctentuan Pasal l diubah schingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula
bedumlah Rp.2.738.060.879.000,- bertambah sejumlah
Rp.5.178.393.457,- sehingga menjadi Rp. 2.743.239.272.457,- dengan
rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah / (berkurang)
Jumlah setelah Perubahan
2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Setelah Perubahan
Surplus/ Defrsit Setelah Perubahan
Rp.2.720.973.577.000,―
Rp O,
Rp 2 720 973.577.000-
Rp. 2.738.060.879.000,―
Rp 5.178.393.457.―
Rp 2743.239.272457,―
Rp (22265695457),― ん
5
6. 3. PembiaYaan
a. Penerimaan PembiaYaan
1). Semula RP' 97'957'3O2'OOO'-
2). Bertambah/(berkurang) Rp 5' 178'393'457'-
Jumlah setelah Perubahan Rp' 103'135'695'457'-
b. Pengeluaran PembiaYaan
1). Semula RP' 80'870'000'000'-
2). Bertambah/ (berkurang) Ro' 0'-
Jumlah setelah Perubahan Rp' 80'870'000'000'-
Jumlah PembiaYaan netto setelah
perubahan RP' 22'265'695'457 '-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan RP.
2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2014;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2ot4. L
6
7. Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Ditetapkan di Kupang
たこ こ1二/
Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2.,l,1fttvuau 2Ol4
L sexnsrnnls DAERAH PRovrNSr
----.-..-4
Vrnarslsrus sALEM
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR O多
7
8. LAⅣIPIRAN I PERATIJRAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMLIR
NO■IIOR :3 Tahun 2014
TANGGAL:27 Januari 2014
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
tlalaman I
9. Ilalaman 9
Nomor Urut Uraian
Jumiah
(RP)
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) 0/o
1 2 3 4
5.1.6.
5.1.8.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5,2.3.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.5.
6.2.
6.2.2.
6.2.4.
BELANJA BACI HASIL KEPADA PROVINSVKABUPATENノ KOTA DAN PEMERINTAHAN
DESA
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVⅢ S1/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA】燿ODAL
JUPrLAⅡ BELANJA
StlRPLUS′(DEΠ SI]D
PEMBIAYAAN DAERAⅡ
Penerimaan Pcmbiayaan Daerab
Sisa Lcbih Perbitungall Anggaran Daerab Tahun Sebelumn口 ya
Penerimaan Kembali dari Pemberian Pittaman
JUルILAⅡ PENERIIIAAN PEMBIAYAAN
Pengeluarall Pembinyaan Daerah
Penyertaan Modal(InveStasi)Pemedntab Dacrah
Pembedan Piniaman Dnerab
Jl」 ⅣILAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETO
SiSA LEBIH PEⅣ IBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN(SILPA)
254.525.387.000,00
34.507.600.000,0
17.500.000.000,00
981.651.707.000,00
78.682.504.600,00
490.392.272.050,00
412.576.930.350,00
2.738.060.879.000,00
(17.087.302.000,00)
17.087.302.000,00
97.957.302.000,00
90.189.953.200,00
7.767.348.800,00
97.957.302.000,00
80.870.000.000,00
75.870.000.000,00
5.000.000.000,00
80.870.000.000,00
17.087.302.000,00
0,00
254.525.387.000,00
34.507.600.000,00
12.187.253.000,00
992.886.292.457,00
79.513.816.810,00
495.647.174.472,00
417.725.001.175,00
2.743.239.272.457,00
(22.265.695.457,00)
22.265.695.457,00
103.135.695.457,00
95.368.346.657,00
7.767.348.800,00
103.135.695.457,00
80.870.000.000,00
75.870.000.000,00
5.000.000.000,00
30.870.000.000,00
22.265.695.457,00
0,00
0,00
0,00
(5.312.747.000,00)
11.234.585.457,00
831.312.210,00
5.255.202.422,00
5.148.0711.825,00
5.178.393.457,00
(5。 178.393.457,00)
5.178.393.457,00
5.178.393.457,00
5。 178.393.457.00
0,00
5.178.393.457,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.178.393.457,00
0,00
0,0
(30■ 6)
1,14
1,06
1,07
1,25
0,19
30β l
30β l
5,29
5,74
0,00
5,9
0,00
0,00
0,00
0,00
30■ 1
0,00
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
リ
ー
10. LA■rIPIMN II :PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGCARA TIIIIUR
NOMOR :3 Tabun 2014
TANGGAL:27 Jamuari 2014
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20■ 4
URUSAN PEⅣ IERNTAHAN : 101‐ PENDIDIKAN
ORCANISASI : 10101_Dinas Pcndidikan dan Kcbudayaan
Halaman : l0
Nomor lirut [ira ia n
Jumlah (Rp) Bcrtambah / (bcrkurang)
Dasar Hukum / PenjelasanSebclum
Pcruhahan
Setelah
Pe rrr hr he n
(Rp) 0/0
1
2
4 5 6 7
H‖‖‖肘i「
―
1 01 l ol ol oo004 1 2
1 01 1 01 ol ooOo4 1 201
1 01 1 01 ol oooo4 1 201 03
1 01 1 01 ol oooo4 1 202
1 01 1 01 ol ooOo4 12 02 01
1 01 1 01 ol ooOo4 1 20206
「五I読 bi流
“
ζ
101 101.01o00o51
1 01 101 ol ooOo5 1 1
1 01 l ol ol oo oo 5.1 101
1 01 1 01 ol oooo5 1 1 01 ol
1 01 1 01 ol oo Oo 5 1 l ol o2
1 01 1 01 ol oooo5 1 1 01 o3
PENDAPATAN DAERAII
Pendapatan Asli Daerah
Hasil Retribusi Daerah l)
Retribusi Jase Umum
Retribusi Pelayanan pendidikan
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Tempat Khusus parkir
Jumlah Pendapatall
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Gaji dan Tunjangan
Gtti PObk PNS
TunJangan Kc!uarga
Tuttangan Jabatan strukturJ
0,00
390.000.00o,00
390.000.000,00
30.000.Ooo,00
30 000 ooo,oo
360.000.Ooo,00
350000000,00
10 000 00QOo
390000000,00
0,00
21.465.000.000,00
21.465.000.000,00
16.062.034.230,00
12262796169,00
1097709513,00
447070000,00
0,00
242.500.000,00
242.500.000,00
30.000.000,00
30000000,Oo
212.500.000,00
212500000.00
0,00
242500000,Oo
O,00
18.986.446.000,00
18.986.446.000,00
14.342.586.230,00
10892858628,00
1025468679,00
454090000,00
0,00
(147.500.000,00)
(147.500.000,00)
(147.500.000,00)
(137500000,00)
(10000000,00)
(147500000,00)
0,00
(2.478.554.000,00)
(2.478.554.000,00)
(1.719。448.000,00)
(1369937541,00)
(72240834,00)
■b2d66QOb l
0,00
(37,82)
(37β 2)
0,00
0,00
(40,97)
(39,29)
(100,00)
(37,82)
0,00
(1155)
(11,55)
(10,71)
(H,17)
(6,58)
1,57
Berdasarkan : Peraturan Daerah tentang Rehibusi Jasa
Umum
Bcrdasarkan
Usaha
Bcrdasarkan
Usaha
Peraluran Daerah Tentang Retribusi Jasa
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa
11. I
3 4 5
2.“ 204012004.52.215.02.
00
7
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Jilid
Belanjr Makanan <tan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Kcgiatan
Belenja Perjalenan Dines
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jumlah Belanja
Surplus(Defisit)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
０
，
００
０
，
００
０
，
００
０
，
０〇
一
０
，
００
０
，
００
840.000,oo
840000,00
12.500.00o,Oo
2500000,00
5 000 0oO,00
5000000,Oo
l.400.000,Oo
1400000,Oo
54.950.000,00
54950000,00
18043689100,00
(17978689100,00)
840.000,00
840000,00
12.500.000,00
2500000,00
5000000,00
5000000,00
1.400。 000,00
1400_000,00
54.950.000,00
54950000,00
18043689_100,00
(17978689100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
lialaman 310
岬
︱
