SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  15
Tips sederhana & singkat
memahami peraturan perUUanby Barkah
Asas
huku
m
PerUUan
(UU
12/2011)
KUH
Perdata
DASAR/RUJUKAN MEMAHAMI
PERUNDANG-UNDANGAN
by Barkah
Lex superiori
derogat lege
priori
• Peraturan yang LEBIH TINGGI
mengesampingkan peraturan
yang lebih rendah
Lex specialis
derogate lege
• Peraturan yang LEBIH
KHUSUS mengesampingkan
peraturan yang bersifat lebih
umum
Lex posteriori
derogat lege
priori
• generaliPeraturan yang LEBIH
BARU mengesampingkan
peraturan yang sebelumnya
ASAS HUKUM/ADAGIUM
by Barkah
ASAS HUKUM/ADAGIUM
INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS
• Jika teks atau redaksi UU TELAH TERANG
BENDERANG dan JELAS, maka
tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena
penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali
berarti penghancuran – interpretation est perversio.
ABSOLUTE SENTIENFIA EXPOSITORE NON
INDIGET
• Sebuah DALIL yang SEDERHANA TIDAK
MEMBUTUHKAN penjelasan lebih lanjut - Simple
Proposition Needs No Expositor.
by Barkah
PerUUan (UU 12/2011)
UU 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan perUUan
sebagai pengganti UU 10/2004.
Dalam UU 12/2011, Tap MPR kembali menjadi sumber
hukum formal dan material. Tap MPR kembali menjadi
salah satu rujukan selain UUD 1945.
Sistem hierarkis, peraturan perUUan yang berada
lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan yang
berada di atasnya.
UU ini sangat direkomendasikan untuk dirujuk,
khususnya pasal 7, pasal 8, pasal 81 – 87 dan pasal 100.
by Barkah
PerUUan (UU 12/2011)
UUD
1945
Tap MPR
UU/Perpu
Peraturan
Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota
by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga
1320
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan
empat syarat:
• Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
• Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
• Suatu hal tertentu;
• Suatu sebab yang halal.
by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga
1338
• Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.
• Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali
selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau
karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik.
by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga
1339
• Suatu perjanjian tidak hanya mengikat
untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan
di dalamnya, tetapi juga untuk segala
sesuatu yang menurut sifat perjanjian,
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan
atau undang-undang.
by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga
Tentang penafsiran suatu perjanjian
1342
• Jika kata-kata suatu perjanjian JELAS,
tidak diperkenankan menyimpang
daripadanya dengan jalan penafsiran.
by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga
Tentang penafsiran suatu perjanjian
1343
• Jika kata-kata suatu perjanjian dapat
diberi berbagai tafsiran, maka lebih baik
diselidiki maksud kedua belah pihak
yang membuat perjanjian itu, daripada
dipegang teguh arti kata menurut huruf.
by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga
Tentang penafsiran suatu perjanjian
1349
• Jika ada keragu-raguan, suatu perjanjian harus
ditafsirkan atas kerugian orang yang minta
diadakan perjanjian DAN atas keuntungan
orang yang mengikatkan dirinya dalam
perjanjian itu. (KUHPerd. 1273, 1473, 1509, 1865,
1879.)
by Barkah
Tips memahami perUUan
PASTIKAN membaca:
• Konsideran “Menimbang”, PP, Kepmen dan Permen,
sebagai “pelaksana” dari UU 13/2003.
• Konsideran “Mengingat”,
• Konsideran “Memutuskan”,
• Konsideran “Menetapkan”,
• “Ketentuan Umum”, atau definisi.
• “Ketentuan Peralihan”, menyatakan perUUan mana yang
masih berlaku.
• “Ketentuan Penutup”, perUUan mana yang tidak berlaku
lagi sejak ditetapkan dan/atau diundangkannya UU,
Peraturan Pemerintah, Kepmen, dan/atau Permen.
• “PENJELASAN pasal-pasal”. by Barkah
Tips memahami perUUan
APABILA terjadi ANTINOMI hukum?
Diselesaikan dengan secara berurutan sebagaimana
di bawah.
by Barkah
by Barkah

Contenu connexe

Tendances

Layanan data spasial berbasis OGC
Layanan data spasial berbasis OGCLayanan data spasial berbasis OGC
Layanan data spasial berbasis OGCDany Laksono
 
RDTR Labang dsk.pdf
RDTR Labang dsk.pdfRDTR Labang dsk.pdf
RDTR Labang dsk.pdfApriadi Budi
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MedanRencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MedanPenataan Ruang
 
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdfDokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdfjoihot
 
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxDOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxChrisPutra1
 
Presentasi wireless microwave
Presentasi wireless   microwavePresentasi wireless   microwave
Presentasi wireless microwaveKurniawan Suganda
 
Modul 5-muatan tidak langsung, pada statika dan mekanika dasar
Modul 5-muatan tidak langsung, pada statika dan mekanika dasarModul 5-muatan tidak langsung, pada statika dan mekanika dasar
Modul 5-muatan tidak langsung, pada statika dan mekanika dasarMOSES HADUN
 
Sensor dan Aktuator
Sensor dan AktuatorSensor dan Aktuator
Sensor dan AktuatorlombkTBK
 
Makalah permukiman antang dan bukit baruga makassar
Makalah permukiman antang dan bukit baruga makassarMakalah permukiman antang dan bukit baruga makassar
Makalah permukiman antang dan bukit baruga makassarTedi Eka
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungPenataan Ruang
 
Desain sistem informasi web gis
Desain sistem informasi web gisDesain sistem informasi web gis
Desain sistem informasi web gisDany Laksono
 
TEOREMA DE MORGAN DAN RANGKAIAN EXCLUSIVE OR
TEOREMA DE MORGAN DAN RANGKAIAN EXCLUSIVE ORTEOREMA DE MORGAN DAN RANGKAIAN EXCLUSIVE OR
TEOREMA DE MORGAN DAN RANGKAIAN EXCLUSIVE ORDaya Prisandi
 
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 Adi T Wibowo
 
Ekspose pendahuluan
Ekspose pendahuluanEkspose pendahuluan
Ekspose pendahuluanDumaiGeoTech
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Baliushfia
 
Cara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaCara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaBagus ardian
 

Tendances (20)

Layanan data spasial berbasis OGC
Layanan data spasial berbasis OGCLayanan data spasial berbasis OGC
Layanan data spasial berbasis OGC
 
RDTR Labang dsk.pdf
RDTR Labang dsk.pdfRDTR Labang dsk.pdf
RDTR Labang dsk.pdf
 
Proposal KKN alternatif
Proposal KKN alternatifProposal KKN alternatif
Proposal KKN alternatif
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MedanRencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan
 
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdfDokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
 
Pengenalan alat gps
Pengenalan alat gpsPengenalan alat gps
Pengenalan alat gps
 
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxDOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
 
Presentasi wireless microwave
Presentasi wireless   microwavePresentasi wireless   microwave
Presentasi wireless microwave
 
Modul 5-muatan tidak langsung, pada statika dan mekanika dasar
Modul 5-muatan tidak langsung, pada statika dan mekanika dasarModul 5-muatan tidak langsung, pada statika dan mekanika dasar
Modul 5-muatan tidak langsung, pada statika dan mekanika dasar
 
Sensor dan Aktuator
Sensor dan AktuatorSensor dan Aktuator
Sensor dan Aktuator
 
Makalah permukiman antang dan bukit baruga makassar
Makalah permukiman antang dan bukit baruga makassarMakalah permukiman antang dan bukit baruga makassar
Makalah permukiman antang dan bukit baruga makassar
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
 
Download citra satelit dengan menggunakan umd
Download citra satelit dengan menggunakan umdDownload citra satelit dengan menggunakan umd
Download citra satelit dengan menggunakan umd
 
Desain sistem informasi web gis
Desain sistem informasi web gisDesain sistem informasi web gis
Desain sistem informasi web gis
 
TEOREMA DE MORGAN DAN RANGKAIAN EXCLUSIVE OR
TEOREMA DE MORGAN DAN RANGKAIAN EXCLUSIVE ORTEOREMA DE MORGAN DAN RANGKAIAN EXCLUSIVE OR
TEOREMA DE MORGAN DAN RANGKAIAN EXCLUSIVE OR
 
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
 
Ekspose pendahuluan
Ekspose pendahuluanEkspose pendahuluan
Ekspose pendahuluan
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
 
Cara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaCara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhana
 
Kota baru
Kota baruKota baru
Kota baru
 

Dernier

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 

Dernier (10)

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 

Tips singkat & sederhana memahami peraturan perUUan

  • 1. Tips sederhana & singkat memahami peraturan perUUanby Barkah
  • 3. Lex superiori derogat lege priori • Peraturan yang LEBIH TINGGI mengesampingkan peraturan yang lebih rendah Lex specialis derogate lege • Peraturan yang LEBIH KHUSUS mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum Lex posteriori derogat lege priori • generaliPeraturan yang LEBIH BARU mengesampingkan peraturan yang sebelumnya ASAS HUKUM/ADAGIUM by Barkah
  • 4. ASAS HUKUM/ADAGIUM INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS • Jika teks atau redaksi UU TELAH TERANG BENDERANG dan JELAS, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran – interpretation est perversio. ABSOLUTE SENTIENFIA EXPOSITORE NON INDIGET • Sebuah DALIL yang SEDERHANA TIDAK MEMBUTUHKAN penjelasan lebih lanjut - Simple Proposition Needs No Expositor. by Barkah
  • 5. PerUUan (UU 12/2011) UU 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan perUUan sebagai pengganti UU 10/2004. Dalam UU 12/2011, Tap MPR kembali menjadi sumber hukum formal dan material. Tap MPR kembali menjadi salah satu rujukan selain UUD 1945. Sistem hierarkis, peraturan perUUan yang berada lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan yang berada di atasnya. UU ini sangat direkomendasikan untuk dirujuk, khususnya pasal 7, pasal 8, pasal 81 – 87 dan pasal 100. by Barkah
  • 6. PerUUan (UU 12/2011) UUD 1945 Tap MPR UU/Perpu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota by Barkah
  • 7. KUH Perdata Buku Ketiga 1320 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; • Suatu hal tertentu; • Suatu sebab yang halal. by Barkah
  • 8. KUH Perdata Buku Ketiga 1338 • Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. • Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. by Barkah
  • 9. KUH Perdata Buku Ketiga 1339 • Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. by Barkah
  • 10. KUH Perdata Buku Ketiga Tentang penafsiran suatu perjanjian 1342 • Jika kata-kata suatu perjanjian JELAS, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. by Barkah
  • 11. KUH Perdata Buku Ketiga Tentang penafsiran suatu perjanjian 1343 • Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberi berbagai tafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf. by Barkah
  • 12. KUH Perdata Buku Ketiga Tentang penafsiran suatu perjanjian 1349 • Jika ada keragu-raguan, suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang minta diadakan perjanjian DAN atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. (KUHPerd. 1273, 1473, 1509, 1865, 1879.) by Barkah
  • 13. Tips memahami perUUan PASTIKAN membaca: • Konsideran “Menimbang”, PP, Kepmen dan Permen, sebagai “pelaksana” dari UU 13/2003. • Konsideran “Mengingat”, • Konsideran “Memutuskan”, • Konsideran “Menetapkan”, • “Ketentuan Umum”, atau definisi. • “Ketentuan Peralihan”, menyatakan perUUan mana yang masih berlaku. • “Ketentuan Penutup”, perUUan mana yang tidak berlaku lagi sejak ditetapkan dan/atau diundangkannya UU, Peraturan Pemerintah, Kepmen, dan/atau Permen. • “PENJELASAN pasal-pasal”. by Barkah
  • 14. Tips memahami perUUan APABILA terjadi ANTINOMI hukum? Diselesaikan dengan secara berurutan sebagaimana di bawah. by Barkah

Notes de l'éditeur

  1. ----- Meeting Notes (12/15/12 01:54) ----- Atas KERUGIAN orang yang minta diadakan perjanjian = pengusaha Atas KEUNTUNGAN orang yang mengikatkan dirinyan dalam perjanjian = pekerja