SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
KODE REKENING BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH
DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
TINDAK LANJUT KEBIJAKAN BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA SEBESAR 3% DARI DANA DESA
YANG PENGGUNAANYA TELAH DIATUR PADA PERATURAN MENTRI DESA PDTT NO 8 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS DD
TAHUN 2023
SAMBEL DESA, RABU 15 NOVEMBER 2022
BERSAMA HERI PURWANINGTYAS (HOST SAMBEL DESA)
DASAR HUKUM
PERMENDES PDTT NO 8 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS ENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023
(PASAL 6 AYAT 2 HURUF g)
“ DANA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA PALING BANYAK 3% DARI PAGU DANA DESA DI SETIAP DESA)
UNTUK ITU MELALUI SURAT EDARANYA NO 100.3.2.3/6149/BPD
KEMENTRIAN DALAM NEGRI MENAMBAHKAN KODE REKENING KHUSUS UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL
PEMERINTAH DESA SEBESAR 3% YANG BERSUMBER DARI DANA DESA.
BIDANG 1 : BIDANG PEMERINTAHAN DESA
SUB BIDANG : PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL DESA, KEGIATAN
OPERASIONAL DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA (1.1.08)
FORMAT KODE REKENING SESUAI PMK 20 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DANA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA
BUKAN HONOR TAPI BENTUK OPERASIONAL PENUNJANG TUGAS
PEMERINTAH DESA….
MELIPUTI…..
BIAYA KOORDINASI, BIAYA PENANGGULANGAN KERAWANAN SOSIAL
MASYARAKAT, PENGAMANAN DAN KEGIATAN KHUSUS LAINNYA
UNTUIK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA
YANG DIBERIKAN SETIAP BULAN
BIAYA KOORDINASI
( KODE OUTPUT 1.1.08.1)
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN KOORDINASI YANG
DILAKUKAN BERSAMA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH,
PEMERINTAH DESA LAIN, MASYARAKAT DAN ATAU KELOMPOK
MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMBANGUN KEHARMONISAN
HUBUNGAN KOORDINASI SERTA KEGIATAN LAIN YANG MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA.
CONTOH KEGIATAN…….
A. USULAN KEGIATAN NGOPI BARENG AKD, PPDI, BKAD DLL (MAMIN,
TRANSPORT)
B. KOORDINASI DENGAN SUPRA DESA (SPPD)
C. TEMU WARGA (MAMIN)
BIAYA PENANGGULANAGAN KERAWANAN SOSIAL
MASYARAKAT
(KODE OUTPUT 1.1.08.02)
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN SEPERTI RAPAT/PERTEMUAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERAWANAN SOSIAL YANG
DISEBABKAN KARENA KEMISKINAN/KESUSAHAN/MUSIBAH, KETERBATASAN DANA,
KONFLIK SOSIAL, BENCANA YANG MENIMPA WARGA MASYARAKAT.
CONTOH KEGIATAN ( KOLABORASI DARI PERMENDES PDTT 8 2022)
A. BANTUAN KEMATIAN
B. BANTUAN BENCANA
C. BANTUAN SOSIAL
D. BANTUAN TRANSPORT RUJUKAN (SAKIT,PERAWATAN, MELAHIRKAN)
BIAYA KEGIATAN KHUSUS LAINNYA
(KODE REKENING 1.1.08.03
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN PROMOSI, PROTOKOLER,
PEMBERIAN MASYARAKAT YANG BERPRESTASI, KEGIATAN OLAHRAGA, SOSIAL,
SENI BUDAYA, KEAGAMAAN,PENGUATAN RASA KEBANGASAAN DAN PERSATUAN,
DAN PEMBERIAN APRESIASI KEPADA ORANG ATAU MASYARAKAT YANG
MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH DESA, DILUAR KEGIATAN PEMBIAYAAN
SEBELUMNYA ( DIGUNAKAN UNTUK DUKUNGAN ACARA SEREMONIAL DI BIDANG
OLAH RAGA, SOSIAL, BUDAYA, SENI, KEAGAMAAN,PENGUATAN RASA
KEBANGSAAN DAN KESATUAN )
CONTOH KEGIATAN…
1. PEMEBERIAN HADIAH LOMBA DI LINGKUP DESA
2. KEGIATAN PROMOSI DESA
3. KEGIATAN KEBANGASAAN DAN PERSATUAN
4. PENTAS SENI
LAMPIRAN SURAT EDARAN
MAXIMAL 30% UNTUK KEGIATAN 01, 02, 05 DAN 06
DIATUR DALAM PP 11 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP 43 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG
UNDANG DESA NON 6 TAHUN 2014
PASAL 100 DISEBUTKAN BAHWA…
BELANJA DESA YG DITETAPKAN DALAM APBDES DIGUNAKAN DENGAN KETENTUAN :
1. PALING SEDIKIT 70% DARI ANGGARAN BELANJA DIGUNAKAN UNTUK MENDANAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DESA TERMASUK UNTUK BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN INSENTIF RT RW, PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA, PELAKSANAAN PEMBINAN KEMASAYRAKATAN DESA DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
2. PALING BANYAK 30% UNTUK MENDANAI SILTAP KADES, SEKDES DAN PERANGKAT DESA SERTA UNTUK MENDANAI
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD
NOTE…..
PENGHITUNGAN BELANJA DESA DILUAR PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGOK
ATAU SEBUTAN LAIN
DAN PENDAPATAN BKK
TERIMA KASIHHHHHH

Contenu connexe

Tendances

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Yudhi Aldriand
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
Strobillus Found
 
Formulir usulan pembangunan desa
Formulir usulan pembangunan desaFormulir usulan pembangunan desa
Formulir usulan pembangunan desa
Rizky Nugraha
 
Sosialisasi perda n perbup
Sosialisasi perda n perbupSosialisasi perda n perbup
Sosialisasi perda n perbup
Salman Akbar
 
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Ahmad Baitullah
 

Tendances (20)

Rekomendasi camat
Rekomendasi camatRekomendasi camat
Rekomendasi camat
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
proposal bedah rumah
proposal bedah rumahproposal bedah rumah
proposal bedah rumah
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
 
Formulir usulan pembangunan desa
Formulir usulan pembangunan desaFormulir usulan pembangunan desa
Formulir usulan pembangunan desa
 
Tatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatanTatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatan
 
Sosialisasi perda n perbup
Sosialisasi perda n perbupSosialisasi perda n perbup
Sosialisasi perda n perbup
 
Musyawarah desa
Musyawarah desaMusyawarah desa
Musyawarah desa
 
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
 
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEASK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUS
 
Materi musdes
Materi musdesMateri musdes
Materi musdes
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
 
Formulir isian-profil-bumdes
Formulir isian-profil-bumdesFormulir isian-profil-bumdes
Formulir isian-profil-bumdes
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Indis2.pdf
Indis2.pdfIndis2.pdf
Indis2.pdf
 

Similaire à KODE REK OPERASIONAL DD.pptx

BARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.ppt
BARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.pptBARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.ppt
BARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.ppt
HanniKu
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
agus raharjo
 
SYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA KABUPATEN.pptx
SYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA                KABUPATEN.pptxSYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA                KABUPATEN.pptx
SYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA KABUPATEN.pptx
DEMAHADYATMACIPTA
 
Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitan
edi sofyan
 
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Agus hariyanto
 
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
andyfsimanullang
 

Similaire à KODE REK OPERASIONAL DD.pptx (20)

Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxKebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
 
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan MandiriMisi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri
 
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen KemendesPemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
 
BARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.ppt
BARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.pptBARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.ppt
BARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.ppt
 
DPMPD.pptx
DPMPD.pptxDPMPD.pptx
DPMPD.pptx
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
 
SYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA KABUPATEN.pptx
SYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA                KABUPATEN.pptxSYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA                KABUPATEN.pptx
SYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA KABUPATEN.pptx
 
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptx
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptxKAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptx
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptx
 
Spb 2 1 kebijakan pemdes
Spb 2 1 kebijakan pemdesSpb 2 1 kebijakan pemdes
Spb 2 1 kebijakan pemdes
 
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan NasionalPenyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
 
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptxPaparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
 
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdfBuku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf
 
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur SelatanPembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
 
Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitan
 
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES  2023 DKB.pptBIMTEK APBDES  2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
 
Bapermades prov jateng
Bapermades prov jatengBapermades prov jateng
Bapermades prov jateng
 
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
 
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
 
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
 

Dernier

445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
YuyunFitriani2
 
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdfFKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
arsalaryen411
 

Dernier (8)

Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdf
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia  .pdfPengurusan Hasil Kerajaan Malaysia  .pdf
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdf
 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
 
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdfFKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
 
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxPROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
 

KODE REK OPERASIONAL DD.pptx

  • 1. KODE REKENING BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TINDAK LANJUT KEBIJAKAN BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA SEBESAR 3% DARI DANA DESA YANG PENGGUNAANYA TELAH DIATUR PADA PERATURAN MENTRI DESA PDTT NO 8 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS DD TAHUN 2023 SAMBEL DESA, RABU 15 NOVEMBER 2022 BERSAMA HERI PURWANINGTYAS (HOST SAMBEL DESA)
  • 2. DASAR HUKUM PERMENDES PDTT NO 8 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS ENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023 (PASAL 6 AYAT 2 HURUF g) “ DANA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA PALING BANYAK 3% DARI PAGU DANA DESA DI SETIAP DESA) UNTUK ITU MELALUI SURAT EDARANYA NO 100.3.2.3/6149/BPD KEMENTRIAN DALAM NEGRI MENAMBAHKAN KODE REKENING KHUSUS UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA SEBESAR 3% YANG BERSUMBER DARI DANA DESA. BIDANG 1 : BIDANG PEMERINTAHAN DESA SUB BIDANG : PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL DESA, KEGIATAN OPERASIONAL DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA (1.1.08)
  • 3. FORMAT KODE REKENING SESUAI PMK 20 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
  • 4. DANA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA BUKAN HONOR TAPI BENTUK OPERASIONAL PENUNJANG TUGAS PEMERINTAH DESA…. MELIPUTI….. BIAYA KOORDINASI, BIAYA PENANGGULANGAN KERAWANAN SOSIAL MASYARAKAT, PENGAMANAN DAN KEGIATAN KHUSUS LAINNYA UNTUIK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA YANG DIBERIKAN SETIAP BULAN
  • 5. BIAYA KOORDINASI ( KODE OUTPUT 1.1.08.1) DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN KOORDINASI YANG DILAKUKAN BERSAMA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA LAIN, MASYARAKAT DAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMBANGUN KEHARMONISAN HUBUNGAN KOORDINASI SERTA KEGIATAN LAIN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA. CONTOH KEGIATAN……. A. USULAN KEGIATAN NGOPI BARENG AKD, PPDI, BKAD DLL (MAMIN, TRANSPORT) B. KOORDINASI DENGAN SUPRA DESA (SPPD) C. TEMU WARGA (MAMIN)
  • 6. BIAYA PENANGGULANAGAN KERAWANAN SOSIAL MASYARAKAT (KODE OUTPUT 1.1.08.02) DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN SEPERTI RAPAT/PERTEMUAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERAWANAN SOSIAL YANG DISEBABKAN KARENA KEMISKINAN/KESUSAHAN/MUSIBAH, KETERBATASAN DANA, KONFLIK SOSIAL, BENCANA YANG MENIMPA WARGA MASYARAKAT. CONTOH KEGIATAN ( KOLABORASI DARI PERMENDES PDTT 8 2022) A. BANTUAN KEMATIAN B. BANTUAN BENCANA C. BANTUAN SOSIAL D. BANTUAN TRANSPORT RUJUKAN (SAKIT,PERAWATAN, MELAHIRKAN)
  • 7. BIAYA KEGIATAN KHUSUS LAINNYA (KODE REKENING 1.1.08.03 DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN PROMOSI, PROTOKOLER, PEMBERIAN MASYARAKAT YANG BERPRESTASI, KEGIATAN OLAHRAGA, SOSIAL, SENI BUDAYA, KEAGAMAAN,PENGUATAN RASA KEBANGASAAN DAN PERSATUAN, DAN PEMBERIAN APRESIASI KEPADA ORANG ATAU MASYARAKAT YANG MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH DESA, DILUAR KEGIATAN PEMBIAYAAN SEBELUMNYA ( DIGUNAKAN UNTUK DUKUNGAN ACARA SEREMONIAL DI BIDANG OLAH RAGA, SOSIAL, BUDAYA, SENI, KEAGAMAAN,PENGUATAN RASA KEBANGSAAN DAN KESATUAN ) CONTOH KEGIATAN… 1. PEMEBERIAN HADIAH LOMBA DI LINGKUP DESA 2. KEGIATAN PROMOSI DESA 3. KEGIATAN KEBANGASAAN DAN PERSATUAN 4. PENTAS SENI
  • 9.
  • 10. MAXIMAL 30% UNTUK KEGIATAN 01, 02, 05 DAN 06 DIATUR DALAM PP 11 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP 43 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG UNDANG DESA NON 6 TAHUN 2014 PASAL 100 DISEBUTKAN BAHWA… BELANJA DESA YG DITETAPKAN DALAM APBDES DIGUNAKAN DENGAN KETENTUAN : 1. PALING SEDIKIT 70% DARI ANGGARAN BELANJA DIGUNAKAN UNTUK MENDANAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA TERMASUK UNTUK BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN INSENTIF RT RW, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PELAKSANAAN PEMBINAN KEMASAYRAKATAN DESA DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2. PALING BANYAK 30% UNTUK MENDANAI SILTAP KADES, SEKDES DAN PERANGKAT DESA SERTA UNTUK MENDANAI TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD NOTE….. PENGHITUNGAN BELANJA DESA DILUAR PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGOK ATAU SEBUTAN LAIN DAN PENDAPATAN BKK