Dokumen ini membahas implementasi DTPS KIBBLA di Kota Kupang sebagai upaya perencanaan kesehatan yang terintegrasi. Proses DTPS melibatkan berbagai pihak dan mendorong kerja sama lintas sektor dalam penganggaran kesehatan ibu dan anak. DTPS juga digunakan sebagai masukan untuk perbaikan rencana kerja SKPD.

1. Bappeda Kota Kupang
Jl.S.K. Lerik No.1 , Kelapa Lima Kota Kupang
www.bappedakotakupang.info
Lesson Learned
Implementasi
DTPS KIBBLA
di Kota Kupang

2. Kota Kupang
Walikota & Wakil dari Jalur independent
Multi etnis
Luas Wilayah 180,27 Km2 (0.004 % dari luas NTT )
378.425 Jiwa ( L=192.997, P=185.428)
6 Kec & 51 Kelurahan
297 posyandu, 10 Puskesmas, 35 Pustu, 9 RSU
Lilaulol Dael Banan = Bangunlah Aku Dengan Kasih

3. Pengorganisasisan
• Bappeda sebagai Implementing Agency
• Keterlibatan Multi Pihak
• Perencanaan KIA yang merupakan bagian dari
perencanaan kesehatan yang terintegrasi (IHPB)
Pendanaan
• AIPMNH ( Australia Indonesia Partnership for
Maternal Neonatal Health ) menginisiasi pada
tahun 2009 - 2011
• Sejak tahun 2012 direplikasikan dengan APBD II
DTPS Kibbla
di Kota
Kupang

4. Bidang,
Sekretariat,
UPT
Ranc. usulan program
Rumusan Fokus
Kegiatan
Yg telah disepakati
Pert.Koord Perenc
(RAKORKESDA)
dihadiri
Renja-SKPD
Musrenbang
Puskesmas
Sektor Lain,
Mitra Ekst
RKPD
DTPS -KIBBLA
DTPS -KIBBLA
DTPS-KIBBLA
KUA
PPASAPBD
Advokasi DTPS
Advokasi DTPS
Advokasi DTPS

5. Anggaran Pelaksanaan DTPS KIBBLA
31,941
36,914
34,768
0 00
3,483
0
45,000
24,798
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2010 2011 2012 2013 2014
Thousands
AIPMNH APBD

6. Mendorong proses
perencanaan yang baik
(Berdasarkan data , analisa,
prioritas masalah & kegiatan.
Bisa memunculkan
kegiatan Inovasi
Mendorong kerjasama
Lintas Program/sektor
Dokumen DTPS
menjadi input untuk
perbaikan Renja SKPD
Kenapa
Replikasi ?

7. 2,732
2,000 2,011
1,728
3,350
4,107
619
374
374 304
1,048
1,204
2,113
1,626 1,637
1,424
2,302
2,904
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millions
Total KIA Dinkes Lintas Sektor

8. • Orientasi Multipihak secara berkala
• On The Job training fasilitator DTPS
Mutasi Pejabat yang
mempengaruhi komposisi tim
perencana DTPS ataupun
fasilitator DTPS
• Bappeda & Unit Perencanaan Dinkes Menggunakan
hasil DTPS sebagai bahan untuk perbaikan / assistensi
renja SKPD & RKPD (sebelum penetapan )
Proses pencairan dana APBD
yang terlambat, perencanaan
DTPS tidak bisa dilakukan
sebelum musrenbang kota
• Refreshing Tim Advokasi DTPS , anggota tim adalah
lembaga / individu di luar sistem pemerintah
• Mengembangkan jejaring advokasi DTPS sampai di
level basis
Advokasi kurang efektif pada
saat anggota Tim Advokasi
adalah pejabat struktural aktif
• Perbaikan sistem informasi & pelaporan data kesehatan
• Ada kegiatan Pra DTPS untuk melengkapi data tabel
1A,1B,1C dan 1D sebelum lokakarya
Pada saat lokakarya
perencanaan seringkali tidak
tersedia data yang terupdate

9. Memunculkan Kegiatan –
Kegiatan Inovasi
•Kecederungan copy paste
dari dokumen sebelumnya
bisa dikurangi
•Proses Penentuan kegiatan
“Out The Box “ dari
nomenklatur di permendagri
Dokumen DTPS sebagai
Perencanaan Multi Years
•Proses DTPS KIBBLA
memerlukan energi besar
dalam pelaksanaannya.
•Masalah KIBBLA cenderung
sama
DTPS Mendorong Integrasi
Pengganggaran KIBBLA
•Integrasi Perencanaan &
Penganggaran APBD dan
sumber lain (donor, APBN )
Proses DTPS Yang Bagus
Mendorong kerjasama
Multipihak
•Perda No 7 th 2013 mengenai
KIBBLA (implementing agency
kegiatan adalah Bagian
Pemberdayaan Perempuan
Tim Advokasi DTPS Lebih Efektif
Jika melibatkan Pihak eksternal
•Individu & lembaga di luar
sistem pemerintah
•Jejaring Yang Kuat antara Tim
Advokasi dan Tim Perencana
Keberadan Fasilitator di
Bappeda & Unit
Perencanaan Dinkes
•Adanya pejabat struktural
yang menjadi fasilitator
memberikan jaminan
pengawalan hasil dokumen
perencanaan
Bappeda sebagai Implementing
Agency memberi keuntungan dalam
integrasi DTPS ke dalam Sistem
Perencanaan
•Bappeda mendorong dinkes
menggunakan DTPS sbg perencanaan KIA
•Jika perencanaan DTPS ‘terlambat’, hasil
kegiatan masih terjamin masuk ke dalam
RKPD
•Informasi policy anggaran terupdate
kepada Tim Advokasi