Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan penting untuk keselamatan pasien dan harus berdasarkan kompetensi dan bukti; 2) Bidan memiliki otonomi dan mandiri untuk bertindak sesuai standar profesi dan etika; 3) Legislasi penting untuk melindungi masyarakat dan menjamin kualitas pelayanan kesehatan.

1. Aspek Hukum dalam Praktek Kebidanan
A. Aspek Hukum Dalam Praktek Kebidanan
Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan di tuntut
dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah
pertanggung jawaban dan tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang
dilakukuannya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi
dan didasari suatu evidence based. Accountability diperkuat dengan satu landasan hokum yang
mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.
Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak
otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir
logis dan sitematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.
Praktek kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan
upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui:
1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
2. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan
3. Akreditasi
4. Sertifikasi
5. Registrasi
6. Uji kompetensi
7. Lisensi
Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut:
1. Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentanng registrasi dan praktik bidan
2. Standar Pelayanan Kebidanan
3. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
4. PP No 32/ Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
5. Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang oraganisasi dan tata kerja Depkes
6. UU No 22/1999 tentang Otonomi daerah
7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
8. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan transplantasi
LEGISLASI PELAYANAN KEBIDANAN
Pelayanan legislasi adalah:
1. Menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri
2. Legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan profesional
Bidan dikatakan profesional, mematuhi beberapa criteria sebagai berikut:

2. 1. Mandiri
2. Peningkatan kompetensi
3. Praktek berdasrkan evidence based
4. Penggunaan berbagai sumber informasi
Masyarakat membutuhkan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta butuh perlindungan
sebagai pengguna jasa profesi.
Ada beberapa hal yang menjadi sumber ketidak puasan pasien atau masyarakat yaitu:
1. Pelayanan yang aman
2. Sikap petugas kurang baik
3. Komunikasi yang kurang
4. Kesalahan prosedur
5. Saran kurang baik
6. Tidak adanya penjelasan atau bimbingan atau informasi atau pendidikan kesehatan.
Legislasi adalah proses pembuatan UU atau penyempurnaan perangkat hukum yang
sudah ada melalui serangkaian sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan
kemenangan) dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan),
Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang
telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain
1. Mempertahankan kualitas pelayanan
2. Memberikan kewenangan
3. Menjamin perlindungan hokum
4. Meningkatkan profesionalisme
B. Hukum, Disiplin Hukum dan Peristilahan Hukum
1. Pengertian Hukum dengan keterkaitannya dengan moral dan etika
Hukum adalah himpunan petunjuk atas kaidah atau norma yang mengatur tatatertib dalam suatu
masyarakat, oleh karena itu harus di taati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adalah
aturan di dalam masyarakat tertentu. Hukum di lihat dari isinya terdiri dari norma atau kaidah
tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak, dilarang atau diperbolehkan.
Hukum memiliki pengertian yg beragam karena memiliki ruang lingkup dan aspek yg luas.
Hukum dpt diartikan sbgai ilmu pengetahuan, disiplin, kaidah,tata hukum, petugas atau hukum,

3. keputusan penguasa, proses pemerintahan, sikap dan tindakan yg teratur dan juga sbgai suatu
jalinan nilai-nilai. Hukum juga merupakan bagian dari norma yaitu norma hukum.
2. Disiplin Hukum
Disiplin hukum adalah :
- suatu sistem ajaran tentang hukum
- ilmu hukum merupakan satu bagian dari disiplin hukum
Bagian Disiplin Hukum antara lain :
 1. Ilmu Hukum
a. kaidah hukum (validitas sebuah hukum)
b. kenyataan hukum (sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi,
c. pengertian hukum
 2. Filsafat HUkum
sistem ajaran yang pada hakikatnya menjadi kerangka utama dari segala ilmu hukum dan
hukum itu sendiri beserta segala unsur penerapan dan pelaksanaan.
 3. Politik Hukum
Arah atau dasar kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan dan penerapan hukum yang
bersangkutan.
Disiplin Hukum merupakan suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau realita hukum. Disiplin
Hukum mencakup paling sedikit tiga bidang, yakni ilmu-ilmu hukum, politik hukum dan filsafat
hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa filsafat hukum mencakup kegiatan perenungan
nilai-nilai, perumusan nilai-nilai dan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan, akan tetapi yang
tidak jarang bersitegang.
3. Macam-macam Hukum
Hukum itu dapat dibedakan / digolongkan / dibagi menurut bentuk, sifat, sumber, tempat
berlaku, isi dan cara mempertahankannya.

4.  Menurut bentuknya, hukum itu dibagi menjadi :
1). Hukum Tertulis
Adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh : hukum
pidana dituliskan pada KUHPidana, hukum perdata dicantumkan pada KUHPerdata.
Hukum tertulis sendiri masih dibagi menjadi dua, yakni hukum tertulis yang dikodifikasikan dan
yang tidak dikodifikasikan. Dikodifikasikan artinya hukum tersebut dibukukan dalam lembaran
negara dan diundangkan atau diumumkan. Indonesia menganut hukum tertulis yang
dikodifikasi. Kelebihannya adalah adanya kepastian hukum dan penyederhanaan hukum serta
kesatuan hukum. Kekurangannya adalah hukum tersebut bila dikonotasikan bergeraknya
lambat atau tidak dapat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju.
2). Hukum Tidak Tertulis
Adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan.
Contoh : hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan tetapi
dipatuhi oleh daerah tertentu.
 Menurut sifatnya, hukum itu dibagi menjadi :
1). Hukum yang mengatur
Hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat
peraturan sendiri.
2). Hukum yang memaksa
Hukum yang dalam keadaan apapun memiliki paksaan yang tegas.

5.  Menurut sumbernya, hukum itu dibagi menjadi :
1.Hukum Undang-Undang
Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hukum Kebiasaan (adat),
Hukum yang ada di dalam peraturan-peraturan adat.
3. Hukum Jurisprudensi
Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di masa yang lampau dalam perkara yang
sama.
4. Hukum Traktat
Hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antara negara yang terlibat di dalamnya.
 Menurut tempat berlakunyanya, hukum itu dibagi menjadi :
1. Hukum Nasional
Hukum yang berlaku dalam suatu negara.
2. HUkum Internasional
Hukum yang mengatur hubungan antar negara.
3. Hukum Asing
Hukum yang berlaku di negara asing.
 Menurut isinya, hukum itu dibagi menjadi :
1. Hukum Privat (Hukum Sipil)
Hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dan orang yang lain. Dapat dikatakan
hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan warganegara. Contoh: Hukum
Perdata dan Hukum Dagang. Tetap dalam arti sempit hukum sipil disebut juga hukum perdata.
2. Hukum Negara (Hukum Publik)

6. Dibedakan menjadi hukum pidana, tata negara dan administrasi negara.
a. Hukum Pidana
Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan negara
b. Hukum Tata Negara
Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan alat perlengkapan negara.
c. Hukum Administrasi Negara
Hukum yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan negara, hubungan pemerintah pusat
dengan daerah.
DAFTAR PUSTAKA
 Wahyuningsih, Heni Puji.2005.ETIKA PROFESI KEBIDANAN.Yogjakarta : Fitra Maya
 Jein Asmar Yetty.2005.ETIKA PROFESI KEBIDANAN.YOGJAKARTA : Fitra Maya