1. Makalah Ilmu Politik
Pendahuluan
Gambaran umum tentang ilmu politik
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara
lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan
upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang
dikenal dalam ilmu politik.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun
nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama
(teori klasik Aristoteles)
politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan
kekuasaan di masyarakat
politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan
publik.
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik,
legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah
pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.
Tujuan
Metode pembahasan
Kajian teroritis
Pengertian
Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat
yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang
hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun
hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh
kekuasaan,usaha mempertahankan kekuasaan, pengunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaiman
menghambat pengunan kekuasaan.
Ilmu politik mempelajari beberapa aspek, seperti :

2. a. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaran adalah ilmu yang memperlajari Negara, tujuan Negara,
dan lembaga-lembaga Negara serta hubungan Negara dengan warga nwgaranya dan hubungan
antar Negara.
b. Ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan adalah ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam
masyarakat, yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hsil dari kekuasaan itu.
c. Ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik yaitu ilmu yang mempelajari kelakuan politik
dalam system politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijakan.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup ilmu politik menurut pemahaman kami adalah batasanbatasannya dengan
ilmu-ilmu sosial lainnya. Maka dapat difahami dengan menguraikan hubungan ilmu politik
dengan
ilmu-ilmu
1.
Hubungan
ilmu
politik
tersebut.
dengan
ilmu
sosiologi
Semua ilmu sosial pada dasarnya mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia
hidup serta bekerja sama. Ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi, karena
ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai
golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan
kebijaksanaan dalam ilmu politik. Baik ilmu sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara.
Namun bagi ilmu politik negara merupakan obyek penelitian pokok, sedangkan dalam
sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian
masyarakat.
2.
hubungan
ilmu
politik
dengan
ilmu
antropologi
Antropologi mempelajari pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta
peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat,
khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang
berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada
kekuasaan
3.
dan
kebijakan
hubungan
dengan
ilmu
memahami
politik
struktur
dengan
sosial
pada
ilmu
masyarakat.
ekonomi
Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, dimana prinsip yang tercakup dalam
ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik
yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat.
Seorang sarjana politik misalnya, dapat meminta bantuan sarjana ekonomi tentang syarat-

3. syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan politis tertentu, khususnya
yang
menyangkut
4.
hubungan
pembinaan
ilmu
politik
kehidupan
dengan
demokrasi.[5]
ilmu
Psikologi
Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik
antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk
berperan dalam ikatan kelompok ataui golongan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia
dari segi-segi ekstern (lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massa)
maupun
dari
segi
intern
(kesehatan
fisik
perorangan,
semangat,
dan
emosi).
Dengan demikian psikologi sosial mempengaruhi suatu hasil keputusan dalam
kebijaksanaan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap dan tindakan-tindakan sosial
masyarakat yang melahirkan tuntutan-tuntutan terhadap kebijakan politik suatu pemerintahan.
Metode
1.
Metode
Seperti ilmu-ilmu sosial pada umumnya, dalam metode penelitian yang digunakan untuk dalam
ilmu politik pun menyangkut metode induksi dan deduksi. Metode Induksi adalah serangkaian
strategi ataupun prosedur penarikan kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses
pemikiran pemikiran setelah mengkaji peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus khusus atas fakta
teoritis yang khusus ke yang umum. Yang termasuk dalam metode induksi tersebut mencangkup
metode.
a. Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pengkajian masalah-masalah politik untuk memberikan
gambaran terhadap kenyataan yang yang ada sekarang ini secara akurat.
b. Metode analisis menekankan pada penelaahan secara mendalam terhadap masalah-masalah
politis yang di susun secara sistematis dengan memperlihatkan hubungan fakta satu dengan yang
lainnya.
c. Metode evaluative merupakan serangkaian usaha penelaahan fenomena politik yang bersifat
menentukan terhadap fakta yang dikumpulkan dengan dasar pada norma-norma ataupun ide-ide
yang abstrak.
d. Metode klasifikasi adalah metode yang melandaskan pada penggolngan atau pengelompokan
objek-objek secara teratur yang masing-masing menunjukan hubungan timbale balik.

4. e. Metode perbandingan merupakan metode kajian politik yang menitik beratkan pada studi
persamaan dan perbedaan atas dua objek telaahan, denagn maksud untuk memperdalam maupun
menambah pengetahuan tentang objek-objek kajian politik.
Sedangkan metode deduksi adalah sebaliknya dari metode induksi. Metode lainya banyak di
gunakan dalam kajian ilmu plitik antara lain:
a. Metode filosofis, metode ini digunakan untuk meneliti masalah-masalah politik langsung yang
berhubungan dengan kehidipan politik yang di teliti secara abstrak- akademis teoretis. Dari ide
yang abstrak itulah kemudian dibuat deduksi tentang fenomena-fenomena yang di desain secara
detail.
b. Metode yuridis atau legalitas, merupakan penekanan prosedur penelitiannya terhadap asas-asas
legal secara yuridis.
c.
Metode historis, dalam metode ini penelitian ilmu politik didasarkan pada kenyataan-kenyataan
sejarah. Artinya, tekanan dalam penelitian ini terutama terhadap segi latar belakang,
pertumbuhan dan perkembangan, hhukum sebab akibat, yang merupakan cirri khas ilmu sejarah.
d. Metode ekoomis , dalam penelitian ini ilmu politik di sangkutpautkan secara melekat dengan
aspek-aspek ekonomi, baik itu melalui pendekatkan marxisme, maupun non marxisme.
e.
Metode sosiologis, memandang bahwa kajian politik, lembaga-lembaga politik di analogikan
sebagai fenomena sosial maupun organism sosial. Karena itu dalam kajian sosiologis, lembagalembaga politik dapat di rinci dalam semua individu substratumnya. Dalam arti bahwa metode
sosiologis memandangnya dalam kajian politik tersebut sebagai organismme sosial yang
dynamos.
f.
Metode psikologis, dalam penggunaannya kajian politik banyak menggunakan dalil-dalil
psikologi bsebagai acuannya. Aspek-aspek politik sering dilihatnya dari perspektif motif,
kepribadian pemimipin, maupun pihak-pihak yang menentangnya, ermasuk faktor-faktor
penyebab terjadinya suatu peristiwa politik.
Namun demikian, berbeda dengan The Liang Gie (1999: 116) bahwa beberapa metode penelitian
ilmu politik yang banyak digunakan adalah metode:
a.
Metode obsevasi,diartikan secara luas karena pengertian pengamatan tidak sekedar
pengamatan langsung, tetapijuga dapat tidak langsung terhadap phenomena politik.

5. b.
Metode analitis, adalah suatu metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang
disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam dan terperinci terutama dalam
mengkaji bagian-bagian dari suatu totalitas.
c.
Metode deskrifsi, merupakan metode yang secara mendalam memberikan gambaran politik
terhadap kondisi realitasnya. Dengan demikian, metode ini dapat di simpulkan sebagai upaya
memberikan gambaran realitas secara akurat .
d.
Metode klasifikasi, secara umum metode ini menggambarkan adanya pengelompokan ataupun
penggolongan objek kajian secara teratur untuk memudahkan pencarian adanya hubungan timbal
balik.untuk memudahkan pengelompokannya,biasanya terdapat aturan pokok yang menurut
Ciarke (Isaak, 1975: 42) mencakup:
1.
Pengolongan harus masuk akal
2.
Harus ada pengelompokan yang cukup untuk semua data
3.
Harus tidak ada pengelompokan yang operlapping
4.
Harus hanya ada satu basis penggolongan
e.
Metode pengukuran,merupakan metode untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau
phenomena yang diteliti,baik yang menggunakan alat khusus maupun tidak.metode ini dapat
digunakan terhadap isi surat kabar, siaran radio, ataupun menghitung secara cermat perkataanperkataan tertentu yang sering di ucapkan oleh para pemimpin politik yang diteliti.
Metode perbandingan, merupakan metode yang dimaksudkan untuk mengetahui
perbedaan dan persamaan dari dua peristiwa politik, Negara, kelompok, atau lebih. Dengan
demikian, dapat dianalisis dan diperdalam aspek-aspek yang dikajinya.
Konsep-konsep
Di bawah ini dikemukakan konsep-konsep yang diperkenalkan dan dikembangkan dalam
pembelajaran ilmu politik. Adapun konsep konsep yang dimaksud, seperti kekuasaan, kedaulatan
kontrak social, Negara, pemerintah, legitimasi, oposisi, system politik, demokrasi, pemilihan
umum, partai politik, desentralisasi, persamaan, demonstrasi, hak asasi manusia, dan voting.
1. Kekuasaan

6. Konsep kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk
memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku
itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut (budiardjo,
2000:35). Dengan demikian, konsep kekuasaan itu sangat luas karena setiap manusia pada
hakikatnya merupakan subjek dan sekaligus sebagai objek dari kekuasaan itu. Missal presiden
sekalipun harus tunduk kepada undang undang yang berlaku.
Menurut Phillip (2000: 820), terdapat tiga sumber utama yang menyebabkan dalam
mendefinisikan kekuasaan itu selalu ada perbedaan yang mendasar.
a. adanya perbedaan disiplin dalam ilmu ilmu social yang menekankan perbedaan basis
kekuasaan, missal kekayaan, status, pengetahuan, karisma, kekuatan, dan otoritas.
b. Adanya perbedaan bentuk kekuasaan, seperti pengaruh, paksaan, dan control.
c. Adanya perbedaan control penggunaan kekuasaan, tujuan untuk individu atau
masyarakat, tujuan politik atau ekonomi.
Begitupun mengenai diskusi diskusi pada tahun 1950, saat itu kekuasaan didominasi oleh
perspektif-perspektif yang saling bertentangan yang ditawarkan oleh elite elit politik kekuasaan
dengan menekankan kekuasaan sebagai bentuk dominasi yang dijalankan oleh suatu kelompok
lain dengan keberadaan konflik kepentingan fundamental. Dalam hal ini contohnya Parsons yang
menggunakan pendekatan structural fungsional, melihat kekuasaan “ kapasitas untuk mencapai
suatu tujuan “ sementara Mills memandang kekuasaan sebagai suatu hubungan dimana satu
pihak menang atas yang lain.
2. Kedaulatan
Konsep kedaulatan dibagi menjadi 2 telaahan, dilihat dari hokum tata Negara, konsep
kedaulatan mengacu pada kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dan mutlak. Dilihat dari
hokum internaasional mengacu pada kemerdekaan suatu Negara terhadap Negara Negara lain
Kemudian, jika dilihat dari jenis dan bentuknya, ragam kedaulatan itu dapat dibedakan menjadi
3 macam.
1.
kedaulatan hukum

7. dalam hukum tata Negara menyatakan bahwa hokum itu berdaulat. Kedaulatan itu terlepas dari
kedaulatan suatu Negara. Negara harus tunduk pada kedaulatan hukum walaupun tidak cocok
dengan kehendak Negara. Adapun totkoh ajaran kedaulatan hokum tersebut adalah dari belanda
hugo krabe.
a. Kedaulatan Negara dalam hokum tata Negara menyatakan bahwa asas kedaulatan mutlak
terletak pada kekuasaan Negara yang merupakan sumber hokum utama. Kehendak
Negara tersebut yang termuat dalam perundang undangan dan hokum kebiasaan yang
diakui dengan undang undang. Beberapa totokoh ajaran ini adalah Kelsen, laband,
jhering, jellinek.
b. Kedaulatan rakyat
Kedaulatan harus ada pada tangan rakyat. Implikasi dari bentuk kedaulatan tersebut bahwa
kekuasaan untuk membuat perundang undangan harus dilakukan oleh rakyat dengan perantaan
dewan perwakilan rakyat. Sebagai sumber hokum utama adalah undang undang. Dengan
demikian, yang berdaulat adalah kehendak rakyat atau kehendak umum
3. Kontrol Social
Konsep control social mengacu pada pengaturan tingkah laku manusia oleh kekuatan
social yang dilakukan di luar pemerintahan untuk memelihara menurut hokum dan aturan itu
yang muncul dalam tiap tiap masyarakat dan institusi. Dengan demikian, kontrak social
merupakan doktrin bahwa pemerintahan itu didirikan untuk dan oleh rakyat melandasi semua
Negara yang menyatakan dirinya demokratis. Kontak social itu diperjuangkan sejak zaman
Thomas Hobbess, Jhon Locke, dan JJ Rouseau.
Hobbes yang baru saja mengalami kengerian
perang saudara, membayangkan
masyarakat berada dalam sebuah lingkungan alamiah yang anarkis, hidup dalam kekhawatiran
penyerangan yang membawa kematian. Akhirnya, orang orang me mbuat perjanjian untuk
menjamin pertdamaian. Kemudioan Locke menggantikan toeri Hobess, teori ini bersifat damai
dan teratur, rakyat hokum moral dan alam, mengolah alam dan kepemilikan.
Kontraktualisme selanjutnya dikembangkan oleh JJ Rousseau yang berpendapat
pemerintah pada mulanya adalah konspirasi dari orang orang kaya untuk melindungi

8. kepemilikan mereka, dalam kontak social yang ideal,
individu dapat dengan bebas
mempertukarkan otonomi alamiah mereka dengan saham dalam pemerintahan, hal itu dapat
dicapai dengan demokrasi partisipasi langsung. Kehendak bersama dengan demikian mewakili
hal hal yang terbaik.
4. Negara
Negara adalah integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dalam
kekuasaan politik, Negara pun merupakan alat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk
mengatur hubungan manusia dalam masyarakat untuk menertibnkan fenomena kekuasaan dalam
masyarakat, sebab manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonistic yang
penuh konflik. Negara meupakan organisasi yang dalam suatu wilyah dapat memaksakan
kekuasaannya sevara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapakan
tujuan tujuan kehidupan bersama tersebut. Ada 2 tugas Negara yakni:
a. Mengendalikan dan mengatur gejala gejala kekuasaan yang social ataupun bertentangan
satu sama lain. Suapaya tidak jadi antagonisme yang sangat berbahaya.
b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan golongan kea rah
tercapainya tujuan tujuan dari masyarakat yang madani.
Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi kemayarakatan disesuaikan satu sama
lain dan diarahkan kepada tujuan nasional konsep Negara tesebut hanya mengacu pad a bentuk
pemerintahan sipil khusunya yang berkembang di eropa pada abad ke 16, model tersebut telah
banyak ditiru keberhasilan yang bervariasi. Negara adalah suatu struktur yang abstrak dan
impersonal dari jabatana yang di pelihara secara kondisional dijalankan oleh individu individu
tertentu setelah revolusi 1688, Jhon Locke mempublikasikan two treatises of government yang
memperluas gambaran kekauan Negara yang bersifat tidak toleran sebagaimana diberikan oleh
hobbes. Ia menertibkan pada kehendak umum komunitas warga Negara yang ditujukan untuk
kepentingan public yang berpendapat bahwa republic merupakan kondisi yang diperlukan bagi
perdamaian abadi dan di revolusi prancis.
5. Pemerintah
Pemerintah dapat kita bagi menjadi 4 pengertian:

9. a. pemerintah mengacu pada proses memerintah, yakni pelaksanaan oleh yang berwenang.
b. Istilah ini dapat juga dipakai untuk meyebut keberadaan prose situ sendiri. Kepada
kondisi seperti apa adanya aturan dan tata aturan.
c. Pemerintah acapkali menduduki otorotas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor
atau jabatan jabatan dalam pemerintahan.
d. Istilah ini dapat pula mengacu kepada bentuk, metode dan system pemerintahan dalam
pemerintahan dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.
Beberapa kecendrungan dalam pemerintahan yang berdaulat pada masyarakat maju
sekrang ini, paling tidak memiliki 3 perangkat dinas yang terpisah, yakni
a. peran legislative untuk membuat peraturan peraturan
b. peran eksekutif yang kadang kadang dicampuradukan dengan pemrintah bertanggung jwab
menjalankan hokum itu dan dalam masyarakat politik yang sudah maju memainkan peran
dominant dalam ususlan usulan peraturan yang baru,
c. peran yudikatif yang bertanggungjawab untuk menafsirkan huhkum dan menerpkannya dalam
masing masing kasus.
Kajian tentang pemerintahan sudah berubah, terutama sejak prang dunia 2, karena sejalan
dengan behavioralisme, kini fokusnya bergeser bagaimana pemerintah beroperasi. Baik lembaga
lembaga formal maupun non formalnya.
6. legitimasi
legitimasi menunjuk pada keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa
pemegang kekuasaan maupun pemerintahan adalah benar benar orang yang dinaksud (yang
secara hokum adalah sah). Legitimasi memegang peranan penting dalam system kekuasaan,
mengingat dengan legitimasi yang di perolehnya tersebut dapat memudahkan ataupun
melancarkan suatu pengaruh kekuasaan yang dimilki seorang maupun kelompok. Legitimasi
tidak menjamin akan dapat memuaskan para anggotanya yang terus menerus tanpa batas dengan
kemepimpinannya itu.
Dalam teori modern terdapat asumsi bahwa legitimasi harus memilki gabungan cirri cirri
otorotatif, hokum, perasaan, mengikat atau kebenaran yang melekat pada sebuah tatanan sebuah
pemerintah atau Negara dianggap absah jika memiliki hak hak untuk memerintah.
7. oposisi

10. oposisi merujuk pada kelompok partai atau kelompok penentang terhadap pemerintah
resmi yang mengkritik pendapat maupuan kebijaksanaan politik golongan yang terkuasa.
Kehadiran oposisi tersebut memilki peranan yang penting dalam pemerintahan demokratis,
terutama berperan sebagai oposisi yang sehat, merupakan penyeimbang maupun control
terhadap pemerintah yang berkuasa, jika ada saja terjadi penyimpangan.
Oposisi bukan hanya untuk mengawasi kekuasaan, tettapi semacam Devil`s Advocat
yang memainkan peran sebagai peran yang menyelamatkan kita. Tragedy orde baru yang yang
dialami pemerintah inonesia bahwa oposisi dipandang sebgai setan tidak pernah diaui sebagai
advocate atau pembela.
8. System Politik
Konsep Sistem politik merupakan suatu istilah yang mengacu pada semua prose dan
institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan politik. Perjuangan persaingan kelompok
untuk menguasai secara politik adalah suatu aspek yang utama dalam system politik. Secara
sederhana dalam setiap system politik akan mencakup:
1.
fungsi integrasi dan adaptasi tehadap masyarakat, baik ke luar maupun ke dalam.
2.
penempatan nilai nilai berdasarkan kwewnangan
3.
penggunaan kewenangan atau kekuasaan baik secara sah maupun tidak sah.
Berbicara tentang system politik sama halnya tentang berbicara tentang kehidupan politik
masyarakat yang bersifat inrastruktur dan dalm kehidupan politik pemerintah
9. Demokrasi
Demokrasi secara umum merupakan system pemerintah yang segenap rakyatnya turut
serta memerintah dengan perantara wakilnya, namun ada juga yang menyatakan suatu system
politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas yang diawasi oleh wakil
wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan berkala yang
didasarkan atas prinsip persamaan politik
Demokrasi sudah berjalan sejak zaman yunani kuno, dalam karya Yunani Kuno yang
berjudul Polis atau Negara kota. Demokrasi adalah nama konstitusi. Aristoteles juga berpendapat
demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai dan demokrasi memainkan
peran yang relative kecil dalam pemikiran politik saat itu. Menurut Poly bius menyatakan
bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemen elemen monari,

11. aristokrasi dan demokrasidapat stabil. Saat itu demokrasi dianggap “agresif” yang tidak stabil
serta mengarah kepada tirani.
Demorasi merupakan slogan yang dapat menggoda karena nampak menjanjikan dalam
suatu bentuk pemerintahan yang ideal, harmonis, dan mencintai kebebasan, prinsip demokrasi
senantiasa terus berubah, sejalan dengan perubahan masyarakat.
Demokrasi sebagai suatu kekuatan orang banyak, namun yang memberikan kontribusi
besar terhadap konsep demokrasi adalah revolsi prancis. Pada saat itulah demokrasi dianggap
nama baru bagi aliran republikanisme yang merupakan kritik terhadap dominasi lemaa di Eropa.
10. Pemilihan Umum
Pemilihan umum adalah suatu kegiatan politik untuk memilih atau mementukan orang
orang yang duduk di dewan legislative maupun eksekutif. Pemiliha umum juga masih diyakini
sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat public, penyelenggaraan pemilihan umum dapat
dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai barometer dari kehidpan
demokrasi, terutama di negara Negara barat. Pemilihan umum sekarang telah meluas, pada tahun
1975, hanya 33 negara du dunia yang tidak menyelenggarakan pemilihan unum untuk memilih
pemimpinnya.
Adapun fungsi-fungsi pemilihan umum menurut Rose dan Mosawwir adalah:
a.
menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung;
b.
Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah;
c.
Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa;
d.
Sarana rekrutmen politik;
e.
Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntunan rakyat.
Unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum adalah:
a.
Objek penilu, yaitu warga Negara yang menjadi pemimpinnya;
b.
System kepartaian atau pola dukungan;
c.
System pemilihan (elektoral system) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan
di parlemen maupun pemerintahan.
11. Partai Politik

12. Partai politik mengacu kepada sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil
dengan tujuan merebut artau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi
pimpinanan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kemanfaatan bagi para
anggotanya, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi dimana para anggotanya
memiliki orientasi, nilai-nilai, cita-cita, serta perjuangan yang sama, menurut Schlesinger partai
politik adalah:
a.
organisasi yang terlalu kecil untuk dapat membuat perubahan yang realistis untuk
memenangkan jabatan public terutama posisi eksekutif.
b.
Partai revolusioner yang bertujuan untuk menghilangkan pemilihan yang kompetitif.
c.
Kelompok yang memerintah dalam Negara otoriter lainnya yang memilki satu partai.
12. Desentralisasi
Konsep Desentralisasi dalam ensiklopedi Indonesia dikemukakan sebagai pemindahan
hak-hak pengaturan dan perintah dari badan badan penguasa atasan kepada yang lebih rendah.
Desentralisasi bukan system yang berdidir sendiri, tetapi merupakan sesuatu rangkaian kesatuan
dari suatu system yang lebih besar. Konsep desentralisasi sering dikacaukan dengan konsepkonsep dekonsentrasi maupun devolusi.
Desentralisasi merupakan proses kewenangan yang diserahka pusat kepada daerah yang
dapat dilakukan dengan delegasi melalui pejabat di daerah.maupun dengan devolusi kepada
lembaga-lembaga otonomi daerah.
13. Persamaan
Konsep persamaan atau equality melekat pada beberapa disiplin ilmu. Dalam ilmu
matematika, istilah persamaan memiliki makna bahwa persamaan sebagai sebuah konsep
hubungan yang kompleks, sifatnya bervariasi. Para ilmuwan social sejak lama mencari validitas
empiris atas arti persamaan tersebut. Plato menyatakan bahwa kedudukan politik setiap orang
secara alamiah selalu berbeda. Christopher Jencks mengemukakan bahwa persamaan tidak hadir
bersama dengan sendirinya, melainkan diupayakan atau dibuat. Ia menunjuk pada reformasi
pendidikan sebagai salah satu hal ditekankan. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengejar
ketertinggalannya di berbagai bidang.

13. 14. Demontrasi
Konsep Demontrasi secara umum berarti memamerkan, memperlihatkan, menunjukan
dan membuktikan, namun dalam ilmu politik merupakan tindakan sekelompok orang yang secara
beramai ramai menunjukan dukungan maupun protes kolektif, baik itu ketidakpuasaan atau
ketidaksetujuan, demontrasi dapat berupa demontrasi konstitusional yang tertib dan rapi, bahkan
enak dipandang mata layaknya sebagai tontonan. Namun dapat juga terjadi demontrasi yang
anarkis dengan merusak saran public maupun memusuhi sekelompok orang.
Teori Deprivasi Relatif adalah sebagai berikut:
a. deprivasi relative sebagai perubahan harapan dan kemampuan untuk memenuhi harapan itu,
bentuk deprivasi dapat dibedakan berdasarkan pola-pola perubahan yakni:
1.
deprivasi persisten, yaitu kemampuan yang secara konsatan berada dibawah harapan.
2.
deprivasi aspirasional, yaitu harapan naik kemampuan konstan.
3.
deprivasi dekremental, yaitu dimana harapan konstan dan kemampuan turun.
4.
deprivasi progresif, yaitu terdapat kemampuan naik tetapi masih lebih rendah dibandingkan
harapan.
b. ada 3 bentuk factor yang memperantarai gerakan dan kekerasan politik, yakni:
justifikasi normative untuk kekerasan
justifikasi kemanfaatan untuk kekerasan
c. keseimbangan antara sumber sumber daya koersip dan institusioanal dari pemberontak vs
Negara.
15. Hak Asasi Manusia
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimilki oleh semua manusia
sesuai kondisi yang manusiawi. Oleh karena itu hak hak tersbut bukan pemberian atau anugerah
Negara, HAM tidak lepas dari budaya masyarakat setempat dan tidak dapat dipukul rata, seperti
yang dianjurkan penganjur HAM barat yang radikal. HAM tidak mencakup hal hal yang bersifat
sipil dan politik, tetapi juga hak hak ekonomi, social dan budaya. Terjadi kontroversi antara
Negara maju dan berkembang.
16. Voting (Pemungutan Suara)

14. Istilah voting atau pemungutan suara
merujuk
pada suatu intrumen untuk
mengekspresikan dan mengumpulkan pilihan pilihan partai atau golongan serta calon dalam
kelompok. Bangsa Yunani kuno telah melakukan voting ini sejak ratusan tahun yang lalu dengan
memepatkan batu kerikil. Kebanyakan Negara barat memberikan hak suara berasal dari pria
dewasa dan wanita dewasa.
Generalisasi
Generalisasi itu merupakan pernyataan antara dua konsep atau lebih, pernyataan tersebut
ada yang bersifat sederhana maupun kompleks, kadang kadang dikenal dengan prinsip atau
hokum. Maka generalisasi generalisasi dalam ilmu politik sering dikembangkan ditingkat
pendidikan menengah berkaitan dengan konsep yang telah dibahas sebelumnya seperti:
1. Negara
Jika pemimpin Negara menyalahgunakan kekuasaan untuk melanggengkan demi
kepentingan pribadi dengan berbagai tindakan yang sewenang wenang, cepat atau lambat akan
dating gerakan masa untuk menurunkan pemimpin tersebut.
2. Kedaulatan Rakyat
Meletusnya Revolusi Prancis 1789 merupakan salah satu hal penyebab dominant yang
disebabkan raja Prancis berkuasa secara absolute.
3. Kontrol Sosial
Dalam setiap pemerintahan, institusi masyarakat ataupun pemerintah diperlukan suatsu
control social untuk memudakhan pengawasan jalannya suatu mekanisme perjanjian.
4. Negara
Adanya peraturan dan perundang undangan dalam kehidupan bernegara, pada hakikatnya
yang dimaksudkan untuk menertibkan jalannya roda pemerintahan dengan tertib, aman dan
berkesinambungan.
5. Pemerintahan

15. Pemerintahan yang dictator sering menimbulkan suatu gerakan masyarakat bangsa yang
melakukan suatu revolusi yang mengaarahkan perlawanan terhadap rezim lama kerika menekan
kebebasan dan mementang pembaruan.
6. Legitimasi
Pemerintahan Gusdur memiliki legitimasi untuk maelaksanakan dukungan mayoritas dari
berbagai elite politik yang mendukungnya, hanya saja ia sering nyeleneh dan keras kepala
dengan seringnya melontarkan isu isu yang tidak prlu maka gusdur turun secara tragis.
7. Oposisi
Tidak semua partai oposisi itu buruk karena oposisi pun dapat menjadi penyeimbang dan
control atas mekanisme pemerintahan yang ada. Sebalinya tidak semua partai oposisi baik
karena partai oposisi dendam setelah kekalahan pemilihan umum.
8.
Sistem politik bagi pemerintahan yang menganut system politik
Teori-Teori
Teori politik merupakan enterprise dan jika ditelusuri akar-akarnya memiliki silsilah yang
panjang dan istimewa Ketika para pendahulu berhenti memandang institusi-institusi sosial dan
politik karena mereka hanya dikeramatkan oleh tradisi
Sebagian teori telah memulai dengan konsepsi tentang sifat manusia, dan mempertanyakan
pengaturan politik serta sosial apa yang akan mengisi dengan baik kebutuhan-kebutuhan dan
kepentingan-kepentingan umat manusia.
Teori politik tersebut pada abad ke-20 mengalami perkembangan yang pesat, terutama
setelah terpengaruh oleh pemikiran positivisme. Sedangkan teori politik sebelumnya, seperti
Plato, Aristoteles, hingga Marx dan Mill berusaha menggabungkan dalam keseluruhan terhadap
dunia sosial dan politik!/bominasi positivisme tersebut terletak pada klaim bahwa tidak mungkin
ada hubungan yang logis antara proposisi empiris yang menjelaskan dunia apa adanya dan
proposisi normatif yang mengatakan bagaimana seharusnya kita bertindak. Penerimaan terhadap

16. klaim ini menyiratkan bahwa teori politik sebagaimana dipahami secara tradisional, bertumpu
pada kesalahan. Kesalahan tersebut adalah menggabungkan sekaligus memberi penjelasan
hubungan sosial dan politik dengan rekomendasi mengenai bagaimana hubungan-hubungan itu
seharusnya.
Terdapat tiga bentuk penteorian dalam ilmu politik
1.
Teori Politik Empiris
Biasanya digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoretis ilmu politik. Para ahli
ilmu politik tertarik dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa politik tertentu, sekaligus tertarik
dalam mengembangkan teori-teori yang lebih luas dalam satu payung politik.
2.
Teori Politik Formal
Merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang-tindih dengan teori-teori
sosial maupun teori-teori pilihan publik (Miller, 2002: 787). Istilah ini meminjam dari gagasan
ilmu ekonomi tentang pelaku-pelaku rasional yang berusaha mencapai tujuan-tujuannya,
kemudian mencoba mengembangkan model sistem politik dan seolah-olah mereka tersusun dari
pelaku-pelaku dalam berbagai peran politik (politisi, birokrat, pemilih, dan lain-lain). Salah satu
hasil yang sangat terkenal mengenai investigasi ini adalab Teori Arrow (1963).
3.
Teori Politik Normatif
Merupakan teori politik yang tetap paling dekat dengan enterprise tradisional, sejauh ia
berkenaan dengan justifikasi institusi dan kebijakan politik (Miller, 2002: 797). Tujuannya
adalah meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, keadilan, dan lain-lain. Kemudian,
mengkhususkan pada tatanan sosial macam apa yang paling memadai untuk memenuhi prinsipprinsip tersebut. Selain itu, tugas teori politik menurut pandangan ini adalah

17. a. Tercapai sebagian karena menjelaskan prinsip-prinsip dasar itu sendiri. Tugas ahli teori
tersebut menurut pandangan ini adalah menjelajah apa Bab 10 Ilmu Politik makna
gagasan kebebasan dan kemudian menerapkannya pada masalah-masalah praktis.
b. Spektrum itu berdiri di mana mereka memihak kepada beberapa bentuk fondasionalisme,
di mana pandangan tersebut adalah mungkin untuk menemukan landasan tujuan dalam
mendukung prinsip-prinsip politik yang mendasar. Kelompok yang menonjol di sini
adalah berbagai versi teori politik kontraktarian. Kelompok ini berpendapat bahwa ada
seperangkat prinsip politik dasar yang semua orang rasional akan sependapat terhadap
kondisi tertentu yang sesuai. Contoh politik demikian adalah teori keadilan John Rawls
(1971) yang memahami keadilan sebagai prinsip individu-individu yang rasional akan
menyepakatinya. Contoh serupa, yaitu klaim Jurgen Hubermas (1971) yang menyatakan
bahwa norma-norma yang akan disetujui dalam situasi pembicaraan yang ideal, di mana
penindasan dan dominasi tidak ada, serta partisipan mempengaruhi atau membujuk satu
sama lain secara,argumentatif (Miller, 2002: 798).
1. Teori Politik Kekuasaan Niccolo Machiavelli
Sebagaimana telah dicatat sebelumnya, teori politik kekuasaan Niccolo Machiavelli dapat
dilihat sebagai penanda transisi dari dunia kuno ke modern yang sangat kontroversi. Melalui
karyanya yang berjudul The Prince tahun 1513, ia sering dituduh “ gurunya kejahatan” karena
nasihat-nasihatnya yang amoral seandainya bukan immoral, meskipun tulisan-tulisannya muncul
dalam bentuk ujaran-ujaran praktis, dipandang sebagai sebuah kunci pembuka dari ilmu politik
kontemporer. Machiavelli dilahirkan pada tahun 1469 di kota Florence, sekarang Italia.
Machiavelli percaya bahwa rezim-rezim masuk ke dalam dua tipe, yaitu kepangeranan atau
principality dan republik.

18. Adapun isi dari teori Machiavelli (Skinner, 1985:4) sebagai berikut.
a. Untuk melakukannya, seorang penguasa yang bijak hendaknya mengikuti jalur yang
dikedepankan berdasarkan kebutuhan, kejayaan, dan kebaikan negara. Hanya dengan
memadukan machismo semangat keprajuritan, dan pertimbangan politik, seorang penguasa
barulah dapat memenuhi kewajibannya kepada negara dan mencapai keabadian sejarah.
b.
Penguasa bijak hendaknya memiliki hal-hal sebagai berikut.
1. Sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun ditakuti.
2.
Watak-watak, seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin, dan kontrol diri.
3.
Sebuah reputasi menyangkut kemurahan hati, pengampunan, dapat dipercaya, dan tulus.
c. Seorang pangeran harus berani untuk melakukan apa pun yang diperlukan, betapa pun tampak
tercela karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya, yaitu kebaikan negara.
2. Teori Negara Berdaulat Jean Bodin
Jean Bodin hidup tahun 1530-1596, lahir di Anjou, Francis dari keluarga kelas menengah yang
kaya. la hidup pada masa pertentangan agama yang sudah lama dan mencapai puncak ketika
terjadi pembunuhan St. Barthomew tahun 1572 yang mengakibatkan Francis berada diambang
kehancuran. Inti teorinya adalah sebagai berikut.
a. Watak dan tujuan negara merupakan hal yang penting untuk diketahui sebelum beralih pada cafa
mencapai tujuan negara. “ Orang yang tidak memahami tujuan dan tidak dapat menentukan
masalahnya dengan benar, tidak dapat berharap akan menemukan cara-cara untuk meraihnya,
sebagaimana orang yang melepaskan ke udara dengan cara serampangan tidak akan mengenai
sasaran” (Bodin, 1957).

19. b. Negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan
bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat. Terdapat empat unsur dalam negara, yaitu
tatanan yang benar ; keluarga ; kekuasaan yang berdaulat ; tujuan bersama.
c. Keluarga merupakan unit dasar bagi negara, bukan individu. Keluarga yang harmonis citra sejati
dari commonwealth. Sebagaimana dalam keluarga di mana tunduk pada perintah ayah adalah
penting bagi kesejahteraan keluarga, demikian pula patuh pada penguasa adalah penting bagi
stabilitas negara.
d. Ayah yang memiliki kekuasaan penuh dalam keluarga maka dalam penguasa commonwealth
harus memiliki yurisdiksi penuh terhadap warga negaranya. Karena berkeluarga itu seperti
bernegara; hanya ada satu penguasa, satu pemimpin, dan satu tuan. Jika beberapa orang memiliki
otoritas, mereka akan merusak tatanan dan menimbulkan bencana yang terus berlanjut.
e.
Elemen yang membedakan negara dari semua bentuk asosiasi manusia lainnya adalah
kedaulatan. Tidak boleh ada commonwealth yang sejati tanpa kekuasaan yang berdaulat
menyatukan semua anggota-anggotanya.
4.
Teori Kekuasaan Negara Terbatas John Locke
John Locke (1632-1704) dilahirkan di Wrington, Somerset. Inti ajaran Locke pada
hakikatnya sebagai berikut.
a. Manusia hidup pada awalnya adalah dalam kondisi alamiah (state of nature), yaitu
kondisi hidup bersama di bawah bimbingan akal tanpa ada kekuasaan tertinggi di atas
bumi yang menghakimi mereka untuk berada dalam keadaan alamiah. Dalam masyarakat
prapolitik ini orang bebas, sederajat, dan merdeka.
b. Setiap orang memiliki kemerdekaan alamiah untuk bebas dari setiap kekuasaan superior
di atas bumi dan tidak berada di bawah kehendak atau otoritas legislatif manusia.

20. c. Meskipun keadaan alamiah adalah keadaan kemerdekaan, ia bukan keadaan kebebasan
penuh. la pun bukan masyarakat yang tidak beradab, tetapi masyarakat anarki yang
beradab dan rasional. la tidak memiliki kemerdekaan untuk menghancurkan dirinya atau
apa yang menjadi miliknya.
d. Untuk menanggulangi kelemahan dalam hukum alam, terdapat kebutuhan hukum yang
mapan yang diketahui, diterima, dan disetujui oleh kesepakatan bersama untuk menjadi
standar benar dan salah.
e. Individu tidak menyerahkan kepada komunitas tersebut hak-hak alamiahnya yang
substansial, tetapi hanya hak-hak untuk melaksanakan hukum alam.
f. Hak yang diserahkan oleh individu tidak diberikan kepada orang atau kelompok tertentu,
tetapi kepada seluruh komunitas.
g. Kontrak adalah perjanjian untuk membentuk suatu masyarakat politik.
Ketika
masyarakat itu telah terbentuk, kemudian harus membentuk pemerintahan yang
dilanjutkan dengan membentuk lembaga-lembaga yang tepercaya untuk mencapai tujuan
pemerintahan tersebut.
h. Masyarakat politik adalah pembuat sekaligus pewaris keputusan tersebut. Sebagai
pembuat ia menetapkan batas-batas kekuasaan, sedangkan sebagai pewaris ia adalah
penerima manfaat yang berasal dari pelaksanaan kekuasaan tersebut.
5.
Teori Pemisahan Kekuasaan Baron de Montesquieu
Baron de Montesquieu (1689-1755) yang populer dikenal Montesquieu, dilahirkan dari
keluarga kaya raya kelas ningrat (petite noblese), di Paris, Francis. Montesquieu lebih dikenal
sebagai “ Bapak Teori Pemisahan Kekuasaan ”, teori Montesquieu ini dapat dikemukakan
sebagai berikut.

21. a. Hukum dan institusi politik harus disesuaikan dengan lingkungan -sejarah, geografi, dan iklim di
mana orang tinggal. Tidak ada aturan yang pasti dan tidak ada bentuk pemerintahan yang berlaku
bagi semua masyarakat (relativisme).
b. Bentuk pemerintahan yang paling tepat adalah pemerintahan yang paling sesuai dengan karakter
orang-orang yang mendiami wilayah itu.
c. Dalam klasifikasi pemerintah, terdapat tiga jenis pemerintahan, yakni republik, monarki, dan
despotik. Republik dapat berupa demokrasi ketika kedaulatan diserahkan kepada semua lembaga
kerakyatan, atau aristokrasi ketika kekuasaan tertinggi hanya diserahkan sebagian anggota
masyarakat. Monarki adalah pemerintahan konstitusional oleh satu orang, sedangkan despotisme
adalah kekuasaan yang sewenang-wenang oleh satu orang dimana tidak mentolerir intervensi
keberadaan aristokrasi atau beberapa kekuasaan perantara yang berdiri di antara penguasa dan
rakyat yang bertindak sebagai penengah.
d. Untuk menghindari ketegangan politik dan perang maka hukum dibutuhkan, baik itu hukum
bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antar bangsa atau negara merdeka, hukum sipil yang
mengatur hubungan antar individu- individu, dan hukum politik yang mengatur dan menentukan
hubungan antara penguasa dengan rakyat.
e. Negara yang cocok untuk memaksimalkan kebebasan dan menyeimbangkan persamaan adalah
negara di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah dipisahkan sendirisendiri sehingga hukum sipil dapat dibuat menurut kebutuhan semua bagian masyarakat (Apter,
1996 : 86)
5.
Teori Hak Pemilikan Legal Robert Nozick
Seperti yang dikatakan Nozick (1974: ix) “ Individu memiliki hak dan terdapat hal-hal yang
tidak seorang pun atau sebuah kelompok pun boleh mencampurinya (tanpa melanggar hak itu) ”.

22. Sedemikian kuat dan luas jangkauan hak-hak ini. Karena orang memiliki hak untuk
menghabiskan sekalipun untuk kepemilikannya menurut apa yang dianggap sesuai. Sedangkan
campur tangan pemerintah sama dengan pemaksaan kerja yang merupakan sebuah pelanggaran,
bukan atas efisiensi, tetapi atas hak-hak moral dasar kita.
Dengan demikian, klaim pokok Nozick dapat dikemukakan: “ Jika kita menganggap bahwa
semua orang memiliki hak legal (entiled) atas barang-barang yang sekarang dimilikinya maka
distribusi yang adil secara sederhana adalah distribusi yang dihasilkan dari pertukaran bebas,
(free exchanges) di antara orang-orang ”. Semua distribusi yang timbul oleh pemerintah secara
bebas (free transfers) dari sebuah situasi yang adil dengan sendirinya adalah adil. Namun, jika
pemerintah berusaha memajaki pertukaran tersebut dengan melawan kemauan orang itu, berarti
itu tidak adil, bahkan seandainya pajak tetap dipergunakan untuk memberikan kompensasi bagi
seseorang yang harus menanggung biaya ekstra karena rintangan alamiah yang tidak semestinya.
Dengan demikian, satu-satunya perpajakan yang sah adalah mengumpulkan penghasilan demi
memelihara latar belakang institusi-institusi yang diperlukan untuk melindungi sistem pertukaran
bebas, misalnya polisi beserta jajaran penegak hukum lainnya dalam menegakkan pertukaran
bebas.
Terdapat tiga prinsip utama dalam entitlement theory (teori hak pemilikan legal) sebagai
berikut.
a. Prinsip transfer (principle of transfer) apa pun yang diperoleh secara adil dapat ditransfer
secara bebas.
b. Prinsip perolehan awal yang adil (principle of just initial acquisition) penilaian tentang
bagaimana orang pada awalnya sampai memiliki sesuatu yang dapat ditransfer menurut
prinsip pertama.

23. c. Prinsip pembenaran ketidakadilan (principle of rectification of injustice) bagaimana
berhubungan dengan pemilikan (holdings) jika hal itu diperoleh atau ditransfer melalui
cara yang tidak adil.
Rumus distribusi yang adil adalah “ Setiap orang memberikan sesuai dengan pilihannya, dan
setiap orang menerima sesuai dengan apa yang dipilihnya atau from each as they choose, to each
as they are choose ”(Nozick, 1974:160)
Tokoh-tokoh ilmu politik
Tokoh dan pemikir ilmu politik
Mancanegara
Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter
antara lain adalah: Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Friedrich Engels, Immanuel Kant, John
Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P
Huntington, Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crouch, Douglas E Ramage.
Indonesia
Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari
Indonesia adalah: Miriam Budiharjo, Salim Said dan Ramlan Surbakti

24. Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Makalah dengan judul Makalah Ilmu
Politik. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL
http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-ilmu-politik.html. Terima kasih!
Ditulis oleh: Imran -
4 komentar untuk "Makalah Ilmu Politik"
1.
Ochin Shinta13 Desember 2012 17.49
kenapa kita melihat adanya pelbagai konsep dalam politik, tolong berikan alasannya?
Balas
Balasan
1.
Imran14 Desember 2012 09.42
maksudnya apa sob "pelbagai"...
Balas

25. 2.
Rizka Yuliana20 Desember 2012 14.01
Now
Nice Post
Tingkatkan dalam memberi artikel yang bermanfaat
Maju terus pantang mundur
www.law.uii.ac.id
Balas
Balasan
1.
Imran20 Desember 2012 16.39

26. thanks sob....semangat pantang mundur...
Balas
Muat yang lain...
Posting Lebih Baru
Posting Lama
Beranda
Cari Artikel Via Google
search...
Komentar Terakhir Komentar Teratas Info Site
Ilham Thoharrylumayan
mioblacklink agan udah ane pasang coba cek di insekom.16mb…
Andreas wisnu wardanamau nanya pc sy tiba2 mati entah knp tetapi pd saa…
UNDERGROUND PaperArtikelnya bagusss...Pasar online sungguh menjanji…
teddy gerrardsingkat banget gan, yang lengkap ada ga? hehe sorr…
Wenny RosalinaMas baru saja laptop Lenovo B450 saya mati, tadiny…
Anonymousmas ...laptop saya klu di cas baru 1 menit hdup da…

27. virgiawan ardy listant6Mothernya bermasalah,,,?tpi laptop ane klo di nyal…
virgiawan ardy listant6Komentar ini telah dihapus oleh penulis.
Imranpasang adsese brapa sob?
Imrandirumahji mas broku jaga rental game+internet hehe…
Imranmaaf yah gan, linknya error.........
Imransipp mass, moga membantu....
Imranthanks yah dah berbagi ke kta, semoga bermanfaat s…
Imranspp mas brooo...
Imranthanks , ....
Imranklaw begitu mas, motherboarnya sdh ada komponennya…

28. Imranok sob...........
Imranok sob...........
Wawan Onewanoy illank, sibuk apa skarang, banyak yg cari tuh, …
Mengenai Saya
atikahtugas
Lihat profil lengkapku
Diberdayakan oleh Blogger.
atikahtugas
Hubungan negara dan warga negara
Diposkan oleh atikahtugas at 00.52
Hubungan negara dan warga negara
Seperti yang kita ketahui, Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya
baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada
di wilayah tersebut.
Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki
pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan
dari negara lain.
Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah
tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain
keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain
adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu
berada.

29. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara
khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara
berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.
Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris: citizenship). Di
dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga
kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah,
kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak
(biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.
Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (bahasa Inggris: nationality). Yang
membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki
kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek
suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik).
Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.
Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban.
Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk
menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi,
layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan
masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (bahasa
Inggris: Civics) yang diberikan di sekolah-sekolah.
berikut hak dan kewajiban warga negara
Hak Warga Negara Indonesia
1.
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2.
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3.
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam
pemerintahan
4.
Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan
kepercayaan masing-masing yang dipercayai
5.
Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6.
Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau
nkri dari serangan musuh
7.
Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul
mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku

30. Kewajiban Warga Negara Indonesia
1.
Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela,
mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
2.
Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3.
Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan
pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4.
Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang
berlaku di wilayah negara indonesia
5.
Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa
agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.
berikut kewajiban negara
1. Mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara
2. Menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial :
- fakir miskin
- jompo
- yatim piatu
- masyarakat miskin
- pengagguran
3. Menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan
4. Menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan
0 komentar:
Poskan Komentar
Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Welcome
Arsip Blog
April (17)
Maret (13)
Blog Archive

31. atikahtugas ♣ ♣ ♣ Mamanunes Templates ♣ ♣ ♣ Inspiração: Templates Ipietoon
Ilustração: Gatinhos - tubes by Jazzel (Site desativado)
GUNADARMA
Jumat, 06 Mei 2011
TULISAN MENGENAI PKN ( HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI SERTA HUKUM
PERADILAN INTERNASIONAL)
HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
Hubungan international merupakan satu gambaran persatuan yang kuat yang mengikat seluruh negara
didalam satu wadah. Relasi ini mempunyai ikatan kuat bagi setiap individual pemimpin dari berbagai
manca Negara, beberapa bentuk ikatan ini sebagai berikut:
a. Politik International: Hubungan ini terarah dalam perpolitikan dimana politik satu negara tidak
mungkin sama dengan yang lain. Dari sisi inilah lahir hubungan diplomatik yang bertujuan untuk
kemajuan dan menjalin hubungan yang akur. Tapi sayangnya para pejabat diploma yang ditugaskan
dalam hal ini kebanyakan melenceng dari tugas mereka, bahkan pemilihan para diploma untuk luar
negeri terpilih dengan cara sistem kekeluargaan atau jasa.
b. Hukum International: Badan hukum ini telah menjadi wadah persatuan yang kuat, bahkan telah
bercabang dibebagai penjuru dunia. Tetapi badan hukum ini masih kaku dalam kinerjanya, Jika saja
badan hukum dunia ini mempunyai super power dalam hal keadilan mengapa penindasan, pelanggaran
ham dan kekerasan lainnya masih gencar berjalan. Hal ini diakibatkan karna adanya satu kekuatan yang
nimbrung didalamnya, alhasil hukum international yang bermottokan netral tidak berdaya sama sekali.
c. Organisasi International: Seluruh dunia mengenal PBB ( United Nations organization ) badan ini
merupakan kelompok penengah untuk seluruh Negara, tapi badan ini juga tampak lemah dalam hal
keadilan dan penegakan hukum. Lihat saja berapa negara yang sekarang masih bertikai, apakah mereka
memberi solusi yang tegas? tidak!, bahkan badan tersebut lebih sibuk dengan urusan-urusan yang
lainnya.
HUKUM INTERNASIONAL
Setelah sedikit banyak kita mengkaji hukum mulai dari pengertian hukum itu sendiri lalu segala aspek
yang mendukung terjadinya kaedah hukum serta pembidangan hukum itu tersebut dan lain sebagainya,
kini kita akan mencoba mengupas satu dari pengklasifikasian hukum-hukum tersebut yaitu Hukum
International atau hukum antar negara dan antar organisasi internasional, atau bisa kita sebut hukum
transnasional, termasuk didalamnya hukum diplomatik dan konsuler, kali ini kita akan mencoba sedikit
menelaah hubungan internasional antar negara yang mana telah diatur oleh hukum internasional,
politik yang genjar selalu menjadi background tiap praktisi negara untuk mencapai interest tiap-tiap

32. negara, hubungan hukum internasional dengan politik internasional menjadi kata kunci untuk
menjelaskan permasalahan pokok yang berkaitan dengan masalah efektifitas hukum internasional
dalam menjamin kepatuhan negara terhadap aturan main yang ada pada level antarnegara. Hukum
internasional itu sendiri hadir dari beberapa konvensi dan juga resolusi-resolusi PBB, dengan satu tujuan
suci tiada lain ialah membina masyarakat internasional yang bersih dari segala hal yang berbau
merugikan sesuatu negara, dengan demikian dapat mempererat terjalinnya hubungan internasional
atau hubungan antar negara secara sehat, dinamis dan harmornis.
Definisi Hukum Internasional
Berangkat dari pentingnya hubungan lintas negara disegala sektor kehidupan seperti politik, sosial,
ekonomi dan lain sebagainya, maka sangat diperlukan hukum yang diharap bisa menuntaskan segala
masalah yang timbul dari hubungan antar negara tersebut. Hukum Internasional ialah sekumpulan
kaedah hukum wajib yang mengatur hubungan antara person hukum internasional (Negara dan
Organisasi Internasional), menentukan hak dan kewajiban badan tersebut serta membatasi hubungan
yang terjadi antara person hukum tersebut dengan masyarakat sipil.
Oleh karena itu hukum internasional adalah hukum masyarakat internasional yang mengatur segala
hubungan yang terjalin dari person hukum internasional serta hubungannya dengan masyarakat sipil.
Hukum internasional mempunyai beberapa segi penting seperti prinsip kesepakatan bersama (principle
of mutual consent), prinsip timbal balik (priniple of reciprocity), prinsip komunikasi bebas (principle of
free communication), princip tidak diganggu gugat (principle of inciolability), prinsip layak dan umum
(principle of reasonable and normal), prinsip eksteritorial (principle of exterritoriality), dan prinsipprinsip lain yang penting bagi hubungan diplomatik antarnegara.
Maka hukum internasional memberikan implikasi hukum bagi para pelangarnya, yang dimaksud
implikasi disini ialah tanggung jawab secara internasional yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang
dilakukan sesuatu negara atau organisasi internasional dalam melakukan segala tugas-tugasnya sebagai
person hukum internasional.
Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan unsur-unsur terpenting dari hukum internasional:
Objek dari hukum internasional ialah badan hukum internasional yaitu negara dan organisasi
internasional.
Hubungan yang terjalin antara badan hukum internasional adalah hubungan internasional dalam artian
bukan dalam scope wilayah tertentu, ia merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial
atau geografis negara, berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri .
Kaedah hukum internasional ialah kaedah wajib, seperti layaknya semua kaedah hukum, dan ini yang
membedakan antara hukum internasional dengan kaedah internasional yang berlaku dinegara tanpa
memiliki sifat wajib seperti life service dan adat kebiasaan internasional.
Jika hukum nasional ialah hukum yang terapkan dalam teritorial sesuatu negara dalam mengatur segala
urusan dalam negeri dan juga dalam menghadapi penduduk yang berdomisili didalamnya, maka hukum
internasional ialah hukum yang mengatur aspek negara dalam hubungannya dengan negara lain.
Sumber-sumber Hukum Internasional
Hukum traktat, yakni hukum yang terbentuk dalam perjanjian-perjanjian internasional (tractaten-recht)
Kesepakatan dan perjanjian international. Seperti Konvensi Vina, Konvensi New York serta perjanjian
serta kesepakatan yang lainnya.
Hukum kebiasaan (costumary), yaitu keajegan-keajegan dan keputusan-keputusan (penguasa dan warga

33. masyarakat) yang didasarkan pada keyakinan akan kedamaian pergaulan hidup.
Sumber-sumber hukum internasioanl yang lainnya seperti: dasar umum negara, hukum peradilan
internasional, fiqh internasional, kaedah keadilan, serta keputusan-keputusan organisasi internasional.
Tanggung Jawab Internasional
Hukum Internasional ada untuk mengatur segala hubungan internasional demi berlangsungnya
kehidupan internasional yang terlepas dari segala bentuk tindakan yang merugikan negara lain. Oleh
sebab itu negara yang melakukan tindakan yang dapat merugikan negara lain atau dalam artian
melanggar kesepakatan bersama akan dikenai implikasi hukum, jadi sebuah negara harus bertanggung
jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya.
Pengertian tanggung jawab internasional itu sendiri itu adalah peraturan hukum dimana hukum
internasional mewajibkan kepada person hukum internasional pelaku tindakan yang melanggar
kewajiban-kewajiban internasional yang menyebabkan kerugian pada person hukum internasional
lainnya untuk melakukan kompensasi.
Suatu negara dapat dimintai pertanggung jawabannya secara internasional bila telah memenuhi syarat
sebagai berikut:
Negara tersebut telah benar-benar melakukan tindakan yang merugikan, tindak positif ataupun negatif.
Tindakan yang merugikan ini timbul dari person hukum internasional yang meliputi negara dan
organisasi internasional.
Yang terakhir yaitu tindakan yang merugikan itu sendiri, bila tidak ada kerugian yang timbul dari person
hukum internasional pertanggungjawaban internasional tidak dapat di terapkan
Tindakan yang merugikan ini dapat timbul dari perangkat badan internasional itu sendiri, yaitu badan
legislatif, eksekutif dan pula yudikatif.
Pengertian Negara menurut Hukum Internasional
Pengertian person hukum internasional itu sendiri ialah kesatuan internasional yang diterapkan hukum
internasional kepadanya, atau yang mempunyai kelayakan dalam hak dan dibebani oleh beberapa
kewajiban yang ditetapkan hukum internasional.
Disini kita perlu membahas sedikit tentang negara yang merupakan subjek sekaligus objek dari hukum
internasional, negara dalam pengertian hukum internasional ialah sekumpulan orang-orang yang
berdomisili di suatu teritorial tertentu secara mapan(stabil) serta patuh kepada kekuatan hukum yang
bijaksana dan mempunyai kedaulatan serta memiliki kewenangan penuh.
Negara mempunyai tiga unsur penting yaitu; Rakyat, Teritorial (daerah), dan Kekuasan (kewenangan).
Rakyat terbentuk dari penduduk yang menetap di teritorial negara secara mapan(stabil) dan terikat
pada negara secara politik serta hukum, atau dapat kita sebut kewarganegaraan. Sedangkan teritorial
adalah letak geografis dimana suatu negara dapat melaksanakan segala kekuasannya yang ditetapkan
oleh hukum internasional sebagai person hukum internasional, iklim meliputi area daratan, air dan
lapisan langit. Kemudian Kekuasaan itu sendiri ialah kemerdekaan secara utuh dalam urusan internal
dan eksternal Negara, kebebasan internal dalam artian suatu negara dapat melaksanakan seluruh
urusan dalam negerinya yang ditanggani oleh dewan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan
kebebasan eksternal atau luar dimaksudkan ialah kelayakan suatu negara guna melaksanakan seluruh
juridiksi atau kompetensi internasional.
Suatu negara mempunyai hak yang sama dimata hukum internasional seperti; kemerdekaan,
kedaulatan, persamaan didepan hukum, dan pertahan diri, selain itu negara juga mempunyai kewajiban

34. seperti; pelarangan interpensi dalam urusan negara lain, menghargai negara lain dan lain sebagainya.
Subjek hukum internasional juga berasal dari Organisasi Internasional, organisasi internasional dapat
kita definisikan sebagai berikut; organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum
internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
Peristiwa Internasional
Dari segi yang berbeda hukum internasional merupakan hukum yang berhubungan dengan Peristiwa
Internasional, adapun yang termasuk Peristiwa Internasional ialah:
Hukum Tantra (Tata Tantra maupun Karya/Administrasi Tantra) substantif/materiel dan ajektif/formil,
Hukum Pidana – substantif/materiel dan ajektif/formil,
Hukum Perdata – substantif/materiel dan ajektif/formil –
Dan karena itu masing-masing disebut Hukum Tantra Internasional. Hukum Pidana Internasional dan
Hukum Perdata Internasional.
Oleh sebab itu jelaslah bahwa hukum itu disebut Hukum Internasional atau Hukum Nasional bukan
ditentukan oleh sumbernya, Nasional atau Internasional. Sumber Nasional dari pada Hukum Tantra
Internasional adalah misalnya pasal 11 & 13 UUD’45 dan bila sumber itu berupa hasil karya Tantra
Internasional (perjanjian) maka untuk berlakunya perlu pengukuhan secara Nasional, sekurangnya
diumumkan dalam Lembaran/Berita Nasional. Contoh dari ketentuan Hukum Pidana International yang
bersumber Nasional adalah pasal 2 s/d 8 KUHP, sedang yang bersumber Internasional ialah misalnya
Perjanjian Ekstradisi. Hukum Perdata Internasional adalah sungguh Hukum Internasional karena
berhubungan dengan peristiwa dalam sikap tindak, kejadian, dan keadaan Internasional, misalnya:
bidang hukum harta kekayaan seperti warga Indonesia mempunyai rumah di Singapura, bidang hukum
keluarga seperti Warga negara Malaysia menikah dengan warga negara Indonesia, bidang hukum waris
seperti seorang Pewaris warga negara Cina mempunyai ahliwaris warganegara Indonesia. Dalam hal ini
perlu juga ditegaskan bahwa bila peristiwa Hakim Nasional; mengadili perkara suatu
(Tantra/Pidana/Perdata) Internasional, maka menyelenggarakan Peradilan Internasional (dedoublement
functionel) dan keputusannya merupakan hukum konkrit internasional walaupun ia bukan hukum
internasional dan lembaganya tetap Pengadilan Nasional.
Hukum Diplomatik dan Konsuler
Pengertian hukum diplomatik masih belum banyak diungkapkan, karena pada hakekatnya hukum
diplomatik merupakan bagian dari Hukum Internasional yang mempunyai sebagian sumber hukum yang
sama seperti konvensi-konvensi Internasional.
Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negoisasi
antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak
dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Namun pengertian secara
tradisional kata ‘hukum diplomatik’ digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional
yang mengatur tentang kedudukan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang
telah membina hubungan diplomatik, lain halnya dengan pengertian-pengertian sekarang yang bukan
saja meliputi hubungan diplomatik dan konsuler antarnegara, tetapi juga keterwakilan negara dalam
hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional.
Dari pengertian sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa faktor yang
penting yaitu hubungan antara bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan, hubungan tersebut
dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. Dengan demikian, pengertian

35. hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang
mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan
ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan didalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil
dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.
Dalam perkembangannya, hukum diplomatik mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi bukan saja
mencakupi hubungan diplomatik antarnegara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara
dalam hubunganya dengan organisasi-organisasi internasional khususnya yang mempunyai
tanggungjawab dan keanggotaannya yang bersifat global atau lazim disebut organisasi internasional
yang bersifat universal. Bahkan dalam kerangka hukum diplomatik ini dapat juga mencakupi ketentuanketentuan tentang perlindungan keselamatan, pencegahan serta penghukuman terhadap tindak
kejahatan yang ditujukan kepada para diplomat.
Para pejabat diplomatik yang dikirimkan oleh sesuatu negara ke negara lainnya telah dianggap memiliki
suatu sifat suci khusus. Sebagai konsekuensinya, mereka telah diberikan kekebalan dan keistimewaan
diplomatik, ini merupakan aturan kebiasaan hukum internasional yang telah ditetapkan, termasuk harta
milik, gedung dan komunikasi. Untuk menunjukkan totalitas kekebalan dan keistimewaan diplomatik
tersebut, terdapat 3 teory yang sering digunakan dalam hal ini, yaitu; exterritoriality theory,
representative character theory dan functional necessity theory. Sifat dan prinsip tersebut itu diberikan
kepada para diplomat oleh hukum nasional negara penerima. Pemberian hak-hak tersebut didasarkan
resiprositas antarnegara dan ini mutlak diperlukan dalam rangka:
Mengembangkan hubungan persahabatan antarnegara, tanpa mempertimbangkan sistem
ketatanegaraan dan sistem sosial mereka berbeda.
Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat
diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang mewakilinya.
Kekebalan dan keistimewaan diplomatik akan tetap berlangsung sampai diplomat mempunyai waktu
sepantasnya menjelang keberangkatannya setelah menyelesaikan tugasnya di sesuatu negara penerima.
Namun negara penerima setiap kali dapat meminta negara pengirim untuk menarik diplomatnya apabila
ia dinyatakan persona non grata.
Esensial Hukum Internasional
Apa yang menjadi kepentingan hukum internasional adalah memberikan batasan yang jelas terhadap
kewenangan negara dalam pelaksanaan hubungan antarnegara. Hal ini bertolak belakang dengan
kepentingan penyelenggaraan politik internasional yang bertujuan untuk mempertahankan atau
memperbesar kekuasaan. Karena itu, hukum bermakna memberikan petunjuk operasional perihal
kebolehan dan larangan guna membatasi kekuasaan absolut negara.
Realitanya keterkaitan diantara kedua dimensi hubungan ini berujung kepada persoalan esensi hukum
sebagai suatu kekuatan yang bersifat memaksa. Masalah efektifitas hukum dalam hubungan
internasional ini menimbulkan dua konsekuensi yang secara diameteral saling bertolak-belakang.
Pertama, struktur hukum nasional lebih tinggi dari pada hukum internasional. Pemahaman ini membawa
implikasi hukum internasional terhadap kebijakan domestik suatu negara akan diukur berdasarkan
sistem hukum nasional. Di sini hukum internasional baru akan berlaku jika tidak bertentangan dengan
kaedah hukum nasional. Agar berlaku, hukum internasional juga perlu diadopsi terlebih dahulu menjadi
hukum nasional, yaitu suatu proses yang dilakukan antara lain melalui ratifikasi. Dasarnya adalah doktrin
hukum pacta sunc servanda di mana perjanjian berlaku sebagai hukum bagi para pihak. Perjanjian

36. merefleksikan itikad bebas yang dicapai secara sukarela oleh subjek hukum internasional yang memiliki
kesetaraan satu sama lain. Sebaliknya, hukum dinilai tidak dapat berfungsi secara efektif jika tidak ada
keinginan negara untuk tunduk di bawah ketentuan yang diaturnya. Kemudian pemahaman kedua
sementara itu mendalilkan bahwa hukum internasional otomatis berlaku sebagai kaedah hukum
domestik yang mengikat negara tanpa melalui proses adopsi menjadi hukum nasional. Menurut
paradigma ini, hukum internasional merupakan fondasi tertinggi yang mengatur hubungan antarnegara.
Sumber kekuatan mengikat hukum internasional adalah prinsip hukum alam(costumary) yang
menempatkan akal sehat masyarakat internasional sebagai cita-cita dan sumber hukum ideal yang
tertinggi. Terlepas dari ada atau tidaknya persetujuan ini, secara yuridis negara dapat terikat oleh prinsip
hukum internasional yang berlaku universal atau oleh kaedah kebiasaan internasional. Customary itu
sendiri membuktikan bahwa praktek negara atas sesuatu hal yang sama dan telah mengkristal, sehingga
diakui oleh masyarakat internasional memiliki implikasi hukum bagi pelanggaran terhadapnya.
Penutup
Pembahasan tentang hukum internasional tidak akan pernah berakhir itu disebabkan eksistensi hukum
internasional bersinggungan langsung dengan peristiwa internasional yang selalu menimbulkan hal-hal
baru, kedaulatan sesuatu negara selalu menjadi polemik tiada henti dalam aplikasi hukum internasional
itu sendiri. Hukum internasional mempunyai lahan yang sangat luas ini dikarenakan menyangkut
pelbagai macam aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Hukum internasional
juga mencakup hukum laut dan udara yang bukan teritorial negara tertentu, dan juga hukum pada
waktu perang serta lain sebagainya.
http://gendoetblog.blogspot.com/2009/01/hubungan-internasional-dan-organisasi.html
Diposkan oleh Amir di 08.56
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook
Tidak ada komentar:
Poskan Komentar
Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Poskan Komentar (Atom)
Pengikut
Arsip Blog
► 2012 (1)
▼ 2011 (20)
o ► November (1)

37. o
o
o
o
► Oktober (3)
▼ Mei (12)
 TULISAN MENGENAI PKN ( MENGEVALUASI BERBAGAI SISTE...
 TULISAN MENGENAI PKN ( HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ...
 TULISAN MENGENAI PKN ( MENAMPILKAN SIKAP POSITIF T...
 TULISAN MENGENAI PKN ( SIKAP POSITIF TERHADAP PANC...
 TULISAN MENGENAI PKN ( KEBUDAYAAN INDONESIA )
 TULISAN BEBAS PKN ( PAHLAWAN REPOLUSI )
 TULISAN PKN BEBAS ( PUISI )
 TULISAN PKN BEBAS (CERITA RAKYAT)
 TLISAN PKN BEBAS ( NAMA SUNGAI DI INDONESIA)
 TULISAN PKN BEBAS KOTA MAKASAR
 TUGAS PKN BANGSA ( PERGERTIAN)
 TUGAS PKN BENTUK NEGARA
► April (2)
► Januari (2)
Mengenai Saya
Amir
Lihat profil lengkapku
Template Travel. Diberdayakan oleh Blogger.