SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  18
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA &
KELURAHAN DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Oleh :
Tjahjanulin Domai
Latar Belakang
Aspek Normatif1
Aspek Teoritik2
Aspek Praktek/ Empirik3
Dasar Hukum Kepemimpinan
Kepala Desa/ Kelurahan
Bagian Kedua : Pemerintahan Desa (UU No 32 Tahun 2004) Pasal
202
(1)Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
(2)Perangkat Desa terdiri dari Sekdes dan Perangkat Desa
Bagian Kedua :
Pemerintahan Desa
Paragraf 1
Pemerintah Desa
Pasal (12) PP
No. 72 Tahun 2005
(1)Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa & Perangkat Desa
(2)Perangkat Desa terdiri dari Sekdes & Perangkat Desa
(3)Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
a. Sekdes
b. Pelaksana teknis lapangan
c. Unsur kewilayahan
(4)Jumlah perangkat desa disesuaikan
(5)Susunan organisasi & tata kerja pemerintahan desa ditetapkan
dengan peraturan desa
Dasar Hukum Kepemimpinan Lurah
PP No. 73 Tahun 2005
 Bagian III Kedudukan dan Tugas
Pasal 3
(1)Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang
berbeda bukan diwilayah kecamatan
(2)Kelurahan dipimpin oleh lurah bertanggung jawab kepada
Bupati/ Walikota melalui Camat
(3)Lurah diangkat oleh Bupati / Walikota atas usul Camat PNS
(4)Syarat :
 Pangkat / gol minimal Perab (IIIC)
 Kemampuan teknik di bidang administrasi pemerintahan dan
memahami Sosbud setempat
Aspek Teoritis
 Berdasarkan aspek normatif tersebut diatas
jelas bahwa baik kepala desa/ kepala kelurahan
secara teoritis dianggap sebagai seorang
pemimpin
 Pemimpin/ kepemimpinan adalah kemampuan
untuk mempengaruhi orang lain/ bawahan/
pengikut untuk melaksanakan apa yang
diinginkan oleh pemimpin untuk mencapai
tujuan yang diinginkan
Pengaruh
Kemampuan
Kedudukan Dengan kata lain pemimpin
adalah orang yang mempunyai :
1. Position Power
2. Personal Power
Pemimpin adalah orang yang memiliki :
Kekuasaan
Kewenangan
Kewibawaan
Kekuatan
Keterampilan
Dalam diri pemimpin melekat :
1. Legitimate Power
2. Coercive Power
3. Reward Power
4. Expert Power
5. Referent Power
Aspek Praktek / Empirik
1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
1. Pemerintahan
2. Pembangunan
3. Kemasyarakatan
2. Kewenangan Kepala Desa (Pasal 14 ayat 2) ada 9
kewenangan Kepala Desa :
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasar kebijakan
yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan PERDES
3. Menetapkan PERDES persetujuan bersama BPD
4. Mengajukan/ mengusulkan rancangan Perdes mengenai APB Desa
untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa
7. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan
9. Melaksanakan wewenang lain
3. Perencanaan Pembangunan Desa (Bab VI Pasal 63)
1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun
perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan daerah
kabupaten/ kota
2. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif
3. Dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa
1. Perencanaan PEMDES disusun secara berjangka
a. Rencana pembangunan jangka menengah
desa (RPJMD) 5 tahun
b. Rencana kerja PEMDES → RK Desa
penjabaran dari RDSMD 1 tahun
2. RPJMD ditetapkan dengan peraturan desa
RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala
desa → PERDA
Pasal 64
1. Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada
data informasi yang akurat dan dipertanggung
jawabkan
2. Mencakup penyelenggaraan PEMDES :
 Organisasi dan tata laksana
 Keuangan desa
 Profil desa
 Informasi lain
Pasal 65
Kelurahan Bab III
Pasal (4)
Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan :
1. Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/
Walikota
3. Pelimpahan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan efisien
dan peningkatan akan stabilitas
4. Pelimpahan difacto sarana – prasarana, pembiayaan & personil
5. Pelimpahan berpedoman pada Permen
Pasal (5)
Fungsi Lurah (6) :
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Keterlibatan & ketentraman
5. Pemeliharaan prasarana & fasilitas pelayanan umum
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
Dari gambaran tentang kepemimpinan Kepala Desa / Kepala Kelurahan
tersebut dapat disimpukan bahwa :
Kepemimpinan Kepala Desa/ Kelurahan adalah sebagai agen pembangunan :
1. Agent
of Change
2. Agent of
Development
3. Agent of
Innovation
4. Agent of
Stabilization
Kepemimpinan Kepala Desa / Kelurahan dalam
Pelaksanaan Pembangunan
Managerial
Skill Kemampuan
Mempengaruhi
Komunikan
Visi
Misi
Core Market
Core belief
Keyakinan
Usaha
kepemimpinan
kepala desa/
kelurahan,
wewenang / tugas
Kinerja
Pembangunan
Hasil
Perencanaan
Pelaksanaan
Pembangunan
Partisipasi
tentang peran
sebagai kepala
desa/ kelurahan Kemampuan
membangun
Partisipasi
Masyarakat
Nilai tambah
peran kepala
desa/ kelurahan
Desain kerjasama
dengan BPD/
Lembaga
Kemasyarkatan,
Masyarakat
Curriculum Vitae
A. DATA PRIBADI
1. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Desember 1954
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Jabatan Struktural saat ini : PPID – UB
6. Alamat Kantor : Jl. Haryono MT 163
Telepon : 0341 – 553737
7. Alamat Rumah : Jl. Semanggi Timur 8
Telepon : 0341 – 481695
Hp : 0811364707
E-mail : Ulin_domai@yahoo.co.id
B. DATA PRIBADI AKADEMIK
1. Pendidikan
S1
Bidang Ilmu : Administrasi Publik
Universitas : Brawijaya
Tahun Lulus : 1980
Judul Skripsi : Pengaruh Fatalisme dalam Pengambilan Keputusan
S2
Bidang Ilmu : Administrasi Publik
Universitas : Gajah Mada
Tahun Lulus : 1978
Judul Skripsi : Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi KUD
S3
Bidang Ilmu : Administrasi Publik
Universitas : Brawijaya
Tahun Lulus : 2009
Judul Skripsi : Kerjasama Antar Pemda dalam Perspektif Sound Governance
2. Bidang Keahlian : Leaderships dan Keuangan Publik
3. Mata Kuliah yang Diasuh : Manajemen Publik / Keuangan Publik
C. KARYA ILMIAH TERPENTING
Jurnal/ Buku
(Internasional/Nasional )
: 1. Manajemen Keuangan Publik/ Leadership
2. Jurnal Internasional: Interregional, Cooperation Policy in Sound
Governance Perspektif
D. PENELITIAN TERAKHIR : Kebijakan Kerjasama antar Pemda di Yogjakarta, Sleman, Bantul
E. PENGABDIAN MASYARAKAT : Sosialisasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
F. PENGHARGAAN : Presentasi Terbaik dalam Pertemuan Program Doktor Se-Indonesia
Dirjen Dikti Kemendiknas Tahun 2010/2011
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan

Contenu connexe

Tendances

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Salim SAg
 
Sistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisiSistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisi
ari saridjo
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Zulfikri Armada
 
Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi)
Tugas dan Fungsi Kepala Desa  (asda 1 kab. bekasi)Tugas dan Fungsi Kepala Desa  (asda 1 kab. bekasi)
Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi)
Yudhi Aldriand
 
Acuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpmAcuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpm
Waode Rizki Uke
 

Tendances (19)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
 
Perbup 13 2011
Perbup 13 2011Perbup 13 2011
Perbup 13 2011
 
Peraturan bupati nomor 30 tahun 2005 tentang ped kemasyarakatan-spm05
Peraturan bupati nomor 30 tahun 2005 tentang ped kemasyarakatan-spm05Peraturan bupati nomor 30 tahun 2005 tentang ped kemasyarakatan-spm05
Peraturan bupati nomor 30 tahun 2005 tentang ped kemasyarakatan-spm05
 
Sistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisiSistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisi
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
 
Perdes lpmd panyocokan
Perdes lpmd panyocokan Perdes lpmd panyocokan
Perdes lpmd panyocokan
 
Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi)
Tugas dan Fungsi Kepala Desa  (asda 1 kab. bekasi)Tugas dan Fungsi Kepala Desa  (asda 1 kab. bekasi)
Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi)
 
Makalah sistem pemerintah desa
Makalah sistem pemerintah desaMakalah sistem pemerintah desa
Makalah sistem pemerintah desa
 
Materi kpmd
Materi kpmdMateri kpmd
Materi kpmd
 
Perda no. 13 2006 (lbg kemsy dan lemb adat)
Perda no. 13 2006 (lbg kemsy dan lemb adat)Perda no. 13 2006 (lbg kemsy dan lemb adat)
Perda no. 13 2006 (lbg kemsy dan lemb adat)
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desa
 
Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)
Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)
Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)
 
Buku panduan bpd
Buku panduan bpdBuku panduan bpd
Buku panduan bpd
 
Permen no.07 2007
Permen no.07 2007Permen no.07 2007
Permen no.07 2007
 
Acuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpmAcuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpm
 
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan DesaPeran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
Pp 47 tahun 2015 tentang desa
Pp 47 tahun 2015 tentang desaPp 47 tahun 2015 tentang desa
Pp 47 tahun 2015 tentang desa
 

Similaire à Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan

Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by SukimanRangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
Sukiman Sukiman
 
Review rpjm des paling update1
Review rpjm des paling update1Review rpjm des paling update1
Review rpjm des paling update1
Budi Satrio
 
Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01
Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01
Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01
Drt Boyjk
 
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Najib Nugroho
 

Similaire à Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan (20)

Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by SukimanRangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
 
Bahan ajar pkn 4
Bahan ajar pkn 4Bahan ajar pkn 4
Bahan ajar pkn 4
 
Review rpjm des paling update1
Review rpjm des paling update1Review rpjm des paling update1
Review rpjm des paling update1
 
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
 
Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01
Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01
Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01
 
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang KelurahanPeraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
 
Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12
 
Perdes lembaga kemasyarakatan desa
Perdes lembaga kemasyarakatan desaPerdes lembaga kemasyarakatan desa
Perdes lembaga kemasyarakatan desa
 
Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang KelurahanPeraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...
 
Materi musdes
Materi musdesMateri musdes
Materi musdes
 
Tata Kelola Pemerintahan Desa.pptx
Tata Kelola Pemerintahan  Desa.pptxTata Kelola Pemerintahan  Desa.pptx
Tata Kelola Pemerintahan Desa.pptx
 
10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_
 
Perdes sotk Desa Bhuana Jaya
Perdes sotk  Desa Bhuana JayaPerdes sotk  Desa Bhuana Jaya
Perdes sotk Desa Bhuana Jaya
 
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desaPermendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
 
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdfPermendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
 
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
 
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
 
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
 

Plus de Operator Warnet Vast Raha

Plus de Operator Warnet Vast Raha (20)

Stiker kk bondan
Stiker kk bondanStiker kk bondan
Stiker kk bondan
 
Proposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bolaProposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bola
 
Surat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehatSurat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehat
 
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajarSurat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
 
Halaman sampul target
Halaman sampul targetHalaman sampul target
Halaman sampul target
 
Makalah seni kriya korea
Makalah seni kriya koreaMakalah seni kriya korea
Makalah seni kriya korea
 
Makalah makromolekul
Makalah makromolekulMakalah makromolekul
Makalah makromolekul
 
126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul
 
Kafer akbid paramata
Kafer akbid paramataKafer akbid paramata
Kafer akbid paramata
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Mata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budayaMata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budaya
 
Lingkungan hidup
Lingkungan hidupLingkungan hidup
Lingkungan hidup
 
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
 
Odher scout community
Odher scout communityOdher scout community
Odher scout community
 
Surat izin keramaian
Surat izin keramaianSurat izin keramaian
Surat izin keramaian
 
Makalah keganasan
Makalah keganasanMakalah keganasan
Makalah keganasan
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Makalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetikaMakalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetika
 
Undangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepaUndangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepa
 
Bukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajakBukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajak
 

Dernier

Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 

Dernier (20)

PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 

Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan

  • 1. KEPEMIMPINAN KEPALA DESA & KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Oleh : Tjahjanulin Domai
  • 2. Latar Belakang Aspek Normatif1 Aspek Teoritik2 Aspek Praktek/ Empirik3
  • 3. Dasar Hukum Kepemimpinan Kepala Desa/ Kelurahan Bagian Kedua : Pemerintahan Desa (UU No 32 Tahun 2004) Pasal 202 (1)Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (2)Perangkat Desa terdiri dari Sekdes dan Perangkat Desa Bagian Kedua : Pemerintahan Desa Paragraf 1 Pemerintah Desa Pasal (12) PP No. 72 Tahun 2005
  • 4. (1)Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa & Perangkat Desa (2)Perangkat Desa terdiri dari Sekdes & Perangkat Desa (3)Perangkat Desa lainnya terdiri dari : a. Sekdes b. Pelaksana teknis lapangan c. Unsur kewilayahan (4)Jumlah perangkat desa disesuaikan (5)Susunan organisasi & tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa
  • 5. Dasar Hukum Kepemimpinan Lurah PP No. 73 Tahun 2005  Bagian III Kedudukan dan Tugas Pasal 3 (1)Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang berbeda bukan diwilayah kecamatan (2)Kelurahan dipimpin oleh lurah bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Camat (3)Lurah diangkat oleh Bupati / Walikota atas usul Camat PNS (4)Syarat :  Pangkat / gol minimal Perab (IIIC)  Kemampuan teknik di bidang administrasi pemerintahan dan memahami Sosbud setempat
  • 6. Aspek Teoritis  Berdasarkan aspek normatif tersebut diatas jelas bahwa baik kepala desa/ kepala kelurahan secara teoritis dianggap sebagai seorang pemimpin  Pemimpin/ kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain/ bawahan/ pengikut untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemimpin untuk mencapai tujuan yang diinginkan
  • 7. Pengaruh Kemampuan Kedudukan Dengan kata lain pemimpin adalah orang yang mempunyai : 1. Position Power 2. Personal Power Pemimpin adalah orang yang memiliki : Kekuasaan Kewenangan Kewibawaan Kekuatan Keterampilan
  • 8. Dalam diri pemimpin melekat : 1. Legitimate Power 2. Coercive Power 3. Reward Power 4. Expert Power 5. Referent Power
  • 9. Aspek Praktek / Empirik 1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 1. Pemerintahan 2. Pembangunan 3. Kemasyarakatan
  • 10. 2. Kewenangan Kepala Desa (Pasal 14 ayat 2) ada 9 kewenangan Kepala Desa : 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasar kebijakan yang ditetapkan bersama BPD 2. Mengajukan rancangan PERDES 3. Menetapkan PERDES persetujuan bersama BPD 4. Mengajukan/ mengusulkan rancangan Perdes mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 5. Membina kehidupan masyarakat desa 6. Membina perekonomian desa 7. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif 8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan 9. Melaksanakan wewenang lain
  • 11. 3. Perencanaan Pembangunan Desa (Bab VI Pasal 63) 1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota 2. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif 3. Dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa
  • 12. 1. Perencanaan PEMDES disusun secara berjangka a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) 5 tahun b. Rencana kerja PEMDES → RK Desa penjabaran dari RDSMD 1 tahun 2. RPJMD ditetapkan dengan peraturan desa RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa → PERDA Pasal 64 1. Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data informasi yang akurat dan dipertanggung jawabkan 2. Mencakup penyelenggaraan PEMDES :  Organisasi dan tata laksana  Keuangan desa  Profil desa  Informasi lain Pasal 65
  • 13. Kelurahan Bab III Pasal (4) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan : 1. Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 2. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota 3. Pelimpahan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan efisien dan peningkatan akan stabilitas 4. Pelimpahan difacto sarana – prasarana, pembiayaan & personil 5. Pelimpahan berpedoman pada Permen Pasal (5) Fungsi Lurah (6) : 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan 2. Pemberdayaan masyarakat 3. Pelayanan masyarakat 4. Keterlibatan & ketentraman 5. Pemeliharaan prasarana & fasilitas pelayanan umum 6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
  • 14. Dari gambaran tentang kepemimpinan Kepala Desa / Kepala Kelurahan tersebut dapat disimpukan bahwa : Kepemimpinan Kepala Desa/ Kelurahan adalah sebagai agen pembangunan : 1. Agent of Change 2. Agent of Development 3. Agent of Innovation 4. Agent of Stabilization
  • 15. Kepemimpinan Kepala Desa / Kelurahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Managerial Skill Kemampuan Mempengaruhi Komunikan Visi Misi Core Market Core belief Keyakinan Usaha kepemimpinan kepala desa/ kelurahan, wewenang / tugas Kinerja Pembangunan Hasil Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Partisipasi tentang peran sebagai kepala desa/ kelurahan Kemampuan membangun Partisipasi Masyarakat Nilai tambah peran kepala desa/ kelurahan Desain kerjasama dengan BPD/ Lembaga Kemasyarkatan, Masyarakat
  • 16. Curriculum Vitae A. DATA PRIBADI 1. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Tjahjanulin Domai, MS 2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Desember 1954 3. Jenis Kelamin : Laki-laki 4. Agama : Islam 5. Jabatan Struktural saat ini : PPID – UB 6. Alamat Kantor : Jl. Haryono MT 163 Telepon : 0341 – 553737 7. Alamat Rumah : Jl. Semanggi Timur 8 Telepon : 0341 – 481695 Hp : 0811364707 E-mail : Ulin_domai@yahoo.co.id B. DATA PRIBADI AKADEMIK 1. Pendidikan S1 Bidang Ilmu : Administrasi Publik Universitas : Brawijaya Tahun Lulus : 1980 Judul Skripsi : Pengaruh Fatalisme dalam Pengambilan Keputusan S2 Bidang Ilmu : Administrasi Publik Universitas : Gajah Mada Tahun Lulus : 1978 Judul Skripsi : Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi KUD
  • 17. S3 Bidang Ilmu : Administrasi Publik Universitas : Brawijaya Tahun Lulus : 2009 Judul Skripsi : Kerjasama Antar Pemda dalam Perspektif Sound Governance 2. Bidang Keahlian : Leaderships dan Keuangan Publik 3. Mata Kuliah yang Diasuh : Manajemen Publik / Keuangan Publik C. KARYA ILMIAH TERPENTING Jurnal/ Buku (Internasional/Nasional ) : 1. Manajemen Keuangan Publik/ Leadership 2. Jurnal Internasional: Interregional, Cooperation Policy in Sound Governance Perspektif D. PENELITIAN TERAKHIR : Kebijakan Kerjasama antar Pemda di Yogjakarta, Sleman, Bantul E. PENGABDIAN MASYARAKAT : Sosialisasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi F. PENGHARGAAN : Presentasi Terbaik dalam Pertemuan Program Doktor Se-Indonesia Dirjen Dikti Kemendiknas Tahun 2010/2011