4. Dalam kurikulum 1975 telah dipetakan pelayan BK
dalam jalur pendidikan formal.
Wilayah Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal
5. Wilayah Pelayanan BK
dalam Jalur Pendidikan
Formal
Manajemen dan
Kepeminpinan
Pembelajaran yang
Mendidik
BK yang Memandirikan
6. Secara formal kedudukan BK ada dalam
Sistem Pendidikan di Indonesia,
antara lain :
a) UU No. 2 Tahun 1989 Bab I Pasal 1 Ayat
1
b) PP No. 28 untuk SD dan PP No. 29 untuk
SMP dan SMA Tahun 1990 Bab X Pasal 25
Ayat 1
c) UU No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1
Ayat 6
7. Permendiknas
No. 23/2006
1. Kompetensi kemandirian untuk
mewujudkan diri (self actualization)
2. Pengembangan kapasitas (capacity
development)
Pelayanan BK
8. Peranan dan Kedudukan Bimbingan
dan Konseling di Sekolah
sebagai pendukung maju atau
mundurnya mutu pendidikan.
mengintegrasikan dari seluruh
potensi siswa (kognitif, kepribadian,
hubungan sosial, norma, dan nilai).
9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran bimbingan
dan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan
terletak pada bagaimana BK membangun manusia
yang seutuhnya dari berbagai aspek yang ada di
dalam diri peserta didik.
10. BK dapat
mendampingi
siswa dalam
hal:
1) Dalam perkembangan belajar (akademis) di
sekolah.
2) Mengenal diri sendiri dan mengerti kemungkinan-
kemungkinan yang terbuka bagi mereka, sekarang
maupun kelak.
3) Menentukan cita-cita dan tujuan dalam hidupnya,
serta menyusun rencana yang tepat untuk mencapai
tujuan-tujuan itu.
4) Mengatasi masalah pribadi yang mengganggu
belajar di sekolah atau yang mengaburkan cita-cita
hidup.
11. BK dapat diposisikan secara tegas untuk mewujudkan
prinsip keseimbangan. Lembaga ini menjadi tempat yang
aman bagi setiap siswa untuk datang membuka diri tanpa
waswas akan privacy-nya.
14. Persamaan, keunikan, dan keterkaitan wilayah layanan
guru dan konselor dapat digambarkan sebagai berikut:
15. Sementara itu bimbingan dan konseling tetap
memiliki wilayah layanan khusus dalam
mendukung realisasi diri dan pencapaian
kompetensi peserta didik.
16. Resposisi optimum atas keberadaan bimbingan dan konseling
dalam struktur kurikulum berdasarkan Permendiknas
No. 22/2006 dapat dilukiskan dalam gambar berikut:
Posisi Bimbingan dan Konseling dan Kurikulum (KTSP) dalam Jalur Pendidikan
Formal
17. Dalam hubungan fungsional kemitraan
antara konselor dengan guru, dapat
dilakukan melalui kegiatan rujukan
(referal).
19. Konteks Tugas
Guru : pembelajaran yang berdampak
mendidik melalui mata pelajaran
dengan skenario guru.
Konselor : Layanan BK menumbuhkan
Kemandirian dalam Pengambilan
Keputusan oleh Konseli mengenai
pendidikan dengan fasilitas konselor.
20. Hubungan Kerja
Alih tangan sesuai hakikat masalah.
Masalah yang Dihadapi Peserta Didik
Terkait dengan mata
pelajaran
Masalah pribadi, sosial,
belajar, karier.
25. Pendekatan Umum
optimasi pemanfaatan Instructional
Effects & Nurturant Effects melalui Mata
Pelajaran, dalam pembelajaran yang
mendidik, Skenario tindakan diatur oleh
guru.
pengenalan diri oleh konseli
diperhadapkan dengan pengenalan
lingkungan dalam rangka pengatasan
masalah pribadi, sosial, belajar, dan
karier, Skenario tindakan merupakan
hasil transaksi yang merupakan
keputusan konseli.
26. Perencanaan Tindak Intervensi
penetapan kebutuhan belajar oleh guru (keputusan
situasional)
penetapan kebutuhan penataan diri diputuskan
secara transaksional oleh konseli , difasilitasi oleh
Konselor.
27. Pelaksanaan Tindak Intervensi
penyesuaian berdasarkan
respon ideosinkratik
peserta didik terhadap
keputusan dan tindakan
guru (keputusan
transaksional oleh guru)
penyesuaian berdasarkan
makna antara Konseli dan
Konselor (keputusan
transaksional oleh konseli)
28. Penilaian Proses dan Hasil
Ketercapaian Standar
Kompetensi
Aproksimasi Kemandirian
dengan Standar Ipsatif
29. Lintasan Perkembangan Peserta Didik
• Menuju ketercapaian Tujuan Utuh
Pendidikan (holistik)
• Menuju Kemandirian dalam pengambilan
keputusan pendidikan dan karier dalam
konteks Tujuan Utuh Pendidikan (holistik)
32. a. Komponen Layanan Umum
Layanan yang bersifat antisipatoris bagi semua
siswa dalam pengembangan perilaku kemandirian
sesuai dengan tahap dan tugas-tugas
perkembangannya.
Disinilah dikembangkan “program umum BK” atau
“kurikulum bimbingan” yang menjadi komponen
utama dan arah pengembangan perilaku
kemandirian siswa dalam standar kompetensi
kemandirian.
33. b. Komponen Layanan Responsif
Layanan untuk membantu siswa memecahkan
masalah (pribadi, sosial, akademik, karir) yang
dihadapinya dan memerlukan pemecahan
segera.
Dimana layanan konseling individual maupun
kelompok diperlukan dengan segala perangkat
pendukungnya.
34. c. Komponen Layanan Perencanaan Individual
Layanan untuk memfasilitasi siswa secara individual
dalam merencanakan masa depannya berkenaan
dengan kehidupan akademik maupun karir.
Yang diperlukan dalam implementasi layanan ini
seperti kegiatan orientasi, informasi, konseling
individual, rujukan, kolaborasi, dan advokasi.
35. d. Komponen Sistem Pendukung
Kegiatan yang terkait dengan dukungan
manajemen, tata kerja, infra struktur (misalnya
Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan
pengembangan kemampuan profesional konselor
secara berkelanjutan.
36. Secara utuh kerangka kerja bimbingan dan
konseling dalam jalur pendidikan formal dalam
kaitannya dengan konteks tugas dan ekspektasi
kinerja konselor, dapat digambarkan sebagai
berikut:
40. 1. Bidang Kurikulum dan Pengajaran
• Bidang ini meliputi semua bentuk
pengembangan kurikulum dan pelaksanaan
pengajaran.
41. 2. Bidang Administrasi dan Supervise
• Bidang ini meliputi berbagai fungsi
berkenaan dengan tanggung jawab dan
pengambilan kebijaksanaan, serta bentuk
kegiatan pengelolaan dan administrasi
sekolah.
42. 3. Bidang Bimbingan dan Konseling
• Bidang ini meliputi berbagai fungsi dan
kegiatan yang mengacu kepada pelayanan
kesiswaan secara individual.
