Hukum agraria

www.sesukakita.wordpress.com 1

 HAK-HAK AGRARIA BERDASARKAN
UUPA
1. Hak atas tanah
Yaitu hak yang memberi wewenang untuk
menggunakan atau mengusahakan tanah
tertentu
2. Hak Guna air
3. Hak Pemeliharaan dan penangkapan air
4. Hak Guna Ruang Angkasa


1. HAK MILIK
2. HAK GUNA USAHA
3. HAK GUNA BANGUNAN
4. HAK PAKAI
5. HAK SEWA
6. HAK MEMBUKA TANAH
7. HAK MEMUNGUT HASIL


8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak
tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan
Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara sebagai yang disebutkan dalam
Pasal 53 UUPA ;
 Hak gadai
 Hak usaha bagi hasil
 Hak menumpang
 Hak sewa tanah pertanian


 adalah hak turun temurun, terkuat dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas
tanah (pasal 20 ayat 1 UUPA)


 adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara (pasal 28 ayat 1
UUPA)


 adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri,dengan jangka waktu paling
lama 30 tahun (pasal 35 ayat 1 UUPA)


 adalah hak untuk menggunakan dan/atau
memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh
Negara atau tanah milik orang lain, yang
memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya
oleh pejabat yang berwenang memberikannya
atau dalam perjanjian dengan pemiliknya
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan
jiwa dan ketentuan undang-undang ini (pasal
41 ayat 1 UUPA)

 adalah hak yang dipunyai seseorang atau
suatu badan hukum mempunyai hak sewa
atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan
tanah milik orang lain untuk keperluan
bangunan, dengan membayar kepada
pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (pasal
44 ayat 1 UUPA)


1. Hak atas tanah ; hak atas tanah bersifat tetap meliputi; hak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak
sewa untuk bangunan, hak untuk pengelolaan (HAk
pengelolan diatur dalam PMA No 9/1965 Ttg Pelaksanaan
konversi hak penggunaan atas tanah Negara dan ketentuan-
ketentuan kebijakan selanjutnya. Sedangkan hak atas tanah
yang bersifat sementara. Yaitu hak gadai, hak guna usaha bagi
hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian.
2. Hak tanggungan
3. Hak bangsa
4. Hak menguasai Negara
5. Hak kuasa pertambangan
6. Hak Guna air
7. Hak Guna Ruang Angkasa
8. Hak Mengusahakan hutan


1. hak atas tanah yang bersifat tetap
2. hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan
undang-undang
3. hak atas tanah yang bersifat sementara


 yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada
selama UUPA masih berlaku atau belum
dicabut dengan undang-undang yang baru.
 Macam-macam hak atas tanah adalah hak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,
hak membuka tanah, dan hak memungut hasil.


 yaitu hak atas tanah yang akan lahir
kemudian,yang akan ditetapkan dengan
undang-undang


 yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara,
dalam waktu yang singkat akan dihapuskan
dikarenakan mengandung sifat-sifat
pemerasan, mengandung sifat feodal, dan
bertentangan dengan jiwa UUPA.
 Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak
gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil
(perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan
hak sewa tanah pertanian.


1. Hak atas tanah yang bersifat primer
2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder


 Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah
Negara. Macam-macam hak atas tanah ini
adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan atas tanah Negara, hak pakai atas
tanah Negara.


 Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah
pihak lain
 Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak
guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai
atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas
tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan,
hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil
(perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan
hak sewa tanah pertanian.


 Ketentuan mengenai hak milik disebutkan
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA.

 Secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai
dengan Pasal 27 UUPA.


 HAK MILIK adalah hak turun temurun,
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang atas tanah dengan mengingat ketentuan
dalam pasal 6


 Turun-temurun artinya hak milik atas tanah
dapat berlangsung terus selama pemiliknya
masih hidup dan pemiliknya meninggal
dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan
oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat
sebagai subjek hak milik


 Terkuat, artinya hak milik atas tanah lebih kuat
bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang
lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu,
mudah dipertahankan dari gangguan pihak
lain, dan tidak mudah hapus


 Terpenuh, artinya hak milik atas tanah
memberi wewenang kepada pemiliknya paling
luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah
yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas
tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas
tanah yang lain, dan penggunaan tanah lebih
luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah
yang lain.


1. Perseorangan
2. Badan-badan hukum


 Hanya warga Negara Indonesia yang dapat
mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (1) UUPA)


 Pemerintah menetapkan badan-badan hukum
yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-
syaratnya (Pasal 21 ayat (2) UUPA)


 Melalui 3 cara disebutkan dalam Pasal 22
UUPA:
1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut
hukum adat
2. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan
pemerintah
3. Hak milik atas tanah terjadi kerena ketentuan
undang-undang


 Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan
pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau
terjadi karena timbulnya lidah tanah
(Aanslibing)


 Hak milik atas tanah yang terjadi disini berasal
dari tanah Negara. Hak milik atas tanah ini
terjadi kerena permohonan pemberian hak
milik atas tanah oleh pemohon dengan
memenuhi prosedur dan persyaratan yang
telah ditentukan oleh BPN


 Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-
undanglah yang menciptakannya sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 1, Pasal II, dan pasal
III dan pasal VII ayat(1) Ketentuan-ketentuan
Konversi UUPA.


1. karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh
pemiliknya
3. karena ditelantarkan
4. karena subjek haknya tidak memenuhi syarat
sebagai subyek hak milik atas tanah
5. kerena peralihan hak yang mengakibatkan
tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak
memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas
tanah.


 Ketentuan mengenai Hak guna usaha
disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b
UUPA. Secara khusus diatur dalam pasal 28
sampai dengan pasal 34 UUPA


 HAK GUNA USAHA adalah hak untuk
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung
oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana
tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan
pertanian, perikanan atau peternakan. PP No.
40 tahun 1996 menambah guna perusahaan
perkebunan


 Adalah perseorangan luas minimal 5 hektar
dan luas maksimal 25 hektar


 Badan hukum luas minimal 5 hektar dan luas
maksimal ditetapkan oleh kepala Badan
Pertanahan nasional (pasal 28 ayat 2 UUPA jo.
Pasal 5 PP No. 40 tahun 1996)


1. warga Negara Indonesia
2. badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
(badan hukum Indonesia)


 Adalah tanah Negara


 Terjadinya hak Guna Usaha dengan penetapan
pemerintah


 MENURUT PASAL 29 UUPA
 Pertama kali paling lama 35 tahun dan dapat
diperpanjang paling lama 25 tahun

 MENURUT PASAL 8 No 40 TAHUN 1996
 Pertama kali paling lama 35 tahun
diperpanjang 25 tahun dan diperbaharui 25
tahun


1. Membayar uang pemasukan kepada Negara
2. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau
peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam pemberian keputusan pemberian haknya
3. Mengusahakan sendiri tanah hak guna usaha dengan baik sesuai
dengan kelayakan usaha berdasarkan criteria yang ditetapkan
oleh instansi teknisi
4. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas
tanah yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha
5. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya
alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup
sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku
6. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai
penggunan hak Guna Usaha
7. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak guna
Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus
8. Menyerahkan sertifikat hak guna usaha yang telah hapus kepada
kepala kantor pertanahan


 Berdasarkan Pasal 14 PP No. 40 tahun 1996
 Pemegang hak guna usaha berhak menguasai
dan mempergunakan tanah yang diberikan
dengan hak guna usaha untuk melaksanakan
usaha dibidang pertanian, perkebunan,
perikanan, dan atau peternakan


a. jangka waktunya berakhir
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir
karena sesuatu syarat tidak dipenuhinya
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum
jangka waktunya berakhir
d. dicabut untuk kepentingan umum
e. ditelantarkan
f. tanahnya musnah
g. ketentuan dalam pasal 30 ayat 2


1. berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan
pemberian atau perpanjangannya
2. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka
waktunya berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban-
kewajiban pemegang hak atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian hak, dan
adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap
3. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum
4. hak guna usahanya dicabut
5. tanahnya ditelantarkan
6. tanahnya musnah
7. pemegang hak guna usaha tidak memenuhi syarat sebagai
pemegang hak guna usaha.


1. apabila hak guna usaha hapus dan tidak dapat diperpanjang
atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar
bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada diatas tanah
bekas hak guna usaha tersebut kepada Negara dalam batas
waktu yang ditetapkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN
2. apabila bangunan, tanaman, dan benda-benda tersebut diatas
diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan
pengusahaan tanahnya, maka kepada pemegang hak
diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih
lanjut dengan keputusan presiden
3. pembongkaran bangunan dan benda-benda diatas tanah hak
guna usaha dilaksanakan atas biaya bekas pemegang hak
guna usaha
4. jika bekas pemegang hak guna usaha lalai dalam memenuhi
kewajiban tersebut , maka bangunan dan benda-benda yang
ada diatas tanah bekas hak guna usaha dibongkar oleh
pemerintah atas biaya pemegang hak guna usaha


 Ketentuan mengenai hak Guna bangunan
disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 huruf c UUPA.
Secara khusus diatur dalam Pasal 35 sampai
dengan Pasal 40 UUPA


 Hak guna bangunan yaitu hak untuk
mendirikan dan mempunyai bangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan
jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama
20 tahun


 Pasal 37 UUPA menegaskan hak guna
bangunan terjadi pada tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara atau tanah milik orang
lain

 Pasal 21 PP No.40 tahun 1996 menegaskan
tanah yang dapat diberikan dengan hak guna
bangunan adalah tanah Negara, tanah hak
pengelolaan atau tanah hak milik.


2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum


1. HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH
NEGARA
HAK PENGELOLAAN
HAK MILIK


 Hak guna bangunan ini terjadi dengan
keputusan pemberian hak yang diterbitkan
oleh BPN berdasarkan pasal 4, pasal 9 dan
pasal 14 PERMEN Agraria / kepala BPN No.3
tahun 1999 dan prosedur terjadinya HGB ini
diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 48
Permen agrarian /Kepala BPN No.9 tahun
1999


keputusan pemberian hak usul pemegang hak
pengelolaan yang diterbitkan oleh BPN
berdasarkan pasal 4, PERMEN Agraria /
kepala BPN No.3 tahun 1999 dan prosedur
terjadinya HGB ini diatur dalam Permen
agrarian /Kepala BPN No.9 tahun 1999


pemberian oleh pemegang hak milik dengan
akta yang dibuat oleh PPAT.


 Pasal 26 sampai dengan pasal 29 PP No. 40
tahun 1996.


 Hak guna bangunan ini berjangka waktu
untuk pertama kali 30 tahun dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama
20 tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka
waktu paling lama 30 tahun


untuk pertama kali 30 tahun dapat
diperpanjanguntuk jangka waktu paling lama
20 tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka
waktu paling lama 30 tahun


paling lama 30 tahun, tidak dapat
diperpanjang jangka waktu. Namun atas
kesepakatan antara pemilik tanah dengan
pemegang hak guna bangunan dapat
diperbaharui dengan pemberian hak guna
bangunan yang baru dengan akta yang dibuat
PPAT dan wajib didaftarkan pada Kantor
pertanahan kabupaten /kota setempat


1. membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara
pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya
2. menggunakan tanah sesuai dengan dengan peruntukkannya dan
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan
perjanjian pemberiannya
3. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya
serta menjaga lingkungan hidup
4. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna
bangunan kepada Negara, pemegang hak pengelolaan atau
pemegang hak milik sesudah hak guna bangunan dihapus
5. menyerah kan hak guna bangunan yang telah dihapus kepada
kepala kantor pertanahan
6. membagi jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi
pekarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah hak
guna bangunan tersebut


1. menguasai dan mempergunakan tanah selama
waktu tertentu
2. mendirikan dan mempunyai bangunan untuk
keperluan pribadi atau usahanya
3. mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain
4. membebani dengan hak tanggungan


a. jangka waktunya berakhir
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir
kerena suatu syarat tidak dipenuhi
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum
d. dicabut untuk kepentingan umum
e. ditelantarkan
f. tanahnya musnah
g. ketentuan dalam pasal 36 ayat 2


a. berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam
keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam
perjanjian pemberiannya
b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang
hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum
jangka waktunya berakhir,
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya
sebelum jangka waktunya berakhir
d. hak guna bangunannya dicabut
e. ditelantarkan
f. tanahnya musnah
g. pemegang hak guna bangunan tidak memenuhi syarat
sebagai pemegang hak guna bangunan


1. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang
hak dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan
dalam hak guna bangunan
2. tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-
kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian
hak guna bangunan antara pemegang hak guna
bangunan dengan pemilik tanah atau perjanjian
penggunaan tanah hak pengelolaan
3. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap


 hapusnya hak guna bangunan atas tanah
Negara mengakibatkan tanah menjadi tanah
Negara
 hapusnya hak guna bangunan atas tanah hak
pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali
kepada pemegang hak pengelolaan
 hapusnya hak guna bangunan atas tanah hak
milik mengakibatkan tanahnya kembali
kedalam penguasaan pemilik tanah


1. apabila hak guna bangunan hapus dan tidak dapat diperpanjang atau
diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-
bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan
tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya
dalam waktu satu tahun sejak hapusnya hak guna bangunan
2. apabila bangunan, tanaman, dan benda-benda tersebut diatas
diperlukan, maka kepada pemegang baik pemegang hak guna bangunan
diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut
dengan keputusan presiden
3. pembongkaran bangunan dan benda-benda diatas tanah hak guna usaha
dilaksanakan atas biaya bekas pemegang hak guna bangunan
4. jika bekas pemegang hak guna bangunan lalai dalam memenuhi
kewajiban tersebut , maka bangunan dan benda-benda yang ada diatas
tanah bekas hak guna bangunan dibongkar oleh pemerintah atas biaya
pemegang hak guna bangunan
5. apabila hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan atau atas tanah
hak milik hapus , maka bekas pemegang hak guna bangunan wajib
menyerahkan tanahnya kepada pemegang hak pengelolaan atau
pemegang hak milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati
dalam perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian hak
guna bangunan atas tanah hak milik

 Ketentuan hak pakai disebutkan dalam Pasal
16 ayat 1 huruf d UUPA secara khusus diatur
dalam pasal 41 sampai dengan pasal 43 UUPA.


 Hak pakai menurut pasal 41 ayat 1 UUPA adalah hak
untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan
kewajiban yangditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau
perjanjian pengolaha tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA


1. Warga Negara Indonesia
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum
4. Badan hukum asing yang mempunyai
perwakilan di Indonesia


2. badan hukum yang didrikan menurut hukum
3. Departemen, lembaga pemerintah Non
Departemen dan pemerintah daerah
4. Badan-badan keagaman dan social
5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
6. Badan hukum asing yang mempunyai
7. Perwakilan Negara asing dan perwakilan
badan Internasional


 Menurut pasal 41 ayat 1 UUPA menyebutkan
bahwa asal tanah hak pakai adalah tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara atau tanah
milik orang lain
 Menurut pasal 41 PP No. 40 tahun 1996
menyebutkan tanah yang dapat diberikan
dengan hak pakai adalah tanah Negara, tanah
hak pengelolaan atau tanah hak milik.


1. Hak pakai atas tanah
Negara
2. Hak pakai atas tanah hak
pengelolaan
3. Hak pakai atas tanah hak
milik

 Hak pakai ini diberikan dengan keputusan
pemberian hak oleh Badan Pertanahan
Nasional. Hak pakai ini terjadi sejak keputusan
pemberian hak pakai didaftarkan kepada
kepala Kantor pertanahan Kabupaten/kota
setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan
diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti


 Hak pakai ini diberikan dengan keputusan
pemberian hak pakai oleh BPN berdasarkan
usul pemegang hak pakai. Hak pakai ini terjadi
sejak keputusan pemberian hak pakai
didaftarkan kepada kepala Kantor pertanahan
Kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam
buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai
tanda bukti


 Hak pakai ini terjadi dengan pemberian tanah
oleh pemilik tanah dengan akta yang dibuat
PPAT. Akta PPAT ini wajib didaftarkan ke
kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat
untuk dicatatkan dalam buku tanah.


 Pasal 41 ayat 2 UUPA tidak menentukan secara
tegas berapa lama jangka waktu hak pakai.
Pasal ini hanya menentukan bahwa hak pakai
dapat diberikan selama jangka waktu tertentu
atau selama tanahnya dipergunakan untuk
keperluan tertentu


1. Hak pakai atas tanah Negara
2. Hak pakai atas tanah pengelolan
3. Hak pakai atas tanah hak milik


 Hak pakai ini berjangka waktu untuk pertama
kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang
untuk jangka waktu paling lama 20 dan dapat
diperbaharui untuk jangka waktu paling lama
25 tahun


 Hak pakai ini diberikan untuk jangka waktu
paling lama 25 tahun dan tidak dapat
diperpanjang lagi.


1. membayar uang pemasukan Negara yang jumlah dan cara
pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya,
perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau dalam perjanjian
pemberian hak pakai atas tanah hak milik
2. menggunakan tanah sesuai dengn peruntukannya dan persyaratan
sebagaimana diterapkan dalam keputusan pemberiannya, atau
perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik
3. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya serta
menjaga kelestarian lingkungan hidup
4. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada
Negara,pemegang hak pengelolaan atau pemilik tanah sesudah hak
pakai tersebut hapus
5. menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah hapus kepada kepala
kantor pertanahan kabupaten/kota setempat
6. memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi
pekarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah hak pakai


1. menguasai dan mempergunakan tanah selama
waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau
usahanya
2. memindahkan hak pakai kepada pihak lain
3. membebaninya dengan hak tanggungan
4. menguasai dan mempergunakan tanah untuk
jangka waktu yang tidak ditentukan selama
tanahnya dipergunakan untuk keperluan
tertentu


1. berakhirnya jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan pemberian atau
perpanjangan atau dalam perjanjian
pemberiannya
2. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang,
pemegang hak pengelolaan atau pemilik tanah
sebelum jangka waktu berakhir
3. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang
haknya sebelum jangka waktu berakhir
4. hak pakainya dicabut
5. ditelantarkan

a. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban
pemegang hak pakai dan atau dilanggarnya
ketentuan-ketentuan dalam hak pakai
b. tidak dipenuhinya syarat-syarat atau
kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam
perjanjian pemberian hak pakai antara
pemegang hak pakai dengan pemilik tanah
atau perjanjian penggunaan hak pengelolaan
c. putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap


1. apabila hak pakai atas tanah Negara hapus dan tidak
diperpanjang dan diperbaharui maka bekas pemegang
hak pakai wajib membongkar bangunan dan benda
benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanahnya
kepada Negara dalam keadaan kosong selambat
lambatnya dalam waktu 1 tahun sejak hapusnya hak
pakai
2. dalam hal bangunan dan benda-benda tersebut masih
diperlukan kepada bekas pemegang hak pakai
diberikan ganti rugi
3. jika bekas pemegang hak pakai lalai dalam memenuhi
kewajiban membongkar hak pakai, maka bangunan
dan benda-benda yang ada diatasnya dibongkar oleh
pemerintah atas biaya pemegang hak pakai


 Ketentuan disebutkan dalam pasal 16 ayat 1
huruf e UUPA, secara khusus diatur dalam
pasal 44 dan pasal 45 UUPA


 Menurut pasal 44 ayat 1 UUPA
 Seseorang atau suatu badan hukum
mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia
berhak mempergunakan tanah milik orang lain
untuk keperluan bangunan dengan membayar
kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai
sewa.


 Hak atas tanah yang dapat disewakan kepada
pihak lain adalah hak milik dan objek yang
disewakan oleh pemilik tanah kepada pihak
lain(pemegang hak sewa bangunan) adalah
tanah bukan bangunan


1. warga negara Indonesia
2. orang asing yang berkedudukan di Indonesia
3. badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan bekedudukan di Indonesia
4. badan hukum asing yang mempunyai


 UUPA tidak mengatur secara tegas jangka
waktu hak sewa untuk bangunan, jangka
waktu diserahkan kepada kesepakatan antara
pemilik tanah dengan pemegang hak sewa
untuk bangunan


1. jangka waktunya berakhir
2. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir
dikarenakan pemegang hak sewa untuk
bangunan tidak memenuhi syarat sebagai
pemegang hak sewa untuk bangunan
3. dilepaskan oleh pemegang hak sewa untuk
bangunan sebelum jangka waktunya berakhir
4. hak milik atas tanah dicabut untuk
kepentingan umum
5. tanahnya musnah


1. HAK GADAI (GADAI TANAH)
2. HAK USAHA BAGI HASIL (PERJANJIAN
BAGI HASIL)
3. HAK MENUMPANG
4. HAK SEWA TANAH PERTANIAN


 MENURUT BOEDI HARSONO
 HaK gadai (gadai tanah) adalah hubungan
antara seseorang dengan tanah kepunyaan
orang lain,yang telah menerima uang gadai
daripadanya. Selama uang gadai belum
dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh
pemegang gadai. Selama itu hasil tanah
seluruhnya menjadi pemegang gadai.
Pengembalian uang gadai atau lazim disebut
penebusan tergantung kepada kemauan atau
kemampuan pemilik tanah yang
menggadaikan.


1. pemilik tanah pertanian disebut pemberi gadai
2. pihak yang menyerahkan uang kepada
pemberi gadai adalah penerima(pemegang)
gadai


 Hak gadai tanah terdapat satu perbuatan
hukum yang berupa perjanjian penggarapan
tanah pertanian oleh orang yang memberikan
uang gadai, sedangkan gadai menurut hukum
perdata terdapat dua perbuatan hukum yang
berupa perjanjian pinjam meminjam uang
sebagai perjanjian pokok dan penyerahan
benda bergerak sebagai jaminan sebagai
perjanjian ikutan.


1. hak gadai (gadai tanah) yang lamanya tidak
ditentukan
2. hak gadai (gadai tanah) yang lamanya
ditentukan


 Dalam hak gadai (gadai tanah)tidak ditentukan
lamanya, maka pemilik tanah pertanian tidak
boleh melakukan penebusan sewaktu-waktu


 Dalam hak gadai (gadai tanah)ini. Pemilik
tanah baru dapat menebus tanahnya kalau
jangka waktu yang diperjanjikan dalam hak
gadai (gadai tanah ) berakhir.


a. hak menebus tidak mungkin kadaluwarsa
b. pemegang gadai selalu berhak untuk
mengulanggadaikan tanahnya
c. pemegang gadai tidak boleh menuntut supaya
tanahnya segera ditebus
d. tanah yang digadaikan tidak bisa secara
otomatis menjadi milik pemegang gadai bila
tidak ditebus


1. hak gadai (gadai tanah) jangka waktunya terbatas artinya pada
suatu waktu akan hapus
2. hak gadai (gadai tanah ) tidak berakhir dengan meninggalnya
pemegang gadai
3. Hak gadai (gadai tanah) dapat dibebani dengan hak-hak tanah
yang lain
4. hak gadai (gadai tanah) dengan persetujuan pemilik tanahnya
dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dalam arti bahwa
hubungan gadai yang semula menjadi putus dan digantikan
dengan hubungan gadai yang baru antara pemilik dengan pihak
ketiga (memindahkan gadai atau doorverpanden)
5. hak gadai (gadai tanah) tidak menjadi hapus jika hak atas
tanahnya dialihkan kepada pihak lain
6. selama hak gadai (gadai tanah)nya berlangsung makaatas
persetujuan kedua belah pihak uang gadainya dapat ditambah
(mendalami gadai)
7. sebagai lembaga,hak gadai (gadai tanah) pada waktunya akan
hapus

1. telah dilakukan penebusan oleh pemilik tanah
(pemberi gadai)
2. hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau
lebih
3. adanya putusan pengadilan yang menyatakan
bahwa pemegang gadai menjadi pemilik tanah
atas tanah yang digadaikan karena pemilik
tanah tidak dapat menebus dalamjangka
waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak
dalam gadai tanah
4. tanahnya dicabut untuk kepentingan umum
5. tanahnya musnah

 PENGERTIAN
 Pasal 53 UUPA tidak memberikan pengertian
apa yang dimaksud hak usaha bagi hasil.


 Menurut boedi harsono
 Hak usaha bagi hasil adalah hak seseorang
atau badan hukum (yang disebut penggarap)
untuk menyelenggarakan usaha pertanian di
atas tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut
pemilik) dengan perjanjian bahwa hasilnya
akan dibagi antara kedua belah pihak menurut
imbangan yang telah disepakati


 Perjanjian bagi Hasil Tunduk Pada Hukum
Adat


 Menurut uu no 2 tahun 1960
 Perjanjian bagi hasil harus dibuat secara
tertulis di muka Kepala desa, disaksikan oleh
minimal dua orang saksi, dan disahkan oleh
camat setempat serta diumumkan dalam
kerapatan desa yang bersangkutan


 Disebutkan dalam Penjelasan Umum UU No.2 Tahun
1960
a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan
penggarap dilakukan atas dasar yang adil;
b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin
pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap;
c. Dengan terselenggaranya apa yang disebut pada a dan
b diatas, maka bertambahlah kegembiraan bekerja
bagi para petani penggarap, hal mana akan
berpengaruh baik pada caranya memelihara
kesuburan dan mengusahakan tanahnya.


 Menurut Boedi Harsono
a. Perjanjian bagi hasil jangka waktunya terbatas
b. Perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada
pihak lain tanpa izin pemilik tanahnya
c. Perjanjian bagi hasil tidak hapus dengan
berpindahnya hak milik atas tanah yang bersangkutan
kepada pihak lain
d. Perjanjian bagi hasil tidak hapus jika penggarap
meninggal dunia, tetapi hak itu hapus jika pemilik
tanahnya meninggal dunia
e. Perjanjian bagi hasil didaftar menurut peraturan
khusus (diKantor Kepala desa)
f. Sebagai lembaga perjanjian bagi hasil ini pada
waktunya akan dihapus

 Menurut Hukum Adat
 Jangka waktu hak usaha bagi hasil hanya
berlaku satu (1)tahun dan dapat diperpanjang,
akan tetapi perpanjangan jangka waktunya
tergantung pada kesediaan pemilik tanah,
sehingga bagi penggarap tidak ada jaminan
untuk dapat menggarap dalam waktu yang
layak


 Menurut UU no 2 tahun 1960
a. Lamanya jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk
tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk
tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun
b. Perjanjian tidak terputus karena pemindahan hak
milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain
c. Jika penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi
hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak
dan kewajiban yang sama
d. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya
jangka waktu perjanjian hanya dimungkinkan apabila
jika ada persetujuan kedua belah pihak yang
bersangkutan dan hal itu dilaporkan kepada kepala
desa


 Hak pemilik tanah
 Berhak atas bagian hasil tanah yang ditetapkan
atas dasar kesepakatan oelh kedua belah pihak
dan berhak menuntut pemutusan hubungan
bagi hasil jika ternyata kepentingannya
dirugikan penggarap
 Kewajiban pemilik tanah
 Menyerahkan tanah garapan kepada
penggarap dan membayar pajak atas tanah
yang garapan yang bersangkutan


 Hak penggarap tanah
 Selama perjanjian bagi hasil berlangsung berhak untuk
mengusahakan tanah yang bersangkutan dan
menerima bagian dari hasil tanah itu sesuai dengan
imbangan yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh
kedua belah pihak
 Kewajiban penggarap
 Mengusahakan tanah tersebut dengan
baik, menyerahkan bagian hasil tanah yang menjadi
hak pemilik tanah, memenuhi beban yang menjadi
tanggungannya dan menyerahkan kembali tanah
garapannya kepada pemilik tanah dalam keadaan baik
setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil


2. atas persetujuan kedua belah pihak ,
perjanjian bagi hasil diakhiri
3. pemilik tanahnya meninggal dunia
4. adanya pelanggaran oleh penggarap terhadap
larangan dalam perjanjian bagi hasil
5. tanahnya musnah


 PENGERTIAN
 UUPA tidak memberikan pengertian apa yang
dimaksud hak menumpang


 Menurut Boedi harsono
 Hak menumpang adalah hak yang memberi
wewenang kepada seseorang untuk
mendirikan dan menempati rumah diatas
tanah pekarangan milik orang lain.


 CARA TERJADINYA
 Hak menumpang biasanya terjadi atas dasar
kepercayaan oleh pemilik tanah kepada orang
lain yang belum mempunyai rumah sebagai
tempat tinggal dalam bentuk tidak tertulis,
tidak ada saksi dan tidak diketahui oleh
perangkat desa/kelurahan,sehingga jauh dari
kepastian hukum dan perlindungan hukum
bagi kedua belah pihak.


1. tidak mempunyai jangka waktu yang pasti karena
sewaktu-waktu dapat dihentikan
2. hubungan hukumnya lemah yaitu sewaktu-waktu
dapat diputuskan oleh pemilik tanah jika ia
memerlukan tanah tersebut
3. pemegang hak menumpang tidak wajib membayar
sesuatu (uang sewa)kepada pemilik tanah
4. tidak wajib didaftarkan ke kantor pertanahan
5. bersifat turun temurun artinya dapat dilanjutkan oleh
ahli warisnya
6. tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang bukan
ahli warisnya


1. pemilik tanah sewaktu-waktu dapat
mengakhiri hubungan hukum antara
pemegang hak menumpang dengan tanah
yang bersangkutan
2. hak milik atas tanah yang bersangkutan
dicabut untuk kepentingan umum
3. pemegang hak menumpang melepaskan
secara sukarela hak menumpang
4. tanah musnah


 PENGERTIAN
 UUPA tidak memberikan pengertian apa yang
dimaksud dengan hak sewa tanah pertanian.


 Hak sewa tanah pertanian adalah suatu
perbuatan hukum dalam bentuk penyerahan
penguasaan tanah pertanian oleh pemilik
tanah kepada pihak lain
(penyewa)dalamjangka waktu tertentu dan
sejumlah uang sebagai sewa yang ditetapkan
atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.


 Hak sewa tanah pertanian bisa terjadi dalam
bentuk perjanjian yang tidak tertulis atau
tertulis yang memuat unsure-unsur para pihak
, objek, uang sewa, jangka waktu hak dan
kewajiban bagi pemilik tanah pertanian dan
penyewa.


2. hak sewanya dialihkan kepada pihak lain
tanpa persetujuan dari pemilik tanah kecuali
hal itu diperkenankan oleh pemilik tanah
3. hak sewanya dilepaskan secara sukarela oleh
penyewa
4. hak atas tanah dilepaskan secara oleh
penyewa
5. hak atas tanah tersebut dicabut untuk
kepentingan umum
6. tanahnya musnah

 Pendaftaran Hak atas Tanah diatur:

 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran
tanah


 Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah secara terus
menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengolahan, pembukuan dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan
data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian
surat tanda bukti haknya bagi tanah yang
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan
rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.


1. untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas
suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan;
2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak
yang berkepentingan termasuk pemerintah agar
dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum
mengenal bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun yang sudah terdaftar;
3. untuk terselenggaranya tertib administrasi
pertanahan.


 Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan
Pertanahan Nasional


1. Pendaftaran tanah sistematik
2. Pendaftaran tanah secara sporadik


 Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak
yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah
yang belum didaftar dalam wilayah atau
bagian wilayah suatu desa/kelurahan


 Pendaftaran tanah secara sistematik
diselenggarakan atas prakasa pemerintah
berdasarkan suatu rencana kerja jangka
panjang dan tahunan serta dilaksanakan
diwilayah-wilayah yang ditetapkan oleh
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN


 Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa
obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau
bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara
individual atau massal


 Pendaftaran tanah secara sporadik
dilaksanakan atas permintaan pihak yang
berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas
obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan
atau kuasanya


 Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh
Kepala kantor Pertanahan dengan dibantu oleh
PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu
 Dalam hal pendaftaran tanah sistematis Kepala
Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia
Ajudikasi


 Penunjukan panitia ajudikasi untuk membantu
tugas Kepala Kantor Pertanahan dalam
Pendaftaran Tanah sistemetis dimaksudkan
agar tugas-tugas rutin para Kepala Kantor
tidak terganggu, mengingat kegiatan
Pendaftaran Tanah secara sistematis pada
umumnya bersifat massal dan besar-besaran


 Seorang ketua merangkap anggota yang
dijabat oleh seorang pegawai Badan
Pertanahan Nasional
 Beberapa anggota yaitu seorang pegawai BPN
yang mempunyai kemampuan pengetahuan
dibidang pendaftaran tanah, seorang pegawai
BPN yang mempunyai kemampuan
pengetahuan dibidang hak-hak atas
tanah, Kepala desa/kelurahan yang
bersangkutan dan atau seorang pamong
Desa/Kelurahan yang ditunjuknya. Panitian
ini dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan
pemetaan, satuan tugas pengumpulan data
yuridis dan satuan tugas administrasi

 Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah
dengan seorang anggota yang sangat
diperlukan dalam penilaian kepastian data
yuridis mengenai bidang-bidang tanah
diwilayah desa/kelurahan yang
bersangkutan, seperti Tetua Adat yang
mengetahui benar riwayat/kepemilikan
bidang-bidang tanah setempat, khususnya
didaerah yang hukum adatnya masih kuat.


1. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan
hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan dan hak pakai;
2. tanah hak pengelolaan;
3. tanah wakaf
4. hak milik atas satuan rumah susun
5. hak tanggungan
6. tanah Negara


 Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah
adalah desa atau kelurahan yang merupakan
satuan wilayah Pemerintah Desa/Kelurahan
sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun
1979, tentang pemerintah desa
 Satuan wilayah tata usaha Pendaftaran Tanah
Hak Guna Usaha, Hak pengelolaan, hak
tanggungan dan Tanah negara, serta obyek
Hak tanggungan dapat meliputi beberapa
desa/kelurahan


 Pendaftaran dilaksanakan berdasarkan asas
sederhana, aman, terjangkau, muktakhir dan
terbuka


 Dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok
maupun prosedur pendaftaran tanah dengan
mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, terutama para pemegang hak


 Dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan
dengan teliti dan cermat, sehingga hasilnya
dapat memberikan jaminan kepastian hukum
sesuai dengan tujuannya


 Dimaksudkan agar pihak-pihak yang
memerlukannya, terutama golongan ekonomi
lemah, dapat terjangkau pemberian pelayanan
pendaftaran tanah


 Dimaksudkan kelengkapan yang memadai
dalam pelaksanaan dan berkesinambungan
pemeliharaan data pendaftaran tanah
 Data yang tersedia harus menunjukkan
keadaan yang mutakhir, sehingga perlu diikuti
kewajiban mendaftar dan pencatatan
perubahan-perubahan yang terjadi


 Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data
pendaftaran tanah secara terus menerus dan
berkesinambungan sehingga data yang
tersimpan di Kantor pertanahan selalu “up to
date”, sesuai dengan kenyataan dilapangan
 Dengan demikian masyarakat dapat
memperoleh keterangan mengenai data yang
benar setiap saat (azas keterbukaan)


 Untuk memberikan kepastian dan
perlindungan hukum, maka kepada pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan diberikan
sertifikat hak atas tanah, sedangkan untuk
melaksanakan fungsi informasi data yang
berkaitan dengan aspek fisik dan yuridis dari
bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar,
terbuka untuk umum
 Dalam mencapai tujuan tertib administrasi
pertanahan, maka setiap bidang atas satuan
rumah susun, termasuk peralihan,
pembebanan dan hapusnya hak atas tanah dan
hak milik atas satuan rumah susun wajib

 Pengumpulan
 Pengolahan
 Pembukuan
 Penyajian, serta
 Pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk
peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun
 Termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak
milik atas satuan rumah susun serta hak-hak yang
membebani


 Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
 Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah
 Pemberian surat tanda bukti hak atau sertifikat


 Pelaksanaan pendaftaran tanah menurut PP
No.24 tahun 1997 meliputi kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali (dahulu
disebut opzet) dan pemeliharaan data
pendaftaran, atau dahulu dikenal sebagai
bijhouding


 Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah
kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap
obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar
berdasarkan PP 10/1961 dan PP 24/1997


 Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah
kegiatan pendaftaran tanah untuk
menyesuaikan data fisik dan data yuridis
dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar
nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat
dengan perubahan-perubahan yang terjadi
kemudian.


 Data fisik adalah keterangan mengenai
letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan
rumah susun yang didaftar, termasuk
keterangan mengenai adanya bangunan atau
bagian bangunan diatasnya
 Data yuridis adalah keterangan mengenai
status hukum, bidang tanah dan satuan rumah
susun yang didaftar, pemegang haknya dan
hak pihak lain serta beban-beban lain yang
membebani


 Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali
dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara
sistematik dan pendaftaran tanah secara
sporadik(pasal 13)
 Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada
suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-
wilayah yang ditetapkan oleh Menteri
 Apabila suatu kelurahan/desa belum ditetapkan
sebagai wilayah pendaftaran tanah secara
sistematik, maka pendaftaran tanahnya dilaksanakan
melalui pendaftaran tanah secara sporadik, yang
dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan


a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik
b) Pembuktian hak dan pembukuannya
c) Penerbitan sertifikat
d) Penyajian data fisik dan data yuridis
e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen


 Data fisik adalah keterangan mengenai letak,
batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah
susun yang didaftar, termasuk keterangan
mengenai adanya bangunan di atasnya.


 Dalam rangka pengumpulan dan pengolahan
data fisik, dilakukan kegiatan pengukuran dan
pemetaan


a. Pembuatan peta dasar pendaftaran
b. Penetapan batas bidang-bidang tanah
c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang
tanah dan pembuatan peta pendaftaran
d. Pembuatan daftar tanah
e. Pembuatan surat ukur


 Ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan ini
meliputi:
1. Pembuktian hak baru
2. Pembuktian hak lama dan
3. Pembukuan hak


 Untuk keperluan pendaftaran hak,
a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
 Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang
memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang
berlaku, apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah
negara atau hak pengelolaan
 Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh
pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan
apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah
hak milik
b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak
pengelolaan oleh pejabat yang berwenang
c. Tanah wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf
d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan Akta
pemisahan
e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan Akta Pemberian
hak tanggungan


 Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas
tanah yang berasal konversi hak-hak
lama, dibuktikan dengan alat-alat bukti
mengenai adanya hak tersebut, berupa bukti-
bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau
pernyataan yang bersangkutan yang kadar
kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam
pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran
tanah secara sporadik, dianggap cukup
mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak
pihak lain yang membebaninya

 Pembukuan hak dilakukan berdasarkan alat
bukti dan berita acara pengesahan


 Menurut PP No.10 tahun 1961, yang disebut
sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat
ukur yang dijahit menjadi satu bersama-sama
dengan suatu kertas sampul yang bentuknya
ditetapkan oleh Menteri Agraria
 Sertifikat tanah terdiri dari:
 Salinan buku tanah
 Salinan surat ukur
 Kertas sampul


 Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)
huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas
satuan dan hak tanggungan yang masing-
masing sudah dibukukan dalam buku tanah
yang bersangkutan


 Sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan
pemegang hak yang bersangkutan sesuai
dengan data fisik dan data yuridis yang telah
didaftar dalam buku tanah.

 Sertifikat tanah hanya boleh diserahkan
kepada pihak yang namanya tercantum dalam
buku tanah, sebagai pemegang hak, atau
kepada pihak yang diberikan kuasa oleh
pemegang hak.


 Data fisik dan data yuridis yang termuat dalam
sertifikat sesuai dengan data yang ada dalam
surat ukur dan buku tanah hak yang
bersangkutan, maka sertifikat tanah
merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat


 Apabila suatu bidang tanah sudah diterbitkan
sertifikat secara sah atas nama orang atau badan
hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad
baik dan secara nyata menguasai tanah tersebut, maka
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah
tersebut tidak dapat lagi menuntut haknya apabila
dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat
tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis
kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak
mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai
penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut


 Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan
menyelenggarakan Tata Usaha Pendaftaran Tanah dalam Daftar Umum.
 Daftar Umum terdiri dari:
 Peta pendaftara, yaitu peta yang menggambarkan bidang atau bidang-
bidang tanah untuk keperluan pembukuan
 Daftar tanah, yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas
bidang tanah dengan suatu sistem penomoran
 Surat ukur, yaitu dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah
dalam bentuk peta dan uraian
 Buku tanah, yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data
yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah haknya
 Daftar nama, yaitu dokumen dalam bentu daftar yang memuat
keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak, hak atas
tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas
satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum


 Dokumen-dokumen yang merupakan alat
pembuktian (warkah), diberi tanda pengenal
dan disimpan di Kantor Pertanahan yang
bersangkutan atau ditempat lain yang
ditetapkan oleh Menteri sebagai bagian yang
terpisah dari Daftar Umum


 Peta pendaftaran, daftar tanah, surat
ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-
dokumen tersebut harus tetap berada di Kantor
Pertanahan atau ditempat lain yang ditetapkan
oleh Menteri.
 Untuk mencegah hilangnya dokumen
dimaksud maka apabila ada instansi yang
menganggap perlu untuk
memeriksanya, pemeriksaan wajib dilakukan
di Kantor Pertanahan


 Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah
meliputi :
 Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak
 Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah


 Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan
apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data
yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah di
daftarkan
 Perubahan data fisik dimaksud adalah pemisahan,
pemecahan atau penggabungan bidang-bidang tanah
yang sudah didaftar
 Perubahan data yuridis terjadi apabila ada
pemindahan hak atas tanah dan atau pembebanan hak
atas tanah yang sudah didaftar
 Perubahan yang terjadi oleh pemegang hak atas tanah
wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan.


1. JUAL BELI
2. HIBAH
3. PEWARISAN
4. WAKAF


1. Jual Beli Tanah menurut Hukum Adat
2. Jual Beli Tanah menurut UUPA


 Jual beli tanah adalah suatu perbuatan
pemindahan hak atas tanah yang bersifat
terang dan tunai


 Terang berarti perbuatan pemindahan hak
tersebut harus dilakukan dihadapan kepala
adat
 Tunai berarti perbuatan pemindahan hak dan
pembayaran harganya dilakukan secara
serentak


1. Yang mengakibatkan pemindahan hak milik
untuk selama-lamanya;
Jual Lepas


 Jual Lepas merupakan proses pemindahan hak
atas tanah yang bersifat terang dan
tunai, dimana semua ikatan antara bekas
penjual dengan tanahnya menjadi lepas sama
sekali


 Jual Lepas Panjer


1. Pembicaraan yang mengandung janji saja tidak
mengakibatkan suatu kewajiban
2. Tanpa panjer, orang tidak merasa terikat
3. Perjanjian pokok (jual beli) belum terlaksana
hanya dengan pemberian panjer


a. Jual Gadai
b. Jual Tahunan


 Jual Gadai merupakan suatu perbuatan
pemindahan hak secara sementara atas tanah
kepada pihak lain yang dilakukan secara
terang dan tunai sedemikian rupa, sehingga
pihak yang melakukan pemindahan hak
mempunyai hak menebus kembali tanah
tersebut


1. Menikmati manfaat yang melekat pada hak
milik
2. Mengopergadaikan atau menggadaikan
kembali di bawah harga tersebut kepada orang
lain jika sangat membutuhkan uang
3. Mengadakan perjanjian bagi hasil


 Kalau tidak ditebus dalam masa yang
dijanjikan, maka tanah menjadi milik yang
membeli gadai
 Tanah tidak boleh ditebus sebelum satu, dua
atau beberapa tahun dalam tangan pembeli
gadai


 Jual tahunan merupakan suatu perilaku
hukum yang berisikan penyerahan hak atas
sebidang tanah tertentu kepada subjek hukum
lain dengan penerima sejumlah uang tertentu
dengan ketentuan bahwa sesudah jangka
waktu tertentu maka tanah tersebut akan
kembali dengan sendirinya tanpa melalui
perilaku hukum tertentu


 Mengolah tanah, menanami dan memetik
hasilnya, dan berbuat dengan tanah itu seakan-
akan miliknya sendiri dalam jangka waktu
yang diperjanjikan


 Sifatnya
1. Tunai
2. Terang
3. Riil


1. Tunai, adalah penyerahan hak oleh penjual
dilakukan bersamaan dengan pembayaran
oleh pembeli dan seketika itu juga hak sudah
beralih
2. Riil, kehendak yang diucapkan harus diikuti
dengan perbuatan nyata, misalnya telah
diterimanya uang oleh penjual, dan dibuatnya
dihadapan kepala desa
3. Terang, dilakukan dihadapan kepala desa
untuk memastikan bahwa perbuatan itu tidak
melanggar ketentuan hukum yang berlaku


 PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak
dihadapan PPAT


1. Syarat materiil
2. Syarat Formil


a. Pembeli berhak membeli tanah yang
bersangkutan
b. Penjual berhak menjual tanah yang
bersangkutan
c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjual
belikan dan tidak dalam sengketa


 Setelah syarat materriil dipenuhi maka PPAT
akan membuat akta jual beli (Pasal 37 PP No
24/1997)


1. Jika tanahnya bersertifikat, sertifikat tanahnya
yang asli dan tanda bukti pembayaran biaya
pendaftarannya
2. Jika tanahnya belum bersertifikat, surat
keterangan bahwa tanah tersebut belum
bersertifikat, surat-surat tanah yang ada
memerlukan penguatan oleh kepala Desa dan
Camat, dilengkapi dengan surat yang
membuktikan identitas penjual dan
pembelinya yang diperlukan untuk
persertifikatan tanahnya setelah selesai
dilakukan jual beli


 Hibah tanah merupakan pemberian seseorang
kepada orang lain dengan tidak ada pengganti
apa pun dan dilakukan secara sukarela, tanpa
ada kontraprestasi dari pihak penerima
pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan
pada saat si pemberi masih hidup


 Sebelumnya lahirnya PP No24/1997
 Bagi mereka yang tunduk pada
KUHperdata, surat hibah wasiat harus dibuat
dalam bentuk tertulis dari Notaris.
 Bagi yang tunduk pada Hukum Adat dapat
membuatnya di bawah tangan, tetapi proses di
kantor pertanahan harus dibuat dengan akta
PPAT


 Setelah lahirnya PP No.24 Tahun 1997, setiap
pemberian hibah tanah harus dilakukan
dengan akta PPAT


 Perolehan hak milik atas tanah yang terjadi
karena pewarisan dari pemilik kepada ahli
waris (Pasal 26 UUPA)


1. Untuk peralihan hak karena pewarisan mengenai
bidang tanah hak yang sudah terdaftar, wajib
diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah
sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan , sertifikat
yang bersangkutan, surat kematian orang yang
namanya di catat sebagai pemegang haknya dengan
surat tanda bukti sebagai ahli waris.
2. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum
didaftar, wajib diserahkan dokumen-dokumen surat
keterangan Kepala Desa/kelurahan yang menyatakan
yang bersangkutan menguasai tanah, dan surat
keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah
tersebut belum bersertifikat ddari kantor pertanahan,
atau surat ket. Kepala Desa/Lurah jika lokasi
tanahnya jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan dari
pemegang hak yang bersangkutan.

3. Jika penerima waris terdiri dari satu
orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan
kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti
sebagai ahli waris
4. Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu
peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan
akta pembagian waris yang memuat keterangan
bahwa hak atas tanah jatuh kepada seorang penerima
warisan tertentu, pendaftaran hak milik atas tanah
dilakukan kepada penerima warisan yang
bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai
ahli waris dan akta pembagian warisan


5. Warisan berupa hak atas tanah yang menurut
akta pembagian waris harus dibagi bersama
antara beberapa penerima warisan atau waktu
didaftarkan belum ada akta pembagian
warisnya, didaftar peralihan haknya kepada
para penerima waris yang berhak sebagai hak
bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti
sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian
waris


 Wakaf tanah hak milik merupakan suatu
perbuatan hukum seseorang atau badan
hukum yang memisahkan sebagian dari harta
kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan
melembagakannya untuk selama-lamanya
untuk kepentingan peribadatan atau
kepentingan umum lainnya sesuai dengan
ajaran agama Islam


1. Tanah yang diwakafkan adalah tanah yang berstatus hak milik
2. Perwakafan tanah harus diperuntukkan untuk masyarakat
banyak
3. Tanah wakaf terlembagakan untuk selama-lamanya dalam waktu
yang kekal dan abadi
4. Tujuan peruntukan sebagai kepentingan peribadatan atau
kepentingan umum
5. Wakaf memutuskan hubungan kepemilikan antara wakif dengan
mauqufbih-nya dan selanjutnya statusnya menjadi milik
masyarakat
6. Wakif tidak bisa menarik kembali terhadap tanah yang telah
diwakafkan
7. Ikrar harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf untuk mendapatkan akta autentik untuk digunakan
pendaftaran tanah kepada Kepala BPN


1. Akta Ikrar wakaf oleh Kepala KUA
2. Dihadiri 2 orang saksi
3. Surat-surat pemilikan tanah, surat keterangan
kepala desa, surat keterangan pendaftaran
tanah
4. Pendaftaran wakaf tanah milik ke kantor
pertanahan Kabupaten/kota untuk
memperoleh sertifikat


1. Pemindahan hak
 Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas
satuan rumah susun melalui jual beli, tukar
menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali melalui
lelang, hanya dapat didaftarkan jika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
PPAT yang berwenang.


 Pembuatan akta wajib dihadiri oleh para pihak
oleh para pihak yang melakukan perbuatan
hukum yang bersangkutan atau kuasanya dan
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang
saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak
sebagai dalam perbuatan hukum itu


 Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah
susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau
sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada dikantor
pertanahan
 Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan (a)
surat bukti hak atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut dan (b) surat
keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum
bersertifikat dari kantor Pertanahan atau untuk tanah yang terletak didaerah yang
jauh dari kedudukan kantor pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan
dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan
 Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang
bersangkutan atau salah satu saksi tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk
bertindak demikian
 Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak
(pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberi
kuasa) yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak
 Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin pejabat atau
instansi berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan
perundang-perundangan yang berlaku


 Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan
sedang dalam sengketa mengenai data fisik
dan data yuridis
 Tidak dipenuhinya syarat lain atau dilangggar
larangan yang dientukan dalam peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan


 Akta PPAT merupakan dasar yang kuat untuk
pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak
atas tanah, maka PPAT bertanggung jawab
untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya
perbuatan hukum, dengan mencocokkan data
yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-
daftar yang ada dikantor Pertanahan


 Dalam waktu 7 hari kerja sejak akta PPAT
ditandatangani, maka PPAT yang
bersangkutan wajib menyampaikan akta yang
dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, wajib
didaftarkan secara tertulis kepada para pihak
yang bersangkutan


 Kewajiban PPAT hanya sebatas
menyampaikan akta dengan berkas-berkasnya
kepada Kantor Pertanahan .
 Pendaftaran kegiatan selanjutnya serta
penerimaan sertifikatnya menjadi urusan pihak
yang berkepentingan sendiri


 Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan
lelang hanya didaftar jika dibuktikan dengan
kutipan risalah lelang yang dibuat pejabat
lelang.
 Untuk menghindari terjadinya pelelangan
umum yang tidak jelas obyeknya, Kepala
Kantor Lelang wajib meminta keterangan yang
paling muktahir mengenai tanah atau satuan
rumah susun yang akan dilelang dari Kantor
Pertanahan.


 Permintaan keterangan dimaksud diajukan
selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum suatu
bidang tanah atau satuan rumah susun
dilelang, baik dalam rangka lelang eksekusi
maupun lelang non eksekusi
 Keterangan dimaksud akan diberikan oleh
Kepala Kantor Pertanahan paling lambat 5 hari
kerja setelah diterimanya permintaan informasi
tersebut


 Keterangan mengenai obyek lelang harus tetap
diterbitkan meskipun tanah atau satuan rumah
susun yang menjadi obyek lelang tersebut
sedang dalam sengketa atau dalam status
sitaan, karena keterangan ini sangat penting
bagi Pejabat Lelang untuk memperoleh
keyakinan tentang obyek lelang


 Mengenai tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah
susun apabila (a) kepadanya tidak diserahkan sertifikat asli hak yang
bersangkutan, kecuali dalam hal lelang eksekusi yang dapat tetap
dilaksanakan walaupun sertifikat hak tersebut tidak diperoleh oleh
pejabat lelang dari pemegang haknya, (b) sertifikat yang diserahkan tidak
sesuai dengan daftar-daftar yang ada dikantor pertanahan
 Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya disampaikan
(a) surat bukti hak atau surat keterangan kepala desa/kelurahan yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut,
dan (b) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahn, atau untuk
tanah yang terletak didaerah yang jauh dari kedudukan Kantor
Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan
oleh Kepala Desa/Kelurahan
 Ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan lelang
berhubung dengan sengketa mengenai tanah yang bersangkutan


 Kutipan risalah lelang yang bersangkutan
 (a) sertifikat Hak milik atau satuan rumah susun atau
hak atas tanah yang dilelang jika bidang tanah yang
bersangkutan sudah terdaftar, atau (b) dalam hal
sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli
lelang eksekusi diperlukan surat keterangan dari
Kepala kantor lelang mengenai alasan tidak
diserahkannya sertifikat tersebut, atau (c) jika bidang
tanah yang bersangkutan belum terdaftar, diperlukan
surat-surat yang berkaitan dengan bidang tanah yang
belum terdaftar
 Bukti identitas pembeli lelang
 Bukti pelunasan harga pembelian


 Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena
hukum pada saat pemegang hak yang
bersangkutan meninggal dunia
 Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan
wajib didaftar dalam rangka memberikan
perlindungan hukum kepada para ahli waris
dan demi tertibnya Tata Usaha Pendaftaran
Tanah serta akuratnya data yuridis bidang
tanah yang bersangkutan


 Bagi tanah yang sudah terdaftar, dokumen yang
diperlukan untuk pendaftarannya adalah (1) sertifikat
tanah yang bersangkutan, (2) surat kematian
pemegang hak dan surat tanda bukti sebagai ahli waris
 Jika bidang tanah dimaksud belum didaftar, wajib
diserahkan dokumen-dokumen (1) surat bukti hak, (2)
surat keterangan kepala desa/kelurahan mengenai
dikuasainya tanah tersebut oleh pemegang hak dan (3)
surat keterangan dari kantor Pertanahan atau surat
dari yang bersangkutan untuk daerah yang terpencil
diperkuat oleh Kepala Desa/kelurahan, bahwa bidang
tanah dimaksud belum bersertifikat


 Apabila penerima waris terdiri dari satu orang, maka
pendaftaran peralihan hak dilakukan kepada orang
tersebut sesuai dengan surat tanda bukti sebagai ahli
waris, namun bila penerima warisan lebih dari satu
orang, tetapi bidang tanah tersebut jatuh kepada
seorang penerima waris sebagaimana diterangkan
dalam surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta
pembagian waris, maka pendaftaran peralihan hak
dilakukan kepada yang bersangkutan
 Apabila hak atas tanah atau satuan rumah susun yang
menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama
antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftar
belum ada akta pembagian warisnya, peralihan haknya
didaftar atas nama para penerima waris sebagai hak
bersama berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli
waris dan atau akta pembagian waris tersebut

 Yang dimaksud dengan surat tanda bukti
sebagai ahli waris dapat berupa akta
keterangan hak mewaris, surat penetapan ahli
waris atau surat keterangan waris


 Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan
rumah karena penggabungan atau peleburan
perseroan atau koperasi yang tidak didahului dengan
likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau
melebur dapat didaftar berdasarkan akta yang
membuktikan terjadinya penggabungan atau
peleburan perseroan atau koperasi yang bersangkutan
setelah penggabungan atau peleburan tersebut
disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
 Pendaftaran peralihan haknya, cukup diajukan dengan
bukti akta yang membuktikan terjadinya
penggabungan atau peleburan tersebut


 Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah karena penggabungan atau
peleburan perseroan atau koperasi yang
didahului dengan likuidasi perseroan atau
koperasi yang bergabung atau melebur
didaftar berdasarkan pemindahan hak dalam
rangka likuidasi yang dibuktikan dengan akta
yang dibuat oleh PPAT yang berwenang


 Sertifikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah
tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor
pertanahan
 Perbuatan hukum, yang (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT
atau kutupan risalah lelang, kecuali dalam keadaan tertentu
 Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau
pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap
 Tidak dipenuhinya syarat lain yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan yang bersangkutan
 Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di
Pengadilan
 Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan Akta PPAT batal atau
dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
hukum tetap
 Perbuatan hukum yang dibatalakan oleh para pihak sebelum
didaftarkan oleh kantor Pertanahan


 Penolakan Kepala Kantor Pertanahan
dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan
alasan-alasan penolakan itu
 Surat penolakan disampaikan kepada yang
berkepentingan disertai dengan pengembalian
berkas permohonannya dengan salinan kepada
PPAT atau kepala kantor lelang


 Pembebanan hak Tanggungan pada hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah
susun, pembebanan Hak Guna Bangunan atas
Hak milik dan pembebanan lain pada hak atas
tanah atau satuan Rumah susun yang
ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan, dapat didaftar jika dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang
berwenang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku


 Meliputi 7 kegiatan, yaitu:
1. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah
2. Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang
tanah
3. Pembagian hak bersama
4. Hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan
rumah susun
5. Peralihan dan hapusnya hak tanggungan
6. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan
putusan pengadilan atau penetapan pengadilan
7. Perubahan nama


 Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak
atas tanah dilakukan dengan mencatat pada
Buku tanah dan sertifikat hak yang
bersangkutan berdasarkan keputusan Pejabat
yang berwenang yang memberikan
perpanjangan jangka waktu hak yang
bersangkutan
 Perpanjangan jangka waktu suatu hak tidak
mengakibatkan hak tersebut hapus atau
terputus, sehingga pendaftaranya tidak perlu
dibuatkan buku tanah dan sertifikat baru


 Pemecahan
 Atas permintaan pemegang hak yang
bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah
didaftar dapat dipecah secara sempurna
menjadi beberapa bagian yang masing-masing
merupakan satuan bidang baru dengan status
hukum yang sama dengan bidang tanah
semula
 Untuk setiap bidang dibuat surat ukur, buku
tanah dan sertifikat sebagai pengganti surat
ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya


 Jika hak atas tanah yang bersangkutan yang
dibebani hak tanggungan dan atau beban-
beban lain yang terdaftar, pemecahan baru
boleh dilaksanakan setelah diperoleh
persetujuan tertulis dari pemegang hak
tanggungan atau pihak-pihak lian yang
berwenang menyetujui penghapusan beban
yang bersangkutan


 Pemecahan bidang tanah ini harus sesuai
dengan Rencana Tata ruang yang berlaku dan
tidak boleh mengakibatkan tidak terlaksananya
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, misalnya ketentuan landreform
yang menyangkut batas minimal pertanian


 Pemisahan
bersangkutan dari satu bidang tanah yang
sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau
beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan
satuan bidang baru dengan status hukum yang
sama dengan bidang tanah semula


 Untuk satuan bidang tanah baru dibuatkan
surat ukur, buku tanah dan sertifikat sebagai
satuan bidang tanah baru, sedangkan pada
peta pendaftaran, daftar tanah, surat
ukur, buku tanah dan sertifikat bidang tanah
semula dibubuhkan catatan mengenai adanya
pemisahan tersebut


 Pemecahan (dahulu dikenal dengan istilah
pemisahan/pemecahan sempurna), semua
bagian dari bidang tanah semula tidak lagi
mempunyai identitas lama, sedangkan
 Pemisahan (dahulu pemisahan/pemecahan
sebagian), masih ada sebagian dari bidang
tanah semula yang tidak berubah identitasnya,
kecuali luas dan batas-batasnya


bersangkutan dua buah bidang tanah atau
lebih yang sudah didaftar dan letak berbatasan
yang kesemuanya atas nama pemilik yang
sam, dapat digabung menjadi satu satuan
bidang baru jika semuanya dipunyai dengan
jenis hak yang sama dan bersisa jangka waktu
yang sama


 Untuk satuan bidang tanah baru dibuatkan
surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru
dengan menghapus surat ukur, buku tanah
dan sertifikat masing-masing
 Hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan
dan beban-beban lain yang terdaftar, maka
penggabungan bidang tanah baru boleh
dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan
tertulis dari pemegang hak tanggungan atau
pihak-pihak lain yang berwenang menyetujui
penghapusan beban yang bersangkutan


 Pembagian hak bersama atas tanah atau hak
milik atas satuan rumah susun menjadi hak-
hak masing-masing pemegang hak bersama di
daftar berdasarkan akta yang dibuat
PPAT, yang membuktikan kesepakatan antara
pemegang hak bersama mengenai pembagian
hak bersama tersebut


 Suatu hak bersama, baik yang diperoleh sebagai
warisan maupun sebab lain, pada suatu saat perlu
dibagi sehingga menjadi hak individu
 Kesepakatan antara pemegang hak bersama perlu
dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar
dalam pendaftarannya
 Pembagian tersebut tidak harus semua pemegang hak
bersama memperoleh bagian, karena dalam pembagian
harta waris seringkali menjadi pemegang hak individu
hanya sebagian dari keseluruhan penerima warisan,
asalkan hal tersebut telah disepakati oleh seluruh
penerima warisan sebagai pemegang hak bersama


 Pendaftaran hapusnya hak atas tanah, hak
pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan
membubuhkan catatan pada Buku Tanah dan Surat
Ukur serta sertifikat hak yang
bersangkutan, berdasarkan:
1. Data dalam Buku Tanah yang disimpan di Kantor
Pertanahan, jika mengenai hak-hak yang dibatasi masa
berlakunya;
2. Salinan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang
mengenai hak yang bersangkutan telah dibatalkan
atau dicabut;
3. Akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan
telah dilepaskan oleh pemegang haknya


 Apabila sertifikat tanah dimaksud tidak
diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan,
hal tersebut dicatat pada Buku Tanah dan
Surat Ukur yang bersangkutan
 Untuk mencegah perbuatan hukum mengenai
tanah yang sudah tidak ada haknya tersebut,
maka hapusnya hak yang sertifikatnya tidak
diserahkan tersebut dapat diumumkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan


 Pendaftaran peralihan Hak tanggungan
dilakukan dengan mencatatnya pada Buku
tanah dan Sertifikat hak Tanggungan yang
bersangkutan dan pada Buku tanah serta
sertifikat hak yang dibebani berdasarkan surat
tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin
karena cessie, subrogasi, pewarisan atau
penggabungan serta peleburan perseroan


 Apabila tanah yang dibebani hak tanggungan
tersebut telah dilelang untuk pelunasan
piutang, maka pendaftaran hapusnya hak
tanggungan(roya) dapat dilakukan dengan
melengkapi persyaratan:
1. Surat pernyataan kreditur yang melepas Hak
tanggungan atas hak yang dilelang
2. Kutipan risalah lelang


 Panitera pengadilan wajib memberitahukan
kepada Kepala kantor Pertanahan mengenai isi
Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua
Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya
perubahan pada data mengenai bidang tanah
yang sudah didaftar atas satuan rumah susun
untuk dicatat pada Buku Tanah yang
bersangkutan dan sedapat mungkin pada
sertifikat dan daftar-daftar lainnya


 Pencatatan dilakukan atas permintaan pihak yang
berkepantingan berdasarkan salinan resmi putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang
bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala
kantor Pertanahan
 Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan
dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan
putusan pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat
keputusan mengenai hapusnya hak (tanda bukti
hak/sertifikat) tersebut dari menteri atau pejabat yang
ditunjuk


 Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah
sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama
dilakukan dengan, mencatatnya di dalam buku
tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak
milik atas satuan rumah susun yang
bersangkutan berdasarkan bukti mengenai
ganti nama pemegang hak tersebut sesuai
dengan ketentuan yang berlaku


 Atas permohonan pemegang hak, diterbitkan
sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat
yang rusak, hilang, menggunakan blanko yang
tidak digunakan lagi atau yang tidak
diserahkan oleh bekas pemegang hak kepada
pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi
 Dengan adanya sertifikat pengganti, maka
sertifikat lama dimusnahkan
 Pengganti sertifikat di atas dicatat dalam buku
tanah yang bersangkutan


 Permohonan sertifikat pengganti hanya dapat
diajukan oleh pihak yang namanya tercantum
sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang
bersangkutan atau pihak lain yang merupakan
penerima hak berdasarkan akta PPAT atau
Kutipan Risalah Lelang
 Dalam hal pemegang hak atau penerima hak
sudah meninggal dunia, maka permohonan
sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ah ahli
warisnya dengan menyerahkan surat tanda
bukti sebagai ahli warisnya


 Permohonan pengganti sertifikat yang hilang
disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang
bersangkutan di hadapan Kepala kantor
Pertanahn atau Pejabat yang ditunjuk
mengenai hilangnya sertifikat hak yang
bersangkutan


 Penerbitan sertifikat pengganti didahului dengan
pengumuman satu kali dalam salah satu surat kabar
harian setempat atas biaya pemohon. Jika dalam waktu
30 hari sejak dimuatnya pengumuman tidak ada
keberatan atau jikapun ada namun menurut penilaian
Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut
dianggap tidak beralasan, maka sertifikat pengganti
diterbitkan. Jika keberatan tersebut dianggap
beralasan, maka Kepala kantor Pertanahan menolak
menerbitkan sertifikat pengganti. Mengenai
dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta
penolakan penerbitan sertifikat baru, oleh kepala
kantor Pertanahan dibuatkan berita acara


 Penggantian sertifikat hak atas tanah atau hak milik
atas satuan rumah susun yang tidak diserahkan
kepada pembeli lelang dalam lelang eksekusi,
didasarkan atas surat keterangan dari kepala kantor
lelang yang bersangkutan yang memuat alasan tidak
dapat diserahkannya sertifikat tersebut kepada
pemenang lelang. Kepala kantor Pertanahan
mengumumkan telah diterbitkannya sertifikat
pengganti untuk hak atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun dan tidak berlakunya sertifikat
yang lama, dalam salah satu surat kabar harian
setempat atas biaya pemohon


Hukum agraria

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Hukum agraria

Similaire à Hukum agraria (20)

Plus de sesukakita

Plus de sesukakita (6)

Hukum agraria