Dokumen ini membahas rencana perluasan area Masjid Agung Al Imam Kabupaten Majalengka melalui pembebasan lahan. Rencananya meliputi pengembangan infrastruktur ekonomi masjid seperti area parkir, UMKM, dan bisnis haji/umrah, serta fasilitas seperti gudang, IPAL, ruang kesehatan, dan kendaraan operasional. Proses perluasan area masjid mengacu pada peraturan daerah dan melibatkan panitia yang terdiri at

1. MEWUJUDKAN STRUKTUR TATA RUANG
PENGEMBANGAN MASJID KABUPATEN PADA
MASJID AGUNG AL IMAM KABUPATEN
MAJALENGKA DALAM PERLUASAN AREA
MELALUI PEMBEBASAN LAHAN
RISET KAJIAN
Oleh
MOHAMMAD SHAFARI, S.Pd.I
DEWAN KEMAKMURAN MASJID AGUNG AL IMAM
KABUPATEN MAJALENGKA
2023

2. ii
DAFTAR ISI
A. Isu Strategis Kemasjidan................................................................................1
B. Opini Segmen Pengembangan Kemasjidan ....................................................5
C. Perencanaan Pengembangan Perluasan Masjid Kabupaten Majalengka ..........6
1. Legalitas Perwujudan ...............................................................................6
2. Prosedur Perluasan Area Masjid...............................................................7
D. Objek Analisis Rencana Pemanfaatan Lahan Hasil Pembebasan ....................8
1. Lahan Sebelah Utara Menara....................................................................8
2. Lahan Rumah Selatan Tempat Wudu/Gedung Serbaguna ....................... 11
3. Lahan MD Fathimiyah ...........................................................................11
E. Simpulan Pendanaan Proyeksi Pengembangan Peluasan Masjid Al Imam ....12
1. Tipe Tradisional .....................................................................................12
2. Tipe Alih Fungsi ....................................................................................13
F. Kontributor..................................................................................................14
lampiran-Lampiran ............................................................................................ 15

3. MEWUJUDKAN STRUKTUR TATA RUANG
PENGEMBANGAN MASJID KABUPATEN PADA
MASJID AGUNG AL IMAM KABUPATEN
MAJALENGKA DALAM PERLUASAN AREA
MELALUI PEMBEBASAN LAHAN
A. ISU STRATEGIS KEMASJIDAN
Sarana prasarana Masjid Agung Al Imam Kabupaten Majalengka yang
telah terbangun, perlu dipelihara dan dirawat dalam keberlangsungannya
secara terus menerus berkelanjutan. Dengan isu strategis sebagai berikut
1. Pendanaan dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan dalam proses
pemakmuran masjid sangatlah terbatas secara situasional dipengaruhi oleh
a. Pendanaan hibah berupa uang dari pemerintah yang disalurkan kepada
lembaga keagamaan DKM Al Imam terbatas tidak dapat dilakukan
setiap satu tahun, tetapi bergantian dengan lembaga keagamaan
lainnya.
b. Pembiayaan yang diperoleh melalu Islamic Social Responsibility
(ISR/CSR) para pelaku usaha dan perusahaan yang disalurkan kepada
lembaga keagamaan DKM Al Imam belum terbentuk dalam kerjasama
penyaluran, hanya masih bersifat Stimulan/seketika, dan dengan
jumlah yang relative terbatas
c. Sumber keuangan dari para Donatur Muslim baik zakat infaq dan
shodaqoh dirasa masih kurang dan belum kontinyu disesuikan dengan
kapasitas kemampuan Aghniya yang tanpa memberatkan dan bersifat
sukarela.
d. Kas jamaah baik rutin harian, maupun setiap jumatan, jumlahnya
terbatas dan relative, lebih dioptimalkan sebagai dasar keuangan dalam
pembiayaan SDM personal pelaksana kemakmuran masjid dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.

4. 2
2. Perlunya upaya produktivitas masjid secara sosial ekonomi, terlebih
dengan adanya legalitas formal dalam bentuk yayasan yang dapat
dikembangkan dalam kerangka pengembangan baitul mal masjid melalui
berbagai rintisan usaha untuk kemakmuran masjid, yang mana hasilnya
secara financial dapat mendukung upaya pemakmuran masjid..
3. Kondisi situasi masjid dalam tata ruang amatlah terbatas belum memenuhi
standar yang diharapkan dalam upaya produktivitas masjid. Beberapa hal
prasarana dan sarana yang kurang diantaranya :
a. Areal masjid yang sempit, sedangkan kedudukan masjid Al Imam
mutlak sulit bila dipindahkan karena mengandung nilai historis/sejarah
masa silam, perwakafan, keturunan dan secara struktur merupakan
elemen lokasi yang terhubung dengan identitas yang menggandeng
pendopo pemerintahan daerah kabupaten Majelengka, sebagai simbol
ulama dan umara.
b. Belum berkembangnya upaya kemakmuran masjid dari sector internal
dalam usaha kemakmuran masjid, yang ada hanyalah berupa kantin
masjid yang kecil.
c. Belum terbangunnya prasarana IPAL dalam pengelolaan limbah air
untuk kebutuhan bersuci jamaah dan mengatasi dampak ke eral
penduduk sekitar lingkungan masjid
d. Belum dimilikinya prasarana Pergudangan; perlengkapan dan
peralatan pemeliharaan dan kebersihan gedung
e. Belum dimilikinya Kendaraan Operasional dan Kendaraan Jenazah.
kondisi yang ada hanya sebuah Ambulan yang telah aus sangat tidak
layak dioperasionalkan, sekalipun masih dapat dipergunakan sewaktu-
waktu, namun sesuai aturan tidak sesuai penggunaannya, yaitu
ambulance yang semestinya mengangkut orang sakit tetapi digunakan
untuk mengangkut jenazah.

5. 3
4. Belum terbangunnya sistem manajemen dalam hal SDM kemakmuran
masjid, yaitu :
a. Belum terbangunnya para pihak pengelola yang dapat mengurusi
pelayanan secara manajemen atau dalam hal kesekretariatan. Selama
ini proses pengelolaan yang ada masih bersifat rangkapan yaitu :
1) Para pengurus DKM yang terdiri dari para tokoh Pembina
2) Para pengurus yayasan yang seharusnya menjadi Badan
Kemakmuran Masjid (BKM) selaku komisi-komisi, namun
kedudukannya masih merangkap sebagai kesekretariatan dan
pelaksana petugas kemakmuran masjid, yang ada hanya sebatas
kebersihan masjid dan pengamanan. Yang belum nampak yaitu :
a) Kesekretariatan bidang manajemen /HRD
b) Pelaksana kesehatan jamaah; dokter/perawat yang
dikerjasamakan
c) Pelaksana Informasi kamasjidan dan jamaah pengunjung
d) Pelaksana utilitas; instalasi listrik dan instalasi air
e) Pelaksana teknisi IT digital dan elektronik
f) Pelaksana tenaga ahli dalam bidang limbah yang
dikerjasamakan
g) Pelaksana parkir yang belum tersinkronkan dengan instansi
pemerintah dispenda dan dishub akibat belum adanya perihal
yang mengatur perparkiran masjid dalam koridor keagamaan di
fasilitas public.

6. 4
CONTOH STRUKUR ORGANIGRAM KEMASJIDAN
KESEKETARIATAN
Manajemen Masjid
1. Majlis Taklim
2. Remaja Masjid
3. Koperasi
Masjid
4. Forum Jamaah
5. Konsultan
Masjid
6. Ormas Islam
7. ….
DKM
TOKOH/
ALIM ULAMA
BKM
YAYASAN
AL IMAM
KELEMBAGAAN
UMMAT DALAM
KEAGAMAAN
BIDANG BIDANG
DAN PELAKSANA
Para Petugas masjid
1. Tokoh Ulama
2. Pimpinan
Pejabat
Pemerintahan
(Umara)
3. Tokoh
Masyarakat/
Lingkungan
Setempat
MUSYAWARAH
KEMAKMURAN
MASJID
STAKE HOLDER
PEMERINTAH/
SWASTA

7. 5
b. Belum terorganisirnya hubungan elemen kelembagaan masyarakat
dalam kemakmuran masjid, seperti remaja masjid, koperasi masjid,
dan perikatan jamaah lainnya. Yang ada sekarang yaitu hanya majlis
taklim kuliah subuh.
c. Belum jelasnya status pegawai/pelaksana/buruh kebersihan dan
keamanaan yang telah tetap dan petugas lainnya, sehingga belum
terpenuhinya unsur-unsur ketenagakerjaan secara terjamin diantaranya
dalam hal JKN yaitu BPJS ketenagakerjaan. Selama ini kepesertaan
ada yang BPJS Penerima Iuran KIS dan Mandiri. Termasuk dalam hal
pembiayaan gaji/upah yang belum memenuhi UMK.
B. OPINI SEGMEN PENGEMBANGAN KEMASJIDAN
Dari hasil kajian maka diperoleh hasil yang perlu dikembangkan
diantaranya
1. Perlunya upaya produktivitas pendanaan masjid secara internal untuk
kemakmuran masjid yang dikelola dari asset masjid itu sendiri sebagai
antisipasi minimnya perolehan hibah maupun para donator Aghniya.
2. Perlunya upaya pengembangan infrastruktur Masjid Al Imam Kabupaten
Majalengka dengan diadakannya perluasan area masjid sebagai bagian dari
kebutuhan pelayanan public bidang social keagamaan
3. Fokus khusus dalam perencanaan perluasan area sebagai bahan
produktivitas asset masjid diantaranya peruntukan
a. Ekonomi Masjid, melalui
1) Pembangunan Area Parkir Jamaah
2) Penyediaan lahan ibadah Qurban
3) Penyediaan area UMKM
4) Penyediaan teras ibadah Biro Umrah dan Haji
b. Fasilitas masjid
1) Prasarana Pergudangan
2) Prasarana IPAL

8. 6
3) Unit Kesehatan Jamaah
4) Akomodasi Kendaraan Operasional
5) Akomodasi Kendaraan Jenazah
6) Perpustakaan masjid
7) Ruang Keamanan CCTV
8) Ruang Informasi/Pengaduan Jamaah
9) Mess Takmir
C. PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERLUASAN MASJID
KABUPATEN MAJALENGKA
1. Legalitas Perwujudan
Masjid Agung Al Imam Kabupaten Majalengka secara sah
merupakan prasarana wilayah yang secara Struktur Ruang setipe Masjid
Kabupaten Majalengka yang memenuhi kelayakan secara formil sesuai
target pencapaian yang harus diwujudkan dengan berlandaskan pada :
a. RJPMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dalam Misi 1 yaitu :
Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa Melalui Peningkatan
Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
b. RJPMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dalam Misi 1, yaitu
Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan
pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan
tokoh-tokoh agama (Perda Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun
2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd)
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023)
c. Perda Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, Pasal
41 ayat (2) huruf e, Perwujudan pusat kegiatan wilayah salah satunya
penyediaan mesjid wilayah, hal ini sesuai ayat (3) huruf e bahwa
Perwujudan pusat kegiatan local, tersebut berupa: pengembangan
mesjid kabupaten.

9. 7
d. Perda Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan
Gedung, Pasal 6 Ayat (2) Huruf a, Bangunan Gedung fungsi
keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan
ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
b (Fungsi Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama
sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan) yaitu dapat
berbentuk: bangunan masjid, mushaIla, langgar, surau.
e. SK Bupati Majalengka Nomor 450/Kep273-Kesra Tahun 2020 tentang
Penetapan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al Imam
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023
Berlandaskan atas legalitas tersbeut maka secara umum, terdapat
empat aspek dasar yang harus diperhatikan untuk mencapai kondisi sehat,
yaitu lingkungan, perilaku, keturunan, dan pelayanan kesehatan (Bloom,
1974). Pada konteks masjid yang sehat, syarat utama yang penting
terpenuhi terdiri dari tiga aspek, yaitu lingkungan masjid dan sekitarnya,
perilaku jamaah dan pemangku kepentingan masjid, dan pelayanan
kesehatan masjid (Pedoman Kemasjidan, Kemenag RI). Maka sebagai
perwujudan tersebut perlu ditetapkan adanya upaya pengembangan
struktur ruang sesuai tujuan untuk kemakmuran Masjid Agung Al Imam
Kabupaten Majalengka salah staunya dalam bentuk perluasan area lahan.
2. Prosedur Perluasan Area Masjid
Sehubungan dengan perluasan area majid diatur dalam perda yang
mangaturnya, maka diperlukan adanya tahapan sebagai berikut :
a. Lembar Surat Keputusan Bupati tentang Perluasan Area Masjid berikut
Prinsip-prinsip Pembebasan Lahan yang diformulasikan oleh
Sekretariat Daerah
b. Pembuatan Panitia Pengembangan Perluasan Area Masjid, sekurang-
kurangnya terdiri dari :
1) Perwakilan DKM, selaku ulama
2) Perwakilan aparatur pemerintah, selaku umara
3) Perwakilan BKM/yayasan, selaku pengurus/pelaksana

10. 8
4) Perwakilan organisasi kemasyarakatan, selaku lingkungan
5) Perwakilan swadaya masyarakat selaku jamaah.
c. Disepakatinya objek area yang menjadi perluasan yang halal secara
hukum atas keridhoan para pemilik/adat objek lahan, baik dalam hal
proses pembebasan melalui ketentuan akad wakaf, sewa menyewa, jual
beli maupun tukar menukar tanpa adanya paksaan.
d. Pelaksanaan pembebasan lahan oleh ketua panitia dan perwakilan yang
ditunjuk kepada pihak yang dibebaskan untuk kemudian
1) Dicatat dan diadministrasikan melalui prosedur badan pertanahan
2) Surat Pemberitahuan perubahan struktur ruang Masjid kabupaten
kepada pemerintah daerah dan ditembuskan kepada kemenag RI
dan ataupun DMI untuk diketahui.
e. Pembubaran Panitia
D. OBJEK ANALISIS RENCANA PEMANFAATAN LAHAN HASIL
PEMBEBASAN
Terdapat beberapa rencana yang mungkin dapat dilakukan, bilamana
objek yang dibebaskan sebagai berikut :
1. Lahan Sebelah Utara Menara
Bila dihasilkan terbebaskannya lahan disebelah utrara menara
masjid Agung Al Imam, sesuai kondisi dan situasi yang memadai untuk
kebutuhan masjid yaitu :
a. Pembangunan Parkir Basemen
1) Situasi
Kebutuhan parkir sebagai syarat pelayanan public yang
dibutuhkan jamaah secara nyaman dan aman. Hal ini disebabkan
jauhnya zona area parkir yang tersedia di sekitar alun-alun
Majalengka. Selama ini hanya memanfaatkan bahu jalan satu arah
sebelah utara yang dapat menyebabkan kemacetan, area terbuka
taman alun-alun sebelah muka masjid yang tidak sesuai

11. 9
peruntukan. Sisanya di sepanjang jalan utara alun-alun dan agak
jauh lagi di sekitar timur alun-alun.
2) Kondisi
Melalui lahan yan dibebaskan cocok dibangun sebagai
lahan parkir (basemen) yang mana sesuai standar keamanan
dengan mempergunakan tipe Parkir Khusus Publik. Dimana ada
penggunaan mesin karcis dan cctv keamanan. Berkenaan dengan
adanya pungutan maka secara hukum, masuk dalam ruang public
terkena objek retribusi PAD. Yang mana hasil retribusi tersebut
sebagai kewajiban pemerintah kemudian dikembalikan dalam
menunjang upaya pemeliharaan dan kelengkapan parkir tersebut
dalam penganggaran sesuai standar perarkiran.
3) Pengelolaan
Bilamana parkir khusus direncanakan maka dapat dipilih
dua opsi
a) Dikelola sendiri, dimana yayasan dalam legalitasnya
membentuk koperasi yang mengusahakan pengelolaan kas area
masjid dalam sektor ekonomi melalui Perpakiran tersebut.
b) Ditender/dikerjasamakan dengan pelaku usaha dengan sistem
bagi hasil setiap tahun, yang mana hasil yang diperoleh untuk
membiayai kemakmuran masjid. Misal: 500 juta/tahun untuk
masjid, selebihnya bila ada keuntungan, selain kewajian PAD
maka menjadi hak pengelola.
b. Pembangunan Teras UMKM Lantai Atas
Sebagai syarat ruang publik dan pemanfaatannya sesuai
peraturan dan sekaligus mencapai tujuan kemakmuran masjid yaitu
ummat atau masyarakat sekitar secara umum, maka dapat dibangun
sekitar 10% area untuk UMKM, hal ini yaitu :
1) Situasi
Para jamaah yang berkunjung ke masjid khususnya selain
kebutuhan ibadah, para pendatang/tamu senantiasa membutuhkan

12. 10
fasilitas dalam hal makan maupun minum. Selama ini kebutuhan
tersebut ditopang oleh para pedagang yang ada di sekitar alun dan
masjid yang sekiranya kurang elok dipandang mata. Para
pengunjung alun setidaknya tidak datang rutin, namun berbeda
dengan masjid akan selalu ada, sehingga salah staunya menjadi
alasan kuatnya para pedagang mangkal di sekitar masjid.
Fenomena yang terjadi pada situasi ini, terbatasnya ruan area yang
sedianya khusus untuk para PKL yang harus dialihfungsikan
menjadi teras/pedagang tempatan utuk meningkatan ekonomi
ummat.
2) Kondisi
Area pembebasan amatlah cocok dipergunakan untuk teras
UMKM, berupa los-los atau kios ukurna kecil untuk para pedagang
kuliner untuk memenuhi kebutuhan jamaah. Yaitu bila dibangun
dua lantai yang mana di bawah sebagai parker baseman, dan lantai
atas menjadi area UMKM bagi para pedagang. Selain itu
kedudukan fungsi utama yaitu penyediaan area bagi petugas masjid
dan jamaah dengan berdagang.
3) Pengelolaan
Sebagaimana pengelolaan parker, maka dapat diupayakan
1) Dikelola sendiri oleh yayasan melalui koperasi, dimana setiap
ruang/bangunan disewakan dan dikelola sehingga menjadi kas
masjid.
2) Ditender/dikerjasamakan dengan pelaku usaha dengan sistem
bagi hasil setiap tahun, yang mana hasil yang diperoleh untuk
membiayai kemakmuran masjid. Misal: 500 juta/tahun untuk
masjid, selebihnya bila ada keuntungan, selain kewajian PAD
maka menjadi hak pengelola.

13. 11
2. Lahan Rumah Selatan Tempat Wudu/Gedung Serbaguna
Ada lahan kecil baik di sebelah utara maupun selatan gedung
serbaguna. Bilamana terbebaskan lahan ini digunakan multi fungsi yaitu
selain untuk kebutuhan area terbuka hijau juga setiap tahunnya dapat
dipergunakan sebagai area Penyembelihan Hewan saat Iedul Qurban.
3. Lahan MD Fathimiyah
Lahan MD Fathimiyah sejatinya secara hukum adalah tanah wakaf
yang dititipkan hingga hari ini dalam pengelolaan PUI. Dalam kebutuhan
ini dapat dijelaskan bahwa :
a. Situasi
Masjid sebagai sarana ibadah yang syarat harus memenuhi
kesehatan dan kebersihan tidak hanya di tempatnya tetapi juga
dampaknya ke lingkungan sekitar. Sampai saat ini para pengunjung
jamaah masjid semakin banyak hingga ratusan bahkan ribuan dalam
sebulan terutama bila ada kegiatan keagamaan. Kondisi ini
menyebabkan toilet selalu ramai sebagai suatu kebutuhan jamaah.
Akibatnya sebagai bom waktu lambat laun septic tank akan semakin
cepat penuh, sedangkan area cukup sulit dalam melakukan penyedotan.
Bahkan tanpa disadari lambat laun menimbulkan pencemaran bau ke
penduduk di sekitar,bilamana ada rembesan yan sulit ditangani.
Secara efektivitas selain itu kondisi air semakin besar
pembiayaannya, bahkan terkadang kuran air saat kemarau. Limbah air
wudhu sebenarnya masih bersih bilamana tiada kotoran yang dapat
didaur ulang melalui pengelolaan yang tepat secara higien.
b. Kondisi
Lahan sebelah barat masjid yaitu MD Fathimiyah mulai dari
selatan sampai utara bila dialihkan kepada masjid atau dikerjsamakan
sangatlah berguna. Diantaranya dapat dibuat system dua lantai, yang
mana :
1) MD ditenmpatkan dilantai atas;

14. 12
2) Lantai bawah untuk keperluan masjid dapat dibuat jalur lorong,
sebelah selatan untuk garasi masjid, Pergudangan, dan
perlimbahan IPAL.
c. Pengelolaan
Pengelolaan yang dapat dipilih diantaranya
1) Melakukan Alih wakaf dengan cara dipinta untuk kebutuhan
masjid oleh pemangku kebijakan untuk tujuan kemaslahan ummat
2) Disepakati oleh kedua paralegal yaitu ketua DKM Al Imam dan
Pimpinan PUI dalam suatu kerjasama dalam membangun sesuai
sistem dua lantai.
E. SIMPULAN PENDANAAN PROYEKSI PENGEMBANGAN
PELUASAN MASJID AL IMAM
Mewujudkan pengembangan masjid dalam perluasan area, bila
sedianya hanya mengandalkan pengurus DKM, maka akan teramat sulit dan
dalam proses dan waktu yang lama dan lambat bilamana berhubungan dengan
hak-hak adat yang belum terkuasai. Kondisi secara jeas ada aturan Perda yang
mengaturnya sehingga menjadi terang dan menjadi mudah
Sebagai solusi penulis dalam mewujudkan harapan atas terbebasnya
lahan milik pribadi penduduk sekitar masjid ada dua tipe
1. Tipe Tradisional
Tipe pembebasan lahan ini sebagai bentukan hukum masyarakat
yang harus dilakukan secara hati-hati. Kecuali bilamana subjek pemilik
memberikan wakaf tanpa diminta dan atas kerelaannya kepada masjid.
Bila tidak terjadi perwakafan maka upaya dilakukan secara tradisional
yaitu melalui jual beli secara halal dan sah dimata hukum untuk kemudian
menjadi asset ummat yang dikelola DKM.
Secara normative bilamana lahan seseorang dimanfaatkan untuk
sholat di masjid, maka pemilik akan merelakan untuk dimanfaatkan
bahkan bisa saja diwakafkan. Namun situasi ini lain yaitu perluasan lahan

15. 13
ini bukan untuk sholat tetapi prasarana lain sebagai sarana prasarana
penunjang bidang keagamaan, sesuai yang dibahas sebelumnya yaitu
untuk parkir khusus dan area teras UMKM.
Upaya penjualan objek yang dibebaskan oleh pemliknya, maka
diperlukan pembelian berupa dana yang harus terkumpul. Dana tersebut
dapat bersumber dari
a. Sumber Pemerintah melalui proposal pengajuan hibah. Namun
situasinya berbeda harus menunggu agenda sesuai aturan yang berlaku.
Sehingga akan lama dalam proses penerimaan, sedangkan semakin
lama maka tanah pun akan berbeda harganya lebih tinggi.
b. Sumber ISR melalui proposal pengajuan hibah, kondisi ini tidak
menentu secara situasional yang diperoleh biasanya alakadarnya
seperrti suatu kegiatan, sehingga harus banyak sumber perusahaan
untuk memperoleh dana yang besar, sedangkan rata-rata mereka juga
memiliki kran distribusi hibah sendiri yang di CSR-kannnya.
c. Sumber Donasi melalui infak jamaah, semuanya dikembalikan kepada
kemampauan para donasi yan belmterukur, terutama bila harga
tersebut mahal karena objek yang akan dibeli sangatlah strategis.
2. Tipe Alih Fungsi
Tipe pembebasan lahan ini sebagai pilihan peneliti mengingat
koridor perluasan lahan wilayah keagamaan masjid di Pemkab Majalengka
ada perihal yang mengaturnya. Upaya yang diajukan dari hasil riset kajian
ini yaitu melalui upaya peralihan asset Pemkab Majalengka denga system
Tukar Guling. Dengan penjelasan tahap berikut ini
a. Panitia Pembebasan lahan yang ditunjuk menginventarisir objek lahan
asset Pemkab yang mungkin sesuai untuk ditukarkan dengan objek
lahan yang akan dibebaskan. Misal Area tanah milik pemda Ex
Bengkok Majalengka Wetan
b. Panitia melakukan dialog dengan pemilik lahan sebelah utara masjid
dengan menawar untuk tukar guling dengan asset tanah milik pemda di

16. 14
suatu tempat, yang bila disetujui akan menjadi miliknya sebagai
pengganti lahan yan dibebaskannya.
c. Ketentuan tukar guling disesuaikan dengan aturan hukum agama dan
pertanahan misal, diantaranya sesuai harga, lokasi dan luas lahan yang
diperoleh.
d. Manakala tercapai proses tukar guling maka
1) Pihak semula pemilik lahan yang dibebaskan menguasai lahan
asset pemkab dan difasilitasi secara sah sesuai ketentuan hingga
balik nama dengan sertifikat hak milik.
2) Asset pemkab berubah tempat objek lokasi menjadi objek lahan
yang ada di sebelah urtara masjid
3) Sebagai suatu kebutuhan untuk urusan masjid maka asset pemkab
hasil tukar guling melalui SK bupati diberikan kewenangan atas
penggunaannya untuk dimanfaatkan DKM Masjid Agung Al Imam
Majalengka.
F. KONTRIBUTOR
Peneliti : Mohammad Shafari, S,Pd.I
Jabatan : Jamaah Al Imam Majalengka
Kompetensi : SDM
Pembiayaan : Rp. 0 Rupiah
Lama Pengerjaan : November 2022 –Januari 2022
Selesai Draft : 25 Januari 2023
SEMOGA BERMANFAAT KARENA SEMUANYA DEMI KEBAIKAN
DAN KEMASLAHAAN UMMAT

17. 15
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1
DENAH PERANCANGAN AREAL MASJID KABUPATEN
KAWASAN BUDIDAYA PERLUASAN POLA RUANG MESJID
KABUPATEN SESUAI PERDA MAJALENGKA TAHUN 2011
KONDISI AWAL POLA RUANG DAN KAWASAN
J
A
L
A
N
S
I
T
I
A
R
M
I
L
A
H Area Dasar
(Parkir R2 (7))
Area
Inter
Aktif
Lt 2
UBUDIYYAH
MASJID (1)
MTS PUTRI
PUI
MD
FATHIMIYAH
Kantor
DKM
(Office)
(3)
M
(2)
Ruang
Bersuci Lt 1 (4)
G. Serba
Guna
Lt 2 (5)
RUMAH
WARGA
TANAH
WARGA
TT
Su
ci
(6)
MTS
TK
JALAN ALUN-ALUN BARAT
PERMUKIMAN
Barat
S U
Timur

18. 16
Lampiran 2
DESKRIPSI PRASARANA YANG ADA/PETAK
No Prasarana Yang Ada
Prosentase
Lahan/Bidang
1 Ubudiyyah Masjid Lt1 dan 2 75%
2. Menara 1%
3 Gedung Kantor DKM
4 Toto/Bersuci Utara (Basemen)
5 Gedung Serbaguna Lt2
12%
6 Toto/ Bersuci Selatan -
7 Area Dasar/Serbaguna/Parkir R2 dan Kantin 12%
DESKRIPSI KONDISI OBJEK AREA BANGUNAN TERHADAP
STRUKTIUR AIR DAN TANAH
No Struktur Kondisi
1 Kerataan Bangunan: Setara antara muka area Timur dengan jalan alun
alun barat
0-1 Meter muka selatan dengan jalan siti armilah
2 Kemiringan Tanah : + 20
Timur-Barat, + 10
Selatan –Utara
3 Kontur Tanah
terhadap Area lain:
+ 2 Meter Tinggi Permukaan Area dari Dataran
Pemukiman Adat
4 Normal Air
Mengalir
Tenggara- Barat Laut (Pemetaan Air : Garis
Pendopo-Mesjid sampai Gedong Jangkung)
5 Kerataan Visual Arah Timur Ke barat dan
Selatan Ke Utara

19. 17
Lampiran 3
TARGET AREA PERLUASAN
AREA 1 UTARA MENARA
AREA 2
AREA 1
AREA 3

20. 18
AREA 2 SELATAN GEDUNG SERBA GUNA

21. 19
Lampiran 4
TAKSIRAN BIAYA PENGEMBANGAN
No Perluasan dan Ruang Baru Status
1 Pembelian Area Lahan 1,5 Milyar
2. Pembangunan Parkir Basemen dan Teras UMKM
Koperasi Masjid
3 Milyar
3 IPAL dan Pergudangan 1 Milyar
4 Kompensasi renov dan penambahan lantai 2 MD untuk
MD dan TK
1,5 milyar
5 Sarana Akomodasi, dll 500 Jt
Total Biaya Pengembangan 7.5 Milyar